Gili Matra dan Gili Balu Menuju Rehabilitasi Terumbu Karang

LOBAR.lombokjournal.com —

Sebagai daerah segitiga Amazon of The Sea, manajemen pengelolaan kawasan konservasi perairan (KKP) di NTB, terutama pelestarian terumbu karang membutuhkan peningkatan efektifitas pengelolaan.

Climate Change Trust Fund (ICCTF) bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) akan melaksanakan Coral Reef Rehabilitation Management Program–Coral Triangle Initiative (COREMAP-CTI) atau dikenal dengan Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang yang fokus pada manajemen pengelolaan.

“NTB termasuk KKP Lesser Sunda. Pilot projectnya ada di Nusa Penida, Bali dan Gili Matra dan Gili Balu di NTB,” jelas Sri Yanti, Direktur Kelautan dan Perikanan Kementerian PPN/ Bappenas di Hotel Katamaran, Senggigi, Jumat (04/06/2021).

Sri Yanti mengakui telah banyak program serupa dari berbagai pihak untuk dukungan konservasi. Akan tetapi dukungan COREMAP-CTI Asian Development Bank untuk Gili Matra sebesar 1,282 juta dollar dan Gili Balu sebesar 985.352 dollar sampai Desember 2022, fokus dalam hal manajemen pengelolaan konservasi.

Project ini sendiri telah dimulai pada 4 Maret 2020 dan akan berakhir pada 31 Desember 2022. Targetnya untuk mencapai 80% Kategori Biru di Taman Wisata Perairan (TWP) Gili Matra, dan mencapai 100% Kategori Hijau di Taman Pulau Kecil (TPK) Gili Balu.

“Salah satu manajemen pengelolaan itu adalah dengan mencari strategi efektif agar keberlanjutannya terus dilakukan usai berakhirnya project ini”, tambah Yanti.

Sementara itu, Sekretaris Utama Kementerian PPN/Bappenas, Himawan Haryoga mengatakan, upaya ini untuk menghasilkan kebijakan yang lebih komprehensif dalam pengelolaan konservasi yang melibatkan masyarakat, pemerintah daerah dan pusat untuk ditiru dan dilakukan di daerah lain.

Hal lain adalah upaya pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19 juga memerlukan strategi yang baik. Diistilahkan Kementerian, dalam upaya pelestarian dan konservasi, economic trade off karena laut sebagai sumber penghasilan, maka pengawasan untuk kejahatan lingkungan dan substitusi mata pencaharian penting dilakukan.

Dinas Lingkungan Hidup KLU Bersih-bersih Pantai Sira Indah

TANJUNG.lombokjournal.com —

Dinas Lingkungan Hidup kembali gelar aksi bersih-bersih pantai. Kini giliran seputar Pantai Sira Indah, Desa Sigarpenjalin, Kecamatan Tanjung, Lombok Utara jadi sasaran bersih-bersih, Jum’at (04/06/21).

Kepala Dinas Lingkungan Hidup KLU, M. Zaldy Rwhadian,ST, mengatakan, aksi bersih pantai itu selain melibatkan Babinkantibmas, pihak Kecamatan, Desa, Kadus dan masyarakat sekitar, juga diikuti Organisasi peduli lingkungan.

Kegiatan ini sebagai kelanjutan kegiatan sebelumnya yang di pusatkan di Pantai Sorong Jukung Tanjung, Rabu (02/06) lalu.

Zaldy berharap kepada masyarakat setempat, bersihnya pantai sangat penting menjaga keasrian, terlebih lagi di pantai Sira Indah ini yang cukup dikenal dunia sebagai tempat wisata dan berolah raga Golf.

Gotong royong massal dimulai dari jalan raya menuju Lapangan Golf dan sepanjang bibir pantai sekitar Sira Indah.

Target pihak Lingkungan Hidup untuk mengembalikan kebersihan dan keasrian sepadan pantai dan perkampungan warga setempat, sehingga ke depan menjadi daya tarik wisatawan.

