Perbedaan politik agar disikapi wajar, ini pesan Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa’adi, dan jangan memicu perpecahan.

MAKASSAR.LombokJournal.com – Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa’adi mengajak elit bangsa belajar menjadi negarawan, sebelum mendapat kepercayaan rakyat untuk mengurus negara melalui berbagai jabatan politik.

“Kontestasi politik tidak boleh menggerus persatuan bangsa dan mengikis persaudaraan antar anak bangsa,” terang Wamenag.

BACA JUGA: Wagub NTB Jelaskan Upaya untuk Capai Desa Gemilang

Ia menyampaikannya saat memberikan sambutan pada Seminar Literasi Digital Sektor Pendidikan di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (11/05/23).

Pesan itu disampaikan Wamenag baik untuk elit di pusat maupun di daerah. Perbedaan politik agar disikapi secara wajar dan tidak memicu perpecahan.

Terkait seminar literasi digital, Wamenag menilai tepat relevan dengan isu Moderasi Beragama. 

Pendekatan moderasi beragama dapat mendekatkan hubungan antarelemen umat dan bangsa yang rentan mengalami gesekan. 

BACA JUGA: Destinasi Wisata Taman Surga Rinjani di Lombok Timur

Pembedaan “kami” dan “mereka” dalam kategori sosial acapkali menciptakan jarak atau memperhadapkan satu kelompok dengan kelompok lain, satu golongan dengan golongan lain, bahkan tidak jarang menyuburkan rasa kebencian.

“Moderasi beragama adalah sikap jalan tengah, washatiyyah, tidak berada dalam kutub ekstrem dan tidak berlebih-lebihan dalam segala hal. Segala yang berlebih-lebihan seringkali membawa akibat kurang baik, termasuk dalam memuji atau mengkritik melalui media sosial,” jelasnya.

Sikap, cara pandang dan praktik moderasi, kata Wamenag, menjadi hal yang relevan dijadikan sebagai perspektif dalam melihat persoalan bangsa dan menyikapi perbedaan di antara sesama anak bangsa. 

Menurutnya, seseorang atau sekelompok orang akan dipandang moderat apabila mampu mengelola perbedaan menjadi energi untuk kemajuan. 

Siapa pun yang berbeda pendapat mengenai sesuatu masalah tidak seyogyanya dipandang sebagai musuh, tetapi saudara kita, kawan dalam berpikir. 

“Meski saya tidak sependapat dengan anda, tetapi hak anda untuk menyampaikan pendapat saya hormati dan saya bela sampai kapan pun,” ungkapnya memberi gambaran sikap moderat menyikapi perbedaan.

Dituturkan, salah seorang tokoh muslim Indonesia almarhum K.H.A. Hasyim Muzadi mengatakan, jangan dibikin berbeda sesuatu yang sama. jangan dibikin sama sesuatu yang berbeda. 

BACA JUGA: Orang Sasak Dibilang Punya ‘Semangat Jurakan’

“Kita harus bisa melihat lebih terang dan jernih persamaan dibanding perbedaan yang pasti ada. Dalam keadaan apapun, sikap objektif dan adil serta menghargai konsensus dan kesepakatan haruslah ditegakkan sebagai ciri kemoderatan,” sebutnya.

“Para foundhing father Republik Indonesia mendirikan negara-bangsa pada tahun 1945 bukan dengan menghilangkan segala kebhinekaan, tetapi menjadikannya sebagai modal untuk membangun persatuan dan merajutnya menjadi tunggal ika. Hal itu diabadikan menjadi semboyan pada lambang negara burung Garuda Pancasila,” sambungnya.

Sebuah kemunduran dalam budaya bangsa, lanjut Wamenag, ketika ada sebagian orang menjauhi sebagian yang lain karena tidak sepaham, berbeda mazhab, berbeda paham keagamaan, atau berbeda kubu politik. 

Orang atau kelompok yang berbeda enggan berdialog dan bertukar pikiran dengan yang lain karena secara apriori mengedepankan sikap defensif dan ofensif, bukan sikap dialogis.

“Penanaman wawasan Moderasi Beragama di dunia pendidikan dan media sosial diharapkan dapat menetralisir sikap ekstrim dalam berbagai hal,” tandasnya.

