THR Dibayar, PNS Diminta Bersyukur

PNS diminta bersyukur, meski Tunjangan Hari Raya (THR) tak dibayar penuh.

Tahun ini, Pemerintah membayarkan tunjangan hari raya sebesar gaji pokok ditambah tunjangan yang melekat seperti tahun lalu.

Namun ribuan aparatur sipil negara meneken petisi agar Menteri Keuangan Sri Mulyani memenuhi janji membayarkan THR PNS secara penuh atau mencakup tunjangan kinerja.

“PNS di pusat dan rekan di daerah harus bersyukur. Di tengah kontraksi keuangan yang berat, pemerintah masih memberi THR di luar tunjangan kinerja,” ujar Tito dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2021, Selasa (04/05/21) lalu.

Tito membandingkannya dengan pembayaran THR pegawai swasta, yang saat ini banyak perusahaan masih kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.

Ia juga membandingkan dengan kondisi masyarakat yang menganggur lantaran terdampak pandemi Covid-19.

“Mereka tidak dapat apa-apa, siapa yang mau kasih THR? Jadi tolonglah beri pengertiannya, syukuri apa yang sudah ada,” katanya.

Pemerintah tetap membayarkan THR PNS meski keuangan negara sangat tertekan saat ini. Alokasi anggaran untuk membayar tunjangan tersebut mencapai Rp 30,8 triliun. PNS juga tetap mendapatkan gaji ke-13 yang akan dibayarkan pada Juni.

Diketahui, 19 ribu orang lebih meneken petisi yang meminta agar pembayaran THR dan Gaji ke-13 PNS 2021 dibayarkan secara penuh seperti tahun 2019 di laman change.org.

Petisi berjudul “THR dan Gaji ke-13 ASN 2021 Lebih Kecil dari UMR Jakarta: Kembalikan Full Seperti Tahun 2019” ini dimulai oleh Romansyah H. Petisi ini ditujukan kepada Presiden Joko Widodo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, serta Ketua dan Para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat.

Kebijakan THR tahun ini berbeda dengan penyataan dan janji Sri Mulyani pada Agustus 2020.

Sri Mulyani pernah menjelaskan, THR dan Gaji 13 ASN Tahun 2021 akan dibayar penuh dengan tunjangan kinerja sebagaimana tahun 2019.

Pemberian THR PNS tanpa tunjangan kinerja tahun ini karena pemerintah masih dalam penanganan Covid-19.

BACA JUGA:

Anggaran tahun 2021 banyak dialokasikan kepada beberapa pos yang kebutuhan anggarannya meningkat seperti Program Kartu Pra Kerja dari Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun, hingga subsidi kuota internet.

Katadata.co.id

10 ribu Paket Sembako untuk Pesantren dari Presiden Jokowi

Para Penerima bantuan paket sembako adalah berasal dari pondok pesantren NU, Muhammadiyah, NW dan lainnya

MATARAM.lombokjournal.com —

Presiden Joko Widodo memberikan 10 ribu paket sembako untuk masyarakat miskin yang terdampak Covid 19 dan bantuan Ramadhan.

Penyerahan simbolis oleh Perwakilan Sekretaris Negara, Yuliani, kepada Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah

“Bantuannya diserahkan ke 13 pesantren di NTB. Nanti pihak pesantren yang akan menyalurkannya bagi mereka yang membutuhkan”, ujar Yuliani, perwakilan Sekretaris Negara di kantor Gubernur, Selasa (04/05).

Paket berisikan beras sebanyak lima kg, 1 liter minyak goreng, biskuit, teh dan lainnya langsung diterima simbolis oleh Gubernur DR Zulkieflimansyah dan langsung diserahkan kepada perwakilan pondok pesantren.

Dikatakan Yuliani, bantuan 10 ribu paket sembako untuk NTB, ini, adalah bagian dari agenda kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Nusa Tenggara Timur(NTT), yang juga menyerahkan bantuan sembako sebanyak 23 ribu paket. Para Penerima bantuan paket sembako adalah berasal dari pondok pesantren NU, Muhammadiyah, NW dan lainnya.

