Rencana pembangunan fasilitas kereta gantung menuju Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah hanya meramaikan media sosial (medsos)

MATARAM.lombokjournal.com – memang menarik rencana pembangunan fasilitas kereta gantung menuju Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR).  Kabarnya  Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah bekerja sama dengan investor Tiongkok untuk mewujudkan mimpi itu.

Tapi sebenarnya, rencana itu hanya untuk meramaikan cerita atau perbincangan hangat masyarakat NTB di jejaring Media Sosial (medsos). Buktinya, sampai sekarang tidak ada langkah apa pun yang ditempuh Pemkab Lombok Tengah terkait rencana itu.

Saat dikonfirmasi, Kasubag TU TNGR, Mustafa Imam Lubis, belum menerima surat permohonan apa pun terkait rencana pembangunan kereta gantung tersebut.

“Kan hebohnya di medsos ya,” katanya saat ditemui di Dinas Pariwisata NTB, Senin (24/7).

Kalau memang serius, tentu ada pendekatan atau pembicaraan yang mengarah ke rencana itu. Tapi sampai saat ini pihak TNGR belum menerima permohonan atau surat apa pun terkait rencana itu.

Namun seandainya ada permohonan, belum tentu disetujui pihak TNGR. “Tidak langsung disetujui,” kata Imam Lubis. Masih perlu dilakukan beberapa kajian.

“Itu harus berproses dan kajiannya itu sampai ke Jakarta tidak di kita lagi. Nanti apakah akan di setujui atau tidak tergantung hasil kajian disana,” jelasnya.

Memang, memberi ijin kereta gantung tidak semudah memberi ijin angkot jurusan Ampenan-Bertais.

Tentang ijin kereta gantung itu, Imam Lubis mengatakan, selain harus dikaji dari berbagai aspek dampak baik dan buruknya, juga prosesnya membutuhkan waktu panjang.

Dikaji dulu mulai dari lingkungannya, ekosistemnya dan sosial masyarakatnya. Kajiannya banyak menyeluruh. Imam malah memberi saran, sebaiknya rencana tersebut dikaji ulang.

“Jika rencana tersebut terealisas,i dikhawatirkan berdampak buruk pada ekosistem dan lingkungan sekitar TNGR,” pungkas Imam.

AYA

Hutan harus dirawat dan dilestarikan, dan dimanfaatan secara maksimal untuk mensejahterakan masyarakat.

MATARAM.lombokjournal.com —  Wakil Gubernur MTB H. Muh. Amin, SH, M. Si mengatakan itu saat menandatangani MOU antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dengan Pemerintah Provinsi NTB.

MOU tersebut tentang Percepatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Masyarakat di Wilayah KPH Prov. NTB di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Kamis (20/7).

“Jangan sampai masyarakat yang tinggal di areal hutan, hidup di bawah garis kemiskinan,” ujar wagub.

Diingatkannya, mengelola dan memanfaatkan hutan harus hati hati dan tidak boleh dilakukan ekspolitasi berlebihan. Itu mengakibatkan kerusakan hutan, kemudian mendatangkan bencana.

Dalam mengelola komoditas unggulan, memang pemerintah terus memacu agar terjadi peningkatan produksi dan kualitasnya. Tetapi sebagai batasan, pemanfaatan sumber daya alam harus tetap memperhatikan kelestariannya.

Pada kesempatan sama, Dirjen. Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Ida Bagus Putra Partama mengatakan Indonesia adalah negara yang memiliki luas hutan terbesar di dunia yang perlu disyukuri.

Fakta yang dihadapi sekarang, belum terwujudnya pemanfaatan hutan yang berkelanjutan.

“Pemanfaatab hutan belum mensejahterakan dan belum multi fungsi,” ujarnya.

ia mengungkapkan, pemerintah melalui berbagai kebijakan dan inovasi, berusaha memperbaiki pengelolaan hutan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. “Salah satunya adalah dengan membentuk KPH-KPH,” tuturnya. Saat ini telah terbentuk sekitar 630 KPH  di seluruh Indonesia.

Kebijakan lain khusus untuk pengelolaan hutan produksi, adalah membentuk kluster-kluster industri. Tujuannya me-migrasi-kan industri hilir,  agar KPH bisa beroperasi secara mandiri dan dapat mengelola potensi-potensi yang ada di areal hutan produksi.

Adanya MoU ini, akan menjadi payung hukum mengakselerasi terwujudnya KPH di NTB sehingga menjadi kontributor bagi pembangunan daerah. NTB merupakan provinsi terdepan dalam pengelolaan KPH dan penerapan kebijakan yang dibuat oleh Kementerian LHK RI.

