Indeks kualitas lingkungan NTB semakin meningkat, hingga menyentuh angka 75

MATARAM.lombokjournal.com — Pemerintah Provinsi NTB melalui Balai KPH Pelangan Tastura, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan PT. Sahabat Usaha Rakyat.

Penandatangan itu disaksikan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dilakukan oleh Kepala KPH Pelangan, Burhan SP.,MM dan Direktur Utama PT. Sahabat Usaha Rakyat, Widya Wicaksana, di Kantor Dinas LHK Provinsi NTB, Selasa (23/06/20).

Kegiatan tersebut merupakan rangkaian dari acara halalbihalal dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas LHK oleh Gubernur.

Penandatanganan MoU itu untuk pengembangan bisnis berbasis masyarakat di wilayah Balai KPH Pelangan Tastura Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB.

Dalam MoU yang juga ditandatangani Kadis LHK NTB, Ir. Madani Mukarom, BScF., M. Si tersebut memuat tiga kesepakatan bersama.

Tiga kesepakatan tersebut yaitu, pertama siap mewujudkan kemandirian ekonomi, dengan menggerakkan sektor ekonomi berbasis masyarakat, pada areal perhutanan sosial khususnya untuk komoditi pakan ternak indigofera dan produk turunannya di wilayah Balai KPH pelayanan tes NTB.

Kedua, siap melakukan kerjasama untuk mengembangkan bisnis pengolahan pakan ternak indigofera dan produk turunannya yang berbasis masyarakat, dalam lingkup pengembangan pasar dan peningkatan kemampuan teknis.

Kesepakatan ketiga yaitu, siap merealisasikan pelaksanaan dari kesepakatan ini, dalam bentuk perjanjian kerjasama yang spesifik dengan pihak terkait, sesuai dengan keperluan pencapaian tujuan bersama dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun.

Kadis LHK NTB Madani Mukarom melaporkan kepada Gubernur, luas hutan yang ada di NTB ini sekitar 1.071.000 Ha.

Sebanyak 890.000 Ha merupakan hutan lindung, berubah kewenangan dari Pemerintah Provinsi yang diserahkan oleh Kementerian.  Sementara, lebih dari 170.000 ha merupakan kawasan konservasi menjadi kewenangan Kementerian LHK, termasuk dua taman nasional yang ada di NTB.

“Kami rancang NTB Hijau itu, mudah-mudahan 2023 bisa diselesaikan dengan partisipasi para pihak termasuk desa di dalamnya dengan dana desa dari APBD juga dan para pihak lain, termasuk kewajiban pemegang izin akan melakukan rehabilitasi sesuai dengan luas areal,” jelasnya.

Dikatakan, mudah-mudahan area yang kosong dalam waktu lima tahun ke depan bisa diselesaikan. Ia juga melaporkan indeks kualitas lingkungan NTB semakin meningkat, hingga menyentuh angka 75.

Targetnya pada tahun 2023, angka indeks kualitas lingkungan NTB mencapai angka 80.

“Kami akan bekerja keras dengan melakukan kegiatan program NTB Hijau, Zero Waste dan industrialisasi,” katanya.

AYA/HmsNTB

Masih banyak masyarakat yang belum tahu dan mengerti apa yang dilakukan oleh para KPH

MATARAM.lombokjourna.com —  Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi NTB, Ir. Madani Mukarom, BScF. M. Si didaulat menjadi keynote speaker pada Webinar dengan Jajaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang berlangsung di Kantor Dinas LHK NTB, Selasa (23/06/20).

Tampail juga dalam Webinar bertajuk Bincang-Bincang KPH itu Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bambang Hendroyono. Tema yang diangkat adalah “Merajut Komitmen Membangun KPH”.

Gubernur Zul menyampaikan, ketika dirinya berkunjung dan menyapa para Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di lapangan, ia menemukan cara kerja dan cara berpikir yang luar biasa dari para KPH itu.

