MATARAM – lombokjournal

Sejak ditetapkan menjadi Geopark Nasional tahun 2013, Gunung Rinjani di Lombok Nusa Tenggara Barat siap menuju Geopark Dunia. Saat itu dokumen-dokumen telah dipersiapkan, termasuk rencana aksi maupun tim pendukungnya. “Usulan tahun ini hanya Rinjani. Jadi pemerintah benar-benar maksimal,” kata Ketua Task Force Geopark Dunia Indonesia, Yunus Kusumasubrata di Mataram, hari Jum’at (13/5). Staf Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini menegaskan, Rinjani sudah sangat siap.

Yunus Kusumasubrata mengatakan, Pemerintah RI kali ini all out memperjuangkan Rinjani masuk dalam jaringan Geopark Dunia. Usulan yang diajukan Pemerintah Indonesia tahun ini hanya Gunung Rinjani.

“Jadi pemerintah benar-benar berusaha maksimal,” katanya. Yunus meyakini, dari pengalaman pengajuan dua Geopark Dunia sebelumnya, yaitu Gunung Batur di Bali dan Gunung Sewu di Pulau Jawa, selangkah Rinjani lagi masuk jajaran Geopark Dunia. Kalau dulu disebut Global Geopark Network (GGN), sekarang menjadi Unesco Global Geopark (USG)

Prof Ibrahim Koomoo dan Dr Nurhayati, asesor Geopark Asia Pasifik dari Malaysia yang khusus didatangkan Pemerintah RI sebagai peninjau, akan bersama dua Tim Asesor UNESCO Maurizio Burlando dari Italia dan Soo-Jae Lee dari Korea Selatan, yang berada di Lombok 17 Mei 2016. Tim asesor akan ke lapangan untuk menilai kelayakan Rinjani.

Serangkaian evaluation mission – guna memastikan kesesuaian yang tertera di dokumen dozir dengan kenyataan di lapangan – selama tiga hari, asesor UNESCO telah memilih dan menentukan titik-titik yang didatangi. Mencakup keanekaragaman hayati (biodiversity) keanekaragaman geologi (geodiversity) dan keanekaragaman budaya (culture diversity) yang dimiliki Rinjani.

General Manager Geopark Rinjani Chaerul Maksul, yang bersama Yunus Kusumasubrata menjelaskan pada wartawan. “Mereka akan melakukan kunjungan lapangan di daerah yang pernah terdapat letusan Gunung Rinjani,” katanya.

Jika dianggap layak, rekomendasi Rinjani sebagai Geopark Dunia akan diberikan UNESCO pada September tahun ini dalam kongres Geopark Dunia UNESCO di Inggris. Area deleniasi Geopark Rinjani mencakup kawasan seluas 2.800 kilometer persegi, meliputi . seluruh kabupaten Lombok Utara, bagian utara Lombok Barat, bagian utara Lombok Tengah, bagian utara Kota Mataram dan bagian utara dan timur Lombok Timur.

Memang sistim penilaian telah berubah. Kalau tahun lalu di umumkan dan langsung diserahkan sertifikat. “Sat ini rekomendasi tim asesor ini akan dibacakan pada konvensi ketujuh di Inggris dan pengumumannya baru dilakukan pada 2017,” jelas Chaerul yang juga Kepala Bappeda NTB.

Tiga Titik Penilaian

Ada tiga titik yang disasar asesor UNESCO. Pertama, Pondok Pesantren Nurul Haramain di Narmada, terkait program konservasi. Kemudian memverifikasi situs geosite di Aik Berik, Lombok Tengah. Tim Asesor direncanakan berdialog dengan kelembagaan lokal yang digalang masyarakat di kawasan wisata tersebut.

Kemudian ke Lembah Sembalun, bagaimana masyarakat mengelola dan manfaat air dari Rinjani. Tim meninjau seberapa nyata konsep Geopark Rinjani terkait konservasi, edukasi dan manfaat ekonominya bagi masyarakat setempat. Juga akan melihat dari situs budaya termasuk melihat aktivitas RTMB dan pintu pendakian Rinjani.

Hari berikutnya, mengunjungi Lombok Utara, rencananya ke Desa Bayan Beleq, mengecek pos Taman Nasional Gunung Rinjani dan juga jalur pendakian di Senaru. Dijadwalkan tim melakukan dialog memastikan manfaat Rinjani untuk masyarakat lokal. Direncanakan tim asesor bisa mampir di Pantai Tebing di Desa Lok.

