Akhir Februari ini Kemendagri akan melantik 122 daerah yang tidak memiliki sengketa pemilu. Sisanya, Kemendagri akan menunggu putusan Mahkamah Konstitusi

lombokjournal.com —

JAKARTA:  Kementerian Dalam Negeri (Kemendari) akan melakukan Pelantikan Kepala Daerah terpilih hasil Pilkada tanggal 9 Desember 2020 lalu , akan dilakukan secara serentak pada tahun 2021 dalam tiga tahap.

Pada tahap pertama, secara serentak pada 26 Februari, serentak tahap 2 pada akhir April, dan serentak tahap 3 itu bulan Juli 2021.

Penjelasan itu disampaikan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik kepada wartawan di Lobby Gedung A Kemendagri, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (17/02/21).

Akmal menjelaskan alasan pembagian waktu pelantikan dalam 3 tahap ini, karena masa jabatan Kepala Daerah itu berakhir dalam waktu yang berbeda.

“Ada 207 yang habis masa jabatannya pada Februari, kemudian ada 13 yang habis masa jabatannya Maret, 17 daerah pada bulan April, ada 11 di bulan Mei dan ada 17 di bulan Juni, satu daerah di bulan Juli, di bulan September satu lagi, satu di Februari 2022,” jelas Akmal yang dikutip melalui situs www.kemendagri.go.id

“Kesenjangan masalah jabatan ini agak sedikit merepotkan kita untuk menentukan pelantikan serentak apakah dengan kondisi sekarang,” lanjutnya.

Akmal mengatakan pada akhir Februari ini Kemendagri akan melantik 122 daerah yang tidak memiliki sengketa pemilu. Sisanya, Kemendagri akan menunggu putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pilkada untuk dilantik dalam waktu yang sama.

“Nanti kita lantik di akhir Februari 26 Februari insyaallah rencana awal pada Feburari ini, kemudian setelahnya kita akan lantik lagi nanti yang akan dilantik pada bulan Februari ini adalah yang 122 yang tidak ada sengketa, ditambah dengan jumlah yang kita tidak tahu hari ini berapa jumlah yang ditolak sengektanya oleh MK, tapi diperkirakan jumlah kurang lebih ada 50, jadi dengan demikian ada 170-an yang akan kita lantik pada akhir Februari ini,” ungkap Akmal.

Setelah pelantikan pertama selesai, Kemendagri akan melaksanakan pelantikan kedua pada bulan April dan tahap tiga di bulan Juli.

“Untuk mereka yang sengketanya berlanjut di Mahkamah Konstitusi yang nanti akan diputuskan pada 24 Maret, ditambah dengan 13 daerah yang habis di bulan Maret, ditambah dengan 17 yang habis di bulan April akan dilantik di akhir April,” katanya.

“Kemudian untuk yang bulan Mei ada 11 daerah dan Juni ada 17 daerah itu akan dilantik di akhir Juni, ada pilihannya Juni atau Juli,” pungkasnya.

Akmal mengimbau kepada daerah untuk mempersiapkan proses pelantikan. Serta memperhatikan protokol kesehatan COVID-19.

“Sekali lagi kami menggimbau kepada Gubernur, KPUD, kemudian juga DPRD untuk segera mempercepat proses di masing-masing tahapan. Kita tau keserentakan ini ada amanah UU kita juga mau keserentakan sebagai langkah kita untuk memerangi COVID agar tidak terlalu banyak kegiatan-kegiatan di daerah,” jelas Akmal.

Rr

Lahan yang telah bersertifikasi dapat pula dikelola sebagai ekowisata, bioenergi maupun hasil hutan bukan kayu lainnya

MATARAM.lombokjournal.com –

Presiden Joko Widodo menyerahkan sertifikat tanah untuk 14.800 Ha hutan sosial untuk 10.270 Kepala Keluarga (KK) dan sertifikat redistribusi tanah seluas 127 Ha untuk 873 KK di NTB.

Legalitas surat tanah tersebut diberikan kepada masyarakat pengelola kawasan hutan dalam rangka pelestarian dan pemanfaatan hutan.

“Ini terkait dengan kemiskinan, ketimpangan ekonomi dan penyelesaian konflik agraria,” ujar Presiden Jokowi dalam kegiatan penyerahan Surat Keputusan (SK) Hutan Sosial, Hutan Adat dan SK Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) secara daring di Graha Bhakti Praja, Kamis (07/01/21).

Presiden Jokowi menambahkan, setelah penyerahan SK ini agar dirumuskan kegiatan ekonomi produktif dan ramah lingkungan yang tidak mengganggu fungsi utama hutan dan ekosistemnya.

Ia menyebutkan selain usaha agroindustri, lahan yang telah bersertifikasi dapat pula dikelola sebagai ekowisata, bioenergi maupun hasil hutan bukan kayu lainnya.

Pemerintah Provinsi diminta agar melakukan pendampingan termasuk mengupayakan permodalan bagi kelompok usaha perhutanan sosial sesuai komoditas dan unggulan masing masing daerah.

Selain itu mendorong kementerian melalui dana desa atau Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah dinaikkan anggarannya dan diturunkan suku bunganya.

Hal ini agar masyarakat dapat mandiri secara ekonomi sekaligus melestarikan hutan dengan hasil pengelolaannya.

Secara nasional, Pemerintah Pusat mengalokasikan 2.929 SK untuk 651 ribu KK ,dan 35 SK untuk 37.500 Ha hutan adat, serta 12,7 Ha hutan sosial untuk redistribusi lahan.

Alokasi itu dalam program Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dalam tiga pilar pelestarian yang efektif, yakni lahan, kesempatan berusaha dan sumber daya manusia dalam penciptaan lapangan kerja.

Tetap jaga kelestarian

Gubernur DR Zulkieflimansyah berpesan agar apa yang kini sudah ada dalam genggaman (SK) harus dimaksimalkan pemanfaatan lahannya namun tetap menjaga kelestarian hutan.

NTB sendiri dalam hal program sertifikasi lahan hutan sosial di empat kabupaten yakni Lombok Barat, Sumbawa, Bima dan Dompu, penerima sertifikat pengelolaan adalah mereka yang bermitra dengan pemerintah melalui KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) dengan hak dan kewajiban yang telah diatur dalam pengelolaannya.

Target Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB adalah mengalokasikan 400 ribu hektar hutan sosial dari 1,7 Ha hutan yang dimiliki NTB.