Gubernur DR Zulkieflimansyah mengatakan bantuan sembako diharapkan dapat membantu meringankan kebutuhan pokok selama Ramadhan.

Penangkapan Munarman, Tim Kuasa Hukum akan Tempuh Jalur Hukum

lombokjournal.com —

Pengacara Habib Rizieq, Aziz Yanuar, saat dimintai konfirmasi soal penangkapan Munarman, Selasa (27/4/2021), mengaku akan menempuh jalur hukum.

“Kita akan praperadilan,” ujar Aziz Yanuar.

Di pihak lain, Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono menjelaskan Munarman diduga menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Selain itu, Munarman juga diduga menyembunyikan informasi perihal terorisme. Juga diduga menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme.

“Bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme, dan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme,” jelas Argo.

Sementara itu, Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan menuturkan penangkapan Munarman merupakan hasil pengembangan dari penangkapan teroris sebelumnya.

“Sekarang dalam proses dibawa ke Polda Metro Jaya. (Dasar penangkapan Munarman) tentunya dari beberapa penangkapan teroris sebelumnya,” ucapnya.

Munarman lahir di Palembang, Sumatra Selatan, 16 September 1968. Dia terjun ke dunia advokasi saat menjadi relawan pada LBH di Palembang tahun 1995.

Selang dua tahun kemudian, kariernya menanjak dengan menjadi Kepala Operasional LBH Palembang. Namanya mulai menasional saat menjabat koordinator Kontras Aceh pada medio 1999-2000.

Karirnya berlanjut hingga dia menduduki posisi Koordinator Badan Pekerja Kontras dan pindah ke Jakarta. Dengan sederet jabatan itu, tidak heran jika cabang pendukung pencalonannya menjadi orang nomor satu di YLBHI.

Munarman, mantan Ketua Dewan Pengurus Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), terpilih sebagai Ketua Dewan Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) periode 2002-2007.

Munarman Ditangkap tim Densus 88 Antiteror Polri

lombokjournal.com —

Munarman, Eks Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) akhirnya ditangkap Densus 88 Terkait Kasus Terorisme, Selasa (27/04/21).

Penangkapan mantan Ketua Dewan Pengurus Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) itu terkait kasus baiat di UIN Jakarta, kemudian juga kasus baiat di Makassar, dan mengikuti baiat di Medan.

“Jadi ada tiga hal tersebut,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan pada wartawan, Selasa (27/04).

Berdasarkan keterangan polisi, Munarman diduga menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme. Selain itu bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme, dan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme.

Tim densus 88 menemukan sejumlah serbuk hingga cairan dalam botol, saat menggeledah eks markas FPI.

Diduga, serbuk dan cairan ini merupakan bahan peledak bom. Beberapa tabung isinya adalah serbuk yang dimasukkan dalam botol- botol.

Munarman telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus baiat terhadap ISIS.

Ia sempat menjadi sorotan karena hadir dalam sebuah acara FPI, i dalamnya terdapat agenda baiat kepada ISIS di Makassar, Sulawesi Selatan. Video acara baiat terhadap ISIS di Makassar itu juga viral di media sosial.

Tapi ia sempat membela diri. Itu diungkapkannya di acara “Mata Najwa” yang tayang pada 8 April 2021. Dalam wawancara dengan Najwa Shihab ia mengatakan, hanya jadi pembicara isu counter-terrorism tanpa tahu ada agenda lain.

Munarman pun mengaku sama sekali tidak tahu ada agenda pembaiatan kepada kelompok teroris Negara Islam dan Suriah (ISIS).

BACA JUGA:

Penangkapan Munarman, Tim Kuasa Kukum Akan Tempuh Jalur Hukum

Munarman ditangkap hari Selasa oleh tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri di Perumahan Modern Hills, Cinangka, Pamulang, Tangerang Selatan.

Penangkapan itu dibenarkan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono.

