Poros hijau Indonesia  sebagai organsiasi masyarakat harus ke depan harus mampu bekerja lebih luas dan mengembangkan invovasi untuk memperkuat posisi rakyat dan kebijakan pemerintah

lombokjournal.com —

JAKARTA ;     Poros Hijau Indonesia melaksanakan Konsolidasi Nasional dengan tajuk “Konsolidasi Nasional Politik Hijau: Meneguhkan Peran Politik Hijau Dalam Pembangunan 2019-2024”, tanggal 8-9 Mei 2019 di Jakarta.

Konsolidasi ini dhadiri 11 perwakilan Pengurus Provinsi Poros Hijau Indonesia, Pengurus Nasional dan Deklarator Nasional.

Pembukaan Konsoldiasi Nasional ini dihadiri oleh Jenderal (Purn) TNI DR Moeldoko (Kepala Staf Kantor Staf Presiden) yang didampingi Abetnego Tarigan, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden.

Rivani Noor Machdjoeri, Koordinator Nasional Poros Hijau Indonesia mengatakan, organisasinya memperjuangkan politik hijau sebagai platform politik, dan dalam Pilpres 2019 mendukung capres-cawapres #01 Ir H Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin.

Dukungan tersebut dilakukan melalui kampanye media dan langsung ke masyarakat tentang agenda lingkungan hidup capres-cawapres #01 Ir H Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin.

Poros Hijau Indonesia telah memberikan kontribusi elektoral terhadap capres-cawapres #01 sebesar 544,737 suara di 10 provinsi dan transformasi pengetahuan lingkungan hidup berkelanjutan menjadi simbol perlawanan dari politik hoaks, SARA dan ketakutan.

Jend (Purn) Moeldoko  menyampaikan terima kasih kepada poros hijau Indonesia atas kerja kerasnya selama pelaksanaan Pilpres dengan mengedapankan politik agenda.

Dikatakannya, Poros hijau Indonesia  sebagai organsiasi masyarakat harus ke depan harus mampu bekerja lebih luas dan mengembangkan invovasi untuk memperkuat posisi rakyat dan kebijakan pemerintah.

Pendampingan merupakan cara meningkatkan kapasitas rakyat dalam mengelola lingkungan, dan sumber daya alamnya sekaligus memperkuat peran politik rakyat.

Bila situasi ini tercipta maka akan menjadi kekuatan yang mendorong dan mengawal lahirnya kebijakan–kebijakan pemerintah yang pro rakyat dan pro lingkungan.

Mantan Panglima TNI ini menjelaskan, sebagai pribadi memiliki komitmen kuat atas lingkungan hidup, karena itu senang ada berada diantara Poros Hijau Indonesia dan membuka ruang kerjasama ke depan.

Praktek kongkrit yang sudah dilakukan selain melaksana tugas Kepala Staf Kepresiden adalah mengembangkan pertanian organik dan bis listrik. Pada kedua pengalaman inilah yang memperkuat pandangan tentang pentingnya inovasi.

Pada pembukaan konsoldiasi nasional ini, Poros Hijau Indonesia akan melanjutkan kerja politiknya untuk memastikan presiden terpilih Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin melanjutkan dan memperkuat program Perhutanan Sosial, untuk menuntaskan 12.7 Juta ha serta menyelesaikan reforma agraria untuk 9 juta ha.

Program ini harus didukung dengan agenda-agenda pemberdayaan ekonomi. Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis tata kelola sumber daya alam berkelanjutan.

Ketiga, memastikan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan berdaulat dibidang energi dan  pangan.

Untuk Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ke depan, Poros Hijau Indonesia mendorong menteri yang memiliki rekam jejak kerja bidang lingkungan hidup, bebas indikasi korupsi, dan pro-perhutanan sosial dan reforma agraria.

Serta menempatkan lingkungan hidup untuk keberlanjutan dan kesejahteraan social.

Me

NTB perlu mencontoh sejumlah daerah yang sudah lebih dahulu mengelola sampah seperti Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung

lombokjournal.com —

BANDUNG — Persoalan sampah menjadi salah satu pekerjaan rumah bagi banyak daerah di Indonesia, tidak terkecuali Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov NTB, Najamuddin Amy mengatakan, total sampah di NTB –yang terdiri atas 10 kabupaten dan kota– mencapai 3,388,76 ton per hari.

