Potensi Bank NTB Syariah yang ada harus diselamatkan dengan melakukan perombakan pengurus secara profesional

LombokJournal.com  ~ Potensi Bank NTB Syariah sangat luar biasa. Walau ada ketidakpastian global, tapi selalu ada potensi. Oleh karena itu, dibutuhkan kedispilinan, kepatuhan  dan kebersamaan dalam pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat luas. 

Hal itu disampaikan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal sebagai keynote speaker webinar nasional Ikatan Alumni Universitas Mataram (IKA Unram) wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), Minggu (25/05/25). 

Bagaimana caranya? “Saat ini, 80 persen kredit Bank NTB Syariah masih terserap di PNS, dan hanya 20 persen untuk pemberdayaan masyarakat. Kami akan berupaya agar porsi kredit UMKM semakin meningkat,” ujar Lalu Iqbal.  

BACA JUGA : Pengangguran Terbuka di Nusa Tenggara Barat 

Oleh karena itu, lanjut Gubernur Iqbal, pilihannya hanya satu: memperbaiki kondisi sekarang tanpa menoleh ke belakang.  Walau memang ini pilihan yang tidak mudah. Karena bagaimana pun ini adalah langkah strategis untuk mengembalikan kepercayaan pemegang saham, nasabah dan masyarakat. 

“Saya mohon doa dan dukungan agar dengan potensi Bank NTB Syariah akan benar-benar menjadi kebanggaan seluruh warga NTB secara substantif,” tutup Lalu Iqbal, mantan Dubes RI untuk Turki ini.

Webinar tersebut bertajuk “Membangun Masa Depan Perbankan Syariah: Pelajaran dari Dinamika Bank NTB Syariah”.  

Ada pun pemateri yang hadir adalah para alumni Universitas Mataram (Unram) yang antara lain menjadi tokoh, akademisi dan praktisi, yaitu  Prof. Dr. H. Zainal Asikin (Guru Besar Hukum Perbankan Unram), M. Chairul Imran, SE (Pengamat Ekonomi),  Prof. Dr. Mansur Afifi (Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unram), dan Nurdin Ranggabarani, SH. MH (Tokoh Publik NTB).

Dalam sambutannya, Ketua IKA Unram Jabodetabek Willgo Zainar mengatakan bahwa webinar ini merupakan wujud kepedulian IKA Unram Jabodetabek terhadap pembangunan NTB secara umum, dan khususnya melihat potensi Bank NTB Syariah sebagai entitas bisnis milik daerah.

“Kami merasa terpanggil untuk berkontribusi memajukan Bank NTB Syariah, terutama dengan melihat berbagai persoalan yang sempat menimpa bank ini, mulai dari tata kelola, gangguan informasi technology (IT) hingga net performance loan (NPL) yang cukup signifikan,” ujar Willgo.

BACA JUGA : Pelita Air Jadi Solusi Liburan ke Lombok

*Bebas Intervensi* 

Prof. Zainal Asikin menyoroti soal tata kelola yang tidak memenuhi prinsip good corporate governance (GCG). Ada lima kriterianya, yaitu tidak transparan, akuntabilitas, tanggung jawab, mandiri dan kewajaran.

Sebagai anggota Panitia Seleksi (Pansel) calon Komisaris dan Direksi Bank NTB Syariah, Prof. Asikin menyodorkan cara menyelamatkan Bank NTB Syariah dengan melakukan perombakan pengurus secara profesional. Sehingga pengurus tidak merasa underbow dari Gubernur dan Partai Politik. 

Di sisi lain, menyelesaikan secara hukum atas semua kerugian bank yang diakibatkan oleh kelalaian para pengurus.

“Saya mengapresiasi langkah Gubernur yang melakukan perombakan kepengurusan, dengan harapan pengurus terpilih independen dan bebas intervensi,” terang Prof. Asikin.

Terkait hal ini, M. Chairul Imran menyambut baik. Dia menyarankan, “Bila perlu dibuatkan pakta integritas bagi pengurus baru, disaksikan gubernur dan pemangku kepentingan termasuk media,”. 

Imran pun salut dengan keberanian Gubernur merombak pengurus dan berharap pengurus baru lebih profesional, akuntabel, dan transparan dalam laporan keuangan. 

Oleh karena itu, Imran menyebut dua hal penting yang harus segera dilaksanakan Bank NTB Syariah. 

*Pertama* ,  reformasi manajemen. 

Merupakan suatu proses perubahan atau pembaruan pada regulasi, sistem, struktur, dan proses manajemen Perusahaan, yang bertujuan untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi dan produktifitas secara keseluruhan, agar menghasilkan kinerja Perusahaan yang optimal dan relevan dengan kondisi bisnis perbankan terkini.

Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan reorganisasi manajemen

Tujuannya, mengganti seluruh pengurus perusahaan baik komisaris maupun direksi, karena manajemen bertanggungjawab penuh terhadap kinerja Perusahaan.

      2. Melakukan rekrutment pengurus baru Perusahaan (Komisaris dan Direksi), melalui seleksi yang ketat dan terbuka, dengan melibatkan pihak yang independent dan kredibel 

Tujuannya, agar perseroan mendapat pengurus yang benar-benar memenuhi syarat professional berpengalaman, serta memiliki kapabilitas, kredibilitas dan integritas yang  tinggi.

      3. Menunjuk konsultan manajemen yang kredibel, untuk melakukan review dan revisi terhadap  seluruh regulasi internal yang ada

Tujuannya, untuk memperkuat dan memperbarui regulasi internal Perseroan (SOP, Peraturan Perusahaan, SK Direksi, Job Description dan struktur organisasi), agar dapat dijadikan pedoman operasional yang benar, serta sesuai dengan ketentuan otoritas sektor keuangan dan kaidah-kaidah perbankan terkini yang berlaku umum.

      4. Memperkuat Tupoksi Dewan Komisaris 

Tujuannya, untuk melakukan pengawasan yang ketat, melekat dan berkelanjutan, terhadap seluruh corporate action yang bersifat fundamental terutama pengawasan terhadap kredit yang diajukan, dalam rangka meminimalkan potensi resiko terjadinya kredit macet

      5. Meningkatkan investasi pada sistem Teknologi Informasi (IT) Perseroan, dalam rangka upgrade sistem IT Perseroan

Tujuannya, untuk memperkuat dan meningkatkan keamanan sistem IT perusahaan dari kejahatan cyber, serta untuk meningkatkan pelayanan yang maksimal kepada nasabah.

      6. Meningkatkan modal disetor Perseroan melalui GO PUBLIK di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Tujuannya, untuk mendapatkan tambahan modal melalui penjualan sebagian saham Perusahaan kepada publik, dalam rangka mempercepat proses tumbuh dan berkembangnya perseroan.

BACA JUGA : Mimbar Bebas akan Digelar Menandai 100 Hari Iqbal-Dinda 

Ada pun manfaat Go Publik adalah:

1. Fund Raising, membuka akses Perusahaan terhadap sarana pendanaan jangka Panjang.
2. Competitive Advantage, memberikan keunggulan kompetitif untuk pengembangan usaha.
3. Company Image, meningkatkan citra Perusahaan.
4. Company Values, meningkatkan nilai-nilai Perusahaan.
5. Bussines Sustainability, kemampuan untuk mempertahankan kelangsungan usaha.
6. Tax Insentif, mendapatkan insentif pajak

*Kedua* , legal action. Merupakan tindakan hukum yang ditempuh oleh Perusahaan dengan melibatkan aparat penegak hukum (APH), dalam rangka mengembalikan kerugian materiil dan imateriil.

Di sini, Pemegang Saham Pengendali (PSP) meminta pihak manajemen untuk :

1. Melakukan audit investigatif terhadap keuangan perusahaan, dengan menunjuk auditor negara seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau lembaga audit kredibel lainnya. 

Tujuannya untuk mengungkap adanya dugaan indikasi kecurangan, penyimpangan dan pelanggaran  hukum, yang menyebabkan terjadinya kerugian Perseroan, serta untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab. Ini dilakukan sebagai dasar untuk melakukan tindakan hukum selanjutnya. 

      2. Melakukan legal action (tindakan hukum) dengan melibatkan aparat penegak hukum (APH),  terhadap seluruh pihak yang telah merugikan Perusahaan. 

Tujuannya untuk mengembalikan kerugian materiil maupun imateriil Perusahaan, baik yang disebabkan karena terjadinya mal fungsi IT, maupun yang disebabkan karena terjadinya kredit macet yang  terindikasi pidana.

*Kinerja Sedang-Sedang Saja* 

Prof. Mansur Afifi menampilkan kinerja singkat Bank NTB Syariah tahun 2024 dari sisi Aktiva Pasiva sebagai berikut:

• Modal inti meningkat 19,47% menjadi Rp 1.977 miliar
• Ekuitas meningkat 20,24% menjadi Rp 2.038 miliar 
• Laba bersih meningkat 1,83% menjadi Rp 216 miliar
• Aset meningkat 12,96% menjadi Rp 16.120 miliar
• Pembiayaan meningkat 12,14% menjadi 11.296 miliar
• Dana pihak ketiga meningkat 17,27% menjadi 12.520 miliar

Sedangkan dari sisi Rasio Keuangan adalah:

• NPF Gross meningkat 1,06% dari 0,90% di tahun 2023
• ROA menurun 1,85% dari 2,07% di tahun 2023
• ROE menurun 12,58% dari 13,58% di tahun 2023
• CAR meningkat 25,14% dari 24,47% di tahun 2023
• FDR meningkat 90,22% dari 94,35% di tahun 2023
• BOPO meningkat 80,57% dari 80,09% di tahun 2023

“Kinerja Bank NTB Syariah tidaklah buruk atau tidaklah luar biasa. Sedang-sedang saja atau dengan sebutan medioker. Bahkan memiliki catatan lebih baik dari beberapa bank daerah lain, seperti Bank NTT,” ujar Prof. Mansur.

Beberapa inisiatif strategis yang dicatat Prof. Mansur  adalah:

         Ekspansi dan layanan

         –  Memperluas produk syariah inovatif. Meningkatkan kualitas pelayanan nasabah                                                                                                                                                                                            –          Digitalisasi

         –   Mengembangkan teknologi perbankan digital untuk meningkatkan fee-based income                                                                                                                                                                             9 0-           Manajemen risiko

         –   Penguatan manajemen risiko untuk kepatuhan dan keamanan                                                                                                                                                                                                                                       Literasi keuangan

         –  Program literasi keuangan syariah. Meningkatkan pemahaman masyarakat

Sementara di bagian akhir, ada tiga simpulan sebagai high light dan tindak lanjut. *Pertama,* Bank NTB Syariah menunjukkan kinerja positif dengan rasio keuangan sehat. *Kedua* , terdapat potensi pertumbuhan signifikan di pasar perbankan syariah. *Ketiga* , terus tingkatkan digitalisasi dan inovasi produk dan perluas jangkauan pasar.

