Riadis Sulhi *)

Dalam menjembatani kepentingan politik itulah istilah ‘polarirasi media’ itu kerap  muncul sebagai standar ganda media massa membahasakan kepentingan para mitra politik mereka  kepada publik

MATARAM.lombokjournal.com  :  Hiruk pikuk pesta demokrasi dengan segudang kalkulasi dan prediksi kalah-menang, berikut ragam cara konsolidasi dukungan dan intrik menjagokan calon kandidat jelang pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat terus memenuhi ruang media massa dan public, sejak tiga bulan terakhir. Pasca ditetapkannya sejumlah calon kandidat yang akan bertarung di 4 wilayah yakni di Tingkap Provinsi, Kabupaten Lombok Barat, Lombok Timur dan Kota Bima.

Gempita pilkada hingga hari ini masih menjadi isu sentral dan ‘seksi’ dibicarakan di tengah masyarakat, diharapkan mampu menjadi pemecah kebuntuan menjawab berbagai persoalan sosial serta menjadi harapan baru pada rotasi kepemimpinan daerah, dengan  memilih calon yang digadang gadang layak duduk di kursi ‘empuk’ Kepala Daerah baik untuk  jabatan sebagai Gubernur, Bupati ataupun Walikota.

Mirisnya meski menjadi isu lima tahunan, diakui atau tidak hampir separuh dari proses suksesi kepemimpinan di daerah hingga hari ini tercatat rentan konflik, yang beresiko menciderai kehidupan berdemokrasi dan juga memecah belah tatanan kehidupan antar warga masyarakat hingga dilevel terendah sekalipun.

Kondisi ini menyiratkan masyarakat kita kebanyakan masih kerap kali terjebak pada isu isu sektoral, serta terkesan tidak matang memaknai kata demokrasi dalam arti berbeda pilihan. Serta belum menyadari bahwa pilkada idealnya adalah sebuah proses ‘ritual kontemplasi massal’  untuk  melahirkan pemimpin pilihan masa depan,  yang mestinya harus dilalui dengan cara nyaman, aman, damai dan penuh tanggungjawab.

Dalam sudut pandang ini, bisa diartikan bahwa pemilu sebenarnya adalah sebuah “ritual suci” untuk memilih pemimpin secara langsung yang diamanatkan undang undang, sebagai salah satu bentuk kedaulatan rakyat seutuhnya, yang diwujudkan dengan cara mencoblos langsung siapa pimpinan yang mereka inginkan, untuk mengawal seluruh proses pembangunan dan program berkelanjutan di daerahnya.

Dalam perspektif media, perhelatan pilkada umumnya merupakan ajang untuk mendulang income dan menaikkan rating perusahaan media dari segala sisi.

Selain sebagai sarana mengenalkan para calon melalui iklan, advertorial dan ulasan visi misi calon dalam tulisan headline di surat kabar atau media online, hingga tayangan talk show di media elektronik untuk membedah visi misi calon secara lugas guna mengukur kemampuan mereka untuk melihat persoalan dan menawarkan solusi terbaik, menjadikan media menjadi perantara ‘kampanye’ sosial  yang efektif bagi para calon.

Maka tidak heran para calon dan tim suksesnya pasti akan berlomba untuk mendekati dan bermitra dengan media masa untuk menjabarkan dan mensosialisasikan bahasa politik mereka kepada masyarakat.

Dalam menjembatani kepentingan politik itulah istilah ‘polarirasi media’ itu kerap  muncul sebagai standar ganda media massa membahasakan kepentingan para mitra politik mereka  kepada publik.

Istilah kata polarisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan ejaan po•la•ri•sa•si/ merupakan kata homonim yang bisa bermakna:

1. Proses, perbuatan, cara menyinari; penyinaran;
2. Magnetisasi;
3. Pembagian atas dua bagian (kelompok orang yang berkepentingan dan sebagainya) yang berlawanan;. Jika merujuk pada makna diatas maka polarisasi dalam perspektif media dimaknai sebagai pembagian atas dua atau lebih kepentingan yang cendrung saling bertolak belakang atau berlawanan dalam menyajikan akurasi informasi.

Dalam catatan Dewan Pers  yang disampaikan oleh Ketua Dewan Pers Yoseph Adi Prasetyo dalam ulasan berjudul ‘Tahun 2018 : Tantangan Bagi Jurnalisme’ dalam pembukaan konvensi Media peringatan Hari Pers Nasional tahun 2018 di Padang Sumatera Barat mencontohkan  polarisasi mulai terlihat  saat menjelang dan pasca Pilpres 2014 di tayangan media Televisi, termasuk pemberitaannya.

Menurut Yoseph terbelah menjadi 2 kekuatan yaitu mendukung pemerintah tanpa reserve dan lainnya menjadi oposisi yang super kritis. TV tersisa lainnya adalah tetap konsisten memilih gosip, infotainment, opera sabun India dan Turki, dangdut, tayangan film hantu sebagai pilihan utama semata mata untuk meraup rating tinggi.

Keberpihakan media menurut Joseph akibat polarisasi politik akan terus berlanjut pada saat Pilkada 2018 dan berlanjut dengan Pemilu 2019.  Pilkada 2018 akan meliputi pelilihan kepala daerah di 171 daerah (17 propinsi, 39 kota, 115 kabupaten). Pada tahun pilkada seperti tahun 2018-2019 inilah Pers benar benar diuji apakan bisa menjalankan fungsinya secara benar atau justru ‘berselingkuh’ dengan kepentingan poitik.

Yoseph mencontohkan Sejumlah kasus penyerangan wartawan pada Pilkada 2017 lalu menunjukkan bahwa ada masyarakat yang menilai beberapa media kehilangan netralitas dalam liputannya. Meski ini sebetulnya juga mengundang perdebatan karena massa yang melakukan penyerangan lebih diakibatkan karena media sebetulnya telah bersikap netral dan independen, hanya saja tak mewakili aspirasi atau pendapat kelompok yang melakukan penyerangan.

Ada dua pokok kata kunci menurut Ketua Dewan Pers yang perlu digaris bawahi, takni soal netralitas dan keberanian pers untuk menyampaikan kebenaran news secara apa adanya, tidak malah bergumul pada pergulatan kepentingan dan larut dalam retorika politik praktis dengan maksud tertentu.

Dalam Dimensi pilkada di Nusa Tenggara Barat yang akan dihelat di empat wilayah skaligus pada tanggal 27 Juni ini, tugas media untuk menyampaikan kebenaran akan teruji dan akan sengat tergantung dari seorang jurnalis akan berdiri di sudut mana dalam turut menjaga netralitas pilkada.

Kita harus bersepakat untuk tetap menjaga kondusifitas daerah dengan berita yang benar dan positif, bukan malah sebaliknya.

Sebagai insan pers yang memang seharusnya memberitakan kebenaran, sudah saatnya kita kembali ke prinsip awal jurnalisme tentunya dengan kode etik sebagai panduan, dan tidak turut mencemari profesi dengan berita hoax yang tidak jelas sumbernya dan malah cenderung menciderai profesi, yang pada akhirnya akan menutupi fakta kebenaran yang harusnya diungkap media.

Cukup sudah kita terkotak dengan maraknya berita hoax yang meresahkan dan tidak jelas peruntukannya. Saat nya kita kembali ke jati diri kita menjadi insan pers yang independen bebas dari kepentingan, berwawasan positif untuk memberitakan kebenaran sebagai bagian dari tanggungjawab kepada publik serta selalu memberi informasi apa adanya tanpa dibalut dengan kebohongan atau tendensi tertentu.

Mari kita manfaatkan momen 5 tahunan pilkada serentak pada tanggal 27 juni 2018 sebagai tonggak pendewasaan demokrasi bagi masyarakat, memilih dengan penuh tanggungjawab dan berdasarkan hati nurani demi NTB yang lebih baik lima tahun kedepan. Turut mensukseskan pelaksanaan pilkada pun sudah menjadi tanggung jawab bersama bagi kita para pekerja pers, agar turut memberikan informasi akurat dan tidak memihak, tidak terjebak polarisasi hanya demi mendulang income.

Pilkada sebagai agenda lima tahunan diperlukan untuk memastikan rantai birokrasi kepemimpinan berjalan sesuai ketentuan. Namun jauh dari sekedar persoalan kalah menang dalam pilkada, kondusifitas NTB untuk terus berkembang dan bergerak maju pasca Pilkada harus menjadi komitmen bersama yang harus tetap di jaga bersama oleh semua warga Nusa Tenggara Barat sebagai sebuah tujuan paripurna. (*)

*) IJTI NTB

Mengapa pasangan ini bisa keluar sebagai pemenang. Antara lain, keputusan TGB yang turun ke lapangan menyatakan dukungannya kepada Zul-Rohmi

lombokjournal.com —

MATARAM  :    Direktur Lembaga Kajian Sosial dan Politik M16, Bambang Mei Finarwanto mengatakan, persaingan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Nusa Tenggara Barat (NTB) akan berlangsung menarik.