Dari jumlah tersebut, hanya 631,92 ton atau 20 persen yang sampai ke 10 tempat pembuangan akhir (TPA) per hari.

Sementara jumlah sampah yang tidak sampai ke TPA atau tidak terkelola dan beredar di sekitar masyarakat mencapai 2,695,63 ton atau 80 persen. Sedangkan sampah yang berhasil didaur ulang baru sebesar 51,21 ton per hari.

Produksi sampah terbesar berada di Kabupaten Lombok Timur sebanyak 801,74 ton per hari, di mana hanya 15,40 ton saja yang sampai ke TPA, sementara 786,26 atau 98 persen tidak sampai ke TPA atau tidak terkelola dengan baik.

Urutan kedua ada di Lombok Tengah dengan 645,73 ton sampah per hari, di mana hanya 12,25 persen yang ke TPA, sedangkan 627,64 ton sampah atau 97 persen tidak sampai ke TPA.

Untuk ibu kota NTB, Kota Mataram, memiliki produksi sampah 314,30 ton sampah per hari dengan 273 ton yang sampai ke TPA dan 15,71 ton didaur ulang, sehingga hanya 15,59 ton sampah atau 5 persen yang belum dikelola dengan baik.

Najamuddin menyampaikan, NTB perlu mencontoh sejumlah daerah yang sudah lebih dahulu mengelola sampah seperti Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung.

“Kita berharap sepulang dari sini, bisa menyampaikan informasi betapa pentingnya mengelola sampah,” ujar Najamuddin saat studi banding di Kantor Pemkot Bandung, Jawa Barat (Jabar), Kamis (25/04).

Najamuddin menyebutkan, pengelolaan yang baik akan mampu mengubah sampah menjadi berkah. Pun sebaliknya, jika tidak terurus secara maksimal justru akan mendatangkan malapetaka dan bencana.

Najamuddin mengatakan, NTB sedang menggencarkan program Zero Waste atau bebas sampah. Menurutnya, penting bagi NTB melihat apa yang sudah dilakukan daerah lain, salah satunya Bandung.

“NTB bisa melakukan ATM, amati, tiru dan modifikasi, program pengelolaan sampah yang dilakukan Bandung,” ucap Najamuddin.

Seksi Edukasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung, Syahriani mengatakan, pada dasarnya Pemkot Bandung juga sedang mencari formula dalam menangani persoalan sampah.

Syahriani mengatakan, Jawa Barat masih memiliki ingatan kelam akibat tragedi longsoran di TPA Leuwigajah yang mengakibatkan 157 jiwa meninggal dunia pada 2005. Pun dengan sungai Citarum yang kerap dipandang sebagai tong sampah terbesar di dunia.

Syahriani melanjutkan, produksi sampah warga Kota Bandung berkisar 1.500 ton hingga 1.600 ton per hari, dan 1.200 ton hingga 1.300 ton diangkut ke TPA Sarimukti. Dia melanjutkan, TPA Sarimukti yang merupakan milik Pemprov Jawa Barat diperkirakan akan mencapai daya tampung maksimal pada 2020.

“Ini mengapa kita harus benar-benar mengurangi sampah yang dikirim (ke TPA) berkurang,” ujar Syahriani.

Pemkot Bandung, lanjut Syahriani, telah memiliki peraturan daerah (perda) nomor 9 tahun 2018 tentang pengelolan sampah.

Syahriani menyampaikan, Wali Kota Oded Muhammad Danial ingin penanganan sampah dilakukan lebih maksimal. Salah satunya dengan program Kang Pisman yang merupakan akronim dari Kang (kurangi sampah makanan), Pis (pilah sampah) dan Man (manfaatkan sampah menjadi nilai jual) sejak Oktober 2018.

“Secara regulasi wajib menangani sampah  rumah tangga menjadi program unggulan,” kata Syahriani.

Syahriani mengatakan, Pemkot Bandung memiliki perusahan daerah (PD) Kebersihan yang memiliki tugas khusus pengelolaan sampah rumah tangga dan komersial.

Dalam pengelolaan sampah, PD Kebersihan mengangkat 95 orang yang berasal dari komunitas lingkungan hidup sebagai pegawai harian lepas.