Sebagai pemateri terakhir, tokoh publik Nurdin Ranggabarani berharap Bank Syariah NTB mampu mewujudkan cita-cita Gubernur untuk memeberikan kebermanfaatan nyata bagi masyarakat, terutama melalui peningkatan pembiayaan UMKM.

“Untuk apa Bank NTB Syariah dikatakan sehat, jika tidak bermanfaat bagi masyarakat banyak,” terang Nurdin.

Sebaiknya visi dan misi Bank NTB Syariah, lanjut Nurdin, adalah berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. 

BACA JUGA : Bank NTB Syariah Harus Jadi Kebanggan Masyarakat

Political will dari Gubernur sudah jelas dan clear. Tinggal selanjutnya adalah bagaimana implementasinya dalam pemilihan manajeman baru (komisaris dan direksi), yang berintegritas, unggul dan berdampak. 

Dengan catatan bahwa kriteria-kriteria atau komponen kinerja pun menjadi tolok ukur utama. Sehingga intervensi bisa hilang dan independensi yang mengemuka.

#Akuair-Ampenan, 27-05-2025

Indeks Ketimpangan Gender digunakan untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas program-program untuk meningkatan kesetaraan gender

LombokJournal.con ~ Indeks Ketimpangan Gender (IKG) dikembangkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) sebagai bagian dari Laporan Pembangunan Manusia (Human Development Report).

IKG pertama kali diperkenalkan pada tahun 2010 oleh UNDP sebagai alat untuk mengukur kesenjangan gender dalam tiga dimensi.

Pertama, kesehatan reproduktif. Termasuk angka kematian ibu dan angka kelahiran remaja.

BACA JUGA : Ketenagakerjaan Jadi Prioritas Urusan Kepemimpinan Iqbal-Dinda 

Kedua, pemberdayaan. Meliputi rasio perempuan dan laki-laki di parlemen dan tingkat pendidikan.

Ketiga, partisipasi ekonomi. Menekankan pada tingkat partisipasi perempuan dan lali-laki dalam angkatan kerja.

Dengan demikian, IKG digunakan untuk memantau kemajuan dalam mencapai kesetaraan gender dan mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan. UNDP terus mengembangkan dan memperbaiki metodologi IKG untuk memastikan bahwa indeks ini tetap relavan dan efektif dalam mengukur kesenjangan gender.

Penerapan IKG di Indonesia telah dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Berikut beberapa contoh penerapan IKG di Indonesia:

1. Peningkatan Akses Pendidikan: 

IKG menunjukkan bahwa perempuan memiliki akses pendidikan yang lebih rendah dibanding laki-laki. Pemerintah dan berbagai pihak mendorong peningkatan akses pendidikan bagi perempuan, misalnya melalui beasiswa atau program-program khusus.

      2. Perbaikan Kesehatan Reproduksi: 

IKG juga menyoroti kesenjangan dalam bidang kesehatan reproduksi. Upaya untuk mengurangi angka kematian ibu saat melahirkan, meningkatkan akses pada layanan keluarga berencana, dan mengurangi pernikahan dini menjadi fokus pemerintah.

      3. Peningkatan Partisipasi Perempuan di Pasar Tenaga Kerja: 

IKG menunjukkan bahwa perempuan memiliki tingkat partisipasi yang lebih rendah dalam pasar tenaga kerja. Pemerintah dan pengusaha mendorong peningkatan partisipasi perempuan, misalnya melalui kebijakan yang mendukung perempuan bekerja, atau pelatihan dan program pengembangan keterampilan. 

     4. Pengarusutamaan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan: 

IKG digunakan sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan pengarusutamaan gender dalam berbagai sektor pembangunan, seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. 

     5. Pemantauan dan Evaluasi Program: 

IKG digunakan untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas program-program yang ditujukan untuk meningkatan kesetaraan gender. 

BACA JUGA : Forum Anak Desa, Mitra Strategis Pemerintah Desa 

Namun, penerapan indek ketimpangan di Indonesia juga menghadapi beberapa tantangan, yakni antara lain pertama, keterbatasan data yang akurat dan terkini dapat mempengaruhi keakuratan IKG. Kedua, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dapat mempengaruhi efektivitas penerapan IKG.

Perkembangan IKG di Indonesia dari tahun 2018 hingga 2024 menunjukkan tren penurunan yang konsisten, menandakan perbaikan dalam kesetaraan gender.

Perkembangan IKG Indonesia:

• 2018: 0,499
• 2019: 0,488 (turun 0,011 poin)
• 2020: 0,472 (turun 0,016 poin)
• 2021: 0,465 (turun 0,007 poin)
• 2022: 0,459 (turun 0,006 poin)
• 2023: 0,447 (turun 0,012 poin)
• 2024: 0,421 (turun 0,026 poin)

Menurut data BPS, IKG tahun 2024 tercatat sebesar 0,421. Angka ini turun 0,026 poin dari tahun sebelumnya, menjadi penurunan tertinggi dalam tujuh tahun terakhir.

Sejak 2018, indeks ketimpangan Indonesia terus menunjukkan tren penurunan. Dari angka 0,499 pada 2018, perlahan menurun setiap tahun hingga mencapai titik terendah di 2024. Artinya, kesenjangan antara laki-laki dan perempuan di berbagai sektor semakin mengecil.

BPS menyebut penurunan indeks ketimpangan ini didorong oleh perbaikan di seluruh dimensi penyusunnya. Peningkatan paling mencolok terjadi pada sektor pasar tenaga kerja. Partisipasi perempuan dalam angkatan kerja naik menjadi 56,42%, dari 54,52% pada tahun 2023.

Dimensi kesehatan reproduksi juga menunjukkan kemajuan. Proporsi perempuan usia 15–49 tahun yang melahirkan pertama kali di bawah usia 20 tahun turun menjadi 0,248 dari 0,258 pada 2023. Selain itu, jumlah perempuan yang melahirkan hidup di luar fasilitas kesehatan juga berkurang menjadi 0,094, dari 0,126 pada 2023.

Dalam dimensi pemberdayaan, keterwakilan perempuan di legislatif naik tipis menjadi 22,46%. Sementara itu, persentase perempuan berpendidikan SMA ke atas naik menjadi 37,64%, sedikit lebih tinggi dibandingkan capaian 2023 yang tercatat 37,60%.

BACA JUGA : Pengangguran Terbuka di Nusa Tenggara Barat

Sebagian besar provinsi di Indonesia turut mencatatkan penurunan IKG. Ini menandakan bahwa upaya kesetaraan gender tidak hanya terjadi di tingkat nasional, tapi juga menyebar ke berbagai daerah.

Sebagai penutup, kajian tentang IKG sangat penting karena beberapa alasan:

1. Mengidentifikasi kesenjangan gender: 

IKG membantu mengidentifikasi kesenjangan gender dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan politik.

     2. Mengembangkan kebijakan yang efektif: 

Dengan memahami kesenjangan gender, pemerintah dan organisasi dapat mengembangkan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kesetaraan gender.

     3.  Meningkatkan kesadaran masyarakat: 

Kajian tentang IKG dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dan dampak kesenjangan gender pada pembangunan.

     4.  Mengukur kemajuan: 

IKG dapat digunakan untuk mengukur kemajuan dalam mencapai kesetaraan gender dan memantau efektivitas kebijakan yang diterapkan.

      5. Mendukung pembangunan berkelanjutan: 

Kesetaraan gender adalah salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) PBB, dan kajian tentang IKG dapat membantu mencapai tujuan ini. 

      6. Meningkatkan kualitas hidup: 

Dengan mengurangi kesenjangan gender, kualitas hidup perempuan dan laki-laki dapat meningkat, serta masyarakat dapat menjadi lebih sejahtera dan harmonis.

Dengan demikian, maka kajian tentang indeks ketimpangan gender sangat penting untuk memahami dan mengatasi kesenjangan gender, serta meningkatkan kesetaraan dan kualitas hidup bagi semua.

#Akuair-Ampenan, 20-05-2025

Dibandingkan Februari 2024, jumlah angkatan kerja, jumlah penduduk bekerja, dan pengangguran masing-masing bertambah 

LombokJournal.com ~ Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan; mempersiapkan usaha baru; sudah diterima bekerja/sudah siap berusaha tetapi belum mulai bekerja/berusaha; atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa).

Demikian definisi pengangguran sebagaimana tertera dalam Berita Resmi Statistik yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (05/05) lalu. 

BACA JUGA : Nilai Tukar Petani NTB tahun 2025

Untuk mengukur tenaga yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja, digunakanlah indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). 

Dengan formula sebagai berikut:

TPT = (Jumlah Pengganggur / Jumlah Angkatan Kerja) x 100

Dimana:

• Jumlah Penganggur adalah jumlah orang yang tidak bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan
• Jumlah Angkatan Kerja adalah jumlah orang yang bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan (penganggur)

Formula tersebut memberikan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja, sehingga dapat menggambarkan tingkat pengangguran di suatu wilayah atau negara.

Jika dari hasil perhitungkan itu menghasilkan angka 10 persen. 

Ini berarti TPT di wilayah atau negara tersebut adalah 10 persen, yang berarti 10 persen dari angkatan kerja tidak berkerja dan sedang mencari pekerjaan. 

Dengan kata lain dari 100 orang angkatan kerja, maka terdapat 10 orang penganggur.

Komposisi angkatan kerja pada Februari 2025 terdiri dari 3,09 juta penduduk bekerja dan 102,63 ribu orang pengangguran. 

Apabila dibandingkan Februari 2024, jumlah angkatan kerja, jumlah penduduk bekerja, dan pengangguran masing-masing bertambah sebanyak 160,28 ribu orang, 157,80 ribu orang, dan 2,48 ribu orang. 

BACA JUGA : Perempuan Harus Bersatu untuk Kemajuan NTB

Dengan demikian, TPT di NTB hasil Sakernas Februari 2025 sebesar 3,22 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 3 orang penganggur. Selama tiga tahun terakhir, TPT menunjukkan tren menurun hingga Februari 2025. Pada Februari 2025, TPT mengalami penurunan sebesar 0,08 persen poin dibandingkan dengan Februari 2024.

Berikut beberapa data tentang TPT di NTB:

• Agustus 2024: TPT sebesar 2,73 persen, turun 0,07 persen  dibandingkan dengan Agustus 2023. Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2024 sebanyak 3,19 juta orang, naik 216,34 ribu orang dibandingkan Agustus 2023.
• Februari 2024: TPT sebesar 3,30 persen, turun 0,42 persen dibandingkan dengan Februari 2023. Jumlah angkatan kerja pada Februari 2024 sebanyak 3,03 juta orang, mengalami peningkatan sebanyak 163,34 ribu orang dibandingkan Februari 2023.
• Agustus 2022: TPT sebesar 2,89 persen, turun dibandingkan dengan Agustus 2021 yang sebesar 3,01 persen. 

Jumlah penduduk yang bekerja pada Agustus 2022 sebanyak 2,93 juta orang, meningkat dibandingkan Agustus 2021.

• Februari 2021: TPT sebesar 3,97 persen, dengan jumlah pengangguran yang signifikan di NTB.

