Kemah Dakwah merupakan konsep pendidikan sesuai visi misi bupati yang lebih dikenal dengan kembali ke khitah pendidikan, yakni pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com – Penutupan Kemah Dakwah tingkat pelajar SMA/SMK Negeri se-Kabupaten Lombok Utara di SMAN 1 Tanjung, Minggu (18/12), diisi sejumlah rangkaian acara, salah satunya penyampaian materi dakwah oleh 2 narasumber dan penanaman 300 pohon.

Ketua Komisi 1 DPRD KLU, Ardianto, yang hadir sebagai pengisi materi mengatakan, menyongsong era modern ke depan, pemuda Islam harus membekali diri dengan ilmu ke-ilaman nasionalis, agar memiliki daya saing dan gagasan-gagasan yang brilian.

“Adik-adik semua adalah calon-calon pemimpin masa depan. Jadilah pemuda islam yang berwawasan ke-islaman nasionalis, inovatif, kaya ide dan gagasan serta kompetitif,” katanya.

Dalam kesempatan itu juga, Ardianto, menyerahkan sumbangan dana sebesar Rp. 1 juta rupiah, untuk operasional Mushala SMAN 1 Tanjung.

Wakil Kepala Sekolah SMAN 1 Tanjung, Muhammad Radin Suleman mengatakan, Kemah Dakwah ke dua tahun 2017, berlangsung lancar.

“Kemah dakwah adalah konsep pendidikan yang dituangkan dalam visi misi bupati atau lebih dikenal dengan kembali ke khitah pendidikan, yakni pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan,”  katanya.

Ketua organisasi pencinta lingkungan Pawang Rinjani, Dedy Ciky mengatakan, penanaman 300 pohon tersebut bertujuan untuk mengajak siswa lebih peduli dengan lingkungan mereka.

“Dari 300 jumlah pohon yang kami sumbang 200 diantaranya, bibit pohon plamboyan, dan 100 lagi pohon bringin,” katanya.

Kemah Dakwah tahun 2017 ini diikuti oleh 110 orang siswa SMA/SMK N se-Lombok Utara, dan berlangsung selama 3 hari, berlangsung tanggal 15-17 Desember.

DNU

Kerja sama semua pihak memakmurkan rakyat dengan cara melakukan pelestarian alam sekitar

LOMBOK TENGAH.lombokjournal.com – Bukit-bukit dan lahan-lahan gundul yang ada di kawasan penyangga KEK Mandalika mulai dihijaukan.

Menindaklanjuti pesan Presiden Joko Widodo saat meresmikan KEK Mandalika pada 20 Oktober lalu, Pemerintah Provinsi NTB bersama Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melakukan penghijauan di kawasan ini bertepatan peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia dan Bulan Menanam Nasional,Jum’at (8/12).

Sebanyak 2.800 pohon seperti Pohon Tiin, Pohon Trembesi, dan Pohon Alpukat ditanam di sekitar halaman Masjid Nurul Bilad dan areal sekitar KEK Mandalika.

Wakil Gubernur NTB Muhammad Amin mengajak masyarakat gemar menanam diiringi dengan keuletan dan ketekunan merawatnya.

“Ini implementasi nyata dari kerja sama semua pihak memakmurkan rakyat dengan cara melakukan pelestarian alam sekitar,” ujar Amin di KEK Mandalika, Lombok Tengah, NTB, Jumat (8/12).

Amin mengimbau, agar masyarakat menjaga kelestarian kawasan hutan di NTB, minimal menanam 25 pohon seumur hidup sebagai bentuk kontribusi mengurangi emisi karbon di dunia.

Diingatkannya, dalam pemanfaatan lahan untuk produk-produk unggulan, tidak mengabaikan kaidah konservasi sehingga terhindar dari bencana alam, seperti banjir dan tanah longsor. Strategi peningkatan produk harus dijaga, namun tetap memperhatikan kaidah konservasi.

“Biaya melakukan pembenahan akibat dari bencana alam akan jauh lebih besar dibanding manfaat yang dirasakan masyarakat,” lanjut Amin.

Menurut Amin, kelestarian hutan berperanan penting untuk penyediaan air bersih dari hutan. Selain mencegah bencana, dan yang lebih penting lagi adalah pengurangan emisi karbon di dunia.

