LOMBOK UTARA — lombokjournal.com

Kejahatan menebang hutan (illegal loging) di beberapa kawasan hutan di Kecamatan Gangga langsung berdampak buruk bukan hanya bagi lingkungan setempat, bahkan seluruh Lombok Utara. Pasalnya, sungai-sungai mengalami kekeringan di musim kemarau. Sebelumnya, meski musim kemarau volume air  sungai tetap besar.

Kini di musim kemarau, kebanyakan sungai-sungai di Lombok Utara mengalirkan air sangat sedikit. Bahkan ada yang kering kerontang. Masih gencarnya aktivitas pembalakan liar jadi biang turun drastisnya debit air di hulu sungai.

Penebangan hutan secara membabi buta membuat daya tahan tanah dalam menampung air berkurang. Hulu sungai memiliki peran vital untuk menjaga keseimbangan air. “Serius mari kita lihat kondisi hutan di hulu-hulu sungai (kawasan hutan Kecamatan Gangga-red). Jika memang layak tentu tidak seperti ini, ” tutur Jakaria, Rabu (7/8), salah seorang warga Bentek menunjukkan beberapa hulu sungai yang mengering.

Menurut Jakaria, kekeringan pada beberapa daerah aliran sungai di wilayah di Kecamatan Gangga itu baru terjadi beberapa tahun terakhir. “Kekeringan di beberapa aliran sungai ini kan muncul setelah kayu-kayunya sudah habis, ” jelasnya.

Ia menuding, “mafia” hutan masih beroperasi hingga sekarang meskipun ia tidak menyebutkan orang-orangnya. Ada oknum-oknum yang ingin merusak vegetasi di Kecamatan Gangga. Beberapa minggu lalu sebagian pelakunya ditangkap, tapi bukan berarti oknum lainnya tidak ada lagi.

“Kalau pemerintah Kabupaten Lombok Utara mau perihatin atas kondisi yang sedang terjadi, mari kita tegas terhadap para pembalak,” tantangnya.

Ardhi, salah seorang tokoh masyarakat Bentek, menawarkan beberapa solusi bagi pemerintah daerah dan stakeholders terkait agar kekurangan debit air di Kecamatan Gangga tidak terulang kembali pada tahun-tahun mendatang.

Pertama, pemerintah Lombok Utara harus mengevaluasi kembali perlindungan hutan di Kecamatan Gangga khususnya dan Lombok Utara pada umumnya. Jika hasil evaluasi itu kemudian menemukan adanya mafia yang mengeruk keuntungan untuk kepentingan pribadi, harus segera ditindak tegas, tanpa pandang bulu.

Kedua, pemerintah daerah harus punya upaya mengembalikan fungsi hutan. Cara yang perlu diambil diantaranya menggelar reboisasi atau penghijauan kembali di kawasan hutan yang sudah rusak. “Kembalikan fungsi hutan seperti semula terutama kawasan serapan air,” terangnya.

Yang penting harus ada upaya mencari solusi. “Jangan menyalahkan alam,  cari biang keladinya, dan tindak tegas,” kata Ardhi.

djn

Lombokjournal.com

Bulan Juni mendatang, di daerah pedesaan Yulin, Provinsi Guangxi Zhuang, bagian selatan China, akan berlangsung The Lychee and Dog Meat Festival, yang biasa disebut sebagai Yulin Dog Meat Festival 2016. Festival yang dimulai tanggal 20 Juni hingga akhir bulan itu adalah acara tahunan yang akan membantai 10.000 – 15.000 anjing, kucing dan babi untuk jamuan menyambut musim panas.

Masyarakat di wilayah pedesaan Yulin, China bagian Selatan, memiliki tradisi makan anjing.  Dan mereka membanggakan kepandaiannya memasak. Orang bagian lain negeri itu punya gurauan untuk orang Selatan itu: ‘Orang Selatan akan makan semua yang berkaki empat, kecuali kaki meja.  Mereka akan masak semua yang terbang, kecuali pesawat terbang’.

Orang daerah Yulin yang makin makmur sejak tahun 1990, menghidupkan kebiasaan unik, yaitu mengadakan perjamuan dengan menu utama daging anjing untuk menandai datangnya musim panas. Para pendukung festival dan pemilik restoran menyatakan makan daging merupakan bagian tradisi orang Yulin. Festival itu mulai marak sekitar 20 tahun lalu, ketika masyarakat Yulin merasa perlu merayakan mulai terbitnya matahari di musim panas.

Tapi para pengkiritik mengatakan, tak ada unsur budaya dalam festival yang memperlakukan hewan dengan kejam. Sekitar 10-20 ribu anjing dibunuh untuk daging mereka tiap tahun di Cina. Namun pengkritik festival ini berpendapat, tidak ada nilai budaya dalam festival itu, kecuali dirancang hanya untuk mencari keuntungan uang.

Dog Days of Yulin.

Ya, hari yang berlimpah jamuan daging anjing. Bayangkan, di bagian dunia lain, anjing dianggap ‘teman baik’ manusia.  Jangan heran bila aktivis hak-hak binatang seluruh dunia, termasuk di China,  makin mengutuk Festival Daging Anjing. Mereka menyerukan, agar festival di Yulin dilarang. Perdagangan daging anjing dianggap ilegal, tidak diatur, dan kejam.