Pada Februari 2025, TPT laki-laki sebesar 3,37 persen, lebih tinggi dibanding TPT perempuan yang sebesar 3,02 persen. Dibandingkan Februari 2024, TPT laki-laki menurun sebesar 0,46 poin sedangkan TPT perempuan meningkat sebesar 0,41 persen poin. 

Dibandingkan Februari 2023, TPT laki-laki menurun sebesar 1,09 persen poin dan TPT perempuan meningkat sebesar 0,29 persen poin.

Menurut klasifikasi desa, pada Februari 2025, maka TPT perkotaan sebesar 4,10 persen, lebih tinggi dibandingkan TPT di daerah perdesaan (2,21 persen). Dibandingkan Februari 2024, TPT perkotaan turun sebesar 0,47 persen poin sedangkan TPT perdesaan naik sebesar 0,27 persen poin. 

Sementara, jika dibandingkan Februari 2023, TPT perkotaan dan perdesaan turun sebesar 0,61 persen poin untuk masing-masing klasifikasi desa tersebut.

Dilihat dari tingkat pendidikan, pada Februaru 2025, TPT tamatan Sekolah Menengah Kejuaruan merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya yaitu sebesar 7,88 persen. 

Sementara TPT yang paling rendah adalah mereka dengan pendidikan SD ke bawah yaitu sebesar 1,59 persen.

Dibandingkan Februari 2024, hampir semua kategori pendidikan mengalami penurunan TPT kecuali untuk tamatan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Kejuruan, yaitu naik masing-masing sebesar 2,63 persen poin dan 2,65 persen poin. 

Begitu juga jika dibandingkan dengan Februari 2023 yang mengalami peningkatan TPT adalah tamatan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Kejuruan yang naik masing-masing sebesar 0,25 persen poin dan 2,95 persen poin.

BACA JUGA : Peserta IGS 2025 Respon Positif Potensi NTB

Penutup

Dengan mengetahui TPT, kita dapat memahami beberapa hal tentang kondisi ekonomi dan pasar tenaga kerja, seperti: 

1. Kondisi Ekonomi: TPT dapat menggambarkan kondisi ekonomi suatu wilayah atau negara. Semakin rendah TPT, semakin baik kondisi ekonomi.
2. Ketersediaan Lapangan Kerja: TPT dapat menunjukkan ketersediaan lapangan kerja di suatu wilayah atau negara. Semakin rendah TPT, semakin banyak lapangan kerja yang tersedia.
3.  Kualitas Tenaga Kerja: TPT dapat menunjukkan kualitas tenaga kerja di suatu wilayah atau negara. Semakin rendah TPT, semakin berkualitas tenaga kerja.
4.  Prioritas Kebijakan: TPT dapat membantu pemerintah menentukan prioritas kebijakan dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran.
5. Perencanaan Pembangunan: TPT dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan ekonomi dan sosial.
6. Evaluasi Kebijakan: TPT dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan kebijakan pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran.
7. Pengambilan Keputusan Investasi: TPT dapat menjadi pertimbangan bagi investor dalam membuat keputusan investasi.

Setidaknya TPT dapat membantu kita memahami kondisi ekonomi dan pasar tenaga kerja, serta membuat keputusan yang tepat dalam perencanaan pembangunan dan investasi.

#Akuair-Ampenan, 13-05-2025

Penurunan nilai tukar petani  bulan April 2025 dipengaruhi oleh turunnya NTP pada Subsektor Tanaman Pangan sebesar 2,30 persen

LombokJournal.com ~ Ada tiga simpulan dapat dipetik dari apa yang disampaikan Biro Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Jum’at (02/05/25) lalu, terkait Nilai Tukar Petani (NTP) bulan April 2025, yang di unggah di lamannya. 

BACA JUGA : Darurat Sampah, Sudah Disepakati Solusinya

Pertama, NTP tercatat sebesar 124,87 atau turun  0,10 persen dari bulan Maret 2025. Kedua , terjadi kenaikan Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) sebesar 0,47 persen. Ketiga , Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) tercatat sebesar 128,68 atau naik 0,17 persen dibanding NTUP bulan sebelumnya.

Dalam laporan tersebut dinyatakan, NTP adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani.

Hal ini sangat penting, karena NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar ( terms of trade ) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi.

Berikut beberapa catatan dari Berita Resmi Statistik No. 27/05/52/Th. XVII,I tersebut:

Nilai Tukar Petani (NTP)

Berdasarkan hasil pemantauan harga-harga perdesaan pada 8 kabupaten di Provinsi NTB, NTP turun 0,10 persen dibandingankan Maret 2025, yaitu dari 124,99 menjadi 124,87. Penurunan ini dikarenakan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) naik sebesar 0,23 persen, lebih rendah dari Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) sebesar 0,33 persen.

Penurunan NTP bulan April 2025 dipengaruhi oleh turunnya NTP pada Subsektor Tanaman Pangan sebesar 2,30 persen, Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar 0,67 persen, dan Subsektor Peternakan sebesar 0,43 persen. 

Sementara Subsektor Hortikultura dan Subsektor Perikanan mengalami peningkatan NTP masing-masing sebesar 7,02persen dan 0,77 persen.

BACA JUGA : Koperasi Merah Putih di Desa dan Kelurahan di Indonesia

Pada bulan April 2025, kemampuan daya beli petani pada semua subsektor berada di atas 100 (cukup baik). Di mana Subsektor Tanaman Pangan sebesar 114,71, Subsektor Hortikultura sebesar 107,59, Subsektor Peternakan sebesar 107,92 dan Subsektor Perikanan sebesar 105,77.

Indeks Harga yang Diterima Petani (It)

It menunjukkan fluktuasi harga komoditas pertanian yang dihasilkan petani. Pada April 2025, It mengalami kenaikan sebesar 0,23% dibanding It bulan sebelumnya, yaitu dari 153,18 menjadi 153,16. 

Kenaikan It ini disebabkan oleh naiknya It pada 2 (dua) subsektor pertanian, yaitu Subsektor Holtikultura sebesar 7,57 persen dan Subsektor Perikanan sebesar 0,72 persen. Sementara subsektor lainnya mengalami penurunan, yaitu It Subsektor Tanaman Pangan sebesar 1,92 persen, Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar 0,41persen, dan Subsektor Peternakan sebesar 0,29 persen.

Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)

Melalui Ib dapat dilihat fluktuasi harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat perdesaan, khususnya petani yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat perdesaan, serta fluktuasi harga barang dan jasa yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian.

Pada April 2025, Ib naik sebesar 0,33 persen dari 122,26 menjadi 122,66. 

Hal ini disebabkan kenaikan Ib di 4 (empat) subsektor pertanian. Yakni, Subsektor Tanaman Pangan sebesar 0,39 persen, Subsektor Holtikultura sebesar 0,51%, Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar 0,27 persen, Subsektor Peternakan sebesar 0,14 persen. Sementara Subsektor Perikanan mengalami penurunan Ib sebesar 0,05 persen.

Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT)

Konsumsi Rumah Tangga Petani merupakan salah satu kompoenan Nilai yang Dibayar oleh Petani. Pada April 2025 terjadi kenaikan IKRT sebesar 0,47 persen.

Hal tersebut disebabkan oleh kenaikan indeks pada kelompok pengeluaran Makanan, Minuman dan tembakau (0,33 persen), kelompok Pakaian dan Alas Kaki (0,18 persen), kelompok Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga (4,73 persen), kelompok Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga (015 persen), kelompok Kesehatan (0,02 persen), kelompok Rekseasi, Olahraga dan Budaya (0,22 persen), kelompok Penyediaan Makanan dan Minumuan/Restoran (0,01 persen), serta kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya (1,49 persen).

Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP)

NTUP merupakan perbandingan antara Indeks Harga yang Diterima Petani (It) dengan Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM).

Pada April 2025, NTUP mengalami kenaikan sebesar 0,17 persen dari 128,46 menjadi 128,68. Hal ini terjadi karena naiknya indeks yang diterima petani (It) sebesar 0,23 persen, lebih tinggu dari kenaikan Indeks BPPBM sebesar 0,06 persen.

Subsektor yang mengalami kenaikan NTUP yaitu Subsektor Holtikultura sebesar 6,69 persen dan Subsektor Perikanan sebesar 1,18 persen. Sementara subsektor lainnya mengalami penurunan NTUP, yakni Subsektor Tanaman Pangan sebesar 1,97 persen, Subsektor Tanaman Perkebunan Tanaman Pangan sebesar 0,43 persen, dan Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar 0,43 persen, dan Subsektor Peternakan sebesar 0,08 persen.

Penutup

Sebagaimana telah diuraikan, Nilai Tukar Petani adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan petani dalam membeli barang dan jasa dengan pendapatan yang diperoleh dari hasil pertanian. 

Beberapa faktor yang mempengaruhi Nilai Tukar Petani, yaitu harga jual produk pertanian, harga beli barang dan jasa, biaya produksi, dan kebijakan pemerintah.

Nilai Tukar Petani dihitung dengan membandingkan harga jual produk pertanian dengan harga beli barang dan jasa yang dibutuhkan oleh petani. Semakin tinggi NTP, semakin baik kemampuan petani dalam membeli barang dan jasa.

Nilai Tukar Petani yang rendah dapat menyebabkan petani mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga dapat mempengaruhi kesejahteraan dan produktivitas petani.

BACA JUGA : Sirkuit Mandalika jadi Tuan Rumah Event Ducati Indonesia

Dengan demikian, peran pemerintah dapat mempengaruhi NTP melalui kebijakan harga, subsidi, dan dukungan lainnya. Setidaknya, kebijakan yang tepat dapat membantu meningkatkan NTP dan kesejahteraan petani.

Di sisa lain, Nilai Tukar Petani merupakan indikator penting dalam pembangunan pertanian, karena dapat mengukur keberhasilan kebijakan pertanian dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki.

#Akuair-Ampenan, 06-05-2025

Koperasi Merah Putih berpotensi memberikan keuntungan besar, hitungan kasarnya, satu koperasi di desa/kelurahan bisa meraup keuntungan sebesar Rp 1M per tahun. 

lombokjournal.com ~ Sebagaimana Instruksi Presiden No 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menargetkan dapat membentuk 1.166 unit Koperasi Merah Putih sesuai jumlah desa dan kelurahan di wilayahnya. 

“(Hal ini) sesuai dengan jumlah desa dan kelurahan di NTB,” ujar Kepala Dinas Koperasi dan UKUM NTB Ahmad Masyhuri (mataram.antaranews.com, 23-04-2025). 

BACA JUGA : Gubernur Halal Bihalal Bersama Paguyuban Jawa Madura NTB

Rinciannya adalah 1.021 desa dan 145 kelurahan. Jika dibandingkan target nasional sebesar 80.000, maka NTB berkontribusi sebesar 1,46 persen. 

Mengutif laman resminya, Kopdes Merah putih merupakan lembaga ekonomi beranggota masyarakat desa yang dibentuk untuk memperkuat perekonomian lokal. 