“Kita ingin mengembalikan kebersihan dan keasrian Seputar perkampungan dan khusus area pantai yang menjadi tujuqn wisata, ” kata Zaldy yang didampingi Plt. Sekdisnya, Sony.

Dalam kesempatan itu, Zaldy mengimbau masyarakat yang tinggal di sepanjang jalan raya dan pinggir pantai untuk tidak membuang sampah sembarangan.

Imbauan tersebut juga disampaikan bagi masyarakat pengguna jalan, agar ketika melewati jalan menuju lapangan Gof tidak membuang sampah.

“Kita harap masyarakat ikut menjaga kebersihan Kota dengan menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembaranga dan harus kita menjaga kebersihan sebagai upaya kita dalam melestarikan alam sekitar demi lingkungan yang nyaman, bersih, asri dan indah,” katanya.

Selanjutnya, Zaldy dan Sony akan melakukan penanaman pohon langka, dan pohon Kurma di seputaran halaman Kantor Lingkungan Hidup yang cukup luas, hari Jum’at.

@ng

Bumi Solah Adakan Diskusi Pengolahan Limbah

LOTENG.lombokjournal.com —

Bumi Solah yang bergerak di usaha sosial bidang konsultasi lingkungan, menggandeng pegiat dan komunitas yang aktif di bidang lingkungan, pada ‘Diskusi Grup Terarah’ bertajuk Sistem Pengolahan Limbah di Desa Kuta dan Desa Sengkol Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah. Rabu, (02/06/21).

Selain elemen pemerintah terkait, hadir beberapa komunitas masyarakat dan kelompok pengelola limbah seperti Komunitas Lombok Plastik Free, Yayasan Keep Kuta Clean, Bank Sampah Bintang Sejahtera, Usaha Sosial Plastik Kembali, Nasrudin El Manik Foundation, Bank Sampah Torok, dan Bank Sampah The Gade Clean & Gold.

Kegiatan itu merupakan rangkaian program peningkatan kapasitas ‘Waste Business and Management System’ yang berlangsung sepanjang bulan Juni 2021.

Acara di Anda Restaurant itu bertujuan memetakan potensi dan kebutuhan institusi pengelola limbah di wilayah Kuta dan Sengkol. Untuk mencapai titik temu, agar masing-masing pegiat lingkungan mampu bersinergi dan berkolaborasi dalam penanganan sampah.

Dengan semangat ‘segregation, collection, transportation and processing’.

Dan terakhi, menjadi agen yang akan mensosialisasikan program peningkatan kapasitas waste business and management system, guna menjaring lebih banyak peserta dan pemangku kepentingan lain.

Tiga hal pokok jadi perhatian peserta diskusi, pertama, kesadaran masyarakat terhadap pola memilah sampah organik dan tidak organik, kedua, minimnya alat transportasi pengangkut sampah yang menyulitkan mereka memobilisasi sampah, dan ketiga anggaran operasional yang belum jadi perhatian pemerintah.

Terkait kesadaran masyarakat, peserta diskusi sepakat bahwa edukasi ke masyarakat jadi akar masalah.

Hal tersebut ditambah kenyataan tidak seragamnya cara pemerintah dan pelaku pengelola sampah mentranformasi pengetahuan tentang pengelolaan sampah ke masyarakat.

Untuk penerapan regulasi, salah seorang peserta diskusi Syawal, menyebut pemerintah setengah hati menjalankan program penanganan sampah sesuai amanat Undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.

Belum tersedianya ‘infrastruktur sosial’ penanganan sampah semakin menambah ‘kegagalan’ pemerintah. Sebab pemerintah selama ini hanya fokus penyediaan infrastruktur fisik. Padahal, infrastukrur fisik pun justru akan kembali jadi sampah.

“Kalau kita bicara tentang perintah undang-undang 18 (tahun 2008) saya yakin, saya katakan di tempat ini, seluruh elemen pemerintahan kita dengan sadar masih melanggar Undang-undang kalau masih melaksanakan kumpul, angkut, buang,” ujar Syawal.

Dikatakan, penerapan regulasi terkait pengelolaan sampah masih lemah.