Panglima TNI Pastikan, Awak Kapal Selam Nanggala-402 Gugur

lombokjournal.com —

Panglima TNI Hadi Tjahjanto, dalam konferensi pers pada Minggu (25/04/21), memastikan seluruh awak kapal selam KRI Nanggala-402 yang hilang kontak sejak Rabu (21/4) telah gugur.

Kapal itu dinyatakan tenggelam di kedalaman 838 meter.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah mendapat laporan kondisi terakhir kapal Nanggala-402, Presiden Joko Widodo membagikan sebuah unggahan di Instagram.

Lewat akun resminya, ia menulis:

Musibah tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402 telah mengejutkan kita semua, tidak hanya keluarga 53 awak kapal, keluarga Hiu Kencana atau keluarga besar TNI Angkatan Laut, tapi seluruh rakyat Indonesia.

Segala upaya terbaik untuk pencarian dan penyelamatan awak KRI Nanggala 402 telah dan masih akan kita lakukan.

Seluruh bangsa Indonesia menyampaikan kesedihan yang mendalam atas musibah ini, khususnya kepada seluruh keluarga awak kapal selam.

Doa dan harapan terbaik bagi 53 putra terbaik bangsa, para patriot penjaga kedaulatan negara. Bagi segenap anggota keluarga, kiranya diberikan kesabaran, ketabahan, dan kekuatan.

Banyak Transgender Tanpa Dokumen Kependudukan

lombokjournal.com —

Dirjen Dukcapil, Zudan Arif Fakhrulloh menjelaskan, pihaknya pro aktif membantu memudahkan e-KTP bagi kaum transgender.

Dasar hukumnya dalam UU No. 24 Tahun 2013 juncto UU No. 23 Tahun 2006 tentang Adminduk, semua penduduk WNI harus didata dan harus punya KTP dan Kartu Keluarga, agar bisa mendapatkan pelayanan publik dengan baik, misalnya pelayanan BPJS dan bantuan sosial.

Kemendagri melayani kaum transgender sesuai aturan UU Adminduk dengan jenis kelaminnya laki laki dan perempuan. Tidak ada jenis kelamin yang lain.

Sesuai apa aslinya kecuali yang sudah ada penetapan pengadilan tentang perubahan jenis kelamin.

“Dukcapil wajib melayani mereka sebagai bagian dari WNI penduduk di Indonesia. Mereka juga mahluk Tuhan yang wajib kami layani dengan non diskriminasi dan penuh empati,” ucap Zudan.

Diberitakan sebelumnya Kemendagri melihat banyak transgender tanpa dokumen kependudukan. Kemendagri mulai membantu membuatkan e-KTP/KTP-el untuk transgender.

Keterangan pers Pusat Penerangan Kemendagri, Sabtu (24/04/21), langkah Kemendagri membantu pembuatan e-KTP untuk transgender disampaikan lewat rapat virtual Direktorat Jenderal Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kemendagri dengan Perkumpulan Suara Kita.

Dukcapil seluruh Indonesia akan membantu transgender untuk mendapatkan dokumen kependudukan. Bagi yang sudah merekam data, caranya: harus diverifikasi dengan nama asli dulu. Pendataannya tidak harus semua ke Jakarta.

“Di daerah masing-masing juga bisa dibantu oleh dinas dukcapil setempat. Termasuk untuk dibuatkan KTP-el sesuai dengan alamat asalnya,” kata Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakhrulloh.

Zudan sudah menunjuk pejabat pelaksana, yang akan membantu sepenuhnya mengkoordinasikan para transgender mengurus dokumen kependudukannya dengan mudah.

Kemendagri telah mengumpulkan data 112 transgender di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) yang sama sekali belum memiliki dokumen kependudukan.

Ini adalah langkah awal Kemendagri membantu transgender.

Baca Hal: 1 / 2 /

Baca hal sebelumnya: KTP untuk Transgender, Bagaimana Isi Kolom Jenis Kelaminnya?