Para PHL ini terjun di lapangan guna mendampingi masyarakat dalam memilah sampah rumah tangga. Ditargetkan, satu RW di satu kecamatan dapat menjadi contoh pengelolaan sampah.

Pranata Humas Dinas Pendidikan Pemkot Bandung Irvianti mengatakan edukasi pemilahan sampah juga dilakukan sejak dini dari tingkat SD dan SMP.

“Bank sampah diwajibkan di seluruh SD dan SMP,” ucap Irvianti.

Irvianti menyebutkan, Pemkot Bandung juga memiliki regulasi yang mengatur tentang hal ini, termasuk sosialisasi kepada siswa untuk menggunakan tumbler dan kantin di SMP untuk tidak menggunakan bahan sekali pakai seperti styrofoam. Sementara untuk bank sampah saat ini sudah terdapat sebanyak 100 bank sampah di SMP yang ada di Kota Bandung.

Irvianti mengatakan, keberadaan bank sampah merupakan salah satu upaya mengedukasi masyarakat untuk lebih bertanggung jawab terhadap sampah rumah tangga.

“Ada juga kegiatan setiap Sabtu di Cikapundung riverspot, para siswa, prabu junior bersama komunitas membersihkan sampah, prabu junior mengngatkan orang dewasa untuk tidak buang sampah di sungai,” kata Irvianti menambahkan.

AYA

NTB masih memiliki cukup waktu untuk berbenah dalam hal pengelolaan sampah. Pasalnya, jumlah sampah NTB belum sebanyak yang diterima Jakarta

lombokjournal.com —.

BEKASI  ;   Agenda bebas sampah atau zero waste merupakan salah satu program unggulan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB di bawah kepemimpinan Gubernur Zulkieflimansyah dan Wagub Sitti Rohmi Djalilah.

Dalam mencanangkan NTB yang bebas sampah atau zero waste, Pemprov NTB selain menggencarkan program bank sampah di tiap desa, NTB juga ingin mengambil pelajaran dari Pemprov DKI Jakarta yang jauh lebih berpengalaman dalam pengelolaan sampah.

Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov NTB Najamuddin Amy mengatakan, banyak kekhawatiran dan nada pesimistis dari masyarakat tentang program bebas sampah yang dicanangkan Pemprov NTB.

Menurut Najamuddin, cara menjawab keraguan masyarakat dengan belajar, mengadopsi, dan memodifikasi program pengelolaan sampah yang betul-betul dikelola dengan teknologi dan hal tersebut ada di TPST Bantargebang dengan segala kompleksitas persoalannya.

“Betul apa yang dikatakan Pak Gubernur (NTB) dan Ibu Wagub, apabila sampai dikelola dengan baik bisa menjadi berkah, ramai kalau tidak bisa (dikelola) akan menjadi bencana dan sumber penyakit,” ujar Najamuddin saat berkunjung ke Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (24/04).

Total Sampah

Najamuddin memaparkan, total sampah di NTB –yang terdiri atas 10 kabupaten dan kota– mencapai 3,388,76 ton per hari.

Dari jumlah tersebut, hanya 631,92 ton yang sampai ke 10 tempat pembuangan akhir (TPA) per hari. Sementara jumlah sampah yang tidak sampai ke TPA atau tidak terkelola dan beredar di sekitar masyarakat mencapai 2,695,63 ton atau 80 persen.

Sedangkan sampah yang berhasil di daur ulang baru sebesar 51,21 ton per hari.

Lebih lanjut Najamuddin mengatakan, produksi sampah terbesar berada di Kabupaten Lombok Timur sebanyak 801,74 ton per hari.

Dari jumlah itu, hanya 15,40 ton saja yang sampai ke TPA, sementara 786,26 atau 98 persen tidak sampai ke TPA atau tidak terkelola dengan baik.

Urutan kedua ada pada Lombok Tengah, dengan 645,73 ton sampah per hari.

Dari jumlah itu hanya 12,25 persen yang ke TPA, sedangkan 627,64 ton sampah atau 97 persen tidak sampai ke TPA.

Untuk ibu kota NTB, Kota Mataram, memiliki produksi sampah 314,30 ton sampah per hari, dengan 273 ton yang sampai ke TPA dan 15,71 ton didaur ulang sehingga hanya 15,59 ton sampah atau 5 persen yang belum dikelola dengan baik.

