Wagub NTB Dukung Kota Ramah Perempuan dan Layak Anak
Wagub NTB mengatakan bahwa revitalisasi Posyandu Keluarga memuluskan strategi penanganan perempuan dan anak
MATARAM.lombokjournal.com ~ Komitmen penanganan Perempuan dan Anak di NTB membutuhkan kerja bersama kabupaten/ kota melalui sinergi dan koordinasi.
Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Hj Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd, mengatakan itu saat penandatangan KRPLA bersama 10 kabupaten/ kota di gedung Sangkareang kantor Gubernur, Senin (07/03/22).
Wagub Sitti Rohmi
Penandatangan komitmen KRPLA (Kota Ramah Perempuan dan Layak Anak) diharapkan memperbaiki pelayanan dan kondisi perempuan dan anak di NTB.
“Apalagi dengan komitmen menjadikan Posyandu Keluarga yang sekarang sudah seratus persen di NTB akan mendukung komitmen kabupaten/ kota mewujudkannya,” ujar Wagub Sitti Rohmi.
Ditambahkan Wagub, peran kabupaten/ kota merevitalisasi peran Posyandu dengan kebijakan dan anggaran akan memuluskan strategi penanganan perempuan dan anak di NTB.
Pada kesempatan sama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga mengatakan, koordinasi dan sinergi akan menuntaskan persoalan perempuan dan anak.
Dikatakannya, regulasi yang dikeluarkan Pemerintah Pusat sangat baik meski dengan anggaran terbatas.
Namun demikian, kabupaten/ kota dalam pelayanan masyarakat di level paling dekat, dapat menyelenggarakan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan desa/ kota ramah perempuan dan layak anak.
“Saya mengapresiasi NTB sedikit dari daerah yang mempunyai Perda yang mengatur pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sebagai komitmen awal. Begitu pula dengan koordinasi dan sinergi yang sudah terbangun di NTB,” ujar menteri.
Ditambahkannya, beberapa indeks indikator NTB dalam hal pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih di bawah rata rata nasional disamping indeks tenaga kerja perempuan NTB yang peringkatnya baik.
Sementara itu, Nanang Samodra, anggota DPR RI menekankan pentingnya menata persoalan pemberdayaan dan perlindungan anak mulai dari bawah.
“Misalnya dengan memperbanyak program isbat nikah di desa sebagai bagian dari perlindungan anak dan perempuan begitu pula dengan pencegahan perkawinan usia dini,” ujarnya.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua TP PKK, Hj Niken Zulkieflimansyah. ***
Kapolri Pantau Vaksinasi di NTB, Upaya Kendalikan Covid
Mengingat NTB akan menyelenggarakan banyak event internasional, Kapolri menegaskan pentingnya dilakukan percepatan vaksinasi
LOTENG.lombokjournal.com ~ Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menekankan pentingnya percepatan vaksinasi, mengingat NTB akan menghadapi banyak event internasional, salah satunya MotoGP, yang akan berlangsung dalam waktu dekat.
Kapolri dan Gubernur NTB
Listyo Sigit mengungkapkan itu saat memantau pelaksanaan vaksinasi serentak secara nasional, yang dilakukan secara virtual, dipusatkan di Rumah Sakit Internasional Mandalika, Pujut, Lombok Tenah, Jumat (11/02/22)
Diterangkannya, kegiatan vaksinasi yang diselenggarakan di Rumah Sakit Mandalika tersedia sebanyak 2000 vaksin, diperuntukkan bagi lansia, anak-anak dan masyarakat umum.
“Vaksinasi ini bertujuan menekan angka pertumbuhan Covid, agar kita dapat mengendalikannya,” harap Sigit.
Sigit juga meminta segala persiapan menjelang berlangsungnya event MotoGP agar selalu dipantau. Hal ini bertujuan mengantisipasi hal yang tidak diinginkan.
“Percepatan vaksinasi, kesiapan rumah sakit, kesiapan obat-obat harus selalu di cek terus menerus. Hal ini bertujuan agar tak terjadi lonjakan kasus covid khususnya Omicron. Semua persiapan sudah tersedia dan dapat dikendalikan dengan baik,” harapnya.
