Vokalis Nidji, Giring Ganesha, mengkritik pedas Anies Baswedan yang berambisi maju dalam Pilpres 2024

MATARAM.lombokjournal.com ~ Gubernur Jakarta Anies Baswedan diniai gagal memimpin Jakarta, dan ia bukanlah pemimpin yang bisa mengatasi krisis.

Penilaian itu disampaikan Giring Ganesha Plt Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam video yang diunggah oleh akun media sosial resmi DPP PSI, Senin (20/09/21).

Pada saat krisis pandemi Covid-19, menurutnya, Anies Baswedan bukanlah sosok pemimpin yang bisa mengatasi krisis.

“Gubernur Anies Baswedan bukanlah sebuah contoh orang yang bisa mengatasi krisis,” ucap Giring.

Pesan Giring tampak lugas saat ia mewanti-wanti, Indonesia jangan sampai jatuh ke tangan Anies Baswedan.

“Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong, jangan sampai jatuh ke Anies Baswedan,” katanya lugas.

BACA JUGA:

KPK Jelaskan Pemeriksaan Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan Munjul

Giring kemudian menebut tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Jakarta yang dibelanjakan Anies Baswedan untuk maju dalam Pemilihan Presiden 2024.

Anies Baswedan dikatakan menutup telinga atas penolakan warga Jakarta atas rencana penyelenggaraan Formula E.

Pernyataan Giring Ganesha di akun medsos resmi PSI itu langsung dapat komentar sinis dari netizen. Pernyataan vokalis Nidji itu disebut karena ia stress, lantaran gagal nyalegnya.

“Ude giring jangan berisik, gw kaga bakal milih anies juga ntar, dah nyanyi lg yaaaa,” kata netizen lainnya.

BACA JUGA: Santong, Kerajaan Air Terjun di Lombok Utara 

“Stress akibat gagal nyaleg nya makin parah kek nya si @Giring_Ganesha Ini. Yg bohong nya ber- tahun2 malah di jilat2 sama partai mu. Sok meduliin penderitaan rakyat. Ngelawak aja ini anggota sirkus ibu kota,” kata netizen lainnya. ***

Ist

Program penyalur BBM 1 harga yang diluncurkan Menteri ESDM mempermudah masyarakat memperoleh BBM terutama di daerah 3 T (Terluar, Terpencil, Tertinggal) termasuk Provinsi NTB.

LOTENG.lombokjournal.com ~ Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif meresmikan secara serentak 17 Penyalur BBM 1 Harga di 17 lokasi yang tersebar di 15 Kabupaten se-Indonesia, yang dipusatkan di SPBU Batukliang Utara Lombok Tengah, Kamis (16/09/21).

Untuk mensukseskan World Superbike dan MotoGP tentu harus ditopang ketersediaan BMM yang memadai. Hal itu diungkapkan Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah di Lombok Tengah (Loteng).

Hadirnya SPBU Penyalur BBM 1 Harga, akan mempermudah masyarakat dalam memperoleh BBM dan akan semakin mengungkit perekonomian masyarakat.

“Hal ini sangat diperlukan untuk mensukseskan event World Superbike pada November tahun ini dan MotoGP tahun depan. Kami berterima kasih kepada Kementrian ESDM yang sudah memberi perhatian lebih untuk NTB,” ujar gubernur.

Sementara itu, Menteri ESDM Arifin Tasrif  menjelaskan, program penyalur BBM ini merupakan satu wujud nyata dari pemerintah  untuk seluruh rakyat Indonesia. Terutama mendorong kertersediaan BBM di daerah 3 T (Terluar, Terpencil, Tertinggal) termasuk daerah Provinsi NTB.

BACA JUGA: Mutasi di Loteng Jangan Seperti Bagi-bagi Kue

Kebijakan BBM satu harga berarti,  harga jual premium 6.450 rupiah per liter dan solar 5.150 rupiah per liter tidak hanya di SPBU. Juga di titik serah terima yang lebih rendah seperti di tingkat penyalur atau Agen Premium & Minyak Solar (APMS)

Bahkan di Provinsi Papua dan Papua Barat program ini sudah siap diwujudkan dengan harga jual premium 6.450 rupiah per liter dan solar 5.150 rupiah per liter.