“Dengan sering saya mengunjungi KPH-KPH maka saya semakin mengerti apa yang dilakukan oleh KPH-KPH ini. Pesan saya kepada teman-teman kehutanan ini agar memiliki cara pandang yang berbeda di masa new normal ini,” jelasnya.

Orang nomor satu di NTB itu menjelaskan, masih banyak masyarakat yang belum tahu dan mengerti apa yang dilakukan oleh para KPH.

Maka dibutuhkan keaktifan lebih dari para KPH dan Dinas Kehutanan untuk mensosialisasikan kerja-kerja tersebut ke masyarakat. Sehingga tidak terkesan bahwa hanya pemerintah sendiri yang tahu kerja KPH.

“Ada masyarakat yang berbatasan dengan hutan, masyarakatnya sejahtera, karena banyak produk hasil hutan yang dimanfaatkan. 40 persen masyarakat yang berada di kawasan hutan, pantas sejahtera,” jelasnya.

Slogan NTB Sejahtera NTB Lestari ini bukan main-main.  Apalagi NTB bisa dibantu oleh jajaran Kementerian LHK dan Kehutanan. Bahkan NTB juga telah mencanangkan program NTB Hijau.

“Bukan hanya hijau tapi lebih dalam dari itu,” tuturnya.

Dikatakan, dalam waktu dekat NTB akan menjadi tuan rumah MotoGP.

“Di masa pendemi seperti ini, semua proses on the right track,” lanjutnya.

NTB tegasnya bukan hanya menjadi etalase regional NTB sendiri, tetapi juga menjadi etalase Bangsa Indonesia sendiri dengan perhelatan akbar ini.

Karena itu, pegunungan yang menjadi venue MotoGP 2021 itu bisa segera dihijaukan, sehingga betul betul asri dan lestari.

“Yang saya banggakan juga dari KPH ini, mereka sudah berani berbicara tentang industrialisasi. Jadi proses penambahan nilai sudah dilakukan oleh KPH- KPH kami,” katanya.

Dengan demikian, industrialisasi itu dapat menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Karena itu, ke depan Pemerintah akan terus mendorong agar KPH ini memiliki SDM yang mumpuni, Anggaran bisa ditingkatkan sehingga mereka sejahtera dan bermanfaat bagi masyarakat.

Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bambang Hendroyono menyampaikan peran KPH dalam Pembangunan Kehutanan.

Ia menyampaikan, peran KPH itu sangat penting bagi pembangunan hutan ke depan. Hanya saja ia menyampaikan, anggung jawab pembangunan KPH itu berada di Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya bertanggung jawab terhadap pembangunan KPH dan infrastruktur.

Terkait dengan anggaran disampaikan  APBN, APBD dan dana lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan akan dipastikan untuk pembangunan KPH beserta kehutanan.

Hal ini sesuai dengan pasal 10 peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan.

AYA/HmsNTB

Angin dari Australia  membawa udara dingin, karena saat ini di Australia tengah masuk musim dingin

MATARAM.lombokjournal.com —  BMKG Stasiun Klimatologi Lombok Barat menjelaskan penyebab cuaca dingin beberapa hari belakangan ini. Akhir-akhir ini suhu udara di Nusa Tenggara Barat terasa dingin pada malam hari.

Prakirawan BMKG Stasiun Klimatologi Lombok Barat, Nindya Kirana, mengatakan, salah satu penyebabnya karena adanya angin Monsun yang terjadi akibat perbedaan suhu udara.

Dan tekanan antara belahan bumi selatan dan bumi utara yang disebabkan oleh pergerakan semu tahun matahari.

“Justru suhu udara di musim kemarau lebih dingin daripada saat di musim hujan, karena beberapa faktor seperti angin Monsun, angin musiman yang bersifat periodik,” katanya, dikutip media ini, Rabu (10/06/20).

Angin dari Australia tersebut membawa udara dingin, karena saat ini di Australia tengah masuk musim dingin.

“Saat puncak musim kemarau di NTB sekitar Juli-Agustus,  aktif Monsun Australia atau angin timuran karena di Australia sedang memasuki musim dingin,” ujarnya.