Pasalnya, Gubernur NTB TGB Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) sudah tidak ikut dalam kontestasi lantaran telah dua periode menjabat.

Empat pasangan calon yang muncul membuat masyarakat mempunyai banyak pilihan. Dari keempat nama paslon, Bambang menilai, pasangan Zulkieflimansyah dan Siti Rohmi Djalilah (Zul-Rohmi) memiliki kans atau  potensi besar untuk memenangkan persaingan.

Pasangan yang diusung PKS dan Demokrat ini, kata Bambang, menawarkan gagasan dan ide yang segar dalam membangun NTB lima tahun ke depan.

“Awalnya pasangan Zul-Rohmi kerap dipandang sebelah mata karena terbilang ‘hijau’ dalam kancah perpolitikan di NTB,” ungkap Direktur Mi6 yang kerap disapa Didu, Sabtu ( 23/06)

Didu menyebutkan, tiga pasangan lain seperti Ahyar Abduh (Wali Kota Mataram), Suhaili (Bupati Lombok Tengah), dan Ali BD (Bupati Lombok Timur) yang merupakan kepala daerah di kabupaten/kota di NTB.

Sedangkan, Zulkieflimansyah dan Sitti Rohmi Djalilah, lanjutnya, merupakan pendatang baru. Terlebih, Zul yang lebih akrab berkutat di Jakarta sebagai anggota DPR RI. Sementara, Rohmi sempat menjadi Ketua DPRD Lombok Timur.

“Tergambar juga saat awal-awal, survei pasangan ini selalu menempati posisi terbawah,” ujarnya

Namun, Didu menambahkan, pasangan Zul-Rohmi terus menggeliat dalam beberapa bulan terakhir jelang pencoblosan dengan masif turun ke lapangan.

Didu  menilai, ada beberapa faktor mengapa pasangan ini bisa keluar sebagai pemenang. Antara lain, keputusan TGB yang turun ke lapangan menyatakan dukungannya kepada Zul-Rohmi, kecakapan keduanya saat debat pilkada, dan juga Rohmi sebagai satu-satunya keterwakilan perempuan dalam kontestasi pilgub NTB.

“Suara TGB diyakini sangat penting dalam mendongkrak pasangan ini. Rohmi sebagai satu-satunya perempuan juga sangat menentukan suara pemilih perempuan,” imbuhnya

Zul-Rohmi Unggul versi 3 Lembaga Survey

Sementara itu Zul-Rohmi menempati posisi tertinggi versi tiga lembaga survei dibanding  pasangan calon lainnya, dengan raihan 28 persen dalam hasil survei Olat Maras Institute (OMI) yang dilakukan sejak 3 Juni sampai 12 Juni 2018.

Posisi Zul-Rohmi disusul pasangan lain, Suhaili Fadhil Thohir-Muhammad Amin dengan 21,6 persen, Ahyar Abduh-Mori Hanafi dengan 17,7 persen, dan Ali Bin Dahlan-Lalu Gede Sakti memperoleh 12,6 persen, serta yang tidak menjawab sebesar 20,1 persen

Sedangkan survey yang diadakan oleh  PolTrust Zul Rohmi unggul dibanding tiga Paslon lain yakni 30,22 persen disusul Suhaeli Moh Amin 17,73 persen , Ahyar Mori 17,27 terakhir Ali Sakti 15,23 persen  dan yang belum memutuskan 19,54 persen.

Terakhir bocoran dari Lembaga  survey  Kedai Kopi, lagi lagi Zul Rohmi menempati rangking pertama dengan skors  18,8 persen disusul Suhaeli Amin 15,6 persen , Ahyar Mori 14,2 persen dan Ali Sakti 8,3 persen . Dan yang belum memutuskan 43,1 persen. ***

Me (*)

Oleh: Darsono Yusin Sali*

lombokjournal.com

KPU akan membuka pendaftaran calon presiden-wakil presiden Pemilu 2019 pada Agustus tahun ini. Sejauh ini, Jokowi sebagai petahana sudah mengantongi dukungan lima partai yaitu Golkar, NasDem, PPP, Hanua dan PDIP.

Dengan dukungan lima partai tersebut, Jokowi sudah punya modal maju di Pilpres 2019. Hal ini sesuai dengan persyaratan maju pilpres di UU Pemilu, yakni syarat presidential threshold (PT) untuk bisa mengusung capres adalah memiliki 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional dalam pemilu sebelumnya.

Pada Pemilu 2014, Golkar meraih 14,75 persen suara, NasDem 6,72 persen suara, PPP 6,53 persen suara, dan Hanura 5,26 persen suara. Sementara itu, PDIP, yang merupakan partai pemenang Pemilu 2014, memiliki 18,95 persen. Dengan begitu, total dukungan yang sudah dikantongi Jokowi saat ini sebesar 52,21 persen.

Selain Jokowi, capres lain yang digadang-gadang maju adalah Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Keputusan Rakornas di Bukit Hambalang Bogor pada 11 April lalu, Partai Gerindra kembali memberikan mandat kepada Prabowo. Selain itu, PKS sebagai sekutu abadi Gerindra siap bergandengan tangan lagi dengan Gerindra di Pilpres 2019. Begitu juga dengan PAN, meski jalan menuju koalisi tersebut masih panjang.

Berkaca pada Pilpres 2014 lalu, Gerindra meraih 11,81 persen suara, kemudian PKS 6,79 persen suara, dan PAN 7,59 persen suara. Jika koalisi ini benar terbentuk maka jumlah dukungan yang sudah dikantongi Prabowo adalah 26,19 persen. Jumlah dukungan ini sudah cukup sebagai tiket maju sebagai Capres.

Bagi Gerindra, memberikan mandat kembali kepada Prabowo untuk maju sebagai Capres bukan tanpa sebab. Posisi Prabowo sebagai ketua umum partai besar cukup jadi alasan. Di samping memang faktor ketokohan Prabowo sendiri di atas tokoh-tokoh lain yang saat ini muncul.

Sosok Prabowo dinilai tidak saja tegas, tapi juga dalam banyak hal Prabowo digambarkan sebagai figur yang mampu memainkan perannya sebagai pemimpin oposisi, dalam arti mampu sebagai penyeimbang pemerintah dalam terminologi adversary, bukan enemy. Hal itu cukup sebagai penanda bahwa Prabowo merupakan sosok demokrat sejati. Untuk itu layak dipilih rakyat.

Mewakili Aspirasi Umat

Lili Romli dalam “Partai Islam dan Pemilih Islam di Indonesia” menyebutkan secara teologis, Islam meyakini agama tidak dapat dipisahkan dari kehidupan politik dan negara. Secara sosiologis, Islam adalah agama mayoritas di Indonesia. Sensus Penduduk Indonesia tahun 2010 menyatakan sebanyak 87,18 persen penduduk Indonesia beragama Islam.

Wajar jika kemudian warna politik di Indonesia senantiasa dikaitkan dengan dominasi kekuatan agama tertentu. Posisi agama dalam konstelasi politik di Indonesia sangat hegemonik. Dengan kata lain, politik mendapatkan kontrol yang kuat oleh agama. Posisi dominan agama dalam politik tergambar dari Pilkada Jakarta, yang merupakan barometer peta politik Indonesia.

Di lain pihak, Pilkada Jakarta tahun 2017 lalu menjadi gerbang pembuka pertarungan politik sesungguhnya tahun 2019 mendatang. Hal itu terlihat dari adanya pembelahan yang cukup tajam yang terjadi di tengah masyarakat, antara partai politik pendukung penista agama dan partai politik di luar kategori itu. Ini terlihat dari adanya polarisasi Parpol pada Pilkada serentak 2017 lalu di sejumlah daerah. Bahkan terminologi baru Parpol pendukung penista agama dan Parpol pendukung Aksi Bela Islam 212 menguat di berbagai tempat.

Ini menandakan, agama sangat hegemonik dalam banyak hal, karena memiliki peran kuat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Untuk itu, bagaimanapun juga, faktor agama diyakini akan sangat menentukan warna politik Indonesia di masa depan. Ditambah lagi dengan kebijakan pemerintahan Jokowi yang cenderung tidak adaptif terhadap kebutuhan umat Islam, kian mempererat bingkai psikologis umat Islam yang sejak awal merasa banyak tidak diuntungkan oleh kebijakan pemerintah.

Suasana psikologis umat Islam demikian, tentu sangat menguntungkan lawan politik Jokowi, siapapun itu. Tentu utamanya ialah Prabowo yang sejak awal memiliki kedekatan emosional cukup kuat dengan umat Islam di luar kelompok umat Islam pendukung Jokowi. Ditambah Prabowo menjadi figur sentral di luar kelompok pemerintah sejauh ini.

Maka tidak keliru jika kemudian Pilpres 2019 mendatang didasarkan pada kesadaran politik masa depan umat Islam. Yang berarti bahwa pemenang Pilpres 2019 akan sangat ditentukan oleh Capres-Cawapres yang mampu mengambil hati umat Islam. Pada titik ini, Prabowo tentu punya investasi politik yang sangat besar, bila dibandingkan Jokowi, meski di luar itu muncul sejumlah nama lain seperti Gatot Nurmantyo.