“Program ini kerja sama kementerian ESDM, Pertamina dan BPH Migas agar masyarakat di pelosok-pelosok mendapatkan BBM dengan harga terjangkau,” kata Menteri.

Menurut Menteri, ketersediaan BBM sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Pemerintah menargetkan, pembangunan SPBU BBM 1 Harga segera tercapai selama tiga tahu ke depan. Minimal bisa membangun antara 80-100 SPBU setiap tahunnya sehingga kebutuhan BBM dapat dijangkau oleh masyarakat secara luas hingga ke pelosok daerah.

Kepala BPH Migas Erika Retnowati menjelaskan, sejak tahun 2017 lalu, penyediaan penyalur BBM 1 harga di Provinsi NTB telah dibangun sebanyak 35 penyalur yang tersebar di seluruh wilayah NTB.

Sedangkan yang sudah beroperasi sampai dengan saat ini baru sebanyak 20 penyalur SPBU BBM 1 harga.

“Insyaallah sisanya ditargetkan semua beroperasi pada tahun 2024 mendatang,” jelasnya.

Dalam peresmian tersebut, Menteri didampingi Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, Kepala BPH Migas Erika retnowati, Sekjen Kementerian ESDM, Dirjen Migas Kementerian ESDM, Wakil Bupati Lombok Tengah, Dirut Pertamina dan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga.

BACA JUGA: Mengaji Sebagai Parameter Budaya Literasi Masyarakat

Kemudian rombongan menteri juga meninjau langsung sirkuit MotoGP di KEK Mandalika Lombok Tengah.

Her

NTB berhasil menurunkan level PPKM, meski demikian Panglima TNI mengingatkan, keberhasilan ini harus diimbangi disiplin protokol kesehatan

MATARAM.lombokjournal.com ~ Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengingatkan agar keberhasilan dan kerja keras Provinsi NTB menurunkan status level PPKM harus diimbangi dengan penerapan protokol kesehatan (Prokes) yang ketat, di semua aktivitas dan kegiatan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Panglima TNI, usai Rakor dengan Forum koordinasi pimpinan daerah (FKPD) Tingkat Provinsi, dan Kabupaten kota se-NTB melalui virtual, Jum’at (10/09/21) di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB.

Saat itu Panglima TNI didampingi Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo, Kepala BNPB Ganip Warsito, Gubernur Dr.H.Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, pada Press Converence.

Menurutnya, berdasarkan hasil assesmen di wilayah NTB, terjadi penurunan level PPKM. Hal itu ditandai dengan transmisi komunalnya masuk pada level 2, kemampuan respon masuk pada level sedang. Termasuk positif ratenya dibawah angka 5, sesuai ketentuan WHO.

BACA JUGA: Vaksinasi di NTB Meningkat, Kapolri Optimis WSBK Terwujud

“Namun, keberhasilan ini jangan sampai menyebabkan kita lengah,” tegas Panglima.

Pemda bersama TNI/Polri harus terus berupaya untuk menurunkan level yang berhasil dicapai. Yaitu dengan upaya-upaya penegakan prokes 3M.

“Harus kita jadikan penggunakan masker sebagai kebiasaan baru, apapun aktivitas dan kemana pun kita harus gunakan masker,”pintanya.

Upaya lain, memperkuat langkah 3T, testing, tracing dan treatman. Sedangkan kebiasaan barunya adalah isolasi mandiru (Isoman) atau isolasi terpusat (Isoter)

Untuk itu, masyarakat yang merasakan gejsla kurang sehat, agar segera berobat atau memeriksakan diri ke puskesmas atau dokter.

“Supaya dapat istirahat di rumah dengan isoman atau isoter,”kata orang nomor 1 jajaran TNI ini.

Selain itu disampaikan percepatan vaksinasi akan dilakukan secara menyeluruh diseluruh wilayah NTB.

“Hari ini kami bersama, Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo, Gubernur Gubernur NTB Dr.H.Zulkieflimansyah telah meninjau secara langsung vaksinasi massal,”jelas jenderal bintang 4 ini.