Lembaga ini wajib melaksanakan kegiatan meliputi namun tidak terbatas kantor koperasi, pengadaan sembilan bahan pokok (sembako), simpan pinjam,  klinik, apotek, cold storage/pergudangan, dan logistik dengan memperhatikan karakteristik, potensi, dan lembaga ekonomi yang telah ada di desa/kelurahan. 

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menyampaikan bahwa Kopdes Merah Putih ini berpotensi memberikan keuntungan besar. Hitungan kasarnya, satu koperasi bisa meraup keuntungan sebesar Rp 1M per tahun. 

“Jika semuanya berjalan optimal, total keuntungan bisa mencapai Rp80 triliun per tahun. Karena koperasi ini berbasis komunitas dan punya captive market, masa enggak untung?” ujar Budi Arie (detiksulsel, 22/04/25).

Berikut cara mendaftar Koperasi Merah Putih sebagaimana tertera dalam laman resminya. 

1. Cara Daftar untuk Pendirian Koperasi Baru

Pendaftaran ini ditujukan bagi desa atau kelurahan yang belum memiliki koperasi. Setelah masyarakat dan perangkat desa sepakat mendirikan koperasi melalui musyawarah, selanjutnya mendaftar dengan langkah-langkah berikut:

• Masuk ke laman https://kopdesmerahputih.kop.id/
• Klik “Daftar Sekarang”
• Pilih skema koperasi “Membangun Koperasi Baru”
• Pilih menu “Berikutnya”
• •Masukkan data nama provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan dan nama koperasi baru
• Selanjutnya, unggah berita acara musyawarah desa khusus dan berita acara rapat anggota
• Isi informasi jenis usaha koperasi, pendaftaran nama domain, dan notaris pembuat akta koperasi
• Berikutnya, isi kolom nama kuasa penghadap notaris, alamat email, nomor HP, dan buat kata sandi
• Centang kolom pernyataan lalu klik “Daftar Sekarang                                                                                                                                                                                                                                        

2. Cara Daftar untuk Mengembangkan Koperasi

Jika sudah ada sebelumnya, koperasi bisa didaftarkan untuk dikembangkan oleh pemerintah. Pengembangan dilakukan dengan perubahan anggaran dasar, penyesuaian nama dan jenis program Kopdes, serta pengajuan perubahan melalui notaris.

BACA JUGA : Kesiapsiagaan Bencana, Sirine Dibunyikan Serentak se Indonesia 

Cara mendaftarnya sebagai berikut:

• Masuk ke laman https://kopdesmerahputih.kop.id/
• Klik “Daftar Sekarang”
• Pilih skema koperasi “Mengembangkan yang Sudah Ada”
• Masukkan data nama provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan dan nama koperasi baru
• Unggah berita acara musyawarah desa khusus dan berita acara rapat anggota
• Selanjutnya, isi informasi jenis usaha koperasi, pendaftaran nama domain, dan notaris pembuat akta Koperasi
• Isi kolom nama kuasa penghadap notaris, alamat email, nomor HP, dan buat kata sandi
• Terakhir, centang kolom pernyataan lalu klik “Daftar Sekarang”       

3. Cara Daftar untuk Revitalisasi Koperasi

Revitalisasi merupakan proses mengaktifkan kembali koperasi yang tidak aktif. Caranya yakni dengan memberikan pendampingan, identifikasi potensi, dan penyelenggaraan rapat anggota untuk mengembalikan statusnya.

Untuk itu, berikut cara daftarnya:

• Masuk ke situs https://kopdesmerahputih.kop.id/
• Pilih “Daftar Sekarang”, kemudian klik skema koperasi “Revitalisasi Koperasi”
• Masukkan data nama provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan dan nama koperasi baru
• Pilih metode revitalisasi antara “Revitalisasi Koperasi Tidak Aktif Menjadi Aktif” atau “Penggabungan Koperasi”
• Selanjutnya, unggah dokumen identifikasi potensi, dokumen pendamping oleh dinas, berita acara desa khusus, dan berita acara rapat anggota
• Isi informasi jenis usaha koperasi, pendaftaran nama domain, dan notaris pembuat akta koperasi
• Berikutnya, isi kolom nama kuasa penghadap notaris, alamat email, nomor HP, dan buat kata sandi
• Centang kolom pernyataan lalu klik “Daftar Sekarang”

4. Ketentuan Penamaan Koperasi Desa Merah Putih

Pada pendaftaran, terdapat ketentuan untuk memasukkan nama koperasi. Perlu diperhatikan, nama yang dimasukkan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berikut ketentuan nama Koperasi Merah Putih sesuai Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Kopdes Merah Putih oleh Kemenkop:

• Diawali dengan kata “Koperasi”;
• Dilanjutkan dengan frasa “Desa Merah Putih” dan/atau “Kelurahan Merah Putih”;
• Diakhiri dengan nama desa/kelurahan setempat;
• Dalam hal terdapat kesamaan nama desa/kelurahan maka ditambahkan nama desa/kelurahan maka ditambahkan nama kecamatan/kabupaten/kota; dan
• Untuk Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah wajib mencantumkan kata “Syariah” dalam penamaan Koperasi.

Contoh nama Koperasi Merah Putih yang benar:

Koperasi Desa Merah Putih Karangrejo”

Koperasi Kelurahan Merah Putih Ciroyom”

Koperasi Desa Merah Putih Mlese Kecamatan Ceper”

Koperasi Kelurahan Merah Putih Jetis Kecamatan Karangnongko”

Koperasi Syariah Kelurahan Merah Putih Ciroyom

Manfaat Koperasi Desa Merah Putih

Seperti dilansir detiksulsel, Kopdes Merah Putih bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program ini dapat meningkatkan nilai tukar petani, menekan inflasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan inklusi keuangan.

Selain itu, masih banyak manfaat dari koperasi desa ini yang dirincikan sebagai berikut dikutip dari laman resminya:

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
2. .Menciptakan lapangan kerja
3. Memberikan pelayanan secara sistematis dan cepat
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi melalui koperasi
5. Modernisasi manajemen sistem perkoperasian
6. Menekan harga di tingkat konsumen
7. Meningkatkan harga di tingkat petani hingga nilai tukar petani (NTP) atau kesejahteraan petani naik
8. Menekan pergerakan tengkulak
9. Memperpendek rantai pasok
10. Meningkatkan inklusi keuangan
11. Menjadi akselerator, konsolidator, dan agregator UMKM
12. Menekan tingkat kemiskinan ekstrem
13. Menekan inflasi

Penutup

Terkait pembentukan Kopdes Merah Putih terebut, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (CORE) Mohammad Faisal menilai, pembentukan Koperasi Desa Merah Putih harus menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas serta pola pikir bisnis yang kuat untuk memaksimalkan keuntungan serta memperluas jangkauan pasar bagi produk pertanian di desa.

Faisal menekankan bahwa koperasi harus beroperasi layaknya unit usaha yang profesional dan berorientasi pada profit meskipun dilandasi asas kebersamaan. Keuntungan yang diperoleh pun harus diperuntukkan bagi kepentingan seluruh anggota, bukan hanya segelintir pihak.

“Termasuk sistem dan pemilihan orang-orangnya harus orang-orang yang punya mindset bisnis, bukan birokrasi, bukan yang tahunya cuma kerja atau administrasi saja,” kata Faisal kepada ANTARA, Selasa (15/04).

Dengan demikian, para anggota bisa mendapatkan peningkatan keuntungan melalui perluasan jangkauan pasar, yang kemudian keuntungannya dibagi secara adil sesuai asas kebersamaan.

Ia menilai pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa kegagalan koperasi seringkali disebabkan oleh ketergantungan pada bantuan pemerintah, tata kelola yang buruk, kredit macet, bahkan praktik fraud dan korupsi.

Oleh karena itu, perubahan mindset dinilai menjadi krusial, serta anggota dan pengurus koperasi harus memiliki pola pikir seorang pengusaha yang bergerak secara natural sebagai unit usaha, bukan hanya  mengandalkan bantuan eksternal terutama pemerintah.

#Akuair-Ampenan, 29-04-2025

Tengkulak membeli jagung petani dengan harga jagung sangat rendah karena Bulog lambat dalam menyerap hasil panen

Lombokjournal.com ~ Bagi sebagian petani jagung Nusa Tenggara Barat (NTB), bulan Januari-Mei ini adalah masa panen raya. Apa daya, harga jagung jauh di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang telah ditetapkan sebesar Rp5.500 per kilogram. 

Saat ini, harga jagung di lapangan sekitar Rp4.200 per kilogram. Bahkan kurang dari itu di beberapa tempat (Rp2.800 per kilogram). Kenyataan ini tentu bertolak belakang dengan harapan petani. 

BACA JUGA : Festival Musik Internasional akan Digelar di Gili Air

Melihat kenyataan tersebut, Ketua Komisi II DPRD NTB H. Lalu Pelita Putra, buka suara. Sebagai bentuk keprihatinan dan empati. 

“Kalau pemerintah tidak bisa membantu petani, lebih baik beri imbauan agar mereka tidak menanam  jagung. Jangan beri harapan palsu, kasihan petani,” tegas Pelita (suarantb.com Senin, 21/04).

Menurutnya, semangat petani  untuk menanam jagung dipicu oleh informasi yang menyebutkan bahwa pemerintah melalui Bulog akan menyerap hasil panen dengan harga layak. 

Namun kenyataannya, Bulog disebut-sebut belum melakukan pembelian dengan alasan gudang penuh.

“Yang lebih memprihatinkan, kami mendapat informasi bahwa Bulog belum menyerap hasil panen dengan alasan kapasitas gudang penuh. Padahal, Presiden dan Menteri Perdagangan sudah menyampaikan secara tegas bahwa Bulog akan menyerap jagung petani,” ujar politisi PKB ini.

“Jangan sampai petani merasa dikhianati. Pemerintah harus hadir dan mendengar jeritan petani,” tegasnya. 

Pemerhati Ekonomi Pembangunan NTB Giri Arnawa, dalam laman facebook-nya (Senin, 21/04) memberi analisa dan rekomendasi solusi penyebab anjloknya harga jagung tersebut. Setidaknya,  ada tiga variabel penting yang harus diperhatikan untuk dicermati dan dimplementasikan.

BACA JUGA : Hari Kartini, Keterwakilan Perempuan Harus Dengan Prestasi

Pertama, penyebab harga jagung di bawah HPP. Hal ini disebabkan oleh:

       Dominasi tengkulak dan ketidakefektifan penyerapan Bulog

• Tengkulak membeli jagung petani dengan harga sangat rendah (Rp2.800–Rp4.400/kg), jauh di bawah HPP Rp5.500/kg. Hal ini terjadi karena Bulog lambat dalam menyerap hasil panen, sementara tengkulak lebih cepat bergerak ke petani .  
•   Kapasitas gudang dan anggaran operasional Bulog terbatas, sehingga tidak mampu menyerap seluruh produksi jagung. Di NTB, Bulog hanya menargetkan penyerapan 78.000 ton    dari total produksi 742.900 ton, mengandalkan swasta untuk distribusi ke Jawa Timur .                                                                                                                                                               

      Ketidakstabilan pasokan dan permintaan

• Panen raya jagung di NTB (Januari–Mei 2025) meningkatkan pasokan, tetapi permintaan tidak seimbang. Harga internasional yang fluktuatif (USD 284,93/ton pada 2023) turut memengaruhi pasar lokal .  
• Petani kesulitan mengakses pasar ekspor karena ketergantungan pada musim dan ketiadaan kontrak berkelanjutan dengan pembeli luar negeri .