Redistribusi lahan melalui SK TORA adalah lahan yang pemanfaatannya tidak sesuai peruntukannya sebelum diterbitkannya SK dilakukan pelepasan lahan, untuk disertifikat sesuai peruntukannya.

Misalnya izin pembukaan lahan hutan untuk transmigrasi maupun pembangunan fasilitas pemerintah seperti sekolah dan puskesmas.

BACA JUGA; Gubernur: Hutan Bisa Dimafaatkan Tapi Tetap Dijaga Kelestariannya

“Dari target 400 ribu bersertifikat itu baru 48 ribu yang terdata. Realnya, lahan lahan itu sudah dikelola tapi yang legalitasnya ada baru 48 ribu,” jelas Kepala Dinas LHK NTB, Madani Mukarom.

Kendala ini menyebabkan sertifikasi lahan untuk pengelolaan hutan yang lebih produktif dan ramah lingkungan, tak bisa diselesaikan dalam waktu dua atau tiga tahun. Karena masyarakat yang saat ini mengelola kawasan hutan belum maksimal, hanya mengandalkan hasil hutan.

“Apalagi dari sisi pelestarian banyak juga masyarakat yang hanya mengambil. Dua konsep yang dipadukan ini yaitu melestarikan sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar belum dipahami mereka yang menolak sertifikasi lahan”, ujar Madani.

jm@DiskominfotikNTB

NTB Peroleh SK Perhutanan Sosial 14.800 Ha, juga redistribusi tanah sebesar 127 Ha untuk 873 KK

MATARAM.lombokjournal.com –

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah mengajak masyarakat yang baru saja mendapatkan SK Hutan Sosial (Hutsos) dari Presiden agar memanfaatkan hutan dengan bijak.

Gubernur menegaskan itu usai mendengar arahan Presiden RI, Joko Widodo, saat acara penyerahan Surat Keputusan (SK) Hutan Sosial (Hutsos), Hutan Adat dan Tanah Obyek Reforma Agraria (Tora) secara serentak se-Indonesia yang berlangsung secara virtual, Kamis (07/01/21).

“Jangan sampai hutan itu kita jaga seakan-akan tidak bisa diapa-apakan, hutan bisa digunakan, dimaksimalkan tapi tetap dijaga kelestariannya,” pesan Gubernur yang akrab disapa Bang Zul tersebut.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyerahkan sebanyak 2.929 SK Perhutanan Sosial dengan luas 3.442.000 Ha untuk 651.000 KK.

Presiden  Jokowi mengharapkan,  masyarakat penerima SK dapat memanfaatkan sebaik-baiknya.

Selain itu, sebanyak 35 SK Hutan Adat seluas 37.500 Ha dan 58 SK TORA seluas 72.000 Ha di juga turut diserahkan kepada 17 Provinsi.

“Sejak lima tahun terakhir, pemerintah memiliki perhatian yang khusus kepada yang namanya redistribusi aset,” ujar Presiden dalam sambutannya.

BACA JUGA;

Serahkan 14.800 Hutan Sosial, Presiden Minta Kegiatan Ekonomi Produktif yang Ramah Lingkungan

Redistribusi aset disebut Presiden sangat kuat pengaruhnya dengan permasalahan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi yang ada di Indonesia.

Hal ini juga menjadi jawaban di tengah maraknya sengketa agraria yang kerap terjadi belakangan ini.

“Oleh karena itu, pemerintah akan terus mendorong redistribusi aset ini, baik melalui kebijakan perhutanan sosial dan reforma agraria,” jelasnya.

Presiden menekankan, penyerahan SK akan terus mendapat pantauan dari pusat. Untuk itu, Ia meminta masyarakat penerima SK dapat mempergunakan hutan dengan sebaik-baiknya.

“Saya tidak ingin hanya sekedar membagi-bagikan SK, ini akan saya ikuti, akan saya cek terus untuk memastikan bahwa lahan ini memang betul-betul dipakai untuk kegiatan-kegiatan produktif,” lanjut Jokowi.

Ia juga turut memperingatkan agar jangan sampai ada pelanggaran hukum yang terjadi ke depan akibatn SK Hutsos tersebut. Dengan kehadiran SK ini pula, Ia berharap perhutanan sosial betul-betul memberikan dampak bagi kemajuan perekonomian, tanpa mengganggu ekosistem hutan itu sendiri.

“Jangan sampai sudah dapat SK ini, kemudian dipindahtangankan ke orang lain, hati-hati, saya ikuti, meskipun saya di Jakarta, saya bisa mengikuti ini,” tegasnya.

Provinsi NTB sendiri memperoleh SK Perhutanan Sosial yakni 14.800 Ha untuk 10.270 KK dan redistribusi tanah sebesar 127 Ha untuk 873 KK.

Rr/biroadpimntb

PANDEMI COVID-19 tidak menyurutkan langkah pengembangan pasar modal dan apresiasi yang dilakukan oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan dukungan seluruh stakeholders pasar modal, khususnya Anggota Bursa dan Perguruan Tinggi.

Hari Senin (14/12/20), BEI menyelenggarakan acara Pengembangan Pasar Modal Indonesia–Apresiasi untuk Negeri, yang merupakan rangkaian Peresmian Galeri Investasi BEI ke-500 dan Penghargaan Galeri Investasi (GI) BEI Terbaik 2020.

Acara ini dihadiri oleh Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hoesen, serta jajaran Manajemen Self-Regulatory Organization (SRO), yaitu BEI, PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Anggota Bursa, Pengelola GI BEI, dan Wartawan Pasar Modal.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Hoesen sangat mengapresiasi upaya Literasi dan Inklusi Pasar Modal Indonesia yang inklusif yang dilakukan oleh BEI dengan pendirian 30 Kantor Perwakilan (KP) BEI dan 500 GI BEI di seluruh Indonesia.

Dalam hal diperlukan, Hoesen menjelaskan OJK juga akan kembali mengeluarkan kebijakan stimulus untuk menjaga stabilitas Pasar Modal Indonesia dan dalam rangka mengurangi dampak Pandemi COVID-19.

“OJK akan terus bekerjasama dan berkoordinasi dengan seluruh stakeholders di Pasar Modal Indonesia, yaitu Pemerintah, Lembaga Jasa Keuangan, SRO dan Asosiasi, serta pelaku industri lainnya yang memiliki peran penting dalam pemenuhan prasyarat menuju Indonesia Maju,” ujar Hoesen, dalam sambutan pembukaan acara Pengembangan Pasar Modal Indonesia – Apresiasi untuk Negeri, di Jakarta, Senin (14/12).