Saat itu, Kementerian LHK RI juga menyerahkan sarana dan prasarana berupa 2 unit kendaraan roda 4 dan 2 unit kendaraan roda 2 kepada KPH Ropang dan KPH Rinjani.

AYA

—

Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH. M.Si  saat meninjau daerah aliran sungai (DAS) Padolo Kota Bima minta instansi dan aparatur terkait mempercepat proses pembangunannya

KOTA BIMA.lombokjournal.com – Didampingi sejumlah kepala SKPD, Wagub melihat dari dekat proses pengerjaan DAS Padolo Kota Bima, serta mengindentifikasi kendala, Senin (05/06).

Peninjauan diawali dari jembatan Kodo, Kecamatan Rasana’E Timur.  Kepala Balai Wilayah Sungai NTB, Asdin Julaidi menjelaskan, jembatan masih dalam tahap pengerjaan. Jembatan Kodo mengalami kerusakan parah setelah diterjang banjir bandang yang melanda Kota Bima, 21 dan 23 Desember tahun lalu.

Kerusakan jembatan itu menyebabkan putusnya jalan jalur dari Kota Bima menuju Kabupaten Bima. Untuk menghubungkan kedua wilayah tersebut, pemerintah sebeumnya membangun jembatan non permanen.

Setelah menyusuri Wilayah Sungai Padolo yang masih dalam tahap pembangunan, dan dilanjutkan di Jembatan Rabadompu, Wagub meninjau bantaran sungai yang belum dan yang sudah dipasang bronjong.

Panjang Sungai Padolo dari hulu ke hilir sekitar 22 km.  Dari bentangan panjang itu, yang sudah dikerjakan baru sekitar 5 km. Tetapi tidak semua 22 km tersebut harus dibenahi. Anggaran yang sudah dialokasikan untuk pengerjaan tersebut sekitar 50 miliar rupiah.

Saat peninjauan ke hilir sungai Padolo, Wagub mendapat penjelasan terkait kendala pembenahan sungai tersebut, yaitu pembebasan lahan yang menurut Asdin Julaidi masih tahap negosiasi antara masyarakat dengan Pemerintah Kota Bima.

Wagub minta bantaran sungai yang belum dipasang bronjong atau beton diselesaikan cepat, mencegah meluapnya air ke pemukiman warga.

Usai menyusur sungai, wagub meninjau SMK PP Provinsi NTB di Kota Bima, salah satu sekolah terdampak banjir bandang Kota Bima. Sejumlah fasilitas rusak berat, bahkan hanyut terbawa banjir. Kepala SMKPP, Abdul Jalal minta Pemerintah provinsi NTB untuk mengalokasikan anggaran rehabilitasi sekolah  pertanian dan peternakan tersebut.

Wagub menyampaikan sekolah tersebut perlu mendapat dukungan anggaran, khususnya untuk asrama siswa dan fasilitas belajar-mengajar.  Kepala SKPD terkait dimingta mengalokasikan dalam RAPBD Perubahan tahun 2017, mengingat SMKPP akan melahirkan praktisi dan pelaku pertanian dan peternakan.

Wagub juga berjanji akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memperoleh dukungan dana.

AYA

Sumber: Humas NTB

Pemanfaatan hutan yang berlebihan akan berdampak buruk pada kehidupan. Sebaliknya, pemanfaatan hutan yang baik akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BIMA.lombokjournal.com — Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH. M.Si mengatakan itu, usai bersama Walikota Bima, H. M. Quraish H. Abidin menandatangani MOU Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan Kota Bima di Ruang Rapat Walikota Bima, Senin (05/06).

Acara di tengah rangkaian Safari Ramadhan di Kota Bima itu, Wagub mengajak  seluruh elemen masyarakat Kota bima menjaga kelestarian hutan demi kelangsungan hidup manusia itu sendiri.

“Setiap sumber daya yang kita miliki harus dimanfaatkan dengan baik,” pesan Wagub.

Ditegaskan Wagub, Pemerintah Provinsi NTB senantiasa membangun infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat. Di era otonomi daerah saat ini, pemerintah pusat memberikan kesempatan pemerintah daerah berkreasi dan berinovasi.

Namun, seluruh program yang ada harus tersingkron mulai dari pusat hingga daerah.

“Begitu juga dengan regulasi,” ungkap Wagub di hadapan Walikota dan kepala SKPD Provinsi dan Kota Bima.

Dengan MoU tersebut menurut Wagub akan memberikan kemudahan pemberian izin, penanaman dan rehabilitasi hutan, pemeliharaan dan pengelolaan hutan oleh masyarakat.  Selain itu, Wagub meminta pemerintah daerah meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar seperti air, listrik dan jalan.