BACA JUGA: Posyandu Keluarga Turunkan Angka Stunting dan AKIB di NTB 

Hadir, Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ketua Satgas Nasional JSDI (Jaringan Sekolah Digital Indonesia), Kepala Dinas Pendididikan Provinsi Sulawesi Selatan, Ketua Umum APTIKIS (Asosiasi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta), Dekan FISIP Universitas Muhammadiyah Makassar (UMM), serta para Dosen, Mahasiswa dan Tenaga Kependidikan UMM. ***

Dalam sidang isbat yang berlangsung di Kantor Kemenag, Jakarta, secara bulat disepakati  penetapan 1 Syawal 1444H jatuh hari Sabtu 22 April 2023

JAKARTA.LombokJournal.com ~ Sidang isbat yang dipimpin Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, di Kantor Kementerian Agama, Jalan MH Thamrin No. 6, Jakarta, Kamis (20/04/23), Pemerintah menetapkan 1 Syawal 1444H/2023M jatuh pada hari Sabtu, 22 April 2023. 

Hal itu disampaikan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam konferensi pers yang digelar usai sidang isbat 1 Syawal 1444H.

BACA JUGA: Armada Baru Tangki Air Bersih untuk Lotim dan Loteng

“Sidang isbat secara bulat menetapkan 1 Syawal 1444 H jatuh pada hari Sabtu, 22 April 2023,” ujar Menag, Yaqut Cholil Qoumas

Keputusan sidang isbat tersebut, menurut Menag, didasari oleh dua hal. 

Pertama, paparan Tim Hisab Rukyat Kemenag yang menyatakan tinggi hilal di seluruh Indonesia di berada di atas ufuk dengan ketinggian antara 0 derajat 45 menit sampai 2 derajat 21,6 menit.

“Dengan sudut elongasi antara 1 derajat 28,2 menit sampai dengan 3 derajat 5,4 menit,” kata Menag.

Artinya, secara hisab posisi hilal di Indonesia saat sidang isbat awal Syawal 1444 H, belum memenuhi kriteria baru yang ditetapkan MABIMS (Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura). 

Diketahui, pada 2016 Menteri Agama anggota MABIMS menyepakati kriteria baru yaitu tinggi hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat.

Dengan posisi demikian, lanjut Menag, maka secara astronomis atau hisab, hilal tidak dimungkinkan untuk dilihat. 

BACA JUGA: Politisi PDIP, H Senirah Berbagi untuk Warga Praya Timur

Hal ini selanjutnya terkonfirmasi oleh pernyataan para perukyah hilal yang diturunkan Kemenag di seluruh provinsi di Indonesia .

Pada tahun ini, rukyah dilaksanakan Kemenag di 123 titik di Indonesia. 

“Kita mendengar laporan dari sejumlah perukyah hilal yang bekerja di bawah sumpah, mulai dari Aceh hingga Papua. Di 123 titik tersebut, tidak ada satu pun perukyah dapat melihat hilal,” ujar Menag.

Dalam sidang itu, Menag didampingi Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi, Ketua Komisi VIII DPR Ashabul Kahfi, Ketua MUI KH Abdullah Jaidi, dan Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin.

Karena dua alasan tersebut, Sidang Isbat menyepakati untuk mengistikmalkan (menyempurnakan) bulan Ramadan menjadi 30 hari. 

Dengan demikian, 1 Syawal 1444 H jatuh pada hari Sabtu, 22 April 2023.

“Jadi, Jumat besok umat Islam di Indonesia masih akan menjalani ibadah puasa Ramadan, selanjutnya malam Sabtu akan takbiran menyambut Idulfitri,” jelas Menag.

Menanggapi adanya perbedaan penetapan awal Syawal di masyarakat, Menag mengimbau agar seluruh umat Islam dapat menjaga ukhuwah Islamiyah. 

“Saya mengimbau seluruh umat Islam untuk tetap menjaga toleransi, saling menghargai, dan ukhuwah Islamiyah menanggapi adanya perbedaan penetapan 1 Syawal. Saling menghormati perbedaan keyakinan itu indah,” tandas Menag Yaqut.

“Mari menebarkan kedamaian dalam Idulfitri,” sambungnya.

BACA JUGA: Isbat 1 Syawal 1444H Digelar 29 Ramadhan atau 20 April 2023

Sidang Isbat 1 Syawal 1444 H ini digelar secara luring dan dihadiri perwakilan ormas Islam, perwakilan Duta Besar negara sahabat, Tim Hisab Rukyat Kemenag, serta para pejabat Eselon I dan II Kementerian Agama. ***

Bang Zul sapaan akrabnya Gubernur NTB mendorong Ombudsman NTB lebih proaktif melakukan sosialisasi

MATARAM.LombokJournal.com ~ Gubernur NTB Zulkieflimansyah menerima kunjungan anggota Ombudsman Republik Indonesia, Jemsly Hutabarat di Pendopo Gubernur NTB, Selasa (11/04/23).