“Yang tidak sampai ke TPA menjadi sumber penyakit karena beredar di tengah kita (masyarakat),” kata Najamuddin.

Najamuddin mengatakan, belum maksimalnya pengelolaan sampah lantaran kurangnya SDM dan juga alat pengangkut sampah dari TPS menuju TPA.

Mengenai jumlah TPA, kata Najamuddin, sejatinya masih cukup.

10 kabupaten dan kota di NTB memiliki TPA dengan rincian TPA Kebon Kongok seluas 8,41 hektare untuk Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat, TPA Pengengat di Lombok Tengah seluas 10 hektare, TPA Ijo Balit di Lombok Timur seluas 8 hektare, TPA Jugil di Lombok Utara seluas 8 hektare, TPA Oi Mbo di Kota Bima seluas 7 hektare.

TPA Waduwani di Kabupaten Bima dengan luas 7 hektare, TPA Lune di Dompu seluas 9, dan TPA Batu Putih di Sumbawa Barat seluas 5 hektare. Sementara Kabupaten Sumbawa memiliki dua TPA yakni TPA Raberas seluas 6 hektare dan TPA Lekong seluas 9 persen.

Najamuddin menilai, NTB masih memiliki cukup waktu untuk berbenah dalam hal pengelolaan sampah. Pasalnya, jumlah sampah NTB belum sebanyak yang diterima Jakarta.

Meski hal tersebut juga relatif tidak sepadan mengingat NTB dan Jakarta merupakan dua wilayah yang berbeda, baik dari segi jumlah penduduk, geografis wilayah, hingga kekuatan anggaran.

Namun, lanjut Najamuddin, NTB dapat mengambil pelajaran dari Jakarta yang mampu mengelola sampah dalam jumlah besar dengan memanfaatkan teknologi.

“Ini momentum bagi NTB, sesungguhnya tidak ada sesuatu yang tidak mungkin, belum terlambat untuk NTB karena sampah kita belum sebesar DKI (Jakarta),” ucap Najamuddin.

Kepala Satuan Pelaksana Energi Terbarukan, Komposting, dan 3 R, serta Pemrosesan Akhir Sampah, Dinas Lingkungan Hidup, Pemprov DKI Jakarta, Rizky Febriyanto mengatakan, TPST Bantargebang sudah ada sejak 1989, hasil investasi perusahaan swasta dengan Pemprov DKI Jakarta.

AYA

Mengajak wartawan melihat langsung pengelolaan sampah di Bantargebang karena  media memiliki peran yang strategis dalam memberikan pencerahan dan edukasi kepada masyarakat

lombokjournal.com –

JAKARTA  ;   Study komparatif terkait program NTB Zero Waste dilakukan Pemprov NTB bersama Forum Wartawan Parlemen NTB.

Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB Najamuddin Amy, S.Sos., M.M mewakili pemerintah bersama beberapa wartawan di NTB mengunjungi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (PTST) Bantargebang, yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Pemprov DKI Jakarta, yang berada di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Rabu, (24/04)

Kunjungan KE Bantar Gebang tersebut untuk meyakinkan kesugguhan tekad Pemprov NTB, karena  saat ini banyak penilaian masyarakat yang pesimis dengan program tersebut bisa tercapai.

Najamuddin menjelaskan, tujuan mengajak wartawan melihat langsung pengelolaan sampah di Bantargebang karena  media memiliki peran yang strategis dalam memberikan pencerahan dan edukasi kepada masyarakat.

Kegiatan ini merupakan bagian dalam mendukung dan mensukseskan program Zero Waste di NTB. Media dinilai mampu memberikan masukan-masukan untuk kebijakan-kebijakan pemerintah terkait dengan program zero waste tersebut.

Tiba di lokasi TPST sekitar pukul 18.00 WIB, rombongan yang didamping Kepala Satuan Pelaksana TPST Bantargebang Rizky Febriyanto, langsung diajak menuju zona satu lokasi pembuangan sampah, yang telah ditutupi geo membran dengan ketinggian landfill sekitar 40 meter.

Rr/Hms NTB

Semua jalur pendakian tidak  dapat sampai hingga ke Segeranak, mengingat kondisi jalur kesana setelah dilalukan survei masih sangat berbahaya untuk dilakukan pendakian

MATARAM.lombokjournal.com —  Kepala Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) Sudiyono mengatakan, Gunung Rinjani sebagai asset wisata yang potensial  untuk menggaet wisatawan,  dalam waktu dekat jalur pendakian itu akan dibuka.

