Gubernur Miq Iqbal ingin memperkuat Bappeda ke depan sebagai backbone atau tulang punggung pemerintah NTB dalam merancang pembangunan NTB

MATARAM.LombokJournal.com ~  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) akan menjadi backbone atau tulang punggung dalam merancang dan mengawal pembangunan di NTB. 

Hal ini disampaikan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal dalam pemaparan rencana awal dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB Tahun 2025-2029 di Ruang Kerja Kantor Gubernur, Senin (24/03/25).

BACA JUGA : Pemanfaatan Zakat Harus Mengubah Mustahik menjadi Muzakki

Menurut Gubernur NTB, Bappeda memiliki peran strategis dalam memastikan setiap program pembangunan di NTB agar terarah dan berkelanjutan.

“Saya ingin memperkuat Bappeda ke depan sebagai backbone pemerintah NTB, kalau perencaan kita bagus 50 persen pekerjaan kita selesai,” ujar Gubernur Miq Iqbal. 

Gubernur Miq Iqbal ingin memastikan di tahun pertama dirinya dan Umi Dinda menjabat sebagai pucuk pimpinan tertinggi di Provinsi NTB, pondasi program Iqbal Dinda sudah kokoh.

Dengan tujuan sesegera mungkin masyarakat dapat merasakan realisasi Visi NTB Makmur Mendunia.

“Kami ingin memastikan di tahun ini sebagian besar program Iqbal Dinda itu sudah bisa dilaksanakan, mungkin kita tidak bisa membuat sesuatu itu terjadi di tahun ini tetapi setidaknya pondasinya sudah jadi,” tambahnya. 

Gubernur Miq Iqbal juga menekankan tiga fokus isu penting dalam perencanaan pembangunan daerah. 

BACA JUGA : Uang Beredar Januari 2025

Yakni isu lingkungan di mana mengharuskan semua sektor berkontribusi dalam penyelesaiannya. Lalu isu perempuan dan anak yang maksud dan penjelasannya sama seperti isu lingkungan bahwa tidak lagi dikelola secara sektoral tetapi semua sektor akan mengelola sehingga lebih kuat pencapaian dan pelaksanaannya.

Terakhir isu transformasi digital yang penjelasannya transformasi digital bukan pengembangan aplikasi melainkan penguatan sistem yang berbasis digital. 

“Ada beberapa isu yang selama ini yang mengalami lokalisasi isu lingkungan, semua sektor itu harus mencerminkan isu lingkungan itu. Isu perempuan dan anak, semua dinas akan mengelola sehingga menjadi lebih kuat dalam pencapaian dan pelaksanaannya,” kata gubernur.

Terakhir transformasi digital keharusan kita sekarang ada bergerak semua harus bergerak 

Dan transformasi digital itu bukan pengembangan aplikasi, tetapi kuatkan sistem yang digitalisasi kan,” jelasnya. 

BACA JUGA : Yayasan Islamic Relief Tawarkan Program Pengentasan Kemiskinan

Sementara itu, Kepala Bappeda NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si., menyatakan kesiapannya untuk menjalankan arahan Gubernur dengan memperkuat perencanaan dan pengawasan pembangunan. 

“Kami siap menjadikan Bappeda sebagai pusat perencanaan yang adaptif dan inovatif guna mendukung visi NTB makmur mendunia,” ujarnya. ***

Selain menyampaikan komitmen selesaikan isu hutan dan sampah, Gubernur NTB menegaskan pentingnya menyelesaikan kebersihan lingkungan sekitar

MATARAM.LombokJournal.com ~ Gubernur NTB, Dr. Lalu Muhammad Iqbal menegaskan komitmen untuk menyelesaikan dengan cepat terkait isu hutan dan sampah di Provinsi NTB, hal ini disampaikan saat meninjau Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi NTB, Selasa (04/03/25).

BACA JUGA: Harga Cabai Melambung, Gubernur NTB Beru Perhatian Khusus

“Ini sebagai bentuk komitmen saya, semua kebijakan yang kita buat akan berwawasan lingkungan, sehingga urusan lingkungan tidak boleh dilokalisasi jadi urus Dinas LHK saja, tetapi semua visi misi dan program harus berwawasan lingkungan, terutama terkait urusan hutan dan sampah, yang harus kita coba ikhtiarkan untuk selesaikan secepat mungkin,” jelasnya.