Hoesen melanjutkan, kerja sama dan koordinasi tersebut antara lain, membangun dan menyediakan infrastruktur yang baik dan berkualitas, dalam hal ini channel distribusi informasi pasar modal yang solid antara 30 KP BEI dan 500 GI BEI.

Selanjutnya adalah membangun sumber daya manusia yang memiliki literasi finansial dan literasi pasar modal yang baik, terlatih, serta memiliki optimisme sekaligus keterlibatan langsung atas peningkatan perekonomian melalui pasar modal.

Selain itu, kata Hoesen, perlu untuk dilanjutkan pengembangan berkelanjutan dan inovasi yang visioner dengan memanfaatkan teknologi untuk pengembangan pasar modal yang selama ini telah sangat terdorong dengan adanya pandemi.

Pengembangan tersebut antara lain di berbagai fitur dan layanan ‘mesin perdagangan’ BEI, media interface investor yaitu aplikasi online trading milik Anggota Bursa, serta edukasi secara masif melalui media sosial, influencer, komunitas, dan kelas-kelas Sekolah Pasar Modal (SPM) yang dilaksanakan secara online.

“Terbukti bahwa stabilitas dan kekuatan Pasar Modal Indonesia hanya bisa terwujud jika investor domestik, terutama ritel, bangkit menjadi tuan rumah di negeri sendiri yang terefleksi dari berbagai data pencapaian tahun ini,” lanjut Hoesen.

Direktur Utama BEI Inarno Djajadi dalam sambutannya menyampaikan,  acara hari ini merupakan wujud penghargaan BEI atas peran seluruh stakeholders yang menjadi mitra sekaligus ujung tombak edukasi Pasar Modal Indonesia di masyarakat.

Peran tersebut telah menciptakan generasi yang lebih melek investasi, serta mendorong Pasar Modal Indonesia yang lebih berintegritas dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.

Berdasarkan data BEI dari Januari sampai dengan November 2020, lanjut Inarno, dari sisi edukasi kepada calon investor dan investor, terdapat 6.571 aktivitas edukasi yang telah dijalankan dengan jumlah peserta lebih dari satu juta orang dan 54.800 pembukaan rekening efek.

Dari total tersebut, 88 persen atau sekitar 5.000 aktivitas edukasi memanfaatkan sarana digital dengan jumlah peserta lebih dari 950.000 orang.

“Sebagai hasil kegiatan edukasi yang gencar tersebut, tahun 2020 ditandai dengan berbagai pencapaian signifikan pada peningkatan jumlah Single Investor Identification (SID), baik saham maupun SID pasar modal, peningkatan jumlah investor yang aktif bertransaksi, peningkatan aktifitas investor domestik ritel dari sisi frekuensi dan nilai transaksi, bahkan kepemilikan saham yang tahun ini sudah didominasi oleh investor domestik”, ujar Inarno.

Menurut Inarno, pencapaian ini tentunya tidak luput dari peran penting GI BEI yang pro-aktif dalam menyebarluaskan informasi pasar modal ke seluruh daerah di Indonesia. “Untuk itu, kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas kerja keras dari Galeri Investasi BEI di seluruh Indonesia,” kata Inarno.

2020 Sebagai Kebangkitan Investor Ritel Dalam Negeri di Pasar Modal Indonesia

Direktur Pengembangan BEI, Hasan Fawzi, dalam pemaparannya menyatakan “Tahun 2020 sebagai Tahun Kebangkitan Investor Ritel Dalam Negeri di Pasar Modal Indonesia.

Hal ini tidaklah berlebihan jika melihat di tengah pandemi, BEI bersama para stakeholders Pasar Modal Indonesia, mampu mencatatkan berbagai pencapaian dan 10 rekor positif dari sisi Pengembangan Pasar Modal di Tahun 2020, khususnya pada aspek investor ritel dalam negeri”.

Laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) memang sempat tertekan dari posisi 6.299,54 poin pada akhir 2019, yang bahkan sempat ke level 3,937.63 poin pada 24 Maret 2020. Walau demikian, secara perlahan IHSG kembali bangkit dan terus menguat hingga per penutupan perdagangan Jumat (11/12) berada di level 5.938,329 poin.

Kenaikan IHSG merupakan refleksi dari mulai pulihnya kepercayaan dan keyakinan investor terhadap Pasar Modal Indonesia maupun perekonomian Indonesia. Semua saluran distribusi edukasi Pasar Modal, baik KP BEI, GI BEI, komunitas, sampai Perusahaan Tercatat telah menghasilkan capaian yang menggembirakan.

“Di tahun 2020 ini, telah tercipta 10 rekor baru yang merupakan pencapaian tertinggi di sepanjang sejarah Pasar Modal Indonesia,” ujar Hasan.

Rekor pertama, yakni rekor penambahan investor atau SID baru Pasar Modal Indonesia (Saham, Obligasi, Reksa Dana, dan investor instrumen investasi pasar modal lainnya) di 2020 yang naik tertinggi sepanjang sejarah pasar modal dengan pertumbuhan 48,82 persen atau 1.212.930 SID menjadi 3.697.284 SID per 10 Desember 2020.

Dari sisi pertumbuhan SID baru saham yakni sebanyak 488.088 SID baru saham, jumlahnya naik 93,4 persen dari total pertumbuhan SID baru saham di tahun lalu sebesar 252.370 SID baru saham di 2019.

Saat ini jumlah investor saham per 10 Desember 2020 sebanyak 1.592.698 SID atau setara dengan 44,19 persen dari jumlah investor saham di Pasar Modal Indonesia.

Rekor kedua adalah momentum dominasi kepemilikan investor domestik, dengan jumlah kepemilikan investor domestik tertinggi sepanjang sejarah Pasar Modal Indonesia.

Dari Rp3.491 triliun jumlah kepemilikan saham yang tercatat di BEI, 50,44 persen merupakan milik investor ritel domestik, sedangkan 49,56 persen dimiliki investor asing.

Rekor ketiga adalah momentum dominasi investor ritel domestik atas rata-rata nilai transaksi harian bursa. Data rata-rata nilai transaksi harian secara tahunan (year to date) Januari hingga November 2020 yang berjumlah Rp8,42 triliun, sebanyak 45,9 persen diantaranya dikontribusikan oleh aktivitas transaksi yang dilakukan oleh investor ritel dan tertinggi sepanjang sejarah Pasar Modal Indonesia.