KTP untuk Transgender, Bagaimana Isi Kolom Jenis Kelaminnya?

lombokjournal.com –

Kaum transgender akan dibuatkan KTP elektronik (e-KTP/KTP-el).

KTP para transgender dibuat sesuai jeni kelamin asli. Namun, perubahan pencatatan jenis kelamin disebut dapat diubah bila terdapat penetapan Pengadilan.

Hal tersebut dijelaskan Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakhrulloh, Sabtu (24/04/21).

Jadi KTP para transgender tetap memiliki format yang sama seperti KTP pada umumnya. Pencatatan administrasi kependudukan hanya ada dua jenis kelamin, tidak ada pencatatan jenis kelamin ketiga.

“Jenis kelamin ya normal-normal saja, laki-laki dan perempuan. Dalam sistem adminduk kita tidak ada jenis kelamin yang ketiga,” jelas Zudan seperti dikutip detiknews, hari Sabtu

Dalam KTP itu dalam lom jenis kelaminnya sesuai aslinya.

“Kecuali yang sudah ada perubahan jenis kelamin berdasarkan penetapan Pengadilan,” ujar Zudan.

Tidak ada kolom jenis kelamin “transgender” di dalam KTP elektronik.

“Kalau dia laki-laki, ya, dicatat sebagai laki-laki, kalau dia perempuan juga dicatat sebagai perempuan. Dicatat sesuai jenis kelamin yang aslinya. Kecuali buat mereka yang sudah ditetapkan oleh pengadilan untuk adanya perubahan jenis kelamin,” kata Zudan.

Terkait perubahan jenis kelamin seperti yang terjadi dengan Serda TNI AD Aprilio Perkasa Manganang. Dikatakan, jika transgender sudah merekam datanya, pasti tercatat menggunakan nama asli.

Apabila mau mengganti namanya harus ada putusan pengadilan. Jadi tidak dikenal nama alias.

“Misalnya, nama Sujono, ya ditulis Sujono, bukan Sujono alias Jenny. Mau diubah pakai nama panggilan perempuan di KTP-el? Tidak bisa, sebab urusan mengganti nama dan ganti kelamin harus ada putusan dari Pengadilan Negeri terlebih dulu,” jelas Zudan.

Baca Hal: 1 / 2 / Banyak Transgender Tanpa …

Apresiasi JPS Gemilang, Mendagri Puji Penanganan Covid-19 di NTB

Pemerintah NTB melalui Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang mampu mengatasi dampak ekonomi dan kesehatan masyarakatnya

MATARAM.lombokjournal.com —

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Muhammad Tito Karnavian memuji langkah dan upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam penanganan pandemi Covid-19.

Mendagri menyampaikannya dihadapan Gubernur Dr. H. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur Dr. Hj. Ir Sitti Rohmi Djalilah beserta seluruh Kepala Perangkat Daerah Provinsi NTB, saat kunjungan kerjanya, Sabtu (24/4/2021) bertempat di pendopo Gubernur NTB.

Mendagri Tito mengatakan bahwa dampak pandemi covid sangat luas hingga menyentuh berbagai sektor. Yang paling terpapar adalah sektor ekonomi dan kesehatan.

Namun Pemerintah Provinsi NTB melalui Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang mampu mengatasi dampak ekonomi dan kesehatan masyarakatnya. Sektor usaha UMKM yang terkena dampak, diberdayakan untuk menghasilkan berbagai produk yang kemudian dibeli oleh pemerintah dan diberikan kembali kepada masyarakat yang terdampak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat stay at home(diam di rumah).

“Program JPS Gemilang sangat baik, menangani dampak ekonomi dan menyentuh sisi kesehatan masyarakat,” kata Mendagri Tito Karnavian.

Sehingga tidak mengherankan, bahwa angka yang positif stabil, tidak buruk dibanding dengan daerah lain di Indonesia. Namun ia menghimbau pemerintah provinsi NTB, agar angka kesembuhan dapat lebih ditingkatkan hingga 91 persen.

“Tingkat kesembuhannya sudah lumayan bagus,”ucapnya.