Selain itu, Miq Iqbal menekankan agar kebersihan lingkungan kerja harus diperhatikan dengan lebih baik, sehingga memberikan pelayanan masyarakat dan kenyamanan bagi seluruh pegawai. 

BACA JUGA : Titik Tengah, Posisi Ideal di Antara Dua Ekstrem

“Jangan sampai kita mengurusi lingkungan, tetapi lingkungan sekitar tidak diperhatikan, karena lingkungan yang bersih dan sehat tentu akan menghasilkan pekerjaan yang baik,” ungkapnya. 

Terkait dengan kesejahteraan di lingkup Pemerintah Provinsi NTB, Miq Iqbal ingin memperbaiki situasi pemerintahan, mulai dari memperhatikan kesejahteraan pegawai.

“Saya ingin memperbaiki situasi pemerintah di NTB dan kesejahteraan teman – teman  menjadi tujuan utama saya, semua butuh waktu dan kolaborasi bersama,” pungkasnya. 

BACA JUGA : Safari Ramadhan, Ajang Silayurahmi dan Syukuran Pimpinan Daerah

Pada kesempatan tersebut, Miq Iqbal mengunjungi seluruh Bidang di Dinas LHK, Balai Konservasi Sumber Daya Alam, Balai Pengelolaan Aliran Sungai, Balai Laboratorium Lingkungan Dinas LHK Provinsi NTB. ***

Dalam penanganan bencana banjir di Bima, Pj Gubernur tekankan pencarian korban hilang serta pemenuhan kebutuhan dasar warga

MATARAM.LombokJournal.com ~ Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hassanudin, memimpin rapat koordinasi penanganan korban bencana banjir di Kabupaten Bima dan Kota Bima, Provinsi NTB, pada Senin (03/02/25).

BACA JUGA : Banjir Bandang di Bima, Pemprov NTB Lakukan Respon Cepat

Rapat ini digelar untuk menindaklanjuti bencana banjir yang melanda kedua wilayah tersebut pada hari Minggu kemarin.

Dalam rapat tersebut, Hassanudin mendengarkan laporan terkini dari Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB. Setelahnya, ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi NTB harus segera hadir di lokasi bencana banjir untuk memberikan solusi atas kesulitan yang dialami warga terdampak. 

“Kehadiran kita besok adalah untuk memberikan solusi dan bantuan yang dibutuhkan oleh warga terdampak banjir,” ujar Hassanudin.

Lebih lanjut, Hassanudin menekankan bahwa pencarian korban hilang serta pemenuhan kebutuhan dasar warga yang mengungsi harus menjadi prioritas utama. 

“Kita akan berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait di kabupaten dan kota agar pemenuhan kebutuhan warga dapat segera terpenuhi,” tambahnya.

BACA JUGA : Indeks Pemajuan Kebudayaan NTB Lebih Tinggi dari Nasional

Hassanudin juga menginstruksikan Dinas Kesehatan Provinsi NTB untuk memastikan bahwa sarana kesehatan di daerah terdampak tetap beroperasi dengan normal. 

“Pastikan layanan kesehatan di pusat-pusat pengungsian, seperti masjid, berjalan lancar. Selain itu, pastikan juga ketersediaan sanitasi dan obat-obatan,” pesannya.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Lalu Hamzi Fikri, melaporkan bahwa Pemerintah Provinsi telah membangun Pos Layanan Kesehatan di dekat pusat pengungsian. Pos-pos ini tidak hanya memberikan layanan kesehatan, tetapi juga memastikan dampak pascabencana dapat diminimalisir.

Untuk mengatasi akses jalan yang rusak, Pemerintah Provinsi NTB akan membangun jalan darurat guna mempermudah mobilitas warga. 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB juga telah mengerahkan sejumlah unit ekskavator untuk membersihkan material sisa bencana banjir bandang yang menumpuk di beberapa lokasi.