Akibatnya, justru perusahaan-perusahaan penyumbang sampah plastik terbesar, tidak menunaikan tanggung jawab pasca produksi.

Jika mengikuti regulasi, seharusya perusahaan-perusahaan itu bertanggung jawab mengelola sampah hasil produksi perusahaannya. Jika tidak ada, sangsi yang dikenakan pemerintah.

“Produsen itu punya tanggung jawab dan pemerintah wajib menagihnya,” tegasnya.

Diuraikan, produsen seperti Danone, Unilever menghisap keuntungan di tengah-tengah masyarakat tapi mengabaikan sampah yang dihasilkan, mereka tidak perduli. P

“Padahal dalam undang-undang 18 (ada) kewajiban pasca produksi. Dan ini juga penting,” ungkapnya.

Hal yang sama juga berlaku bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata seperti hotel dan lain sebagainya.

“Kalau kita bicara tentang ITDC (Indonesia Tourism Development Corporation) dan pola penanganan ITDC. Jelas itu dalam undang-undang baik undang-undang 18 dan Perda (Peraturan Daerah) mengatakan, mngelola sampah adalah tanggung jawab pengelola kawasan ITDC.

Menurutnya,sederhana cara mengevaluasinya itu. KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) yang menangani tempat ini, cukup meminta data dan progres pengelolaan sampah.

“Kalau tidak ada (kenakan) sangsi, tentu itu sesuai dalam undang-undang,” terangnya.

Untuk diketahui, terselenggaranya program diskusi tersebut menindaklanjuti proyek kerja sama bilateral antara pemerintah Indonesia dan Jerman.

Tujuannya promosi peluang kerja yang diimplementasikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas dan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) bersama pemangku kepentingan terkait.

AST

Blue Economy Akan Kembangkan Mangrove di Mandalika

MATARAM.lombokjournal.com —

Non Government Organization (NGO) Blue Economy Foundation yang bergerak pada bidang circular economi dan zero waste berencana menjadikan Mandalika sebagai daerah pilot project dalam pengembangan tanaman mangrove di pesisir pantai.

Ketua Blue Economy Foundation, Dewi Smaragdina, SE., M.Sc (Cert.) menjelaskan bahwa konsep ekonomi biru adalah konsep yang ramah lingkungan dan akan menghasilkan cash flow atau pendapatan lebih dari satu.

“Misalnya, di Mandalika apabila Mangrove sudah bisa diolah dengan baik, semua itu bukan menjadi beban namun bisa menjadi pendapatan,” tutur Dewi mengikuti audiensi yang berlangsung di Pendopo Wakil Gubernur, Kamis, (03/06).

Contohnya, tanaman Mangrove dapat bersiombiosis dengan hewan lain, seperti; ikan, udang, kepiting dan sebagainya. Selain itu, masyarakat juga dapat memanfaatkannya sebagai objek wisata.

Dewi masih menunggu beberapa tahapan yang akan dilakukan Blue Economy dalam mewujudkan berbagai rencana yang telah disiapkan.

“Banyak tahapan yang akan dilalui, sejauh ini kami dari Mandalika, baru sampai di capacity building ITDC supaya orang-orang di sana dapat memiliki pemahaman yang sama, agar lebih mudah bersinergi,” tuturnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menyambut baik kehadiran Blue Economy Foundation di NTB dan kehadiran NGO memberikan semangat kepada Pemerintah untuk terus gotong royong dalam mensejahterakan masyarakat.

“NGO sebagai semangat kita, banyak yang peduli terhadap lingkungan agar bersama-sama bergotong-royong dalam mengatasi berbagai permasalahan yang ada,” tutur Ummi Rohmi.

Ser@diskominfotik

Wabup Lombok Utara Lepas Tukik di Pantai

TANJUNG.lombokjournal.com —

Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Wakil Bupati Lombok Utara Danny Karter Febrianto R ST MEng melakukan Pelepasan Anak Tukik di Pantai Sorong Jukung Desa Tanjung (02/06/21).