“Estimasi mulai dibuka kembali jalur pendakian di Gunung Rinjani pada April 2019, tetapi itu tergantung dari Dirjen, “ kata Kepala Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) Sudiyono, Selasa  (19/3).

Ia mengatakan, pihaknya beberapa waktu lalu sudah melakukan survei pada jalur pendakian yang aman dilewati.

Hal ini dilakukan dalam rangka melihat perkembangan keamanan jalur setelah pasca gempa pada Juli-Agustus 2018 lalu.

Semua team telah diturunkan untuk melakukan survei mulai dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi dari bandung, kemudian BMKG dari TNI polri perwakilan tracking organizer (TO), guide, porter kemudian masyarakat untuk mengevaluasi.

“Hasil ini nanti baru dibahas oleh pusat dan dipetakan rencananya tanggal 28 Maret nanti. Kemudian hasil ini juga nanti akan kita laporkan ke pak Dirjen dan nanti ini yang buka pak Dirjen,” terangnya.

Diharapakanya, dari hasil diskusi yang diselenggarakan bisa ada kesepatakan antara pelaku pariwisata dan pemerintah, agar wisata TNGR dan lainnya harus berjalan, tetapi juga aman dan nyaman, sehingga tidak beresiko kecelakaan lagi.

“Itu yang kita harapkan, pertama pariwisata ini menjadi salah satu daya tarik wisatawan terutama wisatawan asing,” ungkapnya.

Dijelasknya semua jalur pendakian tidak  dapat sampai hingga ke Segeranak. Mengingat kondisi jalur kesana masih sangat berbahaya untuk dilakukan pendakian, setelah dilalukan survei.

Namun pihaknya nantinya akan kembali mensurvei jalur-jalur pendakian yang memang dapat digunakan. Sementara ini jalur dari Aik Berik hanya dapat hingga puncak kondo saja.

“Kemudian untuk jalur sembalun itu juga tidak bisa sampai ke puncak rinjani karena retakan-retakan masih banyak dan sangat beresiko, mungkin perlu waktu menstabilkan,” jelasnya.

AYA

Penanaman mangrove di pantai Cemare siang hari ini akan ‘Live Streaming’ dengan kegiatan Ibu Negara di kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten

LOBAR.lombokjournal.com — Ketua TP.PKK Provinsi NTB, Hj.Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, S. E., M. Sc menghadiri acara Gerakan Perempuan Peduli Mangrove di pantai Cemare Lombok Barat, Senin (11/03).

Hj.Niken mengucapkan terimakasih kepada OASE Kabinet Kerja dan pemerintah Pusat yang telah memilih NTB sebagai salah satu titik kegiatan ini.

Hj Niken berharap,  peran perempuan di segala bidang dapat semakin meningkat terutama dalam hal pelestarian lingkungan.

“Saya harap ini dapat memberi inspirasi, memberi pengetahuan bagi organisasi wanita dimanapun untuk mulai memperhatikan kelestarian lingkungan, tidak hanya berkutat di keluarga, sosial dan masyarakat tetapi juga berkontribusi pada kegiatan-kegiatan sosial seperti ini di seluruh NTB,” katanya.

Acara diawali dengan upacara yang dipimpin oleh Kepala Staf Korem 162/WB, Letkol Inf Endarwan Yansori.

Ia menyampaikan bahwa kegiatan ini mengusung tema, “Penanaman Mangrove dalam Upaya Peningkatan Pengetahuan dan Membangun Peran Perempuan Dalam Mitigasi Bencana dan Perubahan Iklim di Wilayah Pesisir,”

Perwakilan OASE Kabinet Kerja, Trisna Willy Lukman Hakim menambahkan, penanaman mangrove di pantai Cemare siang hari ini akan ‘Live Streaming’ dengan kegiatan Ibu Negara di kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.

Kegiatan ini beranjak dari keprihatinan atas kondisi ekosistem mangrove di Indonesia, yang memerlukan uluran tangan semua pihak.

