Kompetisi Penanganan Sampah Plastikdi Mandalikan diharapkan lahirkan inovasi pengolahan sampah plastik yang hebat

MATARAM.lombokjournal.com –

Kawasan Mandalikan, Lombok Tengah, Provinsi NTB akan menjadi ajang penyelenggaraan kompetisi inovasi penanganan sampah plastik atau Ending Plastic Pollution Innovation Challenge (EPPIC)  tingkat Asia Tenggara.

Kabar tersebut mencuat dari soft Launching Ending Plastic Pollution Innovation Challenge (EPPIC) Fase II – Indonesia dan Talkshow “Ide 72 Ribu Dollar untuk Memerangi Sampah Plastik” yang diikuti Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, M.Si., melalui virtual di ruang kerjanya, Selasa (16/03/21).

Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut (TKN PSL) dari 16 kementerian lembaga bersama UNDP, dengan dukungan dari Kementerian Luar Negeri Norwegia dan Norwegian Agency for Development Cooperation (Norad), akan menyelenggarakan kompetisi Ending Plastic Pollution Innovation Challenge (EPPIC) Fase II di Indonesia dan Filipina.

Diketahui,  EPPIC fase II di Indonesia akan dipusatkan di Mandalika, sejalan dengan program Zero Waste yang sedang gencar dilaksanakan Pemprov NTB.

EPPIC merupakan kompetisi di tingkat Asia Tenggara, tujuannya menjaring inovasi penanganan sampah plastik di laut. Kompetisi itu mengajak para inovator untuk membagikan ide-ide cemerlangnya menangani polusi plastik.

Melalui kompetisi itu, para inovaor diberi kesempatan untuk menerima pendanaan awal dan pelatihan inkubasi, untuk membantu mereka memaksimalkan keberhasilan inovasinya.

Program Zero Waste

Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah mengatakan, Pemerintah Provinsi NTB saat ini giat-giatnya mewujudkan program unggulan Zero Waste. Program ini menekankan penerapan pola hidup sehat dan bersih, yang secara garis besar selaras dengan kompetisi EPPIC tersebut.

Diakui Gubernur, program itu gampang diucapkan tapi implementasinya tidak sederhana.

Berbagai kelompok kecil masyarakat telah memilah sampah hingga inisiatif menghadirkan bank sampah di berbagai lokasi di NTB. Namun, hingga saat ini, diakui Gubernur, dampaknya tidak cukup memberikan hasil efektif.

“Karena itu, dengan bantuan dari pihak penyelenggara kami sangat membutuhkan sebuah perusahaan atau teknologi yang serius mengolah sampah plastik ditempat kami sendiri. Sehingga pengelolaan sampah plastik segera diwujudkan guna menunjang keasrian dan kebersihan Mandalika sebagai kawasan superpriority,” ungkap Gubernur.

Mandaika sebagai destinasi super prioritas yang dikembangkan pemerintah, akan diselenggarakan event MotoGP pada akhir tahun 2021 yang akan menghadirkan ratusan ribu penonton dari seluruh penjuru dunia.

Menurut Gubernur, dengan jumlah tamu itu otomatis rentan juga terhadap jumlah sampah plastik yang akan mencemari kawasan, baik di darat maupun lautnya.

Karena itu, penyelenggaraan kompetisi EPPIC di Mandalikan diharapkan lahirnya inovasi pengolahan sampah plastik yang hebat.

“Sehingga perusahaan yang punya teknologi pengolahan sampah mau hadir di tempat kami. Kalau butuh tanah dan infrastrukturnya kami akan siapkan. Kalau pengolahan sampah plastik bisa dilakukan di NTB otomatis memberikan motivasi bagi provinsi-provinsi lain di Indonesia,” sebut Gubernur.

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenkomarves, Nani Hendiarti, mengungkapkan, Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia dengan potensi hasil laut yang melimpah.

Namun di balik potensi tersebut, ekosistem laut Indonesia memiliki tingkat kerentangan terhadap pencemaran sampah plastik yang berbahaya. Ancaman itu benar-benar berbahaya jika tidak ditangani dengan aksi nyata maupun inovasi-inovasi cemerlang dari semua pihak.

“Kompetisi ini merupakan bukti nyata keterlibatan negara-negara di Asean dalam menangani sampah plastik di laut. Sehingga diharapkan mampu menangani dan meminimalisir pencemaran sampah di laut,” ungkap Nani Hendiarti saat melauncing Launching acara EPPIC Fase II – Indonesia.

Kompetisi ini diharapkan melahirkan inovator-inovator masyarakat dan pemuda untuk menangani sampah plastik dengan teknologi yang berkembang. Sebab, kompetisi ini merupakan salah satu kunci utama untuk mengatasi masalah sampah plastik.

Manikp

Buang sampah sembarangan  merusak ekosistem laut, sehingga mempengaruhi kelestarian penyu

MATARAM.lombokjournal.com ––

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, M.Sc. bersama UMKM Pariwisata, melepas penyu sekaligus bersih-bersih pantai, hari Minggu (07/03/21), di tempat pelestarian penyu pantai Mapak Indah, Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram.

Kata Gubernur, dengan melepas penyu ke alam bebas akan menjaga ekosistemnya, dan penyu terus berkembang biak.

Keberhasilan konservasi penyu dan perkembangbiakannya, menurutnya, menandakan kelestarian lingkungan di sekitar terjaga dan terawat baik.

“Dengan beranak pinaknya anak penyu, menjadi sinyal berhasil atau tidak kita menjaga dan merawat kelestarian alam ini,” kata Gubernur.

Dikatakan, kegiatan ini (pelestarian penyu) juga menjadi wahana edukasi yang sangat menarik bagaimana menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup, khususnya bagi anak-anak.

Pengalaman menarik seperti ini, membuat mereka memahami, bersahabat dengan lingkungan seperti penangkaran dan pelepasan penyu merupakan bagian dari budaya hidup dan kehidupan di masa depan.

“Merekalah generasi penerus yang akan melestarikan alam ini,” harap Doktor Zul sapaan akrab Gubernur.

Doktor Zul menghimbau masyarakat tidak membuang sampah sembarangan, dapat merusak ekosistem laut, sehingga mempengaruhi kelestarian penyu.