Bupati Lombok Tengah Suhaili menyoroti kerusakan hutan di Lombok Tengah sebagai permasalahan besar yang harus segera ditangani secara bersama-sama.

Suhaili merujuk pada kondisi yang terjadi di kawasan Bukit Tunak sampai Selong Belanak, harus ada kerja sama semua pihak menyelesaikan kerusakan lingkungan ini agar terhindar dari bencana seperti kekeringan, banjir dan tanah longsor. Sekitar 2.200 lebih kawasan konservasi di Lombok Tengah berada pada kondisi gundul.

“Semua pihak terkait, mulai dari desa sampai Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah bersama menghijaukan KEK Mandalika sesuai Instruksi Presiden, agar kawasan Mandalika semakin cantik dan diminati para wisatawan,” kata Suhaili.

AYA/Hms

Supermoon penyebab terjadinya perubahan kenaikan pada permukaan air

 MATARAM.lombokjournal.com — Korban banjir rob (air pasang) supermoon yang melanda wilayah pesisir selatan Kabupaten Lotim bertambah menjadi 400 kepala keluarga yang tersebar di dua kecamatan, yakni Keruak dan Jerowaru sejak pukul 19.00 wita Minggu (3/12).

Di Kecamatan Keruak terdapat Desa Ketapang Raya, Desa Tanjung Luar. Sedangkan di Kec Jerowaru terdampak Desa Ekas Buana, Desa Batunampar Selatan, Desa Paremas, Desa Serewe, Desa Pemongkong dan Desa Jor.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, H Muhammad Rum membenarkan adanya penambahan korban banjir Rob yang sebelumnya sebanyak 50 jiwa, kini 400 kepala keluarga.

“Kami sudah Evakuasi mandiri oleh warga, Evakuasi oleh tim gabungan BPBD, SAR Unit , Tagana dan PMI, ” ungkapnya, Senin (4/12)

Ancaman yang harus diantisipasi oleh masyarakat yakni, banjir Rob diperkirakan akan terjadi dalam kurun waktu 3 malam terakhir. “Kebutuhan mendesak kami seperti, lokasi pengungsian atau tenda pengungsi dan Logistik,” terangnya.

Rum menjelaskan, naiknya air laut itu terjadi perubahan kenaikan pada permukaan air laut yang di akibat Supermoon. Oleh sebab itu, di imbau masyarakat Lombok, khususnya di pesisir Ampenan dan wilayah pesisir selatan untuk tetap waspada.

Menurut pihak  Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasitun Klimatologi Mataram, bulan purnama terjadi ketika orbit bulan dan matahari sebaris dengan bumi. Saat itu bulan, matahari dan bumi dalam barisan lurus.

Saat sewperti itu, tarikan gaya gravitasi yang terkuat dikerahkan di atas lautan, menghasilkan yang dinamakan air pasang (spring tides).

“Di beberapa daerah di Indonesia, fenomena ini dikenal sebagai rob,” ujar Kepala BMKG Stasiun Geofisika Mataram, Agus Riyanto.

Banjir rob bisa diperparah saat bulan berada pada posisi terdekat dengan bumi, dikenal dengan perigee. Oleh sebab itu perlu upaya kewaspadaan kesiapsiagaan untuk adaptasi lingkungan, khususnya bagian Selatan Pulau Lombok.

“Di Sekotong sering terjadi Rob apalagi saat hujan lebat masyarakat sering rugi akibat bencana Rob ini,” kata Agus Rianto.

Untuk purnama fenomenanya tidak jauh berbeda dengan yang terjadi setiap bulannya. Dampak yang bisa saja terjadi akibat supermoon, menurut Agus seperti terjadi pasang surut atau pasang naik air laut akibat gravitasi Bulan.

AYA

Salah satu kelurahan NTB, yaitu Kelurahan Banjar di Ampenan, mengembangkan sistem aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keluaran (SIMKEL) yang dapat mempercepat dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat.

MATARAM.lombokjournal.com — Sejarah baru bagi Provinsi NTB yang belum pernah meraih kelurahan dan desa predikat terbaik tingkat nasional.

Kelurahan Banjar Kecamatan Ampenan Kota Mataram dan Desa Lingsar Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat, dinobatkan sebagai desa dan kelurahan terbaik di ajang Lomba Desa dan Keluaran Tingkat Nasional oleh Kementerian Dalam Negeri, jelang jelang perayaan Kemerdekaan RI  (16/08).