BACA JUGA: Kesehatan Megawati Sukarnoputri Menurun Dipastikan Hoax

Targetnya, akan dilakukan vaksinasi sebanyak 45.000 dosis dalam sehari. Agar target kekebalan komunal diwilayah NTB tercapai.

edy

Vaksinasi 45 ribu dosis per hari, membuktikan NTB akan siap menjadi tuan rumah gelaran event World Superbike (WSBK) pada November tahun ini.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri) Jendral Listyo Sigit Prabowo mengapresiasi program vaksinasi yang dilakukan pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan menargetkan 45ribu dosis vaksin dalam sehari. Hal ini membuktikan NTB akan siap menjadi tuan rumah gelaran event World Superbike pada November tahun ini.

Dalam kunjungan kerjanya di NTB, Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dengan didampingi Gubernur Zulkieflimansyah, meninjau secara langsung vaksinasi massal di SMA Negeri 4 Kota Mataram, Jum’at (10/9).

“Kami ingin memastikan bahwa target vaksinasi di NTB segera dituntaskan, karena ini sebagai persyaratan diselenggarakannya event tersebut. Target 45 Ribu dosis vaksin dalam sehari adalah langkah tepat untuk mempercepat vaksinasi sebelum WSBK digelar,” ungkap Kapolri.

Jendral Listyo juga mengakui bahwa antusiasme masyarakat NTB dalam mengikuti program vaksinasi sangat luar biasa. Ia berharap vaksinasi Covid-19 harus tetap ditingkatkan terutama masyarakat di kawasan Mandalika kabupaten Lombok Tengah, sebagai tempat akan digelarnya WSBK November tahun ini dan MotoGP tahun 2022 mendatang.

“Ini pertanda bahwa kita sudah siap menghadapi event bergengsi WSBK dan MotoGP, sehingga masyarakat sehat dan Indonesia maju,” tuturnya.

Usai meninjau vaksinasi di SMAN 4 Mataram, Kapolri dan Panglima TNI melanjutkan agendanya di ruang rapat utama kantor gubernur, dalam rangka rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) tingkat provinsi dan pemerintah kota/kabupaten se-NTB, secara virtual.

manikp@kominfo

Rencana kunjungan sehari Panglima TNI dan Kapolri ke Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk  meninjau percepatan serapan vaksinasi di NTB

MATARAM.lombokjournal.com ~ Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Marsekal Hadi Tjahjanto bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dalam waktu dijadwalkan berkunjung ke Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kunjungan petinggi TNI tersebut akan meninjau percepatan serapan vaksinasi di NTB, pada hari Jum’at , tanggal 10 September 2021.

Rencana kunjungan kedua petinggi TNI dan Polri it disampaikan Wakil Gubernur Dr. Hj. Siti Rohmi Djalilah saat mengikuti Rapat Koordinasi Percepatan Vaksinasi di Wilayah Provinsi NTB, bersama Kapolda NTB, Danrem 162/WB dan seluruh jajaran TNI/Polri serta Pemda melalui virtual di Tribun Lapangan Bharadaksa Polda NTB, Kamis (09/09/21) .

“Peninjauan ini merupakan perintah langsung Presiden Jokowi,” kata wagub.

Kunjungan keduanya untuk melihat langsung proses dan strategi serapan vaksinasi di NTB.

BACA JUGA: Vaksinasi Berbasis Wilayah, Strategi Percepatan Serapan

“Apalagi NTB akan jadi tuan rumah penyelenggaraan Word Superbike dan MotoGP,” tambah Ummi Rohmi sapaan wakil Gubernur, didampingi Kapolda NTB dan Danrem 162/WB.

Danrem 162/WB, Brigjen Ahmad Rizal Ramdhani menjelaskan, kunjungan kerja Panglima TNI, Kapolri bersama Kepala BNPB berlangsung sehari, Jum’at tanggal 10 September 2021.

Kunjungan kerja dua petinggi TNI dan Polri ini akan melakukan beberapa agenda, di antaranya melihat langsung proses vaksinasi masal di SMA 4 Kota mataram. Dengan target 45.000 dosis vaksin dalam sehari.

“Secara live virtual juga akan menyapa melalui video converence, pada 10 titik vaksinasi masal di Kabupaten/Kota,” jelas Danrem.

Setelah itu, usai sholat Jum’at akan dilakukan Rakor tentang capaian dan progres penanganan Covid-19 dan serapan vaksinasi di NTB.

