Potensi cuaca ekstrem akan melanda berbagai wilayah Indonesia yang ditandai dengan hujan lebat dan angin kencang setidaknya hingga tanggal 18 Maret mendatang 

JAKARTA.LombokJournal.com ~ Berbagai daerah di Indonesia kembali dilanda cuaca ekstrem saat memasuki masa pancaroba yang bertepatan dengan Bulan Ramadhan 2024. Namun, apa yang menyebabkan munculnya fenomena ini?

Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), potensi cuaca ekstrem selama periode pancaroba, yang diprakirakan berlangsung Maret-April 2024, perlu menjadi perhatian serius bagi masyarakat.

Sebelumnya, Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, telah memperingatkan akan potensi hujan lebat, angin kencang, bahkan fenomena puting beliung serta hujan es selama masa ini.

BACA JUGA : Pemerintah Jamin Ketersediaan Stok Pangan di Bulan Ramadhan

Dwikorita menjelaskan bahwa pola hujan selama peralihan musim ini cenderung tidak merata, dengan intensitas sedang hingga lebat dalam durasi singkat. 

Radiasi Matahari yang cukup besar pada pagi hingga siang hari memicu proses konveksi, yang kemudian memicu pembentukan awan, terutama awan Cumulonimbus (CB) yang dapat menimbulkan hujan deras dan badai.

Bukan hanya itu, BMKG juga memprediksi bahwa cuaca ekstrem masih akan terjadi di sejumlah daerah, termasuk Jabodetabek dan Jawa Barat, setidaknya hingga tanggal 18 Maret mendatang. Beberapa faktor yang mempengaruhi cuaca ekstrem ini antara lain:

Pertama, aktivitas atmosfer seperti Madden Julian Oscillation (MJO) pada fase 4 (Samudera Hindia).

Kedua, gelombang atmosfer Rossby Ekuatorial yang aktif di sebagian wilayah Lampung, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

BACA JUGA : Ramadhan, Masyarakat Diajak Menyambutnya dengan Suka Cita

Ketiga, gelombang atmosfer Kelvin yang diprediksi aktif di beberapa wilayah seperti Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua Barat, dan Papua.

Keempat, Bibit Siklon Tropis 91S yang terpantau di Samudera Hindia tenggara Jawa.

Kelima, sirkulasi Siklonik di sejumlah wilayah seperti Australia bagian utara dan Teluk Carpentaria utara.

Keenam, daerah pertemuan angin (konfluensi) di berbagai perairan Indonesia, seperti Laut Jawa, Selat Karimata, Laut Banda, dan sekitarnya.

Semua kondisi ini dapat meningkatkan potensi pembentukan awan hujan, dan bahkan menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir bandang dan tanah longsor.

BACA JUGA : Imam Shalat Tarawih di Lotim Meninggal Mendadak

Situasi cuaca ekstrem ini mengingatkan kita untuk tetap waspada dan meningkatkan kewaspadaan selama masa pancaroba, terutama bagi para pelaku ibadah puasa di Bulan Ramadhan 2024. ***

Pembangunan gedung Balai Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPSILHK) jadi fasilitas standarisasi pengelolaan kawasan hutan

MATARAM.LombokJournal.com ~ Pemprov NTB, melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, Julmansyah S. Hut., M. AP, turut serta dalam peresmian fasilitas Kantor Balai Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPSILHK) Mataram. 

BACA JUGA : Kerja Sama TP PKK, Upaya Turunkan Angka Stunting di NTB

Acara tersebut berlangsung di Jln Dharma Bhakti no.7 Langko Lingsar Lombok Barat, pada Rabu (28/02/24).

Julmansyah menyampaikan apresiasi atas pembangunan gedung baru BPSILHK yang berhasil direvitalisasi pasca-gempa bumi tahun 2018. 

Ia menekankan pentingnya fasilitas tersebut untuk meningkatkan proses kajian standarisasi instrumen terkait lingkungan hidup dan kehutanan.