Lomba yang digelar pada tanggal 10-12 Agustus 2017 itu merupakan ajang tahunan untuk memilih desa atau kelularahan yang memiliki inovasi dan memenuhi kritaria yang telah ditetapkan Kementerian Dalam Negeri, khusus di regional IV.  NTB mengungguli Provinsi Papua, Maluku dan NTT.

Terpilihnya kedua desa dan kelurahan itu berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 410-5638 tahun 2017. Ini pertama kali terjadi, tahun lalu NTB hanya menempati urutan harapan untuk tingkat nasional.

Mantan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Catatan Sipil, H. Rusman, selaku ketua Tim Pemilihan Kepala Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi NTB saat itu, menjelaskan Desa Lingsar dan Kelurahan Banjar telah mewakili NTB karena memiliki kelabihan dan keunggulan.

Desa Lingsar memiliki sejumlah kelebihan yang menjadikannya desa tersebut sebagai juara tingkat nasional, yaitu memiliki radio konseling remaja, aplikasi system informasi desa dan pelayanan administrasi online, dimana masayakarat dapat mencetak (print) di rumah.

Selain itu, Desa Lingsar memiliki inovasi Web desa dengan jumlah pengunjung lebih dari 10.000, serta mengembangkan hot spot/internet gratis.

“Ini sudah melalui seleksi yang ketat di tingkat provinsi. Sehingga layak desa ini menjadi juara di tingkat nasional,” jelas H. Rusman yang saat ini menjabat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi NTB.

Kelurahan Banjar di Ampenan layak menjadi juara tingkat nasional mengingat keluaran ini sudah memiliki inovasi yang belum dimiliki kelurahan lain. Kelurahan ini mengembangkan sistem aplikasi yang dikenal Sistem Informasi Manajemen Keluaran (SIMKEL) yang dapat mempercepat dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat.

Banjar juga memiliki program Ini Baru Banjar (IBRA) sebagai wadah yang dapat diimplementasikan dalam sebuah komunitas untuk peduli lingkungan dan kebersihan. Sistem ini juga menyedikan kursus Bahasa Inggris gratis bagi pemuda.

Selain itu, Keluaran Banjar juga mengenmbangkan program LIBRA (Lumbung Informasi Bagi Warga) yang merupakan komunitas atau wadah masyarakat dengan membentuk rumah baca. Komunitas ini bertujuan sebagai wadah untuk menkreasi sampah dan wadah pendidikan non formal.

“Kelurahan Banjar memiliki keunikan, dengan sampah mereka bisa juara nasional,” tutur H. Rusman.

Kelurahan Banjar saat ini menjadi pusat bank sampah Provinsi NTB, atau yang dikenal Bank Sampah NTB Mandiri. Komunitas ini memiliki peran untuk memilih dan memilah sampah organik dan non organik yang kemudian diolah menjadi barang yang bernilai jual.

Desa Lingsar dan Kelurahan Banjar mendapat hadiah uang pembinaan masing-masing sebesar 50 juta dari Kementerian Dalam negeri.

“Prestasi ini, menjadi motivasi bagi desa dan kelurahan lain di NTB untuk berionvasi membangun desa dan kelurahan,” harap Rusman saat ditemui di ruang kerjanya.

AYA

Rencana pembangunan fasilitas kereta gantung menuju Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah hanya meramaikan media sosial (medsos)

MATARAM.lombokjournal.com – memang menarik rencana pembangunan fasilitas kereta gantung menuju Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR).  Kabarnya  Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah bekerja sama dengan investor Tiongkok untuk mewujudkan mimpi itu.

Tapi sebenarnya, rencana itu hanya untuk meramaikan cerita atau perbincangan hangat masyarakat NTB di jejaring Media Sosial (medsos). Buktinya, sampai sekarang tidak ada langkah apa pun yang ditempuh Pemkab Lombok Tengah terkait rencana itu.

Saat dikonfirmasi, Kasubag TU TNGR, Mustafa Imam Lubis, belum menerima surat permohonan apa pun terkait rencana pembangunan kereta gantung tersebut.

“Kan hebohnya di medsos ya,” katanya saat ditemui di Dinas Pariwisata NTB, Senin (24/7).

Kalau memang serius, tentu ada pendekatan atau pembicaraan yang mengarah ke rencana itu. Tapi sampai saat ini pihak TNGR belum menerima permohonan atau surat apa pun terkait rencana itu.