Hari terakhir, tim asesor menginap di Trawangan. Selain melihat keragaman geologi antara lain situs Lava Bantal, yang terbentuk dari letusan Rinjani di Pulau Wisata tersebut. Direncanakan juga ke Gili Meno, untuk melihat danau alam yang merupakan jejak letusan purba Rinjani selain melihat penangkaran penyu.

Tim Asesor UNESCO akan menyusun rekomendasi, yang akan mereka disampaikan dalam kongres Geopark Dunia UNSECO ke-7 di Inggris September. Sehingga Bila Tim Asesor memberikan rekomendasi, UNESCO baru akan menerbitkan sertifikat Geopark Dunia untuk Rinjani 2017

Sejak Tahun 2013

Rinjani masuk dalam Kawasan Startegis Pariwisata Daerah (KSPD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (Ripparda) dan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (Ripparnas).

Geopark Rinjani yang memiliki 48 Geosite dengan Geo Diversity, Bio Diversity dan Culture Diversity sarat dengan kekayaan alam yang sangat luar biasa. Kearifan-kearifan lokal masyarakat Lingkar Rinjani menambah khasanah kekayaan budaya yang memerlukan pelestarian agar tidak punah termakan zaman.

Sejak ditetapkan sebagai geopark nasional tahun 2013, sosialisasi-sosialisasi Rinjani menuju Geopark Dunia telah gencar dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat  dengan menggandeng Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Utara, Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat dan Kota Mataram.

Masing-masing kabupaten/kota di Pulau Lombok membuat dan memasang Sign Board (Papan Informasi Geosite) di dalam dan di luar kawasan Rinjani, agar masyarakat mengetahui dan memahami akan potensi-potensi yang dimiliki Gunung Rinjani sehingga layak mengejar status menjadi Geopark Dunia.

Masyarakat Nusa Tenggara Barat umumnya mendukung penuh Rinjani menjadi Geopark Dunia, karena dengan perubahan status menjadi Geopark Dunia, maka kapasitas Gunung Rinjani pun akan meningkat. Rinjani akan menjadi destinasi wisata yang sejajar dengan destinasi-destinasi wisata dunia.

Dengan segala potensi dan daya tarik yang dimiliki, seperti wisata alam, wisata adventure, wisata minat khusus, wisata ekologi, wisata geologi dan wisata lainnya, Rinjani akan terus kekar berdiri dengan “Segara Anak” sebagai icon utamanya, dan terus mengundang para wisatawan untuk melihat dan menikmati keindahannya yang menawan dan menantang.

Bila Gunung Rinjani menjadi UGG, Rinjani akan di promosikan secara gratis ke seluruh dunia, dan itu menjadi daya dorong wisatawan datang ke Indonesia. Jumlah pendaki yang menuju Gunung Rinjani pada tahun 2015 mencapai 70.705 orang. Terdiri dari wisatawan manca negara 27.18 orang dan wisatawan nusantara 43.519 orang.

Suk

MATARAM – lombokjournal

Terbitnya ijin pengerukan pasir laut di Pulau Lombok, mendapat tentangan dari ratusan masyrakat nelayan di Lombok Timur (Lotim), Senin (2/5). Sekitar pukl 12.00 wita ratusan nelayan dari beberapa desa yang menumpang truk dari Lotim ke Mataram itu berjalan sekitar dua kilometer dari arah barat Kota Mataram, dan akan menyampaikan langsung protesnya pada Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi.

Kedatangan masyarakat nelayan Lotim itu – banyak yang datang bersama istri dan anaknya — didampingi WALHI NTB, FMN (Fron Mahasiswa Nasional) dan AGRA (Aliansi Gerakan Reformasi Agraria), tak berhasil menemui gubernur karena yang bersangkutan menghadiri acara dengan Kapolda NTB.

Para nelayan itu tak bisa masuk ke area Kantor Gubernur, sebab di depan gerbang masuk sudah dijaga ketat aparat kepolisian. Mereka hanya bisa duduk di jalan protokol depan Kantor Gubernur.

Secara bergiliran wakil dari beberapa desa itu menyampaikan orasinya. “Tolong pak gubernur perhatikan nasib kami. Tempat kami mencari makan akan dirusak,” kata wakil nelayan dari Desa Tanjung Luar.

