Pendukung Partai Demokrat kubu Moeldoko yang mengajukan gugatan kepada Menkumham ditolak PTUN, karena PTUN tidak berwenang mengadili perkara perselisihan internal partai

MATARAM.lombokjournal.com ~ Gugatan pendukung Partai Demokrat kubu Moeldoko kembali ditolak Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Pendukung Moeldoko mengajukan gugaan kepada kepada Menteri Hukum dan HAM (Menkumham).

Materi gugatan itu terkait SK Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan  Pusat Partai Demokrat Masa Bakti 2020-2025 dan Pengesahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat.

Penolakan tersebut tertuang di laman resmi Mahkamah Agung (MA) dengan Nomor Perkara 154/G/2021/PTUN-JKT atas nama Ajrin Duwila (mantan Ketua DPC Kepulauan Sula) dan Hasyim Husein (mantan kader Partai Demokrat), Kamis (23/12/21).

BACA JUGA: Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin Rinjadi di KLU

“Putusan PTUN tersebut merupakan kado akhir tahun bagi demokrasi di Indonesia.” kata Kuasa Hukum DPP Partai Demokrat, Mehbob malalui siaran pers Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP/Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, hari Kamis.

Dijelaskan, sejak upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat oleh pihak Moeldoko melalui KLB ilegal Deli Serdang, pada 5 Maret 2021, menjadi perhatian publik .

Upaya itu dinilai bentuk abuse of power yang mengancam keberlangsungan demokrasi di Indonesia.

“Karena itu Partai Demokrat dalam upaya menghadapi pembegalan politik dari KSP Moeldoko terus mendapat dukungan para pecinta demokrasi,” katanya.

Mehbob juga menyampaikan apresiasinya kepada Majelis Hakim yang telah memutuskan perkara ini dengan  objektif dan adil secara hukum.

Menurutnya, Putusan PTUN ini bukan sekedar kemenangan Partai Demokrat melainkan kemenangan rakyat yang menginginkan demokrasi dan keadilan selalu tegak di Indonesia.

Dalam pertimbangan hukum pada salinan putusan tersebut tertera Majelis Hakim menyatakan  gugatan ditolak karena Pengadilan TUN tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan internal partai, walaupun objek gugatannya SK Menkumham.

Hal ini ditegaskan dalam pasal 32 ayat 1 UU Parpol dan Surat Edaran MA No. 4 Tahun 2016 telah menjelaskan, perselisihan internal parpol merupakan kewenangan Mahkamah Partai.

BACA JUGA:  Pilkades Serentak Berlangsung Hari Selasa di 13 Desa KLU

“Putusan PTUN ini semakin menguatkan keputusan Menkumham yang mengesahkan DPP Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono dan AD/ART Partai Demokrat hasil Kongres V Partai Demokrat sudah sah, berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Sehingga dengan adanya keputusan ini makin memperkokoh kepemimpinan AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat,” tegas Mehbob.

Sejak perkara ini diregister pada 30 Juni 2021, telah digelar 16 kali siding. Majelis Hakim telah mempelajari, menganalisa bukti Dokumen.

Serta telah mendengarkan keterangan Saksi Fakta dan Saksi Ahli dari para pihak, yaitu; Menkumham sebagai Tergugat, DPP Partai Demokrat sebagai Tergugat II Intervensi, dan Pendukung Moeldoko sebagai Penggugat.

Me

Mantan Panglima TNI Marsekal Purn Hadi Tjahjanto perintah Presiden langsung guna mempersiapkan event MotoGP, agar menjadi event yang sukses besar

MATARAM.lombokjournal.com ~ Presiden Joko Widodo menaruh perhatian besar pada penyelenggaraan Kejuaraan Dunia MotoGP di Sirkuit Mandalika, NTB.

Guna mensukseskan even bergengsi itu, mantan Panglima TNI Marsekal Purn Hadi Tjahjanto pun mendapat perintah Presiden langsung menyiapkan event MotoGP

Hadi Tjahjanto diberikan mandat khusus langsung oleh Presiden Joko Widodo sebagai Komandan lapangan persiapan penyelenggaraan MotoGP pada bulan Maret 2022.

“Kunjungan saya disini adalah atas perintah Presiden langsung guna mempersiapkan event MotoGP, beliau berharap MotoGP ini harus menjadi event yang sukses besar,” ungkap Hadi dalam siaran pers yang dirilis Pemprov NTB.

Ia bersilaturrahmi dengan Wakil Gubernur NTB  Hj. Sitti Rohmi Djalillah beserta jajaran di Ruang Kerja Wagub, Selasa (21/12/2021).

Berhasilnya NTB menyelenggarakan event  Idemitsu Asia Talent Cup (IATC) dan World Superbike (WSBK) mendapat apresiasi langsung oleh mantan orang nomer satu di TNI tersebut.

“IATC dan WSBK merupakan bukti bahwa NTB telah berhasil menyelenggarakan event Internasioanal sekalipun, namun kita ingatkan kembali MotoGP jauh lebih besar dari event sebelumnya,” ujarnya.

BACA JUGA: E-katalok Lokal, Agar Produk Lokal NTB Maju

Ia mengingatkan, beberapa aspek perlu disiapkan matang untuk mewujudkan keberhasilan event MotoGP, mulai sektor infrastruktur, kesehatan dan juga tidak lupa UMKM.