Pantauan vaksin serentak oleh Kapolri yang dipusatkan di Rumah Sakit Mandalika, Lombok Tengah ini juga sekaligus melihat kesiapan NTB khususnya Lombok Tengah sebagai tuan rumah event MotoGP 2022.
Kegiatan memantau vaksinasi yang dilakukan Kapolri dihadiri Kapolda NTB, Irjen Pol Djoko Poerwanto, Danrem 162/WB, Brigjen TNI Lalu Rudi Ircham Srigede, M.Si, Bupati Lombok Tengah HL Fathul Bahri, S.IP dan anggota Forkopimda Lombok Tengah.
Saat ini, terpenting bagi masyarakat adalah selalu mematuhi protokol kesehatan (Prokes) dan melakukan vaksinasi.
Sebelumya, Gubernur NTB, Zulkieflimansyah yang ikut mendampingi Kapolri jua menekankan pentingnya percepatan vaksinasi.
“Vaksin dan mematuhi prokes merupakan dua hal yang sangat penting saat ini. Khususnya masyarakat di Lombok Tengah yang merupakan tempat diselenggarakannya event MotoGP nanti.” kata Gubernur Zul.
Bang Zul panggilan akrab Gubernur NTB berterima kasih atas kunjungan dan perhatian Kapolri terhadap penyelenggaraan event MotoGP.
Menurutnya, keberhasilan segala persiapan event MotoGP saat ini tidak terlepas dari peran Polri dan seluruh stakeholder baik itu Kabupaten, provinsi maupun Pemerintah Pusat.***
Tarif Air Bersih Rendah PDAM Rugi, Ini Kata Wapres
Karena umumnya tarif air di daerah masih rendah, biasaya perusahaan air bersih di daerah menanggung kerugian
TANJUNG.lombokjournal.com ~ Perumda Air Minum Amerta Dayan Gunung, Kabupaten Lombok Utara, mulai bulan Maret 2022 menaikkan tarif, karena sudah 10 tahun masih tetap memakai tarif yang tak kunjung berubah.
Meski alasan kenaikan itu karena merujuk aturan, baik dari Mendagri maupun Gubernur NTB, yang jelas tarif lama jelas sangat rendah. Dan itu akan berujung kerugian Perumda Air Minum di Lombok Utara.
Bahkan Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin beberapa waktu lalu juga menyoroti rendahnya tarif air bersih yang diterapkan perusahaan air minum di daerah.
“Hal ini menjadi salah satu penyebab kerugian di perusahaan air minum daerah,” kata wapres seperti dilansir CNBC, beberapa waktu lalu
Perusahaan air minum kesulitan karena tarif itu masih di bawah full cost recovery (FCR).
“Dengan kondisi ini kita menjalankan 40 persen PDAM mengalami kerugian pada tarif yang dibuat di bawah full cost recovery,” kata Ma’ruf Amin saat berbicara di Konferensi Sanitasi dan Air Minum di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Konsekwensinya, tarif yangg masih rendah ini kemudian merembet ke pelayanan PDAM. Ma’ruf mengatakan, PDAM menjadi terhambat melakukan perluasan layanan air minum yang aman kepada masyarakat.
Di sisi lain, penentuan tarif lebih banyak dilakukan secara populis. itu sebabnya pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebelumnya juga mencatat, banyak PDAM di berbagai daerah berstatus kurang sehat keuangan.
Dari data Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (BP SPAMS) yang disampaikan pertengahan Oktober 2019, sebanyak 160 dari 391 PDAM dilaporkan kurang sehat atau 40 persen dari total PDAM di seluruh Indonesia.
Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Danis Sumadilaga sempat menargetkan, 10-20 persen PDAM keuangannya bisa lebih baik per tahun.
Ada dua strategi untuk merealisasikan target tersebut. Pertama, membantu stimulan berupa fisik dan pelatihan nonfisik, seperti kepegawaian, pelatihan keuangan.
