Kolaborasi sejak awal menjadi kata kunci utama dalam program Zero Waste

MATARAM-lombokjournal.com –

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Madani Mukarom mengapresiasi atas berbagai penilaian dan komentar-komentar tersebut.

Apresiasi Itu disampaikan pada Wahi NTB atas berbagai kritik terhadap program Zero Waste NTB yang tiba-tiba dimuat secara massive di berbagai media massa,

“Tiba-tiba ramai di media, ini poin yang baik terhadap program Zero Waste. Terima kasih, Walhi yang sudah mulai bicara sampah. Serta teman-teman media yang memuat isu-isu Zero Waste,” ungkap Madani menanggapi penilaian yang disampaikan Walhi NTB atas program Zero Waste.

BACA JUGA: Walhi Nilai Program NTB Zero Waste Jalan di Tempat

Menurutnya, kenapa perbincangan sampah para pihak ini patut diapresiasi, sebab salah satu persoalan besar pengelolaan sampah adalah soal mindset. Serta pengetahuan bagaimana alternatif-alternatif pengelolaan sampah secara menyeluruh, butuh dibincangkan secara terus menerus.

Agar semua pihak tetap menyadari bahwa produksi sampah, perlu terus ditangani bersama.

“Tagline pengelolaan sampah yang kami gaungkan Sampahmu, Tanggung Jawabmu. Ini agar semua orang juga ikut serta berkolaborasi ikut menyelesaikan persoalan sampah,” jelasnya melalui siaran pers yang diterima lombokjournal.com, Kamis (11/02/21)

Kolaborasi sejak awal memang menjadi kata kunci utama dalam program Zero Waste, sehingga hal pertama yang dilakukan Pemprov adalah melakukan MoU dan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan seluruh Bupati/Wali Kota.

Tidak hanya Pemerintah Daerah, secara paralel menggandeng seluruh komunitas lingkungan, bahkan difasilitasi Pemda Kabupaten/Kota berinteraksi dengan desa/kelurahan.

Dan keterbatasan kewenangan dan anggaran ini juga disadari Pemprov, sehingga dari sisi proporsi anggaran, 70 persen – 87 persen dari alokasi anggaran, diperuntukkan untuk Tempat Pemrosesan Akhir Regional (TPAR).

“Tanpa Kabupaten/Kota, tidak mungkin capaian Zero Waste yang berwujud hari ini bisa dicapai. Kami ucapkan terima kasih kepada Bupati/Wali Kota, kepala desa, dan seluruh komunitas warga atas kolaborasinya,” ucap Madani.

Dari sisi regulasi persampahan, ada dua model kewajiban pengelolaan sampah, yakni Pengurangan sampah dan penanganan sampah.

Target dari kedua jenis pengelolaan sampah ini sudah ditetapkan secara nasional, melalui Perpres 97/2019 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (SSRT).

Provinsi dan kabupaten/kota yang diwajibkan menetapkan Jakstrada (Kebijakan dan Strategi Daerah) SRT dan SSRT juga sudah dilakukan, sisa satu Kabupaten saja yang belum memiliki Jakstrada, yakni Dompu.

“Kami terus memperkuat kabupaten/kota dalam hal strategi penanganan dan pengurangan SRT dan SSRT,” jelasnya.

Madani mengaku bersyukur, sejak program ini bergulir, ada peningkatan persentase pengelolaan sampah SRT/SSRT. Dari sisi penanganan SRT/SSRT, jumlah sampah yang ditangani hanya 20 persen tahun 2018 atau 513,55 ton/hari.

Jumlah ini meningkat menjadi 37,63 persen atau 980,35 ton di tahun 2020, sedangkan tahun sebelumnya 34,91 persen.

Dan yang paling menggembirakan adalah disisi angka pengurangan SRT/SSRT, sebab sebelum program ini digencarkan, volume sampah yang ditangani dengan strategi pengurangan atau sampah yang diolah tanpa masuk ke TPA hanya 0,5 persen atau 12,8 ton saja.

Angka ini meningkat 1.400 persen atau 14 kali lipat, menjadi 7,1 persen di Tahun 2020.

Sejumlah program pengurangan SRT/SSRT diantaranya Bank Sampah, Lubang Biopori, Compos Bag, BSF (Black Soldier Fly) Mandiri, TPS3R, pengelolaan sampah mandiri, pengelolaan sampah skala lingkungan, hingga aktifitas di lembaga-lembaga pendidikan.

“Soal aplikasi LESTARI, itu kan hanya tools saja. Ini justru wujud transparansi kami atas program selaku lembaga publik. Semua bisa mengawasi dan memperoleh akses informasi,” tandasnya.

Peningkatan ini masih butuh kerja lebih keras, dan tentu saja kolaborasi semua pihak, agar target-target seperti apa yang menjadi visi Zero Waste bisa terwujud, tambahnya.

Lebih lanjut, mantan Kepala KPH Rinjani Barat ini menegaskan, jika hanya mendorong pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga hanya secara konvensional saja, maka progres pengelolaan sampah di NTB, tidak akan mengalami peningkatan signifikan.

Apalagi tetap bertahan dengan strategi hanya memperbanyak truk angkut sampah agar semua sampah diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Kemampuan fiskal daerah tidak akan pernah cukup dan seluas apapun TPA yang akan dibangun, maka tidak akan cukup.

Semakin tinggi volume sampah yang diangkut ke TPA, maka akan semakin mempercepat umur operasional TPA. Sehingga tidak menutup kemungkinan, setiap 10 tahun, kita mendirikan TPA baru.