BACA JUGA: NTB Harus Konsisten Tingkatkan Kualitas Posyandu Keluarga

Kunjungan anggota Ombudsman ini untuk memperkuat koordinasi dalam menjalankan fungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Sesuai mandat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Bang Zul sapaan akrabnya Gubernur NTB mendorong Ombudsman NTB harus lebih proaktif menyapa masyarakat dan melakukan sosialisasi. 

Sebab, masih banyak masyarakat yang belum paham bagaimana fungsi Ombudsman dalam meningkatkan pelayanan publik.

BACA JUGA: Saat Inflasi Masyarakat Harus Tetap Semangat dan Tak Menyerah

“Padahal kalau ada keluhan, ketidakadilan, persoalan hukum dan masalah lain. Masyarakat bisa melapor ke ombudsman,” ungkapnya bang Zul.

Anggota Ombudsman RI, Jemsly Hutabarat mengatakan, Ombudsman RI akan terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi NTB dalam memperkuat sosialisasi terkait tugas dan fungsi ombudsman.

BACA JUGA: Wagub NTB Terima Tim Visitasi Tinarbuka KI Pusat

“Masalah-masalah yang dilaporkan oleh masyarakat. Ombudsman akan tetap merespon dengan cepat dan menyelesaikannya sesuai prosedur yang berlaku. Karena itu tugas utama kami,” tegasnya. ***

Keputusan Presiden (Keppres) yang mengatur Biaya Haji 1444 H sudah ditandatangani Presiden pada 6 April 2023

JAKARTA.LombokJournal.com ~ Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) per embarkasi, sudah diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres). 

Keppres yang sudah terbit ini mengatur tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi yang Bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji dan Nilai Manfaat. 

BACA JUGA: Idul Fitri 14444 H, Bansos untuk 21 Juta Keluarga Tak Mampu

Keppres Nomor 7 tahun 2023 ini ditandatangani Presiden pada 6 April 2023.

Ketentuan biaya ini berlaku bagi jemaah haji, Petugas Haji Daerah (PHD), dan Pembimbing Kelompok Bimbingan lbadah Haji dan Umrah (KBIHU).

Berikut Besaran Bipih Jemaah Haji:
a. Embarkasi Aceh sebesar Rp 44.364.357,26
b. Embarkasi Medan sebesar Rp 45.2O1.652,26
c. Embarkasi Batam sebesar Rp 47.429.308,26
d. Embarkasi Padang sebesar Rp 46.044.85O,26
e. Embarkasi Palembang sebesar Rp 48.005.008,26
f. Embarkasi Jakarta (Pondok Gede) sebesar Rp 51.338.008,26
g. Embarkasi Jakarta (Bekasi) sebesar Rp 51.338.008,26
h. Embarkasi Solo sebesar Rp 49.893.98I,26
i. Embarkasi Surabaya sebesar Rp 55.928.458,26
j. Embarkasi Balikpapan sebesar Rp 50.792 .20I,26
k. Embarkasi Banjarmasin sebesar Rp 50.753.057,26
1. Embarkasi Makassar sebesar Rp 52.182.703,26
m.Embarkasi Lombok sebesar Rp 51.268.349,26
n. Embarkasi Kertajati sebesar Rp 52.837.858,26

Besaran Bipih jemaah haji ini dipergunakan untuk biaya: penerbangan haji, biaya hidup (living cost), serta sebagian biaya layanan Arafah, Mudzalifah, dan Mina.

BACA JUGA: Pemprov NTB Dukung Sumbawa Lahirkan Qori-Qoriah Berkualitas

Berikut besaran Bipih PHD dan Pembimbing KBIHU:

1. Embarkasi Aceh sebesar Rp 84.602.294,26
2. Embarkasi Medan sebesar Rp 85.439.589,26
3. Embarkasi Batam sebesar Rp 87.667.245,26
4. Embarkasi Padang sebesar Rp 86.282.787,26
5. Embarkasi Palembang sebesar Rp 88.242.945,26
6. Embarkasi Jakarta sebesar Rp 91.575.945,26 (Pondok Gede)
7. Embarkasi Jakarta sebesar Rp 91.575.945,26 (Bekasi)
8. Embarkasi Solo sebesar Rp 90.131.918,26
9. Embarkasi Surabaya sebesar Rp 96.166.395,26
10. Embarkasi Balikpapan sebesar Rp 91.030.138,26
11. Embarkasi Banjarmasin sebesar Rp 90.990 .994,26
12. Embarkasi Makassar sebesar Rp 92.420.640,26
13. Embarkasi Lombok sebesar Rp 91.506.286,26
14. Embarkasi Kertajati sebesar Rp 93.075.795,26