Hadir pula Kadis Lingkungan Hidup Perumahan dan Kawasan Pemukiman KLU M Zaldi Rahadian ST, Kapolsek Tanjung AKP Wahono Brurie Cahyono SH, Kepala Desa Tanjung Budiawan SH, serta masyarakat setempat.

Kegiatan diawali dengan gotong royong membersihkan lingkungan dan roi pantai yang ada di Dusun Sorong Jukung dan sekitarnya.

Wabup Danny mengapresiasi kegiatan yang dilakukan Dinas LH Perkim dalam menjaga kelestarian lingkungan.

“Kegiatan bersih-bersih pantai menjadi langkah awal yang baik dan semoga tetap berjalan bukan hanya seremonial saja, tetapi bagaimana kita menjaga kelestarian lingkungan, agar kebersihan tetap terjaga,” tuturnya.

Sebagai catatan, untuk menggalakkan kesadaran masyarakat tentang kebersihan lingkungan diperlukan regulasi dan sarana prasarana agar lingkungan tetap bersih. Mengingat permasalahan sampah adalah klasik.

“Berdiskusi dengan temen-temen di provinsi, sebenarnya sampah bisa diolah untuk dijadikan bahan bakar dan sebagian dimanfaatkan masyarakat untuk diolah menjadi kompos serta kerajinan yang memiliki nilai jual,” tandasnya.

Untuk menjaga ekosistem baik flora maupun fauna, anak tukik atau penyu yang saat ini hampir punah menjadi tanggung jawab bersama, untuk melestarikan hewan yang dilindungi keberlangsungannya.

Selain itu, dibutuhkan pelestarian ekosistem sebagai daya tarik wisata.

“Berharap seluruh pembangunan infrastruktur, agar tetap memperhatikan kelestarian lingkungan,” kata Wabup.

Sementara itu, Kadis LH Perkim M Zaldi Rahadian ST, saat diwawancara menyampaikan kegiatan ini adalah salah satu rangkaian dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, yang jatuh pada hari Sabtu tanggal 5 Juni.

“Kegiatan ini bentuk kerja sama antara pemda dengan pelaku usaha pariwisata serta masyarakat. Untuk meningkatkan semangat masyarakat terkait sampah. Kiita bicara masalah sampah ini, terkait dengan prilaku dan kepedulian bersama di wilayah masing-masing. Banyak hal yang kita lakukan terkait dengan sampah seperti Pelayanan Sampah Keliling,” pungkasnya.

Dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, kegiatan hari ini dimulai dari Sorong Jukung. Kemudian besok (3/6/2021) di Sire dan diakhiri dengan penanaman pohon.

rar

Wabup Danny Melepasliarkan Puluhan Anak Penyu

TANJUG.lombokjournal.com —

Wakil Bupati KLU, Dany Karter Febrianto,R.ST.M.Eng melepasliarkan puluhan ekor tukik (anak penyu), di Pantai Sorong Jukung, Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, Rabu (02/06/21)

Tujuannya untuk menambah populasi penyu, salah satu hewan yang dilindungi, yang saat ini terancam punah.

“Hari ini kita melepasliaran anak penyu untuk menambah populasi penyu di wilayan perairan kita di Lombok Utara,” ujar Danny, saat ditemui usai pelepasan anak penyu.

Pihak Perhotelan (Mina Hotel) turut mengajak pemerhati lingkungan dan pegiat konservasi penyu untuk ikut serta dalam pelepasliaran tersebut. Menurutnya, hal itu agar warga mengetahui bahwa penyu adalah hewan yang perlu dilestarikan keberadaannya.

“Warga sengaja dilibatkan agar mengerti pentingnya konservasi penyu yang terus berupaya agar jumlah penyu terus bertambah dan tidak punah,” ucap I Made Dwi Antara, penanggung jawab Mina Hotel.

Pelepasliaran tukik dilakukan pagi hari menjelang siang, dengan cara memindahkan tukik satu persatu dari tempat Bak prlastik yang kemudian diberikan ke Wkl. Bupati KLU, Kapolsek, Danramil Tanjung dan ke peserta yang lain.