“Upaya konvensional seperti ini tetap dilakukan, tetapi juga harus diperbanyak upaya lain. Ini yang jadi fokus kami. Pengurangan SRT/SSRT ini yang kami optimalkan,” tandasnya.

Visi Zero Waste, lanjut Madani, bagaimana sampah yang diangkut ke TPA kian minimal, bahkan ditargetkan hanya residu saja yang dibawa ke TPA.

Strategi-strategi pengelolaan sampah mulai diperbanyak, sebab tanpa strategi yang berkelanjutan, biaya angkut sampah akan kian meningkat, dan suatu saat kita tidak akan lagi memiliki tempat untuk mendirikan TPA, seiring peningkatan jumlah populasi dan produksi sampah.

Berbagai inovasi juga dilakukan di UPT TPA Regional Kebon Kongok dalam mengelola SRT/SSRT. Pengelola mulai melakukan upaya-upaya untuk memperpanjang umur TPA. Mulai dari pemilahan plastik, produksi kompost, serta metode BSF (Black Soldier Fly) menghasilkan magot untuk pakan ternak dan ikan.

Ada juga produksi pelet sampah untuk keperluan bahan bakar. Dinas LHK sudah menjalin kerjasama dengan PLN agar pelet sampah yang dihasilkan diserap untuk dimanfaatkan sebagai tambahan bahan bakar batu bara di PLTU Jeranjang.

Yang terbaru, Dinas LHK juga akan mulai mengelola sampah/limbah B3 (Bahan Beracun, Berbahaya) seperti limbah medis yang dihasilkan fasilitas kesehatan. Selama ini, Pemda mengeluarkan banyak biaya membawa B3 ini untuk dihancurkan di luar daerah. Sekarang, Dinas LHK sudah memiliki fasilitas penanganan sampah B3 di Sekotong Lombok Barat.

“Sekarang masih dalam tahap uji alatnya dan perizinan di pusat. Tahun ini kami targetkan operasional,” harap Madani.

Me (*)

Sejumlah kelompok binaan Zero Waste saat ini terkesan mangkrak dan jalan di tempat

MATARAM.lombokjournal.com  —

Dua tahun berjalan, Program NTB Zero Waste yang dicanangkan Pemprov NTB sejak Desember 2018, dinilai belum menampakkan hasil maksimal.

Walhi NTB menilai, Pemerintah Provinsi NTB terkesan masih berjalan sendirian tanpa koordinasi dengan Pemda Kabupaten dan Kota.

Hal ini membuat program Zero Waste berjalan lamban, meski dengan dukungan anggaran yang besar.

“Kita lihat, nggak usah jauh-jauh, di Kota Mataram saja masih banyak tumpukan sampah di beberapa sudut kota. Ini menunjukan program zero waste tidak bersinergi dengan pemerintah Kabupaten dan Kota,” kata Eksekutif Daerah WALHI NTB, Murdani, SIP.,MH., melalui siaran pers, Rabu (10/02/21) di Mataram.

NTB Zero Waste dicanangkan Pemprov NTB bertepatan dengan HUT NTB 17 Desember 2018. Memasuki dua tahun program NTB Zero, Walhi melihat masih banyak yang keliru dalam implementasi di lapangan.

Hal ini ditemukan Walhi NTB saat menurunkan tim untuk melihat sejumlah fakta-fakta di lapangan terkait progres program Zero Waste.

Menurut Murdani, hingga saat ini Pemprov NTB masih berperan langsung dan terkesan mengambil peran Bupati/Walikota di daerah. Terutama dalam hal pembinaan masyarakat di tingkat Desa atau Kelurahan.

“Pemprov harusnya bukan mengambil alih peran Bupati atau Walikota untuk pembinaan ke masyarakat. Karena tentu tidak mungkin bisa menjangkau semua desa atau kelurahan se NTB. Sementara para Bupati dan Walikota, kami lihat selama ini hanya diajak kerjasama di atas wacana saja tidak pada aplikasi dan implementasinya,” tegasnya.

BACA JUGA:

LHK Apresiasi WALHI dan Media, Ikut Bantu Gaungkan Program Zero Waste

Ia mengatakan, seharusnya pasca peluncuran NTB Zero Waste, Pemprov membantu Pemda Kabupaten dan Kota untuk membuat regulasi dan melengkapi regulasi yang masih kurang dan membuat sinergi dan bagi peran antara Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Akibat kurang koordinasi, sejumlah kelompok binaan Zero Waste saat ini terkesan mangkrak dan jalan di tempat.

Murdani mencontohkan, salah satunya adalah pengelolaan sampah organik menjadi magot atau pakan ternak, di Desa Lingsar, Lombok Barat.

“Disini terkesan setengah hati karena sampah minim dikelola yang per hari ini hanya bisa 500-800 Kg sampah yang dapat dikelola dan jauh dari harapan.Belum lagu, tenaga kerjanya hanya 8 orang dengan minim perhatian akan kesehatan mereka dalam mengelola sampah. Ini di Desa Lingsar, lokasinya persis di depan SMP 1 Lingsar, Lombok Barat,” kata Murdani.

Ia menegaskan, program NTB Zero Waste hanya akan menjadi program pencitraan, bila secara implementasi tak dilakukan berkolaborasi dan bersinergi dengan Pemda Kabupaten/Kota.

