Pekerjaan rumah daerah masih banyak, terutama soal pengelolaan sampah dari hulu ke hilir

MATARAM.lombokjournal.com —

Dalam capaian Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2020, Nusa Tenggara Barat(NTB) merupakan salah satu provinsi berkategori baik, pada angka 70,83 point . Bahkan angka ini melebihi capaian nasional yang sebesar 70.27 point.

IKLH adalah gambaran kondisi lingkungan hidup yang menjadi salah satu indikator kinerja pemerintah daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

“Capaian IKLH dengan kriteria baik untuk NTB, harus menjadi motivasi pendorong agar program berbasis lingkungan lebih baik lagi ke depan,” kata Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd., saat menerima audiensi Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) Bali dan Nusa Tenggara terkait penetapan target IKLH Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2021-2024, Rabu (28/4/2021) di Aula Pendopo Wagub.

Menurut Wagub yang akrab disapa Ummi Rohmi, ini, parameter perhitungan nilai IKLH berdasarkan pengelolaan lingkungan hidup, baik pada kualitas air, udara, hutan maupun laut. Sehingga, program NTB Zero Waste, NTB Hijau dan lestari dapat mendukung capaian ini. Namun pekerjaan rumah daerah masih banyak, terutama pengelolaan sampah dari hulu ke hilir.

“Persoalan sampah bukan hanya buang pada tempatnya, kemudian diangkut ke TPA hingga selesai, bukan itu. Tapi bagaimana mengelola sampah ini dengan baik dan memiliki dampak ekonomi. Sampah menjadi berkah, bila dipilih dan dipilah untuk dijadikan pupuk kompos, dikelola oleh bank sampah, jelas Ummi Rohmi.

Seiring dengan hal tersebut, Wagub menekankan bahwa sinergi dan support dalam mewujudkan pengelolaan sampah maupun lingkungan juga butuh perhatian pemerintah pusat. Begitupun kerjasama dan kolaborasi dengan Pemda Kabupaten/Kota.

Untuk itu, Wagub berharap juga agar jajaran Kementerian LHK terus melakukan pendampingan dan bimbingan dalam peningkatan kualitas SDM maupun lingkungan.

“Sinergi dan kolaborasi serta bimbingan dari Kementerian LHK harus terus ada, karena dukungan itu perlu untuk mencapai keberhasilan program di daerah,” tutup Ummi Rohmi.

BACA JUGA:

• Wagub NTB Minta BPPD Perkuat Promosi Wisata Via Sosmed
• Peran Pemda Penting dalam Menerapkan UU PK

Sementara itu, Plt. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) Bali dan Nusa Tenggara (Nusra), Ni Nyoman Santi, ST, M.Sc., menyampaikan bahwa, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di NTB mendapatkan angka yang bagus.

“Bahkan untuk tahun 2020 sudah berada di atas target nasional,” kata alumni ITS Surabaya ini.

Menurutnya, IKLH ini terdiri dari gabungan indeks pada masing-masing kabupaten/kota. Jadi provinsi sudah mendorong dan melakukan pembinaan sehingga angka-angka itu bisa tercapai.

Dijelaskannya, bahwa perhitungan IKLH berasal dari penggabungan 4 indikator komponen lingkungan, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas  Lahan (IKL) dan Indeks Kualitas Air Laut ( IKAL ).

Berdasarkan data dari Ditjen PPKL dan Pusdatin KLHK bahwa, dalam 5 tahun terakhir capian angka IKLH Prov. NTB terus naik. Tahun 2020, IKA nilainya 50. 98, IKU 88.63, IKTL 66.74, IKAL 67.49 sehingga total 70.83 point. Sedangkan angka nasional sebesar 70.27 dan angka target nasional sebesar 68.71 poin.

edy@diskominfotik_ntb

Dalam perannya sebagai pengelola rumah tangga, hampir seluruh aktivitas perempuan bersinggungan dengan lingkungan dan sumber daya alam

MATARAM.lombokjournal.com —

Perempuan dapat menjadi “Agent of Change” atau Agen Perubahan untuk melestarikan bumi. Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah saat membuka Seminar Internasional Bertajuk “Perempuan dan Bumi” yang digelar Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram, Kamis 22 April 2021.

Ummi Rohmi – sapaan akrab beliau – menjelaskan, perempuan dalam perannya sebagai pengelola rumah tangga sering memanfaatkan alam sebagai elemen pemenuh kebutuhan hidup. Hubungan perempuan dengan lingkungan hidup sangat dekat dan sangat intim. Dalam perannya sebagai pengelola rumah tangga, hampir seluruh aktivitas perempuan bersinggungan dengan lingkungan dan sumber daya alam.