      Infrastruktur dan teknologi yang lemah 

• Petani tidak memiliki alat pengering (dryer), sehingga jagung mudah rusak jika kadar air tinggi. Harga jagung basah lebih rendah (Rp3.300/kg) dibanding kering (Rp4.400/kg).  
• Distribusi dari NTB ke Jawa terhambat antrean di pelabuhan dan biaya transportasi yang tidak efisien 

     Kebijakan HPP yang tidak ditegakkan  

• Meski Gubernur NTB menjamin harga sesuai HPP, implementasi di lapangan lemah. Pengawasan pemerintah terhadap tengkulak dan pelaku pasar minim, sehingga pelanggaran HPP terus terjadi .  

Kedua, analisis ekonomi yang meliputi:

      Biaya produksi vs pendapatan petani

• Biaya produksi jagung meliputi benih, pupuk, dan tenaga kerja yang terus naik. Harga pupuk sulit dijangkau, dan petani hanya mendapat 2 karung dari jatah 1 ton .  
• Dengan harga jual Rp4.200/kg, laba kotor petani hanya sekitar Rp1.000–Rp1.500/kg, belum termasuk biaya operasional dan utang. ROI ( Return on Investment ) menjadi tidak sepadan .  

     Dampak pada ketahanan pangan  

• Rendahnya harga menyebabkan petani kehilangan motivasi bertanam jagung. Jika terus berlanjut, produksi jagung nasional—sebagai bahan baku pakan ternak—terancam turun, berpotensi memicu krisis pangan .  

     Ketimpangan rantai pasok

• Tengkulak menguasai 60–70 persen rantai pasok, sementara peran pemerintah/Bulog hanya 20–30%. Ini menciptakan ketergantungan petani pada tengkulak dan mematikan mekanisme pasar sehat .  

Ketiga, rekomendasi solusi, yaitu:

      Perkuat peran Bulog dan pengawasan Pemerintah

• Perluas kapasitas gudang Bulog dan percepat penyerapan jagung sesuai HPP. Contoh: Di Sumbawa, Bulog hanya menyerap 470 ton pada Mei 2024, padahal produksi mencapai ribuan ton .  
• Sanksi pada tengkulak yang membeli di bawah HPP, seperti yang diusulkan Komisi IV DPR RI .  

     Modernisasi infrastruktur pertanian  

• Dryer bersubsidi atau fasilitas pengeringan kolektif untuk meningkatkan kualitas jagung dan harga jual. Di Banten, penggunaan dryer mengurangi waktu pengeringan dari 3 hari menjadi 10 jam .  
• Optimalkan tol laut dan perbaikan jaringan transportasi NTB-Jawa untuk menekan biaya distribusi .  

     Diversifikasi pasar dan pembiayaan petani

• Kemitraan petani dengan industri pakan ternak untuk penyerapan langsung (jgn hanya rencana saja)
• Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga 3 persen untuk pembelian teknologi pertanian.

Di akhir analisisnya, Giri Arnawa memberi kesimpulan bahwa anjloknya harga jagung di NTB dimungkinkan (asumsi, penulis) karena hasil dari kegagalan sistem distribusi, ketidaktegasan kebijakan, dan minimnya infrastruktur.  

BACA JUGA : BPR NTB Harus Bantu Permodalan Masyarakat

Oleh karena itu, lanjut Giri, solusi berkelanjutan memerlukan kolaborasi multidimensi: pemerintah, swasta, dan petani. Jika tidak ditangani, masalah ini berpotensi menggerus ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan petani dalam jangka panjang.

#Akuair-Ampenan, 22-04-2025

Fungsi APBN merupakan instrumen untuk membiayai banyak program-program penting pemerintahan Presiden Prabowo

LombokJournal.com ~ Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menegaskan, pentingnya fungsi APBN sebagai shock absorber di tengah meningkatnya tensi perang tarif dagang yang sedang terjadi. 

Hal ini disampaikannya dalam acara Sarasehan Ekonomi bersama Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dengan tema “Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Nasional di Tengah Perang Tarif Dagang”.

Sri Mulyani menekankan bahwa APBN merupakan salah satu instrumen utama dalam pengelolaan ekonomi, khususnya dari sisi makro. Ia menyebut fungsi APBN menjadi andalan pemerintah saat menghadapi berbagai shock atau guncangan ekonomi.

BACA JUGA : Siap Dikritik untuk Mewujudkan NTB Lebih Baik

Sementara berbagai program subsidi yang telah dilaksanakan merupakan salah satu wujud dari perlindungan APBN kepada masyarakat di tengah gejolak perekonomian global.

“Subsidi BBM, subsidi LPG 3kg, subsidi listrik, semuanya dari sisi volume mengalami kenaikan. Ini artinya APBN bekerja untuk melindungi masyarakat agar mereka yang bebannya terasa dalam situasi saat ini mereka mendapatkan perlindungan dari APBN,” ujarnya.

Hingga akhir Maret 2025, postur APBN menunjukkan perbaikan yang signifikan. Kinerja penerimaan pajak pada bulan Maret sudah mengalami turn around pada angka positif  9,1. Belanja pemerintah juga terjaga on track, sedangkan dari sisi pembiayaan defisit tetap terjaga sesuai dengan desain dalam UU No. 62 tahun 2024 yang sudah disetujui bersama DPR yakni sebesar 2,53 persen..

Menkeu menambahkan fungsi APBN merupakan instrumen untuk membiayai banyak program-program penting pemerintahan Presiden Prabowo. APBN akan terus dikelola dengan baik sehingga program-program  yang sudah dicanangkan dapat dilaksanakan dengan profesional dan akuntabel sehingga memberikan assurance kepada investor.

BACA JUGA : Tarif Resiprokal AS, Indonesia Ajukan Negosiasi

Postur APBN Maret 2025

Dalam pemaparan Menkeu di acara Saresehan tersebut, kita menjadi mengatahui bahwa defisit APBN per Maret 2025 mencapai Rp 104,2 triliun per akhir Maret 2025, atau setara 0,43 persen dari produk domestik bruto (PDB). Angka itu sudah sekitar 16,9 persen dari target defisit anggaran pendapatan dan belanja negara pada 2025 yang senilai Rp 616,2 triliun atau setara 2,53 persen dari PDB.

Defisit APBN itu berasal dari pendapatan negara yang baru senilai Rp 516,1 triliun atau 17,2 persen dari target tahun ini Rp 3.005,1 triliun, dan belanja negara Rp 620,3 triliun atau 17,1 persem dari target Rp 3.621,3 triliun.

Dengan kata lain, defisit dari APBN di Maret 2025 ini, terpantau disebabkan oleh penerimaan negara yang lebih rendah dibandingkan belanja negara. Di mana realisasi belanja negara sebesar Rp620,3 triliun. Sedangkan, pendapatan negara hanya mencapai Rp516,1 triliun. Artinya terdapat gap yang cukup besar.

Pendapatan negara itu sendiri terdiri dari realisasi Penerimaan Perpajakan yang sebesar Rp 400,1 triliun, atau setara 16,1 persen dari target 2025 Rp 2.490,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 115,9 triliun atau 22,6 persen dari target Rp 513,6 triliun.

Sedangkan penerimaan perpajakan yang berasal dari Penerimaan Pajak sebesar Rp 322,6 triliun per akhir Maret 2025 atau 14,7 persen dari target Rp 2.189,3 triliun, serta Kepabeanan dan Cukai Rp 77,5 triliun, setara 25,7 persen dari target Rp 301,6 triliun.

Jika dibandingkan dengan realisasi periode tahun sebelumnya atau Maret 2024 penerimaan pajak tersebut terkontraksi sebesar 18,1 persen, di mana penerimaan pajak di tiga bulan pertama 2024 lalu mencapai Rp393,91 triliun setara dengan 19,81persen dari target yang ditetapkan Rp1.988,88 triliun.

Namun, Sri Mulyani melihat penerimaan pajak bruto pada Maret 2025 tumbuh sebesar 9,1 persen, berbalik arah dari pertumbuhan negatif minus13 persen pada Januari dan minus 4 persen pada Februari.

BACA JUGA : Wagub Umi Dinda Tekankan Pendidikan dan Nilai Spiritual

“Kalau kita lihat pada Maret penerimaan pajak bruto kita sudah turn around , yang tadinya growth-nya minus 13 persen di Januari, Februari minus 4 persen, ini sekarang sudah positif 9,1 persen, turning around itu kelihatan sudah mulai baik,” kata Menkeu. 

Adapun belanja negara yang sudah senilai Rp 620,3 triliun berasal dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat Rp 413,2 triliun, atau 15,3 persen dari target Rp 2.701,4 triliun, dan Transfer Ke Daerah Rp 207,1 triliun, 22,5 persen dari target Rp 919,9 triliun.

Detail dari Belanja Pemerintah Pusat itu terdiri dari realisasi Belanja K/L yang sudah sebesar Rp 196,1 triliun atau 16,9 persen dari pagu Rp 1.160,1 triliun, dimanfaatkan untuk belanja pegawai termasuk pemberian Tunjangan Hari raya (THR) bagi PNS/TNI/Polri, serta bantuan sosial. 

Sementara Belanja non-K/L Rp 217,1 triliun, setara 14,1 persen dari target Rp 1.541,4 triliun telah disalurkan untuk dukungan pembayaran manfaat pensiun termasuk THR, subsidi, dan kompensasi sesuai jadwal.

Sedangkan realisasi Transfer Ke Daerah, menurut Menkeu, “Dari mulai dana desa, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus baik itu yang fisik maupun non fisik. Jadi semua angka di APBN memang dilihat secara lebih teliti.”

Meskipun realisasi pendapatan dan belanja negara itu telah menyebabkan defisit per Maret 2025 sebesar Rp 104,2 triliun, keseimbangan primer masih mampu membukukan surplus Rp 17,5 triliun atau minus 27,7 persen dari target defisit keseimbangan primer Rp 63,3 triliun.

Khusus untuk realisasi pembiayaan anggaran, realisasi per akhir Maret 2025 sudah sebesar Rp 250 triliun, atau sebesar 40,6 persen dari target yang didesain sesuai rencana defisit APBN 2025 sebesar Rp 616,2 triliun. 

“Kita akan tetap menjaga APBN dan terutama utang maupun defisit secara tetap prudent, transparan,” tegas Sri Mulyani.

Sekali lagi, untuk menutup defisit tersebut, pemerintah telah merealisasikan pembiayaan anggaran sebesar Rp250 triliun atau 40,6 persen dari target Rp616,2 triliun. Dari jumlah itu, pembiayaan utang menyumbang Rp270,4 triliun—mayoritas berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto sebesar Rp282,6 triliun. Namun, pemerintah juga mencatat pengembalian pinjaman neto sebesar minus Rp12,3 triliun.