Sejak tahun 2013, Festival Daging Anjing di Yulin banyak mengundang berita negatif. Pemerintah daerah setempat menolak tradisi yang disebut makan daging anjing ‘saat matahari terbit di Musim Panas’ itu. Tapi penduduk setempat tak berhenti merayakannya.  Para aktivis mati-matian mencoba menyelamatkan anjing sebelum pembantaian.

Festival jamuan makan dengan menu utama daging anjing ini memang kontroversial. Aktivis pecinta hewan menyerukan penghentian Yulin Dog Meat Festival. Laporan terbaru Humane Society International (HSI) pembantaian berlanjut sepanjang tahun di Yulin, dengan perkiraan 300 kucing dan anjing yang disembelih tiap hari.

Orang marah karena menyembelih anjing yang umum di Cina, dipandang sebagai bentuk kekejaman. Menjelang festival, anjing dan kucing diangkut truk, berdesakan dalam kandang kecil tanpa makanan dan minuman, menempuh jarak ratusan mil. Di antara hewan itu adalah hewan peliharaan keluarga yang dicuri.

Festival paling kontroversial di Cina itu makin marak sejak dua dekade terakhir.  Banyak yang cemas –sebagian besar penduduk dunia menganggap ‘anjing sebagai teman bukan makanan’ — puluhan ribu anjing disembelih dan dimakan tiap tahun dalam acara yang berlangsung di kota Yulin, Provinsi Guangxi. Pegiat pecinta binatang tak bisa tinggal diam, karena 10.000 anjing dibantai menjadi santapan akhir pekan.

Akhir tahun 2014, para aktivis hak-hak binatang di berbagai Negara demo di luar gedung Pemerintah Kota Yulin. Tapi aksi itu mengundang kemarahan penduduk. Beberapa spanduk dirobek penduduk setempat.  Terjadi baku mulut antara penduduk yang naik pitam dengan pengunjuk rasa. Aparat keamanan muncul membubarkan massa

Tapi pengunjuk rasa dari China masih bertahan, mengecam bagaimana moralitas masyarakat yang membantai anjing dan menjadi sajian di piring untuk para tamu. Tapi warga Yulin bersikukuh tidak akan menghentikan perjamuan dengan menu utama daging anjing itu. Malah dengan bangga sebagian penduduk mengtakan, acara itu akan membuat Yulin menjadi daerah yang makin terkenal.

“Anda tidak pernah protes Piala Dunia. Anda hanya meributkan tradisi kami, pada festival ini merupakan reputasi terbaik kami, punya masakan daging anjing terbaik di Cina. Di masa depan, Yulin akan menjadi lebih terkenal! ” teriak seorang penduduk.

Roman Emsyair

lombokjournal.com

Tiap lima tahun, “Festival Gadhimai” berlangsung di desa Bariyapur, sebuah komunitas yang terletak di Nepal selatan dekat perbatasan India. Diadakan di Kuil Gadhimai dari Bariyapur, acara ini pada dasarnya adalah festival ‘pembantaian hewan secara terbuka’ – kerbau, ayam, kambing dan babi – dan merupakan persembahan ‘hewan kurban’ terbesar di dunia.

Menurut cerita ini, ia mulai ritual setelah dibebaskan. Ia mengumpulkan tetes darah sendiri dari lima tempat yang berbeda di tubuhnya. Setelah itu, ia melihat cahaya yang muncul di gerabah, dan sejak itu pengorbanan berdarah mulai.

Tahun 2009,  festival itu dilaporkan mengorbankan 200.000 hewan dalam rentang dua hari. Ratusan ribu hewan  dipenggal dengan pedang oleh anggota yang ditunjuk masyarakat. Pemenggal kepala hewan itu berharap memenggal dalam satu kali ayunan pedang. Tapi lebih sering, orang-orang itu harus mengayunkan pedangnya beberapa pukulan untuk menyelesaikan pekerjaannya,

Meskipun mendapat tekanan internasional, ternyata kemarahan publik tidak merubah tradisi itu. Namun, pada tahun 2014 The Animal Welfare Jaringan dari Nepal (AWNN) bersama relawan penciinta lingkungan local berusaha meyakinkan, kalau kebutuhannya hanya memperoleh darah hewan kurban, itu bisa dilakukan dengan membuat luka kecil di telinga hewan bukannya membantainya.

Setidaknya usaha terus menerus ini berhasil mengurangi hewan yang dikurbnankan. Dari 200.000 tahun 2009 menjadi 5.000 pada tahun 2014. Pemerintah Nepal juga tidak memberikan dana resmi untuk festival. Berbeda dengan tahun 2009, saat itu penyelenggara festival diberi dukungan 4,5 juta rupee dari Pemerintah Nepal.

Menjelang pelaksanaan festival, Pemerintah India mencegah ribuan hewan yang berusaha melintasi perbatasan dan memasuki wilayah festival. Tekanan internasional terhadap festival yang diberangi pembantaian itu makin kuat.

Anil Bhanot, melakukan gerakan melalui wacana publik. Filmmaker Gabriel Berlian memproduksi film dokumenter menampilkan Manoj Gautam, aktivis lingkungan dan hak-hak hewan muda, yang mencoba mengakhiri Festival Gadhimai dengan menggandeng gerakan relawan Nepal, pemimpin spiritual, LSM, dan pejabat pemerintah.