Ia mengatakan cuaca dingin lebih signifikan dirasakan di dataran tinggi dan daerah pegunungan.

Kemudian, faktor lainnya yang memicu suhu udara menjadi dingin karena di musim kemarau dipengaruhi akibat sedikitnya awan yang menutupi permukaan bumi.

“Awan diibaratkan seperti selimut yang dapat menahan dan memancarkan kembali pancaran panas bumi ke atmosfer. Pada musim hujan pertumbuhan awan lebih banyak sehingga malam hari terasa lebih hangat,” ujarnya.

Sebaliknya, jika musim kemarau pertumbuhan awan hampir tidak ada sehingga cuaca di malam hari terasa dingin.

AYA

Dalam waktu dekat, mesin-mesin buatan NTB akan didistribusikan ke desa-desa dari hulu ke hilir dengan harapan seluruh pengolahan sampah bisa dilakukan di desa-desa

LOBAR.lombokjournal.com — Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah bersama  Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar, M.Sc menginisiasi penanaman ribuan pohon berjenis Klicung di TPA Regional Kebun Kongok, Desa Suka Makmur, Kabupaten Lombok Barat, Minggu (08/03/2020).

Sebelum menanam pohon, Menteri LHK, Gubernur dan Wagub, menyaksikan sampah yang diolah untuk bahan bakar energi pembangkit listrik di Kebon Kongok.

Di sini, sampak yang diolah bisa mencapai 30 ton sampah. Lalu, dimanfaatkan menjadi bahan bakar pembangkit PLN menggantikan batu bara.

Menteri LHK bangga dengan terobosan-terobosan industrialisasi yang digencarkan oleh Gubernur NTB.

“Gubernur NTB ini bukan hanya kebanggaan orang NTB. Tapi, beliau kebanggaan Indonesia, saya sudah kenal lama dengan beliau,” ungkap Menteri LHK.

Siti Nurbaya, sapaan akrab menteri, meminta UKM TPA Kebon Kongok untuk segera mendaftarkan emisinya di Kementerian LHK.

“Dengan harapan, apa yang sesungguhnya milik Provinsi NTB akan menjadi betul-betul milik NTB,” ujarnya.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah menegaskan, dalam waktu dekat, mesin-mesin buatan NTB akan didistribusikan ke desa-desa dari hulu ke hilir dengan harapan seluruh pengolahan sampah bisa dilakukan di desa-desa.

“Industrialisasi dan Zero Waste harus terus jalan beriringan dalam mewujudkan NTB Gemilang.”

AYA/HmsNTB

Kerjasama ini katanya untuk mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan lingkungan hidup hijau serta mencari sumber energi yang ramah lingkungan

MATARAM.lombokjurnal.com — Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB menjalin kerjasama dengan Pemerintah Denmark bidang lingkungan hidup berkelanjutan.

Launching kerjasama tersebut dilakukan Menteri Lingkungan Hidup Denmark, Lea Wermelin dengan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah di Pendopo Gubernur, Selasa (25/02/2020).

Kerjasama tersebut dimaksudkan untuk mendorong kedua daerah, khususnya Pulau Lombok dan Pulau Bornholm di Denmark,  menerapkan lingkungan hijau berkelanjutan.

Kerjasama tersebut juga menyangkut peningkatan kapasitas melalui dialog berbagi pengetahuan dan penelitian yang melibatkan pihak terkait.

Gubernur didampingi istri Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, SE., M. Sc menyambut baik kerjasama tersebut.

Ia memastikan bahwa NTB merupakan provinsi yang ramah terhadap investasi, bisnis dan para tamu yang datang.

”Kami tidak punya pilihan, program prioritas yang sedang kami kembangkan adalah pariwisata,” ungkap Gubernur Zul.

Gubernur yang juga pendiri Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) itu mengatakan, pariwisata yang akan dikembangkan ke depan adalah pariwisata ramah lingkungan atau green environtment.