“Dihadiri oleh Bapak Gubernur, Ibu Wakil Gubernur dan seluruh Bupati/Walikota se Pulau Lombok dan secara virtual bersama Bupati/Walikota se Pulau Sumbawa, atau Forkopimda Kabupaten/Kota,” papar Danrem.

BACA JUGA: NTB Dapat Tambahan Vaksin dari DPR, unuk Sambut WSBK

Kapolda NTB, Irjen Pol Mohammad Iqbal menambahkan, agar jajaran Kapolres dan Dandim di semua wilayah NTB menjaga Kamtibmas. Begitu pun semua unsur dan komponen masyarakat ikut menjaga Kamtibmas.

“Ini penting, untuk menjaga citra NTB, kita harus menjadi tuan rumah yang baik,” tutup Kapolda.

edy

Saat membuka UDG XIV Nasional, Gubernur Zukieflimansyah mengatakan, hadirnya integritas antara jiwa dan raga dibutuhkan kegiatan-kegiatan keagamaan di Provinsi NTB

MATARAM.lombokjournal.com ~ Di tengah modernisasi yang berkembang pesat dan rentannya kehidupan manusia di zaman modern, orang butuh kecerdasan emosional dan spritual yang tinggi dibanding sebelumnya.

Hal itu dikatakan Gubernur Zul ketika membuka Utsawa Dharma Gita (UDG) Tingkat nasional ke XIV Tahun 2021 di Lombok Astoria Hotel Mataram, Kamis (09/09/2021) .

Menurut gubernur, tema yang diangkat dalam kegiatan UDW dinilai menarik.

“Karena ingin menjadikan ummat Hindu yang cerdas dan berintegritas. Dengan hadirnya masyarakat yang cerdas bukan hanya cerdas ilmu dunianya, tapi juga cerdas secara emosional,” kata Gubernur Zul.

Bang Zul sapaan akrab gubernur mengatakan, brintegritas ini secara harfiah sering dimaknai sebagai satunya kata dengan perbuatan.

BACA JUGA: Vaksinasi Berbasis Wilayah Strategi Percepatan Serapan

Padahal integritas itu sebenarnya lebih jauh dari itu, yakni menyatunya antara fhisik/raga dengan jiwa/batin setiap orang.

Ditegaskannya,  menghadirkan kecerdasan spritual, emosional dan hadirnya integritas antara jiwa dan raga dibutuhkan kegiatan-kegiatan keagamaan di Provinsi NTB.

Sehubungan dengan itu, para peserta khususnya kaum muda dari NTB diingatkan, boleh mengejar prestasi setinggi-tingginya, namun tidak bertujuan menyombongkan diri dan mengusik orang lain.

“Saya juga mengapresiasi pemuka-pemuka agama yang tak pernah surut dalam memberikan pesan-pesan agama yang menghadirkan banyak keteduhan dan menjinakkan bathin kita, untuk kebersaman dan kebaikan bersama bagi kemajuan Provinsi NTB yang lebih gemilang di masa yang akan datang,” kata Bang Zul.

Kakanwil Kemenag NTB, Dr. KH. Zaidi Abdad, MA mengatakan, kegiatan ini diharapkan akan melahirkan peradaban dan bisa menghasilkan pemahaman mendalam dalam ajaran agama.

Kata Zaidi, kegiatan ini tidak hanya menikmati keindahan suaranya, namun juga yang paling prinsip yakni bisa memahami ajaran-ajaran agama. Kemudian mengimplementasikan ajaran agama itu di tengah-tengah heterogenitas dan pluralitas di NTB.

BACA JUGA: NTB Dapat Tambahan Vaksin dari DPR untuk Sambut WSBK

Ketua Panitia pelaksana I Gde Subrata melaporkan, UDG XIV tingkat nasional yang dilaksanakan secara virtual ini digelar pertama kali, karena pandemi Covid-19 masih terjadi.

Pihaknya berkomitmen bersatu padu membangun masyarakat NTB sesuai dengan thema yg diusung pada kegiatan ini.

Menurut Subrata, utusan NTB bisa berhasil meraih peluang-peluang emas pada UDW kali ini, karena peserta dari NTB juga cukup diperhitungkan secara nasional.