Presiden Jokowi: Tidak Ada Toleransi Bagi Pelayanan Lambat
Saat pengumuman hasil penilaian standar pelayanan publik, Presiden Jokowi menegaskan, tidak ada tempat bagi pelayanan yang tidak ramah dan tidak responsif
MATARAM.lombokjournal.com ~ Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) menerima anugerah Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2021,
Usai penyerahan sertifikat kepatuhan standar pelayanan publik dari Ombudsman Ri, Gubernur NTB,. Zulkieflimansyah menyampaikan rasa syukur. Dan ia menyampaikan terima kasihnya kepada semua pihak yang turut berperan.
“Mudah-mudahan pelayanan publik di NTB di masa mendatang bisa kita tingkatkan,” kata Gubernur Zul, Rabu (09/02/22) lalu.
Presiden Jokowi menyampaikan sambutan saat Ombudsman RI Mokhammad Najih mengumumkan hasil penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2021 pada 24 Kementerian, 15 Lembaga, 34 Provinsi, 98 Kota dan 416 Kabupaten, pada Rabu (29/12/2021) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat.
Penilaian itu mencakup 24 Kementerian, 15 Lembaga, 34 Provinsi, 98 Kota dan 416 Kabupaten.
Presiden RI, Joko Widodo
Saat itu, Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutannya secara daring, menegaskan, tidak akan ada toleransi bagi penyelenggara pelayanan publik yang lambat dan berbelit-belit.
“Tidak ada tempat bagi pelayanan yang tidak ramah dan tidak responsif. Karena itu, jangan pernah merasa cukup dengan apa yang telah dikerjakan, karena situasi terus berubah. Penyelenggara pelayanan publik tidak bisa lagi bekerja biasa-biasa saja. Harus segera mengubah cara berpikir,” ucap Presiden seperti dikutip dalam laman Ombudsman RI.go.id.
Presiden menyampaikan, penilaian kepatuhan perlu dilakukan untuk melihat kemampuan, melihat keberhasilan dan melihat kekurangan dalam proses pengembangan lembaga pelayanan publik. Semua itu perlu dilakukan agar lembaga pelayanan publik makin efektif, akuntabel, dan transparan.
Dalam sambutannya, Jokowi mengapresiasi upaya Ombudsman RI yang melakukan penilaian kepatuhan, untuk meningkatkan pemenuhan hak masyarakat memperoleh pelayanan publik yang berkualitas.
Ditekankan, kementerian, lembaga dan Pemerintah Daerah harus mengimplementasikan standar pelayanan publik yang lebih baik. Dan menciptakan sistem pengawasan serta evaluasi yang berintegritas, agar dampak penerapannya dapat dirasakan masyarakat.
Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih saat itu menyampaikan, Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik dilaksanakan sejak tahun 2015 sebagai upaya percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Penilaian dilakukan dengan tujuan untuk perbaikan dan penyempurnaan kebijakan pelayanan publik dalam rangka mencegah maladministrasi,” ujarnya.
Tentang penilaian itu disebutkan, di lingkup Pemerintah Provinsi, produk yang dinilai sebanyak 151 produk.
Hasil penilaian kepatuhan untuk Pemerintah Provinsi menunjukkan, hanya 38.24 persen atau 13 provinsi berada dalam zona hijau atau predikat kepatuhan tinggi.
Sebanyak 55.88 persen atau 19 provinsi dalam zona kuning atau predikat kepatuhan sedang. Dan 5.88 persen atau 2 provinsi berada dalam zona merah atau predikat kepatuhan rendah.
Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa lebih dari 50% provinsi di Indonesia berada pada zonasi kuning.
Di lingkup Pemerintah Kota, produk yang dinilai sejumlah 185 produk layanan.
Hasil penilaian kepatuhan untuk Pemerintah Kota menunjukkan, sebanyak 34.69 persen atau 34 kota berada dalam zona hijau atau predikat kepatuhan tinggi.
Sebanyak 62.24 persen atau 61 kota berada dalam zona kuning dengan predikat kepatuhan sedang, dan sebanyak 3.06 persen atau 3 kota berada dalam zona merah atau predikat kepatuhan rendah.
Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa lebih dari 60% kota di Indonesia berada pada zonasi kuning.
Di lingkup Pemerintah Kabupaten, produk yang dinilai sejumlah 217 produk layanan.
Hasil penilaian kepatuhan untuk Pemerintah Kabupaten menunjukkan, sebanyak 24.76 persen atau 103 Kabupaten berada dalam zona hijau atau predikat kepatuhan tinggi.
Sebanyak 54.33 persen atau 226 Kabupaten berada dalam zona kuning dengan predikat kepatuhan sedang. Sebanyak 20.91 persen atau 87 Kabupaten berada dalam zona merah atau predikat kepatuhan rendah.
Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa lebih dari 50 persen Kabupaten di Indonesia berada pada zonasi kuning.
Mokhammad Najih mengatakan, untuk percepatan kepatuhan dalam pemenuhan standar pelayanan publik, Ombudsman RI memberikan saran Kepada Menteri, Kepala Lembaga, Gubernur, Walikota dan Bupati.
Agar Memberikan apresiasi (award) kepada pimpinan unit pelayanan publik yang mendapatkan zona hijau atau predikat kepatuhan tinggi
“Memberikan teguran dan mendorong implementasi standar pelayanan publik kepada para pimpinan unit pelayanan publik yang mendapatkan zona merah atau predikat kepatuhan rendah dan zona kuning atau predikat kepatuhan sedang” katanya.***
Pembalap MotoGP Berdatangan, Termasuk Marc Marquez
Marc Marquez salah satu pembalap yang akan berlaga di MotoGP di Sirkuit Mandalika
MATARAM.lombokjournal.com ~ Sejumlah pembalap MotoGP dan krunya mulai berdatangan di Bandara International Zainul Abdul Madjid (BIZAM) NTB.
Para pembalap yang tersohor tersebut direncanakan akan melakukan free season (tes pramusim) MotoGP di sirkuit Mandalika, pada 11-13 Februari 2022.
Salah satu pembalap MotoGP yang sangat dinanti dan telah terlihat tiba, Senin (07/02/2022) sore adalah juara dunia delapan kali Marc Marquez.
“Marquez sudah tiba di Lombok Alhamdulillah.. Jumat Sabtu dan Minggu sudah bisa melihatnya langsung di Mandalika!” ujar Bang Zul, sapaan akrabnya, Senin (07/02) di Mataram.
Sementara itu jagad sosial media telah viral dan ramai usai Pembalap asal Spanyol tersebut turun dari pesawat dan menyapa langsung warga NTB.
“Hallo Lombok, Hallo Indonesia,” sapa pembalap yang dikenal dengan The Baby Alien didunia MotoGP, sambil melambaikan tangannya dikamera.
Pembalap yang mengenakan nomor 93 ini, mengatakan senang bisa sampai di Lombok dan siap mencoba lintasan sirkuit Mandalika.
Tes pramusim MotoGP Mandalika akan di ikuti oleh 24 pembalap dari 12 tim MotoGP. Terdiri dari sesi tes dan latihan selama tiga hari. ***
Hari Pers Nasional (HPN) 2022 Mengangkat Isu Lingkungan
Isu lingkungan diangkat dalam penyelenggaraan HPN 2022
KENDARI.lombokjournal.com ~ Peringatan Hari Pers Nasional 2022 yang dipusatkan di Kendari, mengangkat isu lingkungan, yaitu progrram hutan mangrove dan pelepasan hewan endemik.
Seluruh kegiatan sebagian besar akan dipusatkan di Kendari, Sulawesi Tenggara.
Khusus untuk agenda kegiatan yang berlangsung tertutup di dalam ruangan Hotel, akan menggunakan format hybrid yakni kombinasi antara luring (offline) dan daring (online).
Pada kegiatan seminar maupun acara puncak HPN, akan dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, seperti mewajibkan untuk swab PCR atau swab antigen.
“Peserta juga wajib mengenakan masker dan hand sanitizer, serta megatur jarak antar peserta. Sehingga seluruh peserta dan narasumber yang hadir akan merasa aman dan nyaman untuk mengikuti seluruh acara yang sudah disiapkan,” kata Auri Jaya, Ketua Panitia HPN 2022.