Setelah semua peserta mendapat tukik, mereka lalu menuju ke pinggir Pantai untuk melepasliarkan secara bersamaan.

Tak perlu waktu lama, usai dilepasliarkan, puluhan tukik itu bergerak menyusuri pasir pantai menuju laut lepas.

“Tukik yang dilepasliarkan ini baru ditetaskan tanggal 15 (Juni) kemarin, jadi usianya baru 15 hari. Dan memang kalau usia segitu harus segera dilepas ke habitatnya,” salah seotang pemerhati alam dan lingkungan, Jaharudin.

Pria yang kerap disapa Ang sering melakukan pendampingan kepada nelayan penangkar penyu/tukik di kampungnya di Pantai Sedayu Dusun Lekok Desa Gondang Krcamatan Gangga -KLU.

Pelepasliaran ini akan terus berlanjut, mengingat masih ada ratusan telur penyu yang segera menetas.

“Biar Tak Punah, Anak Penyu Dilepasliarkan di sepanjang pantai wilayah utara ini,” kata Dany Karter. Dengan pelepasliaran ini dapat menambah keberadaan penyu di laut.

“Ini baru pertama kali saya ikut melepas tukik dan perasannya ya senang, semoga tukik yang saya lepasliarkan tadi bisa tumbuh besar,” kata Danny.

@ng

Hari Lingkungan Hidup, Wabup Danny Gelar Aksi Bersih-bersih Pantai

Aksi dimotori KLH Lombok Utara

TANJUNG.lombokjournal.com —

Wakil Bupati Lombok Utara, Dany Karter Febrianto R, ST.M.Eng, mengajak seluruh masyarakat bersihkan lingkungan.

“Kondisi alam akhir akhir ini kurang bersahabat, lantaran kita kurang memperhatikan memperhatikan kelestarian lingkungan,” kata Dany Karter.

Itu dikatakannya saat menghadiri kegiatan bersih bersih pantai Sorong Jukung di sekitar Mina Hotel Tanjung, Lombok Utara, Rabu (02/06/21).

Kata semua sudah tahu bahwa akhir-akhir ini terjadi bencana di mana-mana, sebagaimana di Bima hingga ke NTT. Semua itu pasti dipengaruhi oleh perubahan tata ruang akibat pembangunan dan pembabatan hutan yang tdak terkendali.

Menurut Wabup, kegiatan bersih bersih pantai dengan memungut sampah yang ditemui dan masukkan ke dalam kantong.

“Ini upaya menyelamatkan lingkungan yang harus dilakukan terus menerus, untuk mencegah terjadinya bencana alam,” kata Dany.

Aksi kepedulian lingkungan ini merupakan salah satu kegiatan yang di motori oleh Kantor Lingkungan Hidup KLH KLU bersama komunitas pemerhati lingkungan dan pihak perhotelan (Mima Hotel) Tanjung.

“Kami menantang semua pihak untuk bersama-sama beraksi konkrit untuk peduli kepada lingkungan dalam rangka perwujudan lingkungan yang rapi, indah, dan bersih,” ucap Dany yang di dampingi pihak Kepolisian, Babinsa Kecamatan Tanjung.

“Kami sangat berterima kasih kepada pihak-pihak yang berpartisipasi,” kata dia.

Dan diharapkan, tetap melakukan kegiatan serupa serta mengajak masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Wabup Danny tidak ingin kegiatan hanya sampai disini dan bersifat seremonial.

“Yang terpenting adalah bagaimana kegiatan serupa diterapkan berjalan kontinyu,” ungkapnya.

@ng

NTB Kini Bisa Mengelola Sampah Plastik Jadi Solar

MATARAM.lombokjournal.com —

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus menggaungkan Industrialisasi. Salah satunya adalah berkaitan dengan upaya mengurangi masalah sampah, dan mendukung program unggulan NTB Gemilang, yaitu; Zero Waste.

Hal yang dimaksud itu adalah hadirnya mesin penghasil bahan bakar yang ramah lingkungan dengan sistem Pirolisis di Science Dan Technology Industrial (STI) Park Banyumulek, yang diresmikan oleh Wakil Gubernur Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd, Sabtu (29/5/2021) di Gedung STIPark.