BACA JUGA: Bang Zul Ajak Warga Dompu Jangan Rusak Hutan

Bipih PHD dan KBIHU ini dipergunakan untuk biaya penerbangan; akomodasi; konsumsi; transportasi; pelayanan di Arafah, Mudzalifah, dan Mina; pelindungan; pelayanan di embarkasi atau debarkasi; pelayanan keimigrasian; premi asuransi dan pelindungan lainnya; dokumen perjalanan; biaya hidup (living cost); pembinaan jemaah haji di tanah air dan Arab Saudi; pelayanan umum di dalam negeri dan Arab Saudi; dan pengelolaan BPIH

Keppres juga mengatur tentang Besaran BPIH Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi yang bersumber dari Nilai Manfaat yang digunakan untuk membayar selisih BPIH dengan besaran Bipih sebesar Rp8.090.360.327.2I3,67. 

Sementara Besaran BPIH Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi yang bersumber dari Nilai Manfaat untuk Jemaah Haji reguler lunas tunda sebesar Rp845.708.000.000,00.

BACA JUGA: Gubernur NTB Bahas MXGP 2023 Bersama Wamen BUMN

Diatur juga bahwa dalam hal terjadi perubahan besaran BPIH yang bersumber dari Nilai Manfaat untuk Jemaah Haji reguler lunas tunda, itu ditetapkan oleh Menteri Agama.***

Pemerintah gelar rapat kordinasi lintas sektor bahas mudik Idul Fitri 1444H di Mabes Polri

JAKARTA.LombokJournal.com ~ Bantuan Sosial (bansos) akan dibagikan kepada 21 juta keluarga yang tidak mampu, agar mereka dapat ikut merayakan hari raya Idulfitri.

Hal itu disampaikan Menteri PMK Muhadjir Effendi dalam keterangan pers, usai Pemerintah menggelar rapat koordinasi (Rakor) lintas sektoral terkait kesiapan menghadapi Idulfitri 1444H/2023 M dan antisipasinya, di Rupatama Markas Besar (Mabes) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Kamis (06/04/23).

BACA JUGA: Pemprov NTB Dukung Sumbawa Lahirkan Qori-Qoriah Berkualitas

Rakor itu dihadiri Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menteri PMK Muhadjir Effendi, Menteri PUPR Basuki Hadimoeljono, Menteri Agama diwakili Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan pimpinan serta Kepala Badan/Lembaga Negara lainnya.

Menurut Menteri PMK, rakor yang digelar tertutup di Polri ini, selain membahas persiapan mudik Idulfitri juga membicarakan penyediaan bantuan sosial (bansos). 

Dikatakan, selain bansos Pemerintah juga memberikan diskon tarif tol saat arus mudik Lebaran 2023 sebesar 20 persen. 

“Diskon tarif tol itu untuk di GT Tol Cikampek Utama dan GT Tol Kalihurip yang akan diberlakukan pada H-5 sampai H-6, tanggal 16 dan 17 April 2023 untuk mudik,” ujar Muhadjir seperti dikutip dari laman kemenag.go.id.

BACA JUGA: Perhatian untuk Santri Generasi Pertama Muallimat NW

Untuk arus balik lanjutnya diskon tarif tol juga akan diberikan H+4 dan H+5 lebaran atau 27 dan 28 April.

Para pemudik diminta waspada saat berkendara di kawasan tempat wisata. Pasalnya, kawasan tersebut rawan kecelakaan saat arus mudik dan balik.

Rakor lintas sektoral ini sengaja digelar lebih awal, untuk mengevaluasi dan peningkatan sinergisitas dalam rangka perbaikan pengamanan arus mudik 2023.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjelaskan, Presiden Joko Widodo minta agar pelaksanaan pengamanan arus mudik dan balik tahun ini, bisa lebih baik dari tahun lalu. 

BACA JUGA: Bang Zul Ajak Warga Dompu Jangan Rusak Hutan

“Kita harapkan, angka laka lantas bisa kita turunkan, masyarakat bisa melakukan mudik dengan aman dan lancar, baik yang melalui jalur tol, jalur arteri, maupun jalur penyeberangan yang ada di Merak-Bakauheni maupun Gilimanuk,” kata Kapolri. ***

Pemerintah telah menetapkan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama lebaran tahun ini selama tujuh hari,  yang awalnya pada 21-26 April berubah menjadi tanggal 19 – 25 April 2023 

JAKARTA.LombokJournal.com ~ Penetapan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama lebaran ini diputuskan dalam Rapat Tingkat Menteri (RTM).