“Saya tadi didampingi Sekda NTB telah melihat secara langsung dan berdiskusi.Kita perlu melengkapi kekurangan dari event WSBK terakhir. Contohnya dari sektor infrastuktur akses jalan dan lampu jalan menju sirkuit harus dimaksimalkan lagi,” ujarnya.

Untuk faktor kesehatan, akan dipikirkan jalan terbaik untuk permasalahan penambahan dosis vaksin dan karantina bagi wisatawan internasioanal . UMKM lokal pun akan digencarkan, khususnya yang di sekitar wilayah Mandalika.

Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah mengungkapkan terimakasih dan exited kepada Mantan Panglima TNI Marsekal Purn Hadi Tjahjanto. Perhatian Pemerintah Pusat sangat besar terhadap event MotoGP.

Mengenai sektor kesehatan dan UMKM, Ummi Rohmi panggilan akrabnya, mengharapkan adanya penambahan jumlah dosis vaksin untuk masyarakat NTB khususnya Lombok Tengah. Dan memprioritaskan UMKM lokal yang dimiliki NTB dalam event MotoGP.

“Saya berharap untuk jumlah dosis vaksin ditingkatkan lagi guna menyambut event sebesar MotoGP ini. Tidak lupa diprioritaskan juga UMKM lokal kami, karena UMKM kami telah memproduksi banyak produk-produk yang tidak kalah dengan UMKM daerah lain” harap Wagub NTB.

BACA JUGA: Pilkades Serentak Berlangsung Hari Selasa di 13 Desa KLU

Ummi Rohmi minta sinergritas seluruh stakeholder demi suksesnya event berkelas Internasional MotoGP.

Dalam Kunjungan Mantan Panglima TNI tersebut, turut hadir Sekda Provinsi NTB beserta beberapa Kepala Perangkat Daerah Provinsi NTB, Perwakilan Polda NTB dan Rombongan dari Kemenko Marves RI.

Mas

Film berdurasi 8 menit karya sineas asal NTB membahas tentang pentingnya literasi digital saat bertransaksi di melalui internet, raih juara film pendek literasi digital dalam rangkaian acara Literasi Digital Netizen Fair (LDNF) 2021

DENPASAR.lombokjournal.com ~ Tim Expro asal NTB berhasil menyabet gelar Juara di Kategori Digital Safety pada Lomba Film Pendek Literasi Digital, yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

Sineas asal NTB menerima perhargaan pada Siberkreasi Awards yang masuk sebagai rangkaian acara Literasi Digital Netizen Fair (LDNF) 2021 di Mulia Resort Bali, Minggu (19/12/21).

Tim NTB terdiri dari Isrul Fadli, Khairul Umam, Nipari Darwis, Heri Agustiadi, Sarga Surya Data, Disa dan Iwa Gandiwa Dhiras, Expro mengangkat tema tentang Cerdas Belanja Online.

Film berdurasi 8 menit lebih karya sineas NTB menampilkan tokoh Bur dan Cak Ong yang membahas tentang pentingnya literasi digital saat bertransaksi melalui internet.

Iwa Gandiwa Dhiras yang mewakili tim untuk menerima penghargaan mengatakan, film pendek ini menggambarkan realita bahwa akses ke teknologi tidak secara otomatis membuat masyarakat bijak dalam penggunaannya.

Mudahnya akses teknologi informasi membuat masyarakat merasa (seolah-olah) lebih pintar dari orang lain.

BACA JUGA: Legenda Sepakbola NTB Diajak Rembug Majukan Klub Profesional

“Tokoh Cak Ong dalam film pendek ini mengingatkan kita untuk selalu cakap dan berhati-hati saat belanja online. Tidak ada salahnya jika kita mendengarkan informasi dari orang-orang dekat kita,” jelas Iwa.

Program Nasional Literasi Digital

Lomba film pendek ini merupakan Program Nasional Literasi Digital yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2021i.

Sepanjang tahun 2021, Kementerian Komunikasi dan Informatika menjalankan Program Nasional Literasi Digital sebagai salah satu upaya untuk mempercepat terwujudnya transformasi digital.

Bekerjasama dengan Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi dan para pemangku kepentingan majemuk lainnya, Kementerian Kominfo melaksanakan berbagai kegiatan literasi digital tersebut secara masif dan meluas di 34 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota.

Salah satu tujuan dilaksanakannya program literasi digital adalah membangun kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi digital.

Lebih dari itu, untuk mengembangkan dan meningkatkan keterampilan masyarakat Indonesia di dunia digital.

Kegiatan dalam Netizen Fair 2021 di Bali, antara lain menggelar talkshow, ngobrol literasi digital, nonton bareng film literasi digital, games digital yang bertujuan memberikan ilmu dan informasi kepada warganet, khususnya digital milenial untuk meningkatkan kemampuan digitalnya agar lebih produktif dan dapat berdaya saing.