Rekor keempat adalah momentum dominasi investor ritel domestik atas frekuensi transaksi di BEI. Secara tahunan frekuensi rata-rata transaksi di 2020 meningkat 31,98 persen menjadi 619.000 kali transaksi dari 469.000 kali transaksi di 2019, capaian tertinggi sepanjang sejarah Pasar Modal Indonesia.

Dari sisi bulanan, rata-rata frekuensi transaksi per bulan tertinggi terjadi di bulan November 2020 dengan kenaikan 44 persen menjadi 984.000 kali transaksi dari 681.000 kali transaksi pada Oktober 2020, tertinggi sepanjang sejarah Pasar Modal.

Dari 20 besar frekuensi transaksi tertinggi di BEI seluruhnya terjadi di tahun 2020, capaian rekor lainnya yang tercipta sejak dimulainya era automasi sistem perdagangan saham BEI, Jakarta Automated Trading System (JATS) pada 22 Mei 1995.

Rekor kelima adalah aktifitas investor ritel domestik dari sisi harian dan bulanan, yang tertinggi sepanjang sejarah Pasar Modal. Rata-rata investor aktif per hari di 2020 meningkat 56 persen menjadi 85.079 dari 54.530 di tahun 2019, sedangkan dari rata-rata investor aktif per bulan di sepanjang 2020 meningkat 45 persen menjadi 270.975 SID dari 186.102 pada tahun 2019.

Rekor keenam yakni Pasar Modal Indonesia yang semakin inklusif sepanjang sejarah dengan persebaran jumlah investor di Pulau Jawa jika dibandingkan dengan Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Indonesia Timur semakin merata.

Dari total jumlah investor saham di BEI, 71 persen memang didominasi oleh investor di Pulau Jawa, namun persentase jumlah investor di 4 wilayah lain semakin merata seperti Sumatera 16 persen, Kalimantan 5 persen, Sulawesi 4 persen, dan Indonesia Timur 4 persen.

Rekor ketujuh adalah dari sisi demografi yang lebih baik. Investor berusia 18 hingga 25 tahun dan 25 hingga 30 tahun telah mengalami penambahan kumulatif tertinggi pada periode 2017 hingga 2020.

Khusus untuk di tahun ini, jumlah investor baru dengan usia 18 hingga 25 tahun naik 211.030 atau 43,23 persen dari total investor baru 2020 dan usia 26 hingga 30 tahun naik 96.396 atau 19,74 persen dari total investor baru 2020.

Rekor kedelapan adalah semakin ekspansifnya saluran distribusi informasi Pasar Modal Indonesia dengan kehadiran 30 Kantor Perwakilan BEI, 500 GI BEI, dan 442 komunitas investor. Selain itu, akun media sosial BEI serta Kantor Perwakilan BEI juga semakin aktif dengan semakin meningkatnya jumlah followers dan subscribers.

Saat ini terdapat 354.687 followers Instagram @indonesiastockexchange, 312.693 followers Twitter @idx_bei, 117.293 followers Facebook Page Indonesia Stock Exchange, 29.976 subscriber YouTube Channel Indonesia Stock Exchange, dan total 221.455 followers dari Instagram 30 KP BEI.

Khusus untuk followers Instagram 30 KP BEI, jumlahnya naik 189 persen dari tahun 2019 dengan total penambahan sebanyak 75.212 followers.

Rekor kesembilan adalah capaian jumlah dan partisipasi program-program pengembangan Pasar Modal Indonesia. Selama 2020 terdapat 7.946 kegiatan edukasi yang diikuti 1.234.108 peserta, tertinggi sepanjang sejarah Pasar Modal Indonesia, khususnya jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2019 yakni ada 6.964 kegiatan edukasi yang diikuti 292.073 peserta.

Beberapa program pengembangan investor di 2020 adalah Kompetisi 10 Days Challenge sebanyak 4 periode, Public Expose Live – Virtual, Capital Market Summit & Expo Virtual, Waktu Indonesia Berinvestasi (Instagram Live KP BEI), dan SPM untuk Negeri oleh 30 KP BEI yang diikuti 2.724 Peserta.

Rekor kesepuluh adalah kontribusi GI BEI terhadap pertumbuhan jumlah investor saham di Pasar Modal Indonesia. Sampai dengan bulan Oktober 2020, terdapat 210.312 SID investor saham yang tercipta dari seluruh GI BEI dengan nilai transaksi yang dari seluruh GI BEI adalah sebesar Rp2,2 triliun.

“Rekor-rekor yang telah berhasil diraih pada tahun 2020 tidak terlepas dari keterlibatan seluruh stakeholders Pasar Modal Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih atas seluruh bantuan, sinergi, kerja sama para stakeholders Pasar Modal Indonesia. Tanpa bantuan dan kerja sama dari semua pihak, mustahil rekor-rekor tersebut dapat diraih,” kata Hasan.

Pasar Modal di Nusa Tenggara Barat

Perkembangan pasar modal di NTB juga naik signifikan, Kantor Perwakilan BEI NTB yang berdiri 3 Tahun yang lalu tepatnya tanggal 7 Desember 2017.

Dimana ketika itu belum ada satupun perusahaan sekuritas di NTB, hingga saat ini telah ada 6 Perusahaan sekuritas di NTB yaitu Phintraco Sekuritas, Phillip Sekuritas Indonesia, Kresna Sekuritas, MNC Sekuritas, Sucor Sekuritas dan BRI Danareksa Sekuritas dan 1 perusahaan Asset Management yaitu Sinarmas Sekuritas.

Peningkatan jumlah perusahaan sekuritas juga berbanding lurus dengan peningkatan investor pasar modal di NTB (Saham, Obligasi, Reksadana), dari sebelumnya Desember 2017 sebanyak 2.042 SID saat ini per November 2020 sebanyak 10.132 SID yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di NTB.

Selain perusahaan sekuritas & asset management, pasar modal di NTB juga memiliki 7 Galeri Investasi dan segera penambahan menjadi 9 GI.

Terdapat 7 Komunitas Pasar Modal lokal termasuk di dalamnya Komunitas Lumbung Saham, Sasambo Investor Community & Investor Saham Pemula ujar Gusti Ngurah Sandiana (Kepala Kantor Perwakilan BEI NTB).

(*)

Indonesia telah melewati titik terendahnya menuju titik balik menjadi lebih baik

MATARAM.lombokjournal.com –

Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah menghadiri pertemuan tahunan Bank Indonesia (BI) Tahun 2020 secara virtual di Kantor Perwakilan Bank Indonesia NTB, Kamis (03/12/20).

