Sehat itu mahal, jadi kalau berobat tanpa BPJS ini rasanya berat, apalagi kalau sudah sakit sampai operasi

lombokjournal.com —

MATARAM  ;   Sepekan sejak Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 ditetapkan, beragam respons bermunculan menanggapi Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur penyesuaian besaran iuran peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Perpres tersebut juga sempat menduduki topik teratas di Twitter pada 12 Mei lalu. Disamping protes yang banyak diungkapkan di media sosial, tak sedikit pula peserta yang mendukung penyesuaian iuran yang berlaku mulai bulan Juli mendatang itu.

Bagi Yuliastutik, salah satu peserta program JKN-KIS, tetap memberi dukungan terhadap kebijakan pemerintah menyesuaikan iuran BPJS Kesehatan untuk kedua kalinya.

Menurut Yuli, perubahan iuran dirasa lumrah, lantaran biaya pengobatan yang terus mengalami kenaikan harga akibat inflasi.

Di sisi lain, ia melihat kepedulian pemerintah yang memberi subsidi bagi peserta kelas III untuk segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP).

“Jadi kan memang ada orang yang (ekonomi) menengah ke atas maupun ke bawah. Kalau yang menengah ke atas ini mungkin tidak jadi masalah ya, tapi saya memaklumi untuk orang-orang yang selain mereka dengan naiknya iuran nanti,” katanya.

Menurutnya, sehat ini mahal, jadi kalau berobat tanpa BPJS ini rasanya berat, apalagi kalau sudah sakit sampai operasi.

“Yang penting BPJS ini terus ada, karena kalau tidak kuat bayar bisa turun kelas, dan di kelas III ini saya tahu ada bantuannya dari pemerintah,” tuturnya.

Ia  sudah lama menjadi peserta JKN-KIS. Memng Ia belum merasakan manfaat program tersebut, tetapi menjadi saksi bagi keluarga yang sakit, seperti kakek dan orang tuanya.

“Kalau merasakan alhamdulillah tidak pernah ya, saya bersyukur dikasih sehat terus sama Allah. Tapi dulu kakek pernah sampai ke rumah sakit karena sakit kanker prostat. Terus orang tua saya juga pakai BPJS waktu pengobatan sakit lambungnya. Bermanfaat sekali ya, karena kalau enggak ada BPJS pasti bingung keluarga saya. Jadi yang penting iurannya dibayar terus biar (kepesertaan) aktif terus, karena kalau menunggak kita sendiri yang susah pas sakit tiba-tiba,” kata Yuli.

Peserta program JKN-KIN lainnya, Totok,  yang sedang berjuang melawan diabetes juga memberikan dukungan yang sama.

Memang diakuinya ia sempat terkejut dengan kebijakan penyesuaian iuran itu. Namun setelah mengetahui pemerintah akan memberi subsidi, ia jadi lega. Baginya, yang terpenting adalah kualitas pelayanan.

“Kalau memang untuk kebaikan dan pelayanannya juga ditingkatkan saya mendukung. Kalau saya yang penting itu dulu. Masalah kelas memang saya ambil yang kelas III karena terjangkau dan yang penting saya bisa berobat terus pakai BPJS. Jadi, kalau untuk kebaikan bersama saya menerima, yang penting BPJS ini ada karena orang-orang memang membutuhkan,” ujar pria 66 tahun itu.

Rea/CNNInd

 Bupati Najmul menyampaikan himbauan, agar seluruh masyarakat tidak melakukan perundungan terhadap, pasien yang positif Covid-19

TANJUNG.lombokjournal.com – Hasil pemeriksaan SWAB yang dilakukan oleh Laboratorium Biomedis RSUD Provinsi NTB, tanggal 18i-26 Mei, penambahan kasus positif Covid-19 sebanyak 15 orang.

Dengan bertambahnya jumlah kasus positif Covid-19 di Lombok Utara, kini total meningkat berjumlah 36 orang. Sembuh 14 orang, masih dalam perawatan sembilan orang di RSUD Tanjung 10 orang di Unit Karantina, dan tiga orang di RSUD Provinsi NTB,

Pejelasan itu disampaikan Bupati Najmul Akhyar dalam siaran persnya yag diterima lombokjournal.com, Kamis (28/5/2020).

Lebih lanjut disebutkan, jumlah Pasien Dalam Pengawan (PDP) sebanyak 45 orang. Dengan perincian 18 orang masih dalam pengawasan dan 27 orang selesai dalam pengawasan.

Jumah orang Dalam Pemantauan (ODP) mencapai 296 orang, rinciannya 27 orang masih dalam pemantauan dan 269 orang selesai dalam pemantauan.

Kemudian Orang Tanpa Gejala (OTG) sebanyak 436 orang. Untuk Pelaku Perjalanan Tanpa Gejale (PPTG) sebanyak 1022 orang.

Bupati Najmul menyampaikan himbauan, agar seluruh masyarakat tidak melakukan perundungan terhadap, pasien yang positif Covid-19.

“Kita cegah penyakitnya, bukan membenci orang atau latar belakangnya,” kata bupati..

Lebih dikatakan, pada semua lapisan masyarakat Kabupaten Lombok Utara untuk tetap tenang menerapkan physical distancing (jaga jarak), hindari keramaian.