Namun seandainya ada permohonan, belum tentu disetujui pihak TNGR. “Tidak langsung disetujui,” kata Imam Lubis. Masih perlu dilakukan beberapa kajian.

“Itu harus berproses dan kajiannya itu sampai ke Jakarta tidak di kita lagi. Nanti apakah akan di setujui atau tidak tergantung hasil kajian disana,” jelasnya.

Memang, memberi ijin kereta gantung tidak semudah memberi ijin angkot jurusan Ampenan-Bertais.

Tentang ijin kereta gantung itu, Imam Lubis mengatakan, selain harus dikaji dari berbagai aspek dampak baik dan buruknya, juga prosesnya membutuhkan waktu panjang.

Dikaji dulu mulai dari lingkungannya, ekosistemnya dan sosial masyarakatnya. Kajiannya banyak menyeluruh. Imam malah memberi saran, sebaiknya rencana tersebut dikaji ulang.

“Jika rencana tersebut terealisas,i dikhawatirkan berdampak buruk pada ekosistem dan lingkungan sekitar TNGR,” pungkas Imam.

AYA

Hutan harus dirawat dan dilestarikan, dan dimanfaatan secara maksimal untuk mensejahterakan masyarakat.

MATARAM.lombokjournal.com —  Wakil Gubernur MTB H. Muh. Amin, SH, M. Si mengatakan itu saat menandatangani MOU antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dengan Pemerintah Provinsi NTB.

MOU tersebut tentang Percepatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Masyarakat di Wilayah KPH Prov. NTB di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Kamis (20/7).

“Jangan sampai masyarakat yang tinggal di areal hutan, hidup di bawah garis kemiskinan,” ujar wagub.

Diingatkannya, mengelola dan memanfaatkan hutan harus hati hati dan tidak boleh dilakukan ekspolitasi berlebihan. Itu mengakibatkan kerusakan hutan, kemudian mendatangkan bencana.

Dalam mengelola komoditas unggulan, memang pemerintah terus memacu agar terjadi peningkatan produksi dan kualitasnya. Tetapi sebagai batasan, pemanfaatan sumber daya alam harus tetap memperhatikan kelestariannya.

Pada kesempatan sama, Dirjen. Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Ida Bagus Putra Partama mengatakan Indonesia adalah negara yang memiliki luas hutan terbesar di dunia yang perlu disyukuri.

Fakta yang dihadapi sekarang, belum terwujudnya pemanfaatan hutan yang berkelanjutan.

“Pemanfaatab hutan belum mensejahterakan dan belum multi fungsi,” ujarnya.

ia mengungkapkan, pemerintah melalui berbagai kebijakan dan inovasi, berusaha memperbaiki pengelolaan hutan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. “Salah satunya adalah dengan membentuk KPH-KPH,” tuturnya. Saat ini telah terbentuk sekitar 630 KPH  di seluruh Indonesia.

Kebijakan lain khusus untuk pengelolaan hutan produksi, adalah membentuk kluster-kluster industri. Tujuannya me-migrasi-kan industri hilir,  agar KPH bisa beroperasi secara mandiri dan dapat mengelola potensi-potensi yang ada di areal hutan produksi.

Adanya MoU ini, akan menjadi payung hukum mengakselerasi terwujudnya KPH di NTB sehingga menjadi kontributor bagi pembangunan daerah. NTB merupakan provinsi terdepan dalam pengelolaan KPH dan penerapan kebijakan yang dibuat oleh Kementerian LHK RI.

Saat itu, Kementerian LHK RI juga menyerahkan sarana dan prasarana berupa 2 unit kendaraan roda 4 dan 2 unit kendaraan roda 2 kepada KPH Ropang dan KPH Rinjani.

AYA

—

Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH. M.Si  saat meninjau daerah aliran sungai (DAS) Padolo Kota Bima minta instansi dan aparatur terkait mempercepat proses pembangunannya

KOTA BIMA.lombokjournal.com – Didampingi sejumlah kepala SKPD, Wagub melihat dari dekat proses pengerjaan DAS Padolo Kota Bima, serta mengindentifikasi kendala, Senin (05/06).

Peninjauan diawali dari jembatan Kodo, Kecamatan Rasana’E Timur.  Kepala Balai Wilayah Sungai NTB, Asdin Julaidi menjelaskan, jembatan masih dalam tahap pengerjaan. Jembatan Kodo mengalami kerusakan parah setelah diterjang banjir bandang yang melanda Kota Bima, 21 dan 23 Desember tahun lalu.