AYA

Manusia saat ini hidup di era kematian pelan-pelan, karena perlakuannya yang semena-mena terhadap bumi. Perlakuan manusia yang menimbulkan masalah bumi misalnya boros energi, penggunaan plastik berlebihan yang menimbulkan problem lingkungan, atau penebangan hutan tanpa kendali.

MATARAM.lombokjournal.com —  Peraih hadiah Ramon Magsasay 2011 di bidang lingkungan, TGH Hasanain Juaini, LC mengatakan itu dalam orasi bertepatan peringatan Hari Bumi (Earth Day) ke 47.   “Perlu melakukan aksi nyata, melakukan tindakan nyata meski kecil tapi bisa memberi perubahan besar bagi bumi dan lingkungan hidup,” katanya saat orasi  di Artcoffeelago (tempat minum ngopi), Jalan Amir Hamzah di Mataram, hari Jum’at (22/4) sore.

Hasanain sempat menyinggung tentang perubahan iklim yang mempengaruhi kenaikan harga cabe. Melambungnya harga cabe itu menyebabkan ibu-ibu membawa masalah dapur menjadi problem nasional.

Padahal masalah itu bisa diselesaikan dengan tindakan kecil yang nyata.

“Coba masing-masing kita menanam lima bibit cabe di rumah. Itu akan menyelesaikan harga cabe yang kini sedang melambung,” kata Hasanaian, yang pada bulan Mei mendatang akan menerima penghargaan Mongabay ASEAN. Ia menerima penghargaan itu terkait terobosan-terobosan yang dilakukannya untuk meningkatkan minat pelestarian alam dan kesadaran masyarakat terhadap masalah lingkungan.

Seperti diketahui, Hasanain semula dikenal karena keberhasilannya menghijaukan kembali wilayah Lembah Sepaga, Keru, Lombok Barat yang semula kering meranggas akibat penggundulan hutan ilegal (Illegal loging).

Keberhasilan yang dilakukannya akhirnya diikuti masyarakat setempat yang semula menolak melakukan penghijauan. Selain prestasinya di bidang lingkungan, Hasanain Juaini, juga satu-satunya tokoh agama di Lombok yang menyuarakan kesetaraan perempuan.

Dengan peringatan Hari Bumi, harap Hasanain, bisa meningkatkan kecintaan manusia pada bumi. “Seperti halnya bumi telah memberikan cinta yang tak habis-habisnya pada manusia,” ujar Hasanain.

Artcoffeelago

Artcoffeelago yang dikelola anak-anak muda dari berbagai profesi itu digagas sebagai tempat bertemunya anak-anak muda (sambil minum kopi) dari berbagai kalangan.  Dari  pertemuan tersebut diharapkan bisa berlanjut dialog dan sharing gagasan.

Launching Artcoffeelago sore itu ramai dihadiri mahasiswa, tokoh-tokoh LSM, maupun seniman dan budayawan.  Acara itu makin meriah dengan tampilnya Biru dan Jingga, kakak beradik yang masing-masing masih duduk di bangku kelas 6 dan 3 SD tapi piawai bermain gitar dan biola.

Selain itu, kelompok anak muda dari beberapa desa di Lombok Utara juga bermain musik akustik dengan alat-alat yang unik. Seorang anak muda tampil dengan kepandaian memainkan genggong, jenis musik tradisi rakyat dari Lombok Utara.

Rr.

Akibat intensitas hujan tinggi, Sabtu malam (9/4), banjir melanda Desa Beleka dan Desa Ganti di Kecamatan Praya Timur, Lombok Tengah, NTB.

MATARAM.lombokjournal.com — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB mencatat, banjir terjadi akibat hujan dengan intensitas lebat turun sejak pukul 14.00 Wita sampai malam hari.

“Hujan deras mengakibatkan sungai Tibu Nangke Desa Beleka meluap sehingga menggenangi beberapa dusun di Desa Beleka dan aliran sungai menuju Desa Ganti,” kata Kepala BPBD NTB, H Muhammad Rum.

Dikatakan, jumlah dusun yang terdampak genangan adalah 14 dusun di Desa Beleka dengan perkiraan 500 KK terdampak. Selain itu ada 14 rumah yang terisolir dengan tinggi genangan 50 s/d 100 cm, di dusun Dasan Paok.

“BPBD dan tim reaksi cepat sudah melakukan evakuasi bagi warga yg terisolir. Korban jiwa tidak ada,” katanya.