“Jangan khawatir, tidak jebol APBN-nya, atau melebihi ambang batas yang telah ditetapkan pemerintah yakni sebesar 2,53 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) yakni sebesar Rp616,2 triliun,” tambah Sri Mulyani.

Reformasi Administrasi Perpajakan

Menteri Keuangan pun menyampaikan akan memangkas beban tarif para pelaku usaha, setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan pengenaan tarif impor sebesar 32 persen terhadap Indonesia (sumber: infobanknews.com Apr 8, 2025)

Secara detil dijelaskan bahwa reformasi administrasi perpajakan dan kepabeanan akan memotong bebang tarif pengusaha sebesar 2 persen. Sehingga, yang tadinya bebannya sebesar 32 persen (tarif Trump) hanya akan menjadi 30 persen.

“Jadi ini adalah reform yang bisa kita lakukan di pajak dan bea cukai hanya dari sisi administratif penyederhanaan akan akan mengurangi beban. Jadi kalau tadi dunia usaha akan kena 32 persen ini bisa dengan berbagai reform 2 persen lebih rendah,” ungkap Sri Mulyani. 

Kemudian, pemerintah juga berjanji akan memotong tarif pajak penghasilan (PPh) impor sebesar 2 persen, sehingga yang tadinya 2,5 persen hanya menjadi 0,5 persen.

“Untuk PPh impor kami akan melakukan penyesuaian untuk produk tertentu yang tadinya antara 2,5 persen ke hanya 0,5 persen. Ini berarti mengurangi lagi 2 persen beban tarif. Jadi anything yang bisa mengurangi tarif karena sudah adanya beban tarif selama belum turun dari Amerika kita akan coba lakukan,” ujarnya.

Selain itu, Sri Mulyani juga akan melakukan penyesuaian tarif bea masuk produk impor yang 5-10 persen menjadi 0,5 persen. Pengurangan ini berlaku pada produk-produk yang berasal dari AS yang masuk dalam 

“Ini berarti mengurangi lagi 5 persen beban tarif. Ini untuk produk-produk yang berasal dari Amerika Serikat yang masuk dalam most favoured nation,” jelasnya.

Lebih dari itu, tarif bea keluar untuk CPO (crude palm oil) juga dilakukan penyesuaian yang secara equivalent akan mengurangi beban hingga 5 persen.

“Semua minta agar bea masuk anti-dumping, imbalance safeguard bisa dilakukan dan dipercepat hanya dalam waktu 15 hari. Itu akan kita lakukan bersama dengan K/L (Kementerian/Lembaga) yang lain. Jadi kami akan terus melakukan reform terutama di bidang pajak bea dan cukai dan prosedur supaya ini betul-betul mengurangi beban sesuai dengan penekanan Bapak Presiden,” imbuhnya.

BACA JUGA : Uang Beredar Januari 2025

Sebagai kesimpulan, acara sarasehan ini menjadi ajang diskusi strategis antara Presiden, jajaran Kabinet Merah Putih, serta berbagai asosiasi pelaku ekonomi nasional dalam merumuskan fungsi APBN guna memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia. 

Dengan kondisi geopolitik dan perekonomian global yang terus bergerak dinamis, pemerintah menegaskan komitmennya untuk mengelola fungsi APBN dengan prinsip prudent dan sustainable ***

#Akuair-Ampenan, 14-04-2025

Apa yang diingini Amerika dalam penetapan tarif yang dilakukan Presiden Trump adalah balancing neraca perdagangan.

LOMBOKJOURNAL.COM ~ Hari ini, Rabu 9 April  2025 mulai berlakunya tarif resiprokal yang dikenakan Pemerintah Amerika Serikat (AS) kepada Indonesia sebesar 32 persen. Sebagai balasan dari “selalu” defisitnya Neraca Perdagangan  AS, sementara  Indonesia menikmati surplusnya. 

Data United States Trade Representative (USTR) mencatat nilai total perdagangan Indonesia dan AS mencapai 38,3 miliar dollar AS sepanjang 2024 dengan ekspor AS ke Indonesia bernilai 10,2 miliar dollar AS dan impor sebesar 28,1 miliar dollar AS.

BACA JUGA : Event PGAWC 2025 di Skylancing Lombok, Gratis 

Impor dari Indonesia yang lebih besar membuat AS membukukan defisit perdagangan sebesar 17,9 miliar dollar AS pada 2024. Defisit ini melebar 5,4 persen dibandingkan dengan 2023 yang berada di angka 923 juta dollar AS.

Tarif rimbal balik (reciprocal tariff) ini bertujuan untuk mengatasi ketidakseimbangan perdagangan global dengan mengenakan tarif yang lebih tinggi pada barang-barang impor dengan mitra dagang. 

Dengan demikian, bisa dikatakan, tarif ini sebagai bentuk “balas dendam” terhadap kebijakan tarif negara lain yang dianggap merugikan AS. Tarif timbal balik ini mengacu pada pemberian tarif berdasarkan besaran tarif yang dikenakan negara mitra terhadap produk AS.

Pemerintah Indonesia, sebagaimana tersurat dalam Siaran Pers Kementerian Luar Negeri (Rabu, 03/04 lalu), telah mempersiapkan berbagai strategi dan langkah untuk menghadapi penerapan tarif resiprokal AS dan melakukan negosiasi dengan Pemerintah AS. 

Tim lintas kementerian dan lembaga, perwakilan Indonesia di AS dan para pelaku usaha nasional, telah berkoordinasi secara intensif untuk persiapan menghadapi tarif resiprokal AS.

Setidaknya ada empat kajian yang merupakan arahan dari Presiden Parabowo Subianto sebagai bahan negosiasi dengan Pemerintah AS.  Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartanto (detikfinance, 08-04-2025). 

BACA JUGA : Danantara, Super Holding Optimalkan Pengelolaan Asset Negara

Pertama, peningkatan volume impor produk dari AS. Peningkatan volume impor akan didorong dengan produk-produk yang sudah biasa diimpor seperti gandum, kapas, hingga minyak dan gas (migas), terutama yang masuk 10 teratas.

“Apa yang diingini Amerika adalah balancing neraca perdagangan. Jadi Vietnam yang minta untuk nol-kan (tarif) tidak direspons karena mereka tidak melakukan komitmen untuk mem-balance neraca,” ujar Airlangga.

“Tetapi Presiden Prabowo memberi arahan, kita akan meningkatkan produk agrikultur dari Amerika terutama juga produk yang kita tidak punya seperti soybean dan wheat,” sambungnya.

Kedua, Airlangga juga menyinggung tentang peningkatan produk LPG dan LNG sebagai salah satu komoditas strategis. Namun ia menekankan, langkah ini tidak akan mengganggu APBN.

“Pembelian daripada engineering product dan juga dengan pembicaraan dengan Menteri ESDM juga, arahan Pak Presiden kita juga disiapkan untuk membeli LPG dan LNG peningkatan dari Amerika. Tetapi  ini tidak menambah, tetapi realokasi pembelian switch jadi tidak mengganggu APBN,” katanya

Ketiga, pemerintah mempertimbangkan pemberian insentif fiskal dan non-fiskal berupa keringanan bea masuk serta untuk berbagai pungutan perpajakan. Meski demikian, Airlangga merasa bahwa Indonesia telah mematok tarif yang rendah untuk AS.

Keempat, Deregulasi Non-Tariff Measures (NTMs) melalui relaksasi Tingkat Komponen Dalam negeri (TKDN) terhadap sektor ICT dari AS seperti General electric (GE), Apple, Oracle, dan Microsoft. Lalu evaluasi larangan terbatas (lartas), percepatan halal, dan lain sebagainya.

“Deregulasi Non-Tariff Measures ini antara lain yang diminta oleh Amerika ICT untuk TKDN, terutama dari investasi Amerika yang ada di pulau Batam dan sebetulnya Amerika juga memberikan keleluasaan untuk Free Trade Zone,” kata dia.

“Jadi ini juga menjadi bahan untuk kita bernegosiasi karena mereka akan invest di Data Center baik  Oracle, Microsoft, maupun terkait dengan trade” lanjutnya.

Airlangga juga melaporkan, pemerintah telah mengirimkan surat berisi permintaan negosiasi atas kebijakan tarif tersebut. Duta Besar Indonesia untuk AS juga telah mengadakan pertemuan dengan United States Trade Representative (USTR).

“Surat Indonesia sudah dikirim dan sudah diterima oleh Amerika melalui Duta Besar Indonesia dan hari ini juga Duta Besar Amerika meminta waktu untuk pembicaraan lanjutan. Jadi mereka sudah diterima surat yang diajukan baik itu ke USTR maupun ke Secretary of Commerce,” ujar Airlangga.

Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto dalam diskusi dengan para pemred media nasional (Senin, 07/04 lalu), menyampaikan, “Kita akan cari jalan keluar, kita harus berani mencari pasar baru. Kita terlalu manja juga, kita tuh selama ini tertarik oleh ekonomi Amerika, benar, karena ini kan sistem ekonomi yang Amerika ajarkan kepada kita kan, free market, globalization, borders, mereka ajarkan ke kita, kita murid yang setia, we follow what the teach us, all the time. The sixties, the seventies, the eighties, kita ikut Amerika, paling setia paling loyal.”

BACA JUGA : Apel Perdana, Gubernur NTB Fokus Meritokrtasi dan Tiga Tata Kelola

“Sekarang kita harus bangun, harus dewasa, tidak hanya kita, Eropa, negara Asia, semua, Australia, semua. ‘Oh, kalau begitu sekarang situasi berubah’, memang benar situasi berubah,” lanjutnya seperti disiarkan di YouTube detikcom.

Pemerhati Ekonomi Pembangunan dari Nusa Tenggara Barat (NTB) Giri Arnawa, dalam laman facebook-nya (Selasa, 08/04) menuliskan bahwa penerapan tarif sebesar 32 persen oleh 

Pemerintah AS untuk produk tertentu dari Indonesia dapat menimbulkan dampak signifikan, baik secara nasional maupun regional, termasuk di NTB. 

Pertama, penurunan daya saing ekspor. Kenaikan tarif membuat produk Indonesia lebih mahal di pasar AS, mengurangi permintaan dan pangsa pasar.  Sektor yang terdampak mungkin termasuk tekstil, produk kayu, atau komoditas tertentu yang menjadi andalan ekspor NTB, seperti kopi, rumput laut, atau produk perikanan.

Kedua, penurunan pendapatan petani dan pelaku UMKM. Banyak petani dan pengusaha kecil di NTB bergantung pada ekspor. Jika permintaan turun, harga domestik bisa tertekan, mengurangi pendapatan mereka.

Ketiga, ketidakpastian investasi. Investor mungkin ragu untuk menanamkan modal di sektor ekspor yang terdampak, menghambat pertumbuhan industri lokal.