Pada acara konvensi media massa Senin 7 Februari 2022 semua insan pers bisa mengikuti seluruh rangkaian acara HPN.
Terutama di acara puncak, imbuh Auri Jaya, panitia akan menyiapkan siaran langsung melalui streaming di Youtube berbagai kanal.
“Kami harap, bagi rekan-rekan pers yang ingin menonton acara puncak, tak perlu kuatir memaksakan diri ke Kendari, karena kami sudah menyiapkan sejumlah kanal streaming agar bisa dinikmati dari lokasi masing-masing,” lanjutnya .
Berikutnya, hari Selasa 8 Februari 2022 berlangsung seminar pariwisata bangkit, seminar energi dan pertambangan, seminar moneter dan fiskal, workshop pendidikan jurnalistik, Diskusi Anugerah Jurnalistik Adinegoro, Klinik Penulisan Kebudayaan, bakti sosial, dan lain-lain.
Isu terkait lingkungan hidup menjadi salah satu tema peringatan HPN 2022, selain masalah masa depan wartawan di tengah pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan media.
Sementara Ketua umum PWI Pusat yang juga Penanggung jawab HPN, Atal S Depari mengatakan, konsep acara menekankan pada tiga tujuan penyelenggaraan HPN yaitu berkontribusi kepada pembangunan di daerah, menyuarakan kepentingan nasional, dan membahas isu-isu strategis terkait kehidupan pers nasional.
Isu strategis nasional antara lain diisi kegiatan pelepasliaran Anoa dan gerakan penanaman mangrove yang menjadi bagian komitmen Indonesia dalam G20.
“Terkait kepentingan daerah, kami sampaikan harapan agar daerah tetap diberi kewenangan perizinan pertambangan. Isu pers dibahas di acara konvensi 2 hari, yaitu keberlanjutan media, publisher right, dan kedaulatan digital yang juga isu nasional,” jelas Atal S Depari.***
Kerukunan Nasional, Unsur Utamanya Kerukunan antar Umat Beragama
Kerukunan antar umat beragama harus dijaga, karena menjadi unsur utama mewujudkan kerukunan nasionaL
MATARAM.lombokjournal.com ~ Guna mewujudkan kerukunan nasional, modal utamanya adalah menciptakan kerukunan antar umat beragama.
Dengan terciptanya kerukunan nasional, maka
Cita-cita Indonesia menjadi bangsa yang maju dan sejahtera pun terwujud, bila tercipta kerukunan nasional.
Karena itu, kerukunan antar umat beragama harus dibangun dan dijaga.
Wakil Presiden RI, K.H. Ma’ruf Amin membicarakan soal kerukunan ini, usai menyusuri Terowongan Silaturahmi yang menghubungkan antara Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral, Jakarta, beberapa waktu lalu.
Saat itu Wapres Ma’ruf Amin menekankan, kerukunan bangsa harus dibangun. Dan diyakini, dengan kerukunan antar umat beragama merupakan unsur atau penopang utama kerukunan nasional.
“Maka kerukunan nasional kita, persatuan Indonesia yang seperti diciptakan para pendiri bangsa, dapat kita jaga dan kita pertahankan untuk Indonesia Maju, Indonesia Sejahtera,” tegas K.H. Ma’ruf Amin
Lebih lanjut Wapres menyampaikan, bahwa Terowongan Silaturahmi memiliki makna yang dalam. Bukan hanya sebuah lambang atau penghubung antar tempat ibadah, namun merupakan simbol saling menghormati antar pemeluk agama.
“Bukan saja hanya sekedar lambang, tapi memberikan inspirasi terbangunnya kerukunan antar umat. Antar umat Islam yang direpresentasikan oleh [Masjid] Istiqlal dan juga masyarakat atau umat Katolik yang direpresentasikan oleh [Gereja Katedral],” ungkap Wapres saat itu ***
Agama Harus Disiarkan dengan Narasi Kerukunan, Ini Pesan Wapres
Dalam hal syiar agama,, harus dilakukan dengan cara-cara yang menyejukkan agar tidak terjadi perpecahan antar umat beragama
Jakarta.lombokjournal.com ~ Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, umat Islam Indonesia dapat hidup berdampingan dalam perdamaian bersama pemeluk agama lain.