Untuk itu, mengantisipasi hal tersebut perlu dilakukan perbaikan sistem kesehatan dan kemampuan testing di tiap-tiap kabupaten/kota se-NTB. Sehingga di tingkat kabupaten/kota juga sebaiknya diinstruksikan agar memiliki kemampuan testing PCR atau yang Antigen.

Ditegaskannya lagi, bahwa pengendalian covid penting untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Upaya lain yang dapat dilakukan pemprov adalah mempercepat optimalisasi belanja daerah. Mengalokasikan stimulus bagi sektor swasta melalui insentif termasuk bantuan langsung untuk UMKM.

Mendagri juga menekankan, agar pemrov melakukan penataan birokrasi guna mewujudkan profesionalitas ASN. Tentunya agar percepatan sistem kerja dan fokus pada pekerjaan fungsional yang dibarengi dengan inovasi dan fleksibititas dalam pelayanan.

“Ini tentunya untuk mendukung transformasi digital dalam implementasi pelayanan publik di era pandemi,”harapnya.

Menyinggung terkait mudik lebaran dalam lingkungan provinsi NTB atau daerah, menurut Mendagri tidak mempermasalahkan. Karena melihat daerahnya relatif tidak begitu luas dan mobilisasi masa di NTB tidak begitu padat.

“Apalagi penduduknya juga tidak sebanyak di pulau Jawa. Kalau hanya dari Mataram pulang ke Lombok Timur atau Lombok Utara tidak masalah,” tuturnya.

BACA JUGA:

Sementara itu, Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah mengapresiasi kunjungan Menteri Dalam Negeri, untuk memperkuat silaturahmi dan pembinaan terhadap lingkungan kerja Pemrov. NTB.

Menurutnya, apa yang disampaikan Mendagri tadi sudah komprehensif. Termasuk NTB perlu lebih banyak mendatangkan investor untuk membuka lapangan pekerjaan di NTB.

“Kita tidak hanya mengandalkan APBD untuk pembangunan namun jalan dan usaha lain harus terus dibangun, demi mensejahterakan masyarakat,”terangnya.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Jajaran pejabat Kemendagri, Sekda NTB, Kepala OPD dan biro lingkup Pemrov. NTB.

edy/Aff@diskominfotik_ntb

Satgas Covid-19; Perjalanan Orang Diperketat H-14, dan Larangan Mudik Lebaran H+7

lombokjournal.com –

Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 melakukan mengatur pengetatan persyaratan pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN), yakni selama H-14 dan H+7 peniadaan mudik Lebaran

Pengaturan PPDN itu tertuang Addendum Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19 Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah, DI.

Bunyi SE Satgas itu, larangan mudik Lebaran berlaku pada 6-17 Mei 2021.

“Periode H-14 menjelang masa peniadaan mudik (6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021) yang dimaksudkan dalam Addendum Surat Edaran ini berlaku pada tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021,” demikian bunyi petikan Addendum SE Satgas itu.

“Periode H+7 pasca masa peniadaan mudik (6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021) yang dimaksudkan dalam Addendum Surat Edaran ini berlaku pada tanggal 18 Mei sampai dengan tanggal 24 Mei 2021,” bunyi petikan addendum itu lagi.

Dalam addendum disebutkan, kebijakan ini ditempuh karena berdasarkan survei Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan RI menemukan, masih ada masyarakat yang hendak pergi mudik pada rentang waktu H-7 dan H+7 masa larangan mudik.

Karena itu, dilakukan pengetatan perjalanan untuk mencegah penyebaran virus corona.

Pengetatan dilakukan dengan mewajibkan pelaku perjalanan transportasi udara, laut, dan penyeberangan laut menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR/rapid test antigen yang sampelnya diambil maksimal 1×24 jam sebelum keberangkatan.

Atau surat keterangan hasil negatif tes GeNose C19, serta mengisi e-HAC Indonesia.

Pelaku perjalanan kereta api antarkota wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR/rapid test antigen, yang sampelnya diambil maksimal 1×24 jam sebelum keberangkatan.