Masih dalam nuansa Hari Kartini dan Hari Bumi, Ummi Rohmi melanjutkan, terkadang Pemanfaatan yang tidak bertanggung jawab dan bahkan kerusakan pada sumber daya alam ini, terjadi akibat kemiskinan dan keterbelakangan kaum perempuan dalam memanfaatkan sumber daya alam tersebut.

Ketidaktahuan kaum perempuan terjadi karena kurangnya pengetahuan dan pendidikan sehingga tidak menyadari bahwa apa yang dilakukannya telah merusak lingkungan.

BACA JUGA:

• Aksi Protes Penebangan Pohon di Jalan Pendidikan Mataram
• Hari Kartini, Momentum Bangkitkan Semangat Perempuan

“Sebagai media edukasi pertama dan utama bagi keluarganya, perempuan bisa berperan sebagai agent of change, harus membekali diri dengan ilmu pengetahuan tentang pemeliharaan alam. Hal ini dapat dilakukan mulai dari lingkungan terkecil. Mulai dari diri sendiri dan keluarga,” jelas wakil gubernur perempuan pertama NTB tersebut.

Oleh karena itu, Ummi Rohmi berharap melalui seminar internasional yang digelar dengan protokol kesehatan covid-19 yang ketat, ini, baik perempuan maupun laki-laki dapat menyadari bahwa kaun perempuan mampu menjadi aktor strategis di dalam pembangunan. Termasuk dalam melestarikan bumi.

“Karena sifat alamiah perempuan sebagai pemelihara, pembentuk karakter dan pejuang tidak hanya bagi keluarganya, tapi juga untuk pembangunan secara nasional yang dapat mengubah kehidupan masyarakat indonesia menjadi lebih baik dan sejahtera,” tandasnya.

novita@diskominfotikntb

Tuntutan kami, stop penebangan pohon dan segera tanam kembali pohon di sepanjang jalan. Yang perlu dilebarkan adalah pikiran-pikiran baik bukan (hanya) ruas jalan

MATARAM.lombokjournal.com —

Sejumlah pemuda yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Peduli Mataram, menggelar aksi unjuk rasa terhadap penebangan pohon-pohon lindung di sepanjang Jalan Pendidikan yang telah dilakukan Pemerintah Kota(Pemkot) Mataram. Unjuk rasa yang digelar di lokasi bekas penebangan tersebut, Rabu, (21/04/2021), berupa aksi teatrikal.

Dalam aksinya, mereka menjadi pohon dan menirukan gerakan pohon yang rebah usai ditebang. Tubuh mereka tanpa baju serta bergelimpangan sepanjang trotoar, tempat di mana bekas ditebangnya pohon-pohon.

Aksi yang dimulai sekitar pukul 16.30 wita hingga menjelang maghrib itu sempat menarik perhatian pengendara dan pejalan kaki di sepanjang Jalan Pendidikan.

Perwakilan Gerakan Pemuda Peduli Mataram, Novrizal Hamza, menyatakan bahwa apa pun alasannya, Pemkot Mataram salah besar menebang pohon berusia tua di sepanjang jalan tersebut.

“Isu yang beredar akan dilakukan pelebaran jalan Catur Warga dan Jalan Pendidikan maka pohon-pohon besar sepanjang jalan itu ditebang. Maka kami melakukan aksi protes terhadap penebangan pohon yang terjadi,” ujar Novrizal.

BACA JUGA: Pohon-pohon Rindang di Jalan Pendidikan Ditebang, Setelah Itu Apa?

Penebangan pohon ini bisa membuat Kota Mataram gersang saat musim kemarau. Selain itu juga mengurangi keindahan kota yang terkenal dinaungi pohon-pohon besar.

“Apa Pemerintah Kota akan menghilangkan ‘nilai historis’ Kota Mataram, yang selama ini melekat pada ingatan kolektif warganya,” ujar Novrizal.

BACA JUGA:

• Wagub NTB: Perempuan ”Agent of Change” Kelestarian Bumi
• Gubernur: Cegah Korupsi, OPD Pemprov NTB Maksimalkan Koordinasi dengan KPK

Selanjutnya Novrizal mengatakan bahwa pelebaran jalan bisa dilakukan tanpa harus menebang habis semua pohon. Ia berharap Pemkot Mataram bisa mencari cara lain sebagai solusi agar tidak terus melakukan penebangan pohon lindung.

“Tuntutan kami, stop penebangan pohon dan segera tanam kembali pohon di sepanjang jalan. Yang perlu dilebarkan adalah pikiran-pikiran baik bukan (hanya) ruas jalan,” tegasnya.

Berdasarkan pantauan lombokjournal.com di sepanjang Jalan Catur Warga hingga Jalan Pendidikan masih terlihat sisa-sisa penebangan berupa pokok pohon dan ranting yang belum dibersihkan.