Ada upaya untuk menciptakan lebih banyak tekanan pada pemerintah untuk memastikan pembantaian kurban tidak pernah terjadi lagi.

Tanpa Hewan Kurban

Akhirnya, pembantaian hewan kurban dalam Festival Nepal dilarang.  Mungkin ini kemenangan penccinta hewan di seluruh dunia. Penganut Kuil Nepal (Nepal Temple) pada akhir 2014 mengumumkan,  pada Festival Gadhimai tahun 2019 menghentikan persembahan semua hewan kurban.  Semua umat dilarang membawa binatang ke festival lima tahunan agama Hindu yang telah berlangsung selama 300 tahun terakhir.

“The Gadhimai Temple menyatakan keputusan resmi kami, untuk mengakhiri hewan kurban. Dengan bantuan Anda, kita dapat memastikan Festival Gadhimai 2019 bebas dari pertumpahan darah. Selain itu, kita dapat memastikan Festival Gadhimai 2019 adalah perayaan penting dari kehidupan”, kata pemuka Kuil Gadhimai,  Ram Chandra Shah.

Keputusan itu diumumkan oleh penganut Kuil Nepal Gadhimai, setelah negosiasi ketat dan kampanye oleh Animal Welfare Jaringan Nepal (AWNN) dan Humane Society International / India. Ini kemenangan yang akan menyelamatkan nyawa hewan yang tak terhitung jumlahnya.

Dengan intervensi Mahkamah Agung India yang melarang gerakan hewan dari India ke Nepal, AWNN dan HSI / India melihat penurunan hingga 70 persen dalam jumlah hewan kurban dari pesanan 2009. Keputusan Mahkamah Agung mengakibatkan penangkapan 100 pelanggaran, dan lebih dari 2.500 hewan disita.

Awal tahun ini, menyusul kecaman terhadap pembantaian di Festival Gadhimai, panitia Kuil Gadhimai memutuskan untuk tidak lagi melakukan persembahan hewan kurban apa pun selama panen festival (Sankranti)”.

Roman Emsyair

PEMENANG – lombokjournal.com

Gerakan ‘bersih lingkungan’ di Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara ini benar benar membersihkan lingkungan kumuh. Inisiatif membersihkan lokasi kumuh dan lokasi pembuangan sampah datang dari masyarakat, mengajak Dinas Kebersihan pemda setempat, mengubahnya menjadi taman bunga.

Sore sekitar pukul 16.00 Wita, hari Minggu (22/5)  seluruh lapisan masyarakat Pemenang bergerak . Sedikitnya 100 orang dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari komunitas-komunitas, sekolah-sekolah, aparatur desa, Kepala Dusun dan warga se Kecamatan Pemenang,

Hari itu masyarakat melaksanakan apa yang dinamakan “program Seribu Bunga Seribu Cinta Untuk Pemenang”.  Mereka menyebar membentuk kelompok-kelompok ,  fokusnya menyerbu tempat kumuh dan kotor.  Kemudian dalam beberapa saat menyulapnya menjadi taman. Tentu saja, kegiatan serentak warga yang peduli ini menyedot perhatian.  Sebab lokasi yang dibersihkan dan dijadikan taman untuk gerakan awal ini adalah tempat pembuangan sampah di Pasar Pemenang.

Selain datang membawa alat-alat kebersihan, mereka menenteng bunga, menggotong batu, membawa air minum, melawan bau sampah yang menyengat. “Setelah membersihkan ramai-ramai, kemudian tempat itu ditanami bunga,” tutur Muhammad Sibawaihi dari Komunitas Pasir Putih, yang menggagas aksi bersih lingkungan tersebut.

Aksi tahap awal itu, setidak memberi bukti  bahwa masyarakat Pemenang peduli dengan kebersihan lingkungannya. Mereka tidak perlu menunggu pemda untuk menjadi “sadar wisata”. Sebab sebagai ‘pintu gerbang’ ke tiga gili yang terkenal lingkungan Pemenang harus selalu bersih.

Aksi itu selain melibatkan OSIS SMKN 1 Pemenang, SMAN 1 Pemenang, Komunitas Gerbong Toea, Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, termasuk SDN 3 Pemenang, dengan dukungan warga Karang Subagan, Karang Bedil, dan warga Dusun Tebango. Ini membuktikan rasa persatuan dan kentalnya persaudaraan masyarakat Pemenang.

“Begini, jika masyarakat bergerak. Tumpukan sampah dibersihkan dan dijadikan taman bunga,” kata Muhammad Gozali, Direktur Pasir Putih, yang juga tampak di tengah tumpukan sampah dan ikut menanam bunga.

Tunggu aksi masyarakat Pemenang berikutnya, dalam program “Seribu Bunga Seribu Cinta Untuk Pemenang” dilokasi yang lain.  Hari Minggu, tanggal 22 Mei 2016, menjadi catatan penting tentang gerakan “bersih lingkungan” masyarakat Kecamatan Pemenang.

Diskusi Dilanjutkan Aksi Nyata

Kegiatan ‘SERIBU BUNGA SERIBU CINTA UNTUK PEMENANG’ yang diinisiasi warga untuk memberdayakan kekuatan warga sendiri ini, beberapa komunitas yang peduli terhadap lingkungan dan kebersihan di Pemenang sebagai gerbang pariwisata Lombok Utara.