Yakni Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, MenPANRB Abdullah Azwar Anas dan Menaker Ida Fauziah, yang dihadiri  Menko PMK Muhadjir Effendy.

 Rapat Tingkat Menteri itu terkait Evaluasi Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang Hari Libur Nasional & Cuti Bersama 2023, berlangsung di Ruang Rapat Menko PMK Lt.8, Jakarta Pusat, Rabu (29/03/23).

BACA JUGA: Provinsi NTB Siap-siap Hadapi Musim Kemarau

SKB tiga menteri itu ditandatangani oleh MenPANRB, Menaker dan Menag, dan disaksikan  disaksikan Menko PMK Muhadjir Effendy. 

“Rapat terkait Evaluasi SKB 3 Menteri Tentang Hari Libur Nasional & Cuti Bersama 2023 ini merupakan tindak lanjut dari arahan Bapak Presiden Joko Widodo dalam rapat internal yang meminta libur dan cuti bersama yang awalnya pada 21-26 April diubah menjadi tanggal 19 – 25 April 2023, ” ujar Muhadjir Effendy dalam konferensi pers yang dilansir dari laman Kemenag.go.id, hari Rabu (29/03).  

Menurutnya, pertimbangan mengeser cuti bersama ini untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengambil cuti lebih awal.

Sehingga dapat menghindari terjadinya penumpukan massal pada puncak mudik 2023 yang diperkirakan bersamaan dengan perayaan Idulfitri 1444H. 

Ia menambahkan, berdasarkan hasil survey Kemenhub yang dilakukan secara periodik tiap tahun menjelang Idulfitri, tahun ini yang akan mudik sebanyak 123 juta orang.

Jumlah itu naik dari tahun sebelumnya yang hanya 85 juta. 

Muhajir berharap, seluruh pemangku kepentingan melakukan Asesmen secara berkala, mengantisipasi secara berkala mobilitas masyarakat saat mudik Idulfitri tahun 2023.

BACA JUGA: Pesan Ramadhan: Tak Ada yang Abadi, Semua Pasti Berlalu

“Sehingga pelaksanaan operasional pengendalian arus mudik bisa berjalan dengan baik, ” tandas Muhadjir. ***

Kuatnya peran perempuan pelaku UMKM dalam perekonomian nasional dan besarnya jumlah unit usaha yang dijalankan, ternyata masih menghadapi banyak tantangan

LombokJournal.com ~ Perempuan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masih memiliki berbagai tantangan

Salah satu tantangan UMKM milik perempuan adalah dalam hal melakukan penetrasi dan eksis di pasar berbasis digital, yang saat ini mengalami trend yang meningkat.

BACA JUGA: Event WSBK Beri Keberkahan untuk UMKM NTB

Untuk penguatan UMKM perempuan di pasar berbasis digital, KemenPPPA bekerjasama dengan UN Women dan Gojek menggelar latihan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Kewirausahaan di Era Digital di Semarang, Selasa (21/03/23).. 

Pelatihan diikuti 50 perempuan UMKM yang siap naik kelas di wilayah Kota Semarang dan sekitarnya. 

Pelatihan selama dua hari penuh ini bertujuan: 

(1) penguatan skil perempuan dalam meningkatkan profit UMKM yang dijalaninya

(2) maksimalisasi penggunaan perangkat dan dunia digital dalam memajukan UMKM milik perempuan, dan

(3) memajukan pola pikir perempuan pemilik UMKM untuk tidak terjebak dalam konstruksi sosial yang membatasi potensi berkembang perempuan di bidang ekonomi.

Saat membuka pelatihan, Deputi Bidang Kesetaraan Gender, Lenny N. Rosalin mengatakan, perempuan pelaku UMKM memiliki potensi yang tidak terhingga dalam perekonomian nasional.

BACA JUGA: Jemaah Haji Khusus Bisa Mulai Melunasi Bipih

Data statistik menunjukan, UMKM Indoensia yang didominasi oleh perempuan menyumbang 61 persen dari total PDB nasional, menyerap 97 persen  total tenaga kerja dan 60 petrsen dari total investasi, terang Lenny.