Walau akhirnya Pilpres 2019 juga sangat ditentukan pada sosok pendamping Cawapres itu sendiri. Capres yang akan maju bertarung harus berpikir menang. Cawapres yang diambil pun demikian, merupakan sosok yang mampu mendulang suara banyak dalam rangka memenangkan pertarungan.

Prabowo harus lebih hati-hati dalam menentukan pendamping. Pun demikian dengan Jokowi. Prabowo tidak boleh kepedean, mengingat jika Pilpres berakhir head to head antara Prabowo-Jokowi, sudah pasti suara mayoritas umat Islam akan berlabuh ke Prabowo.

Faktor keterwakilan Cawapres di luar kelompok Islam pendukung Prabowo harus jadi bahan pertimbangan dalam menentukan Cawapres. Demikian juga dengan Jokowi. Sebagai petahana, kesan negatif Jokowi pada umat Islam harus dirubah.

Untuk itu, Jokowi harus memilih Cawapres yang paling tidak mampu memulihkan citra buruk terhadap umat Islam. Pilihannya, tentu sangat banyak tersedia seperti Mahfud MD, TGB Zainul Majdi, Zulkifli Hasan dan tokoh umat Islam lainnya.

*Direktur Samalas Institute

lombokjournal.com —

Debat terbuka Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) yang disiarkan langsung stasiun televisi nasional (12/05), menandai babak baru dalam proses demokratisasi di ‘Bumi Gora’ – sebutan popular NTB sebagai penghasil padi unggulan (gogo rancah). Empat pasang kandidat yang tampil mewakili putra-putri terbaik wilayah yang terkenal dengan destinasi wisata syariah, provinsi 1000 masjid.

Ke empat pasang kandidat itu sesuai nomor urut: pertama, Suhaili FT (Bupati Lombok Tengah) berpasangan dengan Muhammad Amin (Wagub NTB petahana); kedua, Ahyar Abduh (Wali Kota Mataram) berpasangan dengan Mori Hanafi (Wakil Ketua DPRD NTB); ketiga, Dr. H. Zulkieflimansyah (Anggota DPR RI dan Pendiri Universitas Teknologi Sumbawa) menggandeng Dr. Ir. Hj. Siti Rohmi Jalilah (Rektor Universitas Hamzanwadi); dan keempat, Ali bin Dahlan (Bupati Lombok Timur) berpasangan dengan Lalu Gede Wiresakti Amir Murni (Rektor Universitas Nahdlatul Wathan).

Debat bertema “Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik” itu diawali sambutan Ketua KPUD NTB, Lalu Aksar Anshori, yang menyebut debat sebagai ajang adu gagasan dan mencari solusi kongkret untuk kemajuan NTB.

Debat diharapkan menjadi tontonan dan tuntunan bagi pemilih yang berjumlah 3,5 juta orang. Lalu mengutip Collin Powel (jenderal AS) yang menyatakan, pemimpin adalah penyederhana masalah besar, membantah keraguan dan pertanyaan dengan solusi.  Acara debat berlangsung dalam empat segmen. Segmen pertama pernyataan Visi-Misi dari tiap kandidat. Ternyata, waktu yang disediakan 90 detik tak cukup untuk mendedahkan visi-misi kandidat.

Kandidat pertama menyatakan visinya NTB sejahtera, ketika masyarakat terpenuhi kebutuhan dasar, baik material dan spiritual seperti pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan. Kandidat kedua, mengungkapkan visi NTB untuk semua, karena Gubernur/Wagub sebagai pelayan masyarakat bertugas mensejahterakan seluruh rakyat (petani, nelayan, buruh, pedagang, masyarakat kecil, pemuda, perempuan, warga kota atau desa).

Kandidat ketiga, Zul-Rohmi yang berpakaian serasi nuansa hijau, mengutarakan dengan tegas akan membangun NTB yang gemilang. Yakni, provinsi berdaya saing tinggi (competitiveness), menjadi rumah besar nyaman dan menyenangkan bagi semua warga. Untuk itu, Cagub Zul yang lulusan Universitas Indonesia dan Strathclyde, Inggris itu menyebut tiga stakeholders yang akan difasilitasi, yakni komunitas bisnis dan investor sehingga NTB ramah terhadap investasi dan bisnis, membangun rumah yang nyaman (building sweet home) bagi seluruh warga NTB. Waktu habis, Zul tak sempat menyebut kaum perempuan sebagai subyek penting pembangunan daerah. Selain itu, memajukan petani, peternak dan pengelola desa wisata dengan dukungan teknologi modern.

Kandidat keempat bervisi maju bersama rakyat membangun NTB yang beradab/berkarakter/berbudaya menyongsong NTB sejahtera. Visi yang cukup rumit, tapi intinya menekankan adab yang melahirkan masyarakat untuk hormati perbedaan dan beretos kerja tinggit.

Segmen kedua, tiap kandidat menjawab pertanyaan yang diajukan tim pakar: Dr. Ani Suryani Hamzah, MHum (FH Unram), HL Agus Fathurranman (Peneliti Kebudayaan Unram), Prof. Dr. Gatot Henri Wibowo (FH Unram), Prof. Dr. Mansur Afifi (FE Unram), Prof. Dr. Suprapto, MAg. (UIN Mataram).

Kandidat 2 memilih pertanyaan A (apa yang Anda akan lakukan dalam menata birokrasi agar terhindar dari politisasi birokrasi?). Cagub 2 menyatakan penerapan e-government dengan asas kepastian/keterbukaan. Seorang pegawai ditempatkan memiliki kemampuan profesional, selain itu menghindari friksi. Waktu 30 detik tidak dimanfaatkan cawagub untuk melengkapi.

Kandidat 3 pilih C (apa pendapat Anda mengenai kesetaraan gender yang proporsional dan bagaimana mewujudkannya?). Cagub Zul mempersilakan Cawagub Rohmi untuk menjawab. Perempuan merupakan madrasah pertama bagi anaknya, sehingga peran perempuan sangat besar dalam pembangunan. Porsi yang pas diberikan kepada perempuan untuk mengekspresikan kompetensinya, pemberdayaan melalui bantuan modal usaha, pelatihan dan pendampingan, sehingga tampil perempuan yang relijius, mandiri dan berkualitas. Perempuan diberi kesempatan menempati jabatan penting sesuai kompetensi.

Cagub nomor 4 memilih A (bagaimana strategi kongkret Anda dalam mengembangkan pariwisata NTB sejalan konsep wisata syariah?). Cagub 4 menegaskan wisata tak boleh menyimpang dari agama dan tradisi lingkungan. Ia mengkritik proyek KEK di Lombok Tengah yang tak melibatkan tokoh masyarakat. Masih ada waktu 25 detik, tak dimanfaatkan cawagub.

Kandidat 1 memilih D (bagaimana Anda akan mewujudkan keadilan ketika lahan dan aset dikuasai kelompok tertentu?). Pemerintah ialah pelayan seluruh masyarakat, keadilan sebuah keniscayaan. Jika ada lahan dikuasai oknum konglomerat, maka diikhtiarkan agar masyarakat bisa menjadi pemilik perusahaan/lahan. Pada segmen ini terlihat pasangan nomor 3, Zul-Rohmi saling berbagi waktu dan kompetensi untuk menjawab pertanyaan. Sementara Cagub 4 mulai menyerang Cagub 1.

Segmen ketiga berupa tayangan video. Kandidat 3 (Zul-Rohmi) memilih video A (tentang nasib pekerja migran). Cagub Zul mempersilakan Cawagub untuk menjelaskan: TKI bukan aib, tapi pilihan sebagian masyarakat untuk bekerja. Pemerintah harus hadir, agar pilihan itu membawa kemaslahatan.

Ke depan, NTB harus mengirim pekerja terampil (skilled) bukan low skilled, pekerja legal bukan ilegal, pemerintah hadir sejak tahap sosialisasi, perekrutan, pelatihan, pemberangkatan sampai penempatan. Dan meyakinkan setelah kontrak habis, pekerja kembali ke Tanah Air, tidak menjadi TKI ilegal. Sekarang sudah ada Layanan Terpadu Satu Pintu untuk tenaga kerja, NTB percontohan nasional. Kita mendorong LTSP di kabupaten/kota dan membangun sinergi kabupaten/kota dan provinsi agar pekerja aman.

Kandidat 4 memilih video B (tumbuhnya pasar modern dan mini market, tapi mematikan pedagang kecil). Cagub 4 menyatakan harus hati-hati memberi izin ritel modern, kerena itu ia membatasi hanya 29 izin di Lotim. Cawagub menambagkan tentang pembatasan jam usaha.