Ast

‘Zero Waste’ sebagai gaya hidup dan program unggulan, adalah bagian dari menjaga lingkungansekitar

MATARAM.lombokjournal.com –

Menjaga lingkungan dari sampah menjadi tanggungjawab semua lapisan masyarakat. Gerakan ‘Bike to Waste’, bersepeda sambil bersih-bersih lingkungan yang dilakukan rutin di area publik oleh Dinas Lingkungan Hidup dan KehUtanan (LHK) Provinsi NTB, berkolaborasi dengan komunitas lingkungan IBRA, yayasan WE SAVE dan PT TELKOM menyusur Kali Jangkuk Ampenan.

“Kolaborasi dengan makin banyak pihak adalah solusi sampah. Setiap minggu kita mengajak masyarakat terlibat dalam kegiatan ini dan merapatkan misi NTB Asri dan Lestari bersama stakeholder,” ujar Mulyadi Gunawan, penanggungjawab kegiatan kegiatan di bantaran Kali Jangkuk, Ampenan, Jumat (26/03/21).

Gunawan mengatakan, kegiatan rutin ini sebagai upaya mengingatkan semua orang bahwa ‘Zero Waste’ sebagai gaya hidup dan program unggulan, adalah bagian dari menjaga lingkungan sekitar.

Kali Jangkuk dan Kali Unus adalah etalase yang harus dipastikan bebas dari timbunan sampah, dengan mengangkut sampah yang ditemui di sepanjang bantaran ke TPA.

Di setiap lokasi kegiatan, Dinas LHK NTB mengajak Kabupaten kota dan stakeholder untuk bersama sama menangani masalah selain selalu melibatkan masyarakat sekitar agar tetap menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan dalam keseharian.

Baiq Indraningsih, komunitas lingkungan Ini Baru Banjar (IBRA) mendukung upaya Dinas LHK untuk turun langsung bersama masyarakat membersihkan sampah melalui kegiatan Bike to Waste.

Komunitas IBRA juga menggelar kegiatan rutin dalam isu lingkungan bahkan hingga keluar Kampung Banjar, Ampenan karena kreatifitas dan solusi penanganan sampah lingkungannya.

“Sebagai komunitas yang peduli lingkungan kami juga berjaringan dan bermitra dengan siapa saja yang sama sama support terhadap kelestarian lingkungan”, jelas Baiq Inde.

Selama ini, komunitas beranggotakan aktif 30 orang mendanai gerakan peduli lingkungan dengan mengandalkan iuran anggota dan sumbangan dari masyarakat.

Karena itu, kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta BUMN ( PT Telkom), diharapkan berkelanjutan dengan kebutuhan sarana penunjang kegiatan seperti jaring sampah, bak pengangkut sampai gareng yang wajib tersedia di setiap aksi peduli lingkungan.

“Karena kami bersama masyarakat punya visi jelas bagaimana mewujudkan kepedulian pada lingkungan meski dengan sarana yang masih terbatas”, tambahnya.

GM Telkom Witel NTB, Syaiful Rohman yang ikut hadir dalam kegiatan tersebut juga ingin ambil bagian dalam mendukung kepedulian lingkungan melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR). Dikatakannya, PT Telkom   membuka diri untuk bekerjasama dengan siapa saja karena komitmen perusahaan yang besar terhadap isu lingkungan.

“Ini baru permulaan. Ke depan dengan support dari program CSR, kegiatan bersih sampah ini makin rutin dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan nyaman,” ujar Bang Ipung, sapaan akrabnya.

jm/aff

diskominfotikntb

Kompetisi Penanganan Sampah Plastikdi Mandalikan diharapkan lahirkan inovasi pengolahan sampah plastik yang hebat

MATARAM.lombokjournal.com –

Kawasan Mandalikan, Lombok Tengah, Provinsi NTB akan menjadi ajang penyelenggaraan kompetisi inovasi penanganan sampah plastik atau Ending Plastic Pollution Innovation Challenge (EPPIC)  tingkat Asia Tenggara.

Kabar tersebut mencuat dari soft Launching Ending Plastic Pollution Innovation Challenge (EPPIC) Fase II – Indonesia dan Talkshow “Ide 72 Ribu Dollar untuk Memerangi Sampah Plastik” yang diikuti Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, M.Si., melalui virtual di ruang kerjanya, Selasa (16/03/21).

Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut (TKN PSL) dari 16 kementerian lembaga bersama UNDP, dengan dukungan dari Kementerian Luar Negeri Norwegia dan Norwegian Agency for Development Cooperation (Norad), akan menyelenggarakan kompetisi Ending Plastic Pollution Innovation Challenge (EPPIC) Fase II di Indonesia dan Filipina.

Diketahui,  EPPIC fase II di Indonesia akan dipusatkan di Mandalika, sejalan dengan program Zero Waste yang sedang gencar dilaksanakan Pemprov NTB.