Untuk mengatasai dampak tersebut, Giri memberi solusi dengan cara memperkuat pasar dalam negeri, sebagai berikut:

Pertama, diversifikasi pasar ekspor. Mencari pasar alternatif seperti Uni Eropa, Timur Tengah, atau Asia Selatan untuk mengurangi ketergantungan pada AS. Pemerintah bisa memperkuat diplomasi dagang melalui perjanjian FTA (Free Trade Agreement).

Kedua, penguatan industri lokal dan nilai tambah. Mengurangi ekspor bahan mentah dan mendorong pengolahan dalam negeri (misal: kopi NTB diekspor sebagai produk jadi, bukan biji kopi mentah). Memberikan insentif bagi industri pengolahan di NTB, seperti kawasan industri rumput laut atau perikanan. 

Ketiga, peningkatan kualitas dan standar produk. Pelatihan bagi petani dan UMKM untuk memenuhi standar internasional (contoh: sertifikasi organik untuk kopi atau sustainable fishing untuk produk laut). Dukungan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi.

Keempat, penguatan pasar domestik dan digitalisasi. Memperluas pemasaran melalui e-commerce untuk mengurangi ketergantungan ekspor. Program “Belanja Produk Indonesia” bisa mendorong konsumsi dalam negeri.

Dampak Pertumbuhan Ekonomi NTB

Sementara terkait dampak terhadap pertumbuhan ekonomi NTB, Giri memberi high light serius pada empat hal, yaitu:

Pertama, sektor pertanian dan perikanan tertekan. Jika ekspor komoditas utama NTB (seperti rumput laut, kopi, atau ikan) menurun, pendapatan petani dan nelayan berkurang, berpotensi meningkatkan kemiskinan. 

Kedua, pengangguran meningkat. Industri pengolahan yang bergantung pada ekspor mungkin mengurangi tenaga kerja jika permintaan turun.

Ketiga, peluang diversifikasi ekonomi. NTB bisa memanfaatkan situasi ini untuk mengembangkan sektor lain seperti pariwisata (Lombok & Sumbawa) atau energi terbarukan.  Pengembangan ekonomi kreatif (tenun, kerajinan) bisa menjadi  alternatif.

BACA JUGA : Komitmen Gubernur NTB Tingkatkan Ekonomi Umat

Keempat, dukungan pemerintah daerah penting. Pemerintah NTB perlu memperkuat infrastruktur logistic (pelabuhan, jalan) untuk mengurangi biaya distribusi.  Program pelatihan vokasi untuk meningkatkan SDM siap kerja di sektor non-ekspor.

Dengan demikian, simpul Giri  Arnawa, kebijakan tarif AS memang berisiko menghambat pertumbuhan ekonomi NTB jika tidak diantisipasi. Namun, dengan strategi diversifikasi pasar, peningakatan nilai tambah, dan penguatan pasar domestik, dampak negatif bisa dikurangi. 

“NTB memiliki potensi besar di sektor pariwisata, pertanian organik, dan energi hijau yang bisa menjadi penggerak ekonomi alternatif. Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha sangat penting untuk menciptakan ketahanan ekonomi,” tulisnya.

Ya, dalam catatan ini, kita harus melihat dan membaca secara jernih, apa yang dilakukan Pemerintah AS terhadap mitra-mitranya. Bahwa ini adalah cara baru Donald Trump untuk Making American Great Again (MAGA). Setelah kapitalisme dan liberalisme “ala” AS – yang telah mengglobal -, ternyata menjadi kontradiksi.

Menjadi bumerang ( backfire ) bagi AS sendiri!

#Akuair-Ampenan, 09-04-2025

Kalau kurva supply dan demand bertemu, maka bisa digambarkan yang disebut keseimbangan pasar

lombokjournal.com ~ Istilah keseimbangan pasar ( market equilibrium ), dalam ilmu ekonomi, disebutkan sebagai suatu kondisi di mana jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh penjual ( supply ) sama dengan jumlah barang atau jasa yang dibutuhkan oleh pembeli ( demand ). 

Pada kondisi ini, harga pasar akan stabil dan tidak ada tekanan untuk berubah.

Harga keseimbangan ini biasanya terjadi saat pembeli menurunkan harga dan penjual menaikkan harganya. Hal ini terus terjadi sampai akhirnya ada harga yang disepakati.

BACA JUGA : Danantara, Superholding Optimalkan Pengelolaan Asset Negara

Keseimbangan pasar bisa digambarkan dengan menggunakan kurva supply dan demand . Kurva supply menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh penjual, sedangkan kurva demand menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang atau jasa yang dibutuhkan oleh pembeli.

Pada keseimbangan pasar, harga pasar akan berada pada titik di mana kurva supply dan demand bertemu. Pada titik ini, jumlah barang atau jasa yang ditawarkan sama dengan jumlah barang atau jasa yang dibutuhkan, sehingga tidak ada kelebihan atau kekurangan barang atau jasa di pasar.

Pendapat Para Ahli

Para ahli ekonomi memberi definisi dan penjelasan tentang keseimbangan pasar sebagai berikut: 

• Alfred Marshall (1842-1924), menurutnya keseimbangan pasar adalah suatu kondisi di mana jumlah barang atau jasa yang ditawarkan sama dengan jumlah barang atau jasa yang dibutuhkan, sehingga harga pasar akan stabil.

• Leon Walras (1834-1910) mendefinisikan keseimbangan pasar sebagai suatu kondisi di mana harga pasar telah mencapai titik di mana jumlah barang atau jasa yang ditawarkan sama dengan jumlah barang atau jasa yang dibutuhkan.

• Carl Menger (1840-1921) mengemukakan bahwa keseimbangan pasar adalah suatu kondisi di mana individu-individu yang terlibat dalam transaksi pasar telah mencapai titik di mana mereka tidak dapat lagi meningkatkan kepuasan mereka melalui transaksi tersebut.

• Milton Friedman (1912-2006) menyatakan keseimbangan pasar sebagai suatu kondisi di mana harga pasar telah mencapai titik di mana jumlah barang atau jasa yang ditawarkan sama dengan jumlah barang atau jasa yang dibutuhkan, dan individu-individu yang terlibat dalam transaksi pasar telah mencapai titik di mana mereka tidak dapat lagi meningkatkan kepuasan mereka melalui transaksi tersebut.

• Gregory Mankiw (1958- kini) mengemukakan bahwa keseimbangan pasar adalah suatu kondisi di mana harga pasar telah mencapai titik di mana jumlah barang atau jasa yang ditawarkan sama dengan jumlah barang atau jasa yang dibutuhkan, dan pasar telah mencapai titik di mana tidak ada lagi kelebihan atau kekurangan barang atau jasa.

Sehingga dapat diberi kesimpulan bahwa keseimbangan pasar adalah suatu kondisi di mana jumlah barang atau jasa yang ditawarkan sama dengan jumlah barang atau jasa yang dibutuhkan, sehingga harga pasar akan stabil dan individu-individu yang terlibat dalam transaksi pasar telah mencapai titik di mana mereka tidak dapat lagi meningkatkan kepuasan mereka melalui transaksi tersebut.

BACA JUGA : Pawai Ogoh Ogoh Rangkaian Perayaan Nyepi 2025

Ada pun karakteristik keseimbangan pasar meliputi: 

• Harga stabil dan tidak ada tekanan untuk berubah.
• Jumlah barang atau jasa yang ditawarkan sama dengan jumlah barang atau jasa yang dibutuhkan pembeli.
• Tidak ada kelebihan atau kekurangan barang atau jasa di pasar.

Faktor yang Memengaruhi Keseimbangan Pasar 

Dikutip dari Kompas.com, ada banyak faktor yang memengaruhi keseimbangan pasar. Berikut ini hal-hal yang berpotensi untuk memengaruhi terjadinya keseimbangan pasar: 

1. Tersedianya barang sesuai dengan yang diminta seorang penjual, akan menyediakan barang sesuai dengan jumlah yang diminta oleh konsumen. Jika barang yang tersedia terlalu banyak, dan permintaan sedikit, maka tidak akan terjadi keseimbangan. Bahkan akan berpengaruh pada besaran harga barang tersebut di pasaran. 
2. Persediaan barang sesuai penawaran pembeli untuk mendapat kesepakatan harga, pembeli akan melakukan penawaran kepada penjual. Pembeli pun akan membeli persediaan barang yang ada dari penjualan sesuai dengan yang dibutuhkan. Jika kedua belah pihak telah bersepakat dan menyetujui adanya kesepakatan harga yang ditentukan, maka harga tersebut adalah yang disebut dengan harga keseimbangan. 
3. Keseimbangan permintaan dan tingkat ketersediaan kebutuhan pembeli akan barang yang tersedia di pasar membuat penjual harus memastikan jumlah ketersediaan barang dagangan. Barang harus terus tersedia dalam periode tertentu serta tidak menambahkan jumlah barang yang berlebihan. 

Maka, pada saat pembeli melakukan permintaan terhadap barang tersebut, dengan tidak mengubah jumlah permintaan, maka hal ini yang disebut dengan keseimbangan. 

     4. Adanya kesamaan jumlah penawaran produsen dan permintaan konsumen Suatu penawaran akan disebut efektif, bila produsen mampu menjual barang sesuai dengan jumlah yang ada. Produsen tidak akan menambah jumlah persediaan barang. Sementara konsumen melakukan permintaan barang dengan jumlah seperti biasanya. 

Jika hal ini terjadi, maka keseimbangan akan berlangsung terus menerus. Kembali lagi, dampaknya akan terjadi pada harga pasar. Jika keseimbangan terjadi, maka tidak akan ada kenaikan atau penurunan harga, semuanya akan stabil atau konstan seperti biasa.

BACA JUGA : Arus Mudik Lebarang 2025, Moda Laut dan Darat Meningkat

Fungsi Keseimbangan Pasar 

Di dunia bisnis dan investasi, mempunyai fungsi permintaan ataupun penawaran yang berdampak dengan menyeluruh terhadap aliran keuangan perusahaan. Hal seperti ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor agar terjadi kesepakatan harga di antara konsumen dan produsen (sumber: Quipper Blog).

• Fungsi Permintaan

Fungsi permintaan dapat diidentifikasikan dengan adanya jumlah barang yang sesuai dengan permintaan serta faktor pendukung lain, seperti hukum permintaan yang berlaku dalam suatu pasar.

Produk yang mengalami kenaikan harga secara otomatis dapat memicu terjadinya penurunan permintaan terhadap produk tersebut. Demikian sebaliknya, jika harga barang menurun, permintaan terhadap barang tentunya akan meningkat secara drastis.

Fungsi permintaan pasar itu sendiri adalah munculnya hubungan antara jumlah barang dan harga yang sering kali berbanding terbalik. Perbandingan tersebut terjadi jika harga barang turun karena permintaan yang meningkat.

Begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, untuk tercapainya sebuah keseimbangan, sudah seharusnya terjadi suatu kondisi kompetisi bisnis antara kalangan produsen yang membuat para konsumen akan berkompetisi dalam meraih barang yang diinginkan.