Bulan April lalu, setelah diskusi dan mensosialisasikan kegiatan itu, dilanjutkan mengajak wargamenyumbang bunga jenis apa pun tapi diutamakan yang tahan panas. Dengan menyumbang bunga, masyarakat diajak ikut memiliki, karena bunga itu milik masyarakat sendiri.

Menariknya, kegiatan itu didasari keinginan menumbuhkan rasa kepercayaan diri masyarakat bahwa mereka melakukan sesuatu karena memang mempunyai kekuatan berdaya guna. “Salah kalau menilai bahwa masyarakat tidak bedaya. Kita ingin membuktikan sebaliknya,” ujar Sibawaihi.

Pada hari Jumat (20/5), di sekretarian yayasan Pasir Putih dilakukan koordinasi yang dihadiri Komunitas GerbongToea, Dinas Kebersihan Lombok Utara, SDN 3 Pemenang, KepalaDusun Karang Bedil, dan elemen masyarakat lainnya. Dalam pertemuan itu dibicarakan teknis pembuatan taman di Pasar Pemenang, yaitu jalan menuju Tebango.

Dalam pertemuan itulah menjadi agenda pelaksanaan program Seribu Bunga Seribu CInta Untuk Pemenang. Semua pihak menyepakati program itu menjadi agenda rutin.

Suk

MATARAM – lombokjournal

Sejak ditetapkan menjadi Geopark Nasional tahun 2013, Gunung Rinjani di Lombok Nusa Tenggara Barat siap menuju Geopark Dunia. Saat itu dokumen-dokumen telah dipersiapkan, termasuk rencana aksi maupun tim pendukungnya. “Usulan tahun ini hanya Rinjani. Jadi pemerintah benar-benar maksimal,” kata Ketua Task Force Geopark Dunia Indonesia, Yunus Kusumasubrata di Mataram, hari Jum’at (13/5). Staf Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini menegaskan, Rinjani sudah sangat siap.

Yunus Kusumasubrata mengatakan, Pemerintah RI kali ini all out memperjuangkan Rinjani masuk dalam jaringan Geopark Dunia. Usulan yang diajukan Pemerintah Indonesia tahun ini hanya Gunung Rinjani.

“Jadi pemerintah benar-benar berusaha maksimal,” katanya. Yunus meyakini, dari pengalaman pengajuan dua Geopark Dunia sebelumnya, yaitu Gunung Batur di Bali dan Gunung Sewu di Pulau Jawa, selangkah Rinjani lagi masuk jajaran Geopark Dunia. Kalau dulu disebut Global Geopark Network (GGN), sekarang menjadi Unesco Global Geopark (USG)

Prof Ibrahim Koomoo dan Dr Nurhayati, asesor Geopark Asia Pasifik dari Malaysia yang khusus didatangkan Pemerintah RI sebagai peninjau, akan bersama dua Tim Asesor UNESCO Maurizio Burlando dari Italia dan Soo-Jae Lee dari Korea Selatan, yang berada di Lombok 17 Mei 2016. Tim asesor akan ke lapangan untuk menilai kelayakan Rinjani.

Serangkaian evaluation mission – guna memastikan kesesuaian yang tertera di dokumen dozir dengan kenyataan di lapangan – selama tiga hari, asesor UNESCO telah memilih dan menentukan titik-titik yang didatangi. Mencakup keanekaragaman hayati (biodiversity) keanekaragaman geologi (geodiversity) dan keanekaragaman budaya (culture diversity) yang dimiliki Rinjani.

General Manager Geopark Rinjani Chaerul Maksul, yang bersama Yunus Kusumasubrata menjelaskan pada wartawan. “Mereka akan melakukan kunjungan lapangan di daerah yang pernah terdapat letusan Gunung Rinjani,” katanya.

Jika dianggap layak, rekomendasi Rinjani sebagai Geopark Dunia akan diberikan UNESCO pada September tahun ini dalam kongres Geopark Dunia UNESCO di Inggris. Area deleniasi Geopark Rinjani mencakup kawasan seluas 2.800 kilometer persegi, meliputi . seluruh kabupaten Lombok Utara, bagian utara Lombok Barat, bagian utara Lombok Tengah, bagian utara Kota Mataram dan bagian utara dan timur Lombok Timur.

Memang sistim penilaian telah berubah. Kalau tahun lalu di umumkan dan langsung diserahkan sertifikat. “Sat ini rekomendasi tim asesor ini akan dibacakan pada konvensi ketujuh di Inggris dan pengumumannya baru dilakukan pada 2017,” jelas Chaerul yang juga Kepala Bappeda NTB.

Tiga Titik Penilaian

Ada tiga titik yang disasar asesor UNESCO. Pertama, Pondok Pesantren Nurul Haramain di Narmada, terkait program konservasi. Kemudian memverifikasi situs geosite di Aik Berik, Lombok Tengah. Tim Asesor direncanakan berdialog dengan kelembagaan lokal yang digalang masyarakat di kawasan wisata tersebut.