Kandidat 1 memilih video E tentang nasib petani. Cagub 1 menjelaskan fasilitasi kegiatan petani agar mudah/murah, menyediakan bibit dan pupuk. BUMDES mengelola pupuk dan penyiapan mesin giling untuk pasca produksi. Pasangan 2 memilih video D (pendidikan SMK dan kesesuaian kerja). Dijawab cawagub bahwa persoalan bukan hanya SMK, tapi lulusan PT juga banyak menganggur. Pada segmen ini Cagub 3 (Zul) kembali mempersilakan Cawagub (Rohmi) untuk menyampaikan gagasan, akhirnya diikuti kandidat lain. Cagub 1 dan 4 masih dominan, tidak memberi kesempatan cawagubnya.

Segmen keempat berupa tanya-jawab antar kandidat. Cawagub 4 bertanya kepada kandidat 1 dengan nada menyerang: kasus di Loteng tentang kades/kadus yang mengintervensi pilkada, mengapa dibiarkan? Bagaimana Loteng membangun dengan utang? Cagub 1 agak grogi mennawab, karena terkait strategi. Tapi, menyatakan tidak pernah memerintahkan. Masalah utang tak terjawab. Respon balik Cagub 4 semakin menyerang: jika benar intervensi, maka kesalahan besar Cagub 1 melakukan politisasi birokrasi. Kalau benar, itu kejahatan luar biasa. Respon cagub 1, agar jangan main hakim sendiri, ada yang berwenang untuk memeriksa (Panwaslu). Soal utang dijelaskan, dengan bangga bahwa banyak daerah lain tak dikasih utang, sementara kondisi Loteng sudah mapan.

Cagub 1 bertanya kepada kandidat 2: bagaimana mengelola kebijakan pertanian NTB karena pengalaman di Mataram agak kurang. Ada sisa waktu, cawagub 1 tidak menambahkan pertanyaan.  Jawaban cawagub 2 fokus pada Kota Mataram sebagai ibukota NTB yang menyambut kunjungan 700.000 tamu/tahun.

PAD Mataram meningkat dari pajak hotel dan restoran, tapi tak menjawab pertanyaan. Respon balik cagub 1: bagaimana strategi agribisnis NTB? Cawagub 1 tetap pasif, padahal pengalaman sebagai Wagub petahana. Respon Cawagub 2 tetap tidak nyambung, karena menekankan RTRW wilayah pertanian, sedang Mataram sebagai capital city susah kembangkan pertanian. Lahan pertanian akan dipindah semua ke Sumbawa, karena wilayah Lombok kecil. Di sini terlihat spekulasi kebijakan kandidat 2, sebagaimana kandidat pertama yang bangga dengan kebijakan utang di Loteng.

Cawagub 2 bertanya kepada kandidat 3 tentang tata niaga beras, pada musim panen harga menukik, sedang musim paceklik harga naik. Bagaimana strategi menstabilkan harga? Cagub 3 Zul yang berlatar pendidikan ekonomi-industri menegaskan: tidak hanya kebijakan snapshot, tapi akar masalahnya harus dibenahi yakni industri pengolahan pangan. NTB punya banyak gabah/jagung, namun dikirim ke Bali, Surabaya dll. NTB perlu membangun industri pengolahan agar nilai tambah muncul dan stock terpenuhi.

Ketidakstabilan harga bisa dicegah/atasi dengan cara lebih produktif. Memang tak bisa hanya membalik telapak tangan, perlu infrastruktur dan SDM yang menguasai teknologi, karena itu pengalaman mengembangkan universitas. Respon cawagub 2: penyangga pangan hanya main-main Rp 1,2 miliar/tahun, tidak bisa kendalikan harga. Soal lain: petani terjebak ijon, sehingga butuh bantuan modal Bank NTB. Cagub 3 (Zul) menegaskan NTB sebagai lumbung pangan nasional, tapi miskin di tengah keberlimpahan. Industri pengolahan merupakan kebijakan lebih mendasar. Zul setuju Bank NTB tak hanya memberi kredit konsumtif, tapi juga modal kerja/produktif. Terlihat pasangan 3 lebih apresiatif dengan kandidat lain, tidak menyerang.

Giliran cagub 3 Zul bertanya kepada kandidat 4: NTB kaya dengan biodiversity, bagaimana strategi memanfaatkan bioteknologi untuk mendorong pertanian, pangan, perikanan, peternakan dan sektor? Cagub 4 dengan yakin menyatakan, bioteknologi itu isu dunia, banyak dilakukan termasuk NTB tapi gagal. Lalu, tiba-tiba menyebut tenaga surya dan mendorong energi terbarukan.

Jawaban yang tak nyambung. Respon Cagub 3 Zul: biotek isu sehari-hari, seperti mengolah tanaman menjadi obat. Tanaman kayu dengan tissue culture yang biasa di hutan masyarakat, panennya bisa lebih cepat hanya tiga tahun. Peternak dapat memilih gen yang produktif. Isu sehari-hari, tak hanya global. Di Sumbawa sudah dicoba: pohon kurma bisa tumbuh dan berbuah dalam usia 3 tahun. Karena respon Zul yang simpatik, tidak menyerang, maka tanggapan Cagub 4: menyambut gagasan yang bagus. Saudara Zul jika tak terpilih jadi Gubernur akan diangkat jadi tenaga ahli. Pada segmen ini terlihat nyata keunggulan kompetensi masing-masing Cagub/Cawagub.

Segmen keempat, kandidat 1 memilih video A tentang arsitektur kota di NTB yang tidak memunculkan citra budaya khas. Cawagub 1 menjawab: brand NTB sudah kelas dunia dengan halal tourism dan menetapkan target 4 juta wisatawan. Respon Cagub 2: potensi NTB dalam bidang pertanian, kelautan, pertambangan, dan pariwisata, tapi tidak nyambung dengan identitas budaya. Cawagub 1 semakin melebar dengan surplus beras 1,3 juta ton dan konsumsi lokal hanya 600.000 ton, tetap tidak menjawab pertanyaan identitas budaya. Masalah kebudayaan ini terlihat bukan focus utama kandidat.

Pasangan 2 memilih video B tentang sumber resapan Rinjani yang terancam, sehingga menimbulkan bencana banjir/longsor. Cawagub menjelaskan: kawasan hutan sudah rusak, dari 300-400 titik air berkurang karena pembalakan liar.

Untuk itu, perlu rehabilitasi kawasan hutan dengan mengajak masyarakat sekitar gunung. Cagub Zul menyatakan: perambah hutan karena tidak punya pilihan. Perlu kebijakan agroforestry, agar merambah tidak menguntungkan jangka pendek, tapi jangka panjang tidak menggangu. Cawagub Rohmi menambahkan agroforestry dengan menyertakan petani sekitar hutan. Cawagub 2 merespon: dilema petani tak punya lahan sendiri. Disebut kasus banjir Bima dengan kerugian Rp 1 triliun. Cagub Zul mengungkapkan pengalaman ketika terjun langsung ke Bima, perlu dibangun banyak embung untuk menampung hujan dan memanfaatkannya di musim kering. Potensi embung/dam banyak sekali, sehingga menjadi prioritas. Di sini jelas determinasi kebijakan yang akan diambil berdasarkan kondisi wilayah NTB.

Cagub 3 Zul memilih video C tentang konflik kekerasan sebagai bencana sosial. Zul mengungkapkan akar konflik adalah ketimpangan kesejahteraan. Penegakan hukum harus dilakukan, tapi akar masalah diselesaikan. Masyarakat NTB hanya panen sekali setahun, sehingga banyak waktu  dan energi menganggur. Jika bisa diusahakan panen dua kali dalam setahun, maka energi produktif, tidak akan konflik.

Cawagub Rohmi menambahkan perlu duduk bersama, dialog dari hati ke hati di antara tokoh masyarakat. Respon Cagub 4 bernada menyerang: Zul hanya wacana, padahal di Lotim tak ada konflik. Cara yang ditempuh persuasif. Dengan bangga menyebut Lotim daerah teraman di NTB. Respon Zul, dengan santai: kalau jadi Gubernur, lalu terjadi konflik, maka saya akan menghubungi Ali BD sebagai mentor. Tapi, cara pandang Kepala daerah ditentukan  pendidikan, teman bergaul dan kesejahteraan. Perlu memperbaiki pendidikan, mengurangi jurang sosial, dan sebagaimana saran cawagub Dr. Siti Rohmi: harus duduk bersama. Cagub 4 kembali merespon: Zul tidak salah, tapi tidak pengalaman. Karena itu, ia akan menumpas segala bentuk kerusuhan. Pendekatan keamanan tampak jelas pada cagub 4.

Cagub 4 memilih video D tentang extra ordinary crime (terorisme dan narkoba). Tapi anehnya, saat menjawab cagub 4 yang berpengalaman itu justru ingin memberdayakan inspektorat. Rupanya, keliru menafsirkan video tentang penangkapan koruptor. Cagub 1 yang selama ini diserang hanya menyindir: mungkin ayahanda (Cagub 4) kurang pas mendengar, hingga masalah terorisme dijawan dengan inspektorat. Sebagai urun rembug, ia mengusulkan pengamanan rakyat semesta, jangan hanya diserahkan Polri/TNI.