“Pemprov, DLHK, dan UPT Kementerian LHK telah menjalin sinergi yang baik dalam sosialisasi dan kolaborasi. Bangunan ini menjadi wujud nyata kerja sama yang berdampak positif,” ungkap Julmansyah.

BACA JUGA : Konten Lokal Berdampak Positif Bagi Perekonomian NTB

Selain itu, ia menyoroti perlunya fasilitas standarisasi produk hasil hutan, termasuk dalam sektor wisata alam dan pengelolaan kawasan hutan. BPSILHK diharapkan menjadi rujukan bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan hasil hutan serta mengelola kawasan hutan secara berkelanjutan.

Ir. Samidi M.Sc., Kepala Biro Umum Setjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, membacakan sambutan Menteri KLHK yang menyatakan bahwa gedung baru ini mendukung fasilitas proses kajian standarisasi BPSILHK Mataram. Ia juga mengapresiasi kerja keras semua pihak yang terlibat dalam pembangunan gedung baru tersebut.

“Pembangunan ini merupakan hasil kerja keras dan dedikasi bersama, dan kami berharap kolaborasi ini dapat ditingkatkan pada kegiatan selanjutnya,” ujar Samidi.

BACA JUGA : NTB Dari Rawan Pangan Jadi Lumbung Pangan Nasional

Dengan selesainya pembangunan gedung baru ini, diharapkan fasilitas BPSILHK Mataram dapat meningkatkan kinerjanya dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat di NTB dan Bali, wilayah kerjanya. san/her

Sumber daya laut yang dimiliki Indonesia selain perikanan, juga sumber daya mineral kelautan, termasuk minyak dan gas bumi, timah, emas, pasir kuarsa, dan lainnya

MATARAM.LombokJournal.com ~ Perauran Indonesia dengan wilayah kelautan yang luas memiliki potensi sumber daya laut yang melimpah. 

BACA JUGA : Jembatan Jatibaru Diresmikan Pj Gubernur NTB

Namun bukan hanya ikan yang menjadi kekayaan laut Indonesia. Kekayaan lainnya beragam karena ada enam potensi sumber daya yang dimiliki Indonesia, yakni:

1. Perikanan Tangkap dan Budi Daya; merupakan potensi sumber daya laut terbesar di Indonesia. Sebab laut Indonesia memiliki potensi lestari yang besar, karena itu mendukung perikanan tangkap dan budi daya.

Berbagai jenis ikan, udang, dan krustasea dikembangbiakkan di perairan Indonesia yang luas,  termasuk ikan bandeng dan udang.

2. Hutan Mangrove (Hutan Bakau) : luas  hutan bakau sebagai salah satu sumber daya laut mencapai 3.617.000 hektar. Hutan Bakau memiliki fungsi ekologis meliputi habitat binatang laut sekaligus fungsi perlindungan pantai dari abrasi.

Lebih dari itu memiliki fungsi ekonomis, seperti penggunaan kayu bakar, arang, dan kertas

3. Terumbu Karang :  Indonesia memiliki terumbu karang terluas di dunia, mencapai 284,3 ribu km2. Terumbu karang memiliki manfaat ekonomis sebagai sumber makanan, obat-obatan, dan objek wisata bahari.

Secara ekologis, terumbu karang bermanfaat secara ekologis untuk mengurangi hempasan gelombang pantai yang dapat menyebabkan abrasi.

BACA JUGA : Rakor di Bima, Pj Gubernur NTB Dukung Lawan Destruktive Fishing

4. Pertambangan dan Energi: Kekayaan  sumber daya mineral kelautan yang kita miliki tersebar di seluruh wilayah perairan Indonesia. 

Sumber daya mineral ini di antaranya minyak dan gas bumi, timah, emas dan perak, pasir kuarsa, monasit dan zirkon, pasir besi, agregat bahan konstruksi, posporit, kromit, dan masih banyak lagi yang lainnya.

5. Padang Lamun : Lamun merupakan tumbuhan berbunga yang hidup di bawah permukaan air. Ini membentuk padang luas di dasar laut, dan menjaga stabilisasi dasar, dan fungsi sebagai perangkap sedimen. 