EPPIC merupakan kompetisi di tingkat Asia Tenggara, tujuannya menjaring inovasi penanganan sampah plastik di laut. Kompetisi itu mengajak para inovator untuk membagikan ide-ide cemerlangnya menangani polusi plastik.

Melalui kompetisi itu, para inovaor diberi kesempatan untuk menerima pendanaan awal dan pelatihan inkubasi, untuk membantu mereka memaksimalkan keberhasilan inovasinya.

Program Zero Waste

Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah mengatakan, Pemerintah Provinsi NTB saat ini giat-giatnya mewujudkan program unggulan Zero Waste. Program ini menekankan penerapan pola hidup sehat dan bersih, yang secara garis besar selaras dengan kompetisi EPPIC tersebut.

Diakui Gubernur, program itu gampang diucapkan tapi implementasinya tidak sederhana.

Berbagai kelompok kecil masyarakat telah memilah sampah hingga inisiatif menghadirkan bank sampah di berbagai lokasi di NTB. Namun, hingga saat ini, diakui Gubernur, dampaknya tidak cukup memberikan hasil efektif.

“Karena itu, dengan bantuan dari pihak penyelenggara kami sangat membutuhkan sebuah perusahaan atau teknologi yang serius mengolah sampah plastik ditempat kami sendiri. Sehingga pengelolaan sampah plastik segera diwujudkan guna menunjang keasrian dan kebersihan Mandalika sebagai kawasan superpriority,” ungkap Gubernur.

Mandaika sebagai destinasi super prioritas yang dikembangkan pemerintah, akan diselenggarakan event MotoGP pada akhir tahun 2021 yang akan menghadirkan ratusan ribu penonton dari seluruh penjuru dunia.

Menurut Gubernur, dengan jumlah tamu itu otomatis rentan juga terhadap jumlah sampah plastik yang akan mencemari kawasan, baik di darat maupun lautnya.

Karena itu, penyelenggaraan kompetisi EPPIC di Mandalikan diharapkan lahirnya inovasi pengolahan sampah plastik yang hebat.

“Sehingga perusahaan yang punya teknologi pengolahan sampah mau hadir di tempat kami. Kalau butuh tanah dan infrastrukturnya kami akan siapkan. Kalau pengolahan sampah plastik bisa dilakukan di NTB otomatis memberikan motivasi bagi provinsi-provinsi lain di Indonesia,” sebut Gubernur.

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenkomarves, Nani Hendiarti, mengungkapkan, Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia dengan potensi hasil laut yang melimpah.

Namun di balik potensi tersebut, ekosistem laut Indonesia memiliki tingkat kerentangan terhadap pencemaran sampah plastik yang berbahaya. Ancaman itu benar-benar berbahaya jika tidak ditangani dengan aksi nyata maupun inovasi-inovasi cemerlang dari semua pihak.

“Kompetisi ini merupakan bukti nyata keterlibatan negara-negara di Asean dalam menangani sampah plastik di laut. Sehingga diharapkan mampu menangani dan meminimalisir pencemaran sampah di laut,” ungkap Nani Hendiarti saat melauncing Launching acara EPPIC Fase II – Indonesia.

Kompetisi ini diharapkan melahirkan inovator-inovator masyarakat dan pemuda untuk menangani sampah plastik dengan teknologi yang berkembang. Sebab, kompetisi ini merupakan salah satu kunci utama untuk mengatasi masalah sampah plastik.

Manikp

Buang sampah sembarangan  merusak ekosistem laut, sehingga mempengaruhi kelestarian penyu

MATARAM.lombokjournal.com ––

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, M.Sc. bersama UMKM Pariwisata, melepas penyu sekaligus bersih-bersih pantai, hari Minggu (07/03/21), di tempat pelestarian penyu pantai Mapak Indah, Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram.

Kata Gubernur, dengan melepas penyu ke alam bebas akan menjaga ekosistemnya, dan penyu terus berkembang biak.

Keberhasilan konservasi penyu dan perkembangbiakannya, menurutnya, menandakan kelestarian lingkungan di sekitar terjaga dan terawat baik.

“Dengan beranak pinaknya anak penyu, menjadi sinyal berhasil atau tidak kita menjaga dan merawat kelestarian alam ini,” kata Gubernur.

Dikatakan, kegiatan ini (pelestarian penyu) juga menjadi wahana edukasi yang sangat menarik bagaimana menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup, khususnya bagi anak-anak.

Pengalaman menarik seperti ini, membuat mereka memahami, bersahabat dengan lingkungan seperti penangkaran dan pelepasan penyu merupakan bagian dari budaya hidup dan kehidupan di masa depan.

“Merekalah generasi penerus yang akan melestarikan alam ini,” harap Doktor Zul sapaan akrab Gubernur.