Cagub 4 protes karena tidak ada kata teroris (mungkin tidak mendengar), video dinyatakan salah besar. Uniknya, berkaitan dengan tindakan teroris harus dilindungi HAM, padahal dalam hal kerusuhan, Cagub 4 akan menumpas habis. Cawagub 1 merespon balik: tindakan kriminal, tidak hanya diatasi dengan pendekatan ekonomi dan tokoh agama, tapi juga edukasi masyarakat. Pada segmen ini semakin jelas karakter setiap kandidat dan konsistensi dalam menyampaikan gagasannya yang mengindikasikan kebijakan yang ditempuh, jika terpilih nanti.

Pada clossing statement, Cagub 2 menyatakan tak membangun sendirian, tapi memajukan bersama. Siap mengabdikan diri dengan didamping perempuan/isteri yang setia. Di sini semakin jelas pentingnya posisi pemilih perempuan, yang hanya terwakili oleh kandidat 3 (Cawagub Siti Rohmi).

Karena itu, giliran Cawagub Rohmi menyampaikan pandangan akhir: jika Allah meridhai dan masyarakat NTB memberi amanah, maka Zul-Rohmi sang jilbab hijau akan membangun NTB dengan kebersamaan dan integritas. NTB harus dibangun dengan cinta menuju NTB gemilang, terutama memperjuangkan aspirasi perempuan. Sambil tak lupa berpesan: coblos nomor 3 jilbab hijau, dalam bahasa daerah (suku-suku di NTB).

Cagub 4 bergaya agitator, pesan kepada rakyat NTB dari ujung utara hingga selatan, kaum buruh, petani dan kaum tertindas, serta guru honorer untuk mendatangi cagub Ali. Cagub 1 memperkenalkan identitas: topi putih, menuju NTB sejahtera dengan mengeluarkan Kartu NTB sejahtera.

Debat terbuka yang disiarkan secara nasional menunjukkan demokrasi yang semakin matang di NTB. Indeks Demokrasi Indonesia yang dikeluarkan lembaga internasional UNDP (2009) pernah mencatat posisi NTB yang memprihatinkan, karena menempati ranking terbawah dari seluruh provinsi di Indonesia. IDI merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu: Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga-Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy).

Pada tahun 2009 IDI rerata nasional adalah 67,30, Sementara tahun 2015, meningkat rerata nasional menjadi: 72,82. Posisi NTB tahun 2009 menempati ranking terbawah dengan nilai 58,12. Berkat kerja keras Gubernur Zainul Majdi selama dua periode membangun NTB, nilai IDI membaik jadi 65,08. Kondisi NTB tidak lagi berada pada ranking terbawah (lihat Tabel).

Tabel. Ranking 10 Terbawah Indeks Demokrasi Indonesia

No  Tahun 2009 (UNDP)                                                Tahun 2015 (BPS)

1              Sultra (66,02)                                     Sulsel (76,90)

2              Bengkulu (64,76)                                Aceh (67,78)

3              Sulut (64,29)                                      Sumbar (67,46)

4              Papua (63,80)                                    Lampung (65,95)

5              Papua Barat (63,06)                            Riau (65,83)

6              Jatim (62,49)                                      Maluku (65,90)

7              Sulsel (61,48)                                     NTB (65,08)

8              Sumbar (60,29)                                  Malut (61,52)

9              Sumut (60,20)                                    Papua Barat (59,97)

10           NTB (58,12)                                         Papua (57,55)

Pelaksanaan debat terbuka akan meningkatkan kualitas demokrasi di NTB, setidaknya membuka ruang perbedaan pandangan di kalangan elite pemimpin yang akan mempengaruhi para pengikutnya. Sementara itu sejumlah lembaga survey memprediksi peluang kandidat yang bertarung.

Survei Olat Maras Institute yang terkini (15-24 Februari 2018) menghasilkan elektabilitas: Suhaili-Amin (13,80%), Ahyar-Mori (11,7%), Zul-Rohmi (18,30%), Ali-Sakti (12,1%), dan tak menjawab (44,20%). Terlihat pasangan Zul-Rohmi unggul. Jika opsi tidak menjawab dihilangkan, maka keunggulan lebih jelas: Suhaili-Amin (24,60%), Ahyar-Mori (21%), Zul-Rohmi (32,80%), dan Ali-Sakti (21,60%).

Sebaliknya, Survey NTB Indonesia (Januari 2018) menyebut: Ahyar-Mori unggul (26,1%) dibandingkan Suhaili-Amin (24,8%), Ali-Sakti (21,2%), dan Zul-Rohmi (11,6%), serta 16,3% responden tidak menjawab. Meskipun survei yang sama mengakui Zul-Rohmi lebih popular dikenal melalui media (koran, baliho, dan iklan TV) sebesar 40,2% responden, dibandingkan  Ali-Sakti (34,1%), Ahyar-Mori (13,0%) dan Suhaili-Amin (12,7%).

Sebenarnya sejak sebelum penetapan calon, survei Populi Center (September 2017) telah membuat simulasi,  Zul-Rohmi teratas (15.0 persen), diikuti Suhaili-Amin (14,1), Ali-Selly (14.0), dan undecided voters (56,9). Atau simulasi lain: Zul-Rohmi (14,8), Suhaili-Aris (14,5), Ahyar-Mori (14,5), dan suara mengambang (56,3). Besarnya suara mengambang dan rahasia membuat pilkada NTB penuh dinamika.

Pengaruh debat terbuka dan turun gunungnya Gubernur NTB Zainul Majdi untuk cuti berkampanye bagi pasangan Zul-Rohmi akan sangat menentukan persepsi pemilih, siapa kandidat yang benar-benar akan melanjutkan ikhttiar TGB. Tampilnya kandidat muda dan perwakilan perempuan juga menandai musim semi demokrasi di NTB yang memberi warna tersendiri bagi proses demokratisasi di Indonesia. (*)

Me

Sumber :  https://www.tajuktimur.com/opini/musim-semi-demokrasi-di-bumi-gora/

Mi6 menduga ketatnya persaingan elektabilitas para Paslon di Pilgub NTB dipengaruhi juga oleh besarnya ekspektasi pemilih di masing-masing kabupaten/kota untuk memenangkan jagonya

lombokjournal.com — MATARAM :   Mi6 menilai hasil Pilgub NTB makin sulit  diprediksi karena ada invisible hand yang turut mengawal pesta demokrasi ini.

Fenomena ini  nampak dari bocoran berbagai  info hasil survey, semua  Paslon menunjukkan tidak ada satupun kandidat yang dominan yang  elektabilitasnya di atas 30 persen. Ditambah masih tingginya swing votters  rata-rata di atas kisaran 30 persen.

Selain itu,  jarak keterpautan masing-masing Paslon Pilgub  berkisar antara satu sampai dengan dua persen d ibawah toleransi margin error sekitar 3 persen. Melihat konstruksi elektabilitas seperti ini , kuat dugaan akan ada keajaiban yang memenangi Pilgub NTB.

Bisa jadi invisible tangan dan takdir politik akan menjadi penentu akhir pemenang Pilgub NTB. Sehingga urutan elektabilitas para Paslon versi lembaga survey  tidak bisa lagi dijadikan garansi atau kartu truff dalam memenangkan Pilgub NTB. Karena perubaha elektabilitas bergerak dinamis secara berkala.

Demikian Analisis Lembaga sosial dan Politik  Mi6 yang disampaikan ke Media, Sabtu (19/05) terkait elektabilitas dan Pemenang  Pilgub NTB.

Mi6 menduga ketatnya persaingan elektabilitas para Paslon di Pilgub NTB dipengaruhi juga oleh besarnya ekpektasi pemilih dimasing2 kabupaten/kota untuk memenangkan jagonya. Selain itu pro aktif calon dan tim sukses mendekati dan mempenetrasi wilayah pemilihnya turut memberikan kontribusi utama.

Agresifitas The Rising Star  Zul-Rohmi

Di mata Mi6, agresifitas kandidat the rising star Zul-Rohmi dalam melakukan gerakan blusukan day by day merupakan cara ampuh meraih simpati dukungan rakyat. Sebagai pendatang baru,  Zul-Rohmi sadar, hanya dengan cara gerilya seperti inilah  rakyat bisa mengenalnya Face to Face dengan benar.

Pada akhirnya para pemilih tersebut  bisa diikat dalam satu kesatuan komitmen politik secara kolektif  memenangkan Zul-Rohmi. Meskipun demikian, Mi6 mengingatkan bahwa  strategi blusukan ini akan berdampak menggerus/menurunkan  elektabilitas Zul-Rohmi diakhir ronde,  apabila tidak ada yang menjaga dan merawat ekpektasi pemilih jelang pencoblosan nanti.

“Karena pertemuannya serba instan , maka perlu dijaga suara pemilih tersebut agar tidak berpindah ke lain hati,” ungkap direktur Mi6 , Bambang Mei Finarwanto ,SH yang didampingi Sekretaris Mi6 , Lalu Athari Fadlulah SE.