Mangrove sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia antara lain, sebagai penyerap polutan, penyimpan karbon, wisata alam, pelindung pantai dari abrasi dan tsunami, dan tempat berlindung berbagai macam fauna ekosistem payau.

“Insyallah setelah NTB, provinsi lain akan segera menyusul dan semoga mangrove yang kita tanam dapat memberi manfaat untuk kita semua,” ucap Trisna Willy.

Turut hadir, perwakilan OASE Kabinet Kerja, Ketua Dharma Pertiwi, Ketua Bhayangkari NTB, Ketua TP. PKK Lobar, para perwakilan Organisasi Wanita Lobar, siswa-siswi Sekolah SD, SMP dan SMA.

Usai upacara, dilanjutkan penyerahan 5.000 bibit mangrove dan 500 bibit pohon produktif secara simbolis.

AYA/Hms

Di Bali sudah memiliki peraturan daerah yang menetapkan kebijkan plastik tidak gratis tersebut, sedangkan di NTB tinggal menunggu penyesuaian saja

MATARAM.lombokjournal.com —  Penetapan kebijakan kantong plastik berbayar yang beberapa waktu lalu ditetapkan oleh Asosiasi Perusahan Ritel Indonesia (APRINDO), mulai diberlakukan untuk ritel-ritel modern di seluruh Indonesia.

Termasuk di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), beberapa ritel telah menetapkan kebijakan tersebut.

Salah satunya ritel modern Alfamart, telah menetapkan kebijakan plastik berbayar, satu kantong plastik seharga Rp 200.

Selain itu, pihak Alfamart  juga menyediakan plastik yang dapat digunakan berulang-ulang kali. Kebijakan ini sebagai langkah mengurangi sampah plastik.

“Sudah dari kemarin ditetapkan, kita juga ada plastik yang bisa dipakai ulang harganya Rp 3 ribu,” ujar Lia salah satu pegawai Alfamart di Mataram Senin (04/03)

Tak hanya itu saja, pelanggannya pun diperbolehkan membawa kantong plastik sendiri dan untuk kebijakan ini pun, tidak semua pelanggannya harus membayar.

Pihaknya memiliki aplikasi untuk memberikan mendiskon pada plastik berbayar. Mengingat belum semua masyarakat mengetahui kebijakan tersebut.

“Kita ada aplikasinya untuk diskon plastiknya, jadi tidak dibayar,” ujarnya.

Namun kebijakan tersebut belum diberlakukan oleh semua ritel modern. Mengingat perlunya sosialisi yang dilakukan, sehingga masyarakat mengetahui kebijakan tersebut telah diberlakukan, baik itu di ritel modern maupun di pasar rakyat.

Meskipun sebelumnya, kebijakan kantong plastik berbayar ini telah diberlakukan oleh salah satu ritel modern.

“Kalau untuk disini dulu pernah ada plastik berbayar yang Rp 200 itu, tahun 2017. Cuma karena pelanggannya protes jadinya berhenti,” ungkap Yuli salah satu pegawai Indomaret.

Menurutnya, dari kebijakan tersebut sejumlah pelanggan mengeluhkan. Karena harus membayar kantong plastiknya, kendati hal tersebut dirasa cukup memberatkan.

Untuk saat ini, dari pihaknya belum memberlakukan kembali kebijakan tersebut.

“Sekarang sih belum, tetapi tidak tau nantinya bakalan ada lagi atau tidak,” katanya.

Sementara itu Ketua APRINDO Provinsi NTB Abdul Aziz mengatakan, kebijakan ini merupakan dari APRINDO pusat.

Sebelumnya ini merupakan himbauan dari pihak Kemenetrian Lingkungan dan Kehutanan, bahkan telah dberilakukan sejak 2016 lalu. Aprindo sendiri menginginkan tidak hanya sebatas himbauan saja, tetapi dapat diterapkan.

“Tapi yang kita mau jangan hanya himbauan saja, tetapi dilaksanakan. Lahirnya kesempatan yang menguntungkan bagi semua pihak di antaranya bagi konsumen, produsen plastik, pemerintah melalui PPN dan lingkungan,” ungkapnya.

Dikatakannya semua pihak dapat mendukung hal tersebut, kendati ini merupakan salah satu gerakan untuk mengurangi sampah plastik yang selama ini disepelekan oleh masyarakat.