Kegiatan pertemuan tahunan BI itu dihadiri Presiden RI Joko Widodo, sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, Ketua MPR RI, Ketua DPR RI, MA serta Duta Besar Negara Negara sahabat.

Presiden Jokowi dalam sambutannya mengatakan, Pemerintah Pusat maupun daerah selama sembilan bulan terakhir bekerja keras mengatasi dampak pandemi Covid-19, sambil menjaga keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi secara bersamaan.

Pemerintah terus membantu masyarakat yang sakit untuk sembuh, membantu masyarakat agar tetap produktif dan bertahan di tengah krisis.

“Kerja keras tersebut mulai menampakkan hasil. Sinyal positif sudah kita lihat. Alhamdulillah laporan yang saya terima hari ini lebih rendah dari rata-rata Dunia,” jelasnya.

Sinyal positif perekonomian juga semakin jelas. Hal tersebut dilihat dari triwulan kedua 2020, ekonomi di Indonesia terkontraksi -5,32 persen dan pada triwulan ketiga 2020 terkontraksi -3,49 persen. Artinya, Indonesia telah melewati titik terendahnya menuju titik balik untuk lebih baik.

“Pada momentum ini saya yakin akan bergerak lagi kearah positif di triwulan keempat dan seterusnya,” jelasnya.

Presiden menekankan, semua harus fokus bergerak ke depan, fokus pada upaya-upaya untuk keluar dari pandemi, mempersiapkan vaksin dan program vaksinasi dengan cermat agar kita bisa bangkit dan pulih dari pandemi.

Presiden berharap Bank Indonesia mengambil bagian yang lebih signifikan dalam reformasi fundamental yang sedang digulirkan pemerintah, dan berkontribusi lebih besar untuk ikut menggerakkan sektor riil.

Serta mendorong penciptaan lapangan pekerjaan baru dan membantu para pelaku usaha UMKM untuk kembali produktif.

“Dalam situasi krisis seperti ini, kita harus mampu bergerak cepat dan tepat. Kita harus berbagi beban dan berbagi tanggung jawab untuk urusan bangsa dan negara ini, agar negara kita mampu bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi baru di tingkat regional dan global,” kata Presiden.

Ekonomi akan pulih

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo menyampaikan prospek ekonomi tahun 2021 dan arah kebijakan Bank Indonesia.

Menurutnya, sembilan bulan terakhir adalah sebuah perjuangan besar dalam melewati krisis Covid-19. Sinergi dan stabilitas yang terjaga dan perekonomian yang mulai membaik adalah bukti sinergi membangun optimisme perlu diperkuat antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

“Sinergi itulah yang perlu kita perkuat dalam membangun optimisme pemulihan ekonomi lebih baik lagi ke depan menuju Indonesia Maju,” jelasnya.

Ia juga mengatakan Bank Indonesia mendukung penuh pemulihan ekonomi nasional melalui stimulus moneter dan makro krusial serta kebijakan digitalisasi ekonomi dan keuangan.

“Bank Indonesia senantiasa mengarahkan seluruh instrumen kebijakan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional,” tuturnya.

Sebagai penutup Ia mengatakan ,prospek ekonomi di tahun 2021 akan semakin membaik. Optimisme tersebut harus terus dibangun dan diperkuat dengan semangat bersinergi dengan pemerintah dan berbagai pihak.

“InsyaAllah ekonomi kita akan pulih, kembali tumbuh tinggi menuju Indonesia Maju yang semakin sejahtera,” tutupnya.

Setelah akhir acara, Gubernur NTB bersama Anggota Komisi XI DPR RI menyerahkan Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) kepada lima lembaga pendidikan dan menyaksikan penandatanganan kerjasama antara Bank Indonesia dengan Universitas Mataram, Universitas Islam Negeri Mataram dan Universitas Samawa.

Rr/HmsNTB

Masyarakat antar umat beragama di NTB telah damai dan tidak memerlukan MRS karena panutan Fron Pembela Islam itu mengancam keutuhan NKRI

MATARAM.lombokjournal.com —

Rencana kedatangan Muhammad Riziq Shihab (MRS) ke NTB ditolak sekitar 60-an aktivis Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Masyarakat (Ampera), dengan demo di Simpang Lima Lingkar Selatan (SLLS) Mataram, tadi pagi Rabu, (02/12/20) sekitar pukul 10.00 Wita.

Aksi usai hujan yang berlangsung sekitar satu jam dengan Proges Covid 19 ini mengelilingi tuga SLLS menarik perhatian para pengendara karena berada di tempat strategis.

Korlap aksi, Kusnadi Unying menyatakan, beberapa poin penolakan MRS dan revolusi ahlak. Menurutnya penolakan ini karena didasarkan selama ini masyarakat NTB hidup harmoni dan jangan sampai terpecah belah.

‘’Penyambutan MRS oleh para pendukungnya tidak menerapkan protokol kesehatan dan ini sangat bertentangan dengan usaha pemerintah dalam mencegah Covid 19,’’ katanya.

Para aktivis bergantian berorasi antara lain menyebutkan MRS mengusung konsep revolusi akhlak yang bertujuan menyebarkan kebencian di masyarakat dan memicu konflik disetiap kegiatan.

‘’Oleh sebab itu, kami menolak kedatangan Muhammad Rizieq Shihab alias MRS di bumi seribu masjid ini karena kita sudah hidup rukun dan aman,’’ ungkapnya.

Alasan lain dikemukakan menolak MRS bukan berarti benci habib dan ulama. ‘

’Namun kami sangat menolak jika ada pihak yang berusaha menghancurkan persatuan, kami tetap sangat mencintai habib dan ulama yang menyejukkan,’’ tandasnya.

Tujuan aksi damai ini menurut Korlap adalah menolak segala bentuk provokasi.  ‘

’Kita sudah hidup damai antar umat beragama dan tidak perlu diadu domba dan dipecah belah,’’ urainya.

Apalagi NTB memiliki ulama-ulama yang kompatibel dan tentu sangat menyejukkan dan meningkatkan persatuan masyarakat NTB. Oleh sebab itu, menolak dengan keras rencana kedatangan MRS ke NTB.

‘’Kami pemuda NTB menghadang kapanpun MRS datang ke NTB karena merupakan ulama yang tidak jelas dan hanya bisa memprovokasi masyarakat,’’ ujarnya.