Di bawah Margin Error

Selanjutnya Sekretaris Mi6, Lalu Athari Fadlulah  menambahkan, dengan jarak  pautan elektabilitas para Paslon berkisar  2 persen di bawah margin error  mengindikasikan Pilgub NTB,  kekuatan para Paslon  berimbang dan memiliki keunggulan pada wilayah yang dijadikan benteng kekuatan pemilih loyalnya.

“Maka jangan heran,  jika beberapa  lembaga survey tidak mau  mempublikasi hasilnya  karena trend elektabilitas para Paslon relatif imbang dan fluktuatif yang terkendali,” tambahnya.

Dengan waktu tersisa 38 hari menjelang hari pemilihan tgl 27 Juni 2018 , maka apapun bisa terjadi, termasuk keajaiban yang memenangi Pilgub NTB ini. Semua ini tergantung pada kepiawaian dan strategi taktik yang dimainkan para Paslon mengamankan wilayah pemilihnya.

“Prinsipnya gini, makin sering Paslon bangun pagi dan rajin mendatangi rakyat selalu ada harapan baik disisinya,” imbuh Athar .

Mi6 melihat  ditengah kuatnya  floating mass dan pragmatisme rakyat maka strategi door to door mendatangi pemilih, setidaknya bisa meredam dan menenangkan suara hati rakyat yang terkadang kerap ambigu. ” Para pemilih pragmatis ini harus di treatment dengan cara-cara tidak biasa dan harus dikasih tanggungjawab agar ada kebanggaan buat dirinya ,” ungkap Didu , panggilan akrab Direktur Mi6.

Mesin Parpol

Terkait sinyalemen di publik bahwa mesin Parpol belum bergerak  dalam mengakselerasikan secara nyata memback up paslonnya , Didu melihat hal tersebut harus dilihat sebagai taktik internal yang tidak semua musti dipublikasikan.” Mesin Parpol pasti bergerak karena memiliki SDU ( Self Defence Unit) yang tidak harus ditahu cara dan mekanisme kerjanya dibasis pemilihnya ,” tambah mantan direktur WALHI NTB

Me (*)

Kehadiran Dubes tidak bisa dianggap remeh, karena ia mencerminkan kekuatan  legitimasi politik dari suatu bangsa

lombokjournal.com —

MATARAM :   Kedatangan Duta Besar Amerika Serikat  dua kali dalam kurun waktu tidak terlalu lama  ke Nusa Tengara Barat ( NTB), dari kacamata politik harus dimaknai sebagai bentuk dukungan moral dan spirit politik buat Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi.

Gubernur NTB yang akrab disapa tuan guru Bajang (TGB) itu dinilai berhasil memimpin NTB.

Penilaian itu disampaikan Direktur M16, , Bambang Mei Finarwanto,SH melalui siaran pers  yang disampaikan ke media, Kamis (10/05).

Selain itu, kehadiran Dubes AS tersebut bisa dijadikan kekuatan pendorong bagi TGB untuk mengakhiri 10 tahun kepemimpinannya dengan happy ending yang baik.

” Kehadiran Dubes AS , Donovan membawa sinyal pesan  politik yg kuat, khususnya buat kepemimpinan TGB ,” kata Bambang Mei yang akrab dipanggil Didu.

Dalam konteks Pilpres 2019, bisa jadi di mata Amerika Serikat , TGB dipandang sebagai sosok calon pemimpin nasional yang  memiliki talenta dan kharisma yang khas. TGB juga dipandang  the rising star calon pemimpin nasional yang mumpuni.

“Kedatangan Dubes AS dua kali ke NTB bukan sekedar piknik tanpa motif. Pesan politiknya  kuat yakni gedung putih mendukung kepemimpinan TGB,” tambaha Didu.

Menurut Didu, dalam tata krama hubungan diplomatik maupun  perspektif  politik, kehadiran Dubes tidak bisa dianggap remeh. Karena ia mencerminkan kekuatan  legitimasi politik dari suatu bangsa,  apalagi dari negara adidaya seperti AS, yang dubesnya mau menemui pemimpin daerah.

Jika TGB  dipandang tidak memiliki kelebihan dan produktif untuk AS mana mau dubes AS ke NTB dua kali .

” TGB Dimata AS pasti dianggap figur yang potensial sebagai  pemimpin ummat Islam yang moderat dan toleran ,” tambah Didu .

Bagi TGB sendiri, lanjut Didu ,setidaknya pertemuannya dengan Dubes AS bisa dijadikan modal politik maupun spirit moral untuk makin meneguhkan sikapnya ikut kompetisi pilpres 2019.

“TGB pasti akan makin fight ikut kompetisi Pilpres 2019,” ujarnya .

TGB perlu segera Turun Back up Zul-Rohmi

Menurut Didu, dalam konteks Pilgub NTB, TGB perlu segera turun memback up Zul-Rohmi sebagai vote getternya. Hal ini agar elektabilitasnya Zul Rohmi makin meningkat secara signifikan.

“Untuk itu TGB perlu all out turun dan rawe rawe lantas , malang malang putung melapis dukungan buat Zul Rohmi,” ungkapnya sembari menambahkan Pilgub NTB akan makin mempesona dengan tampilnya TGB .

Didu menambahkan, pesona TGB dengan brand image lewat safari dakwah dan pengajian akan menjadi magnet yang kuat meraih dukungan dan simpati warga NTB.

” Karakteristik masyarakat  NTB yang  patriarki masih mempercayai tokoh agama yang dipandang  memiliki kelebihan,” lanjutnya .

Dikatakan  Didu , TGB bila perlu mengambil cuti penuh sebagai tim kampanye Zul-Rohmi agar lebih fokus dan menghindari stigma maupun intrik politik.

“Lebih baik TGB cuti full sampai Pilkada usai agar lebih leluasa memenangkan Zul Rohmi,” kata Didu.

Selain itu untuk menunjukkan sikap kenegarawanannya,  tidak ada salahnya TGB bersilaturahmi kepada semua calon gubernur NTB maupun tokoh sepuh NTB lain sebelum turun resmi sebagai Jurkam Zul Rohmi untuk mendapatkan masukan atau sarannya

“Bagaimana pun juga usia TGB masih muda tak ada salahnya TGB mendatangi pemimpin atau tokoh yang lebih tua untuk beranjang sana secara informal,” saran direktur Mi6.

Relawan Zul Rohmi makin menggeliat

Sementara itu,menjelang H-50 menuju 27 Juni 2018 , gerakan relawan Zul-Rohmi makin menggeliat membentuk jaring pengaman pemilih pada tingkat desa/dusun se NTB. Mereka bergerak tanpa henti meraih simpati dan dukungan dari beragam strata pemilih.

Berbagai cara dan trik mendekati para pemilih agar tergerak hatinya mendukung dan memilih Zul-Rohmi. Para relawan tersebut memiliki cara dan metodenya yang khas  dalam  mensosialisasikan  Zul-Rohmi.

Abdul Hafidz, Ketua Relawan Lingkar Hutan Gunung Sasak, Lombok Barat misalnya mengatakan , dirinya bersama timnya tetap bergerak setiap hari mendatangi para pemilih di sepuluh kecamatan Lombok barat dengan cara ala orang desa dan kekeluargaan.

“Warga desa di Lombok Barat harus disentuh dengan adat kebiasaannya supaya lebih mudah membaur,” ujar Hafidz usai mengunjungi kawasan selatan Lombok barat.

Menurut Abdul Hafidz, perjuangannya memenangkan Zul-Rohmi di Lombok Barat penuh rintangan yang tidak sederhana. Ia dan timnya harus menyakinkan para konstituen di pelosok Lombok Barat untuk memilih Zul-Rohmi sebagai pilihan yang sadar dan bertanggungjawab.

“Saya optimis Zul Rohmi akan menang di Lombok barat di atas 40 persen dari total pemilih tetap,” ujar Hafidz optimis.

Selanjutnya, Dian Sandi Utama, Ketua KP3D (Komunitas Pemuda Peduli Pemilu Dan Demokrasi) Pola kampanye blusukan yang dipilih oleh Zul-Rohmi, sudah benar jarena bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Sudah tepat Zul-Rohmi mendatangi masyarakat dari kampung ke kampung untuk mendengar aspirasi masyarakat. Dengan begini akan lebih memudahkan Paslon tersebut menganalisa dan memberikan solusi nantinya seandainya terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur.

Lebih jauh Dian Sandi mengatakan, satu hal yang dilihat dari Paslon Zul-Rohmi adalah mereka berdua begitu bersemangat, jiwa mudanya masih bergelora.

“Tak terlihat lelah di wajahnya  kendati mereka telah mengunjungi belasan titik setiap harinya,” ujarnya.

Me

Paslon membuat memo  dan catatan terkait Paslon yg didukungnya  terkesan tidak memahami maksud kewajiban politik  parpol pengusungnya

 lombokjournal.com —

JAKARTA ;   Mesin parpol semua Paslon  Pilgub NTB masih belum optimal bergerak secara on the track dalam pemilu kada di NTB. Diduga  terkait dengan  realitas konfigurasi politik Pilkada di NTB yang tidak linier.