Karena setiap belanja di ritel modern maupun pasar didapatkan secara gratis, untuk itu perlunya kesadaran masyarakat pentingnya menjaga lingkungan.

“Konsumen tidak menyepelekan lagi, selain itu perlunya sosialisasi edukasi kita ke masyarakat, masyarkat harus menyambut baik karena ini menjadi kepentingan untuk semuanya,” terangnya.

Menurutnya, memang belum efektif kebijakan tersebut. Meskipun telah ditetapkan sejak per tanggal 1 Maret kemarin.

Bahkan di Bali sudah memiliki peraturan daerah yang menetapkan kebijkan plastik tidak gratis tersebut, sedangkan untuk di NTB tinggal menunggu penyesuaian saja.

“Tinggal sekarang di NTB ini tinggal tunggu penyesuaian, jadi mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik,” pungkasnya.

AYA

Gubernur menyadari  tantangan terbesar mensukseskan program zero waste, yakni masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan

MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur NTB dr. Zulkiflimansyah mendorong pemerintah desa di setiap kabupaten kota agar memiliki bank sampah

Menurutnya, keberadaan bank sampah tidak hanya bisa sebagai alternatif solusi mengatasi persoalan lingkungan  namun juga memberikan manfaat ekonomi bagi Masyarakat di NTB sendiri.

Program zero waste atau bebas sampah yang merupakan program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB saat ini   semakin gencar dikampanyekan

Di setiap dilaksanakannya program kegiatan termasuk  pada kegiatan jumpa Bang Zul dan Umi Rohmi yang digelar setiap hari jumat pagi tersebut .

“Pemerintah provinsi terus mensosialisasikan program tersebut  dengan  menghimbau masyarakat  agar lebih sadar akan kebersihan lingkungan ,untuk itu guna mendorong program tersebut Gubernur menghimbau masyarakat  terutama aparat pemerintahan desa agar membangun bank sampah,” ujar Zulkieflimansyah.

Selain menjadi alternatif solusi penanganan persoalan lingkungan, bank sampah juga diyakini akan mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat,  dengan cara memanfaatkan sampah menjadi sebuah produk bernilai ekonomi salah satunya pupuk kompos.

Gubernur menyadari  tantangan terbesar dalam mensukseskan program zero waste yakni masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan.

Meski demikian ia optimis persoalan kesadaran yang masih rendah itu bisa diatasi   dengan terus  mengajak masyarakat agat memulai langkah kecil dengan menjaga kebersihan di sekitar tempat tinggalnya.

“Terlebih  status NTB sebagai daerah pariwisata tentu saja  kondisi lingkungan yang bersih   merupakan suatu modal penting dalam menarik wisatawan untuk berwisata kedaerah ini,” tegasnya.

AYA

Di Bali sudah memiliki peraturan daerah yang menetapkan kebijkan plastik tidak gratis tersebut, sedangkan di NTB tinggal menunggu penyesuaian saja

MATARAM.lombokjournal.com —  Penetapan kebijakan kantong plastik berbayar yang beberapa waktu lalu ditetapkan oleh Asosiasi Perusahan Ritel Indonesia (APRINDO), mulai diberlakukan untuk ritel-ritel modern di seluruh Indonesia.

Termasuk di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), beberapa ritel telah menetapkan kebijakan tersebut.

Salah satunya ritel modern Alfamart, telah menetapkan kebijakan plastik berbayar, satu kantong plastik seharga Rp 200.

Selain itu, pihak Alfamart  juga menyediakan plastik yang dapat digunakan berulang-ulang kali. Kebijakan ini sebagai langkah mengurangi sampah plastik.

“Sudah dari kemarin ditetapkan, kita juga ada plastik yang bisa dipakai ulang harganya Rp 3 ribu,” ujar Lia salah satu pegawai Alfamart di Mataram Senin (04/03)

Tak hanya itu saja, pelanggannya pun diperbolehkan membawa kantong plastik sendiri dan untuk kebijakan ini pun, tidak semua pelanggannya harus membayar.

Pihaknya memiliki aplikasi untuk memberikan mendiskon pada plastik berbayar. Mengingat belum semua masyarakat mengetahui kebijakan tersebut.

“Kita ada aplikasinya untuk diskon plastiknya, jadi tidak dibayar,” ujarnya.