BACA JUGA : IPM atau Indeks Pembangunan Manusia tahun 2024

Selain itu, Hassanudin memerintahkan seluruh instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB untuk segera memperbaiki fasilitas umum yang rusak akibat bencana, seperti sekolah, jalan, dan jembatan. 

“Kita harus memastikan pemulihan infrastruktur berjalan cepat agar kehidupan warga dapat kembali normal,” tegasnya. iw

Atasi banjir bandang di Bima, BPBD NTB lakukan upaya pembersihan, penyediaan kosumsi, tenda darurat, serta kebutuhan mendesak, serta siapkan makanan siap saji

MATARAM.LombokJournal.com ~ Respon cepat dilakukan Pemprov NTB atasi banjir bandang yang menimpa dua kecamatan di Kabupaten Bima, yakni di Kecamatan Wera dan Kecamatan Ambalawi.

BACA JUGA : IPM atau Indeks Pembangunan Manusia 2024

Pj. Gubernur NTB mengarahkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait segera melakukan penanganan bencana banjir di Bima, baik ketersedian makanan, air bersih, penanganan kesehatan dan listrik, Senin (03/02/25) di ruang rapat Pendopo Gubernur NTB.

Berdasarkan Laporan Kalak BPBD Provinsi NTB, bahwa akibat banjar bandang itu di Kecamatan Wera dan Kecamatan Ambalawi  terdapat  3 Desa yang terdampak. Laporan terakhir, korban terdampak 9 orang, dan 7 orang masih dalam pencarian.

Sementara itu kerusakan 12 Rumah, rusak berat 7 rumah dan rusak ringan 5 rumah. Kerusakan juga terjadi pada fasilitas dan gedung sekolah, jembatan dan beberapa fasilitas umum lainnya.

BACA JUGA : Pengabdian Masyarakat Eksplorasi Warisan Nusantara di Lombok

“BPBD sudah berkoordinasi dengan BPBD Kab. Bima, dan sudah dilakukan assement,  dan upaya yang akan dilakukan adalah pembersihan, penyediaan kosumsi, tenda darurat, serta kebutuhan mendesak, makanan siap saji, beras, mesin pembersih rumah dan air bersih,” ujar Ahmadi, Kepala BPBD Provinsi NTB. 

Merespon dampak banjir bandang tersebut Pj. Gubernur NTB mengarahkan OPD terkaut untuk segera dilakukan  pendataan menyeluruh warga yang terdampak serta keluhannya. 

“Lakukan pendataan menyeluruh, lakukan pembersihan sisa banjir bandang, pastikan ketersediaan air bersih, konsumsi dan penerang (Listrik),” katanya.

BACA JUGA : Franz Kafka Membayang dalam Komunitas Teman Baca 

Sementara itu Dinas kesehatan diinstruksikan untuk memastikan kesehatan masyarakat, 

“BPBD untuk menyiapkan logistik, dan lakukan koordinasi dengan bupati dan pemerintah setempat, pastikan tidak ada masyarakat yang terisolir,” tutupnya.

Pada rapat merespon banjir bandang di Bima itu  dihadiri Asisten Gubernur NTB, Kadis Sosial, Kadis Kesehatan, Kalak BPBD, Kadis Perkim, Karo Kesra, Karo Adpim, Plt. Kadis PUPR, Plt. Kadis LHK, Plt. Kadis Perpustakaan. ALif_IKP

 Kegiatan aksi bersih pantai  bagian gerakan yang diinisiasi oleh Green Generation yang dilaksanakan serentak di berbagai daerah di Indonesia.

MATARAM.LombokJournal.com ~ Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hassanudin, memulai tahun 2025 dengan aksi bersih pantai Loang Baloq, Rabu (01/01/24). 

Kegiatan bersih-bersih pantai itu melibatkan sejumlah pejabat eselon 2 Pemerintah Provinsi NTB, anggota Polres Mataram, bersama  masyarakat setempat.

BACA JUGA : Cafetaria Kokonana & VIP Lounge di Pelabuhan Bangsal Diresmikan

Hassanudin menyisir area pantai untuk mengumpulkan sampah sisa perayaan malam pergantian tahun.