Baru-baru ini ada laporan masyarakat bahwa ada penyu mati karena memakan masker.

“Jangan membuang masker sembarangan, karena implikasinya juga binatang-binatang laut lainnya menjadi korban,” tutup Gubernur.

Serius Jaga Penyu

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Yusron Hadi, mengatakan kehadiran Gubernur NTB merupakan keseriusan menjaga kelestarian penyu Mapak.

NTB memiliki potensi konservasi penyu. Pantai mapak merupakan salah satu tempat penangkaran penyu di NTB.

Dari ratusan jenis dan ragam penyu yang ada di dunia,  sekitar 5 jenisnya ada di NTB.

“ini yang harus terus kita lindungi, karena keberadaan penyu dengan proses kembangbiaknya di perairan laut kita, kegiatan konservasi perairan kita terukur dari itu,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, praktisi konservasi penyu Universitas Udayana, Windia Adyiana, mengaku bahwa Penyu Mapak merupakan jenis Penyu Lekang. Jenis ini tersebar luas di Indonesia, namun tidak begitu banyak.

Dijelaskannya, dari hasil konservasi penyu tahun 2020 lalu, jumlah sarang yang ditemukan ada 160 sarang, dengan jumlah penyu sebanyak 40-50 ekor. Untuk seekor penyu dapat bertelur sekitar 100-150 butir sekali telur.

Di perairan NTB ada beberapa jenis penyu, di antara ada penyu lekang, pipih dan hijau. Namun di beberapa tempat ditemukan juga penyu jenis lain namun sangat sedikit.

“Hanya 3 jenis penyu ini yang populasinya agak banyak dibanding yang lain,” pungkasnya.

Gotong royong dan pelepasan penyu diikuti kelompok masyarakat pengawas penyu, kelompok pariwisata Mataram Pokdarwis, kelompok pengawas pesisir laut dan masyarakat pengunjung pantai Mapak.

Rr

Ke lokasi pengolahan limbah medis, Wagub bersama rombongan melewati medan berat dan menanjak,  jalan menuju ke lokasi yang berjarak kurang lebih 2,5 Km penuh batu dan licin akibat hujan

LOBAR.lombokjournal.com –

Saat berkunjung ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Kebon Kongok, Desa Suka Makmur, Kecamatan Gerung, Lombok Barat, Rabu (03/03/21),   Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd. minta, agar ke depan TPA ini dimaksimalkan dengan baik.

Kawasan ini agar  tertata indah, hijau, asri dan menjadi lokasi yang indah, nyaman untuk dikunjungi oleh siapa pun.

TPA Regional Kebon Kongok, merupakan lokasi pembuangan sampah warga Kota Mataram dan Lombok Barat seluas 8 hektar.

“Terkait hal-hal yang sifatnya mendukung penataan kawasan ini agar Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan  (DLHK) NTB terus berkoordinasi dengan instansi terkait termasuk instansi vertical, agar apa yang dihajatkan untuk penataan TPA yang lebih asri bisa segera diwujudkan,” kata Ummi Rohmi panggilan akrab Wagub NTB.

Wagub melihat kecepatan penumpukan dan pengananan sampah masih belum seimbang. Karena itu solusinya dibutuhkan space untuk menata TPA  Kebon Kongok yang asri sehingga nyaman untuk dikunjungi.

Selain itu, menyelesaikan permasalahan penambang batu jangan sampai berkonflik dengan warga setempat.

“Karena itu  peran aktif Pemda dan Polres Lombok Barat melakukan tindakan persuasif untuk mencari win-win solution agar keberadaan Kebon Kongok sebagai satu-satunya TPA Regional wilayah Nusra ini bisa lebih tertib,” tukasnya.

Dalam peninjauan Wagub didampingi Asisten I Dra. Hj. Baiq Eva Nurcahyaningsih, M.Si dan Kadis Lingkungan Hidup Kehutanan (LHK)  Ir. Madani Mukarom, BScF., M.Si.

Ia minta dicarikan  alternatif jalan lain pengangkutan sampah di luar jalur saat ini. Untuk masalah ini perlu melakukan koordinasi dengan pihak BWS. menertibkan lokasi TPA Kebon Kongok agar bersih dari aktifitas lain.

Selanjutnya menganggarkan pengembangan lahan TPA Kebon Kongok dengan melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat untuk pengukuran batas wilayah TPA milik Pemprov. Selanjutnya pembentukan Tim Apraisal  untuk pengadaan lahan melalui APBD.

“Kita juga butuh penambahan alat berat berupa  Excavator, Bulldozer dan Dump truck sebanyak 3 unit. Kita juga perlu . Untuk hal ini diminta untuk koordinasi dengan PUPR terkait operasional alat berat. Selain itu perlu dilakukan hilirisasi TPA seperti RDF, SRF, pemilahan sampah untuk pirolisis 5-10 ton/hari, bata plastik , pembuatan kompos, biogas dimana MoU dengan PT Geo Trash dipercepat,” kata Wagub.

Ia minta kajian untuk menjadikan UPTD Kebon Kongok menjadi Badan Layanan Umum Daerah  (BLUD) dengan terlebih dahulu menyiapkan tenaga SDM yang mumpuni untuk segala kegiatan di TPA Regional Kebon Kongok.

Sosialisasi ke masyarakat

Di tempat Pengolahan Limbah Medis (TPLM) Lemer, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong , Lombok Barat, dingatkan kepada DLHK NTB dan Muspika Kecamatan dan aparat Desa Buwun Mas untuk terus-menerus melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Agar keberadaan Pabrik Pengolahan Limbah Medis ini bisa diterima dan tidak merugikan masyarakat.

DLH Provinsi NTB diminta secara proaktif melakukan koordinasi dengan steakholder terkait sehubungan dengan perbaikan jalan akses menuju lokasi pengolahan limbah medis dari pintu masuk dari Dusun Lemer.

Persoalan listrik dan air juga harus segera dikoordinasikan dengan instansi terkait. Agar limbah medis ini kelak bisa beroperasi dengan baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Menuju ke lokasi pengolahan limbah medis, Wagub bersama rombongan melewati medan yang cukup berat dan menanjak. Pasalnya jalan menuju ke lokasi yang berjarak kurang lebih 2,5 Km, penuh bebatuan dan lumpur akibat hujan yang turun deras beberapa hari terakhir.