Akibatnya  mesin politik parpol secara taktis belum maksimal melakukan penetrasi dibasis pemilihnya.

Dengan konfigurasi politik yang tidak paralel antara Pilgub NTB dan Pilbup,   langgam gerak mesin parpol tersendat. Kalaupun ada gerakan terkesan simbolik  politik yang diragukan efektifitasnya dalam meraih simpati pemilih loyalnya

Faktor lain yang menghambat mesin partai belum berakselerasi bisa jadi karena lemahnya dukungan resources untuk menggerakkan mesin partai.

Bahkan Konon ada  parpol besar pengusung salah satu Paslon membuat memo  dan catatan terkait Paslon yg didukungnya  terkesan tidak memahami maksud kewajiban politik  parpol pengusungnya.

Demikian siaran pers  progres report dan analisis politik  Mi6 terkait konfigurasi politik Pemilukada serentak NTB yang disampaikan ke media, Jumat (05/05).

Menurut Direktur Mi6, Bambang Mei Finarwanto, SH  stagnannya mesin partai ini hampir merata dialami oleh Paslon yg didukung Parpol . Paslon cenderung lebih banyak mengandalkan gerakan individual ataupun bersama tim relawannya,  seperti halnya yang  dilakukan Zul Rohmi maupun Paslon Lain.  Kecendrungan solo run para Paslon ini karena dinilai  lebih efektif dan lebih efisien.

“Pilgub NTB kali ini terkesan tidak semeriah dibanding Pilkada sebelumnya karena kemampuan resources  para Paslon hampir sama dan hemat ,” ungkap Didu panggilan karib direktur Mi6.

Kata Didu dengan melihat  sejumlah release  hasil survey  lembaga yg sudah dipublikasi dimana  elektabilitas para Paslon Pilgub maupun Pilbup  rata-rata seimbang karena  dibawah margin error dan swing votter masih tinggi  ” Akibatnya semua Paslon yang bertarung dalam Pilgub NTB sejatinya  memiliki peluang yang sama untuk menang,” tambahnya .

Kurang Gairah

Sementara itu lanjut Didu,  ada fenomena anomali dalam Pilkada serentak NTB kali ini adalah ditengarai minimnya keterlibatan para  donatur politik. Biasanya mereka turut berdonasi untuk Paslon yang didukungnya  dengan berbagai motivasi dan kepentingan yang baik .

“Kondisi ini membuat logistik politik para Paslon relatif berimbang,” sambungnya .

Akibatnya, para Paslon akan selektif dan hemat dalam mengintertain para relawan dan konstituennya agar lebih terarah dan produktif.

“Konsekwensinya tidak ada lagi jor joran  untuk  membiayai aktifitas bersama konstituennya ,” kata Didu.

Didu menambahkan, tak heran jika mesin parpol masih belum bergerak secara simultan  dalam mengagregasi pemilih loyalnya.

“Disinilah dilema politik dan psikologis yang dialami para Paslon dalam menggerakkan mesin parpolnya,” ujarnya .

Pertaruhan Gengsi dan Prestise Politik Parpol

Dengan sisa waktu kurang dari 50 hari lagi menuju 27 Juni 2018 harusnya mesin parpol mulai digerakkan dengan berbagai konsekwensi nya.

“Ini untuk menjaga Marwah para Paslon juga parpol pengusungnya ,” tegas Direktur Mi6 .

Sebagai catatan kaki  lanjut Didu, Pilgub NTB ini akan menjadi pertaruhan gengsi politik sekaligus spirit  bagi Parpol pengusung karena ada calon independen yang ikut konstestasi.

“Suka tidak suka, setuju tidak setuju ,di Pilgub NTB inilah prestise dan gengsi politik parpol dipertaruhkan,” katanya.

Di atas kertas,  jika mesin partai digerakkan secara Masiv dan benar , maka pemenang Pilgub NTB adalah Paslon yang didukung Parpol. Karena setiap parpol cenderung memiliki  karakteristik pemilih yang setia dan loyal.

“Buktinya tingkat partisipasi rakyat di NTB dalam setiap Pilkada cenderung meningkat secara signifikan,” imbuh Didu .

Pilgub NTB jelas Didu menjadi ajang pertarungan suddent dead bagi parpol melawan calon independen.

“Jika Paslon yg diusung parpol bertekuk lutut dengan calon independen , maka akan berdampak  bagi kredibilitas dan citra parpol di NTB itu sendiri ,” pungkasnya. #

Me

Oleh : Bambang Mei F /Didu

lombokjournal.com —

MATARAM ; Ibarat  bercocok tanam, apa yg dilakukan oleh Zul Rohmi hari ini  menganut falsafah itu , seperti menyemai , merawat dan petik hasil . Menyemai bibit padanannya adalah gerakan day by day Zul Rohmi ataupun relawannya menemui konstituen dari titik ke titik secara cepat.

Hal ini dimaknai sebagai upaya memperbanyak kontak konstituen di setiap wilayah sebagai bagian operasi teritorial untuk mengenal lebih awal para calon pemilih Zul Rohmi .

Ibarat deret hitung politik , maka yg dilakukan oleh Zul Rohmi secara kecil kecilan ini  menemui titik titik pemilihnya ingin menegaskan sikap bahwa rakyat hrslah didatangi dan didengarkan kehendaknya oleh calon yg akan ia pilih.

Pola gerakan day by day seperti ini dari  sisi ilmu komunikasi memiliki implikasi yakni saban hari Zul Rohmi tetap diperbincangkan di basis , minimal disetiap tempat yg dia kunjungi. Perbincangan dimasyarakat bawah karakteristiknya yg utama adalah mudah menyebar jika ada hal hal yg tidak biasa yg terjadi di wilayah tsb . Maka dari sisi tindakan pragmatis , apa yg dilakukan oleh Zul Rohmi ,  selain ingin meraih persepsi pemilih juga agar menjadi perbincangan di basis basis rakyat tsb . Ini lah yg dimaksudkan sebagai deret hitung dlm konteks resonansi perbincangan yang tinggal dikalikan kelipatannya.

Sementara itu dalam konteks strategi politik tentu semua Paslon punya variasi tersendiri dlm mendesign metode pendekatan ke basis pemilih. Hal ini untuk memastikan segala gerakan dalam meraih simpati pemilih yang bisa terpastikan dan terverifikasi  secara akurat populasi dukungannya .

Zul Rohmi dengan pola blusukan atau apapun istilahnya,  ingin memberikan pesan bahwa gerakan harian temu konstituen day by day tersebut sebagai bentuk tanggungjawab moral dan politik untuk mengintertain ( baca: memanusiakan ) pemilihnya dari berbagai strata sosial. Pada akhirnya saat  ini Zul Rohmi tidak boleh dipandang lemah karena faktanya  Paslon ini lebih sering jalan dan bergerak membuka jejaring pemilih secara all out.

Saat ini di H – 70 hari jelang 27 Juni , sudah ratusan titik yg telah dijelajahi oleh ZR maupun relawannya yg bergerak secara mandiri dan simultan tersebut. Tentu sudah ada data base pemilih tsb yakni by name , by adress ataupun by phone yg dimiliki oleh ZR.  Yang penting  what next to do ?

Merawat konstituen

Demikian pula dengan konstituen , setelah berkenalan , bersilaturahmi , berdialog , dll tentu harus ada yg menjaga dan membesarkan hati nya para pemilih yang telah dikunjungi tsb . Maka apa yg dilakukan oleh Zul Rohmi dengan mengadakan rolling kunjungan ke basis konstituen disetiap kabupaten/kota di NTB sebagai bagian menjaga semangat dan perhatian kepada pemilihnya.

Selain itu menjadi tanggungjawab relawan Zul Rohmi ataupun Partai Pengusung untuk menjaga agregasi yg telah dilakukan Zul Rohmi agar tetap solid basis basis konstituen tersebut. Suatu pekerjaan yg tidak mudah dilakukan oleh Komponen Zul Rohmi ditengah persaingan dengan Paslon lain yang dipandang lebih memiliki kedigdayaan. Zul Rohmi dipandang paket Underdogs ditambah lagi dengan hasil survey lembaga Nasional yg tetap menempatkan Zul Rohmi diposisi terakhir.

Sebagai info pembanding, hasil survey tersebut  menjadi second opini tapi juga tidak boleh terlalu diyakini kebenarannya 100 persen . Karena  survey itu hanya tools yakni salah satu alat untuk melihat persepsi pemilih terhadap Paslon pada waktu itu,  bukan menentukan perolehan suara di TPS.

Dalam konteks ini tentu dengan sisa 70 hari ini maka apapun bisa terjadi dlm meraih dukungan pemilih . Pun demikian dengan Zul Rohmi bukan tidak mungkin meraih succes glory di Pilgub NTB ini.

Dengan pola gerakan blusukan seperti ini setidaknya Zul Rohmi telah memiliki jejaring pemilih yang makin banyak dan menyebar yang teridentifikasi secara pasti wilayahnya. Tentu pada akhirnya akan memudahkan proses komunikasi dan konsolidasinya .