Menurut dia, dalam program NTB Zero Waste peran Pemerintah Provinsi pada dasarnya harus diperkuat dalam hal menetapkan kebijakan pengelolaan sampah sebagai pedoman bagi daerah Kabupaten dan Kota, melakukan koordinasi pengelolaan sampah dengan Kabupaten dan Kota, mengawasi kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh Kabupaten dan Kota, serta melakukan pengelolaan sampah di luar kewenangan Kabuptan dan Kota, yakni sampah pesisir dan laut.

“Harusnya ini yang diperkuat. Bukan malah berjalan sendiri. Yang punya wilayah dan masyarakat serta sampahnya kan ada di Kabupaten dan Kota,” tegasnya.

Walhi NTB juga menyoroti narasi yang keliru dari program NTB Zero Waste selama ini. Pasalnya, program ini hanya terkesan manis di wacana, ramai dipublikasi hanya untuk pencitraan semata.

Misalnya saja, tentang peluncuran aplikasi Lestari dari program Zero Waste yang diklaim Pemprov NTB sebagai keberhasilan Zero Waste.

“Ini kan narasi yang dibangun keliru. Berhasil bikin aplikasi Lestari ini bukan berarti sukses Zero Waste. Sebab indikator keberhasilan bukan sekadar berhasil membuat aplikasi saja. Tapi actionnya yang tidak jalan dan ini harus menjadi koreksi bagi pemerintah Provinsi,” tukasnya.

Murdani memaparkan, semangat program Zero Waste memang luar biasa. Targetnya malah melebihi target nasional.

Secara nasional arah kebijakan dan strategi pengelolaan sampah mengarah pada target pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah sebesar 70% di tahun 2025. Sementara melalui Zero Waste Pemerintah Provinsi NTB menargetkan daerahnya sebagai daerah bebas sampah (zero waste) pada tahun 2023.

“Zero Waste ini sebuah target yang sangat fantastis sebab dalam waktu yang sangat singkat NTB harus bebas sampah atau dua tahun lebih cepat dari target nasional,” katanya.

Hanya saja, tukas dia, jika impelementasi program tidak berjalan dengan naik dan tidak bersinergi dengan daerah Kabupaten dan Kota, maka program ini hanya akan berhasil di tataran wacana. Sementara pengelolaan sampah akan berjalan landai-landai saja.

Dari kondisi dan situasi progres Zero Waste yang ditemukan Walhi NTB menyimpulkan, bahwa pada tahun 2019 timbulan sampah NTB mengalami penurunan sebesar 24,21% di tahun 2020 dengan jumlah sampah sebesar 937.225,10 ton.

Namun target pengurangan sampah sebagaimana dirumuskan dalam Perda Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan sampah dan Pergub Nomor 14 Tahun 2020 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Pengelolaan Sampah masih jauh dari harapan.

Murdani mengatakan, untuk mengakselerasi program maka penting didorong Gerakan Pengelolaan Sampah yang menjadi gerakan Kolektif seluruh warga masyarakat NTB.

“Sehingga kolaborasi, asistensi dan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/kota haruslah diprioritaskan untuk dapat membagi peran dalam menyukseskan pengelolaan sampah, sehingga tidak sekedar hanya menjadi pencitraan semata,” tegas Murdani.

Me

Tabulampot memiliki nilai jual yang dapat dimanfaatkan untuk membantu menunjang perekonomian masyarakar dan organisasi

MATARAM.lombokjournal.com –

Gerakan ‘Tanam Buah Dalam Pot’ (Tabulampot) menjadi salah satu alternatif yang mudah bagi masyarakat untuk dapat menikmati suasana yang asri dan lestari sekaligus mewujudkan program NTB Hijau.

Masyarakat dapat melakukan kegiatan Tabulampot diberbagai sudut area, baik itu di rumah, kantor atau fasilitas umum.

Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si. memastikan, gerakan Tabulampot sangat bermanfaat, terutama untuk menghadirkan suasana asri dan hijau di lingkungan perkotaan. Kantor Gubernur NTB yang sudah menerapkannya.

“Kami saat ini sedang bergerak dan ingin menjadikan Kantor Gubernur sebagai kebun yang diisi dengan Tabulampot,” tutur Miq Gite sapaan akrabnya saat menerima audiensi Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-POLRI (FKPPI) di Ruang Kerja Sekda Kantor Gubernur NTB, Rabu (03/02/21).

Salah satu upaya untuk mewujudkan NTB hijau ini juga diupayakan dengan menetapkan kebijakan bagi pegawai negeri sipil untuk menerima SK, naik pangkat, menikah dan cerai.

Harapannya dengan ini dapat menyadarkan kita semua tentang tanggung jawab dan kecintaan kepada lingkungan.

“CPNS dapat SK wajib menyerahkan Tabulampot, pegawai naik pangkat, pegawai menikah, cerai, naik jabatan juga harus menyerahkan Tabulampot, Kita akan perbanyak Tabulampot, hal ini tidak akan sia – sia karena Gubernur dan Wagub dapat turun ke masyarakat dan menanam bersama Tabulapot tersebut, ” tuturnya.

Selain itu, Tabulampot memiliki nilai jual yang dapat dimanfaatkan untuk membantu menunjang perekonomian masyarakar dan organisasi.

“Saya mengajak FKPPI kerjasama dalam rangka pemanfaatan pekarangan sayur dan buah, bisa juga memanfaatkan Tabulampot, tutorial kepada anggota bagaimana mencangkok,  stek dan lain-lain, sehingga ini jika ada pegawai yang mencari Tabulapot bisa ke stand FKPPI,” jelasnya.