Dalam keterangannya, Hassanudin menyampaikan bahwa aksi ini memang terkesan sederhana, ia berharap dapat menginspirasi lebih banyak orang untuk peduli terhadap lingkungan.

“Gerakan ini mungkin kecil, tetapi mari kita jaga alam, maka alam akan menjaga kita. Sampah-sampah plastik, terutama mikroplastik, sangat berbahaya bagi fauna di laut kita,” tegasnya.

Kegiatan aksi bersih pantai ini merupakan bagian dari gerakan yang diinisiasi oleh Green Generation dan dilaksanakan serentak di berbagai daerah di Indonesia. 

BACA JUGA : Pemantauan Pos Pengamanan Jelang Nataru

Di NTB, aksi serupa juga digelar di Pantai Amahami, Kota Bima. Kegiatan ini sudah menjadi tradisi tahunan. Dilakukan pada pagi hari setelah perayaan malam tahun baru untuk membersihkan sisa-sisa sampah.

Hassanudin menambahkan bahwa persoalan sampah tidak dapat diselesaikan hanya dengan aksi sporadis. Tapi membutuhkan pendekatan menyeluruh, mulai dari kebijakan pemerintah hingga edukasi masyarakat.

“Permasalahan sampah harus dikelola dengan baik. Edukasi juga penting, mulai dari tingkat individu, keluarga, lingkungan, hingga lembaga pendidikan. Kita harus membiasakan membuang sampah pada tempatnya,” ujarnya.

Hassanudin juga mengajak masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam menjaga lingkungan, seperti aksi bersih pantai.

BACA JUGA : Persaingan Bisnis, Dinamika Merebut Pelanggan

“Siapa lagi yang akan melakukannya kalau bukan kita? Dan kapan lagi kalau bukan sekarang?” pungkasnya. iw

Kata Sekda NTB, perubahan iklim yang menyebabkan pencairan es di kutub mengancam 403 pulau-pulau kecil dan daerah pesisir pantai di NTB 

MATARAM.LombokJournal.com ~ Perubahan iklim memiliki dampak yang signifikan dan dapat merusak berbagai aspek kheidupan manusia dan ekosistem di seluruh dunia. 

Bahkan dampak utama dari perubahan iklim, yang meliputi peningkatan suhu global yang mengakibatkan terjadinya gelombang panas yang ekstrim, kenaikan permukaan laut yang disebabkan pencairan es di kutub,  secara khusus berdampak bagi NTB.

BACA JUGA : Mitigasi Kekeringan, Pemprov NTB Distribusi Air Bersih

“Ini mengancam pulau-pulau kecil dan daerah pesisir pantai dimana NTB terdapat 403 pulau,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi.

Hal itu dikatakan Sekda saat menjadi keynote speaker dalam acara Workshop Inovasi Data Perencanaan dan Penganggaran Adaptif Terhadap Perubahan Iklim Untuk Layanan Dasar Provinsi NTB yang berlangsung di Hotel Santika, Mataram, Senin (11/11/24).

Menurut Miq Gite panggilan akrab Sekda mengatakan bahwa Pemerintah memiliki kewajiban dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat yang terdampak, untuk berfikir ke depan lebih sistematis, mendasar sehingga mampu menghadapi perubahan iklim.

Ditegaskan, sekitar 42 persen pendudukan NTB berada di daerah pesisir, yang paling terdampak dalam perubahan iklim.

“Mulai dari layanan kesehatan, penyediaan infrastruktur dasar,  semua itu perlu dipersiapkan dan direncanakan sebai – baiknya, sehingga kepentingan-kepentingan multi stakeholder sperti DLHK NTB, PUPR NTB dan sebagainya,” katanya.

BACA JUGA : Hari Pahlawan 2024, Pj Gubernur NTB Menjadi Inspektur Upacara

Pemerintah Daerah konsisten dalam merespon fenomena tersebut, dengan melaksanakan mitigasi atas perubahan iklim.

“Seperti melakukan transisi energi terbarukan, memperluas pemanfaatan tenaga surya untuk sumber listri, memperluas dan memperbanyak pembangunan microhidro,” ungkapnya.