Aksi yang dikawal oleh aparat Polresta Mataram ini terlihat santun dan lancar. Aktivis Ampera juga menyatakan di NTB telah hidup damai dan rukun sejak dahulu sehingga buat apa lagi MRS datang ke NTB jika hanya memecah belah masyarakat.

Masyarakat antar umat beragama di NTB telah damai dan tidak memerlukan MRS karena panutan Fron Pembela Islam itu mengancam keutuhan NKRI.

Demo in juga merupakan perjuangan kita hari ini untuk 5-10 tahun kedepan yaitu menjaga keutuhan bangsa dan negara dari pihak-pihak yang ingin memecah belah kita terutama menghina Pancasila. ‘’Kita berjuang agar anak cucu kita tetap bersatu sampai kapanpun,’’ tandasnya.

Aya (*)

Kepala Kementerian/Lembaga, dan  Kepala Daerah diajak melakukan reformasi anggaran agar bisa menggerakan ekonomi, baik nasional maupun di daerah dengan memaksimalkan APBN dan APBD dengan cermat, efektif dan efisien

MATARAM.lombokjournal.com –

Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah menghadiri penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2021 secara virtual dari Istana Negara, Rabu (25/11/20).

Presiden RI H. Joko Widodo dalam kegiaan itu menjelaskan, tahun 2020 merupakan tahun yang tidak mudah untuk dilalui, demikian pula tahun 2021 ekonomi global penuh ketidakpastian.

“Untuk itu, ketepatan, kecepatan, dan akurasi harus tetap menjadi karakter kebijakan-kebijakan pemerintah, baik di bidang kesehatan maupun ekonomi agar segera pulih,” jelas Presiden.

Dikatakan Presiden, APBN Tahun 2021 fokus pada empat hal. Pertama, penanganan kesehatan terutama Covid-19 yang berfokus pada vaksinasi. Karena itu anggaran yang berkaitan dengan penguatan sarana dan prasarana, laboratorium, penelitian dan pengembangan sangat diperlukan.

Kedua, berkaitan dengan perlindungan sosial terutama bagi kelompok yang kurang mampu dan rentan. Ketiga, terkait program pemulihan ekonomi terutama dukungan UMKM dan dunia usaha. Dan keempat, untuk membangun pondasi yang kuat dilakukan reformasi struktural di bidang pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial.

“Dalam APBN 2021 pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 2.750 Triliun, ini tumbuh 0,4 persen dibanding tahun 2020. Alokasi ini terdiri dari belanja untuk Kementerian/Lembaga sebesar Rp. 1.032 Triliun dan untuk transfer daerah dan dana desa sebesar Rp. 795,5 Triliun. Tentu saja dana tersebut dimanfaatkan untuk pemulihan ekonomi dan prioritas pembangunan,” tutur Presiden.

Presiden mengajak Kepala Kementerian/Lembaga, dan  Kepala Daerah untuk melakukan reformasi anggaran agar bisa menggerakan ekonomi, baik nasional maupun di daerah dengan memaksimalkan APBN dan APBD dengan cermat, efektif dan efisien.

Tujuannya, agar program stimulus tersebut dapat berdampak dan memberikan daya ungkit pada pertumbuhan ekonomi

“Setiap rupiah uang rakyat harus dibelanjakan untuk kepentingan rakyat dan dalam menghadapi ketidakpastian ini, ” tegas Presiden.

Presiden kembali menekankan, Pandemi Covid-19 belum berakhir, akan tetapi harus terus melangkah untuk recovery dan pemulihan melalui vaksinasi. Vaksinasi ini sendiri jelasnya tidak akan langsung digunakan, melainkan harus diuji coba kembali dengan melihat tahapan-tahapan yang berlaku di BPOM.

“Kita harapkan InsyaAllah kalau tidak di akhir 2020, di awal 2021 vaksinasi bisa kita lakukan. Kita telah melakukan simulasi di beberapa tempat, tapi ini juga tidak mudah karena mendistribusikan ke 34 Provinsi, 514 Kabupaten/Kota memerlukan sarana dan prasarana yang tidak sedikit,” tutupnya.

Penyerahan DIPA lebih awal

Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati pada laporannya menyampaikan, proses penyerahan DIPA Kementerian/Lembaga dan daftar alokasi TKDD APBN 2021 dilaksanakan lebih awal.

Hal ini diharapkan dapat mendukung penanganan Covid-19, pemulihan ekonomi dan berbagai pembangunan prioritas strategis.

“Penyusunan APBN 2021 dilakukan dalam situasi yang menantang akibat Covid-19 yang menyebabkan guncangan sangat hebat. Mobilitas manusia terhenti, perdagangan global merosot, sektor keuangan bergejolak, harga komoditas menurun tajam dan ekonomi global masuk jurang resesi,” jelasnya.

Menurutnya, keuangan negara menjadi instrument utama dan sangat penting dalam menghadapi Pandemi Covid-19, dalam memberikan perlindungan sosial dan melakukan pemulihan ekonomi.

Sesuai Perpres 72/2020 APBN tahun 2020, diperkirakan mengalami defisit 6,34 persen dari PDB  atau sekitar Rp. 1.039 Triliun. Defisit yang sangat besar diharapkan mampu menjaga kestabilan ekonomi dari pelemahan ekonomi.

“Sehingga kontraksi ekonomi dapat diminimalkan pada kisaran -1,7% hingga -0,6% pada tahun 2020. Efektivitas APBN dalam mengurangi dampak negatif Pandemi sangat tergantung pada pelaksanaannya yang tepat sasaran, tepat waktu dan tepat kualitas,” jelasnya.

Diharapkan, koordinasi dan kolaborasi antara Kementerian dan Lembaga serta dengan Pemerintah Daerah sangat penting dan menentukan. Diharapkan DIPA Kementrian dan Lembaga dan daftar alokasi TKDD tahun 2021 dapat segera ditindaklanjuti.

“Sehingga kegiatan dapat dilaksanakan segera diawal tahun 2021,” tutupnya.

Rr/HmsNTB

Rasa cinta tanah air sebagai nilai yang diingat pertama kali ketika berbicara tentang kepahlawanan

 MATARAM.lombokjournal.com –

Menyambut Hari Pahlawan yang jatuh tepat pada tanggal 10 November ini, BEM Universitas Hamzanwadi menyelenggarakan Webinar Pahlawan dengan tema “Menjadi Pembelajar yang Baik Mengikuti Jejak Para Pahlawan”.