FKPPI juga turut serta mengajak seluruh anggotanya untuk menerapkan program perkarangan taman lestari. Beberapa  tumbuhan yang ditanam yakni tomat, timun, cabai,  terong, kacang panjang dan pepaya california.

“Kami saat ini sedang fase menyemai, lokasi di jalan Panjitilar, ada beberapa sayuran Dan buah yang biasa dikonsumsi, ” tutur Ketua PD25 KB FKPPI NTB,

, S.E.

Dalam kesempatan yang sama, Yuli sapaannya, juga menyampaikan kegiatan sosial yang dilakukan oleh FKPPI NTB, yaitu mengajak masyarakat dapat berolahraga bersama dengan tetap menerapkan protokol Covid – 19.

“Kegiatan olahraga yaitu senam yang sudah berlangsung sangat lama di FKPPI, protokol 5 M tetap diutamakan dan pembatasan peserta sudah pasti akan dilakukan, ” tutupnya.

Sher@DiskominfotikNTB

PALUMA dalam setahun terakhir, telah memfasilitasi beberapa kegiatan pemulihan ekonomi

TANJUNG.lombokjournal.com –

Mewakili Bupati Lombok Utara, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda KLU, Ir H Rusdi membuka Workshop Akhir Program Dukungan Rekonstruksi Infrastruktur Masyarakat dan Pemulihan Livelihood di Aula Kantor Bupati, Selasa (12/01/21).

Kegiatan ini merupakan program PALUMA Nusantara bersama PETRA UNDP.

H Rusdi dalam sambutannya mengatakan,  sekitar empat bulan silam, Lombok Utara kekeringan, tapi setelah musim hujan airnya melimpah. Inilah yang perlu diperhatikan, manajemen pengelolaan air.

“Pola pemberdayaan masyarakat yang menjadi penegasan kita adalah pengelolaan infrastruktur, karena butuh pemeliharaan yang diantisipasi, supaya umur konstruksi yang dibuat sesuai dengan yang diharapkan. Pemanfaatannya, jangan sampai banyak air terbuang,” tutur mantan Kadis Lingkungan Hidup KLU itu.

Pemda KLU membutuhkan partisipasi semua pihak dalam pembiayaan, pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur dan pengembangan ekonomi. Karenanya, rencana yang dibuat selama lima tahun sebagai Renstra OPD.

Dalam kesempatan sama, Kepala Bappeda KLU, Heryanto SP menyatakan dukungan awal dari UNDP untuk Lombok Utara nilainya berkisar 6 miliar untuk delapan Puskesmas Pembantu (Pustu), dan empat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

“Kami meminta ajukan lagi, dan alhamdulillah usulan dari Lombok Utara dikabulkan. Inilah berkah bagi dua desa, Desa Sambik Elen dan Desa Genggelang. Kami  berterima kasih atas dukungannya kepada masyarakat kami,” katanya.

Selaku OPD, pihak Bappeda melakukan revitalisasi atas apa yang dilakukan oleh NGO. Hikmah yang harus diikuti adalah cara pelaporan NGO ini yang baik, begitu detail.

“Saya rasa OPD bisa mengikuti ini. Pertama dimulai dari pembuatan SOP sampai pertemuan di dalam gedung. Artinya perlu kita melakukan apa yang baik telah dilakukan NGO,” tandasnya.

Pengalaman dari bencana besar, wajib hukumnya Pemda KLU membuat jalan evakuasi. Ada bencana yang hampir tiap tahun yang dihadapi Pemda KLU, yaitu bencana kekeringan.

“Kita harus genjot untuk menyelesaikan pemenuhan perpipaan terhadap kawasan masyarakat yang mengalami kekeringan. Bagi desa yang lain bentuk tim, dimana titik mata air sehingga Bappeda mendukung anggarannya,” urainya.

Hal lain yang perlu diperhatikan pula, pemberdayaan ekonomi masyarakat. Jangan setelah ditinggalkan NGO, usaha mikro itu mati.

Tapi mesti lebih baik lagi, karena masyarakat telah dibantu dengan pelatihan-pelatihan, permodalan, peralatan, magang dan lainnya.

Pemulihan infrastruktur

Koordinator Program PETRA UNDP Zaenudin menyampaikan dalam setahun terakhir, UNDP bersama PALUMA Nusantara melakukan kegiatan pemulihan infrastruktur masyarakat di dua desa, yakni Desa Sambik Elen dan Desa Genggelang  KLU.

Kegiatan yang dilakukan di Desa Sambik Elen di antaranya, rehabilitasi jaringan air bersih sepanjang 2 kilometer, selesai pada bulan Desember 2020 dan telah diserahkan kepada Pemerintah Desa.

Di Desa Genggelang yaitu memfasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) selesai Desember 2020.

Dijelaskannya, untuk kegiatan infrastruktur di dua desa tersebut, pihaknya melaksanakan dengan pendekatan padat karya, sehingga masyarakat desa punya kesempatan untuk berkerja dan mendapatkan pendapatan tambahan.

Selain kegiatan infrastruktur, PALUMA dalam setahun terakhir, telah memfasilitasi beberapa kegiatan pemulihan ekonomi. Beberapa kegiatan ekonomi produktif berbasis sumber daya masyarakat setempat seperti usaha Kopi, Kakao, Jambu Mente, baik di Desa Sambik Elen maupun Desa Genggelang.