Seorang nelayan yang mengaku dari Desa Menceh mengatakan, selama ini ia tak pernah tahu Kantor Gubernur. Sekarang mereka datang bersama temman-temannya dari pesisir datang ke Mataram untuk menyampaikan aspirasinya kepada Gubernur NTB yang dianggapnya sebagai panutan masyarakat Lotim.

“Selama ini kami sulit mencari makan di laut. Apalagi kalau laut kami dikeruk pasirnya,kami makin sulit mencari makan. Saya minta tolong pada pemimpin kami, agar membatalkan rencana pengerukan pasir itu,” katanya. Ia mengatakan, hari ini ia meninggalkan pekerjaannya bersama istri dan anaknya ingin ketemu gubernur untuk menyampaikan keluhannya.

Dalam aksi tersebut, ada lima tuntutan yang disampaikan masyarakat nelayan. Pertama, menolak pengerukan pasir laut di Lotim, kedua, selamatkan pesisir pantai Lombok, ketiga, selamatkan biota laut dari ancaman pengerukan pasir, keempat, selamatkan ruang hidup nelayan, dan yang kelima, usir perusahaan pengerukan pasir.

Segera Beroperasi

Meski sebelumnya Pemprov NTB mengatakan akan tidak memberi ijin, ternyata menyetujui satu dari dua perusahaan yang mengajukan izin pengerukan pasir laut di Pulau Lombok.  Persetujuan Pemprov NTB disampaikan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BKPM-PT) NTB H Ridwansyah.

Ijin operasi pengerukan pasir bisa diberikan  karena persyaratan telah dipenuhi PT Sukses Timur Bersama, termasuk analisis dampak lingkungan (amdal). “Izin operasinya sudah. Tinggal sekarang mereka beroperasi saja,” kata Ridwansyah, Selasa (26/4) pada wartawan.

Ridwan  menjelaskan, izin itu untuk pengerukan 1.000 hektare, jangka waktu operasi satu setengah tahun hingga tiga tahun.  Dari jumlah cadangan pasir laut yang jumlahnya mencapai 50 juta meter kubik, PT Sukses Timur Bersama akan mengeruk 10 juta meter kubik.

Setengah bercanda Ridwansyah saat itu mengatakan, “Kalau diibaratkan orang menikah, mereka sudah memiliki buku nikah. Tinggal pelaksanaan saja. “.

Selain itu, ada perusahaan lain,  PT Dinamika Atria Raya (PT DAR), yang ijin pengerukan di Lotim belum bisa diberikan, menunggu analisis dampak lingkungan dari pemerintah pusat.  Untuk pengerukan pasir di Lotim masih berproses, perusahaan tersebut terikat kontrak dengan PT TWDI yang akan melakukan reklamasi Teluk Benoa, sehingga menunggu izin amdal dari Jakarta.

WALHI Cass Action

Sebelumnya, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nusa Tenggara Barat (NTB) mengancam mengajukan gugatan class action terhadap Pemprov NTB, bila izin operasional pengerukan pasir untuk reklamasi Teluk Benoa, Bali, diterbitkan.  “Gugatan class action kami lakukan, jika izin operasi dikeluarkan gubernur,” kata aktivis Walhi, Amrin Nuryadin, Selasa (13/10).

Gugatan itu juga dilakukan Walhi dengan mengajak masyarakat yang berada di wilayah terdampak pengerukan atau penyedotan pasir yang rencananya akan dilakukan di Lombok Timur dan Lombok Barat. Pengerukan itu hanya akan merugikan nelayan yang menggantungkan hidupnya dari hasil laut.

Menurt Amrin, Walhi ingin mengingatkan Gubernur Majdi, pernyataan yang dikeluarkan gubernur pada Maret 2015, yang menegaskan atidak akan memberikan ijin, sebenarnya pernyataan yang pro-rakyat.

“Entah kenapa, tiba-tiba gubernur berbalik 180 derajat,“ kata Amrin.

Suk

Oleh Brianna Acuesta; trueactivist.com

Pemerintah Kenya bersikap tegas terhadap perdagangan gading ilegal, Sabtu (30/4), dengan menyita dan membakar 106 ton gading yang berasal dari gading gajah dan cula badak. Tumpukan gading itu dikatakan terbesar yang pernah musnahkan.