Doktor Zul menghimbau masyarakat tidak membuang sampah sembarangan, dapat merusak ekosistem laut, sehingga mempengaruhi kelestarian penyu.

Baru-baru ini ada laporan masyarakat bahwa ada penyu mati karena memakan masker.

“Jangan membuang masker sembarangan, karena implikasinya juga binatang-binatang laut lainnya menjadi korban,” tutup Gubernur.

Serius Jaga Penyu

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Yusron Hadi, mengatakan kehadiran Gubernur NTB merupakan keseriusan menjaga kelestarian penyu Mapak.

NTB memiliki potensi konservasi penyu. Pantai mapak merupakan salah satu tempat penangkaran penyu di NTB.

Dari ratusan jenis dan ragam penyu yang ada di dunia,  sekitar 5 jenisnya ada di NTB.

“ini yang harus terus kita lindungi, karena keberadaan penyu dengan proses kembangbiaknya di perairan laut kita, kegiatan konservasi perairan kita terukur dari itu,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, praktisi konservasi penyu Universitas Udayana, Windia Adyiana, mengaku bahwa Penyu Mapak merupakan jenis Penyu Lekang. Jenis ini tersebar luas di Indonesia, namun tidak begitu banyak.

Dijelaskannya, dari hasil konservasi penyu tahun 2020 lalu, jumlah sarang yang ditemukan ada 160 sarang, dengan jumlah penyu sebanyak 40-50 ekor. Untuk seekor penyu dapat bertelur sekitar 100-150 butir sekali telur.

Di perairan NTB ada beberapa jenis penyu, di antara ada penyu lekang, pipih dan hijau. Namun di beberapa tempat ditemukan juga penyu jenis lain namun sangat sedikit.

“Hanya 3 jenis penyu ini yang populasinya agak banyak dibanding yang lain,” pungkasnya.

Gotong royong dan pelepasan penyu diikuti kelompok masyarakat pengawas penyu, kelompok pariwisata Mataram Pokdarwis, kelompok pengawas pesisir laut dan masyarakat pengunjung pantai Mapak.

Rr

Ke lokasi pengolahan limbah medis, Wagub bersama rombongan melewati medan berat dan menanjak,  jalan menuju ke lokasi yang berjarak kurang lebih 2,5 Km penuh batu dan licin akibat hujan

LOBAR.lombokjournal.com –

Saat berkunjung ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Kebon Kongok, Desa Suka Makmur, Kecamatan Gerung, Lombok Barat, Rabu (03/03/21),   Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd. minta, agar ke depan TPA ini dimaksimalkan dengan baik.

Kawasan ini agar  tertata indah, hijau, asri dan menjadi lokasi yang indah, nyaman untuk dikunjungi oleh siapa pun.

TPA Regional Kebon Kongok, merupakan lokasi pembuangan sampah warga Kota Mataram dan Lombok Barat seluas 8 hektar.

“Terkait hal-hal yang sifatnya mendukung penataan kawasan ini agar Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan  (DLHK) NTB terus berkoordinasi dengan instansi terkait termasuk instansi vertical, agar apa yang dihajatkan untuk penataan TPA yang lebih asri bisa segera diwujudkan,” kata Ummi Rohmi panggilan akrab Wagub NTB.

Wagub melihat kecepatan penumpukan dan pengananan sampah masih belum seimbang. Karena itu solusinya dibutuhkan space untuk menata TPA  Kebon Kongok yang asri sehingga nyaman untuk dikunjungi.

Selain itu, menyelesaikan permasalahan penambang batu jangan sampai berkonflik dengan warga setempat.

“Karena itu  peran aktif Pemda dan Polres Lombok Barat melakukan tindakan persuasif untuk mencari win-win solution agar keberadaan Kebon Kongok sebagai satu-satunya TPA Regional wilayah Nusra ini bisa lebih tertib,” tukasnya.

Dalam peninjauan Wagub didampingi Asisten I Dra. Hj. Baiq Eva Nurcahyaningsih, M.Si dan Kadis Lingkungan Hidup Kehutanan (LHK)  Ir. Madani Mukarom, BScF., M.Si.

Ia minta dicarikan  alternatif jalan lain pengangkutan sampah di luar jalur saat ini. Untuk masalah ini perlu melakukan koordinasi dengan pihak BWS. menertibkan lokasi TPA Kebon Kongok agar bersih dari aktifitas lain.

Selanjutnya menganggarkan pengembangan lahan TPA Kebon Kongok dengan melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat untuk pengukuran batas wilayah TPA milik Pemprov. Selanjutnya pembentukan Tim Apraisal  untuk pengadaan lahan melalui APBD.