Mesin berbobot 2 ton, mampu mengolah sampah plastik sebanyak 1 ton, menjadi 400-600 liter solar sehari. Dengan beroperasi selama 8 jam, memanfaatkan tenaga PLN.

Akan tetapi dalam waktu dekat PT. Geo Trash Management sebagai investor akan menghadirkan mesin berkapasitas 2 Ton di Kebun Kongo. Dengan kapasitas 12.000 liter solar dalam sehari. Memanfaatkan tenaga listrik dari gas metan di TPA sebagai bahan bakarnya.

Wagub NTB berbincang-bincang dengan Direktur dan Project Manager PT. Geo Trash Management

“Hasil dari pengolahan sampah plastik akan menghasilkan Geo Disel atau solar yang setara Dexlie dengan standar Euro3,” Mr Andrew Sinclair Direktur dan Project Manager PT. Geo Trash Management.

Kehadiran mesin pengolah sampah yang ramah dengan lingkungan ini, membutuhkan bahan baku dasar dari semua plastik. Seperti kantong kresek, plastik bungkusan permen dan jajan, steoroform, sandal bekas, ban bekas dan jenis karet.

Sedangkan jenis plastik PET (Polyethylene terephthalate) dan PVC (Polyvinyl Chloride) tidak dimasukan dalam mesin. Seperti botol air mineral, pipa atau selang. Dalam Proses Pirolisis ini akan menghasilkan cairan dan gas.

Kemudian cairan ini akan diproses lagi untuk memisahkan air dan minyak berupa solar. Bahkan sisanya dari proses plastik dapat digunakan untuk bahan baku aspal dan ban. Sedangkan sisa gas ditangki filtrasi disaring dengan keramik. Sehingga udara yang keluar dari proses ini bersih tanpa polusi.

Ketersediaan bahan baku ini sudah bekerjasama dengan bank sampah di NTB. Termasuk sumberdaya seperti perumahan-perumahan dan lingkungan tempat tinggal masyarakat sudah dikoordinasikan.

“Mesin pengolah sampah plastik dengan sistem Pirolisis jenis ini baru satu-satunya di dunia, dan dioperasikan di NTB Indonesia”, tuturnya.

Kecintaannya terhadap lingkungan dan pariwisata, yang membuat ia memilih NTB untuk berinvestasi. Termasuk fokus dan keseriusan Pemerintah NTB dalam mensukseskan program Zero Waste serta keindahan destinasi wisatanya.

“Awalnya tanpa tahu tentang Lombok NTB, saya datang memanfaatkan dan menyelamatkan lingkungan NTB”, jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Ummi Rohmi sapaan Wagub, menyambut baik dan mengapresiasi kehadiran mesin pengolahan sampah plastik ini.

“Kami sangat senang dengan adanya mesin ini,”kata Wagub.

Sehingga hampir semua masalah sampah ada hilirisasinya, ada tempat pengolahannya. Yang paling penting, tujuan untuk menjadikan sampah sebagai bahan yang membawa berkah dapat perlahan terwujud.

Masyarakat dapat mengolah sampah, untuk dipilah karena memiliki nilai ekonomis.

“Ayo masyarakat NTB jangan melihat sampah sebagai masalah, tapi kelola dengan memilah dan memilih sampah plastik”, tegasnya.

Harapannya, di setiap Kabupaten/Kota juga akan dibangun mesin serupa sebagai solusi mengatasi persoalan lingkungan terutama sampah. Sinergi dan kerjasama semua stakeholder sangat dibutuhkan untuk mengatasi persoalan sampah di NTB.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Bappeda, Kepala Dinas LKH, Kadis Perindustrian, Kepala STIP, Dinas LKH Kabupaten Lobar dan Kalimantan Barat.

edy@diskominfotik_ntb

Karang Taruna Merenten Bagikan Jamban

Mewujudkan Desa Sesait ‘terbebas dari buang air besar sembarangan’

KLU.lombokjournal.com –

Upaya pemberdayaan masyarakat melalui Karang Taruna jadi salah satu ‘tombak utama’ Pemerintah Desa.