Bahkan untuk kembali ke jalan pintu masuk saja Wagub bersama rombongan memilih jalan kaki ketimbang  menggunakan kendaraan sembari menyapa warga setempat.

herikp-kominfotik

Program-program Pemerintah Provinsi sangat bertumpu pada sinergi semua elemen desa

MATARAM.lombokjurnal.com ~  Pembangunan desa berjalan sukses faKtor utamanya adalah sinergi, komunikasi dan saling support antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

BPD memiliki posisi strategis untuk merumuskan berbagai kebijakan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat desa-desa di NTB. Termasuk keterlibatan BPD dalam menyekapati berbagai rancangan peraturan desa.

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengatakannya saat melantik pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Provinsi NTB, di Gedung Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB, Minggu (28/02/21).

“Kalau sinergi BPD dan Pemerintah Desa semakin kuat, saya bisa bayangkan betapa hebatnya pembangunan desa-desa di Provinsi NTB yang kita cintai,” kata wagub.

Dijelaskan Ummi Rohmi sapaan akrabnya, Pemerintah Provinsi NTB memiliki program unggulan berbasis desa. Artinya program-program itu sangat bertumpu pada sinergi semua elemen desa untuk ikut mensukseskannya.

Program yang dimaksud seperti program Revitalisasi Posyandu, Zero Waste atau mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat, serta penyediaan bank sampah di tiap desa.

“Untuk mewujudkan program-program itu tentu didukung dengan kesadaran semua masyarakat, pemerintah desa dan BPD untuk membawa desa lebih maju,” tegas Ummi Rohmi.

Ketua Umum PABPDSI, Fery Hardianysah mengungkapkan, pada tahun 2009 PABPD resmi dibentuk.  Pembentukan ini memang dihajatkan untuk membangun sinergi bersama antara BPD dan Pemerintah Desa dalam mewujudkan pembangunan desa yang terintegritas.

“BPD merupakan elemen penting dalam mewujudkan good goverment desa,” jelasnya.

Ia mengatakan, pembentukan Dewan Pimpinan Wilayah di Provinsi NTB merupakan provinsi yang kedua setelah dibentuknya DPW Provinsi Jawa Barat.

Manikp@kominfo

Menghadirkan NTB Bersih dari polusi

MATARAM.lombokjournal.com –

Pemerintah Provinsi NTB bersinergi dengan PT. PLN, memproduksi 152 jumlah kendaraan listrik yang dibuat oleh IKM NTB. Ini jadi bukti bahwa NTB mampu memanfaatkan kendaraan listrik untuk memberikan kontribusi yang baik bagi bumi.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah menyampaikanya saat melauncing Era Kendaraan Listrik Untuk NTB Gemilang, bertajuk “Hadirkan Energi Bersih di Provinsi NTB Wujudkan Visi  NTB Asri dan Lestari” di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur NTB, Jumat (26/02/21).

“Era kendaraan listrik tidak bisa dihindari. Bahkan, Joe Biden, Presiden Amerika Serikat, program pertamanya melarang penggalian bahan bakar fosil kembali, karena dalam waktu yang tidak terlampau lama Negara Amerika Serikat, Eropa bahkan Cina akan menggunakan kendaraan berbahan bakar listrik. Jadi kita bukan latah ikut – ikutan bahwa NTB akan menggunakan mobil dan motor listrik, tetapi ini adalah tuntutan dunia” tutur Doktor Zul.

Dokter Zul juga memberikan apresiasi kepada seluruh masyarakat NTB, karena telah berhasil membuktikan kepada dunia, bahwa NTB mampu membuat berbagai inovasi yang bisa bersaing dikancah internasional, seperti kendaraan listrik, coldstorage, alat rapid test antigen dan lain sebagainya.

“Kita buat motor listrik di NTB untuk menunjukkan kepada dunia. Jangankan produk sederhana, kalau dikasih kesempatan, UKM kita bisa memproduksi coldstorage, motor listrik, bahkan kemarin dunia menjadi saksi Universitas Mataram mampu membuat alat Rapid Test Antigen buatan NTB sendiri,” pungkasnya.

General Manager PLN Unit Induk Wilayah NTB, Lasiran, bersama dengan seluruh karyawan PT. PLN mengadakan roadshow dari Kantor PLN dalam rangka ingin menunjukkan bahwa kendaraan listrik telah hadir di NTB. Sesuai dengan program NTB Gemilang yakni menghadirkan NTB Bersih dari polusi.

“Kami mengusulkan untuk membentuk komunitas kendaraan listrik Mataram sehingga dengan adannya komunitas ini dapat memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa penggunaan kendaraan listrik jauh lebih baik karena banyak sekali manfaat, antara lain lebih hemat dan menghadirkan energi bersih,”tutur Lasiran.

Sementara itu, Direktur Bisnis PLN Regional Sulawesi Maluku Papua dan Nusa Tenggara, Syamsul Huda, berharap agar kendaraan listrik di NTB dapat terus berkembang sehingga dari PLN akan terus memberikan support Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) untuk memudahkan kendaraan listrik mengisi energi.

“PLN telah menyiapkan 170 SPKLU, yakni tempat untuk pengisian baterai yang tersebar di wilayah NTB. Kami juga berharap agar NTB dapat terus menambah armada kendaraan listrik sehingga kami dapat terus mensuport,” tuturnya.

Pada acara tersebut juga telah dilakukan pemberian penghargaan atas dukungan mewujudkan NTB Asri dan Lestari kepada PLN dan pengukuhan Komunitas Kendaraan Listrik Mataram yakni “Mandalika”. Kemudian dilanjutkan dengan pemberian penghargaan kepada pelopor kendaraan listrik bebas polusi di NTB yang diterima oleh Matriks B dari Bima, SMKN 3 Mataram, SMKN SMKN 1 Lingsar, Lebui, NgebUTS, Motor sampah listrik solar cell, Grab, Gesit dan Gojek.