Kerjasama ini lanjutnya dapat mendorong kerjasama lain di berbagai bidang atau program yang dikembangkan oleh NTB dan Denmark.

Menteri Lingkungan Hidup Denmark, Lea Wermelin mengatakan, kerjasama dengan pemerintah provinsi NTB ini merupakan salah satu bagian dari kerjasama antara Denmark dan Indonesia.

Denmark katanya memiliki kesamaan dengan Indonesia, yaitu sama-sama negara kepulauan. Hanya saja Denmark memiliki penduduk sekitar 5,7 juta jiwa. Jauh lebih sedikit dibandingkan Indonesia yang mencapai 260 juta jiwa.

Kerjasama ini katanya untuk mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan lingkungan hidup hijau serta mencari sumber energi yang ramah lingkungan.

“Saya merasa bahagia, masing-masing pihak berwenang di bidang lingkungan dan energi akan bekerjasama menghadapi tantangan yang semakin kompleks dan mencari solusi bersama terkait lingkungan dan mengubah sampah menjadi energi,” katanya di hadapan Gubernur Zul dan sejumlah kepala OPD Lingkup Pemprov NTB.

Ia juga merasa bahagia karena Pemerintah Provinsi NTB memiliki komitmen tinggi untuk meningkatkan pembangkit energi terbarukan.

Ia menambahkan, produksi energi dan pengelolaan sampah merupakan hal penting bagi seluruh lapisan masyarakat, khusunya yang tinggal di daerah kepulauan.

Sehingga kebutuhan untuk energi terbarukan sangat penting, terutama untuk melindungi lingkungan yang ada.

“Untuk pulau yang indah seperti Lombok dan pulau pulau lain di Indonesia, bahwa pariwisata merupakan hal penting untuk meningkatkan ekonomi dan kesempatan kerja masyarakat,” katanya.

Ia berharap kerjasama ini berjala lancar dan sukses, sehingga energi terbarukan serta lingkungan hijau berkelanjutan dapat terwujud.

AYA/HmsNTB

“Mari kita bergandengan tangan, berjalan bersama, dalam menjaga lingkungan hidup kita yang bersih dan lestari”

MATARAM.lombokjournal.com — Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali Nusa Tenggara menggelar dialog interaktif rencana pengelolaan sumber daya lahan pasca-banjir di pulau Sumbawa, dihadiri Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Mahmud Abdullah beserta pimpinan perangkat daerah digelar di Gedung Sangkareang, Kantor Gubernur NTB, Selasa, (25/02/2020)

Sialog ini didasari pemikiran, peningkatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam tanpa disadari menimbulkan kerusakan ekosistem yang berdampak pada bencana lingkungan.

Wakil Gubernur NTB Dr. Hj Sitti Rohmi Djalilah dalam sambutannya menegaskan, hakikatnya pembangunan dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun seiring waktu, tuntutan pembangunan yang dihadapi selalu berubah dan semakin kompleks, sedangkan kemampuan dan sumber daya pembangunan yang tersedia cenderung terbatas.

“Sumber daya yang tersedia, harus kita optimalkan untuk memenuhi tuntutan yang tidak terbatas dengan membuat pilihan dalam bentuk skala prioritas,” tegas Wagub

Wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus disikapi dengan komitmen yang kuat dan peran serta seluruh pemangku kepentingan.

“Mari kita bergandengan tangan, berjalan bersama, dalam menjaga lingkungan hidup kita yang bersih dan lestari,” tambah Wagub

Sejak tahun 2017, di Pulau Sumbawa khususnya Bima dan Dompu telah terjadi banjir yang sangat memprihatinkan.

Di saat pemerintah sedang mengejar target untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun di sisi lain usaha tersebut telah memberi dampak penurunan kualitas lingkungan, yang berdampak pada penurunan kesejahteraan masyarakat.

“Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri, saya berharap, melalui dialog ini, akan terbangun sinergitas antara pusat dan daerah dalam mendukung pelaksanaan upaya pengelolaan sumber daya lahan pasca banjir di Pulau Sumbawa.” tutup Wagub H Rohmi.