“PALUMA mendampingi masyarakat tidak lama, tetapi relatif telah memberikan hasil dan manfaat nyata bagi ibu-ibu untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Saya merasa bersyukur dan bangga, melihat hasilnya karena dua desa tersebut juga merupakan daerah desa wisata,” tuturnya.

Pihaknya menyampaikan ucapan terima kasih pula kepada Pemerintah Daerah KLU dengan dukungan bantuan DID untuk desa-desa.

“Hampir semua kelompok yang didampingi oleh PALUMA, baik Desa Sambik Elen maupun Desa Genggelang sudah mendapatkan bantuan DID sehingga usaha-usaha yang sudah dimulai bisa berkelanjutan,” jelasnya.

Manajer Program PALUMA Nusantara, Umi Azizah memaparkan total penerima manfaat langsung sebanyak 316 orang.

Pihaknya berkerja sama pula dengan Dinas Sosial PPA Provinsi NTB. Sedangkan penerima manfaat tidak langsung masyarakat di Desa Sambik Elen dan Desa Genggelang diisi dengan kegiatan sharing informasi dan pemberdayaan.

Diuraikannya, kegiatan lainnya pelatihan Manajemen Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) dan Tim Siaga Bencana Desa (TSBD). Harapannya, menjadi tradisi atau budaya setiap pertemuan baik di desa maupun kabupaten.

Penguatan FPRB dan TSBD terkait dengan keselamatan diri itu penting, karena tidak tiap hari keadaan normal, sehingga perlu menyiapkan diri dalam evakuasi kebencanaan.

Untuk kegiatan ekonomi, pihaknya membuat kerajinan batik ecoprint dengan pewarna alam termasuk Kopi, Cokelat dan Mente. Semua ini, bagian dari prestasi Pemerintah desa dan Pemda KLU yang saling mendukung dalam memulihkan ekonomi masyarakat pascagempa.

Pada kegiatan tersebut, diputar video tematik mitigasi bencana serta pencapaian program PALUMA bertajuk Masker, Mata Air, Berugaq, Komoditi Pertanian, dan Pariwisata.

Acara berlangsung partisipatif, rangkaian dilanjutkan dengan serah terima Waserda Desa Genggelang dari PALUMA kepada Kepala Desa Genggelang disaksikan Asisten II Setda KLU, PETRA UNDP serta peserta workshop.

Hadir dalam kegiatan itu, Kepala Bappeda KLU Heryanto SP, Kepala Desa Sambik Elen Muhammad Katur, Kepala Desa Genggelang Almaududi, perwakilan stakeholders terkait, jaringan NGO serta tamu undangan lainnya.

sas

Masa depan sumber daya alam hutan di NTB, bergantung bagaimana semua pihak memperlakukan hutan, apakah melakukanpelestarian atau melakukan eksploitasi

MATARAM.lombokjournal.com –

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menjadi Keynote Speaker pada kegiatan “Workshop Intensif Fiskal Berbasis Ekologi Untuk Mendukung Pencapaian SDG’s di Provinsi NTB” melalui video conference, Selasa (15/12/20).

DIkatakan, Pemerintah Provinsi NTB telah menggagas berbagai program unggulan yang diharapkan dapat mengakselarasi percepatan pebangunan di NTB. Hal ini sekaligus menjawab berbagai tujuan pencapaian pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional (SDG’s).

Kata Wagub, Pemprov NTB mendukung penuh segala bentuk misi penyelamatan lingkungan melalui insentif fiskal berbasis ekologi.

“Prinsip kita, warisan terbaik yang bisa kita berikan untuk anak dan cucu kita adalah lingkungan yang lebih baik di masa yang akan datang,” kata Ummi Rohmi.

Seluruh jajaran Pemprov NTB juga harus sungguh-sungguh menyatukan mindset mengenai pembangunan berorientasi lingkungan,

“Kita tidak boleh main-main, ke depan seluruh pembangunan NTB harus orientasinya lingkungan, produktivitas berjalan tetapi tidak mengorbankan lingkungan,” ungkap Umi Rohmi.

Wagub menyampaikan, bahwa pihaknya memiliki enam misi utama pembangunan NTB lima tahun ke depan.  satunya adalah NTB Asri dan Lestari, yang diimplementasikan dalam bentuk program prioritas, NTB Hijau (Rehabilitasi Lahan Kritis) dan NTB Zero Waste (Penanganan dan Pengelolaan Sampah).

Untuk mengoptimalkan program tersebut, dibutuhkan komitmen yang kuat dan sinergi baik dari Pemerintah Pusat hingga ke Pemerintah Desa dalam proses pencapaiannya.

Karena itu, dibutuhkan seperangkat instrument yang mampu mendorong integrasi dan sinkronisasi tersebut, salah satunya dengan memberikan insentif fiskal kepada pemerintah kabupaten/kota dalam mendorong program tersebut secara simultan.

Pelestarian atau eksploitasi

Sebelumnya Kepala Bappeda Provinsi NTB Dr. H. Amry Rakhman mengatakan, masa depan sumber daya alam hutan di NTB bergantung dari bagaimana semua pihak memperlakukan hutan tersebut, apakah akan melakukan perlindungan, konservasi, pelestarian atau justru melakukan eksploitasi.

Ia mengatakan, pihaknya memiliki komitmen untuk melindungi hutan dengan baik, dan untuk memelihara dan menjaganya, membutuhkan keterlibatan semua pihak, yaitu baik pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat.

Pihaknya juga mendukung misi penyelamatan lingkungan melalui insentif fiskal berbasis ekologi dengan memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang melindungi linkungannya terutama sumber daya hutan.