Webinar ini turut menghadirkan Gubernur NTB periode 2008-2013 dan 2013-2018, TGB Dr. H. M. Zainul Majdi, Kapolda NTB, Irjen Pol Mohammad Iqbal dan juga Danrem 162/WB, Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani sebagai narasumber.

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah yang menjadi Keynote Speaker dalam kegiatan ini mengajak pemuda-pemudi NTB agar selalu menghormati jasa para pahlawan yang telah berkorban memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Wagub kemudian teringat pesan Pahlawan Nasional dari NTB, TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid, dalam menghadapi hidup harus berpegang teguh pada prinsip, yakin, ikhlas, jujur, sabar dan istiqomah.

Terlebih di masa pandemi Covid-19, prinsip ini dirasa Wagub sangat sesuai dengan kondisi saat ini.

“Kalau kita pegang prinsip ini semua, Insya Allah kita akan bisa hadapi pandemi ini, kita akan bisa lalui pandemi ini dengan baik,” ucap Umi Rohmi bertempat di Pendopo Wagub, Senin (09/11/20).

Umi Rohmi berpesan kepada pemuda-pemudi NTB agar selalu mengisi masa mudanya dengan hal-hal yang positif dan juga bermanfaat. Ia menyebut, masa depan NTB dan juga Indonesia ada di tangan generasi mudanya.

Umi Rohmi kemudian berharap di NTB kelak akan lahir pahlawan-pahlawan baru yang akan menjadi kebanggaan dan menebarkan kebaikan di masa akan datang.

“Semoga ke depan akan ada lagi Pahlawan Nasional dari NTB, sehingga semakin banyak contoh mulia, semakin banyak pembelajaran, semakin banyak yang bisa kita jadikan panutan untuk NTB dan Indonesia kedepannya,” harapnya.

Kapolda NTB, Irjen Pol Mohammad Iqbal yang menjadi narasumber dalam webinar kali ini mengaku emosional apabila membahas tentang pahlawan.

Jasanya yang begitu besar sehingga perjuangannya harus dapat diteruskan pula oleh pemuda-pemudi di zaman sekarang.

“Kita hari ini bisa tenang, bisa fokus, adik-adik bisa belajar menuntut ilmu, saya juga dapat berprofesi sebagai polisi ini karena pahlawan,” ujarnya.

Iqbal memaparkan, potensi Indonesia yang begitu banyak dan harus dapat dikelola dengan baik. Potensi yang berlimpah ini ke depan bukan tidak mungkin dapat memberikan dampak negatif dan ancaman yang besar apabila tidak dikelola dengan sebaik mungkin.

“Bayangkan berapa ribu adat istiadat , bahasa, suku bangsa, agama dan lain-lain. Kita Alhamdulillah masih survive, dan kita harus menjaganya,” sambung Iqbal.

Ia mencontohkan, bagaimana menjadi pembelajar yang baik di masa sekarang terlebih dalam situasi Covid-19 yang belum usai.

Nasehat tersebut antara lain, pantang menyerah, menahan diri, selalu berpikir positif dan yang terpenting selalu menjadi diri sendiri.

“Saat ini kita harus adaptif, apalagi pemuda. Pahlawan pada era pandemi, bahwa kita harus menjaga persatuan, melaksanakan bantuan sosial yang humanis kepada masyarakat yang membutuhkan dan tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19,” jelasnya.

Begitu juga dengan Danrem 162/WB, Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani yang fokus mengajak anak-anak muda menjadi pahlawan masa kini dengan menghindari segala perbuatan tidak baik dan tercela.

Salah satunya, ancaman narkoba, miras hingga pergaulan bebas yang kerap menimpa pemuda-pemudi.

Danrem yakin, dengan memegang teguh empat pilar kebangsaan yang terdiri dari Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI Harga Mati, maka anak-anak muda di Indonesia dapat menjauhi perbuatan tidak baik sehingga dapat berkarya dan berprestasi bagi bangsa dan negara.

“Kita sosialisasikan, kita jadikan kebiasaan bagi seluruh pemuda yang ada di Indonesia, khususnya di NTB,” terangnya.

Begitu juga dalam menyampaikan pendapat, haruslah melalui cara yang benar dan mematuhi aturan yang berlaku.

Terlebih akhir-akhir ini, sebagian anak muda cenderung suka berbuat anarkis. Padahal, dalam hal ini bermusyawarah hingga mencapai mufakat merupakan sebuah cara efektif dalam menemukan solusi terbaik dan benar.

Danrem kemudian meminta anak-anak muda agar jangan mudah terpengaruh terhadap budaya asing dan arus globalisasi yang bersifat negatif. Untuk itu, berpikir jernih, bijak dan kritis atau positive thinking menjadi cara agar terhindar dari segala sesuatu yang tidak baik.

“Selamat berjuang untuk meraih mimpi yang besar dan cemerlang, pemuda Indonesia pahlawan bangsa, anda pasti bisa,” pungkas Ahmad Rizal.

Sementara itu, Gubernur NTB periode 2008-2013 dan 2013-2018, TGB Dr. H. M. Zainul Majdi yang juga Ketua Umum Dewan Tanfidziah PBNW menilai kepahlawanan di setiap generasi memiliki suatu kesamaan.

Hal yang pertama yakni rasa cinta tanah air. Rasa cinta tanah air disebutnya sebagai nilai yang diingat pertama kali ketika berbicara tentang kepahlawanan. Setelah itu, munculah keberanian dan keikhlasan seperti yang pernah diajarkan TGKH. Zainuddin Abdul Madjid.

“Sebagai Pahlawan Nasional, beliau mengajarkan kepada kita bahwa seluruh aktifitas kita harus diikat dengan satu sikap yaitu cinta tanah air,” ungkapnya.

TGB menyebut pentingnya literasi yang baik dalam menghadapi banyaknya permasalahan yang ada. Untuk itu, literasi yang baik dalam pendidikan menjadi hal yang terpenting di dalam mewujudkan Indonesia yang maju.

“Maka ketika berbicara mengenai Indonesia kedepan, hal yang paling penting adalah bagaimana kita memajukan pendidikan,” tambah TGB.

Kolaborasi kemudian menjadi kata berikutnya yang disebut oleh TGB. Ia meyakini, segala hal besar tidak akan dapat dikerjakan sendiri, untuk itu butuh dibangunnya kolaborasi yang baik.

“Salah satu karateristik kaum minelial adalah kemampuan kolaborasi yang luar biasa, kemudian didukung dengan teknologi digital yang ada,” tuturnya.