BACA JUGA: Presiden Minta Vaksinasi di NTB Khususnya Loteng Dipercepat

Kegiatan tersebut menghadirkan artis ibu kota seperti Vincent dan Desta, Maliq n d’Essential, Tulus, Ran, Hivi!, Nadin Amizah, Yura Yunita serta Nia Kharisma

Selain pertunjukan seni dan musik, LDNF 2021 dirangkai dengan Siberkreasi Award 2021. Acara itu menghadirkan awardee kepada peserta/masyarakat yang aktif mengikuti berbagai kegiatan literasi digital.

Sebagai awardee dan orang yang aktif dalam produksi konten pemerintah, iwa mengatakan konten komunikasi pemerintah di media sosial harus memiliki elemen atau unsur hiburan.

Bisa ada unsur drama, komedi atau menghadirkan visual-visual yang menarik. Karena dinamika algoritma media sosial yang tinggi, pola komunikasi lembaga pemerintah juga harus menyesuaikan.

“Dengan cara ini, pesan yang ingin disampaikan pemerintah bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Nah kalo sudah klop, pemerintah dengan masyarakat, sudah saling mengerti, tentu keberhasilan program-program pembangunan akan terjamin,” tambah iwa.

Mas

Penerima Anugerah Kebudayaan diniai menyadari pentingnya membangun daerah berbasis kebudayaan, misalnya dalam penanganan Covid-19 memanfaatkan kearifan lokal

MATARAM.lombokjournal.com ~ Anugerah Kebudayaan Persatuan Wartawan Indonesia (AK-PWI) akan diberikan pada Sepuluh Bupati/Wali Kota pada Hari Pers Nasional (HPN) 2022 di Kendari, Sulawesi Tenggara mendatang,.

Para penerima anugerah kebudayaan PWI itu, umumnya sangat menyadari pentingnya membangun daerah berbasis kebudayaan.

Penjelasan itu disampaikan Ketua Pelaksana AK-PWI, Yusuf Susilo Hartono melalui siaran pers yang diterima media, Sabtu (18/12/21).

Penilaian itu merupakan salah satu  dari beberapa catatan penting Tim Juri, setelah mengikuti semua proses penilaian AK-PWI.  Mulai seleksi administrasi,  penjurian berkas proposal dan video, kemudian  berpuncak pada  presentasi dan tanya jawab satu-persatu dari 10 nomine.

Presentasi secara luring dengan prokes ketat, berlangsung di Kantor PWI Pusat, Lt.4 Gedung Pers Jakarta, Kamis, 16 Desember 2021.

Sehari sebelumnya para bupati/wali kota tersebut  bersilaturahmi  dengan Pengurus PWI Pusat, Dewan Pers, dan tokoh-tokoh pers, Panitia HPN, dan Pelaksana AK-PWI.

Tim Juri yang diketuai Agus Dermawan T, dengan anggota Ninok Leksono, Nungki Kusumastuti, Atal S.Depari, dan Yusuf Susilo Hartono (sekaligus Ketua Pelaksana AK-PWI), menetapkan penerima penghargaan AK- PWI pada HPN 2022 sebanyak 10 Kepala Daerah, dengan rincian enam bupati, dan empat walikota.

BACA JUGA:  Awas, Covid-19 Varian Omicron Menular Ratusan Ribu per Hari

Penerima Anugerah Kebudayaan itu masing-masig, Walikota Padang Panjang, Sumatra Barat, Fadly Amran (Datuak Paduko Malano); Bupati Magetan, Jawa Timur, Suprawoto; Bupati Lamongan, Jawa Timur, Yuhronur Efendi; Bupati Indramayu, Jawa Barat, Hj.Nina Agustina; Wali Kota Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Effendi; Bupati Sumbawa Barat, NTB, Musyafirin; Wali Kota Surakarta, Jawa Tengah Gibran Rakabuming Raka; Wali Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, H.Helmi Hassan; Bupati Buton, Sulawesi Tenggara, La Bakri; dan Bupati Lamandau, Kalimantan Tengah, Hendra Lesmana.

Kearifan Lokal

Dalam penanganan Covid-19 dan perilaku baru, para bupati dan wali kota, menggunakan kearifan lokal. Ini di luar cara-cara formal  yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat, berupa cuci tangan, pakai masker, jaga jarak.

Wali Kota Padang Panjang Fadly Amram, misalnya,  menjadikan rumah gadang tidak hanya rumah tinggal satu kaum, namun juga berfungsi sosial.

“Dalam hal ini digunakan untuk tempat isolasi mandiri warga kaum adat yang merasa ragu dan malu menjalani isolasi di Rumah Sakit Daerah,“ jelas Yusuf Susilo Hartono dalam siaran persnya.

Di rumah gadang mereka merasa di rumah sendiri, apalagi makanan diantar sanak saudara pula.

Wali Kota Bengkulu Helmi Hassan, mereaktualisi tradisi belenguk (berkumpul berkerumun) gaya baru dengan, berbagai terobosan aplikasi mutakhir, salah satunya SLAWE (Sistem Layanan Administrasi Warga Elektronik) untuk urusan kependudukan.

Kabupaten Sumbawa Barat Musyafirin dengan pemberdayaan nilai tradisi Siru’  (gotong royong) yang diimplementasikan melalui instrumen Pariri, dalam bidang sosial, ekonomi, kesehatan, dan lain-lain.