Namun kebijakan tersebut belum diberlakukan oleh semua ritel modern. Mengingat perlunya sosialisi yang dilakukan, sehingga masyarakat mengetahui kebijakan tersebut telah diberlakukan, baik itu di ritel modern maupun di pasar rakyat.

Meskipun sebelumnya, kebijakan kantong plastik berbayar ini telah diberlakukan oleh salah satu ritel modern.

“Kalau untuk disini dulu pernah ada plastik berbayar yang Rp 200 itu, tahun 2017. Cuma karena pelanggannya protes jadinya berhenti,” ungkap Yuli salah satu pegawai Indomaret.

Menurutnya, dari kebijakan tersebut sejumlah pelanggan mengeluhkan. Karena harus membayar kantong plastiknya, kendati hal tersebut dirasa cukup memberatkan.

Untuk saat ini, dari pihaknya belum memberlakukan kembali kebijakan tersebut.

“Sekarang sih belum, tetapi tidak tau nantinya bakalan ada lagi atau tidak,” katanya.

Sementara itu Ketua APRINDO Provinsi NTB Abdul Aziz mengatakan, kebijakan ini merupakan dari APRINDO pusat.

Sebelumnya ini merupakan himbauan dari pihak Kemenetrian Lingkungan dan Kehutanan, bahkan telah dberilakukan sejak 2016 lalu. Aprindo sendiri menginginkan tidak hanya sebatas himbauan saja, tetapi dapat diterapkan.

“Tapi yang kita mau jangan hanya himbauan saja, tetapi dilaksanakan. Lahirnya kesempatan yang menguntungkan bagi semua pihak di antaranya bagi konsumen, produsen plastik, pemerintah melalui PPN dan lingkungan,” ungkapnya.

Dikatakannya semua pihak dapat mendukung hal tersebut, kendati ini merupakan salah satu gerakan untuk mengurangi sampah plastik yang selama ini disepelekan oleh masyarakat.

Karena setiap belanja di ritel modern maupun pasar didapatkan secara gratis, untuk itu perlunya kesadaran masyarakat pentingnya menjaga lingkungan.

“Konsumen tidak menyepelekan lagi, selain itu perlunya sosialisasi edukasi kita ke masyarakat, masyarkat harus menyambut baik karena ini menjadi kepentingan untuk semuanya,” terangnya.

Menurutnya, memang belum efektif kebijakan tersebut. Meskipun telah ditetapkan sejak per tanggal 1 Maret kemarin.

Bahkan di Bali sudah memiliki peraturan daerah yang menetapkan kebijkan plastik tidak gratis tersebut, sedangkan untuk di NTB tinggal menunggu penyesuaian saja.

“Tinggal sekarang di NTB ini tinggal tunggu penyesuaian, jadi mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik,” pungkasnya.

AYA

Zul menyambut baik kehadiran teknologi pengolahan sampah dengan teknologi tentara lalat hitam di NTB dan menginginkan program ini dapat dikembangkan di seluruh kabupaten dan kota di NTB

MATARAM.lombokjourna.com —  Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah mengatakan gerakan zero waste atau bebas sampah menjadi salah satu perhatian khusus Pemerintah Provinsi  NTB.

Zulkieflimansyah mengatakan, gerakan bebas sampah menjadi keharusan bagi NTB sebagai daerah yang menjadi destinasi wisata.

“Zero waste ini harus jadi kebutuhan kita bersama karena kita daerah destinasi wisata tentu harus bersih dan nyaman,” ujarnya usai acara jumpa Bang Zul, di Kabupeten Lombok barat, Jumat (01/03)

Zul mengambil contoh program kerja sama Pemprov NTB dengan Forest For Life Indonesia untuk pengolahan sampah dengan teknologi tentara lalat hitam di Dusun Bebae, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat.

Zul berharap program ini mampu menyelesaikan persoalan sampah organik agar menjadi lebih bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Zul menyambut baik kehadiran teknologi pengolahan sampah dengan teknologi tentara lalat hitam di NTB dan menginginkan program ini dapat dikembangkan di seluruh kabupaten dan kota di NTB.

“Masyarakat harus dididik, kita ingin harus ada bank sampah di tiap desa untuk menjaga kebersihan ,terlebih kita dikenal dengan pusat Wisata yang sangat bagus,” katanya.

AYA