AYA/HmsNTB

Hari Peduli Sampah Nasional diluncurkan di 5 daerah wisata super premium di Indonesia, Salah satunya Kuta Mandalika, di Lombok Tengah

 MATARAM.lombokjournal.com – Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) yang nantinya akan dilaksanakan pada 22 Maret 2020 mendatang di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Lombbok Tengah, diharapkan akan berkelajutan.

Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd mengungkapkan dukungannya atas kegiatan HPSN saat menerima kunjungan dari Direktur Pengelolaan Limbah Berbahaya Kementerian Lingkungan Hidup di Ruang Kerjanya, Selasa (18/02/2020).

“Event ini nantinya bukan hanya seremonial saja, tetapi harus terus berkelanjutan. Khususnya di wilayah sungai dan pantai harus lebih diperhatikan,” tutur Umi Rohmi.

Ummi Rohmi yang didampingi oleh Asisten I, Kepala Dinas LHK, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi NTB mengatakan,  berbicara terkait sampah, erat kaitannya dalam mengubah pola pikir masyarakat.

Di Nusa Tenggara Barat, ‘virus’ zero waste sudah menyebar di berbagai kalangan, baik sekolah maupun masyarakat.

“Alhamdulillah sejak munculnya program Zero Waste sebagai program prioritas di NTB, banyak masyarakat yang mulai peduli khususnya anak-anak sekolah,” jelasnya.

Saat itu, Henri Bastaman, Tenaga Ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan, akan meluncurkan Hari Peduli Sampah Nasional di 5 daerah wisata super premium di Indonesia.

Salah satunya berlangsung di Kuta Mandalika, di Lombok Tengah.

“Berbagai langkah untuk mengkoordinasikan kegiatan tersebut berjalan dengan baik. Hal ini sebagai upaya pemerintah pusat untuk mengurangi sampah,” jelasnya.

Henri berharap agar kegiatan ini nantinya dapat bersinergi dengan berbagai pihak dan menjadi event yang berkelanjutan.

Hari Peduli Sampah Nasional ini juga nantinya dirangkaikan dengan Sosialisasi Bahaya Merkuri yang akan disampaikan oleh Yun Insiani Direktur Pengelolaan B3.

AYA/HmsNTB

“Tidak mungkin bisa  bergerak sendiri wujudkan NTB bebas sampah, harus ada sinergitas  dengan Kabupaten/Kota”

MATARAM.lombokjournal.com —  Muara selalu menjadi destinasi terakhir sampah, demikian juga Muara Pantai Taman Loang Baloq.

Daerah pesisir sebagai pilot project peluncuran gerakan Pilah Sampah dari Rumah oleh Wakil Gubernur, Hj Sitti Rohmi Djalillah, Jum’at (20/12/2019), tujuanya agar masyarakat memahami dampak membuang sampah sembarangan yang mengotori laut dan pantai.

Saat ini, sepanjang garis pantai Selatan Kota Mataram ini sedang berbenah sebagai destinasi wisata seperti di Pantai Penyu, Dusun Mapak atau Pantai Gading yang lebih dulu dikenal.

“Selain launching gerakan Pilah Sampah Dari Rumah, kami juga menggelar Beach Clean Up Day di Pantai Loang Baloq dan sekitarnya yang diikuti masyarakat, swasta dan lembaga pendidikan di Kecamatan Sekarbela,” ujar Camat Sekarbela, Cahya Samudra.

Masyarakat yang berpartisipasi di antaranya seperti Akbid Bhakti Kencana Tanjung Karang, Ponpes Al Intisor Bendega, SMP 17 Mataram, STIPAR, Hotel Vaganza, mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi Unram dan lainnya.

Kelurahan Kekalik Indah, Kecamatan Sekarbela sendiri sebagai pilot project gerakan Pilah Sampah Dari Rumah, mendapatkan empat buah komposter atau alat pengolah sampah organik menjadi kompos atau pupuk alami.