Seperti yang dilakukan Pemerintah Desa Sesait, Kecamatan Kayangan, Lombok Utaa, dengan Karang Taruna Merenten yang menginisiasi pembuatan jamban untuk masyarakat.

Pembagian jaman ke masyarakat itu guna menghindari warga desa buang air besar di sembarang tempat.

Ketua Karang Taruna Merenten Wiriantara Haris Supan, S. Akun, kepada lombokjournal.com menjelaskan pembuatan jamban tersebut, mewujudkan Desa Sesait ‘terbebas dari buang air besar sembarangan‘.

Dikatakan Haris, semua jamban yang diproduksi Karang Taruna dibagikan cuma-cuma kepada seluruh masyarakat desa.

“Untuk pembuatan jamban ini Karang Taruna Merenten berinisiatif selain untuk membangun jiwa usaha kepada kaum milenial, juga mempercepat Desa Sesait menjadi desa ODF (Open Defecation Free),” tuturnya.

Nanti jamban ini akan dibagikan gratis ke masyarakat sesait yang belum memiliki jamban guna mempercepat Desa Sesait yang ODF, tambahnya.

Selain melibatkan Puskesmas Santong sebagai mitra utama, Karang Taruna juga menggandeng pihak-pihak.

Hal tersebut dilakukan untuk menunjang sumber daya pendukung, guna mengoptimalkan jumlah produksi jamban.

Terkait target penyaluran jamban, Haris menyebut akan didistribusikan kepada seluruh warga desa. Namun sementara ini, fokus mereka lebih dititikberatkan pada warga yang rumahnya belum memiliki jamban.

Sementara untuk produksi jamban, karena keterbatasan jumlah cetakan, per hari hanya menghasilkan empat buah.

Dijelaskan, sekarang dari target ODF warga sesait yang belum memiliki jamban di data sekitar 280 Kepala Keluarga. Karang Taruna Merenten sekarang sudah mencetak kurang lebih 50 buah jamban.

BACA JUGA:

Dukun Santet pun Bela Palestina

“Kita terkendala bagan atau alat cetak. Alat cetak ini kami meminjam dari Karang Taruna Pendua (salah satu kelompok Karang Taruna Desa di Kecamatan Kayangan, red). Jadi kami hanya bisa mencetak 4 buah per hari. kami masih kewalahan perihal sumber daya untuk alat cetak dan bahan-bahan seperti semen pasir dan lain-lain. Makanya kami menggandeng Puskesmas Santong sebagai mitra kami.” terang Haris.

Han

Wagub NTB Dukung Pembangunan Kawasan Ekonomi Hijau di Selat Alas

MATARAM.lombokjournal.com –

Wakil Gubernur (Wagub) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd, mendukung rencana Alas Strait Green Regional Development Program (Program Pembangunan Ekonomi Hijau Selat Alas NTB) yang didanai dari GCF (Dana Iklim Hijau) Indonesia.

The Green Climate Fund (GCF) adalah dana yang didirikan dalam kerangka UNFCCC untuk membantu negara-negara berkembang dalam menjalankan praktik-praktik adaptasi dan mitigasi menghadapi perubahan iklim.

“Apalagi konsep dalam program ini berbasis lingkungan, memanfaatkan konsep eko dan pemberdayaan masyarakat,” kata Ummi Rohmi sapaan Wagub.

Ia mengatakan itu saat menerima audiens dan kunjungan Ketua Konsorsium Program Pembangunan Ekonomi Hijau Selat Alas NTB Dr.H Rosyadi Sayuti terkait Progres GCF, Rabu (19/05/21) di Aula Pendopo Wagub.

Menurut Ummi Rohmi, konsep program berbasis lingkungan yang ditawarkan kepada Pemerintah Daerah ini, sejalan dengan program unggulan NTB Gemilang. Seperti NTB Hijau, Zero Waste dan industrialisasi kawasan penangkapan budidaya lobster.