Layanan Dasar

Dalam kesempatan sama, Mega Kapoor selaku Policy and Advocacy Director SKALA mengatakan bahwa Program SKALA berfokus pada 4 elemen strategis dalam sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia.

Yaitu Pengelolaan Keuangan, Standar Pelayanan Minimal, Penguatan Perencanaan, Pengarahan dan Evaluasi berbasis Data dan Analisi, Pengaruh Getsy, Kesetaraan Gender Disabilitas dan Inklusi Sosial.

“SKALA bersinergi dan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan utama tingkat nasional dan daerah, wilayah perioritas sekala mencakup NTB, Aceh, NTB, Kalimantan Utara, Gorontalo, Maluku, Papua, Papua Barat, Papua Selatan dan Papua Barat Daya.

Ia menjelaskan bahwa untuk memenuhi layanan dasar yang disebabkan oleh dampak perubahan iklim, dibutuhkan program yang inovatif, berbasis data yang akurat, terbaru dan terintegrasi.

BACA JUGA : CSR Untuk Sekolah, Sheraton Senggigi Beach Peduli Pendidikan

“Kami percaya bahwa NTB bisa memprediksi potensi bencana dengan lebih akurat, mampu memberi peringatan dini dan memastikan pelayanan dasar tetap berlangsung disaat terjadi bencana,” ungkapnya.***

Mitigasi kekeringan dilakukan dilakukan Dinas Sosial bersama BPBD dan pemadam kebakaran dengan melancarkan distribusi air bersih

MATARAM.LombokJournal.com ~ Kekeringan yang melanda Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur bagian Selatan mengakibatkan susahnya masyarakat dalam mendapatkan air bersih. Kondisi ini menjadi perhatian  Pemerintah Daerah untuk melakukan mitigasi kekeringan, dengan berupaya memenuhi kebutuhan air bersih untukmasyarakat. 

BACA JUGA : Bersih-bersih Sungai Harus Dilakukan Jelang Musim Hujan

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si menyampaikan itu saat acara Kick Off ke-66 HUT NTB di Taman Sangkareang Mataram, Sabtu (09/11/24).

Dalam mitigasi kekeringan ini, berbagai instansi Pemerintah Provinsi NTB telah melakukan berbagai upaya, seperti menggunakan mobil tangki dengan kapasitas yang lebih kecil agar bisa ke pelosok dan melakukan koordinasi dengan PDAM Giri Menang. 

Selain itu, Dinas Sosial yang bekerja sama dengan BPBD dan Pemadam Kebakaran memastikan distribusi air bersih berjalan lancar.

BACA JUGA : CSR untuk Sekolah, Sheraton Senggigi Beach Hotel Peduli Pendidikan

“Kami melepas 20 tangki distribusi air bersih, untuk air minum bagi masyarakat kita yang terdampak bencana kekeringan dari berbagai instansi yang berkontribusi. Semoga sumbangsih kita sekecil apa pun, bermanfaat bagi masyarakat kita yang membutuhkan,” urai Miq Gite pada kegiatan pelepasan truk tangki distribusi air bersih.

Miq Gite menerangkan, selain melakukan upaya pendistribusian air bersih, pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. 

Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya banjir, ketika hujan turun di beberapa wilayah Provinsi NTB.

BACA JUGA : Konsultasi Publik Rencana Pembangunan SPAM

“Harapan saya, mari kita gotong-royong di lingkungan masing-masing. Membersihkan selokan sehingga tidak mampet dan selokan tidak menjadi tempat pembuangan sampah,” pungkasnya. edo/dyd

Sekda NTB mengajak bersih-bersih sungai di tengah peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) tahun 2024

MATARAM.LombokJournal.com ~ Masyarakat dan pemerintah diajak bersih-bersih sungai, termasuk membersihkan gorong-gorong dan drainase menjelang musim hujan tiba.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si mengatakan, kegiatan membersihkan sungai perlu dilakukan untuk meminimalisir terjadinya bencana banjir di berbagai daerah di NTB. 