“Kalau dikaitkan dengan pembangunan berkelanjutan, secara umum ada tiga hal yang kita pertimbangkan, pertama pembangunan harus sesuai dengan lingkungan, kedua banyak masyarakat di sekitar hutan yang menggantungkan hidup dengan sumber daya hutan dengan mempertimbangkan sosial, ekonomi dan budaya, bagaimana keserasian diantara aspek pembangunan berkelanjutan itu yang menjadi penting untuk didalami”, tuturnya.

Kepala Bappeda berharap,  melalui workshop ini dapat mendukung percepatan pembangunan di NTB dan memberi manfaat bagi masyarakat.

Rr/HmsNTB

Pramuka terus turun di tiap wilayah, untuk melakukan pembinaan, memberikan edukasi serta mendroping aneka bibit tanaman

LOTIM.lombokjournal.com –

Salah satu Program Unggulan Pemerintah Provinsi NTB yakni NTB Hijau, terus di gelorakan.

Tidak hanya mahasiswa dan ASN, gerakan pramuka juga terus berikhtiar menghijaukan NTB dengan ‘Gerakan Pramuka Menanam’ di seluruh wilayah NTB.

Seperti yang dilakukan oleh Pengurus Daerah Kwarda Pramuka NTB, Minggu (13/12/2020) pagi di Desa Setungkeplingsar, Kecamatan Keruak, dan Desa Suka Damai Kecamatan Jerowaru, kabupaten Lombok Timur.

Melanjutkan arahan Gubernur Zul, Pramuka NTB dengan sigap serta terorganisir melaksanakan terobosan positif tersebut, serta menggelorakan secara masif paramuka menanam agar diikuti seluruh kabupaten/kota di NTB.

Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka NTB Drs. H. Fathul Gani, M.Si mengatakan, gagasan dari Gubernur Zul ini disambut baik oleh seluruh anggota Pramuka.

“Kegiatan ini juga sebagai Wujud Pengamalan Tri Satya dan Dasa Darma Pramuka”, papar Kak Fathul.

“Gerakan Pramuka Menanam tahun ini lebih diperluas target dan jenis tanaman yang ditanam. Bukan hanya tanaman pelindung, tapi mencakup berbagai jenis tanaman buah, sayur sayuran yang dibutuhkan setiap hari, dan bernilai ekonomis.

Kami akan terus turun di tiap wilayah, untuk melakukan pembinaan, memberikan edukasi serta mendroping aneka bibit tanaman.

Warga harus dibimbing tentang cara menanam yang baik, serta bagaimana memanfaatkan lahan yang ada, papar H. Fathul Gani yang juga merupakan Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) provinsi NTB.

Sebelumnya, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, M.Sc., optimis target penanaman sejuta pohon melalui Gerakan Pramuka Menanam di tahun 2021 dapat tercapai.

“Salah satu hobi dan passion saya adalah menanam pohon. Ada kepuasan tak terkira melihat pohon yang kita tanam menjulang tinggi, membesar dan menghasilkan keteduhan, ” ucap Gubernur Zul di Bumi Perkemahan (Buper) Karang Bayan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Jumat (11/12).

ikp/diskominfotikntb

NTB Bersih dan Zero Waste bukanlah pekerjaan  mudah, dibutuhkan kerjasama dan gotong royong untuk menyukseskan hal ini

LOTENG.lombokjournal.com –

Tempat pengolahan sampah dengan memanfaatkan lalat tentara hitam atau Black Soldier Fly (BSF) diuncurkan di Dusun Kekale, Desa Sengkol, Kabupaten Lombok Tengah, Selasa (08/12/20).

Saat meluncurkan tempat pengoahan sampah itu, Wagub menyebut, BUMDes Sengkol sebagai pelopor dalam pemanfaatan BSF ini.

BSF adalah jenis lalat yang bisa memberikan banyak manfaat bagi manusia. Khususnya dalam mengurai sampah organik.

Dalam alur kehidupannya, BSF yang awalnya berupa belatung, akan mengonsumsi material yang bersifat organik. Karenanya, keberadaannya dapat dimanfaatkan untuk menekan jumlah limbah organik yang menjadi masalah serius di berbagai daerah di NTB.

BSF sangat lahap dalam mengonsumsi sampah organik. Diperkirakan, 10.000 larva BSF sanggup menghabiskan 1 Kg makanan organik dalam 24 jam.

Jika satu betina BSF dapat menghasilkan 500 telur, maka hanya dibutuhkan 20 ekor betina yang bertelur untuk menghasilkan 10.000 larva untuk mereduksi 1 Kg sampah organik setiap hari.

Kemampuan alamiah dalam BSF inilah yang kini mulai diadaptasi di NTB. Dan hadirnya tempat pengolahan sampah dengan memanfaatkan BSF tersebut sangat diapresiasi oleh Wagub.

Wagub menilai, ini merupakan cerminan tekad besar dalam memaksimalkan pengelolaan sampah.

Menurut Wagub, NTB Bersih dan Zero Waste bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dan gotong royong untuk menyukseskan hal ini.

“Alhamdulillah, Sengkol bisa dikatakan sebagai desa pertama yang BUMDesnya mengolah BSF. Ini akan berhasil kalau kita konsisten, maka dari itu jangan sampai tidak serius,” jelas Wagub.

Wakil Gubernur yang kerap disapa Umi Rohmi ini mengaku bersyukur, banyak orang yang peduli terhadap lingkungan dan ingin memperjuangkan hal tersebut.