Menurutnya, Kota Semarang secara IPG dan IDG berada di atas rata-rata nasional dan rata-rata Jawa Tengah. Kalau kita melihat variable IPG dan IDG itu sendiri, ada komponen ekonomi yang seringkali menjadi momok di banyak daerah. 

“Saya menantang UMKM milik perempuan di Kota Semarang untuk tidak hanya menjadi pionir penyumbang naiknya IPG dan IDG lokal, Juga menjadi contoh bagi perempuan perempuan pemilik UMKM di wilayah yang lain” Lanjut Lenny.

Vice President of Public Policy and Government Affairs Gojek, Tricia Istiara Iskandar, menyampaikan dukungan Gojek dalam pemajuan UMKM milik perempuan di Indonesia. 

Menurutnya, Gojek memiliki komitmen kuat dalam pemajuan bisnis UMKM milik perempuan. Komitmen tersebut terlah diterjemahkan ke dalam berbagai aksi nyata pelatihan peningkatan kapasitas UMKM perempuan dan intervensi kebijakan bisnis di Gojek.

“Apa yang kita lakukan hari ini merupakan kolaborasi aksi tripartitit KemenPPPA, UN Women dan Gojek dalam mendorong UMKM milik perempuan masuk, eksis dan secara aktif menggunakan perangkat dan pasar berbasis digital dalam memajukan usahanya”. Tambah Tricia.

BACA JUGA: Wapres RI: Permintaan Produk Halal Berkembang Pesat

Sementara itu National Program Officer UN Women, Pertiwi T. Boediono mengatakan, sebagai Badan PBB yang fokus pada penguatan kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan, UN Women bekerja secara aktif mendorong upaya-upaaya pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh seluruh stakeholders yang ada.

“Bagi kami, UMKM perempuan dan berdayanya perempuan di bidang ekonomi merupakan pintu masuk bagi keberdayaan perempuan di sektor-sektor yang lain. UMKM perempuan harus didorong agar semakin kuat dari sisi manajemen dan bisnisnya serta dari sisi sumbangsihnya dalam penyelesaian masalah-masalah perempuang yang ada,” jelas Pertiwi.

Pelatihan yang dilaksanakan di Aula Parahita Ekapraya Kantor DP3AP2KB Propinsi Jawa Tengah ini mengusung berbagai materi kewirausahaan yang berperspektif gender. 

Termasuk gender dan nilai pengembangan usaha responsif gender, kepemimpinan perempuan dalam aktivitas kewirausahaan, penguatan karakter inter dan intra personal perempuan dalam kewirausahaan, analisis bisnis dengan SMART dan SWOT.

Termasuk pengelolaan keuangan, perizinan usaha, survey pasar, bisnis model canvas responsif gender, survey pasar digital, izin usaha dan penetrasi platform digital dan digital on borading.

Najmi Rizki K, salah satu peserta pelatihan yang juga pemilik UMKM dengan merk Cake Up mengatakan, pelatihan ini sangat berguna dan memantapkan dirinya untuk masuk pasar berbasis digital. 

Najmi juga mentakan, keterampilan praktis yang diajarkan dalam pelatihan menguatkan semangatnya untuk memajukan usahanya demi kesejahteraan keluarga dan masa depan yang cerah anak-anaknya.

Kepala Dinas P3AP2KB Propinsi Jawa Tengah, Retno Sudewi  dalam penutupannya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada KemenPPPA, UN Women dan Gojek, yang telah menjadikan semarang sebagai lokasi awal pelatihan ini. 

BACA JUGA: Ikhtiar Wujudkan NTB Kiblat Fashion Muslim Indonesia

“Tentunya Dinas PPPA Propinsi dan Dinas PPPA Kota akan melakukan pendampingan lebih lanjut untuk memastikan pelaku UMKM ini benar benar memiliki posisi yang kuat di pasar berbasis digital. Untuk itu diperlukan kerjasama yang semakin erat ke depan dari para stakeholders termasuk KemenPPPA, UN Women dan Gojek,” tutup  Dewi.***

Jemaah haji khusus daftar tunggu tahun berjalan, jemaah haji lunas tunda, dan jemaah haji lansia, berhak melakukan pelunasan BIPIH yang dibuka mulai 21 Maret 2023

LombokJournal.com ~ Kuota jemaah haji khusus tahun ini sebesar 17.680 orang, dan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BIPIH) untuk jemaah haji khusus dimulai hari  Selasa (21/3/2023).

Hal itu diungkapkan Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kementerian Agama, Nur Arifin.