“Residu (sampah yang tidak dapat terurai) yang banyak menumpuk di muara sungai di pesisir inilah yang kita coba bersihkan, dan mengajak warga untuk memilah sampah sejak dari rumah dan tidak membuang sembarangan, atau dikumpulkan di bank sampah untuk didaur ulang,” tambah Cahya.

Ia mendukung penuh gerakan Pilah Sampah Dari Rumah untuk program unggulan Zero Waste dan NTB Bebas Sampah 2024.

Dalam waktu hanya beberapa jam, hasil bersih bersih pantai terkumpul sebanyak 500 kilogram sampah residu dimulai sari daerah aliran sungai Kali Unus hingga muara Pantai Loang Baloq dan sekitarnya.

Pengumpul sampah terbanyak adalah tim Dinas Kesehatan Kota Mataram dengan 180 kilogram sampah.

Salah seorang partisipan dari SMU 2 Mataram, Ayu Nurani, mengaku mendapatkan 12 kilogram sampah residu hanya dalam waktu setengah jam saja di area pantai Loang Baloq bersama tiga orang temannya.

Wagub Ummi Rohmi dalam sambutannya mengatakan, kampanye yang masif tentang pentingnya memilah sampah ini sangat dibutuhkan untuk keberlanjutan gerakan.

Target rumah tangga sebagai penghasil sampah terbesar merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota merubah perilaku warganya sebagai mitra pemerintah provinsi.

“Tidak mungkin bisa  bergerak sendiri wujudkan NTB bebas sampah, harus ada sinergitas  dengan Kabupaten/Kota, sejauh ini sampah rumah tangga menyumbang 80 persen sampah. Kota Mataram saja menghasilkan 300 ton per hari. Kalau sudah kampanye masif dilakukan baru kemudian mengaturnya dengan regulasi dan sistem, yang menjadi tanggungjawab pemerintah provinsi,” ucap Umi Rohmi.

AYA/HmsNTB

Konsep pengembangan wilayah di Kota Mataram yang tidak memikirkan ruang nyaman untuk keluarga akan memunculkan apatisme

lombokjournal.com —

MATARAM   ;    Pembangunan wilayah di Kota Mataram yang secara umum sudah baik, tapi masih ada pembangunan yang  tidak dikawal peruntukannya.

Seperti yang terjadi di ruang terbuka hijau (RTH) Pagutan Timur. Kondisinya terkesan tak terawat.

“Sepintas kalau kita kesana, seperti tidak ada aktivitas,” kata Bakal Calon Wakil Wali Kota Mataram Baihaqi, Jumat (13/12).

Dijelaskan, RTH Pagutan  menyimpan potensi sebagai wahana keluarga. Di lahan tersebut ada beragam tanaman hortikultura seperti bunga-bunga, cabe, dan beragam sayuran.

“Bangunan disana sepertinya juga belum dioptimalkan,” sambungnya.

Baihaqi yang memiliki latar belakang arsitektur ini mengurai, kehidupan di Kota Mataram cukup dinamis, sayangnya wahana berkumpul keluarga ataupun wisata terbatas.

Hal ini membuat ruang hiburan di kota terpusat di pusat perbelanjaan.

“Kalau wahana keluarga yang dekat dengan alam, bisa sekaligus menjadi media belajar anak,” bebernya.

Disebutkan, bila menyisir sudut-sudut di Kota Mataram sejatinya sudah dibangun ruang-ruang terbuka. Mulai dari RTH Selagalas, Taman Udayana, Taman Sangkareang, ataupun Pantai Ampenan.

Namun, belum dibarengi sentuhan wahana tematik.

“Kalau ahli-ahli itu paham, di ruang terbuka apa saja yang menarik, bila perlu meminta masukan publik,” urainya.

Pria ramah ini menyebut, konsep pengembangan wilayah di Kota Mataram yang tidak memikirkan ruang nyaman untuk keluarga akan memunculkan apatisme. Antara pemerintah dan warga berjalan masing-masing.