Uhuru Kenyatta, Presiden Kenya mengatakan, “Saatnya telah tiba, kita harus mengambil sikap tegas … Kenya menyatakan bahwa bagi kita gading tidak ada harganya, kecuali bagi gajah kami.”

Pernyataan Kenyatta mengundang kontroversi, karena beberapa negara mengatakan bahwa gading sebanyak itu bisa dijual sekitar $ 150 juta. Dan uang itu bisa digunakan ntuk membiayai pengembangan dan perlindungan satwa liar.

Lebih lanjut kritik itu juga menyebutkan, korupsi dan lemahnya pengamanan perbatasan Kenya memungkinkan berlanjutnya perdagangan gading ilegal. Dan membakar gading tak merubah sindikat internasional untuk terus memanfaatkan kelemahan Kenya.

Terhadap kritik itu, Presiden Uhuru langsung menanggap, keputusannya untuk memusnahkan gading gajah dan cula badak itu menunjukkan pada dunia bahwa gading seharusnya tidak bernilai komersial.

Satu ton gading diperoleh dari pembantaian lebih 8.000 gajah dan 343 badak. Karena orang percaya, gading dibutuhkan untuk produk seni yang spesial. Afrika merupakan wilayah perdagangan gading karena besarnya (tapi telah jauh berkurang) populasi gajah dan badak Afrika yang sebenarnya terancam punah. Tahun 1970-an, Afrika memiliki 1,3 juta gajah, tapi saat ini jumlah itu menurun drasti hanya 500.000.

Kenyatta membakar 11 onggok kayu saat pembakaran gading hari Sabtu sore. Dibutuhkan 20.000 liter bahan bakar jet dan oksigen untuk pembakaran itu. Robin Hollister, pelaksana acara pembakaran itu berkata, tak diketahui berapa waktu dibutuhkan untuk membakar sebanyak 106 ton gading itu. Karena memang belum pernah dilakukan sebelumnya.

Kenya akan mendesak Afrika secara resmi, melarang perdagangan gading di Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Langka akhir tahun ini.

Roman Emsyair

TrueActivist.com

MATARAM – lombokjournal

Meski isu reklamasi laut diributkan, Badan Koordinasi Penanaman Modal  dan Perizinan Terpadu BKPM – PT) NTB malah tengah memproses perizinan penambangan pasir laut di Lombok Timur.  Kalau Pihak Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian (BPLHP) sudah merekomendasikan penambangan, tapi Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) justru mengingatkan pemda jangan menjual murah pasir lautnya.

Kepala BPSPL Wilayah NTB, L Adrejatun bukan hanya menyebut penambangan pasir di Selat Alas itu sama halnya NTB menjual murah pasir lautnya, dengan resiko mahal di  kemudian hari. Disamping kecurigaan investor yang akan menambang itu justru mengincar kandungan besi di pasir laut, dampak penambangan itu akan ditanggung anak cucu.

Banyak investor yang mengajukan ijin penambangan pasir besi. “Labuhan Haji merupakan alur dari aliran material dari Gunung Rnjani,” jelas L Adrejatun seperti dikutip Suara NTB, Rabu (28/4).

Menurutnya, penambangan selama lima tahun akan mengeruhkan laut, yang diperkirakan merugikan nelayan sekitar. Belum lagi resiko tergerusnya pantai dan dalam jangka panjang akan menenggelamkan pulau-pulau kecil di sekitar Selat Alas.  “Masih banyak potensi yang ditawarkan pada investor. Seharus pemda mempertimbangkan lagi,” kata Adrejatun.

Di pihak lain, BPLHP seperti mengabaikan peringatan dari BPSPL.  Kepala BPLHP, Ir H Erpan Rayes, MM yang sudah mengeluarkan amdal penambangan itu, membantah ‘kedok’ investor yang akan menambang pasir besi. Dari berbagai kajian, menurutnya, tidak pernah muncul tentang pasir besi itu

Ia menjelaskan,  dari 1000 hektar potensi penambangan pasir laut itu dibagi dalam dua Amdal. Hanya 500 hetar untuk reklamasi Teluk Benoa yang dikaji pusat (Kementerian Lingkungan Hidup) dengan kebutuhan 30 juta kubik pasir laut. Sedang 500 hektar sisanya untuk kebutuhan di luar reklamasi Teluk Benoa yang dengan kebutuhan 20 juta meter kubik sudah diserahkan ke Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu.