Salah satu kendaraan listrik yang mengundang perhatian adalah Dokar Listrik (Dolis). Kepala Sekolah SMKN 3 Mataram Ruju Rahmat, S.Pd., M.T., menjelaskan bahwa Dolis ini dibentuk oleh tiga jurusan yakni jurusan otomotif, kelistrikan dan pengelasan yang dibuat selama 4 – 5 bulan.

“Dolis ini kedepan akan menjadi angkutan alternatif minimal dikawasan khusus yakni dikawasan wisata, seperti gili dan Kawasan hotel” jelasnya.

Sher@DiskominfotikNTB

Konservasi menjadi tanggung jawab semua pihak termasuk masyarakat yang memanfaatkan hutan

LOTIM.lombokjournal.com —

Pentingnya revitalisasi Kawasan Konservasi Rijani ditegaskan Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, M.Pd saat hadir dalam penandatanganan nota kerja sama pengembangan destinasi wisata Otak Kokok, Joben dan revitalisasi fungsi hutan Pesugulan Taman Nasional Gunung Rinjani.

Sebab konservasi Rinjani diperuntukkan genderasi mendatang, selain itu untuk keberlangsungan hidup mayarakat Lombok.

“Jika dilakukan dengan kecintaan dan bergotong royong maka tak ada lagi  perselisihan karena semua demi kepentingan bersama,” ujar Wagub di lokasi wisata Otak Kokok Joben, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Lombok Timur, Selasa (23/02/21).

Menurut Wagub, kesepakatan hari ini antara Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan Balai Taman Nasional Gunung Rinjani terkait Hutan Pesugulan memiliki dampak besar. Tak hanya tentang pemanfaatan namun juga konservasi sebagai upaya pemeliharaan hutan.

Keputusan strategis seperti ini seperti dikatakan Wagub sangat berarti. Hal ini karena konservasi akhirnya menjadi tanggung jawab semua pihak termasuk masyarakat yang memanfaatkan hutan.

“Persoalan lama karena terputusnya komunikasi akhirnya dapat selesai hari ini. Saya mengapresiasi semua pihak yang bisa menghasilkan solusi bagi masyarakat maupun alam lingkungan kita,” tambah Wagub.

Kesepakatan itu ditandatangani oleh Bupati Lombok Timur, Balai Taman Nasional Gunung Rinjani dan Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

Bupati Lotim, Sukisman Azmi mengatakan, dari lima poin kesepakatan tersebut, ada tiga poin paling penting yakni terkait akses seluas luasnya kebutuhan air bersih bagi masyarakat Sajang dan Sembalun yang terhenti akibat rusaknya pipa saluran air akibat gempa.

Kemudian lahan “nganggur” yang belum atau tidak dimanfaatkan oleh Balai TNGR dapat diberdayakan oleh masyarakat untuk pertanian dan perladangan dan yang berikutnya adalah kerjasama intens dengan  pihak Balai TNGR untuk pendakian satu pintu melalui Sembalun.

“Begitu pula dengan persoalan masyarakat di Jurang Koak, Wanasaba yang banyak kedapatan memasuki kawasan hutan tanpa izin sudah mendapatkan solusi terbaik bagi kedua pihak. Semua itu demi kita menjaga alam dan seluasnya untuk kesejahteraan masyarakat,” kata Sukiman.

Balai Taman Nasional Gunung Rinjani berencana melakukan revitalisasi Hutan Pesugulan di Taman Nasional Gunung Rinjani untuk mengembalikan fungsi Hutan Pesugulan agar tak terjadi berbagai bencana seperti meningkatnya potensi kebakaran hutan, longsor, banjir, dan berkurangnya debit air.

Klaim warga

Sejak 2015 Hutan Pesugulan diklaim warga sebagai tanah leluhur. Klaim tersebut dinilai pihak Balai TNGR sebagai kegiatan Penggunaan Kawasan Tanpa Izin(PKTI).

Telah dilakukan upaya penyelesaian sejak tahun 2015 dengan pembentukan Kelompok Masyarakat Sadar Lingkungan (Pokdarling) Bebidas Lestari.

Kemudian, pembinaan kepada kelompok pokdarwis, sosialisasi, himbauan dan mediasi terkait permasalahan PKTI Hutan Pesugulan, serta beberapa upaya hukum seperti operasi yustisi gabungan namun mendapatkan perlawanan dari masyarakat penggarap.

Kepala Balai TNGR, Dedy Asriady menjelaskan, upaya revitalisasi Hutan Pesugulan akan mulai dikerjakan karena dianggap penting untuk menghindari kerusakan lingkungan dan mengembalikan manfaat ekosistem bagi masyarakat luas.

“Kesepakatan ini bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh para pihak,” ujar Dedy.

Revitalisasi Hutan pesugulan di TN Gunung Rinjani meliputi aspek penegakan hukum, sosial dan ekologi.

Dirjen KSDAE, Wiratno mengatakan, kesepakatan ini memiliki kepentingan lebih besar yakni menyelamatkan lingkungan dengan memberikan manfaat bagi masyarakat

“Luasan kawasan konservasi 41 ribu hektar kecil jika dibandingkan dengan luasan konservasi Indonesia yang 27.108.486 ha,” ujar Wiratno.

“Kecil tapi powerful karena disana ada cagar biosfer dan geopark dunia dengan keragaman hayatinya. Oleh karena itu dukungan pemerintah,  masyarakat dan komunitas menjadi energi untuk disatukan,” kata Wiratno.

Ia berharap kesepakatan ini menjadi langkah baru dalam upaya menjaga lingkungan secara bersama sama.

Sementara itu, kawasan ekowisata Otak Kokok akan direvitalisasi melalui PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) agar dapat memberikan manfaat ekonomi yang paket wisatanya masih dapat dikembangkan sekaligus juga pemeliharaan kawasan untuk dijaga hingga seratus tahun kedepan.

Kepala Desa Pesanggrahan, H Badrun mendukung langkah pemerintah mengembangkan kawasan wisata Otak Kokok, Joben. Bahkan master plan pengembangan kawasan tersebut diakuinya hasil musyawarah dan aspirasi masyarakat, termasuk perolehan retribusi yang selama ini dipersoalkan.

“Masyarakat mendukung rencana ini. Termasuk pelebaran jalan mulai dari Terara menuju Otak Kokok sepanjang tujuh kilometer segera terealisasi,” harapnya.