Padang lamun juga merupakan daerah penggembalaan dan asuhan bagi hewan di lautan.

6. Pariwisata Bahari : Potensi sumber daya dan keanekaragaman flora dan fauna dapat dikembangkan menjadi komoditas pariwisata. Dan melibatkan berbagai jenis wisata, seperti bisnis, pantai, budaya, pesiar, alam, dan olahraga.

BACA JUGA : Kontingen DKKI NTB ke Kejuaraan Grand Prix XI di Gresik

Dengan potensi sumber daya yang beragam ini, penting untuk menjaga kelestarian lingkungannya demi keberlanjutan ekosistem. Sudah selayaknya bersama-sama menjaga keindahan dan keberlanjutan laut Indonesia.

Potensi sumber daya Indonesia yang melimpah dan beragam ini, penting untuk menjaga kelestarian lingkungan demi keberlanjutan ekosistem. ***

 Rapat kordinasi (rakor) di Bima  membahas rencana aksi menangani maraknya kegiatan Destructive Fishing, seperti pengeboman ikan, penggunaan racun, dan bius ikan

BIMA.LombokJournal.com ~ Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si, hadir dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penangkapan Ikan yang Merusak Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Destructive Fishing) di wilayah perairan Kabupaten Bima, Jum,at (23/03/24) 

BACA JUGA : Jembatan Jatibaru Diresmikan Pj Gubernur NTB

Rakor ini diadakan di Kota Bima sebagai langkah konkret mengatasi masalah penangkapan ikan yang merusak sumber daya laut.

Rapat tersebut membahas rencana aksi menangani maraknya kegiatan Destructive Fishing, seperti pengeboman ikan, penggunaan racun, dan bius ikan. 

Para peserta rakor juga menyetujui kerja sama dalam penanggulangan DF melalui penandatanganan nota kesepakatan.

Dalam kesempatan tersebut, Pj Gubernur NTB, akrab dipanggil Miq Gite, menjelaskan perlunya pendekatan dan sosialisasi intensif kepada masyarakat untuk menanggulangi DF. 

BACA JUGA : Aset Pemprov NTB Dihibahkan untuk Tugas Pemerintahan

Sosialisasi tersebut terutama ditujukan kepada masyarakat di wilayah pesisir dan masyarakat umum.

Dalam rakor itu, Miq Gite juga menyoroti pentingnya pelibatan aparat keamanan dalam penegakan peraturan guna meningkatkan kesadaran masyarakat menuju perilaku yang lebih konstruktif. 

Ia menyatakan kehadirannya sebagai bentuk dukungan untuk menerapkan langkah-langkah yang telah disusun bersama.

Dalam sambutannya, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB, Muslim, ST, MSi, menggambarkan rakor di Bima sebagai langkah nyata pemerintah untuk mencegah kerusakan sumber daya alam kelautan dan perikanan, sehingga kelestarian laut dapat terjaga dan berkelanjutan.

BACA JUGA : Kerja Sama NTB-Amerika, Pj Gubernur NTB Bertemu Perwakilan Konjen Amerika

Pada akhir acara, Pj Gubernur NTB bersama Bupati Bima dan Pj Walikota Bima menyaksikan penandatanganan nota kesepakatan tentang kerja sama penanganan DF di wilayah perairan Kabupaten Bima. 

Nota kesepakatan ini mencakup rencana aksi penanganan DF, pemberdayaan masyarakat, sosialisasi dan edukasi, pengawasan dan patroli, serta pembinaan dan peningkatan peran Pokmaswas. nov/dyd

Pj Gubernur NTB mengatakan, pihaknya menampung sebanyak-banyaknya gagasan dan aspirasi bagaimana langkah-langkah strategi terkait energi terbarukan 

MATARAM.LombokJournal.com ~ Ide dan gagasan menjadikan Provinsi NTB menuju 100 persen Energi Terbarukan oleh International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI) Indonesia mendapat apresiasi.