Menanggapi soal pemisahan Amdal itu, kalangan aktiivis lingkungan mengingatkan substansinya, untuk reklamasi dimana pun yang jelas pasir laut Lombok tetap akan dikeruk. “Yang kita ingatkan pada pemda, stop penambangan jutaan meter kubik pasir laut Lombok. Pertimbangan ekonomi saja, Lombok jelas rugi besar. Apalagi dari segi penyelamatan lingkungan,” kata Ahmad SH dari WALHI di Jakarta.

Suk.

SUMBAWA – lombokjournal

Inilah dilema yang kini dihadapi penduduk Pulau Bungin, yang mendapat julukan ‘pulau terpadat di duna’. Mau tetap di bermukim di pulau mungil itu, sudah ada pelarangan reklamasi.  Mau tinggal di luar tanah kelahiran, masyarakat nelayan pulau itu tak bisa hidup meninggalkan tanah kelahiran yang kental aroma laut.

Pulau seluas sekitar 8,5 hektar dengan kepadatan penduduk mencapai lebih 14 ribu jiwa per km persegi itu, sudah terbiasa hidup berdesakan.  Bayangkan, dalam satu rumah yang tidak luas bisa dihuni 4 keluarga yang jumlahnya mencapai 12 orang.

Tentu lahan pulau Bungin di Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat itu tak mungkin membesar dengan sendirinya. Bertambahnya keluarga baru berarti harus mereklamasi pulau dengan menguruk lautan dengan karang (yang sudah mati). Akibat bertambahnya kebutuhan rumah, ukuran Pulau Bungin pun semakin bertambah luas dari waktu ke waktu.

Dalam kurun waktu pendek, Pulau Bungin terus meluas. Tahun 1942, luasnya hanya 3 hektar, dan kini seiring terus bertambahnya jumlah keluarga. Luasnya  sudah mencapai sekitar 8,5 hektar.  Daratannya berkembang puluhan are tiap tahun. Perumahan dibangun nyaris tanpa jarak.

Larangan Reklamasi

Pihak Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provnsi menegaskan, sekarang sudah melarang penduduk untuk mereklamasi pulau Bungin. “Reklamasi distop setelah ada laporan dari DKP Kabupaten Sumbawa dan penyidik,” kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov NTB, Ir. Aminollah, M.Si seperti dikutip Suara NTB, Sabtu (23/4).

Sebelumnya, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumbawa Ir. H. Junaidi, M.Si mengatakan belum ada izin reklamasi di Kabupaten Sumbawa. Junaidi menjelaskan, pihaknya pernah melarang perusahaan yang hendak mereklamasi di Pulau Bungin. Reklamasi dianggapnya sebagai pekerjaan ilegal yang melanggar aturan.

Ditegaskannya, soal pelarangan atau ijin reklamasi itu adalah wewenang DKP Provinsi. “Izin menguruk sudah tidak melalui DKP Sumbawa, tapi di DKP Provinsi. Perusahaan itu memang sempat berkonsultasi ke DKP Propinsi, oleh DKP Propinsi mereka dilarang mereklamasi,” ujar Junaidi.

Soal penghentian reklamasi itu dilatari proses penyusunan dokumen rencana zonasi, agar memiliki landasan wilayah mana yang boleh direklamasi atau tidak boleh. Dan muncul persoalan, sebab dalam soal reklamasi harus mengambil tanah dan batu dari bukit setempat..

Bagaimana dengan nasib penduduk pulau Bungin yang terus bertambah dari tahun ke tahun? Masyarakat Bungin yang umumnya berasal dari Bajo itu mengaku akan tetap bertahan di pulau itu. Mereka mengaku tak bisa dipisahkan dengan lingkungan laut. Aroma laut sudah menyatu dengan nnafas kehidupan para nelayan di pulau itu.

“Apa pun yang terjadi kami akan tetap tinggal disini sampai anak cucu kami,” kata seorang nelayan.

Tapi kalau penduduk terus bertambah sedang ‘penambahan lahan’ — yang berarti harus mereklamasi laut tetap dilarang — tentu menimbulkan persoalan. Kalau tetap ada pelarangan reklamasi, apakah anak cucu masyarakat Bungin harus ‘terusir’ dari kampung halamannya?