Kemudian ke Lembah Sembalun, bagaimana masyarakat mengelola dan manfaat air dari Rinjani. Tim meninjau seberapa nyata konsep Geopark Rinjani terkait konservasi, edukasi dan manfaat ekonominya bagi masyarakat setempat. Juga akan melihat dari situs budaya termasuk melihat aktivitas RTMB dan pintu pendakian Rinjani.

Hari berikutnya, mengunjungi Lombok Utara, rencananya ke Desa Bayan Beleq, mengecek pos Taman Nasional Gunung Rinjani dan juga jalur pendakian di Senaru. Dijadwalkan tim melakukan dialog memastikan manfaat Rinjani untuk masyarakat lokal. Direncanakan tim asesor bisa mampir di Pantai Tebing di Desa Lok.

Hari terakhir, tim asesor menginap di Trawangan. Selain melihat keragaman geologi antara lain situs Lava Bantal, yang terbentuk dari letusan Rinjani di Pulau Wisata tersebut. Direncanakan juga ke Gili Meno, untuk melihat danau alam yang merupakan jejak letusan purba Rinjani selain melihat penangkaran penyu.

Tim Asesor UNESCO akan menyusun rekomendasi, yang akan mereka disampaikan dalam kongres Geopark Dunia UNSECO ke-7 di Inggris September. Sehingga Bila Tim Asesor memberikan rekomendasi, UNESCO baru akan menerbitkan sertifikat Geopark Dunia untuk Rinjani 2017

Sejak Tahun 2013

Rinjani masuk dalam Kawasan Startegis Pariwisata Daerah (KSPD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (Ripparda) dan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (Ripparnas).

Geopark Rinjani yang memiliki 48 Geosite dengan Geo Diversity, Bio Diversity dan Culture Diversity sarat dengan kekayaan alam yang sangat luar biasa. Kearifan-kearifan lokal masyarakat Lingkar Rinjani menambah khasanah kekayaan budaya yang memerlukan pelestarian agar tidak punah termakan zaman.

Sejak ditetapkan sebagai geopark nasional tahun 2013, sosialisasi-sosialisasi Rinjani menuju Geopark Dunia telah gencar dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat  dengan menggandeng Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Utara, Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat dan Kota Mataram.

Masing-masing kabupaten/kota di Pulau Lombok membuat dan memasang Sign Board (Papan Informasi Geosite) di dalam dan di luar kawasan Rinjani, agar masyarakat mengetahui dan memahami akan potensi-potensi yang dimiliki Gunung Rinjani sehingga layak mengejar status menjadi Geopark Dunia.

Masyarakat Nusa Tenggara Barat umumnya mendukung penuh Rinjani menjadi Geopark Dunia, karena dengan perubahan status menjadi Geopark Dunia, maka kapasitas Gunung Rinjani pun akan meningkat. Rinjani akan menjadi destinasi wisata yang sejajar dengan destinasi-destinasi wisata dunia.

Dengan segala potensi dan daya tarik yang dimiliki, seperti wisata alam, wisata adventure, wisata minat khusus, wisata ekologi, wisata geologi dan wisata lainnya, Rinjani akan terus kekar berdiri dengan “Segara Anak” sebagai icon utamanya, dan terus mengundang para wisatawan untuk melihat dan menikmati keindahannya yang menawan dan menantang.

Bila Gunung Rinjani menjadi UGG, Rinjani akan di promosikan secara gratis ke seluruh dunia, dan itu menjadi daya dorong wisatawan datang ke Indonesia. Jumlah pendaki yang menuju Gunung Rinjani pada tahun 2015 mencapai 70.705 orang. Terdiri dari wisatawan manca negara 27.18 orang dan wisatawan nusantara 43.519 orang.

Suk

MATARAM – lombokjournal

Terbitnya ijin pengerukan pasir laut di Pulau Lombok, mendapat tentangan dari ratusan masyrakat nelayan di Lombok Timur (Lotim), Senin (2/5). Sekitar pukl 12.00 wita ratusan nelayan dari beberapa desa yang menumpang truk dari Lotim ke Mataram itu berjalan sekitar dua kilometer dari arah barat Kota Mataram, dan akan menyampaikan langsung protesnya pada Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi.

Kedatangan masyarakat nelayan Lotim itu – banyak yang datang bersama istri dan anaknya — didampingi WALHI NTB, FMN (Fron Mahasiswa Nasional) dan AGRA (Aliansi Gerakan Reformasi Agraria), tak berhasil menemui gubernur karena yang bersangkutan menghadiri acara dengan Kapolda NTB.

Para nelayan itu tak bisa masuk ke area Kantor Gubernur, sebab di depan gerbang masuk sudah dijaga ketat aparat kepolisian. Mereka hanya bisa duduk di jalan protokol depan Kantor Gubernur.

Secara bergiliran wakil dari beberapa desa itu menyampaikan orasinya. “Tolong pak gubernur perhatikan nasib kami. Tempat kami mencari makan akan dirusak,” kata wakil nelayan dari Desa Tanjung Luar.

Seorang nelayan yang mengaku dari Desa Menceh mengatakan, selama ini ia tak pernah tahu Kantor Gubernur. Sekarang mereka datang bersama temman-temannya dari pesisir datang ke Mataram untuk menyampaikan aspirasinya kepada Gubernur NTB yang dianggapnya sebagai panutan masyarakat Lotim.