BACA JUGA : Kerja Sama NTB-AS, Pj Gubernur NTB Bertemu Perwakilan Konjen AS

Apresiasi itu disampaikan Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi, saat menghadiri Konsultasi Publik Peta Jalan Menuju 100 Persen Energi Terbarukan NTB tahun 2050, di Hotel Prime Park, Mataram, Selasa (21/02/24). 

“Atas nama Pemerintah Provinsi NTB saya sampaikan apresiasi atas ide gagasan ini, yang tentu merupakan tuntutan dan kebutuhan kita di masa yang akan datang,” tutur Miq Gite sapaan akrab Pj Gubernur.

Miq Gite mengatakan, kegiatan ini dihajatkan untuk menampung sebanyak banyaknya ide, gagasan, aspirasi dari berbabagai stakeholder, bagaimana potensi kekuatan peluang dan langkah-langkah strategi terkait energi terbarukan yang harus dilakukan. 

Agar misi besar penggunaan energi baru terbarukan secara optimal dapat dilakukan pada tahun 2050.

BACA JUGA : Pemilu ke Depan akan Tetap Dikawal Aparatur Sipil Negara 

“Apakah ide gagasan ini dapat terimplementasi atau tidak pada momentum yang kita proyeksikan 2050 yang akan datang. Jadi mari memanfatkan forum ini untuk mencoba menerawang ke depan bagaiamana potensi dan posisi kita dalam kaitan dengan renewable energy di masa yang akan datang,”  jelasnya. 

Miq Gite juga menyampaikan, Provinsi NTB sudah memulai komitmen, sejak tahun 2017 telah mengikuti seminar pertemuan intenasional Green Island Forum (IGIF) di Jeju, Korea Selatan.

“Pada pertemuan itu kita berkomitmen untuk memanfaatkan paradigma hijau dalam proses pembangunan, seperti Green Energy, Green Economy, Green Tourism, dan Green Techology. Jadi ini merupakan paradigma baru menuju pembangunan yang lebih sustainable,” jelasnya. 

Country Manager ICLEI Indonesia Arif Wibowo menjelaskan, pertimbangan terpilihnya Mataram dan Sumbawa sebagai pengimplementasian peta jalan, yaitu dikarenakan adanya komitmen yang sangat tinggi, potensi sumber daya energi yang melimpah dan potensi pengembangan industrialisasi.

BACA JUGA : Arsvita, Program Overact Theatre Perluas Referensi Teater

“Sesuai dengan komitmen global dan nasional, ini sudah direspon dengan sangat cepat dan tinggi. ada konsistensi komitmen juga sehingga sinergitas antara pemerintah dan ICLEI Indonesia terus diperkuat, ini sebuah modalitas yang startegis,” ungkapnya. serly/her

Pj Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi bersama jajaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan membahas isu-isu terkait kehutanan hingga persampahan di NTB

MATARAM.LombokJournal.com ~ Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan diharapkan makin solid dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pj Gubernur, Lalu Gita Ariadi NTB menyampaikan motivasi itu, pada jajaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, saat membahas isu-isu terkait kehutanan hingga persampahan di NTB, Minggu (18/02/24). 

BACA JUGA : Industrialisasi Perikanan untuk Tingkatkan Kesejahteraan Nelayan

Motivasi itu disampaikan saat kegiatan Family Gathering dan Capacity Building ASN Lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, di Camping Ground Balai Tahura Nuraksa Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat

Saat membahas isisu lingkungan itu, Miq Gite sapaan PJ Gubernur NTB juga menekankan pentingnya melakukan inovasi. 

“Segala sesuatunya sekarang tergantung kita untuk menciptakan sebuah inovasi, kreativitas. Siapa yang tidak berinovasi apalagi dia berada di zona nyaman dan tidak melakukan apa pun, pada saatnya juga akan menemukan kematian, stagnasi. Karenanya untuk tidak stagnan harus terus melakukan inovasi-inovasi,” pinta Miq Gita pada jajaran Dinas Lingkungan Hiduo dan Kehutanan NTB,.