Bupati Buton La Bakri menjalankan “lockdown” poago, yang merupakan tradisi tua untuk mengatasi pandemi, dengan melibatkan  para pemangku adat.

Disamping itu tentu saja tetap mengikuti prokes formal. Poago menjadi bukti, bahwa nenek moyang Buton, sudah mempunyai metode menjaga kesehatan warga dan menangkal wabah.

Setelah memasuki level 4, sebanyak 38 orang meninggal, Bupati Lamandau Hendra Lesmana bersama warganya selain berupaya secara medis, mereka kembali menengok tradisi, menjalankan  Babantan Laman/ Tula Bala/ Balalayah, berupa ritual adat Dayak Tumon, dengan kepercayaan Kaharingan.

“Tradisi tersebut “disesuaikan” dengan keragaman kepercayaan yang ada, sehingga bisa diikuti seluruh warga, meski beda kepercayaan/agama dengan bahagia. Berangsur-angsur pandemi teratasi,”  kata Yusuf Susilo.

Terobosan Kebudayaan

Di samping  menjaga  keseimbangan kesehatan dan ekonomi, para bupati dan wali kota  terus berusaha mewujudkan kerja-kerja kebudayaan dan penggunaan teknologi informasi.

Bupati Magetan Suprawoto, yang punya visi misi menjadikan kabupaten literasi, misalnya, menggenjot berbagai program literasi, seperti penulisan sejarah desa, sejarah sekolah.

Memfasilitasi motor penggerak kelompok penulis yang telah menerbitkan ratusan judul buku.

Menggelar apresiasi melalui program purnama sastra dengan membaca puisi (jawa), cerita pendek, mendongeng, bedah buku.

Di tengah kesibukan melayani rakyat, Suprawoto sendiri terus menulis untuk majalah, koran, juga membuat buku. Boleh jadi ia “bupati penulis” yang paling produktif saat ini.

Bupati Lamongan Yuhronur Efendi, dengan tagline “Megilan” tengah berusaha merekonstruksi kejayaan Lamongan, sebagai pusat peradaban Raja Airlangga, melalui pengukuhan 1000 tahun prasasti Cane.

Adanya situs Makam Nyai Andongsari dan temuan sebuah situs Punden Berundak Sitinggil yang diyakini bahwa Gajah Mada lahir di Lamongan.

Jejak kejayaan Lamongan juga bisa dilihat  pada masa penyebaran agama Islam di pantai utara yang dilakukan Sunan Drajat, Sunan Senang Dhuwur, Joko Tingkir dan peninggalan Gapura Paduraksa Bersayap.

La,oham sebagai tempat peradaban ekonomi di masa kolonial dibuktikan dengan adanya Waduk Prijetan dan tenggelamnya Kapal Van Der Wick.

Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka, menggunakan pendekatan tradisi gotong royong, merangkul para pemikir kebudayaan, hingga para seniman agar tetap bisa berkarya dengan memanfaatkan berbagai kanal dan teknologi informasi di masa pandemi menuju kenormalan baru.

Menggelar berbagai ajang festival, baik tradisi maupun kontemporer. Merenovasi Taman Balekambang dengan wajah baru, sebagai arena kreasi dan rekreasi yang lebih ramah dan mudah diakses.

“Awal Desember lalu, Surakarta bersama daerah lain, dinobatkan sebagai Kota Pemajuan Kebudayaan oleh Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI),” kata Yusuf Susilo.

Kota Bekasi, bertetangga dengan Jakarta, meski masuk Provinsi Jawa Barat. Akar sosio kulturalnya Kerajaan Tarumanegara. Kini dikenal sebagai  kota perdagangan dan industri, berpenduduk 3 jutaan.

Wali Kota Rahmat Effendi, sebagai anak betawi Bekasi, terus melestarikan identitas dan budaya Betawi, di tengah mayoritas penduduk pendatang (Jawa), dan berpacu dengan budaya metropolis.

Dalam melayani warga di era pandemi, menggunakan aplikasi LKM-Sijoni untuk layanan kesehatan berbasis NIK. dan berbagai aplikasi lain untuk layanan antar obat secara gratis, hingga kebutuhan forensik.

BACA JUGA: Kado HUT NTB, Gubernur Tandatangani Dua MoU

Obyek wisata dan hiburan mulai dibuka dengan prokes.

Bupati Indramayu Nina Agustina Da’i Bachtiar selain menggunakan pendekatan hukum dalam menghadapi persoalan klasik Pekerja Migran Indonesia (PMI), kini mulai menggunakan pendekatan kultural, diantaranya dengan film Ngarot.

Tak tanggung-tanggung, ia ikut menjadi pemain. Film produksi lokal tersebut mengetengahkan kultur lokal wong Dermayu, memori kolektif, dengan menyentuh rasa, terhadap berbagai persoalan lokal yang aktual maupun laten.