“Selama ini kami sulit mencari makan di laut. Apalagi kalau laut kami dikeruk pasirnya,kami makin sulit mencari makan. Saya minta tolong pada pemimpin kami, agar membatalkan rencana pengerukan pasir itu,” katanya. Ia mengatakan, hari ini ia meninggalkan pekerjaannya bersama istri dan anaknya ingin ketemu gubernur untuk menyampaikan keluhannya.

Dalam aksi tersebut, ada lima tuntutan yang disampaikan masyarakat nelayan. Pertama, menolak pengerukan pasir laut di Lotim, kedua, selamatkan pesisir pantai Lombok, ketiga, selamatkan biota laut dari ancaman pengerukan pasir, keempat, selamatkan ruang hidup nelayan, dan yang kelima, usir perusahaan pengerukan pasir.

Segera Beroperasi

Meski sebelumnya Pemprov NTB mengatakan akan tidak memberi ijin, ternyata menyetujui satu dari dua perusahaan yang mengajukan izin pengerukan pasir laut di Pulau Lombok.  Persetujuan Pemprov NTB disampaikan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BKPM-PT) NTB H Ridwansyah.

Ijin operasi pengerukan pasir bisa diberikan  karena persyaratan telah dipenuhi PT Sukses Timur Bersama, termasuk analisis dampak lingkungan (amdal). “Izin operasinya sudah. Tinggal sekarang mereka beroperasi saja,” kata Ridwansyah, Selasa (26/4) pada wartawan.

Ridwan  menjelaskan, izin itu untuk pengerukan 1.000 hektare, jangka waktu operasi satu setengah tahun hingga tiga tahun.  Dari jumlah cadangan pasir laut yang jumlahnya mencapai 50 juta meter kubik, PT Sukses Timur Bersama akan mengeruk 10 juta meter kubik.

Setengah bercanda Ridwansyah saat itu mengatakan, “Kalau diibaratkan orang menikah, mereka sudah memiliki buku nikah. Tinggal pelaksanaan saja. “.

Selain itu, ada perusahaan lain,  PT Dinamika Atria Raya (PT DAR), yang ijin pengerukan di Lotim belum bisa diberikan, menunggu analisis dampak lingkungan dari pemerintah pusat.  Untuk pengerukan pasir di Lotim masih berproses, perusahaan tersebut terikat kontrak dengan PT TWDI yang akan melakukan reklamasi Teluk Benoa, sehingga menunggu izin amdal dari Jakarta.

WALHI Cass Action

Sebelumnya, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nusa Tenggara Barat (NTB) mengancam mengajukan gugatan class action terhadap Pemprov NTB, bila izin operasional pengerukan pasir untuk reklamasi Teluk Benoa, Bali, diterbitkan.  “Gugatan class action kami lakukan, jika izin operasi dikeluarkan gubernur,” kata aktivis Walhi, Amrin Nuryadin, Selasa (13/10).

Gugatan itu juga dilakukan Walhi dengan mengajak masyarakat yang berada di wilayah terdampak pengerukan atau penyedotan pasir yang rencananya akan dilakukan di Lombok Timur dan Lombok Barat. Pengerukan itu hanya akan merugikan nelayan yang menggantungkan hidupnya dari hasil laut.

Menurt Amrin, Walhi ingin mengingatkan Gubernur Majdi, pernyataan yang dikeluarkan gubernur pada Maret 2015, yang menegaskan atidak akan memberikan ijin, sebenarnya pernyataan yang pro-rakyat.

“Entah kenapa, tiba-tiba gubernur berbalik 180 derajat,“ kata Amrin.

Suk

Oleh Brianna Acuesta; trueactivist.com

Pemerintah Kenya bersikap tegas terhadap perdagangan gading ilegal, Sabtu (30/4), dengan menyita dan membakar 106 ton gading yang berasal dari gading gajah dan cula badak. Tumpukan gading itu dikatakan terbesar yang pernah musnahkan.

Uhuru Kenyatta, Presiden Kenya mengatakan, “Saatnya telah tiba, kita harus mengambil sikap tegas … Kenya menyatakan bahwa bagi kita gading tidak ada harganya, kecuali bagi gajah kami.”

Pernyataan Kenyatta mengundang kontroversi, karena beberapa negara mengatakan bahwa gading sebanyak itu bisa dijual sekitar $ 150 juta. Dan uang itu bisa digunakan ntuk membiayai pengembangan dan perlindungan satwa liar.

Lebih lanjut kritik itu juga menyebutkan, korupsi dan lemahnya pengamanan perbatasan Kenya memungkinkan berlanjutnya perdagangan gading ilegal. Dan membakar gading tak merubah sindikat internasional untuk terus memanfaatkan kelemahan Kenya.

Terhadap kritik itu, Presiden Uhuru langsung menanggap, keputusannya untuk memusnahkan gading gajah dan cula badak itu menunjukkan pada dunia bahwa gading seharusnya tidak bernilai komersial.

Satu ton gading diperoleh dari pembantaian lebih 8.000 gajah dan 343 badak. Karena orang percaya, gading dibutuhkan untuk produk seni yang spesial. Afrika merupakan wilayah perdagangan gading karena besarnya (tapi telah jauh berkurang) populasi gajah dan badak Afrika yang sebenarnya terancam punah. Tahun 1970-an, Afrika memiliki 1,3 juta gajah, tapi saat ini jumlah itu menurun drasti hanya 500.000.