Pj Gubernur juga mengapresiasi kegiatan Family Gathering dan Capacity Building ASN Lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi NTB yang dilaksanakan. 

BACA JUGA : Pj Gubernur NTB Pantau Pelaksanaan Pemilu 2024

Menurut Pj Gubernur yang akrab disapa Miq Gita itu, kegiatan ini merupakan momentum memperkuat silaturahmi dan kekompakan lingkup Dinas LHK Provinsi NTB. 

Dengan bersantai sembari berdialog ringan, berbagai sekat dan persoalan dapat diselesaikan dengan penuh kebersamaan.

Sebelumnya, Kepala Dinas LHK Provinsi NTB, Julmansyah, S.Hut., M.A.P. mengatakan kegiatan ini sebagai kesempatan untuk meningkatkan semangat ASN Dinas LHK dalam menjalankan tugas dan fungsi dengan baik. 

Hal ini juga dimanfaatkan untuk memperbaiki segala kekurangan selama menjalankan tugas dalam penanganan lingkungan, sehingga dapat lebih baik ke depan.

“Semuanya berbaur, sekat psikologis, sekat-sekat struktural itu menjadi hilang karena kita semuanya fun,” ucap Julmansyah.

BACA JUGA : Awas Curah Hujan Tinggi! Pemprov NTB Sigap Kordinasi Kabupaten/Kota se NTB 

Kegiatan ini dirangkai pula dengan penandatanganan Naskah Kemitraan Konservasi yang melibatkan masyarakat sekitar Balai Tahura Nuraksa Kecamatan Narmada. ***

Pj Gubernur NTB melakukan pertemuan daring yang membahas kerja sama dengan Intrinsic Exchange Group, dan menegaskan pentingnya kelestarian lingkungan

MATARAM.LombokJournal.com ~ Pertemuan virtual dilakukan Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Sc, dengan perwakilan dari Intrinsic Exchange Group, di Pendopo Timur, Senin (29/01/24), membahas potensi kerja sama di bidang aset alam di wilayah NTB dan tegaskan pentingnya aspek keberlanjutan dan kelestarian lingkungan. 

BACA JUGA : Silaturahmi Penglingsir Puri Agung Blah Batu Gianyar ke Gedeng Gede Singasari Puyung Loteng

Pertemuan ini merupakan langkah penting dalam menggali peluang kerja sama yang dapat memberikan manfaat positif bagi pembangunan dan pemanfaatan aset alam di NTB.

Dalam pertemuan daring, Pj Gubernur Miq Gita menyambut baik kehadiran perwakilan Intrinsic Exchange Group dan menyatakan kesiapan NTB untuk menjajaki kerja sama yang saling menguntungkan. 

“Kami melihat peluang besar dalam pemanfaatan aset alam di NTB dan berharap dapat melakukan kerja sama untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki wilayah ini,” ungkap Pj Gubernur.

BACA JUGA : Rachmat Hidayat Salurkan Bantuan Sosial Tunai Pemberdayaan Ekonomi Bagi Kelompok di Lombok Timur Senilai Rp4,9 Milyar

Perwakilan dari Intrinsic Exchange Group menjelaskan profil perusahaan dan berbagai proyek yang telah berhasil dilaksanakan di berbagai wilayah. 

Mereka juga menyoroti komitmen perusahaan dalam menjalankan proyek-proyek yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pj Gubernur yang akrab disapa Miq Gite menegaskan, pentingnya aspek keberlanjutan dan perlindungan lingkungan dalam setiap kerjasama di bidang aset alam. 

“Kami mengutamakan pendekatan berkelanjutan dan berkomitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan. Kerja sama ini harus memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar,” tambahnya.

Diskusi dalam pertemuan ini membahas potensi kerja sama di berbagai sektor. Dan Pj Gubernur Miq Gita menyatakan, Pemerintah Provinsi memastikan, setiap langkah kerja sama dilakukan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat NTB dan keberlanjutan lingkungan.