• Fungsi Penawaran

Fungsi penawaran lebih berfokus pada korelasi persamaan di antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan pihak produsen. Mekanismenya disesuaikan dengan hukum penawaran, yakni ketika terdapat peningkatan jumlah barang, maka akan diikuti harga yang juga naik di pasar.

Proses Terjadinya Keseimbangan Pasar

Seperti yang sudah dijelaskan, keseimbangan pasar merupakan suatu bagian dari kegiatan ekonomi yang memiliki peranan penjual dan pembeli sangat besar dalam sebuah proses terbentuknya keseimbangan keseimbangan pasar. Berikut ini beberapa hal yang memengaruhi terjadinya proses terbentuknya keseimbangan pasar, antara lain:.

• Produsen penyediaan produk yang sesuai dengan permintaan.

Sudah menjadi salah satu bagian strategi pemasaran utama kalau kewajiban seorang penjual adalah menyediakan produk yang sesuai dengan permintaan para pasar atau konsumen. Namun, jika barang tersedia dalam jumlah terlalu banyak disaat minat pembeli menurun atau sebaliknya, maka muncullah ketidakseimbangan pada harga pasar. Oleh sebab itu, penting untuk memastikan adanya keseimbangan antara permintaan dan penawaran.

• Pengendalian harga di pasar 

Jika harga di pasar tidak terjadinya keseimbangan, maka keseimbangan pasar dapat diprediksi menjadi sulit. Ketika suatu harga menjadi terlalu tinggi, maka para konsumen pun menjadi dirugikan. 

Sementara itu, jika harga terlalu rendah, menyebabkan terjadinya kerugian bagi penjual. Jadi, pentingnya menentukan sebuah kebijakan ekonomi sebagai intervensi guna menjaga kestabilan setiap harga. 

• Ketersediaan stok barang sesuai tawaran pembeli

Salah satu hal lain yang mampu menyebabkan terjadinya keseimbangan pasar adalah ketika adanya kesepakatan antara stok barang yang tersedia dengan kebutuhan pembeli. Hal ini membuat produsen atau penjual untuk menyediakan barang  sesuai dengan stok yang dibutuhkan.

Jika penjual dan konsumen sepakat antara stok barang dan harganya, keseimbangan pun akan terjadi. Namun, jika adanya kekurangan atau kelangkaan stok, konsumen menjadi kesulitan mendapatkan barang. Hal ini dapat memengaruhi tingkatan harga pasar.

• Keseimbangan permintaan dan tingkat ketersediaan

Dalam aktivitas pasar secara garis umum, konsumen akan mendorong para produsen untuk memastikan  ketersediaan stok produknya. Produsen dituntut untuk dapat memastikan ketersediaan barang atau produk mereka cukup untuk beberapa waktu.

Apabila stok sesuai dengan permintaan pasar, akan terwujudnya keseimbangan pasar. Oleh sebab itu, harga pada suatu produk biasanya disesuaikan dengan stok barang yang tersedia.

Dalam menjalankan kebijakan ekonomi tersebut, terdapat beberapa cara yang dapat dicoba untuk mengendalikan harga terendah dan harga tertinggi. Setelah kedua harga itu sudah ditetapkan, maka keseimbangan dalam pasar pun akan terwujud dengan stabil. Sehingga proses tawar-menawar harga di dunia pasar pasar akan berfungsi demi meraih kesepakatan harga antara produsen dengan ketersediaan barang.

Demikian penjelasan mengenai harga pasar atau keseimbangan pasar. Bisa dikatakan, harga keseimbangan atau harga pasar adalah harga kesepakatan antara pembeli dan penjual yang terbentuk dari hasil tawar menawar.     

#Akuair-Ampenan, 31-03-2025

Pada Januari 2025, uang kuasi dengan pangsa 43,0 persen dari M2, tercatat sebesar Rp3.970,6 triliun atau tumbuh 2,2 persen (yoy)

lombokjournal.com ~ Siaran Pers Bank Indonesia (BI) No. 27/41 (DKom, Senin (24/02) lalu, mencatat likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) pada Januari 2025 sebesar Rp 9.232,8 triliun atau tumbuh 5,9 persen(yoy). 

Pertumbuhan itu lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 4,8 persen (yoy).

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan perkembangan tersebut didorong oleh pertumbuhan uang beredar sempit (M1) sebesar 7,2 [ersen (yoy) dan uang kuasi sebesar 2,2 persen (yoy).

BACA JUGA : Pemanfaatan Zakat Harus Mengubah Mustahik Menjadi Muzakki

Komponen M1 dengan pangsa 55,8 persen  dari M2, pada Januari 2025 tercatat Rp5.115,0 triliun atau tumbuh sebesar 7,2 persen (yoy), setelah tumbuh sebesar 5,8 persen (yoy) dari bulan sebelumnya.

Perkembangan M1 terutama disebabkan oleh perkembangan uang kartal di luar bank umum dan BPR, serta giro rupiah. Uang kartal yang beredar di Masyarakat pada Januari 2025 sebesar Rp1.010,0 triliun, atau tumbuh 10,3 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 8,9 persen (yoy). Giro rupiah tercatat sebesar Rp.1.780,1 triliun, atau tumbuh 8,0 persen (yoy), setelah tumbuh sebesar 4,6 persen (yoy) pada bulan Desember 2024.

Tabungan rupiah yang dapat ditarik sewaktu-waktu dengan pangsa 45,9 persen terhadap M1, tercatat sebesar Rp2.364,9 triliun pada januari 2025, atau tumbuh sebesar 5,5 persen (yoy), relatif stabil dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya.

Pada Januari 2025, uang kuasi dengan pangsa 43,0 persen dari M2, tercatat sebesar Rp3.970,6 triliun atau tumbuh 2,2 persen (yoy), setelah tumbuh 1,2 persen (yoy) pada Desember 2024. Berdasarkan komponen uang kuasi, simpanan berjangka, tabungan lainnya, dan giro valas masing-masing tumbuh sebesar 2,6 persen (yoy), 3 persen (yoy), dan 0,3 persen (yoy).

Faktor Yang Mempengaruhi Uang Beredar

“Perkembangan M2 pada Januari 2025 terutama dipengaruhi oleh perkembangan penyaluran kredit dan aktiva luar negeri bersih,” kata Ramdan dalam keterangan tertulisnya. 

BACA JUGA : Dunia Anak-anak dan Orang Dewasa, Perspektif Memandang Hidup

Penyaluran kredit pada Januari 2025 tercatat sebesar Rp 7.684,3 triliun atau tumbuh 9,6 persen (yoy). 

Pertumbuhan itu relatif stabil dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya yang sebesar 9,7 persen (yoy). Penyaluran kredit kepada debitur korporasi (Rp4.135,7 triliun) dan perorangan (Rp3.470,2 triliun) tumbuh, masing-masing 15,3 persen (yoy) dan 3,5 persen (yoy).

Berdasarkan jenis penggunaan, Kredit Modal kerja (KMK) pada Januari 2025 sebesar Rp3.374,8 triliun tumbuh sebesar 7,6 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan Desember 2024 sebesar 7,4 persen (yoy). Perkembangan KMK terutama bersumber dari pertumbuhan sektor Pengangkutan dan Komunikasi, serta  sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran.

Kemudian Kredit Investasi (KI) pada Januari 2025 sebesar Rp2.096,1 triliun tumbuh 12,2 persen (yoy), setelah pada bulan sebelumnya tumbuh 12,6 persen (yoy). Pertumbuhan itu terutama bersumber dari sektor Listrik, Gas dan Air Bersih, serta Perdagangan, Hotel dan Restoran.

Sementara itu, Kredit Konsumsi (KK) pada Januari 2025 sebesar Rp2.213,4 triliun tumbuh 10,3% (yoy), setelah tumbuh 10,5 persen (yoy) pada bulan sebelumnya. Pertumbuhan terutama didorong oleh perkembangan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) dan Kredit Multiguna.

Penyaluran kredit properti (Rp1.410,8 trilun) tumbuh sebesar 6,8 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan Desember 2024 sebesar 6,6 persen (yoy), terutama berasal dari pertumbuhan kredit KPR dan KPA (7,2 persen, yoy). Sementara kredit kontruksi dan real estate tumbuh, masing-masing sebesar 0,1 persen (yoy) dan 5,6 persen (yoy).

Penyaluran kredit kepada UMKM pada Januari 2025 sebesar Rp1.390,8 triliun tumbuh 2,5 persen (yoy), setelah pada bulan sebelumnya tumbuh sebesar 3,0 persen (yoy). Pertumbuhan kredit UMKM terutama pada skala kecil (7,2 persen, yoy). Berdasarkan jenis penggunaan, pertumbuhan kredit UMKM pada Januari 2025 dipengaruhi oleh Kredit Investasi (7,8&, yoy) dan Kredit Modal Kerja (0,5 persen, yoy).

Sementara itu, Aktiva Luar Negeri Bersih sebesar Rp2.038,5 triliun tumbuh  2,4 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya sebelumnya sebesar 0,8 persen (yoy). Lebih lanjut untuk Tagihan Bersih kepada Pemerintah Pusat (Pempus) sebesar Rp691,7 triliun terkontraksi sebesar 14,3 [persen (yoy), setelah pada bulan sebelumnya terkontraksi sebesar 17,5 persen (yoy).

Suku Bunga Simpanan dan Kredit

Pada Januari 2025, suku bunga kredit dan suku bunga simpanan relatif stabil. Rata-rata tertimbang suku bunga kredit pada Januari 2025 sebesar 9,20%, relative stabil dibandingkan bulan sebelumnya.

Sementara itu, suku bunga simpanan berjangka meningkat pada tenor 3 bulan dan 6 bulan, masing-masing sebesar 5,57 persen dan 6,01 persen, setelah pada bulan Desember 2024 masing-masing tercatat sebesar 5,55 persen dan 5,97 persen. 

Suku bunga simpanan tenor 1 bulan dan 12 bulan tercatat sebesar 4,82% dan 5,16 persen, turun dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 4,87 persen dan 5,17 persen. Di sisi lain, suku bunga simpanan tenor 24 bulan sebesar 4,32 persen, relatif stabil dibandingkan bulan sebelumya.

BACA JUGA : Yayasan Islamic Relief Tawarkan Program Pengentasan Kemiskinan

Penutup

Menganalisis jumlah uang beredar dalam perekenomian negara sangat penting untuk memahami dinamika perekonomian, mengontrol inflasi, dan mengembangkan kebijakan moneter yang efektif. 

• Meningkatkan Efisiensi Perekonomian

Analisis jumlah uang beredar dapat membantu meningkatkan efisiensi perekenomian dengan mengurangi inflasi dan meningkatkan stabilitas moneter. 

• Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi

Dengan mengidentifikasi peluang investasi dan mengembangkan kebijakan moneter yang efektif. 

• Meningkatkan Stabilitas Keuangan 

Selain dengan kebijakan moneter yang efektif tentu saja melalui bagaimana mengidentifikasi risiko keuangan. 

#Akuair-Ampenan, 24-03-2025