“Film yang ditayangkan melalui berbagai berbagai platform itu, ditujukan untuk menggugah kesadaran kaum muda Indramayu agar berani bangkit, mengatasi stigma-stigma buruk terhadap wong Dermayu,” jelas Yusuf Susilo Hartono mengakhiri siaran persnya. (*)

Presiden Jokowi mengimbau agar vaksinasi di NTB segera mencapai 100 persen, selain sambut MotoGP juga penting meindungi masyarakat dari varian Omicron virus Covid-19

MATARAM.lombokjournal.com ~ Presiden RI Joko Widodo menghimbau, agar vaksinasi di Nusa Tengga Barat khususnya di Kabupaten Lombok Tengah dipercepat.

Selain untuk mendukung gelaran event internasionaL MotoGP tanggal 20 Maret 2022 di Mandalika International Street Circuit, Lombok Tengah, juga penting perlindungan bagi masyarakat menghadapi varian virus Covid-19.

“Saya harapkan dipercepat agar saat event besar nanti bisa mencapai seratus persen. Vaksinasi juga untuk melindungi masyarakat dari varian Delta dan yang terbaru varian Omicron virus Covid 19,” ujar Jokowi.

Presiden menyampaikannya saat pengarahan terkait penanganan pandemi melalui daring di Istana Negara, Kamis (16/12/21).

Presiden Jokowi mengapresiasi capaian vaksinasi NTB khususnya Kabupaten Lombok Tengah.

Sementara itu, Bupati Lombok Tengah, HL Pathul Bahri mewakili Gubernur NTB, menyampaikan progres vaksinasi dengan target 767.700 orang di Loteng sudah mencapai 75,16 persen dosis pertama, dan 52,9 persen dosis kedua, serta dosis ketiga 73,38 persen, serta vaksinasi Lansia 62 persen.

Jumlah vaksinator Loteng sendiri sebanyak 800 orang dengan stok sinovac 40.382 dosis dan Moderna 700 dosis.

BACA JUGA: Wujudkan NTB Hijau, Gubernur dan Wagub Ikut Tanam 56 Ribu Pohon

“Kami optimis sebelum gelaran MotoGP pada Maret sudah mencapai seratus persen vaksinasi,” ujar Pathul.

NTB sendiri, lanjut Pathul, secara keseluruhan telah mencapai 74,91 persen dosis pertama, 47,03 persen dosis kedua  dengan target seratus persen di akhir tahun ini.

Dalam arahan terkait penanganan pandemi, Jokowi menjelaskan tiga hal terkait varian Omicron yang telah masuk ke 88 negara, dengan jumlah kasus meningkat cepat dalam tiga hari terakhir karena lebih menular.

Dikatakan Jokowi, sesuai keterangan Menteri Kesehatan RI, varian baru ini telah ada di Indonesia.

Untuk itu, Jokowi meminta para Kepala Daerah memastikan kesiapan rumah sakit dan obat obatan terutama oksigen.

Selain itu, penegakan protokol kesehatan sebagai pencegahan adalah hal utama, agar menjadi perhatian dan dijalankan dengan ketat.

“Tracing dan testing di tempat tempat publik tidak boleh dikurangi standarnya untuk kontak erat agar memudahkan penanganan,” tegas Jokowi.

BACA JUGA: Penghijauan Sepanjang Jalan Provinsi di Lombok Utara

Hal terakhir terkait vaksinasi, Jokowi mengingatkan laju vaksinasi yang turun dalam dua minggu terakhir dapat dipercepat.

Meski diakui tantangan vaksinasi saat ini makin berat, namun ia meminta para Kepala Daerah melakukan inovasi dalam pelayanan vaksinasi.

Hadir pula dalam pengarahan Presiden melalui daring, Sekda, HL Gita Ariadi, Kapolda NTB dan beberapa perwakilan kabupaten/kota. ***

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mengeluarkan biaya Rp 15,6 triliun untuk perawatan kesehatan para perokok, berarti  perokok jadi beban Negara dari sisi perawatan kesehatan

JAKARTA.lombokjournal.com ~ Tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) atau Cukai Rokok, resmi dinaikkan pemerintah rata-rata 12%, tahun 2022.

Pemerintah akhirnya mengambil langkah menaikkan Cukai Rokok, karena jumlah perokok yang cenderung meningkat, menjadi beban keuangan  Negara dari sisi biaya kesehatan.

Ini penjelasan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait perokok yang membebani keuangan negara.

Bayangkan, pemerintah mengelontorkan subsidi untuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) per tahun sebesar Rp 48,8 triliun. Ternyataa, sebesar 20-30 persen dari anggaran itu justru untuk membiayai perawatan kesehatan para perokok.

Menurut Menter Sri Mulyani, biaya kesehatan akibat merokok mencapai Rp 17,9 triliun sampai Rp 27,7 triliun per tahun.

BACA JUGA: Hidup yang Lebih Baik, Mulailah Melakukan 5 Kebiasaan Pagi

“Dan dari total biaya ini, Rp 10,5 triliun sampai Rp 15,6 triliun merupakan biaya perawatan yang dikeluarkan BPJS kesehatan,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Kebijakan CHT 2022 secara virtual, Senin (13/12/21).

Memang, mayoritas perokok malah tak mengurangi konsumsi, meski pandemi memukul perekonomian sebagian besar masyarakat. Inihasil survei  Komnas Pengendalian tembakau (Komnas PT), Center for Indonesia Strategic Development Initiatives (CISDI) dan Universitas Indonesia,.