“Diharapkan, pada UDG XIV ini NTB bisa meraih juara umum. Ini didasari iktikad bersama membangun masyarakat NTB cerdas dan gemilang,” tutur I Gde Subrata.

her

Kominfotik NTB

Kementerian dan lembaga pengawasan meminta kepada pemerintah daerah untuk memanfaatkan aplikasi MCP, sehingga kita dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, melaunching aplikasi Monitoring Centre Prevention (MCP) dalam Rapat Koordinasi Pemantauan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah(APIP) Kemendagri dan KPK, yang digelar secara virtual, Selasa (31/8).

Dalam Rakor yang diikuti oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Sitti Rohmi Djalilah, di ruang rapat utama kantor gubernur, Mendagri menjelaskan bahwa kerja sama kementerian dan lembaga pengawasan merupakan upaya untuk meningkatkan pencegahan terhadap tindakan korupsi di seluruh wilayah Indonesia.

“Untuk itu, kementerian dan lembaga pengawasan meminta kepada pemerintah daerah untuk memanfaatkan Aplikasi MCP yang diharapkan akan terpantau secara terpusat. Sehingga kita dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi,” ungkapnya

Selain itu, Tito Karnavian juga menjelaskan bahwa tugas pokok kemendagri salah satu di antaranya adalah melakukan pembinaan, supervisi dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas politik dan berjalannya pemerintahan di setiap daerah.

Rakor dan launching Pengelolaan Bersama MCP, ini diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri (kemendagri) bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat. Selain diikuti oleh kepala daerah se-Indonesia, turut hadir pula dalam rakor adalah Ketua KPK, Firli Bahuri dan Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh.

BACA JUGA: Semangat dan Tetap Tingkatkan Usaha Meski Masa Pandemi

manikp@kominfo

Geliat kegiatan sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) di Nusa Tenggara Barat (NTB) sangat menjanjikan di masa depan.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Hal tersebut dinyatakan Menteri ESDM, Arifin Tasrif, dalam Rapat Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Penetapan Pembangunan Infrastruktur di Provinsi NTB, yang digelar secara virtual di ruang kerja gubernur, Selasa (24/8).

“Beberapa kegiatan sedang berlangsung juga pengembangan kelistrikan dan potensi energi terbarukan,” ujar Arifin.

Beberapa kegiatan yang dimaksud adalah proyek tangki penyimpanan gas cair atau LPG di Bima yang saat ini progres pekerjaan 50 persen dari target 90 persen, yang tertunda operasionalnya, yang semula Desember tahun ini, karena pendanaan akibat dampak pandemi Covid 19. Tangki LPG Bima direncanakan beroperasi pada April 2022.

Begitu pula dengan progres pembangunan smelter katoda tembaga di Sumbawa Barat yang ditargetkan 30 persen pekerjaan terealisasi 27 persen pada Juli 2021 karena pandemi. Investasi senilai 982 miliar dollar itu ditargetkan selesai Juni 2023 dengan kapasitas input produksi 900 ribu ton konsentrat tembaga dengan output 222 ribu ton katoda tembaga.

Potensi energi baru terbarukan (EBT) di NTB seperti dijelaskan Menteri ESDM sangat besar. Jika dioptimalkan akan menghasilkan 21,66 GW dari energi panas bumi (0, 17 GW), tenaga surya (9,9 GW), arus laut (8, 6 GW), energi angin (2, 6 GW) dan bioenergi (0, 39 GW).

Kondisi eksisting energi ini sendiri dari 28 unit pembangkit energi hidro sebesar 17,5 MW dan 35 pembangkit bioenergi sebesar 22,6 MW.

“Secara umum total pembangkit EBT sudah mencapai 0,04 GW atau setara 4,4 persen dari total kapasitas yang ada. Sedangkan wilayah pengembangan potensi panas bumi saat ini ada di Sembalun, Marongge dan Hu’u.”, jelas Arifin.

Terkait kondisi kelistrikan NTB yang masih status siaga antara pasokan listrik dan beban puncak hanya selisih sedikit. Namun sistem kelistrikan Sumbawa-Bima berstatus aman. Oleh karena itu, Kementerian ESDM merencanakan pembangkit listrik baru di akhir tahun dengan kapasitas 61 MW.

Selain itu, Kementerian ESDM juga menambahkan 11 lokasi keragaman geologi baru dalam Geopark Tambora sebagai potensi wisata geologi.