Sementara itu luapan sungai Tibu Nangke karena intensitas hujan tinggi juga menyebabkan banjir di Desa Ganti berdampak pada 300 KK, Desa Pengonak 100 KK, Desa Jeruk Puri 200 KK dan Desa Semoyang 50 KK.

Hingga kini BPBD NTB dan BPBD Lombok Tengah terus menyalurkan bantuan darurat untuk korban banjir di sejumlah lokasi terdampak.

AYA

Tambang galian C dan pengolahan emas  dianggap sebagai salah satu pemicu potensi kerusakan lingkungan. Termasuk di wilayah Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB).

LOMBOK BARAT.lombokjournal.com – Direktur Bumi Gora Institute, Samsul menegaskan hal itu di tengah-tengah penyelenggaraan diskusi publik bertema  “Dampak Pertambangan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat”, yang digelar oleh Bumi Gora Institute,  di Aula Kantor Kemenag Lobar, Rabu (29/03)

“Potensi kerusakan lingkungan tidak hanya menyasar areal sekitar tambang, tetapi juga sekitar pemukiman warga tempat pengolahan hasil galian C tersebut. Dampak lainnya ialah adanya ancaman bencana longsor akibat aktivitas tambang galian C itu,” kata Samsul.

Dalam kesempatan sama, Direktur Walhi NTB Murdani MH., dengan tegas menolak segala aktivitas tambang yang ujung-ujungnya justru tidak mensejahterakan masyarakat.

Murdani menjelaskan. masih adanya kawasan hutan yang digunakan untuk aktivitas pertambangan baik di Lombok Barat dan Sumbawa yang kini masih bermasalah.

Sal galian C yang ada di 10 kecamatan yang berada di Kabupaten Lombok Barat, tentu ini masih menjadi pro kontra di tengah masyarakat Lombok Barat.

“Hanya saja pro kontra ini tidak mampu dikelola dengan baik oleh pemerintah saat ini sehingga persoalan-persoalan di lingkar tambang galian C tetap ada sampai saat ini,” katanya.

Sementara di satu sisi, aktivitas penambangan emas, hampir sama masalahnya diseluruh Indonesia. Aktivitas pertambangan tersebut baik dalam skala kecil maupun skala besar pasti berdampak terjadinya pencemaran lingkungan.

“Karena apapun namanya pertambangan ini akan menggunakan zat kimia. Dampak negatifnya sungguh tidak bisa dibendung, memang merkuri tidak nampak tapi merkuri ini mengendap ke tanah sehingga saya berkeyakinan 10 tahun kedepan akan terasa dampak negatifnya,” ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Lobar Sulhan Muchlis, ST, mengatakan meski sudah ada Perda soal tambang, namun masih saja isi perda tidak berpihak pada  kepada masyarakat kecil.

“Contohnya indotan menguasai 10 ribu hektar sedangkan pertambangan rakyat 8-1 ribu hektar,” tutupnya.

Diskusi dihadiri sekitar 100 peserta berasal dari berbagai elemen masyarakat mulai dari unsur kepemudaan seperti KNPI, BEM, OKP, dan perwakilan masing-masing Desa di Kabupaten Lombok Barat, dengan menghadirkan sejumlah pembicara antara lain Wakil Ketua DPRD Lobar, Sulhan Muchlis, ST., Direktur Walhi NTB Murdani MH., Perwakilan Dinas ESDM Provinsi NTB, dan Alfiana,  ST., M.Eg., pakar pertambangan Universitas Muhammadiyah Mataram.

AYA

Banjir bandang kembali melanda wilayah Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), sejak Minggu sore (26/3), akibat curah hujan tinggi.

MATARAM.lombokjournal.com — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mencatat, sedikitnya 22 Kelurahan di 5 Kecamatan di Kota Bima terdampak banjir, dan menyebabkan lebih dari 2.500 jiwa masyarakat mengungsi ke lokasi yang lebih aman.

“Data terakhir dari BPBD Kota Bima, tercatat ada sekitar 22 keluraha di lima kecamatan terdampak dengan 2.500 jiwa mengungsi,” kata Kepala BPBD NTB, Muhammad Rum, Senin (27/3) di Mataram.

Ia menjelaskan,  banjir mulai terjadi di Kota Bima sejak Minggu sore setelah hujan intensitas tinggi terjadi sekitar pukul 15.30 Wita, dan hujan baru berhenti Minggu malam (26/3) sekitar pukul 23.30 Wita.

Curah hujan tinggi itu membuat sungai Padolo dan sungai Salo, dua sungai utama di Kota Bima meluap dan masuk ke pemukiman dan areal persawahan.