Kawasan wisata ini kian diminati pengunjung bahkan dari liar daerah dengan kendaraan bus wisata berbadan besar. Selama ini, kawasan wisata Joben juga menjadi objek klaim antara Pemkab Lotim dan Balai TNGR dalam pengelolaannya.

DiskominfoNTB

Kolaborasi sejak awal menjadi kata kunci utama dalam program Zero Waste

MATARAM-lombokjournal.com –

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Madani Mukarom mengapresiasi atas berbagai penilaian dan komentar-komentar tersebut.

Apresiasi Itu disampaikan pada Wahi NTB atas berbagai kritik terhadap program Zero Waste NTB yang tiba-tiba dimuat secara massive di berbagai media massa,

“Tiba-tiba ramai di media, ini poin yang baik terhadap program Zero Waste. Terima kasih, Walhi yang sudah mulai bicara sampah. Serta teman-teman media yang memuat isu-isu Zero Waste,” ungkap Madani menanggapi penilaian yang disampaikan Walhi NTB atas program Zero Waste.

BACA JUGA: Walhi Nilai Program NTB Zero Waste Jalan di Tempat

Menurutnya, kenapa perbincangan sampah para pihak ini patut diapresiasi, sebab salah satu persoalan besar pengelolaan sampah adalah soal mindset. Serta pengetahuan bagaimana alternatif-alternatif pengelolaan sampah secara menyeluruh, butuh dibincangkan secara terus menerus.

Agar semua pihak tetap menyadari bahwa produksi sampah, perlu terus ditangani bersama.

“Tagline pengelolaan sampah yang kami gaungkan Sampahmu, Tanggung Jawabmu. Ini agar semua orang juga ikut serta berkolaborasi ikut menyelesaikan persoalan sampah,” jelasnya melalui siaran pers yang diterima lombokjournal.com, Kamis (11/02/21)

Kolaborasi sejak awal memang menjadi kata kunci utama dalam program Zero Waste, sehingga hal pertama yang dilakukan Pemprov adalah melakukan MoU dan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan seluruh Bupati/Wali Kota.

Tidak hanya Pemerintah Daerah, secara paralel menggandeng seluruh komunitas lingkungan, bahkan difasilitasi Pemda Kabupaten/Kota berinteraksi dengan desa/kelurahan.

Dan keterbatasan kewenangan dan anggaran ini juga disadari Pemprov, sehingga dari sisi proporsi anggaran, 70 persen – 87 persen dari alokasi anggaran, diperuntukkan untuk Tempat Pemrosesan Akhir Regional (TPAR).

“Tanpa Kabupaten/Kota, tidak mungkin capaian Zero Waste yang berwujud hari ini bisa dicapai. Kami ucapkan terima kasih kepada Bupati/Wali Kota, kepala desa, dan seluruh komunitas warga atas kolaborasinya,” ucap Madani.

Dari sisi regulasi persampahan, ada dua model kewajiban pengelolaan sampah, yakni Pengurangan sampah dan penanganan sampah.

Target dari kedua jenis pengelolaan sampah ini sudah ditetapkan secara nasional, melalui Perpres 97/2019 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (SSRT).

Provinsi dan kabupaten/kota yang diwajibkan menetapkan Jakstrada (Kebijakan dan Strategi Daerah) SRT dan SSRT juga sudah dilakukan, sisa satu Kabupaten saja yang belum memiliki Jakstrada, yakni Dompu.

“Kami terus memperkuat kabupaten/kota dalam hal strategi penanganan dan pengurangan SRT dan SSRT,” jelasnya.

Madani mengaku bersyukur, sejak program ini bergulir, ada peningkatan persentase pengelolaan sampah SRT/SSRT. Dari sisi penanganan SRT/SSRT, jumlah sampah yang ditangani hanya 20 persen tahun 2018 atau 513,55 ton/hari.

Jumlah ini meningkat menjadi 37,63 persen atau 980,35 ton di tahun 2020, sedangkan tahun sebelumnya 34,91 persen.

Dan yang paling menggembirakan adalah disisi angka pengurangan SRT/SSRT, sebab sebelum program ini digencarkan, volume sampah yang ditangani dengan strategi pengurangan atau sampah yang diolah tanpa masuk ke TPA hanya 0,5 persen atau 12,8 ton saja.

Angka ini meningkat 1.400 persen atau 14 kali lipat, menjadi 7,1 persen di Tahun 2020.

Sejumlah program pengurangan SRT/SSRT diantaranya Bank Sampah, Lubang Biopori, Compos Bag, BSF (Black Soldier Fly) Mandiri, TPS3R, pengelolaan sampah mandiri, pengelolaan sampah skala lingkungan, hingga aktifitas di lembaga-lembaga pendidikan.

“Soal aplikasi LESTARI, itu kan hanya tools saja. Ini justru wujud transparansi kami atas program selaku lembaga publik. Semua bisa mengawasi dan memperoleh akses informasi,” tandasnya.

Peningkatan ini masih butuh kerja lebih keras, dan tentu saja kolaborasi semua pihak, agar target-target seperti apa yang menjadi visi Zero Waste bisa terwujud, tambahnya.

Lebih lanjut, mantan Kepala KPH Rinjani Barat ini menegaskan, jika hanya mendorong pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga hanya secara konvensional saja, maka progres pengelolaan sampah di NTB, tidak akan mengalami peningkatan signifikan.

Apalagi tetap bertahan dengan strategi hanya memperbanyak truk angkut sampah agar semua sampah diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Kemampuan fiskal daerah tidak akan pernah cukup dan seluas apapun TPA yang akan dibangun, maka tidak akan cukup.

Semakin tinggi volume sampah yang diangkut ke TPA, maka akan semakin mempercepat umur operasional TPA. Sehingga tidak menutup kemungkinan, setiap 10 tahun, kita mendirikan TPA baru.

“Upaya konvensional seperti ini tetap dilakukan, tetapi juga harus diperbanyak upaya lain. Ini yang jadi fokus kami. Pengurangan SRT/SSRT ini yang kami optimalkan,” tandasnya.