Salah satunya, Desa Sengkol yang memiliki komitmen tinggi terhadap lingkungan sehingga hal ini mampu terwujud dengan baik.

“Ini adalah awal membuktikan bahwa dari desa bisa menyuarakan satu pesan yang luar biasa kepada dunia bahwa sampah itu bisa dikelola menjadi berkah bukan menjadi musibah,” tutur Umi Rohmi.

Terakhir, Umi Rohmi mengajak untuk membuktikan bahwa pilot project ini bisa berhasil dan mampu untuk menginspirasi tempat-tempat lain di NTB bahkan di Indonesia.

“Insya Allah kalau kita mau bergerak bersama, tidak ada yang tidak bisa. Ini tidak sulit tapi bukan sesuatu yang tidak akan terealisasikan dengan baik selama kita kawal bersama,” katanya.

Kepala Desa Sengkol, Satria Wijaya berharap Pemerintah Provinsi NTB dan semua pihak terkait mampu memberikan dukungan dan bantuan untuk berkarya khususnya pada program BSF agar berjalan dengan lancar.

“Tentunya ini adalah langkah kecil bagi kami untuk bisa membangun dan membantu harapan Pemerintah Provinsi NTB untuk mewujudkan NTB bebas sampah,” tuturnya.

Kegiatan ini turut pula dihadiri Asisten II, Kepala Dinas LHK Provinsi NTB, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB, Kepala Dinas PMPD dan Dukcapil Provinsi NTB serta Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Rr/HmsNTB

Pabrik RDF akan dibangun tahun 2021 untuk memperbesar volume pengolahan sampah menjadi pellet bahan bakar, namun masih terkendala lahan

 MATARAM.lombokjournal.com –

Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah berharap, agar program pengolahan sampah menjadi bahan bakar yang dilakukan oleh PLN bisa semakin digencarkan di tahun depan.

Program  pengolahan sampah menjadi pellet RDF (Refuse Derived Fuel) akan menjadi substitusi bahan bakar batu bara di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jeranjang, Lombok Barat.

PLN melalui PT. Indonesia Power telah bekerjasama dengan Pemprov NTB untuk mengolah sampah menjadi pellet RDF yang berlokasi di TPA Regional Kebon Kongok. Pabrik pengolahan sampah yang bernama JOSS atau Jeranjang Olah Sampah Setempat itu diharapkan semakin optimal pemanfaatannya di tahun depan.

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah saat menerima audiensi atau silaturahmi General Manager PLN Unit Induk Wilayah NTB, Ir. Lasiran di ruang tamu Wakil Gubernur, Jumat  (27/11/20).

Dalam kegiatan tersebut GM PLN juga  menyampaikan laporan program inovasi unggulan yaitu Command Center sebagai program yang melayani masyarakat dengan cepat.

Wakil Gubernur mengatakan, pabrik RDF rencananya akan dibangun tahun 2021 untuk memperbesar volume pengolahan sampah menjadi pellet bahan bakar. Namun saat ini masih terkendala oleh lahan.

“Lahannya yang masih kita cari, kalau lahannya cukup, kapasitasnya produksinya akan lebih besar,” ungkap Umi Rohmi, sapaan akrab Wagub.

Umi Rohmi mengatakan, program mengubah sampah menjadi pellet bahan bakar adalah satau satu program yang mendukung program Zero Waste.

Namun program Zero Waste itu tidak bisa hanya mengandalkan RDF saja, karena hal itu sebagai salah satu alternatif mendorong percepatan pemanfaatan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat.

“Komposisi  sampah yang masuk di TPA Kebon Kongok tinggi juga kayunya, jadi itu yang bisa dimanfaatkan ke RDF.Tapi yang sampah lain seperti plastik juga harus dipikirkan hilirisasinya mau kemana,” katanya

Menanggapi program lahirnya PLN Command Center ini, Umi Rohmi mengatakan, ini adalah solusi dari respon cepat terhadap masalah listrik yang dialami oleh masyarakat.

“Sudah saatnya ada program ini, karena listrik butuh respon cepat, selamat untuk PLN atas inovasinya dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Provinsi NTB,” tutupnya.

Sebelumnya General Manager PLN  Unit Induk Wilayah NTB Ir. Lasiran menyampaikan sejumlah program yang sedang dilakukan oleh PLN. Di antaranya pengolahan sampah menjadi pellet bahan bakar ini.

Pellet RDF ini menjadi bahan campuran batu bara (co-firing) dalam proses pembakaran di PLTU Jeranjang, Lombok Barat.

“Kami sudah koordinasikan dengan pengelola di Jeranjang, kalau pemerintah daerah di NTB bisa bantu artinya permasalahan sampah bisa terselesaikan,”ungkapnya.

Lasiran dalam kesempatan tersebut menjelaskan terkait dengan program inovasi Command Center yang akan diresmikan tanggal 1 Desember 2020 yang berada pada tiga lokasi yaitu Lombok Command Center, Sumbawa Command Center dan Bima Command Center.

“Ini sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Jadi jika ada gangguan begitu diterima laporan langsung ditransfer ke petugas terdekat dan diselesaikan lebih cepat,”ungkapnya.

Rr/HmsNTB

Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) diharapkan menjadi kampus yang mampu mewujudkan NTB zero waste. Sehingga diharapkan menjadi kampus percontohan dalam mengelolah sampah bagi universitas dan perguruan tinggi lain di NTB

MATARAM.lombokjournal.com –

Sejak 2019, Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) NTB, mendukung program unggulan NTB Zero Waste (Bebas Sampah) dengan berbagai inovasi dan terobosannya.