“Karena NTB juga tujuan pariwisata dan salah satunya geopark”, kata Arifin.

BACA JUGA: Pembangunan Infrastruktur di Provinsi NTB akan Dipercepat

jm

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, meluncurkan Online Single Submission (OSS) atau Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Berbasis Resiko

MATARAM.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah menghadiri acara peluncuran OSS tersebut secara virtual di pendopo, Senin (9/8).

Presiden Jokowi menjelaskan bahwa melalui OSS, prosedur berusaha dan berinvestasi terus dipermudah, karena kita ingin iklim berusaha di Indonesia makin kondusif.

“Memudahkan UMKM untuk memulai usaha, meningkatkan kepercayaan investor agar dapat membuka lowongan pekerjaan sebanyak-banyaknya,” ujar Presiden Jokowi.

Selanjutnya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa aplikasi OSS berbasis resiko dibuat sebagai bagian dari implementasi Undang-Undang Cipta Kerja. Tujuannya yakni mempermudah perizinan Pelaku Usaha, UMKM, serta investor dalam upaya memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan agar semakin kompetitif.

Hal tersebut dikarenakan, mayoritas UMKM yang ada saat ini belum memiliki legalitas perizinan berusaha, sehingga menjadi kendala bagi UMKM untuk mmengaemperoleh pembiayaan dan mengembangkan usahanya. Melalui sistem OSS, ada keistimewaan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil alias UMK risiko rendah, karena hanya perlu mengurus Nomor Induk Berusaha sebagai perizinan tunggal.

Dalam laporan Bank Dunia, Indonesia menjadi negara yang termasuk ke dalam kategori “Mudah” dalam mengurus izin usaha. Indonesia berada pada urutan ke 73 dari 190 negara di dunia dalam kemudahan berusaha.

“Tapi itu belum cukup, kita harus mampu tingkatkan dari kategori mudah menjadi sangat mudah. Kuncinya ada di reformasi perizinan terintegrasi cepat dan sederhana seperti OSS ini,” jelas Presiden.

Presiden Jokowi juga menekankan bahwa layanan OSS berbasis resiko ini tidak mengebiri kewenangan di Indonesia, tapi justru memberikan standard layanan bagi semua tingkat pemerintah yang memberikan izin di level pusat hingga daerah.

“Agar tanggungjawabnya semakin jelas dan layanannya semakin sinergis,” tegas Presiden Jokowi.

Launching layanan OSS berbasis resiko tersebut juga dihadiri oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, serta Kepala Daerah di Seluruh Indonesia.

BACA JUGA:

• JPS Gotong Royong Serap Produk Lokal hingga 1 Miliar Rupiah
• Gubernur NTB Minta Efisiensi Dalam Penggunaan Oksigen

novita@diskominfotikntb

Adanya peningkatan kasus Covid-19 yang signifikan, maka penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di daerah di luar Jawa Bali

MATARAM.lombokjournal.com ~ Di 15 kabupaten/kota di luar Jawa-Bali mencatatkan nilai asesmen level 4.

Ini berarti, di daerah-daerah tersebut mengalami peningkatan kasus Covid-19 secara signifikan, angka keterisian tempat tidur (bed occupancy rate) di rumah sakit rujukan Covid-19 melebihi 65 persen, dan capaian vaksinasi kurang dari 50 persen.

Karena itu, di ke 15 kabupaten/kota itu akan diterapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, terhitung 12 Juli hingga 20 Juli 2021.

“Pemerintah mendorong beberapa daerah (di luar Jawa-Bali) untuk diberlakukan PPKM Darurat,” kata Airlangga Hartarto.

BACA JUGA: Jika Tidak Ikuti Prokes, Aparat dan Pemeritah Akan Bubarkan

Hal itu diungkapkan Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) sekaligus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu melalui konferensi pers daring, Jumat (09/07/21).