Peran strategis TGB

Tandem politik atau vote Getter Zul Rohmi yang ditunggu khalayak adalah turunnya TGB dlm memback up Zul Rohmi di basis konstituen lewat pendekatan safari dakwah dan  pengajian ala TGB.

Memori publikpun tentu tak lupa pada Pilgub NTB 2008 saat TGB maju dalam konstestasi itu dan  menang mengalahkan petahana. Padahal saat itu TGB sebagai pendatang baru , hampir tidak diunggulkan . Tapi realitasnya justru TGB mengalahkan calon kuat saat itu yakni paket Serius , Serinata -Husni Djibril.

Apa yang diukir TGB sepuluh tahun lalu,  agaknya mengilhami Zul Rohmi untuk meraih kemenangan serupa.Dengan berbagai strategi dan pendekatan ke konstituen ,Zul Rohmi bergerak dan terus mendatangi pemilihnya tanpa jeda. Zul Rohmi sadar bahwa sebagai new comer harus membuktikan kapasitasnya sebagai petarung politik yang tangguh .

Sementara itu terlepas dari berbagai ikhtiar yang sudah dilakukan Zul Rohmi, secara power politik dan kekuatan massa ,  brand TGB masih  dipandang memiliki  magnet kuat  dalam merekatkan pemilih  mendukung Zul Rohmi . Energi dan aurora  TGB bisa menambah energizer atau daya laju kekuatan Zul Rohmi meraih simpati dan dukungan publik.

Permasalahannya adalah kapan TGB akan turun gelanggang bela  Zul Rohmi ?. Jika TGB turun dalam palagan Pilgub NTB  bisa dipastikan   secara otomatis dapat mendongkrak elektabilitas Zul Rohmi.

Konsekwensi lainnya yakni  naiknya  intensitas  dinamika politik Pilgub NTB.  Paslon lain pasti  tidak ingin dipecundangi atau kalah telak oleh Zul Rohmi. Disinilah publik akan disuguhi permainan cantik para Paslon lewat strategi dan taktik politik yang tidak biasa.

Terkait perubahan konstelasi politik itu,  paslon lain saat ini sedang menunggu kepastian,  apakah TGB akan  all out back up Zul Rohmi ataukah ada taktik lain yang akan dimainkan oleh Zul Rohmi di babak  injuri time .

Mataram , 19 April 2018

Mi6 menduga ketatnya persaingan elektabilitas para Paslon di Pilgub NTB dipengaruhi juga oleh besarnya ekspektasi pemilih di masing-masing kabupaten/kota untuk memenangkan jagonya

lombokjournal.com —

MATARAM :   Mi6 menilai hasil Pilgub NTB makin sulit  diprediksi karena ada invisible hand yang turut mengawal pesta demokrasi ini.

Fenomena ini  nampak dari bocoran berbagai  info hasil survey, semua  Paslon menunjukkan tidak ada satupun kandidat yang dominan yang  elektabilitasnya di atas 30 persen. Ditambah masih tingginya swing votters  rata-rata diatas kisaran 30 persen.

Selain itu,  jarak keterpautan masing-masing Paslon Pilgub  berkisar antara satu sampai dengan dua persen d ibawah toleransi margin error sekitar 3 persen. Melihat konstruksi elektabilitas seperti ini , kuat dugaan akan ada keajaiban yang memenangi Pilgub NTB.

Bisa jadi invisible tangan dan takdir politik akan menjadi penentu akhir pemenang Pilgub NTB. Sehingga urutan elektabilitas para Paslon versi lembaga survey  tidak bisa lagi dijadikan garansi atau kartu truff dalam memenangkan Pilgub NTB.

Karena perubaha elektabilitas bergerak dinamis secara berkala.

Demikian Analisis Lembaga sosial dan Politik  Mi6 yang disampaikan ke Media, Sabtu (19/05) terkait elektabilitas dan Pemenang  Pilgub NTB.

Mi6 menduga ketatnya persaingan elektabilitas para Paslon di Pilgub NTB dipengaruhi juga oleh besarnya ekpektasi pemilih dimasing2 kabupaten/kota untuk memenangkan jagonya. Selain itu pro aktif calon dan tim sukses mendekati dan mempenetrasi wilayah pemilihnya turut memberikan kontribusi utama.

Agresifitas The Rising Star  ZulRohmi

Di mata Mi6, agresifitas kandidat the rising star Zul-Rohmi dalam melakukan gerakan blusukan day by day merupakan cara ampuh meraih simpati dukungsn rakyat.

Sebagai pendatang baru,  Zul-Rohmi sadar, hanya dengan cara gerilya seperti inilah  rakyat bisa mengenalnya Face to Face dengan benar.  Pada akhirnya para pemilih tersebut  bisa diikat dalam satu kesatuan komitmen politik secara kolektif  memenangkan Zul-Rohmi.

Meskipun demikian, Mi6 mengingatkan bahwa  strategi blusukan ini akan berdampak menggerus/menurunkan  elektabilitas Zul-Rohmi diakhir ronde,  apabila tidak ada yang menjaga dan merawat ekpektasi pemilih jelang pencoblosan nanti.

“Karena pertemuannya serba instan , maka perlu dijaga suara pemilih tersebut agar tidak berpindah ke lain hati,” ungkap direktur Mi6 , Bambang Mei Finarwanto ,SH yang didampingi Sekretaris Mi6 , Lalu Athari Fadlulah SE.

Di bawah Margin Error

Selanjutnya Sekretaris Mi6, Lalu Athari Fadlulah  menambahkan, dengan jarak  pautan elektabilitas para Paslon berkisar  2 persen di bawah margin error  mengindikasikan Pilgub NTB,  kekuatan para Paslon  berimbang dan memiliki keunggulan pada wilayah yang dijadikan benteng kekuatan pemilih loyalnya

“Maka jangan heran,  jika beberapa  lembaga survey tidak mau  mempublikasi hasilnya  karena trend elektabilitas para Paslon relatif imbang dan fluktuatif yang terkendali,” tambahnya .

Dengan waktu tersisa 38 hari menjelang hari pemilihan tgl 27 Juni 2018 , maka apapun bisa terjadi, termasuk keajaiban yang memenangi Pilgub NTB ini.

Semua ini tergantung pada kepiawaian dan strategi taktik yang dimainkan para Paslon mengamankan wilayah pemilihnya.

“Prinsipnya gini, makin sering Paslon bangun pagi dan rajin mendatangi rakyat selalu ada harapan baik disisinya,” imbuh Athar .

Me (*)

Wakapolda NTB yang sekarang dianggap layak menempati Jabatan Kapolda NTB, karena terbukti mampu bekerjasama secara baik dalam menjaga kondisi keamanan di NTB

lombokjournal.com —

MATARAM ;  Dilantiknya Irjen Pol Firli sebagai Deputi Penindakan KPK merupakan kebanggaan tersenidiri bagi warga NTB.  Bagimna tidak, Irjen Firli belum genap setahun menjabat Kapolda NTB kini menjabat posisi strategis di lembaga anti rasuah tersebut.

S selamat buat Pak Firli untuk posisi baru mengemban amanah yang lebih besar lagi.

Dengan telah terpilihnya pak Firli maka tentu posisi Kapolda NTB kini masih kosong, untuk menjaga kesinambungan dan stabilitas keamanan serta kondusifitas di NTB tentu di butuhkan sosok yang tepat sebagai pengganti Irjen Firli.

Menimbang siapa yang layak melanjutkan tongkat komanda di korps seragam coklat ini maka tidak salah kiranya Wakapolda Kombes Pol Drs Tajidin,  MH diangkat sebagi pengganti Irjen Firli yang sudah dilantik sebagai deputi penindakan KPK

Sekretaris Mi6, Lalu Athari Fadlullah, SE menngatakan itu melalui siaran pers yang disampaikan ke media, Sabtu (07/04).

Menurut Athari. bukan tanpa alasan kenapa Wakapolda NTB yang sekarang dianggap layak untuk menempati Jabatan Kapolda NTB,  sebab selama bersama dengan Kapolda NTB Irjen Firli,  Waka Polda NTB  terbukti mampu bekerjasama secara baik dalam menjaga kondisi keamanan di NTB selama ini.

“Terlebih dalam waktu dekat ada agenda pesta demokrasi yang membutuhkan perhatian, khusus untuk pengamanan,” ujar Athari yang juga Sekretaris DPD KNPI NTB.

Selain itu, Lalu Athari menilai  sekiranya Wakapolda NTB  yang saat ini menjadi pengganti Irjen Firli akan semakin  memudahkan  melakukan koordinasi dan penyesuaian tugas – tugas dalam pengamanan,  karena sudah mengetahui kondisi dan situasi di wilayah Hukum NTB.

Oleh sebab itu sambung Lalu Athari  berharap dengan alasan untuk lebih memudahkan kinerja kepolisian dengan berbagai agenda penting ke depan.

“Ada baiknya Kapolri mengangkat Wakapolda NTB yang sekarang sebagai pengganti Irjen Firli,” pungkasnya.

Me (*)