Aatau surat keterangan hasil negatif tes GeNose C19, tanpa diwajibkan mengisi e-HAC.

Apabila diperlukan, Satgas Penanganan Covid-19 Daerah dapat melakukan tes acak rapid test antigen/tes GeNose C19 terhadap pelaku perjalanan transportasi umum darat.

Sementara itu, pelaku perjalanan transportasi darat pribadi diimbau melakukan tes RT-PCR atau rapid test antigen yang sampelnya diambil maksimal 1×24 jam sebelum keberangkatan, atau tes GeNose C19 di rest area.

BACA JUGA:

Akan dilakukan tes acak apabila diperlukan oleh Satgas Penanganan Covid-19 Daerah.

“Addendum Surat Edaran ini berlaku efektif mulai tanggal 22 April sampai dengan tanggal 5 Mei 2021 dan 18 Mei sampai dengan tanggal 24 Mei 2021, serta akan ditinjau lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan situasi terakhir di lapangan,” demikian bunyi penutup Addendum SE.

Addendum SE Satgas Nomor 13 Tahun 2021 ditetapkan dan ditandatangani oleh Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo pada 21 April 2021.

Masyarakat Diminta Halalbihalal Secara Virtual

lombokjournal.com –

Menyusul kebijakan pemerintah yang melarang masyarakat melakukan mudik pada perayaan Idul Fitri 1442 H kali ini, masyarakat diminta kembali menggalakkan gerakan silaturahmi dan halalbihalal virtual.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo dalam keterangan tertulis, Kamis (22/04/21).

“Mari kita budayakan kembali gerakan silaturahim dan halalbihalal virtual,” sebut Doni

Doni menjelaskan, jika gerakan tereralisasi, bisa jadi salah satu solusi pengendalian pandemi Covid-19 di hari raya. Agar gerakan tersebut dapat berjalan, Doni berharap ada kerja sama antar masyatakat dan pemerintah sampai level paling dasar.

“Rakyatnya bergotong-royong, Pemerintah Daerah sampai ke struktur RT/RW memfasilitasi. Ini akan jadi solusi bagi bangsa kita dalam upaya mengendalikan pandemi di hari raya,” imbuh dia.

Tenaga Ahli BNPB Egy Masaddiah menyebutkan, masyarakat dapat saling membantu agar program ini terwujud. Pada implementasinya, masyarakat bisa saling membantu untuk membelikan kuota pada masyarakat lain yang membutuhkan.

“Yang punya smartphone lebih canggih bisa meminjamkan ke tetangganya yang tidak punya, agar sang tetangga bisa berkomunikasi visual dengan keluarganya di tempat lain yang tidak mudik,” kata Egy.

Egy juga menurutkan dalam skala yang lebih besar program ini bisa didukung oleh perusahaan penyedia jasa provider sebagai ajang promosi dan CSR.

Gagasan silaturahmi dan halalbihalal virtual sudah pernah dicetuskan pada momen Lebaran tahun lalu. Maka Egy berharap tahun ini program itu bisa kembali berjalan kembali. “Pak Doni mengingatkan kembali pada kita semua, terkait silaturahim virtual ini, sebagai salah satu solusi silaturahim di era pandemi,” pungkas dia.

Sebagai informasi, larangan mudik akan berlangsung pada 6 hingga 17 Mei 2021. Pemerintah dari berbagai sektor telah melakukan persiapan untuk menjaga agar masyatakat tidak pulang kampung halaman.

BACA JUGA:

Diketahui sejak Senin (12/4/2021) Polri telah melakukan pencegahan aktivitas mudik lebaran di 333 titik tertentu. Kegiatan itu dilakukan dengan Operasi Keselamatan yang akan digelar hingga Minggu (25/4/2021) pekan ini.

Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Pol Rudi Antariksawan mengungkapkan setiap warga atau kendaraan yang melewati pos penyekatan akan diperiksa petugas dan harus menunjukan hasil tes swab, rapid antigen, maupun hasil tes GeNose.

TtG