Kenyatta membakar 11 onggok kayu saat pembakaran gading hari Sabtu sore. Dibutuhkan 20.000 liter bahan bakar jet dan oksigen untuk pembakaran itu. Robin Hollister, pelaksana acara pembakaran itu berkata, tak diketahui berapa waktu dibutuhkan untuk membakar sebanyak 106 ton gading itu. Karena memang belum pernah dilakukan sebelumnya.

Kenya akan mendesak Afrika secara resmi, melarang perdagangan gading di Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Langka akhir tahun ini.

Roman Emsyair

TrueActivist.com

MATARAM – lombokjournal

Meski isu reklamasi laut diributkan, Badan Koordinasi Penanaman Modal  dan Perizinan Terpadu BKPM – PT) NTB malah tengah memproses perizinan penambangan pasir laut di Lombok Timur.  Kalau Pihak Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian (BPLHP) sudah merekomendasikan penambangan, tapi Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) justru mengingatkan pemda jangan menjual murah pasir lautnya.

Kepala BPSPL Wilayah NTB, L Adrejatun bukan hanya menyebut penambangan pasir di Selat Alas itu sama halnya NTB menjual murah pasir lautnya, dengan resiko mahal di  kemudian hari. Disamping kecurigaan investor yang akan menambang itu justru mengincar kandungan besi di pasir laut, dampak penambangan itu akan ditanggung anak cucu.

Banyak investor yang mengajukan ijin penambangan pasir besi. “Labuhan Haji merupakan alur dari aliran material dari Gunung Rnjani,” jelas L Adrejatun seperti dikutip Suara NTB, Rabu (28/4).

Menurutnya, penambangan selama lima tahun akan mengeruhkan laut, yang diperkirakan merugikan nelayan sekitar. Belum lagi resiko tergerusnya pantai dan dalam jangka panjang akan menenggelamkan pulau-pulau kecil di sekitar Selat Alas.  “Masih banyak potensi yang ditawarkan pada investor. Seharus pemda mempertimbangkan lagi,” kata Adrejatun.

Di pihak lain, BPLHP seperti mengabaikan peringatan dari BPSPL.  Kepala BPLHP, Ir H Erpan Rayes, MM yang sudah mengeluarkan amdal penambangan itu, membantah ‘kedok’ investor yang akan menambang pasir besi. Dari berbagai kajian, menurutnya, tidak pernah muncul tentang pasir besi itu

Ia menjelaskan,  dari 1000 hektar potensi penambangan pasir laut itu dibagi dalam dua Amdal. Hanya 500 hetar untuk reklamasi Teluk Benoa yang dikaji pusat (Kementerian Lingkungan Hidup) dengan kebutuhan 30 juta kubik pasir laut. Sedang 500 hektar sisanya untuk kebutuhan di luar reklamasi Teluk Benoa yang dengan kebutuhan 20 juta meter kubik sudah diserahkan ke Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu.

Menanggapi soal pemisahan Amdal itu, kalangan aktiivis lingkungan mengingatkan substansinya, untuk reklamasi dimana pun yang jelas pasir laut Lombok tetap akan dikeruk. “Yang kita ingatkan pada pemda, stop penambangan jutaan meter kubik pasir laut Lombok. Pertimbangan ekonomi saja, Lombok jelas rugi besar. Apalagi dari segi penyelamatan lingkungan,” kata Ahmad SH dari WALHI di Jakarta.

Suk.

SUMBAWA – lombokjournal

Inilah dilema yang kini dihadapi penduduk Pulau Bungin, yang mendapat julukan ‘pulau terpadat di duna’. Mau tetap di bermukim di pulau mungil itu, sudah ada pelarangan reklamasi.  Mau tinggal di luar tanah kelahiran, masyarakat nelayan pulau itu tak bisa hidup meninggalkan tanah kelahiran yang kental aroma laut.

Pulau seluas sekitar 8,5 hektar dengan kepadatan penduduk mencapai lebih 14 ribu jiwa per km persegi itu, sudah terbiasa hidup berdesakan.  Bayangkan, dalam satu rumah yang tidak luas bisa dihuni 4 keluarga yang jumlahnya mencapai 12 orang.

Tentu lahan pulau Bungin di Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat itu tak mungkin membesar dengan sendirinya. Bertambahnya keluarga baru berarti harus mereklamasi pulau dengan menguruk lautan dengan karang (yang sudah mati). Akibat bertambahnya kebutuhan rumah, ukuran Pulau Bungin pun semakin bertambah luas dari waktu ke waktu.

Dalam kurun waktu pendek, Pulau Bungin terus meluas. Tahun 1942, luasnya hanya 3 hektar, dan kini seiring terus bertambahnya jumlah keluarga. Luasnya  sudah mencapai sekitar 8,5 hektar.  Daratannya berkembang puluhan are tiap tahun. Perumahan dibangun nyaris tanpa jarak.

Larangan Reklamasi

Pihak Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provnsi menegaskan, sekarang sudah melarang penduduk untuk mereklamasi pulau Bungin. “Reklamasi distop setelah ada laporan dari DKP Kabupaten Sumbawa dan penyidik,” kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov NTB, Ir. Aminollah, M.Si seperti dikutip Suara NTB, Sabtu (23/4).