BACA JUGA : Koalisi Deklamator Mataram dan Gama Mataram Gelar Acara Sastra “Hidup Tanpa Etika”

Pertemuan ini diharapkan menjadi landasan awal yang baik untuk membangun hubungan kerja sama yang berkelanjutan dan saling menguntungkan antara NTB dan Intrinsic Exchange Group. ***

Pj Gubernur buka Focus Group Discussion (FGD) ke-5 bertajuk Pengembangan Model Resolusi Konflik Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal NTB

LOBAR.LombokJournal.com ~ Penjabat (Pj) Gubernur NTB  Lalu Gita Ariadi, membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) ke-5 bertajuk Pengembangan Model Resolusi Konflik Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal NTB, di sebuah kawasan hotel di Lombok Barat, (20/10/23).

Pj Gubernur NTB yang akrab disapa Miq Gite menyambut baik pelaksanaan kegiatan FGD yang dihadiri pakar dari Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) dan para narasumber dengan latar keahlian dan pengalaman pada bidangnya masing-masing.

BACA JUGA: Ganjar-Mahfud Md Dideklarasikan, Disambut Antusias Masyarakat

“Saya memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya. Semoga FGD bisa menghasilkan sesuatu yang baik bagi kita semua, bagi pelestarian lingkungan,” Pj Gubernur.

Ditambahkan Miq Gite sapaan akrab Pj Gubernur, alam adalah warisan yang akan diberikan kepada anak cucu kedepannya. Mesti bijak mengelolanya.

“Kita harus bijak melakukan langkah-langkah yang positif untuk menjaga, melestarikan dan mengembalikan kualitas lingkungan hutan yang sebaik-baiknya di masa yang akan datang,” ujarnya.

Selain itu, dikatakannya kondisi hutan di NTB ini cukup memprihatinkan, terlebih potensi penggurunan di Pulau Sumbawa lebih dahsyat dibandingkan di Lombok.

BACA JUGA: MotoGP Mandalika 2023 Sukses, Pacu Ekonomi dan Pariwisata

Dengan kondisi tersebut, penting didiskusikan dengan pikiran-pikiran yang bisa dituangkan dalam terapan realisasinya. Ke depannya hutan bisa lestari dan beternak bisa mandiri.

“Saya prihatin, perlu kearifan lokal apa yang bisa dikembangkan untuk merubah perilaku masyarakat. Mungkinkah pola beternak lepas menjadi pola beternak kandang, sebagaimana dilakukan di Lombok?” kata Pj Gubernur..

Nilai kearifan lokal

Sebelumnya, Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram (Ummat) Drs. Abdul Wahab, M.A., menyampaikan, pihaknya melakukan inisiasi melalui FGD ke-5 ini untuk bagaimana mengembalikan hutan-hutan yang banyak dirambah masyarakat (illegal loging) melalui nilai kearifan lokal.

“Fokusnya itu bagaimana menghidupkan kembali hutan masyarakat yang sudah dirambah,” ungkapnya.

Dijelaskannya, umat sudah diberikan lahan garapan hutan seluas 93,5 hektar oleh Kementerian Kehutanan.

“Kita punya komitmen yang kuat untuk menjaganya, kita sudah melakukan penanaman pohon sebagai upaya menghijaukan kembali. Menciptakan kualitas lingkungan hutan yang lebih baik (hijau dan rindang),” tutupnya.

BACA JUGA: Perempuan Adalah Ujung Tombak Ketahanan Pangan

Sebagaimana diketahui FGD, diselenggarakan Unit Pengelola Program Matching Fund Ummat – UMS, dalam rangka upaya komprehensif pelestarian lingkungan. ***

Gubernur Bang Zul mengaku membersihkan kali belum menyelesaikan akar masalahnya, tapi daripada berdebat, lebih baik langsung aksi

LOBAR.LombokJournal.com ~ Gubernur NTB, Bang Zul bersama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Pemerintah Desa, Kecamatan dan Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hakim Kediri, gotong royong membersihkan sampah tersebut, Senin (18/09/23).