“Kita juga butuh penambahan alat berat berupa  Excavator, Bulldozer dan Dump truck sebanyak 3 unit. Kita juga perlu . Untuk hal ini diminta untuk koordinasi dengan PUPR terkait operasional alat berat. Selain itu perlu dilakukan hilirisasi TPA seperti RDF, SRF, pemilahan sampah untuk pirolisis 5-10 ton/hari, bata plastik , pembuatan kompos, biogas dimana MoU dengan PT Geo Trash dipercepat,” kata Wagub.

Ia minta kajian untuk menjadikan UPTD Kebon Kongok menjadi Badan Layanan Umum Daerah  (BLUD) dengan terlebih dahulu menyiapkan tenaga SDM yang mumpuni untuk segala kegiatan di TPA Regional Kebon Kongok.

Sosialisasi ke masyarakat

Di tempat Pengolahan Limbah Medis (TPLM) Lemer, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong , Lombok Barat, dingatkan kepada DLHK NTB dan Muspika Kecamatan dan aparat Desa Buwun Mas untuk terus-menerus melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Agar keberadaan Pabrik Pengolahan Limbah Medis ini bisa diterima dan tidak merugikan masyarakat.

DLH Provinsi NTB diminta secara proaktif melakukan koordinasi dengan steakholder terkait sehubungan dengan perbaikan jalan akses menuju lokasi pengolahan limbah medis dari pintu masuk dari Dusun Lemer.

Persoalan listrik dan air juga harus segera dikoordinasikan dengan instansi terkait. Agar limbah medis ini kelak bisa beroperasi dengan baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Menuju ke lokasi pengolahan limbah medis, Wagub bersama rombongan melewati medan yang cukup berat dan menanjak. Pasalnya jalan menuju ke lokasi yang berjarak kurang lebih 2,5 Km, penuh bebatuan dan lumpur akibat hujan yang turun deras beberapa hari terakhir.

Bahkan untuk kembali ke jalan pintu masuk saja Wagub bersama rombongan memilih jalan kaki ketimbang  menggunakan kendaraan sembari menyapa warga setempat.

herikp-kominfotik

Program-program Pemerintah Provinsi sangat bertumpu pada sinergi semua elemen desa

MATARAM.lombokjurnal.com ~  Pembangunan desa berjalan sukses faKtor utamanya adalah sinergi, komunikasi dan saling support antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

BPD memiliki posisi strategis untuk merumuskan berbagai kebijakan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat desa-desa di NTB. Termasuk keterlibatan BPD dalam menyekapati berbagai rancangan peraturan desa.

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengatakannya saat melantik pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Provinsi NTB, di Gedung Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB, Minggu (28/02/21).

“Kalau sinergi BPD dan Pemerintah Desa semakin kuat, saya bisa bayangkan betapa hebatnya pembangunan desa-desa di Provinsi NTB yang kita cintai,” kata wagub.

Dijelaskan Ummi Rohmi sapaan akrabnya, Pemerintah Provinsi NTB memiliki program unggulan berbasis desa. Artinya program-program itu sangat bertumpu pada sinergi semua elemen desa untuk ikut mensukseskannya.

Program yang dimaksud seperti program Revitalisasi Posyandu, Zero Waste atau mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat, serta penyediaan bank sampah di tiap desa.

“Untuk mewujudkan program-program itu tentu didukung dengan kesadaran semua masyarakat, pemerintah desa dan BPD untuk membawa desa lebih maju,” tegas Ummi Rohmi.

Ketua Umum PABPDSI, Fery Hardianysah mengungkapkan, pada tahun 2009 PABPD resmi dibentuk.  Pembentukan ini memang dihajatkan untuk membangun sinergi bersama antara BPD dan Pemerintah Desa dalam mewujudkan pembangunan desa yang terintegritas.

“BPD merupakan elemen penting dalam mewujudkan good goverment desa,” jelasnya.

Ia mengatakan, pembentukan Dewan Pimpinan Wilayah di Provinsi NTB merupakan provinsi yang kedua setelah dibentuknya DPW Provinsi Jawa Barat.

Manikp@kominfo

Menghadirkan NTB Bersih dari polusi

MATARAM.lombokjournal.com –

Pemerintah Provinsi NTB bersinergi dengan PT. PLN, memproduksi 152 jumlah kendaraan listrik yang dibuat oleh IKM NTB. Ini jadi bukti bahwa NTB mampu memanfaatkan kendaraan listrik untuk memberikan kontribusi yang baik bagi bumi.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah menyampaikanya saat melauncing Era Kendaraan Listrik Untuk NTB Gemilang, bertajuk “Hadirkan Energi Bersih di Provinsi NTB Wujudkan Visi  NTB Asri dan Lestari” di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur NTB, Jumat (26/02/21).