Riset juga menunjukkan beberapa perokok bahkan menunjukkan kenaikan konsumsi.

Sri Mulyani menukil riset lain, bahwa perekok cenderung punya potensi terinfeksi virus Corona 14 kali lebih tinggi dari yang bukan perokok.

Selain itu, bagi perokok yang sudah terinfeksi Covid-19 juga memiliki risiko 2,4 kali lebih tinggi untuk mengalami gejala infeksi berat dan memiliki prognosis buruk.

“Kondisi ini berarti akan membebani, karena seluruh penderita Covid-19 ditanggung oleh negara,” kata Sri Mulyani.

Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 214,96 triliun dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 untuk belanja kesehatan. Sebagian besar anggaran tersebut untuk kebutuhan therapeutic atau pengobatan Rp 87,99 triliun.

Hingga 26 November 2021, anggaran tersebut sudah terpakai Rp 66,11 triliun. Bukan hanya itu, merokok juga menyebabkan meningkatnya risiko penyakit, disabilitas dan kematian dini.

Karena itu, ada potensi kehilangan tahun produktif yang biaya ekonominya diperkirakan mencapai Rp 374 triliun. Ini berdasarkan riset yang dibuat Balitbang Kementerian Kesehatan pada tahun 2017 lalu.

Jumlah keseluruhan kasus (prevalensi) merokok anak usia 11-18 tahun juga terus naik. Pada tahun 2013 prevalensi merokok kelompok ini hanya 7,2 persen, kemudian naik menjadi 9,9 persen pada tahun 2019.

Justru kenaikan tahun 2019 karena keputusan pemerintah tidak menaikkan tarif cukai rokok.

BACA JUGA: Pembangunan KEK Mandalika, Bikin NTB Dilirik Dunia

Kemudian turun di 9 persen tahun 2020 ketika tarif kembali dinaikkan hingga 23 persen dan ditargetkan bisa mencapai 8,7 persen pada tahun 2024.

“Oleh karena itu, menyadari tingginya bahaya merokok, pemerintah menggunakan instrumen kebijakan cukai (untuk mengendalikannya),” kata Sri Mulyani.

Kementerian Keuangan sepakat untuk kembali menaikkan tarif cukai rokok rata-rata sebesar 12% pada tahun depan.

Kenaikan tarif ini lebih kecil dibanding kenaikan dalam dua tahun terakhir, yakni pada 2020 sebesar 12,5 persen dan tahun 2019 sebesar 23 persen.

Romi

Sekda tidak hanya mendampingi Menko PMK gowes bersama masyarakat, juga sekaligus bagi-bagi sembako pada masyarakat yang membutuhkan

MATARAM.lombokjournal.com ~ Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, H. Lalu Gita Ariadi mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, gowes sekaligus bagi-bagi sembako untuk warga di Cakra, Kota Mataram, Minggu (05/12/21) pagi.

“Hari Minggu pagi yang cerah ini, mendampingi Menko PMK Profesor Muhajir Efendi, menyapa dan silaturahmi dengan masyarakat,” kata Miq Gite sapaan Sekda di Mataram.

Dalam rangkaian kunjungan kerjanya di NTB, Sekda selalu mewakili Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah untuk mendampingi Menko PMK, termasuk hari Minggu menemani gowes.

BACA JUGA: Bekali Santri Masa Kini dengan Ilmu Masa Depan

Dijelaskan Sekda, tidak hanya menyapa warga, bersama Menko PMK pagi ini juga melaksanakan kegiatan Gerakan Masyarakat Sehat (Germas) yakni bersepeda santai bersama warga Kota Mataram dan komunitas Lombok medical comunity (LMC).

Selain itu, di sela kegiatan Germas, Menko PMK juga membagikan sembako Kemenko PMK peduli kepada penyapu jalanan, tukang parkir, dan masyarakat yang membutuhkan.

Mantan Karo Humas  dan Protokoler Setda Provinsi NTB tersebut mengatakan, fokus kunker Menteri PMK selama 2 hari, mengatensi khusus terkait Bansos, pola hidup sehat dan persoalan stunting dan pernikahan dini di NTB.

Pria kelahiran Lombok Tengah ini, mengajak orang tua terutama ibu-ibu untuk lebih peduli terhadap kesehatan keluarga, mencegah anak-anak menikah dini.

BACA JUGA: Menko PMK Sarankan Cari Guru yang Paham STEM

“Sehingga mereka matang secara psikologi, untuk melakukan pernikahan,”pesan Miq Gite.

Usai kegiatan pagi, Menko PMK melakukan peletakan batu pertama Lenterahati Islamic Boarding School, Lombok Barat, yang turut dihadiri Kepala Kanwil Kemenag NTB, Komandan Korem (Danrem) 162 Wira Bhakti.

Nn

Menko PMK, Muhadjir Effendy mengingatkan, kelemahan lembaga pendidikan islam di Indonesia  hanya memprioritaskan pelajaran ilmu-ilmu agama

LOBAR.lombokjournal.com ~  Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, lembaga pendidikan berbasis agama Islam di Indonesia harus memiliki dua pijakan, yakni keislaman dan keindonesiaan. Menurutnya, lembaga pendidikan Islam harus mengimbangi dua pijakan tersebut.