Kerusakan jembatan itu menyebabkan putusnya jalan jalur dari Kota Bima menuju Kabupaten Bima. Untuk menghubungkan kedua wilayah tersebut, pemerintah sebeumnya membangun jembatan non permanen.

Setelah menyusuri Wilayah Sungai Padolo yang masih dalam tahap pembangunan, dan dilanjutkan di Jembatan Rabadompu, Wagub meninjau bantaran sungai yang belum dan yang sudah dipasang bronjong.

Panjang Sungai Padolo dari hulu ke hilir sekitar 22 km.  Dari bentangan panjang itu, yang sudah dikerjakan baru sekitar 5 km. Tetapi tidak semua 22 km tersebut harus dibenahi. Anggaran yang sudah dialokasikan untuk pengerjaan tersebut sekitar 50 miliar rupiah.

Saat peninjauan ke hilir sungai Padolo, Wagub mendapat penjelasan terkait kendala pembenahan sungai tersebut, yaitu pembebasan lahan yang menurut Asdin Julaidi masih tahap negosiasi antara masyarakat dengan Pemerintah Kota Bima.

Wagub minta bantaran sungai yang belum dipasang bronjong atau beton diselesaikan cepat, mencegah meluapnya air ke pemukiman warga.

Usai menyusur sungai, wagub meninjau SMK PP Provinsi NTB di Kota Bima, salah satu sekolah terdampak banjir bandang Kota Bima. Sejumlah fasilitas rusak berat, bahkan hanyut terbawa banjir. Kepala SMKPP, Abdul Jalal minta Pemerintah provinsi NTB untuk mengalokasikan anggaran rehabilitasi sekolah  pertanian dan peternakan tersebut.

Wagub menyampaikan sekolah tersebut perlu mendapat dukungan anggaran, khususnya untuk asrama siswa dan fasilitas belajar-mengajar.  Kepala SKPD terkait dimingta mengalokasikan dalam RAPBD Perubahan tahun 2017, mengingat SMKPP akan melahirkan praktisi dan pelaku pertanian dan peternakan.

Wagub juga berjanji akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memperoleh dukungan dana.

AYA

Sumber: Humas NTB

Pemanfaatan hutan yang berlebihan akan berdampak buruk pada kehidupan. Sebaliknya, pemanfaatan hutan yang baik akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BIMA.lombokjournal.com — Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH. M.Si mengatakan itu, usai bersama Walikota Bima, H. M. Quraish H. Abidin menandatangani MOU Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan Kota Bima di Ruang Rapat Walikota Bima, Senin (05/06).

Acara di tengah rangkaian Safari Ramadhan di Kota Bima itu, Wagub mengajak  seluruh elemen masyarakat Kota bima menjaga kelestarian hutan demi kelangsungan hidup manusia itu sendiri.

“Setiap sumber daya yang kita miliki harus dimanfaatkan dengan baik,” pesan Wagub.

Ditegaskan Wagub, Pemerintah Provinsi NTB senantiasa membangun infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat. Di era otonomi daerah saat ini, pemerintah pusat memberikan kesempatan pemerintah daerah berkreasi dan berinovasi.

Namun, seluruh program yang ada harus tersingkron mulai dari pusat hingga daerah.

“Begitu juga dengan regulasi,” ungkap Wagub di hadapan Walikota dan kepala SKPD Provinsi dan Kota Bima.

Dengan MoU tersebut menurut Wagub akan memberikan kemudahan pemberian izin, penanaman dan rehabilitasi hutan, pemeliharaan dan pengelolaan hutan oleh masyarakat.  Selain itu, Wagub meminta pemerintah daerah meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar seperti air, listrik dan jalan.

AYA

Manusia saat ini hidup di era kematian pelan-pelan, karena perlakuannya yang semena-mena terhadap bumi. Perlakuan manusia yang menimbulkan masalah bumi misalnya boros energi, penggunaan plastik berlebihan yang menimbulkan problem lingkungan, atau penebangan hutan tanpa kendali.