“Era kendaraan listrik tidak bisa dihindari. Bahkan, Joe Biden, Presiden Amerika Serikat, program pertamanya melarang penggalian bahan bakar fosil kembali, karena dalam waktu yang tidak terlampau lama Negara Amerika Serikat, Eropa bahkan Cina akan menggunakan kendaraan berbahan bakar listrik. Jadi kita bukan latah ikut – ikutan bahwa NTB akan menggunakan mobil dan motor listrik, tetapi ini adalah tuntutan dunia” tutur Doktor Zul.

Dokter Zul juga memberikan apresiasi kepada seluruh masyarakat NTB, karena telah berhasil membuktikan kepada dunia, bahwa NTB mampu membuat berbagai inovasi yang bisa bersaing dikancah internasional, seperti kendaraan listrik, coldstorage, alat rapid test antigen dan lain sebagainya.

“Kita buat motor listrik di NTB untuk menunjukkan kepada dunia. Jangankan produk sederhana, kalau dikasih kesempatan, UKM kita bisa memproduksi coldstorage, motor listrik, bahkan kemarin dunia menjadi saksi Universitas Mataram mampu membuat alat Rapid Test Antigen buatan NTB sendiri,” pungkasnya.

General Manager PLN Unit Induk Wilayah NTB, Lasiran, bersama dengan seluruh karyawan PT. PLN mengadakan roadshow dari Kantor PLN dalam rangka ingin menunjukkan bahwa kendaraan listrik telah hadir di NTB. Sesuai dengan program NTB Gemilang yakni menghadirkan NTB Bersih dari polusi.

“Kami mengusulkan untuk membentuk komunitas kendaraan listrik Mataram sehingga dengan adannya komunitas ini dapat memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa penggunaan kendaraan listrik jauh lebih baik karena banyak sekali manfaat, antara lain lebih hemat dan menghadirkan energi bersih,”tutur Lasiran.

Sementara itu, Direktur Bisnis PLN Regional Sulawesi Maluku Papua dan Nusa Tenggara, Syamsul Huda, berharap agar kendaraan listrik di NTB dapat terus berkembang sehingga dari PLN akan terus memberikan support Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) untuk memudahkan kendaraan listrik mengisi energi.

“PLN telah menyiapkan 170 SPKLU, yakni tempat untuk pengisian baterai yang tersebar di wilayah NTB. Kami juga berharap agar NTB dapat terus menambah armada kendaraan listrik sehingga kami dapat terus mensuport,” tuturnya.

Pada acara tersebut juga telah dilakukan pemberian penghargaan atas dukungan mewujudkan NTB Asri dan Lestari kepada PLN dan pengukuhan Komunitas Kendaraan Listrik Mataram yakni “Mandalika”. Kemudian dilanjutkan dengan pemberian penghargaan kepada pelopor kendaraan listrik bebas polusi di NTB yang diterima oleh Matriks B dari Bima, SMKN 3 Mataram, SMKN SMKN 1 Lingsar, Lebui, NgebUTS, Motor sampah listrik solar cell, Grab, Gesit dan Gojek.

Salah satu kendaraan listrik yang mengundang perhatian adalah Dokar Listrik (Dolis). Kepala Sekolah SMKN 3 Mataram Ruju Rahmat, S.Pd., M.T., menjelaskan bahwa Dolis ini dibentuk oleh tiga jurusan yakni jurusan otomotif, kelistrikan dan pengelasan yang dibuat selama 4 – 5 bulan.

“Dolis ini kedepan akan menjadi angkutan alternatif minimal dikawasan khusus yakni dikawasan wisata, seperti gili dan Kawasan hotel” jelasnya.

Sher@DiskominfotikNTB

Konservasi menjadi tanggung jawab semua pihak termasuk masyarakat yang memanfaatkan hutan

LOTIM.lombokjournal.com —

Pentingnya revitalisasi Kawasan Konservasi Rijani ditegaskan Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, M.Pd saat hadir dalam penandatanganan nota kerja sama pengembangan destinasi wisata Otak Kokok, Joben dan revitalisasi fungsi hutan Pesugulan Taman Nasional Gunung Rinjani.

Sebab konservasi Rinjani diperuntukkan genderasi mendatang, selain itu untuk keberlangsungan hidup mayarakat Lombok.

“Jika dilakukan dengan kecintaan dan bergotong royong maka tak ada lagi  perselisihan karena semua demi kepentingan bersama,” ujar Wagub di lokasi wisata Otak Kokok Joben, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Lombok Timur, Selasa (23/02/21).

Menurut Wagub, kesepakatan hari ini antara Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan Balai Taman Nasional Gunung Rinjani terkait Hutan Pesugulan memiliki dampak besar. Tak hanya tentang pemanfaatan namun juga konservasi sebagai upaya pemeliharaan hutan.

Keputusan strategis seperti ini seperti dikatakan Wagub sangat berarti. Hal ini karena konservasi akhirnya menjadi tanggung jawab semua pihak termasuk masyarakat yang memanfaatkan hutan.