Visi Zero Waste, lanjut Madani, bagaimana sampah yang diangkut ke TPA kian minimal, bahkan ditargetkan hanya residu saja yang dibawa ke TPA.

Strategi-strategi pengelolaan sampah mulai diperbanyak, sebab tanpa strategi yang berkelanjutan, biaya angkut sampah akan kian meningkat, dan suatu saat kita tidak akan lagi memiliki tempat untuk mendirikan TPA, seiring peningkatan jumlah populasi dan produksi sampah.

Berbagai inovasi juga dilakukan di UPT TPA Regional Kebon Kongok dalam mengelola SRT/SSRT. Pengelola mulai melakukan upaya-upaya untuk memperpanjang umur TPA. Mulai dari pemilahan plastik, produksi kompost, serta metode BSF (Black Soldier Fly) menghasilkan magot untuk pakan ternak dan ikan.

Ada juga produksi pelet sampah untuk keperluan bahan bakar. Dinas LHK sudah menjalin kerjasama dengan PLN agar pelet sampah yang dihasilkan diserap untuk dimanfaatkan sebagai tambahan bahan bakar batu bara di PLTU Jeranjang.

Yang terbaru, Dinas LHK juga akan mulai mengelola sampah/limbah B3 (Bahan Beracun, Berbahaya) seperti limbah medis yang dihasilkan fasilitas kesehatan. Selama ini, Pemda mengeluarkan banyak biaya membawa B3 ini untuk dihancurkan di luar daerah. Sekarang, Dinas LHK sudah memiliki fasilitas penanganan sampah B3 di Sekotong Lombok Barat.

“Sekarang masih dalam tahap uji alatnya dan perizinan di pusat. Tahun ini kami targetkan operasional,” harap Madani.

Me (*)

Sejumlah kelompok binaan Zero Waste saat ini terkesan mangkrak dan jalan di tempat

MATARAM.lombokjournal.com  —

Dua tahun berjalan, Program NTB Zero Waste yang dicanangkan Pemprov NTB sejak Desember 2018, dinilai belum menampakkan hasil maksimal.

Walhi NTB menilai, Pemerintah Provinsi NTB terkesan masih berjalan sendirian tanpa koordinasi dengan Pemda Kabupaten dan Kota.

Hal ini membuat program Zero Waste berjalan lamban, meski dengan dukungan anggaran yang besar.

“Kita lihat, nggak usah jauh-jauh, di Kota Mataram saja masih banyak tumpukan sampah di beberapa sudut kota. Ini menunjukan program zero waste tidak bersinergi dengan pemerintah Kabupaten dan Kota,” kata Eksekutif Daerah WALHI NTB, Murdani, SIP.,MH., melalui siaran pers, Rabu (10/02/21) di Mataram.

NTB Zero Waste dicanangkan Pemprov NTB bertepatan dengan HUT NTB 17 Desember 2018. Memasuki dua tahun program NTB Zero, Walhi melihat masih banyak yang keliru dalam implementasi di lapangan.

Hal ini ditemukan Walhi NTB saat menurunkan tim untuk melihat sejumlah fakta-fakta di lapangan terkait progres program Zero Waste.

Menurut Murdani, hingga saat ini Pemprov NTB masih berperan langsung dan terkesan mengambil peran Bupati/Walikota di daerah. Terutama dalam hal pembinaan masyarakat di tingkat Desa atau Kelurahan.

“Pemprov harusnya bukan mengambil alih peran Bupati atau Walikota untuk pembinaan ke masyarakat. Karena tentu tidak mungkin bisa menjangkau semua desa atau kelurahan se NTB. Sementara para Bupati dan Walikota, kami lihat selama ini hanya diajak kerjasama di atas wacana saja tidak pada aplikasi dan implementasinya,” tegasnya.

BACA JUGA:

LHK Apresiasi WALHI dan Media, Ikut Bantu Gaungkan Program Zero Waste

Ia mengatakan, seharusnya pasca peluncuran NTB Zero Waste, Pemprov membantu Pemda Kabupaten dan Kota untuk membuat regulasi dan melengkapi regulasi yang masih kurang dan membuat sinergi dan bagi peran antara Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Akibat kurang koordinasi, sejumlah kelompok binaan Zero Waste saat ini terkesan mangkrak dan jalan di tempat.

Murdani mencontohkan, salah satunya adalah pengelolaan sampah organik menjadi magot atau pakan ternak, di Desa Lingsar, Lombok Barat.

“Disini terkesan setengah hati karena sampah minim dikelola yang per hari ini hanya bisa 500-800 Kg sampah yang dapat dikelola dan jauh dari harapan.Belum lagu, tenaga kerjanya hanya 8 orang dengan minim perhatian akan kesehatan mereka dalam mengelola sampah. Ini di Desa Lingsar, lokasinya persis di depan SMP 1 Lingsar, Lombok Barat,” kata Murdani.

Ia menegaskan, program NTB Zero Waste hanya akan menjadi program pencitraan, bila secara implementasi tak dilakukan berkolaborasi dan bersinergi dengan Pemda Kabupaten/Kota.

Menurut dia, dalam program NTB Zero Waste peran Pemerintah Provinsi pada dasarnya harus diperkuat dalam hal menetapkan kebijakan pengelolaan sampah sebagai pedoman bagi daerah Kabupaten dan Kota, melakukan koordinasi pengelolaan sampah dengan Kabupaten dan Kota, mengawasi kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh Kabupaten dan Kota, serta melakukan pengelolaan sampah di luar kewenangan Kabuptan dan Kota, yakni sampah pesisir dan laut.

“Harusnya ini yang diperkuat. Bukan malah berjalan sendiri. Yang punya wilayah dan masyarakat serta sampahnya kan ada di Kabupaten dan Kota,” tegasnya.

Walhi NTB juga menyoroti narasi yang keliru dari program NTB Zero Waste selama ini. Pasalnya, program ini hanya terkesan manis di wacana, ramai dipublikasi hanya untuk pencitraan semata.

Misalnya saja, tentang peluncuran aplikasi Lestari dari program Zero Waste yang diklaim Pemprov NTB sebagai keberhasilan Zero Waste.