MATARAM.lombokjournal.com —  Peraih hadiah Ramon Magsasay 2011 di bidang lingkungan, TGH Hasanain Juaini, LC mengatakan itu dalam orasi bertepatan peringatan Hari Bumi (Earth Day) ke 47.   “Perlu melakukan aksi nyata, melakukan tindakan nyata meski kecil tapi bisa memberi perubahan besar bagi bumi dan lingkungan hidup,” katanya saat orasi  di Artcoffeelago (tempat minum ngopi), Jalan Amir Hamzah di Mataram, hari Jum’at (22/4) sore.

Hasanain sempat menyinggung tentang perubahan iklim yang mempengaruhi kenaikan harga cabe. Melambungnya harga cabe itu menyebabkan ibu-ibu membawa masalah dapur menjadi problem nasional.

Padahal masalah itu bisa diselesaikan dengan tindakan kecil yang nyata.

“Coba masing-masing kita menanam lima bibit cabe di rumah. Itu akan menyelesaikan harga cabe yang kini sedang melambung,” kata Hasanaian, yang pada bulan Mei mendatang akan menerima penghargaan Mongabay ASEAN. Ia menerima penghargaan itu terkait terobosan-terobosan yang dilakukannya untuk meningkatkan minat pelestarian alam dan kesadaran masyarakat terhadap masalah lingkungan.

Seperti diketahui, Hasanain semula dikenal karena keberhasilannya menghijaukan kembali wilayah Lembah Sepaga, Keru, Lombok Barat yang semula kering meranggas akibat penggundulan hutan ilegal (Illegal loging).

Keberhasilan yang dilakukannya akhirnya diikuti masyarakat setempat yang semula menolak melakukan penghijauan. Selain prestasinya di bidang lingkungan, Hasanain Juaini, juga satu-satunya tokoh agama di Lombok yang menyuarakan kesetaraan perempuan.

Dengan peringatan Hari Bumi, harap Hasanain, bisa meningkatkan kecintaan manusia pada bumi. “Seperti halnya bumi telah memberikan cinta yang tak habis-habisnya pada manusia,” ujar Hasanain.

Artcoffeelago

Artcoffeelago yang dikelola anak-anak muda dari berbagai profesi itu digagas sebagai tempat bertemunya anak-anak muda (sambil minum kopi) dari berbagai kalangan.  Dari  pertemuan tersebut diharapkan bisa berlanjut dialog dan sharing gagasan.

Launching Artcoffeelago sore itu ramai dihadiri mahasiswa, tokoh-tokoh LSM, maupun seniman dan budayawan.  Acara itu makin meriah dengan tampilnya Biru dan Jingga, kakak beradik yang masing-masing masih duduk di bangku kelas 6 dan 3 SD tapi piawai bermain gitar dan biola.

Selain itu, kelompok anak muda dari beberapa desa di Lombok Utara juga bermain musik akustik dengan alat-alat yang unik. Seorang anak muda tampil dengan kepandaian memainkan genggong, jenis musik tradisi rakyat dari Lombok Utara.

Rr.

Akibat intensitas hujan tinggi, Sabtu malam (9/4), banjir melanda Desa Beleka dan Desa Ganti di Kecamatan Praya Timur, Lombok Tengah, NTB.

MATARAM.lombokjournal.com — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB mencatat, banjir terjadi akibat hujan dengan intensitas lebat turun sejak pukul 14.00 Wita sampai malam hari.

“Hujan deras mengakibatkan sungai Tibu Nangke Desa Beleka meluap sehingga menggenangi beberapa dusun di Desa Beleka dan aliran sungai menuju Desa Ganti,” kata Kepala BPBD NTB, H Muhammad Rum.

Dikatakan, jumlah dusun yang terdampak genangan adalah 14 dusun di Desa Beleka dengan perkiraan 500 KK terdampak. Selain itu ada 14 rumah yang terisolir dengan tinggi genangan 50 s/d 100 cm, di dusun Dasan Paok.

“BPBD dan tim reaksi cepat sudah melakukan evakuasi bagi warga yg terisolir. Korban jiwa tidak ada,” katanya.

Sementara itu luapan sungai Tibu Nangke karena intensitas hujan tinggi juga menyebabkan banjir di Desa Ganti berdampak pada 300 KK, Desa Pengonak 100 KK, Desa Jeruk Puri 200 KK dan Desa Semoyang 50 KK.

Hingga kini BPBD NTB dan BPBD Lombok Tengah terus menyalurkan bantuan darurat untuk korban banjir di sejumlah lokasi terdampak.

AYA