Sebelumnya, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumbawa Ir. H. Junaidi, M.Si mengatakan belum ada izin reklamasi di Kabupaten Sumbawa. Junaidi menjelaskan, pihaknya pernah melarang perusahaan yang hendak mereklamasi di Pulau Bungin. Reklamasi dianggapnya sebagai pekerjaan ilegal yang melanggar aturan.

Ditegaskannya, soal pelarangan atau ijin reklamasi itu adalah wewenang DKP Provinsi. “Izin menguruk sudah tidak melalui DKP Sumbawa, tapi di DKP Provinsi. Perusahaan itu memang sempat berkonsultasi ke DKP Propinsi, oleh DKP Propinsi mereka dilarang mereklamasi,” ujar Junaidi.

Soal penghentian reklamasi itu dilatari proses penyusunan dokumen rencana zonasi, agar memiliki landasan wilayah mana yang boleh direklamasi atau tidak boleh. Dan muncul persoalan, sebab dalam soal reklamasi harus mengambil tanah dan batu dari bukit setempat..

Bagaimana dengan nasib penduduk pulau Bungin yang terus bertambah dari tahun ke tahun? Masyarakat Bungin yang umumnya berasal dari Bajo itu mengaku akan tetap bertahan di pulau itu. Mereka mengaku tak bisa dipisahkan dengan lingkungan laut. Aroma laut sudah menyatu dengan nnafas kehidupan para nelayan di pulau itu.

“Apa pun yang terjadi kami akan tetap tinggal disini sampai anak cucu kami,” kata seorang nelayan.

Tapi kalau penduduk terus bertambah sedang ‘penambahan lahan’ — yang berarti harus mereklamasi laut tetap dilarang — tentu menimbulkan persoalan. Kalau tetap ada pelarangan reklamasi, apakah anak cucu masyarakat Bungin harus ‘terusir’ dari kampung halamannya?

Tam

by number23

lombokjournal

Aktivis Greenpeace memanjat patung di Trafalgar Square, pusat kota London. Memasang masker gas pada patung Laksamana Horatio Nelson. Aksi itu merupakan protes pencemaran udara kota yang sudah di tingkat “berbahaya”. Tujuh belas patung lainnya di London menjadi bagian sasaran protes di seluruh kota.

Dua pendaki, diidentifikasi sebagai Alison Garrigan, 29, dan Lukas Jones, 30, telah berhasil menghindari petugas keamanan dan mulai memanjat ketingian 52 meter (170ft) sekitar pukul 04:00 GMT, hari Senin (18/4). Pasangan pemanjat ini memasangi masker gas pada patung Lord Nelson yang bernuansa laut

Seorang juru bicara Scotland Yard mengatakan, Polisi di Westminster dipanggil ke Trafalgar Square pada jam 4:11, hari Senin, setelah enam pengunjuk rasa memanjat kolom Nelson dengan membawa spanduk. Sekitar jam 09:00 demonstran turun dari kolom, dua orang ditangkap karena melakukan tindak kriminal pengrusakan.”

“Kelompok aktivis lingkungan juga melanggar keamanan di Gedung Parlemen dengan memasang masker untuk patung Oliver Cromwell,” jata juru bicara parlemen. Aktivis itu dinilai melanggar undang-undang. “Insiden keamanan kecil” di kebun parlemen itu ditangani polisi Metropolitan bekerjasama dengan  Parlemen.

Patung lainnya yang ditargetkan oleh kelompok aktivis lingkungan ini, tersebar di seluruh kota. Green Peace melakukan protes di seluruh kota untuk mendesak pentingnya Undang-undang untuk mengatasi polusi udara.

Berkontribusi Mempercepat Kematian

Di Inggris, polusi udara berkontribusi atas kematian dini sebanyak 40.000 dalam setahun, menurut sebuah laporan yang diterbitkan pada bulan Februari oleh Royal Colleges of Physicians dan Pediatri dan Kesehatan Anak. Greenpeace menunjukkan bahwa polusi udara luar ruangan berkontribusi menyebabkan kematian premature 10.000 orang di London saja.

Juru kampanye Green Pace, Areeba Hamid  mengatakan,  jika undang-undang ini tak segera diwujudkan, akan banyak masyarakat yang menghirup udara berbahaya. Membagikan masker untuk semua bukanlah solusi. “Kita perlu melihat aksi politik nyata dari walikota baru. Kita perlu zona udara bersih seluruh kota. Siapa pun yang memenangkan pemilu harus berhenti bicara dan mulai aksi,” tegasnya.

Green Peace mendesak pemerintah fokus pada transportasi umum, memperbanyak ruang terbuka hijau, mendorong kendaraan listrik dan menciptakan zona udara bersih di sekitar sekolah dan rumah sakit. Dan Green Peace berharap protesnya bisa menekan calon yang memenangkan pemilihan Walikota London, bulan Mei,  agar segera mengambil tindakan.

Pada tahun 2005, batas tingkat polusi udara muai diperkenalkan oleh Inggris dan Uni Eropa, Namun, ambang batas polusi udara tersebut telah dilanggar di London.

Penerj. Roman Emsyair

(AnonHQ.com).