Berdasarkan data BPBD NTB, wilayah terdampak banjir di Kota Bima antara lain 4 Kelurahan Kumbe, Dodu, Nungga, Kodo (Kecamatan Rasanae Timur), Kelurahan Penaraga, Kendo, Ntobo (Kecamatan Raba), Kelurahan Penatoi, Lewirato, Sadia, Mande, Manggemaci, Monggonao, Panggi, Matakando (Kecamatan Mpunda), Keluarahan Tanjung, Paruga, Dara, Sarae, Pane, Nae (Kecamatan Rasanae Barat),  dan Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota.

Rum mengatakan, hingga Senin (27/3) tercatat setidaknya 15 titik pengungsian di lokasi terdampak banjir. “Masyarakat mengungsi ke tempat lebih aman seperti di Masjid, bangunan sekolah, dan juga sudah dibuka lokasi di kantor Walikota Bima,” kata Rum.

BPBD NTB dan Kota Bima, papar Rum, sudah menyalurkan bantuan logistik ke lokasi terdampak terutama di titik pengungsian.

AYA

Banjir kembali melanda sejumlah wilayah di Kabupaten dan Kota Bima, NTB, Minggu malam (26/3) akibat hujan deras sejak pukul 15.00 Wita.

MATARAM.lombokjournal —  Beberapa kelurahan di Kota Bima kebali dilanda banjir, seperti di Kelurahan Penatoi dan Sadia.  Di saat bersamaan beberapa Desa di Kecamatan Sape di Kabupaten Bima, juga dilanda banjir.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB, H Muhammad Rum mengungkapkan itu berdasarkan laporan yang diterima dari lapangan di wilayah Kabupaten dan Kota Bima.

“BPBD setempat sudah melakukan siap siaga dan tindakan evakuasi warga ke masjid dan lokasi yang lebih aman. BPBD Provinsi InsyaAllah malam ini menurunkan tim ke lokasi,” katanya.

Menurut Rum, BPBD di Bima dan BPBD Provonsi saat ini masih terus melakukan pendataan terhadap masyarakat yang terdampak.

AYA

Menyusutnya populasi Rusa mendorong Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), akan membangun Sanctuary Rusa

MATARAM.lombokjournal.com — Populasi Rusa (Cervus Timorensis) yang merupakan hewan endemis sekaligus logo Pemerintah Provinsi NTB terus menurun dari tahun ke tahun.

Untuk mencegah kepunahan mamalia bertanduk eksotis ini, Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), akan membangun Sanctuary Rusa seluas 1,5 hektare di kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Tunak, Lombok Tengah mulai tahun 2017 ini.

“Kami akan bangun Sanctuary Rusa, jadi sebuah kawasan konservasi yang khusus untuk species tertentu yakni Rusa. Akan dibangun di TWA Gunung Tunak, Lombok Tengah. Untuk Sanctuary ini kita akan tempatkan 20 hingga 30 ekor Rusa,”kata Kepala BKSDA NTB, Ir Widada MM, Senin (20/3) di Mataram.

Widada menjelaskan, populasi Rusa (Cervus Timorensis) terus menurun dari tahun ke tahun di NTB.

Saat ini BKSDA NTB memperkirakan penyebaran populasi Rusa liar di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa hanya sekitar tidak lebih dari 2000 ekor.

Jumlah itu tersebar di hutan lepas di kawasan Gunung Rinjani Lombok sekitar 300-400 ekor, di kawasan Gunung Tambora Sumbawa sekitar 400 ekor, pulau Moyo 200 ekor, dan di kawasan hutan lindung Lombok dan Sumbawa sekitar 300 ekor, serta di penangkaran masyarakat sekitar 400 ekor.

“Saat ini ada sekitar 152 penangkaran Rusa milik masyarakat di Lombok dan Sumbawa. Itu jumlah populasinya sekitar 400 ekor,” katanya.

Data BKSDA NTB menyebutkan, pada survay populasi Rusa NTB tahun 2005 silam, jumlah populasi Rusa masih sekitar 6000 ekor tersebar di pulau Lombok dan Sumbawa.

Populasi Rusa itu menurun akibat masih terjadi perburuan liar, dan juga faktor terganggunya habitat Rusa akibat alih fungsi hutan dan perubahan iklim beberapa tahun terakhir.

Widada mengatakan, upaya konservasi Rusa itu dilakukan BKSDA NTB agar hewan yang menjadi maskot lambang daerah Provinsi NTB, itu tidak punah.

“Populasi Rusa terus menurun. Ya jangan sampai satwa yang menjadi maskot NTB itu tinggal di logo dan seragam saja,” katanya.

AYA