“Ini kan narasi yang dibangun keliru. Berhasil bikin aplikasi Lestari ini bukan berarti sukses Zero Waste. Sebab indikator keberhasilan bukan sekadar berhasil membuat aplikasi saja. Tapi actionnya yang tidak jalan dan ini harus menjadi koreksi bagi pemerintah Provinsi,” tukasnya.

Murdani memaparkan, semangat program Zero Waste memang luar biasa. Targetnya malah melebihi target nasional.

Secara nasional arah kebijakan dan strategi pengelolaan sampah mengarah pada target pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah sebesar 70% di tahun 2025. Sementara melalui Zero Waste Pemerintah Provinsi NTB menargetkan daerahnya sebagai daerah bebas sampah (zero waste) pada tahun 2023.

“Zero Waste ini sebuah target yang sangat fantastis sebab dalam waktu yang sangat singkat NTB harus bebas sampah atau dua tahun lebih cepat dari target nasional,” katanya.

Hanya saja, tukas dia, jika impelementasi program tidak berjalan dengan naik dan tidak bersinergi dengan daerah Kabupaten dan Kota, maka program ini hanya akan berhasil di tataran wacana. Sementara pengelolaan sampah akan berjalan landai-landai saja.

Dari kondisi dan situasi progres Zero Waste yang ditemukan Walhi NTB menyimpulkan, bahwa pada tahun 2019 timbulan sampah NTB mengalami penurunan sebesar 24,21% di tahun 2020 dengan jumlah sampah sebesar 937.225,10 ton.

Namun target pengurangan sampah sebagaimana dirumuskan dalam Perda Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan sampah dan Pergub Nomor 14 Tahun 2020 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Pengelolaan Sampah masih jauh dari harapan.

Murdani mengatakan, untuk mengakselerasi program maka penting didorong Gerakan Pengelolaan Sampah yang menjadi gerakan Kolektif seluruh warga masyarakat NTB.

“Sehingga kolaborasi, asistensi dan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/kota haruslah diprioritaskan untuk dapat membagi peran dalam menyukseskan pengelolaan sampah, sehingga tidak sekedar hanya menjadi pencitraan semata,” tegas Murdani.

Me

Tabulampot memiliki nilai jual yang dapat dimanfaatkan untuk membantu menunjang perekonomian masyarakar dan organisasi

MATARAM.lombokjournal.com –

Gerakan ‘Tanam Buah Dalam Pot’ (Tabulampot) menjadi salah satu alternatif yang mudah bagi masyarakat untuk dapat menikmati suasana yang asri dan lestari sekaligus mewujudkan program NTB Hijau.

Masyarakat dapat melakukan kegiatan Tabulampot diberbagai sudut area, baik itu di rumah, kantor atau fasilitas umum.

Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si. memastikan, gerakan Tabulampot sangat bermanfaat, terutama untuk menghadirkan suasana asri dan hijau di lingkungan perkotaan. Kantor Gubernur NTB yang sudah menerapkannya.

“Kami saat ini sedang bergerak dan ingin menjadikan Kantor Gubernur sebagai kebun yang diisi dengan Tabulampot,” tutur Miq Gite sapaan akrabnya saat menerima audiensi Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-POLRI (FKPPI) di Ruang Kerja Sekda Kantor Gubernur NTB, Rabu (03/02/21).

Salah satu upaya untuk mewujudkan NTB hijau ini juga diupayakan dengan menetapkan kebijakan bagi pegawai negeri sipil untuk menerima SK, naik pangkat, menikah dan cerai.

Harapannya dengan ini dapat menyadarkan kita semua tentang tanggung jawab dan kecintaan kepada lingkungan.

“CPNS dapat SK wajib menyerahkan Tabulampot, pegawai naik pangkat, pegawai menikah, cerai, naik jabatan juga harus menyerahkan Tabulampot, Kita akan perbanyak Tabulampot, hal ini tidak akan sia – sia karena Gubernur dan Wagub dapat turun ke masyarakat dan menanam bersama Tabulapot tersebut, ” tuturnya.

Selain itu, Tabulampot memiliki nilai jual yang dapat dimanfaatkan untuk membantu menunjang perekonomian masyarakar dan organisasi.

“Saya mengajak FKPPI kerjasama dalam rangka pemanfaatan pekarangan sayur dan buah, bisa juga memanfaatkan Tabulampot, tutorial kepada anggota bagaimana mencangkok,  stek dan lain-lain, sehingga ini jika ada pegawai yang mencari Tabulapot bisa ke stand FKPPI,” jelasnya.

FKPPI juga turut serta mengajak seluruh anggotanya untuk menerapkan program perkarangan taman lestari. Beberapa  tumbuhan yang ditanam yakni tomat, timun, cabai,  terong, kacang panjang dan pepaya california.

“Kami saat ini sedang fase menyemai, lokasi di jalan Panjitilar, ada beberapa sayuran Dan buah yang biasa dikonsumsi, ” tutur Ketua PD25 KB FKPPI NTB,

, S.E.

Dalam kesempatan yang sama, Yuli sapaannya, juga menyampaikan kegiatan sosial yang dilakukan oleh FKPPI NTB, yaitu mengajak masyarakat dapat berolahraga bersama dengan tetap menerapkan protokol Covid – 19.

“Kegiatan olahraga yaitu senam yang sudah berlangsung sangat lama di FKPPI, protokol 5 M tetap diutamakan dan pembatasan peserta sudah pasti akan dilakukan, ” tutupnya.

Sher@DiskominfotikNTB

PALUMA dalam setahun terakhir, telah memfasilitasi beberapa kegiatan pemulihan ekonomi

TANJUNG.lombokjournal.com –

Mewakili Bupati Lombok Utara, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda KLU, Ir H Rusdi membuka Workshop Akhir Program Dukungan Rekonstruksi Infrastruktur Masyarakat dan Pemulihan Livelihood di Aula Kantor Bupati, Selasa (12/01/21).

Kegiatan ini merupakan program PALUMA Nusantara bersama PETRA UNDP.

H Rusdi dalam sambutannya mengatakan,  sekitar empat bulan silam, Lombok Utara kekeringan, tapi setelah musim hujan airnya melimpah. Inilah yang perlu diperhatikan, manajemen pengelolaan air.