Program ramah lingkungan ini juga menurut Wagub, dapat saling mendukung sumber daya yang ada di sekitar kawasan tersebut. Seperti bagaimana membangun dermaga yang menggunakan sumber daya listrik dan tenaga surya, kapal yang menggunakan tenaga surya atau listrik dan serba ramah lingkungan.

Sehingga Industrialisasi produk laut, seperti budidaya lobster, ikan, rumput laut, terumbu karang tidak tercemar, karena semua konsep program berbasis lingkungan.

Selain itu, konsep pemberdayaan masyarakat juga mampu mendukung ekonomi masyarakat demi kesejahteraannya.

Wagub meminta regulasi dan aturan terkait pengelolaan lingkungan disekitar ditegakkan.

“Karena tugas kita adalah bagaimana menghadirkan rasa aman untuk para investor yang berinvestasi di NTB,”tegasnya.

Masyarakat sebagai penerima manfaat juga diharapkan partisipasi dan dukungannya.

Ia juga meminta agar koordinasi dan kolaborasi terus dibangun antara Forkopimda Kabupaten/Kota dan Provinsi, untuk mensukseskan program ini. “Bila ada kendala teknis di lapangan dapat segera teratasi dengan mudah dan cepat,” kata Wagub.

Sebelumnya, Ketua Konsorsium Program Pembangunan Ekonomi Hijau Selat Alas NTB, Dr.H Rosiady Sayuti menyampaikan, konsorsium ini merupakan gabungan antara Universitas Mataram, Pemerintah Daerah Provinsi, Kab. Lotim dan KSB, dan PT. Eco Solutions Lombok, yang mengusulkan Program Pembangunan Ekonomi Hijau Selat Alas.

“Menurut berbagai pakar dunia Selat Alas merupakan kawasan yang sangat indah dengan potensi yang luar biasa, karena dekat dengan kawasan pegunungan dan pantai yang bagus diantara pulau Lombok dan Sumbawa,” kata Rosiady.

Program berbasis lingkungan ini difokuskan pada wilayah Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Lombok Timur. Dengan menitikberatkan pada pembangunan ekonomi bernuansa lingkungan.

Mulai dari pariwisata, transportasi laut, budidaya laut, dan pembangunan medical tourism berbasis tanaman obat-obatan bernilai ekonomi tinggi.

“Jadi kapal yang dioperasikan disana adalah kapal bertenaga surya atau listrik, sehingga tidak mengganggu budidaya perikanan seperti lobster dan lain-lain,” sebut mantan Sekda NTB ini.

Juga yang menjadi fokus kegiatan ini adalah reboisasi dan reforestrasi pada 2 kabupaten, pembangunan pabrik berbasis lingkungan di KSB, pabrik industri bambu, pabrik pengolahan tailing dan abu dari PLU di Benete yang akan dijadikan bahan bangunan, serta perumahan berbasis lingkungan dan tahan gempa.

Perkiraan nilai pembangunan ini sekitar 700 Miliar hingga 1 Triliun Rupiah. Sumber dananya merupakan patungan dari lembaga internasional GCF, Pihak swasta dan sebagian infrastrukturnya dari Pemerintah Daerah.

“Tujuan utamanya jelas, untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, dan ujungnya adalah kesejahteraan masyarakat NTB,” tutup Bang Ros sapaannya.

Sementara itu, Komisaris Utama PT. Eco Solutions Lombok NTB Indonesia,

menghimbau Pemrov. NTB agar menyelesaikan semua kendala teknis di lapangan.

“Sehingga program ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai rencana,” tegasnya.

GCF bertujuan untuk mengkatalisasi aliran pendanaan untuk berinvestasi dalam pembangunan rendah emisi dan tahan iklim, mendorong perubahan paradigma dalam respons global terhadap perubahan iklim.

Turut mendampingi Wagub, Assisten II Setda Provinsi NTB, Kepala Dinas LHK, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Perhubungan, dan Kepala Dinas PMPTSP Provinsi NTB.

Edy

@diskominfotik_ntb