Untuk terus menjaga kerukunan ini, diperlukan cara-cara penyiaran agama yang menyejukkan agar tidak terjadi perpecahan antar umat beragama.
Menurut Wapres, yang perlu dijaga juga adalah cara-cara penyiaran agama (dakwah agama). Masing-masing agama hendaknya menggunakan narasi-narasi kerukunan yang sejuk dan damai.
“Bukan narasi konflik yang mengakibatkan terjadinya kebencian dan permusuhan antar pemeluk agama,” tutur Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin.
Hal itu disampaikannya pada acara Halaqah Kebangsaan I Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme Majelis Ulama Indonesia (BPET-MUI) secara virtual di Jakarta, Rabu (26/01/22).
Lebih lanjut Wapres menyampaikan, dalam rangka menjaga kerukunan antarumat beragama, selain peran serta dari masyarakat, peran dari lembaga-lembaga agama pun menjadi penting.
Salah satunya, tambah Wapres, peran yang telah dilakukan MUI beserta majelis-majelis agama dalam membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
Wapres menilai, FKUB telah berperan penting dalam menjaga kerukunan antar umat beragamadi provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, ke depan peran ini perlu terus ditingkatkan.
“Peran FKUB di seluruh Indonesia perlu terus diperkuat,” pintanya.
Pada kesempatan yang sama, Wapres pun menegaskan bahwa perdamaian dan kerukunan merupakan unsur utama terciptanya persatuan nasional. Dan persatuan nasional merupakan pra-syarat bagi keberhasilan pembangunan nasional guna mewujudkan Indonesia adil, maju dan sejahtera.
Sehingga ke depan, seluruh unsur ini harus terus dirawat dan dilestarikan.
“Karena itu, perdamaian dan kerukunan tersebut harus terus kita rawat dan lestarikan, dan salah satunya dengan terus menggemakan nilai-nilai moderasi dalam beragama,” urainya.
Wapres berharap agar forum ini dapat memberikan masukan-masukan strategis tentang moderasi dan toleransi sebagai upaya dalam penanggulangan bahaya terorisme dan ekstremisme di Indonesia.
“Saya berharap forum ini mampu memberikan masukan-masukan strategis tentang bagaimana mengoptimalkan penyebaran nilai-nilai wasathiyah untuk melawan paham radikal-terorisme, sebagai upaya mencegah ekstremisme dan terorisme,” jelas Wapres.***
JMSI Selenggarakan Peringatan HUT 2 di Kota Kendari
Penyelenggaraan HUT 2 Jaringan Media Siber Indonesia atau JMSI di Kota Kendari, bersamaaan dengan kegiatan HPN di kota yang sama
KENDARI.lombokjournal.com ~ Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) resmi ditunjuk sebagai tuan rumah penyelenggara Hari Ulang Tahun (HUT) ke – 2 Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), tanggal 8 Februari 2022 mendatang.
Untuk kelancaran dan suksesnya hari jadi JMSI, Ketua Umum Teguh Santosa menunjuk Khalid Zabidi sebagai Ketua Panitia dan Muh Nasir yang saat ini Menjadi Ketua JMSI Sultra ditunjuk sebagai Wakil Ketua Panitia.
Sejumlah agenda dan rangkaian tahun ke–2 JMSI, telah dilakukan persiapan, termasuk tempat pelaksanaan dan peserta yang yang akan hadir terus dimatangkan oleh Panitia Pelaksana.
“Ini merupakan momentum bagi kita semua yang tergabung di JMSI Sultra, dengan ditunjuknya Kota Kendari sebagai tuan rumah pelaksanaan HUT JMSI ke–2 tahun 2022 oleh Ketua Umum JMSI Pusat Teguh Santosa bersama Sekretaris Jenderal Mahmud Marhaba. Untuk itu segala sesuatunya akan dilaksanakan dengan sukses, ” ujar Wakil Ketua Panitia HUT JMSI Muh Nasir di sela-sela rapat persiapan di salah satu kedai di Kota Kendari.