“Pola pemberdayaan masyarakat yang menjadi penegasan kita adalah pengelolaan infrastruktur, karena butuh pemeliharaan yang diantisipasi, supaya umur konstruksi yang dibuat sesuai dengan yang diharapkan. Pemanfaatannya, jangan sampai banyak air terbuang,” tutur mantan Kadis Lingkungan Hidup KLU itu.

Pemda KLU membutuhkan partisipasi semua pihak dalam pembiayaan, pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur dan pengembangan ekonomi. Karenanya, rencana yang dibuat selama lima tahun sebagai Renstra OPD.

Dalam kesempatan sama, Kepala Bappeda KLU, Heryanto SP menyatakan dukungan awal dari UNDP untuk Lombok Utara nilainya berkisar 6 miliar untuk delapan Puskesmas Pembantu (Pustu), dan empat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

“Kami meminta ajukan lagi, dan alhamdulillah usulan dari Lombok Utara dikabulkan. Inilah berkah bagi dua desa, Desa Sambik Elen dan Desa Genggelang. Kami  berterima kasih atas dukungannya kepada masyarakat kami,” katanya.

Selaku OPD, pihak Bappeda melakukan revitalisasi atas apa yang dilakukan oleh NGO. Hikmah yang harus diikuti adalah cara pelaporan NGO ini yang baik, begitu detail.

“Saya rasa OPD bisa mengikuti ini. Pertama dimulai dari pembuatan SOP sampai pertemuan di dalam gedung. Artinya perlu kita melakukan apa yang baik telah dilakukan NGO,” tandasnya.

Pengalaman dari bencana besar, wajib hukumnya Pemda KLU membuat jalan evakuasi. Ada bencana yang hampir tiap tahun yang dihadapi Pemda KLU, yaitu bencana kekeringan.

“Kita harus genjot untuk menyelesaikan pemenuhan perpipaan terhadap kawasan masyarakat yang mengalami kekeringan. Bagi desa yang lain bentuk tim, dimana titik mata air sehingga Bappeda mendukung anggarannya,” urainya.

Hal lain yang perlu diperhatikan pula, pemberdayaan ekonomi masyarakat. Jangan setelah ditinggalkan NGO, usaha mikro itu mati.

Tapi mesti lebih baik lagi, karena masyarakat telah dibantu dengan pelatihan-pelatihan, permodalan, peralatan, magang dan lainnya.

Pemulihan infrastruktur

Koordinator Program PETRA UNDP Zaenudin menyampaikan dalam setahun terakhir, UNDP bersama PALUMA Nusantara melakukan kegiatan pemulihan infrastruktur masyarakat di dua desa, yakni Desa Sambik Elen dan Desa Genggelang  KLU.

Kegiatan yang dilakukan di Desa Sambik Elen di antaranya, rehabilitasi jaringan air bersih sepanjang 2 kilometer, selesai pada bulan Desember 2020 dan telah diserahkan kepada Pemerintah Desa.

Di Desa Genggelang yaitu memfasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) selesai Desember 2020.

Dijelaskannya, untuk kegiatan infrastruktur di dua desa tersebut, pihaknya melaksanakan dengan pendekatan padat karya, sehingga masyarakat desa punya kesempatan untuk berkerja dan mendapatkan pendapatan tambahan.

Selain kegiatan infrastruktur, PALUMA dalam setahun terakhir, telah memfasilitasi beberapa kegiatan pemulihan ekonomi. Beberapa kegiatan ekonomi produktif berbasis sumber daya masyarakat setempat seperti usaha Kopi, Kakao, Jambu Mente, baik di Desa Sambik Elen maupun Desa Genggelang.

“PALUMA mendampingi masyarakat tidak lama, tetapi relatif telah memberikan hasil dan manfaat nyata bagi ibu-ibu untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Saya merasa bersyukur dan bangga, melihat hasilnya karena dua desa tersebut juga merupakan daerah desa wisata,” tuturnya.

Pihaknya menyampaikan ucapan terima kasih pula kepada Pemerintah Daerah KLU dengan dukungan bantuan DID untuk desa-desa.

“Hampir semua kelompok yang didampingi oleh PALUMA, baik Desa Sambik Elen maupun Desa Genggelang sudah mendapatkan bantuan DID sehingga usaha-usaha yang sudah dimulai bisa berkelanjutan,” jelasnya.

Manajer Program PALUMA Nusantara, Umi Azizah memaparkan total penerima manfaat langsung sebanyak 316 orang.

Pihaknya berkerja sama pula dengan Dinas Sosial PPA Provinsi NTB. Sedangkan penerima manfaat tidak langsung masyarakat di Desa Sambik Elen dan Desa Genggelang diisi dengan kegiatan sharing informasi dan pemberdayaan.

Diuraikannya, kegiatan lainnya pelatihan Manajemen Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) dan Tim Siaga Bencana Desa (TSBD). Harapannya, menjadi tradisi atau budaya setiap pertemuan baik di desa maupun kabupaten.

Penguatan FPRB dan TSBD terkait dengan keselamatan diri itu penting, karena tidak tiap hari keadaan normal, sehingga perlu menyiapkan diri dalam evakuasi kebencanaan.

Untuk kegiatan ekonomi, pihaknya membuat kerajinan batik ecoprint dengan pewarna alam termasuk Kopi, Cokelat dan Mente. Semua ini, bagian dari prestasi Pemerintah desa dan Pemda KLU yang saling mendukung dalam memulihkan ekonomi masyarakat pascagempa.

Pada kegiatan tersebut, diputar video tematik mitigasi bencana serta pencapaian program PALUMA bertajuk Masker, Mata Air, Berugaq, Komoditi Pertanian, dan Pariwisata.

Acara berlangsung partisipatif, rangkaian dilanjutkan dengan serah terima Waserda Desa Genggelang dari PALUMA kepada Kepala Desa Genggelang disaksikan Asisten II Setda KLU, PETRA UNDP serta peserta workshop.

Hadir dalam kegiatan itu, Kepala Bappeda KLU Heryanto SP, Kepala Desa Sambik Elen Muhammad Katur, Kepala Desa Genggelang Almaududi, perwakilan stakeholders terkait, jaringan NGO serta tamu undangan lainnya.

sas