BACA JUGA: Pelajar Gelar Putih Abu Berdzikir Jelan Bulan Ramadhan

“Pelunasan biaya haji khusus tahap I sudah bisa dilakukan mulai 21 sampai 27 Maret 2023,” kata Nur Arifin di Jakarta. 

Dikatakan, pelunasan ini prosesnya  berpedoman Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Nomor 130 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Konfirmasi dan Pembayaran Setoran Lunas Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus, serta Pengurusan Dokumen Haji Khusus Tahun 1444 H/2023 M.

Tentang siapa yang berhak melunasi Bipih sudah diatur, yakni terdiri atas jemaah haji khusus daftar tunggu tahun berjalan, jemaah haji lunas tunda, dan jemaah haji lansia. 

Daftar nama jemaah haji khusus yang berhak melunasi, dapat dilihat melalui website https://haji.kemenag.go.id/.

Lebih lanjut Nur Arifin menjelaskan, pada masa pelunasan pengajuan perpindahan jemaah haji antar Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) tidak akan diproses. 

Kecuali, jemaah haji berhak melunasi Bipih Khusus yang terdaftar di PIHK yang sedang dalam proses penyelesaian masalah, sedang mendapatkan sanksi pembekuan atau pencabutan izin, sedang dalam proses hukum dan/atau pailit, dan pelimpahan jemaah haji. 

BACA JUGA: Wapres RI: NW Mampu Siapkan SDM Berdaya Saing

“Untuk itu, jemaah haji tersebut agar melapor ke Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus cq. Subdit Perizinan, Akreditasi, dan Bina PIHK atau ke Kanwil Kementerian Agama Provinsi domisili untuk dilakukan proses pindah PIHK,” jelas Nur Arifin.

Nur Arifin meminta PIHK segera menginformasikan kepada seluruh jemaah haji khusus yang masuk dalam daftar berhak konfirmasi dan berhak lunas. 

BACA JUGA: Wapres RI: Permintaan Produk Halal Berkembang Pesat

Berikut jadwal pelunasan Bipih bagi jemaah haji khusus:

1. Tahap 1: 21 – 27 Maret 2023; 
2. Tahap 2: 5 – 10 April 2023; 
3. Petugas PIHK: 2 – 5 Mei 2023; 
4. Penyampaian berkas persyaratan usulan penggabungan pendamping lansia, jemaah penyandang disabilitas dan pendamping serta verifikasi berkas persyaratan: 21 – 31 Maret 2023; 
5. Penggabungan PIHK (Konsorsium): 11 – 19 April 2023; 
6. Waktu pelaksanaan pelunasan pada setiap tahapannya, pukul 08.00 WIB s.d. 15.00 WIB pada BPS BIPIH Khusus tempat setor awal; 
7. Pengajuan Pengembalian Keuangan mulai 21 Maret 2023 melalui SISKOPATUH. ***

Fasilitas riset dan inovasi produk halal yang diresmikan Wapres RI, di kawasan Sains Kurnaen Sumadiharga Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Lombok Utara 

KLU.LombokJournal.com ~ Wakil Presiden RI, KH. Ma’ruf Amin bersama Gubernur NTB, Zulkieflimansyah meresmikan Fasilitas Riset dan Inovasi Produk Halal Berbasis Maritim Nasional.

Peresmian berlangsung di Kawasan Sains Kurnaen Sumadiharga Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Dusun Teluk Kodek, Desa Malaka, Kecamatan Pemenang,  Kabupaten Lombok Utara, Kamis (16/03/23).

Wapres Ma’ruf Amin mengatakan, permintaan produk halal mengalami perkembangan pesat. Label halal dapat memperkuat citra produk dan perusahaan. 

BACA JUGA: NTB Terima Penghargaan dari Kementerian LH dan Kehutanan

Saat ini terjadi peningkatan permintaan produk halal sebagai pola hidup masyarakat di tingkat Nasional dan global. 

Ini potensi besar yang dimiliki industri halal, menjadikannya salah satu mesin utama dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional dan masyarakat di pesisir.

Wapres berharap, peluang yang berharga ini harus dioptimalkan melalui sinergi dan kolaborasi semua pihak pemangku kepentingan. 

“Alhamdulillah kita memiliki saranan dan prasarana untuk menunjang tercapainya tujuan tersebut. Seperti pusat riset di bidang sains halal dan pusat study ekonomi syariah di NTB ini,” harap Wapres RI. 

Wapres juga berharap, memajukan industri halal nasional berbasis kekayaan sumber daya maritim atau hasil laut, menjadi langkah strategis pembangunan ekonomi nasional. 