“Warga jenuh, mikirnya pemerintah ini begini-begini saja. Tidak ada hal baru,” tandasnya.

Ketika hal itu terjadi, pendudukan kota mengabaikan daerahnya. Cuek dengan urusan kebersihan, khususnya sampah.

Tidak peduli dengan kondisi sungai dan drainase. Sampai merusak fasilitas umum yang dimiliki pemerintah.

“Ya, bagaimana lagi kalau sudah tak sejalan dan merasa diabaikan. Itu pentingnya merangkul warga kota,” tukasnya.

Me

Kata Bang Zul kebahagiaan itu muncul, hanya dengan melihat indahnya hutan dengan pohon yang menjulang tinggi

SUMBAWA BESAR   ;  Pencanangan Gerakan NTB Hijau dilkukan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah bersama kalangan perguruan tinggi, TNI/POLRI, Perangkat Daerah dan PKH se-NTB, dan masyarakat desa di Dusun Kayu Madu, Desa Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa Kamis (12/12/2019).

Gerakan NTB Hijau ini merupakan rangkaian merayakan hari jadi Provinsi NTB ke 61 pada 17 Desember 2019 mendatang. Rangkaian kegiatan lainnya untuk menyambut acara tersebut juga dilaksanakan di berbagai kabupaten di NTB.

Area untuk menanam pohon di dusun tersebut luasnya sekitar 5 hektar. Ke depan, desa ini direncanakan menjadi destinasi wisata buah bagi masyarakat.

Gubernur mengajak masyarakat kembali menghijaukan NTB.

“Terutama (menghijaukan kembali) lahan-lahan yang selama ini sudah gundul akibat aktivitas masyarakat,” kata Gubernur Zul.

Gubernur Zul menghimbau, untuk kepala desa, camat dan Bupati, kalau ada oknum yang menebang pohon atas nama keserakahan, dia bukan hanya menumbangkan pohon yang berusia ratusan tahun.

“Namun juga menumbangkan kesempatan generasi masa depan untuk melihat indahnya hutan kita,” tegasnya.

Gubernur yang akrab disapa Bang Zul itu mengajak masyarakat belajar mencintai dan menghargai pohon serta lingkungan. Sebab, kadang kebahagiaan itu muncul, hanya dengan melihat indahnya hutan dengan pohon yang menjulang tinggi.

“Kadang saya berjalan di jalan yang jelek itu, menyaksikan pohon yang besar dan tinggi ratusan meter. Kadang kepuasan batin itu bisa didapat dengan melihat pohon-pohon itu,” ungkap Bang Zul.

Bang Zul menegaskan,  masyarakat tidak harus menunggu bupati, gubernur dan presiden untuk menghijaukan NTB.

Masyarakat bisa memulai dari diri sendiri, keluarga atau masyarakat terdekat. Dengan adanya media sosial seperti saat ini, banyak yang mengeluhkan masalah di sekitar. Namun, jarang yang mulai mencari solusi terhadap masalah tersebut.

“Mudah-mudahan melalui gerakan ini, dalam waktu yang tidak terlampau lama, kita bisa tersenyum menyaksikan NTB hijau kembali,” katanya.

Komitmen Gerakan Hijau

Wakil Bupati Sumbawa menegaskan komitmen pemerintah kabupaten untuk mendukung gerakan menghijaukan NTB. Pemda Sumbawa telah mencanangkan program tanam pohon untuk mengembalikan fungsi hutan. “Kami coba dengan menanam Sengon. Karena umur Sengon ini enam tahun, tentu tidak ada petani yang mau menanam itu, karena hasilnya tunggu enam tahun. Kami sikapi dengan menanam di bawahnya pohon Porak,” katanya.

Pada kesempatan pencanangan itu, Bang Zul menyerahkan kredit usaha tunda tebang kepada enam kelompok senilai Rp6,6 miliar, dan bantuan hibah kepada seluruh kelompok di sepuluh desa di Kabupaten Sumbawa, senilai Rp3,2 miliar.

 AYA/HmsNTB