BACA JUGA : HIPMI NTB Gelar Musda XV, Ajang Cipatakan Generasi Penerus 

Miq Gite sapaan akrab Sekda menyampaikan itu saat menghadiri kegiatan Bersih-bersih Sungai. untuk memperingati Hari Ulang Tahun ke-53 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) tahun 2024, yang dirangkaikan dengan Hari Bhakti ke-79 Pekerjaan Umum dan HUT ke-66 NTB di Sungai Unus Loang Balok Kota Mataram (08/11/24).

“Mari semua kita turun tangan untuk memastikan semua dalam keadaan bersih dan berfungsi dengan sebaik-baiknya. Semua ini demi keselamatan kita bersama,” tandasnya. 

BACA JUGA :  Konsultasi Publik Rencana Pembangunan SPAM

Miq Gite meminta kepada PUPR untuk memastikan semua infrastruktur jalan, jembatan, sungai dan lainnya dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. 

Korpri, TNI, Polri menjadi garda terdepan menanggulangi bencana yang terjadi di tengah masyarakat.

“Acara hari ini Bersih-bersih Sungai, untuk memperkuat komitmen bersama serta tetap waspada terhadap ancaman bencana,” tegasnya.

BACA JUGA : Nusa Tenggara Barat Ikuti OGP Local Indonesia Camp

Pada acara tersrbut, Sekda NTB mengingatkan pada beberapa kawasan mulai terjadi bencana yang melanda di beberapa daerah di NTB. Diantaranya bencana angin puting beliung terjadi di Lombok Barat dan banjir terjadi di wilayah Bima dan Dompu. mnp/dyd

Penyelenggaraan puncak acara Festival Rinjani yang ke V menyesuaikan dengan Hari Pangan Internasional

KLU.LombokJournal.com ~ Festival Rinjani untuk yang kelima diadakan di Desa Loloan Bayan Kabupaten Lombok Utara Nusa Tenggara Barat, Sabtu (26/10/24).

Festival yang dirangkai dengan Jambore Pemuda tersebut dilaksanakan dari tanggal 26 hingga 28 Oktober 2024, bertajuk “Dimensi Waktu dalam Sistem Kedaulatan Pangan Saujana Rinjani”.

BACA JUGA : Sosialisasi LPSK, Perlindungan Inklusif untuk Saksi dan Korban 

Sekretaris Daerah NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si menyatakan festival kali ini adalah momentum untuk bagaimana tiap individu bertanggung jawab terhadap alam serta memiliki jiwa tata kelola lingkungan yang mungkin telah terabaikan.

“Festival  ini adalah bagian dari rekonstruksi ada pembelajaran bagi banyak orang,” ujar Miq Gite beberapa waktu silam saat Rapat Persiapan di Kantor Gubernur NTB.

Adapun Tokoh LSM yang menjadi mentor acara kolosal tersebut, Direktur Santiri Foundation Tjatur Kukuh menyatakan sekitar 100 peserta Youth Jambore dari sekitar 15 SMA/SMK, mahasiswa dan pecinta alam dari beberapa perguruan tinggi serta entitas direncanakan membersamai sekitar 1000 warga dan GenZMile Memaca Rinjani. 

Dan memaknai Kedaulatan Pangan Lokal diantara puncak Festival Rinjani V.

BACA JUGA : Keterbukaan Informasi di NTB, Modal Raih Kepercayaan Publik

“Kegiatan yang berlangsung sejak hari, Sabtu ini (26/10) di Tanah Pecatu Penghulu Adat Loloan dan puncaknya pada tanggal 28 Oktober 2024, rencananya dihadiri Sekda Provinsi NTB,” tuturnya.

Dalam pada itu, Ketua Panitia Festival, Nelda Nania mengatakan, pihaknya telah menyiapkan berbagai kegiatan untuk memeriahkan acara tersebut seperti Bazar Pangan, Atraksi Kesenian, Clean Area hingga Pemutaran Film serta Talkshow.

“Festival ini terlaksana dalam siklus empat tahun sekali. Kami menyesuaikan puncak Rinjani Festival V dengan Hari Pangan Internasional,” imbuhnya.