“Jangan sampai tidak imbang antara dua ini.  Keislamannya kuat, tapi keIndonesiaannya juga harus kuat. Kita ini berislam di Indonesia. Dua-duanya tidak boleh saling menegasikan, tetapi bersanding dan saling memperkuat,” ujar Menko PMK.

BACA JUGA: Bekali Santri Masa Kini dengan Ilmu Masa Depan

Hal itu dikatakannya saat peletakan batu pertama Lenterahati Islamic Boarding School, Lombok Barat, NTB, pada Minggu (05/12/21).

Muhadjir menyampaikan, selain mengajarkan ilmu-ilmu agama, lembaga pendidikan Islam juga harus menyediakan guru kompeten yang mampu mengajarkan materi ilmu umum atau ilmu dunia.

“Saran saya, cari guru pintar yang cakap, yang menguasai bidang STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics),” ucapnya.

Muhadjir mengungkapkan, kelemahan lembaga pendidikan islam di Indonesia saat ini masih banyak yang hanya memprioritaskan pelajaran ilmu-ilmu agama.

Sedangkan ilmu dunia dan ilmu-ilmu terapan banyak dikesampingkan. Banyak lembaga pendidikan Islam yang memiliki moto ilmu agama jauh lebih penting.

Menko PMK berujar, agar para santi mampu meraih sukses di dunia dan akhirat, maka lembaga pendidikan islam harus menyeimbangkan antara pelajaran ilmu agama dan ilmu dunia. Para santri harus mampu menguasai kedua ilmu itu dengan baik.

Menurutnya, penguasaan ilmu dunia diimbangi dengan ilmu akhirat akan menjadi modal meraih akhirat yang bahagia.

BACA JUGA: Kader PKK Jadi Fasilitator Administrasi Masyarakat

“Anak-anak harus di dorong untuk berhasil di dunia. Karena keberhasilan di dunia ini modal dasar untuk meraih akhirat. Kalau ini dilaksanakan dengan baik, maka akan lahir kader hebat dari Yayasan Lenterahati,” tandas Menko PMK.

Dalam kesempatan itu turut hadir Ketua Yayasan Lenterahati Lombok Barat Muazar Habibi, Kepala Kanwil Kemenag NTB Muhammad Zaidi Abdad, Komandan Korem (Danrem) 162 Wira Bhakti (Danrem 162/WB) Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, Deputi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK Agus Suprapto, serta para asatidz, santri, dan wali santri.

Sebelumnya, di Minggu Pagi, Menko PMK juga melaksanakan kegiatan Gerakan Masyarakat Sehat (Germas) bersepeda santai bersama warga Kota Lombok dan komunitas Lombok Medical Comunity (LMC).

Selain itu, di sela kegiatan Germas, Menko PMK juga membagikan sembako Kemenko PMK peduli kepada penyapu jalanan, tukang parkir, dan masyarakat yang membutuhkan. (*)

Nn

Menko PMK Muhadjir Effendy saat bersilaturahmi ke Ponpes Nurul Hakim, Lombok Barat, minta agar santri tak hanya diajarkan imu agama, tapi juga immu bekal masa depan

LOBAR.lombokjournal.com ~ Pondok Pesantren tidak boleh eksklusif hanya mengajarkan materi agama kepada para santri.

Pondok Pesantren diminta mengikuti perkembangan zaman dan mengajarkan ilmu-ilmu terapan termasuk teknologi informasi.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy saat bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Nurul Hakim, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, pada Sabtu (04/12/21).

BACA JUGA: ASDEKSI Adakan Workshop Nasional Peran Sekretariat DPRD

Dalam silaturahminya itu Menko PMK disambut pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hakim TGH. Muharrar Mahfudz, serta menyampaikan tausyiah di hadapan Santri dan Asatidz Pondok Pesantren Nurul Hakim.

“Bekalilah santri ini bukan hanya ilmu agama, tetapi bekal ilmu umum terutama ilmu masa depan dan teknologi informasi agar mereka betul-betul siap berkompetisi dengan lulusan lain untuk memajukan Indonesia,” ujarnya.

Menko Muhadjir menyampaikan, tantangan santri masa kini harus mampu menyeimbangkan penguasaan ilmu agama dengan penguasaan ilmu umum dan teknologi informasi.

“Berarti jadi santri sekarang lebih berat daripada santri jaman dulu. Kemampuan santri harus lebih unggul, memadai, dan menguasai teknologi informasi,” ujarnya.

“Para santri harus bekerja ekstra. Untuk mereka yang sekolah tidak berbasis agama bisa fokus ke penguasaan ilmu umum. Sementara santri harus menguasai dua hal itu,” imbuhnya.

Pondok Pesantren Nurul Hakim Lombok Barat, kata Muhadjir, adalah contoh teladan pondok pesantren yang mampu bertransformasi menjadi inklusif dan menyeimbangkan materi ilmu akhirat dan ilmu dunia.

Penyeimbangan ilmu akhirat dan ilmu dunia, menurut Muhadjir, adalah wujud keyakinan terhadap Islam Rahmatan lil’alamin yang cinta damai dan ikut menjadikan Indonesia Maju.