Ketika literasi dan kolaborasi sudah terlaksana, maka yang terakhir adalah aksi.

“Pahlawan masa kini adalah orang dan anak-anak muda generasi milenial yang menggunakan literasi yang Ia miliki , kolaborasi yang Ia bangun, jejaring yang baik untuk kemudian melakukan aksi-aksi yang jelas untuk melawan hal-hal yang bisa merusak kesatuan kita sebagai satu,” kata TGB.

Rr/HmsNTB

Presiden meminta para Gubernur, Bupati dan Walikota, agar betul-betul memperhatikan ketersediaan pangan di wilayah masing-masing

 LOTENG.lombokjournal.com –

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah menghadiri Rakornas Pengendalian Inflasi 2020 secara virtual yang dibuka langsung oleh Presiden RI H.Jojo Widodo, Kamis (22/10/20).

Rakornas yang mengusung tema “Transformasi Digital UMKM Pangan untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi dan stabilitas Harga menuju Indonesia Maju” tersebut diikuti Guberur saat berada di Novotel, Lombok Tengah didampingi Kepala Biro Ekonomi dan pejabat dari Dinas Koperasi dan UMKM Prov.NTB

Presiden RI Joko Widodo yang membuka Rakornas mengemukakan, saat ini menjaga keseimbangan pasokan barang sangat diperlukan, agar di saat perekonomian mulai pulih dan daya beli masyarakat telah kembali normal, tidak terjadi tekanan signifikan terhadap harga-harga.

Lanjut Presiden, Pemerintah Pusat menyalurkan skema program perlindungan sosial yang bersifat cash transfer dari PKH bantuan sosial tunai, dana desa, kartu prakerja, subsidi gaji, dan bantuan UMKM.

Berbagai skema bantuan sosial tersebut diharapkan akan meningkatkan konsumsi rumah tangga, menaikan kembali demand dan akhirnya mendorong tumbuhnya supply.

“Diharapkan apa yang telah dilakukan pemerintah pusat, diperkuat lagi di daerah, dan percepatan realisasi APBD, terutama belanja bantuan sosial dan belanja modal yang mendukung pemulihan ekonomi,” ungkap Presiden.

WHO lanjut Presiden  telah memperingatkan, pandemi Covid-19 dapat menimbulkan krisis pangan.

Sehingga Presiden meminta para Gubernur, Bupati dan Walikota, agar betul-betul memperhatikan ketersediaan pangan di wiliyah masing-masing.

“Hal ketersediaan pangan saya meminta kepada para Gubernur, Bupati dan Walikota agar hati-hati, sekali lagi hati-hati, kesediaan data itu sangat penting untuk merumuskan kebijakan yang tepat. Segera perkuat data informasi pangan, di pusat sudah ada pusat informasi harga strategis untuk daerah, saya harap dikembangkan jenis data dan informasi yang penting lainnya,” tambahnya.

Seluruh data baik di pusat maupun daerah harus tersinergikan dengan akurat, agar jika ada persoalan pangan, dapat cepat teratasi.

“Data produksi, data konsumsi yang akurat sangat penting, karena berdasarkan data tersebut kita akan mengetahui lebih cepat mana provinsi yang kekuranagan, mana provinsi yang kelebihan dan berdasarkan data tersebut, perdagangan antar daerah bisa didorong dan kerjasama antar daerah bisa diperkuat,” ujarnya.

Selain data, Presiden juga meminta kepada Gubernur dan Walikota untuk memberikan informasi yang positif dan optimis kepada masyarakat.

“Sampaikan perkembangan kebijakan dan langkah-langkah penanganan pandemi covid, setiap saat jelaskan program pemulihan ekonomi nasional yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerindah daerah,” pintanya.

Terakhir, Presiden mengemukakan, dengan bergotong royong dalam menghadapi situasi yang sulit seperti saat ini, maka kesehatan dan ekonomi Indonesia akan segera bangkit.

Rr/HmsNTB

Jika semasa menjabat pimpinan DPR RI kritiknya disampaikan lewat panggung parlemen, setelah tidak menjabat, media sosial menjadi kanal penyalur suara kritisnya

MATARAM.lombokjournal.com – Mantan anggota DPR RI asal NTB, Fahri Hamzah mendapatkan penghargaan berupa tanda jasa Bintang Mahaputera Nararya dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Penganugerahan dilakukan di Istana Negara, Jakarta, Kamis (13/8/20) lalu.

Bersama Fadli Zon dan 51 orang lainnya, Fahri menerima penghargaan tersebut karena dinilai berjasa dalam keikutsertaannya membangun bangsa Indonesia.

Fahri dan Fadli yang dikenal tak pernah takut menyuarakan kritik ke pemerintahan Jokowi itu pun jadi sorotan. Mereka berdua menerima banyak cibiran terkait pemberian penghargaan tersebut.

Salah satu cibiran yang gaungnya paling terasa adalah, penghargaan diberikan guna membungkam daya kritis pria kelahiran Sumbawa tersebut.

Menanggapi hal itu, Fahri menyatakan tidak ada hubungan antara pemberian piagam dengan pembungkaman.

Ia menyebut penghargaan itu didapatkan atas dedikasi pada pemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia.

Dikutip dari catatan untuk video yang diunggah Fahri di beranda Facebook-nya, politisi Partai Gelora tersebut menulis “Apa hubungannya piagam dengan bungkam.”

Seolah menegaskan kepada masyarakat, daya kritisnya tidak akan terpengaruh oleh apa pun termasuk oleh pemberian penghargaan dari pemerintah.

Dalam video, Fahri menyampaikan dirinya tetap kritis terhadap kebijakan pemerintah yang tidak baik.

Jika semasa menjabat pimpinan DPR RI kritiknya disampaikan lewat panggung parlemen, setelah tidak menjabat, media sosial menjadi kanal penyalur suara kritisnya.

“Saya kan nggak mungkin berhenti. Iya kan, saya tetap punya, chanel sosial media yang saya ngoceh tiap hari. Saya nggak bakalan berhenti ngomong. Apalagi saya sekarang ini, adalah penggiat partai politik. Karena itu nggak mungkin diam kita. Kita pasti akan bicara terus,” terangnya.

Penghargaan Bintang Mahaputra Nararya menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010, merupakan salah satu kelas dalam tanda kehormatan Bintang Mahaputera.

Diberikan kepada seseorang, institusi, kesatuan atau organisasi atas darmabakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap bangsa dan negara.

Ast