Tam

by number23

lombokjournal

Aktivis Greenpeace memanjat patung di Trafalgar Square, pusat kota London. Memasang masker gas pada patung Laksamana Horatio Nelson. Aksi itu merupakan protes pencemaran udara kota yang sudah di tingkat “berbahaya”. Tujuh belas patung lainnya di London menjadi bagian sasaran protes di seluruh kota.

Dua pendaki, diidentifikasi sebagai Alison Garrigan, 29, dan Lukas Jones, 30, telah berhasil menghindari petugas keamanan dan mulai memanjat ketingian 52 meter (170ft) sekitar pukul 04:00 GMT, hari Senin (18/4). Pasangan pemanjat ini memasangi masker gas pada patung Lord Nelson yang bernuansa laut

Seorang juru bicara Scotland Yard mengatakan, Polisi di Westminster dipanggil ke Trafalgar Square pada jam 4:11, hari Senin, setelah enam pengunjuk rasa memanjat kolom Nelson dengan membawa spanduk. Sekitar jam 09:00 demonstran turun dari kolom, dua orang ditangkap karena melakukan tindak kriminal pengrusakan.”

“Kelompok aktivis lingkungan juga melanggar keamanan di Gedung Parlemen dengan memasang masker untuk patung Oliver Cromwell,” jata juru bicara parlemen. Aktivis itu dinilai melanggar undang-undang. “Insiden keamanan kecil” di kebun parlemen itu ditangani polisi Metropolitan bekerjasama dengan  Parlemen.

Patung lainnya yang ditargetkan oleh kelompok aktivis lingkungan ini, tersebar di seluruh kota. Green Peace melakukan protes di seluruh kota untuk mendesak pentingnya Undang-undang untuk mengatasi polusi udara.

Berkontribusi Mempercepat Kematian

Di Inggris, polusi udara berkontribusi atas kematian dini sebanyak 40.000 dalam setahun, menurut sebuah laporan yang diterbitkan pada bulan Februari oleh Royal Colleges of Physicians dan Pediatri dan Kesehatan Anak. Greenpeace menunjukkan bahwa polusi udara luar ruangan berkontribusi menyebabkan kematian premature 10.000 orang di London saja.

Juru kampanye Green Pace, Areeba Hamid  mengatakan,  jika undang-undang ini tak segera diwujudkan, akan banyak masyarakat yang menghirup udara berbahaya. Membagikan masker untuk semua bukanlah solusi. “Kita perlu melihat aksi politik nyata dari walikota baru. Kita perlu zona udara bersih seluruh kota. Siapa pun yang memenangkan pemilu harus berhenti bicara dan mulai aksi,” tegasnya.

Green Peace mendesak pemerintah fokus pada transportasi umum, memperbanyak ruang terbuka hijau, mendorong kendaraan listrik dan menciptakan zona udara bersih di sekitar sekolah dan rumah sakit. Dan Green Peace berharap protesnya bisa menekan calon yang memenangkan pemilihan Walikota London, bulan Mei,  agar segera mengambil tindakan.

Pada tahun 2005, batas tingkat polusi udara muai diperkenalkan oleh Inggris dan Uni Eropa, Namun, ambang batas polusi udara tersebut telah dilanggar di London.

Penerj. Roman Emsyair

(AnonHQ.com).

lombokjournal

Mulai akhir pekan ini, perancang Giorgio Armani, mengambil langkah besar.  Setelah bertahun-tahun perusahaannya menghadapi kritik, kini memastikan bahwa tidak ada lagi praktik kejam untuk binatang. Baru-baru ini Giorgio Armani mengumumkan bahwa Armani dan semua jaringannya menghindari pemakaian bulu binatang, mulai dengan koleksi musim gugur/semi 2016

Desainer papan atas ini bekerjasama dengan Humane Society International (HSI) dan The Fur Free Alliance (Aliansi Bebas Bulu Binatang), berkomitmen mengakhiri perdagangan bulu. Mereka yang terkait Armani, termasuk jaringan papan atas Giorgio Armani, Armani Prive, dan AX | Armani Exchange.