BACA JUGA: Ramainya Even Internasional, NTB Harus Siapkan Infrastruktur

“Jika umat islam atau santri mampu melakukannya, maka kalian akan menjadi investasi dunia. Dan keberhasilan dunia akan menentukan keberhasilan di akhirat,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Pondok Pesantren Nurul Hakim dibangun pada tahun 1948 pimpinan Tuan Guru Muharrar Mahfudz. Selain melayani pendidikan agama, di pesantren yang berdiri diatas lahan 9.2 hektar itu juga melaksanakan pendidikan reguler mulai TK sampai Perguruan Tinggi. (*)

Nn

Penyelenggaraan Workshop Nasional, memberikan materi, bagaimana peran sekretariat mendukung Tugas dan Fungsi DPRD.

JAKARTA.lombokjournal.com ~ Asosiasi Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia (ASDEKSI) mengadakan Workshop Nasional terkait Peran Sekretariat DPRD, Sabtu. (04/12/21).

Workshop menghadirkan beberapa narasumber ahli dari berbagai latar dan keahlian. Berlangsung selama empat hari di Jakarta Barat, dengan empat sesi utama yang diikuti oleh para Sekretaris DPRD beserta jajaran se-Indonesia.

Dalam acara tersebut, dikukuhkan pula kepengurusan Dewan Pengurus Daerah Asdeksi Provinsi Riau oleh Pengurus DPN Asdeksi.

Ketua Dewan Pengurus Nasional Asdeksi Widyo Prayitno, SH.mengatakan, workshop diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman tentang kesekretariatan, sesuai dengan perkembangan regulasi yang ada.

Selain itu, pada kegiatan workshop berharap pandemi jangan diabaikan, Prokes tetap diterapkan.

Materi yang disampaikan pada ajang workshop itu, bagaimana peran sekretariat dalam mendukung Tugas dan Fungsi DPRD.

Khususnya dalam Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, serta materi Motivasi Pengembangan Diri dalam Pelayanan Publik. Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD pada Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri RI

Drs. Andi Bataralifu, MSi., menyatakan peran Sekretariat DPRD dalam mendukung tugas dan fungsi legislatif memerlukan sistem Standar Operasional Prosedur.

Ini menunjang penyelenggaraan fungsi dan peran DPRD serta perlunya kode etik dan tata beracara sebagai basis regulasi, agar tak menyalahi prosedural.

Menurut Andi, Sekretariat DPRD dalam penerapan agenda-agenda kesekretariatan sebagai jembatan antara Pimpinan Daerah dan Pimpinan Dewan.

BACA JUGA: Even Internasional Makin Ramai, NTB Harus Siapkan Insfrastruktur 

Mekanisme langsung maupun mekanisme tak langsung, aturan perlu dibuat secermat mungkin dalam pembuatan tata tertib dewan.

Tiap Alat Kelengkapan Dewan (AKD) mengakomodir peraturan dan supporting kelompok pakar, semisal pada AKD Bapemperda.

“Aturan dibuat rinci, relevan, dapat dipertanggungjawabkan dan diterima para pihak,” tutur aNDI.

Sedangkan narasumber dari Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI, Hilman Rosyada, S.AP., M.AP yang menyampaikan kajian Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun mengatakan, pengguna anggaran dalam pelaksanaannya, ada yang bersifat mandatori, delegasi dan ada pula yang bersifat atribusi.

Diperlukan perencanaan yang baik dalam penyusunan APBD dan berkomitmen terhadap apa yang ada pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahunan.

“Saat perencanaan anggaran yang baik saja, belum tentu pelaksanaan dan pelaporannya baik. Oleh karena itu, perencanaan harus tetap baik yang memungkinkan agar pelaksanaan serta pelaporannya baik serta akuntabel,” urainya.

Pada sesi workshop hari berikutnya, pihak Asdeksi menghadirkan Ahli Motivator Kesehatan Paliatif dr. Agus Ali Fauzi, PGD., Pall. Med., yang menyemangati peserta workshop dengan spirit pelayanan untuk bekerja dengan menyertakan pikiran dan hati.

BACA JUGA: Apel Siaga Darurat Bencana Digelar di Lombok Utara

Dikatakan, menyertakan hati, pikiran bisa lebih tenang, lebih rileks dan pelayanan bisa maksimal.

Dicontohkan pula, tiap orang punya tingkatan kecerdasannya yang berbeda-beda, berupaya berempati dan membahagiakan.

Lanjutnya, senantiasa mengingat Tuhan Yang Maha Esa yang mengatur semua unsur kehidupan, termasuk dalam bekerja pada profesi apapun, dengan memudahkan bukan mempersulit.

Sedangkan pada sesi akhir dipaparkan pula Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di Sekretariat DPRD.

Plt Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri RI, Dr Sugeng Hariyono menyatakan, kedudukan Setwan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Sedangkan landasan SPIP sesuai PP nomor 60 tahun 2008 tentang SPIP.

Diuraikannya, unsur-unsur SPIP meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian.

Peserta workshop nasional Asdeksi mengikuti acara dengan penerapan Prokes.

Workshop bertujuan dapat menyajikan pemahaman melalui peningkatan etos kerja dan penguatan relasi antara eksekutif dan legislatif.

@ng