Salah satu terobosan yang gemilang yaitu dengan adanya kebijakan kampus yang membolehkan mahasiswa membayar kuliah dengan sampah.

Tidak hanya itu, kampus UNU NTB juga menyediakan bank sampah yang didukung dengan sistem online yaitu, aplikasi “mySmash” untuk mencatat transaksi sampah yang disetorkan pada bank sampah.

Mahasiswa UNU juga dapat mengecek saldo sampah yang mereka miliki, lalu kemudian dikonversi menjadi uang.

“Melihat terobosan itu, UNU NTB layak menjadi kampus yang paling terdepan untuk mewujudkan NTB zero waste,” hal itu dikatakan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, Ir. Madani Mukarom, saat membuka pengenalan pengelolaan sampah berbasis universitas di Aula UNU NTB, Kamis (26/11/20).

Dijelaskan Madani sapaan akrabnya Kadis LHK itu, Program NTB bebas sampah atau zero waste merupakan program unggulan yang tertuang dalam Misi NTB Asri dan Lestari.

Zero waste atau bebas sampah merupakan salah satu ikhtiar Pemerintah Provinsi NTB dibawah kepemimpinan Dr. Zul-Ummi Rohmi terhadap revolusi di bidang lingkungan.

Menurut Madani, sampah akan tetap menjadi sumber penyakit jika dibiarkan begitu saja. Sebaliknya, sampah akan menjadi berkah dan memiliki nilai ekonomis yang menjanjikan jika dikelolah dengan baik.

“Masalah sampah tidak pernah habis dibicarakan, kesadaran masyarakat pun untuk membuang sampah pada tempatnya juga masih kurang. Karena itu, diharapkan kepada mahasiswa UNU untuk lebih intens lagi untuk mensosialisasikan kepada masyarakat,” harap Madani yang didampingi Firmansyah, Kepala Bidang Pengolahan Sampah dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Dinas LHK NTB.

Menurut data Dinas LHK Provinsi NTB, sebanyak 20 persen sampah di NTB dapat ditangani. Dan sebanyak 80 persen belum dikelola dengan baik.

Sampah-sampah ini tersebar di berbagai tempat seperti, sawah, kebun, lingkungan masyarakat bahkan sebagian besarnya bermuara ke laut. Akibatnya, eksosistem laut terancam rusak, ikan dan hewan laut mati akibat tercemar oleh sampah.

“UNU sudah mulai dengan hal-hal terkecil. Bahwa mengelolah sampah adalah berkah. Kunci pertama mengelolah sampah adalah memalukan pemilahan dari rumah,” ucapnya di hadapan puluhan mahasiswa kampus UNU.

Pengenalan pengelolaan sampah ini, diharapkan mampu memancing peran aktif mahasiswa untuk lebih terlibat hingga mensosialisasi kepada masyarakat secara luas.

UNU juga diharapkan menjadi kampus yang mampu mewujudkan NTB zero waste. Sehingga diharapkan menjadi kampus percontohan dalam mengelolah sampah bagi universitas dan perguruan tinggi lain di NTB.

Kegiatan pengenalan sampah kepada mahasiswa ini merupakan rangkaian kegiatan “Zero Waste Goes to Campus” yang sebelumnya sukses diselenggarakan di Kampus Universitas Cordova, Kabupaten Sumbawa Barat, 7 November lalu.

IKP@diskominfotik_ntb

Kawasan Mandalika harus dipenuhi bunga dan pohon, untuk Kurangi longsor dan banjir

LOTENG.lombokjournal.com –

Aksi penanaman pohon Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Lombok Tengah (Loteng dilakukan oleh Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah bersama dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letnan Jenderal TNI Doni Monardo di Kawasan Mandalika, Jum’at (13/11/20)

Gubernur mengaku kedatangan Kepala BNPB ke NTB selalu konsen terhadap penghijauan.

Ia mengharapkan dengan adanya penghijauan di kawasan Mandalika yang ditetapkan sebagai destinasi super prioritas nasional, menjadi langkah awal untuk mendukung perhelatan MotoGP tahun depan.

“Jadi nanti kita ajak anak-anak SMA/SMK untuk menghijaukan area ini. Saya kira anak-anak SMA/SMK akan senang sekali untuk hadir disini,” jelasnya.

Bunga bougenvil dan flamboyan

Letnan Jenderal TNI Doni Monardo mengatakan dirinya sangat terkesan dengan kawasan Mandalika yang begitu indah. Ia sangat yakin dengan potensi yang dimiliki oleh Provinsi NTB ini akan mampu magnet yang dikenal dunia.

“Karena kawasan Mandalika adalah kawasan prioritas nasional dan ini tentunya tidak kalah dengan daerah lain,” jelasnya.

Doni mengatakan, pihaknya akan menyumbangkan sejumlah tanaman bunga seperti bougenvil dan flamboyan untuk memperindah kawasan Mandalika.

Dalam lima tahun ke depan, kawasan Mandalika harus dipenuhi bunga dan pohon untuk mengurangi risiko longsor dan banjir.

“Saya yakin orang semakin banyak datang ke Lombok karena menikmati keindahan alamnya,” jelasnya.

Kegiatan ini turut pula diikuti Kapolda NTB, Danrem 162/WB, Asisten I dan II Setda NTB, sejumlah Kepala OPD lingkup Pemprov serta jajaran PT. ITDC.

Rr/HmsNTB