BACA JUGA : Jalin Persahabatan Lewat Olahraga Bersama Insan Pers 

Rencananya kegiatan Festival tahun 2024 dibuka oleh Penjabat Gubernur NTB Hassanudin. Adapun acara Festival Rinjani telah dimulai dengan praacara Ngobrol Pangan Indonesia dan Ngobrol Hero Kebudayaan (26/10/2024). Mari ikuti acaranya. Kita jaga lingkungan agar lestari dan bestari. rbg/dyd

Kepala Dinas (Kadis) LHK NTB mendapatkan penghargaan ADI NITI untuk Kategori Mitra Kerja (Pemda Prov/Kabupaten/Kota atau K/L) yang Mendorong Percepatan Penerapan Standar LH

JAKARTA.LombokJournal.com ~ Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Prof. Dr. Ir. Siti Nurbaya menyerahkan penghargaan ADI NITI kepada Kadis LHK NTB dan Kadis LHK DIY serta Dinas Lingkungan Hidup Kab. Ciamis Jawa Barat dari unsur pemerintah daerah.

BACA JUGA : Penghargaan IMDI Early Adopter Award 2024 untuk NTB

Penghargaan itu diserahkan  pada Acara Pekan Standar (PeSTA) Lingkungan Hidup dan Kehutanan “Standardisasi LHK Menjaga Keberlanjutan Sumberdaya Alam”, 10-12 September 2024, Auditorium Manggala Wanabakti-KLHK, Jakarta.

Dalam Arahan pembukaan acara Menteri LHK RI menekankan bahwa kehadiran Badan Standarisasi Instrumen (BSI) KLHK yakni memberikan dan mengeluarkan guadline dan standar sebagai regulasi bagi investasi dan kegiatan pembangunan. 

Agar pembangunan ekonomi tidak mengabaikan ekologi, dimana kita belajar praktek baik dari Amerika Serikat dan Jepang terkait environmental protection dan yang  berbasis scientific . 

KLHK dan Pemda  akan menjaga di bagian implementasi dan pengawasannya dari setiap investasi melalui 3 layer yakni kesesuaian dengan standar melalui Binwas (pembinaan dan pengawasan), lalu langkah terakhirnya adalah penegakan hukum, ujar Prof. Siti Nurbaya.

Pekan Standar LHK Tahun 2024 mengagendakan Penetapan 9 Standar dokumen lingkungan, penanaman 54 standar spesifik di Amdalnet, serta pemberian Penghargaan Adi Niti kepada Mitra Kerja BPSILHK. 

BACA JUGA : Relawan Rohmi-Firin Menyemut Menyambut Ummi Rohmi di Taliwang

Kadis LHK NTB mendapatkan penghargaan ADI NITI untuk Kategori Mitra Kerja (Pemda Prov/Kabupaten/Kota atau K/L) yang Mendorong Percepatan Penerapan Standar, diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan respon DLHK NTB terhadap kegiatan penyusunan dan Penerapan Standar dokumen lingkungan.

Kadis LHK NTB menegaskan bahwa ini wujud sinergisitas antara BPSI (Badan Penerapqn Standar Instrumen) LHK dan Mitra Kerja baik dari Pemda, Ahli, LPJP maupun Dunia Usaha dapat secara nyata menciptakan penerbitan Persetujuan Lingkungan yang Mudah, Cepat, Baik dan Pasti. 

Serta mewujudkan Dokumen Lingkungan Amdal sebagai safeguard environment untuk menjamin keberlanjutan ( sustainability ) atas kegiatan pembangunan. Mengingat biaya recovery lingkungan sangat besar jika lingkungan tersebut rusak.

Penghargaan Adi Niti 2024 ini melengkapi pengakuan dan penghargaan dari Menteri LHK kepada Dinas LHK NTB. 

BACA JUGA : Karya Puisi yang Lahir dari Proses Gotong Royong

Sebelumnya, tahun 2022 Prov NTB menerima penghargaan sebagai Provinsi Terbaik dalam Indeks Respon IKLH. Penghargaan juga diterima tahun 2023 sebagai salah satu provinsi terbaik Kinerja Lingkungan Hidup Daerah dan Green Leadership.***