“Persoalan lama karena terputusnya komunikasi akhirnya dapat selesai hari ini. Saya mengapresiasi semua pihak yang bisa menghasilkan solusi bagi masyarakat maupun alam lingkungan kita,” tambah Wagub.

Kesepakatan itu ditandatangani oleh Bupati Lombok Timur, Balai Taman Nasional Gunung Rinjani dan Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

Bupati Lotim, Sukisman Azmi mengatakan, dari lima poin kesepakatan tersebut, ada tiga poin paling penting yakni terkait akses seluas luasnya kebutuhan air bersih bagi masyarakat Sajang dan Sembalun yang terhenti akibat rusaknya pipa saluran air akibat gempa.

Kemudian lahan “nganggur” yang belum atau tidak dimanfaatkan oleh Balai TNGR dapat diberdayakan oleh masyarakat untuk pertanian dan perladangan dan yang berikutnya adalah kerjasama intens dengan  pihak Balai TNGR untuk pendakian satu pintu melalui Sembalun.

“Begitu pula dengan persoalan masyarakat di Jurang Koak, Wanasaba yang banyak kedapatan memasuki kawasan hutan tanpa izin sudah mendapatkan solusi terbaik bagi kedua pihak. Semua itu demi kita menjaga alam dan seluasnya untuk kesejahteraan masyarakat,” kata Sukiman.

Balai Taman Nasional Gunung Rinjani berencana melakukan revitalisasi Hutan Pesugulan di Taman Nasional Gunung Rinjani untuk mengembalikan fungsi Hutan Pesugulan agar tak terjadi berbagai bencana seperti meningkatnya potensi kebakaran hutan, longsor, banjir, dan berkurangnya debit air.

Klaim warga

Sejak 2015 Hutan Pesugulan diklaim warga sebagai tanah leluhur. Klaim tersebut dinilai pihak Balai TNGR sebagai kegiatan Penggunaan Kawasan Tanpa Izin(PKTI).

Telah dilakukan upaya penyelesaian sejak tahun 2015 dengan pembentukan Kelompok Masyarakat Sadar Lingkungan (Pokdarling) Bebidas Lestari.

Kemudian, pembinaan kepada kelompok pokdarwis, sosialisasi, himbauan dan mediasi terkait permasalahan PKTI Hutan Pesugulan, serta beberapa upaya hukum seperti operasi yustisi gabungan namun mendapatkan perlawanan dari masyarakat penggarap.

Kepala Balai TNGR, Dedy Asriady menjelaskan, upaya revitalisasi Hutan Pesugulan akan mulai dikerjakan karena dianggap penting untuk menghindari kerusakan lingkungan dan mengembalikan manfaat ekosistem bagi masyarakat luas.

“Kesepakatan ini bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh para pihak,” ujar Dedy.

Revitalisasi Hutan pesugulan di TN Gunung Rinjani meliputi aspek penegakan hukum, sosial dan ekologi.

Dirjen KSDAE, Wiratno mengatakan, kesepakatan ini memiliki kepentingan lebih besar yakni menyelamatkan lingkungan dengan memberikan manfaat bagi masyarakat

“Luasan kawasan konservasi 41 ribu hektar kecil jika dibandingkan dengan luasan konservasi Indonesia yang 27.108.486 ha,” ujar Wiratno.

“Kecil tapi powerful karena disana ada cagar biosfer dan geopark dunia dengan keragaman hayatinya. Oleh karena itu dukungan pemerintah,  masyarakat dan komunitas menjadi energi untuk disatukan,” kata Wiratno.

Ia berharap kesepakatan ini menjadi langkah baru dalam upaya menjaga lingkungan secara bersama sama.

Sementara itu, kawasan ekowisata Otak Kokok akan direvitalisasi melalui PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) agar dapat memberikan manfaat ekonomi yang paket wisatanya masih dapat dikembangkan sekaligus juga pemeliharaan kawasan untuk dijaga hingga seratus tahun kedepan.

Kepala Desa Pesanggrahan, H Badrun mendukung langkah pemerintah mengembangkan kawasan wisata Otak Kokok, Joben. Bahkan master plan pengembangan kawasan tersebut diakuinya hasil musyawarah dan aspirasi masyarakat, termasuk perolehan retribusi yang selama ini dipersoalkan.

“Masyarakat mendukung rencana ini. Termasuk pelebaran jalan mulai dari Terara menuju Otak Kokok sepanjang tujuh kilometer segera terealisasi,” harapnya.

Kawasan wisata ini kian diminati pengunjung bahkan dari liar daerah dengan kendaraan bus wisata berbadan besar. Selama ini, kawasan wisata Joben juga menjadi objek klaim antara Pemkab Lotim dan Balai TNGR dalam pengelolaannya.

DiskominfoNTB