Menurut Ketua JMSI Sultra ini, HUT JMSI ke 2 di Kota Kendari akan dihadiri oleh Ketua Umum JMSI Pusat Teguh Santosa beserta jajaran pengurus JMSI Pusat, seluruh Ketua, Sekretaris dan Bendahara serta peninjau dari seluruh Indonesia, atau dari 31 Provinsi yang telah terbentuk kepengurusan JMSI.
“Ini merupakan kepercayaan dengan ditunjuknya Kota Kendari dan JMSI Sultra selaku tuan rumah. Karena itu segala kesiapan dan kemampuan untuk dikerahkan demi sukses HUT JMSI,” katanya.
Ditambahkan, dalam moment HUT JMSI, sejumlah kegiatan akan dilaksanakan, seperti Rapat Pimpinan Nasional, Seminar Nasional dengan menghadirkan sejumlah pemateri dan keynote speaker di antaranya Ketua KPK, Menteri ESDM, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Ketua Umum HIPMI Pusat.
Ditunjuknya Kendari sebagai tempat pelaksanaan HUT JMSI ke-2, sebab JMSI lahir sehari sebelum HPN di Banjarmasin Kalsel tahun 2020.
“Dimana diselenggarakan HPN, disitulah JMSI melaksanakan hari jadinya,” ungkap Sekjen JMSI, Mahmud Marhaba.
Ketua Panitia HUT JMSI, Khalid Zabidi, mengatakan, agenda HUT JMSIdi Kendari dilaksanakan pada tanggal 7-8 Februari 2022.
Tempat pelaksanaan HUT JMSI, rencananya dilansungkan di Hotel Azisah Kendari. ***
Pertemuan G-20, Wagub Nyatakan NTB Siap Jadi Tuan Rumah
Wagub mengatakan kondisi Covid-19 di NTB aman dan terkendali, karena iu siap jadi tuan rumah pertemuan G-20 tahn 2022
MATARAM.lombokjournal.com ~ Povinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan kesiapannya menjadi tuan rumah pertemuan G-20 Tahun 2022.
Pernyataan itu disampaikan Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah ketika menerima Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI, di Ruang Rapat Angkasapura 1 Bandara BIZAM Lombok Tengah, Kamis (27/01/22).
Wagub Hj Sitti Rohmi
Wagub NTB juga menyampaikan mengenai kondisi Covid-19 di Provinsi NTB.
“NTB saat ini masih pada PPKM level 1. Saya dapat sampaikan untuk Covid-19 di NTB saat ini aman dan terkendali,” ungkap Wagub yang akrab disapa Ummi Rohmi.
Meskipun NTB dalam kondisi terkendali, namun kewaspadaan harus terus ditingkatkan.
Penguatan dalam pelaksanaan Prokes 5M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi) dan 3 T (Testing, Tracing, Treatment) harus dimaksimalkan.
Begitu juga percepatan vaksinasi minimal menuju capaian 70 persen pada dosis 2 untuk kesiapan pertemuan G-20.
“Untuk vaksin pada dosis 2 saat ini kami masih sampai pada 60 persen. Saat ini kami terus menggenjot pelaksanaan vaksinasi dosis kedua hingga 70 persen “ungkapnya.
Ummi Rohmi menjelaskan telah merancang upaya-upaya persiapan NTB menjadi tuan rumah pertemuan G-20.
Salah satunya adalah menerapkan sistem travel bubble bagi delegasi-delegasi yang akan datang. Penerapan sistem bubble ini sebelumnya akan dilaksanakan pada pelaksanaan MotoGP di Bulan Maret nanti.
“Jika semua prosedur kedatangan, baik itu wistawan atau delegasi sudah dilaksanakan dengan baik dan ditambahnya penerapan sistem bubble, maka potensi penyebaran Covid-19 bisa ditekan,” terang Wagub.
Seperti diketahui, dunia pariwisata menjadi sektor yang paling terdampak saat pandemi.