Armani mengatakan dalam sebuah pernyataan:

“Dengan senang hati saya umumkan bahwa Group Armani membuat komitmen kuat untuk menghapuskan penggunaan bulu binatang untuk semua koleksinya. Kemajuan teknologi memungkinkan kami memiliki alternatif untuk menghindari perlakuan kejam yang tidak perlu sebagai penyayang binatang. Menjalani proses positif di masa lalu, sekarang perusahaan saya mengambil langkah besar ke depan, yang mencerminkan perhatian kami pada isu-isu kritis guna melindungi dan merawat lingkungan dan binatang.”

Meskipun Armani bukanlah desainer pertama meninggalkan perlakuan kejam itu, komitmennya mendorong desainer papan atas lainnya melakukan hal sama. Desainer lain yang tak lagi menggunakan bahan bulu binatang adalah Hugo Boss, yang melarang bulu dan wol Angora di semua jaringannya, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, dan Stella McCartney, yang tidak lagi menggunakan kulit dan bulu binatang.

Perubahan ini bisa menurunkan permintaan bulu binatang. Pasokan bulu binatang akan berkurang serta usaha peternakannya yang didominasi Cina menyadari bahwa orang mulai tidak suka terlibat perdagangan bulu binatang. Saat ini diperkirakan 75 juta hewan di peternakan yang diekspolitasi untuk menghasilkan bulu. Sangat banyak jumlah kelinci, rubah, anjing rakun, musang tiap hari menderita dan akhirnya mati secara brutal hanya untuk kepentingan aksesori busana mahal.

HSI (Humane Society Internasional) baru-baru mengekspos praktik di peternakan hewan untuk diambil bulunya. Binatang kecil itu hidup di kandang kawat tandus dan kehilangan perilaku liar bawaannya. Rekaman video yang diambil dengan menyamar sebagai pekerja, menyaksikan bagaimana hewa-hewan itu dibunuh secara brutal: hewan-hewan itu disengat listrik, dipukuli sampai mati dengan batang logam, atau dikuliti hidup-hidup.

Direktur eksekutif dari divisi HSI United Kingdom, Claire Bass menjelaskan, Armani merupakan yang pertama di kalangan mode mewah yang menghapus bulu binatang dari semua koleksi barunya. Ini berpengaruh sangat signifikan bagi industri mode global.

ni bagus untuk disimak bahwa fashion modern menyadari, bagaimana praktik kekejaman yang terjadi di peternakan hewan liar hanya untuk mensuplai bulu untuk asesori mode mereka. Mudah-mudahan Armani bukan satu-satunya dari kalangan dunia fashion mewah yang mengecam praktek ini.

Roman Emsyair/TrueActivist.com

MATARAM – lombokjournal

Ijin operasional penyedotan pasir laut untuk reklamasi Teluk Benoa,Bali, bisa dikategorikan tindakan pidana. Merujuk Undang-undang No30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan, tiap putusan pejabat publik yang bertentangan dengan kepentingan umum, masyarakat bisa melakukan gugatan.

Hal itu dikatakan Yayan, Divisi Ekosob KONTRAS (Kordinator Orang Hilang dan Korban Kekerasan) Jakarta, di sela-sela diskusi HAM sektor tambang yang diselenggarakan Somasi NTB, Walhi NTB dan KONTRAS, di Mataram (Senin, 21/3). Diskusi itu dihadiri Eksekutif Daerah Walhi NTB, Murdani, Kordinator Fitrah NTB, Ervyn Kaffah, kalangan aktivis lingkungan, ormas dan mahasiswa.

“Ijin operasional pertambanngan pasir jelas tak diperbolehkan bertentangan dengan hak masyarakat. Yang perlu kita buktikan, apakah ijin itu bertentangan dengan hak masyarakat. Intinya disitu,” kata Yayan.

Yayan berharap ada pertemuan lebih luas yang mempertemukan kalangan akademisi, aktivis LSM termasuk Ombudsman. Tujuannya untuk menguji, apakah baik azas maupun prosedur atau mekanisme terkait pengeluaran ijin itu ada unsur yang bisa dipidanakan. “Kita bukan menolak investasi, tapi kerugian yang diderita masyarakat menjadi persoalan kita bersama,” ujar Yayan.

Semula Menolak, Berbalik Mengijinkan

Menurut Eksekutif Daerah Walhi NTB, Murdani, mudahnya Pemprov NTB mengeluarkan ijin pengerukan tambang karena daerah ini ingin ramah pada investor. Ironisnya, dengan pemberian ijin itu, berarti NTB ‘membantu’ Bali menambah daratannya (mereklamasi). “Pemprov Bali mengijinkan reklamasi tapi menolak pengerukan pasir di wilayahnya,” kata Murdani.