“Perlu hilirisasi industri di sektor kelautan dan perikanan, dan memasifkan tren ekonomi baru. Saya harapkan akan menopang tercapainya tujuan tersebut, sebagai sebuah upaya strategis mengoptimalisasi potensi sumber daya maritim dan kelautan Indonesia demi wujudkan Indonesia Emas sekaligus Pusat Halal Dunia,” katanya. 

BACA JUGA: Aset di Gili Trawangan Tidak Diperjual Belikan

Dalam kesempatan sama, Gubernur NTB, Zulkieflimansyah berharap fasilitas Riset dan Inovasi Produk Halal berbasis maritim nasional yang dikembangkan BRIN, dapat berkolaborasi dengan Pemda Lombok Utara maupun Pemerintah Provinsi NTB.

“Sehingga fasilitas yang luar biasa canggih ini, bisa kita sinergikan bersama untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, untuk menjadi negara maju berbasis maritim,” harap Bang Zul sapaan akrabnya Gubernur NTB.

Untuk diketahui, Fasilitas Riset dan Inovasi Produk Halal berbasis maritim nasional merupakan pusat kegiatan Pusat Riset Bioindustri Laut dan Darat. 

BACA JUGA: Wapres Ma’ruf Amin Resmikan BLK Komunitas Secara Nasional

Kawasan tersebut dapat mendukung berbagai riset yang menghasilkan bahan baku produk halal. Salah satunya dari biota laut secara baik dan berkelanjutan. ***

Dalam Rakernas FORSESDASI 2023, Sekda NTB Lalu Gita Ariadi menekankan dukungan untuk 8 amanat Presiden sukseskan agenda politik nasional 2024

LombokJournal.com ~ Para Sekda Provinsi serta Kabupaten dan kota berkomitmen mendukung Kepala Daerah mensukseskan 8 amanat Presiden, menjaga momentum pembangunan, menciptakan iklim kondusif di daerah untuk suksesnya agenda-agenda politik nasional tahun 2024.

BACA JUGA: Rakernas FORSESDASI, Wujudkan Peran Strategis Sekda

“Para Sekda Provinsi, Kabupaten dan kota berkomitmen mendukung kepala daerah mensukseskan 8 amanat Presiden,” tutur Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, Lalu Gita Ariadi.

Sekda NTB yang akrab disapa Miq Gite mengatakan itu selaku Ketua Umum dan Dewan Pengurus Pusat (DPP) FORSESDASI saat menyampaikan sambutan acara Rapat Kerja Nasional tahun 2023 di Swiss Bell Inn Kemayoran Jakarta Pusat, Kamis (02/02/23).

Penyelenggaraan Rakernas FORSESDASI merupakan konsolidasi Sekda mendukung 8 amanat Presiden pada Rakornas Kepala Daerah yg dilaksanakan di Sentul, bulan Januari 2023 lalu.

Selain itu, Rakernas sekaligus ajang silaturahmi Sekda Provinsi dan Kordinator Wilayah Forsesdasi Kabupaten-Kota seluruh Indonesia.

Rumusan permasalahan dalam forum diskusi dalam sesi 2, Sekda NTB bertindak sebagai moderator dengan Narasumber Inspektur Jenderal Kemendagri Komjen Pol Drs. Tomsi Tohir Balaw, M.Si.

Dalam sesi ini dibahas terkait peran pengamanan sekretaris daerah terhadap aparat penegak hukum (APH) dan konsekuensi hukum lainnya. Termasuk kewenangan dan hak-hak jabatan sekretaris daerah, serta penguatan kelembagaan FORSESDASI dari forum menjadi asosiasi.

Sekda Provinsi maupun kabupaten dan kota sebagaimana amanat UU No. 5 Tahun 2014 ASN Pasal 21 (D) menyatakan,  ASN termasuk didalamnya Sekda yang merupakan bagian dari warga negara, diberikan perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan publik.

Kemudian kewenangan dan hak-hak jabatan Sekda berlandaskan perannya selaku stabilisator, eksekutor, komunikator, dinamisator, dan administrator.

BACA JUGA: Desa Gemilang Informasi Publik, Keterbukaan Informasi hingga Desa

Hadir pada Acara tersebut Sekjen Kemendagri, Sekda Provinsi se Indonesia, Sekda Kabupaten/Kota se Indonesia, Karo Hukum Sekjen Kemendagri, Karo Ortal Kemendagri dan sebagian hadir dalam virtual melalui Aplikasi Zoom Meeting. ***

a