BACA JUGA: Lalu Gita Ariadi Siap Dilantik sebagai Pj Gubernur NTB

Sungai atau Kali Pitung Bangsit lokasinya tepat di depan Ponpes Nurul Hakim Kediri Lombok Barat itu dibersihkan, untuk memastikan air mengalir kembali lancar dan tumpukan sampah yang begitu banyak bisa diurai. 

“Memang belum menyelesaikan akar masalahnya, tapi ketimbang banyak berdebat dan diskusi mendingan langsung aksi karena penyakit sudah kadung banyak menjangkit,” jelas Bang Zul. 

BACA JUGA: Wagub NTB Bakti Stunting di Sembalun, Lotim

Gubernur NTB, Bang Zul yang purna tugas masa jabatannya pada 19 September ini juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang membantu membersihkan tumpukan sampah tersebut. 

“Terima Kasih Pak Bupati Lobar dan Ibu Pimpinan Dewan, Pak Kadis LH sampai dengan Kepala Desa yang luar biasa bersemangat menyelesaikan masalah yang tidak mudah ini,” katanya. 

BACA JUGA: Kolaborasi dan Tata Kelola Kunci Destinasi Kelas Dunia

Bang Zul berharap , ke depan akan ada sosialisasi yang masif kepada masyarakat agar tidak membuang sampah ke sungai. Sehingga mimpi NTB Zero Waste atau NTB Bebas Sampah bisa terwujud. ***

Menurut Bang Zul,  industrialisasi yang memanfaatkan lahan hutan dengan produknya dapat bersama sama dengan upaya pelestarian hutan yang ada

MATARAM.LombokJournal.com  ~ Gubernur NTB, Zulkieflimansyah yang biasa disapa Bang Zul membuka rapat koordinasi percepatan perhutanan sosial yang dihadiri seluruh pemangku kebijakan se NTB, di Hotel Golden Palace, Mataram, Senin (04/09/23). 

BACA JUGA: Festival Komunitas Seni Media (FKSM) 2023

Menurut Bang Zul, perluasan perhutanan sosial di Nusa Tenggara Barat diharapkan tidak saja bertambah dan menggerakkan sektor ekonomi melalui industrialisasi. Namun secara bersamaan memelihara hutan dengan cara produktif. 

“Di negara maju bukan tidak boleh menebang hutan. Tapi ada strategi agar keseimbangan terjaga dan menghasilkan secara ekonomi bagi masyarakat,” ujar Bang Zul. 

Bang Zul mengatakan, yang utama dari strategi perluasan dan pengelolaan hutan sosial, bagaimana menggerakkan semua pihak agar bekerja nyata. 

Dari sisi industri, menurut Bang Zul, peta jalan industrialisasi yang memanfaatkan lahan hutan dengan produknya dapat secara bersama sama diwujudkan oleh pemerintah dan masyarakat. 

BACA JUGA: Mengabadikan Keindahan Lombok Lewat Lomba Foto

Strateginya, perluasan hutan yang tidak mengurangi namun bahkan melestarikan hutan yang ada. 

Rahmat Sabari, perwakilan Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) mengatakan, telah ada 82 ribu Ha perhutanan sosial di NTB dari target nasional 285 ribu Ha di tahun 2030.

Ditambahkannya, sepertiga dari kawasan hutan NTB akan dialokasikan untuk pengembangan kawasan  perhutanan sosial untuk menjawab persoalan lingkungan dan masyarakat pesisir hutan. 

Dalam masterplan kawasan pengembangan hutan terpadu NTB, yang sedang berproses adalah  kawasan Mandalika, Kabupaten Bima dan Dompu dengan pendekatan mitigasi. 

“Nantinya strategi pengelolaan hutan sosial dengan pendekatan industrialisasi akan bersinergi dengan program program dinas”, jelasnya. 

BACA JUGA: Taiwan Jajaki Kerja Sama dengan Provinsi NTB

Hadir pula perwakilan kabupaten/kota, Kepala BPSK Jawa, Bali, Nusra, Kadis LHK dan stakeholder non pemerintah lainnya.***