Penambangan pasir itu akan mengeruk sekitar 40 juta m3 pasir di sekitar Selat Alas.  Selain berdampak kerusakan insfrastruktur nelayan, 76 persen spisies terumbu karang dunia yang ada di Selat Alas akan rusak. Dan lagi, tidak ada pengkajian sekitar 16.437 kk yang akan kehilangan pekerjaan ketika perusahaan bicara dalam sidang AMDAL.

“Sebenarnya, akhir tahun 2014 Bupati Lombok Barat (saat itu), Zaini Aroni, mengatakan menolak pengerukan atau penyedotan pasir. Waktu itu Gubernur Majdi juga menolak,” cerita Murdhani.

Menurut catatan wartawan, Pemprov NTB semula menilai, izin prinsip Pemerintah Kabupaten Lombok Timur untuk pengerukan pasir kepada PT Tirta Wahana Bali Internasional,  tidak sah dan ilegal. Hal itu pernah dikatakan Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian (BLHP) NTB Hery Erpan Rayes. Menurut Hery,  pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengeluarkan

Regulasi melalui Kepmen No 33 Tahun 2002 tentang Pemanfaatan Pasir dan Pulau Kecil, bahwa wilayah Lombok Timur (Lotim), Selat Alas merupakan zona lindung.

Menurut Hery Erpan Rayes, Gubernur NTB bersurat ke Komisi Amdal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk membatalkan recana eksploitasi pasir itu.

Gubernur TGH M Zainul Majdi diberitakan tegas menolak rencana itu. “Sampai saat ini kita menolak karena kemudharatannya jauh lebih besar dari manfaatnya,” tegas Zainul Majdi pada wartawan saat itu.

Saat itu gubernur menegaskan, Pemprov NTB telah memberikan pertimbangan kepada Komisi Penilai Amdal Pusat Kementerian Lingkungan Hidup RI agar tidak menyetujui rencana eksploitasi pasir itu. Apa pun yang merusak ekosistem tidak boleh ditoleransi, tegasnya.

Tapi belakangan, saat Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) NTB akan mengajukan gugatan “class action” terkait ijin prinsip penambangan itu, Pemprov NTB akan melawannya.

“Jika merasa dirugikan, entah lewat ‘class action’ atau apa pun namanya, silakan ada lembaganya, pengadilan dan segala macam,” kata TGB saat itu.

(Ka-eS)

SUMBAWA BARAT – lombokjournal

Kelangsungan hidup penyu tergantung pada peran serta aktif masyarakat, pemerintah dan pihak swasta untuk saling bekerjasama mengatasi ancaman kepunahan.

Apakah Anda Tahu?

Penyu telah ada di dunia ini sejak jutaan tahun yang lalu, bersamaan dengan kehidupan dinosaurus. Penyu termasuk jenis makhluk hidup yang perkembangan hidupnya lambat.
Penyu mulai bertelur pada usia 30-50 tahun, karena itu populasi penyu selalu ‘ketinggalan kereta.  Apalagi, dari 1.000 ekor tukik yang dilepas, hanya 1 ekor yang akan mampu bertahan hidup berkembang biak.

Jenis kelamin penyu tergantung suhu pasir dimana telur ditetaskan. Di seluruh dunia ini terdapat 7 spesies penyu, 6 species di antaranya ditemukan di Laut Pasifik. Penyu akan mampu bertahan hidup 60-80 tahun. Penyu mampu mengembara ke lautan lepas sejauh 3.000 km.

Penyu akan selalu mencoba kembali ketempat asal dimana penyu menetas. Jika kita tidak mengupayakan kelestariannya, maka penyu akan terancam punah dari muka bumi ini.

Data Penyu (Tukik) yang dilepas di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat

Desember 2010 565 ekor
November 2010 1.600 ekor
Oktober 2010 2.732 ekor
September 2010 700 ekor
Agustus 2010 2.115 ekor
Juli 2010 2.910 ekor
Juni 2010 2.415 ekor
Mei 2010 575 ekor
April 2010 150 ekor
Maret 2010 1.391 ekor
Desember 2009 186 ekor