Berikut 15 wilayah luar Jawa-Bali yang akan ikut menerapkan PPKM Darurat:

1. Kota Pontianak (Kalimantan Barat)

2. Kota Singkawang (Kalimantan Barat)

3. Berau (Kalimantan Barat)

4. Kota Balikpapan (Kalimantan Timur)

5. Kota Bontang (Kalimantan Timur)

6. Kota Batam (Kepulauan Riau)

7. Kota Tanjung Pinang (Kepulauan Riau)

8. Kota Bandar Lampung (Lampung)

9. Kota Mataram (Nusa Tenggara Barat)

10. Kota Sorong (Papua Barat)

11. Manokwari (Papua Barat)

12. Kota Bukittinggi (Sumatera Barat)

13. Kota Padang  (Sumatera Barat)

14. Kota Padang Panjang  (Sumatera Barat)

15. Kota Medan (Sumatera Utara)

Berikut ini 14 poin aturan yang diberlakukan selama PPKM Darurat:

1. Menerapkan 100 persen work from home (WFH) pada sektor non esensial.
2. Kegiatan belajar mengajar tetap dilakukan secara online atau daring.
3. Bagi pekerja pada sektor esensial dapat melakukan work from office (WFO) namun hanya 50 persen dengan protokol kesehatan.                                                     –            Cakupan sektor esensial yaitu keuangan dan perbankan, sistem pembayaran, pasar        modal, teknologi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina dan industri      orientasi ekspor. Sedangkan para pekerja pada sektor kritikal diperbolehkan WFO            sebesar 100 persen juga dengan protokol kesehatan ketat.                                                                                                                                                                            Cakupan sektor kritikal seperti kesehatan, energi, keamanan, logistik dan                      transportasi, industri makanan, minuman dan penunjang, petrokimia, objek vital            nasional, proyek strategi nasional, serta industri kebutuhan pemenuhan kebutuhan        masyarakat.                                                                                                              Sementara supermarket, pasar tradisional dan swalayan, toko kelontong kebutuhan        sehari-hari menerapkan pembatasan jam operasional hingga pukul 20.00, dengan          mengurangi kapasitas sebanyak 50 persen.
4. PPKM Darurat juga memberlakukan aturan menutup semua kegiatan pusat perbelanjaan/mal/pusat perdagangan.
5. Semua tempat umum yang menyediakan makan/minum (rumah makan, warung makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jalanan) hanya menerima delivery atau take away, serta tidak diperbolehkan dine in atau makan di tempat.
6. Proyek konstruksi dapat beroperasi 100 persen dengan menerapkan protokol kesehatan.
7. Menutup sementara tempat ibadah baik masjid, mushala, gereja, wihara, pura dan kelenteng atau tempat lainnya yang digunakan sebagai tempat ibadah.
8. Juga menutup sementara fasilitas umum seperti area publik, taman dan wisata umum, dan fasilitas publik lainnya.
9. Kegiatan olahraga, seni budaya dan sosial yang dapat menimbulkan kerumunan dan keramaian juga ditutup untuk sementara.
10. Transportasi umum yaitu kendaran umum, angkutan umum, taksi atau angkutan online dan sewa berlaku dengan mengurangi kapasitas 70 persen dengan menerapkan protokol kesehatan.
11. Acara resepsi pernikahan maksimal dihadiri 30 orang dengan tetap menjalankan protokol kesehatan secara ketat dan tidak diperkenankan untuk makan di tempat acara berlangsung.
12. Menunjukkan kartu vaksin minimal dosis I bagi pelaku perjalanan dengn moda transportasi jarak jauh seperti pesawat, bus dan kereta api, serta melampirkan hasil swab PCR negatif H-2 untuk pesawat dan antigen H-1 untuk angkutan transportasi jarak jauh lainnya.
13. Orang yang bepergian keluar rumah tetap memakai masker, face shield dapat digunakan bersamaan dengan masker.
14. Peraturan PPKM Mikro tetap diberlakukan pada tingkat RT/RW di zona merah.

Airlangga menyebut, langkah ini dilakukan demi menekan laju penularan virus corona.  Dikatakannya, kasus Covid-19 masih terus melonjak tinggi baik di Jawa-Bali maupun      luar wilayah tersebut.

BACA JUGA: Varian Delta Masuk NTB, 13 Orang Terkonfirmasi Positif

“Dari asesmen yang ada secara nasional, konfirmasi (kasus Covid-19) harian ada kenaikan 43,97 persen dan dari segi kematian naik 56 persen, rawat inap naik 13,” tuturnya.

Rr

(Kompas.com)