“Beraktifitas di rumah saja, serta melakukan pola hidup bersih dan sehat,” kata bupati.

Ast

BPJS Kesehatan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan Nasional, secara resmi menetapkan kenaikan iuran

lombokjournal.com —

JAKARTA  ;   Kenaikan iuran peserta mandiri atau Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) akan tetap diberlakukan.

Namun, ia juga memastikan bahwa PBPU yang masuk dalam golongan masyarakat tidak mampu bisa pindah ke peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Penegasan itu disampaikan Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan, Fahmi Idris di Gedung DPR, akhir Januari lalu.

“Tapi tetap ada opsi yang tadi saya sampaikan bahwa PBPU kelas III itu kemudian disisir untuk yang miskin dan tidak mampu jadi peserta PBI. Itu yang kami pegang sampai nanti kan setelah ini diminta rapat lagi konsolidasi, koordinasi internal pemerintah,” jelas Fahmi.

Menurutnya, kenaikan iuran yang telah ditetapkan ini bukan hanya keputusan BPJS Kesehatan.

Kenaikan iuran ini merupakan keputusan dari rapat tingkat menteri yang dipimpin oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).

“Ya kan ada rapat tingkat menteri, dipimpin Pak Menko. BPJS kan punya porsi terbatas. Tugas kewenangan tanggung jawab juga diatur tidak boleh melampaui kewenangan. Sehingga ya keputusan yang dihadiri Pak Menkes, Bu Menkeu, Kepala Staf Presiden (KSP) kemudian dari Kemensos, Kemendagri itu menyimpulkan seperti itu dijalankan,” terang Fahmi.

Sebagai informasi, per 1 Januari 2020, BPJS Kesehatan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan Nasional, secara resmi menetapkan kenaikan iuran.

Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) atau Peserta Mandiri Kelas III naik dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000 per jiwa. Kemudian, Kelas II naik dari Rp 51.000 jadi Rp 110.000 per jiwa, dan kelas I naik dari Rp 80.000 ke Rp 160.000 per jiwa.

Rr

Banyak PBPU/ peserta mandiri yang hanya mendaftar pada saat sakit dan memerlukan layanan kesehatan yang berbiaya mahal, namun setelah sembuh berhenti membayar iuran

lombokjournal.com —

MATARAM —  Iuran BPJS Kesehatan dipastikan naik. Kenaikan ini berlaku untuk seluruh peserta.

Belakangan terungkap siapa mereka yang buat BPJS Kesehatan defisit, bahkan di ambang kebangkrutan jika iuran dan perbaikan tak dilakukan.

Iuran BPJS harus naik karena adanya defisit yang jumlahnya triliunan. Kenapa bisa sampai defisit? Siapa yang menyebabkan defisit?

Penyebab utama terjadinya defisit adalah besaran iuran yang underpriced dan adverse selection pada PBPU/peserta mandiri. Bisa dibilang peserta mandiri ini ambil kesempatan dalam kesempitan.

Banyak PBPU/ peserta mandiri yang hanya mendaftar pada saat sakit dan memerlukan layanan kesehatan yang berbiaya mahal, namun setelah sembuh berhenti membayar iuran.

Banyak PBPU/peserta mandiri yang tidak disiplin membayar iuran. NAH KETAHUAN!

Pada akhir tahun anggaran 2018, tingkat keaktifan PBPU/peserta mandiri hanya 53,7 persen. Sejak 2016 sampai dengan 2018, besar tunggakan PBPU/peserta mandiri ini mencapai sekitar Rp15 triliun, ini penjelasan dari Kemenkeu.

Claim ratio PBPU/ peserta mandiri pada 2018 mencapai 313 persen. Total klaim PBPU/peserta mandiri mencapai Rp27,9 triliun sementara total iuran yang dikumpulkan hanya Rp8,9 triliun.

Di samping kedua penyebab utama ini, tentu juga terdapat faktor-faktor yang lain, seperti inefisiensi layanan, belum sempurnanya manajemen klaim, serta belum sempurnanya strategic purchasing.

Oleh karena itu, dalam rangka menjaga keberlangsungan program JKN, perbaikan pada keseluruhan sistem JKN ini akan dilakukan oleh BPJS Kesehatan serta lembaga-lembaga terkait.

Untuk diketahui, kenaikan iuran JKN direncanakan untuk seluruh segmen peserta BPJS:

Penerima Bantuan Iuran (PBI), iuran naik dari Rp23.000 menjadi Rp. 42.000 per jiwa. Besaran iuran ini juga berlaku bagi Peserta yang didaftarkan oleh Pemda (PBI APBD). Iuran PBI dibayar penuh oleh APBN, sedangkan Peserta didaftarkan oleh Pemda (PBI APBD) dibayar penuh oleh APBD.

Pekerja Penerima Upah Pemerintah (PPU-P), yang terdiri dari ASN/TNI/POLRI, semula besaran iuran adalah 5 persen dari gaji pokok dan tunjangan keluarga, 3 persen ditanggung oleh Pemerintah dan 2 persen ditanggung oleh ASN/TNI/POLRI yang bersangkutan.

Diubah menjadi 5 persen dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tunjangan profesi, dan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan bagi PNS Daerah, dengan batas sebesar Rp12 juta, dimana 4 persen ditanggung oleh Pemerintah dan 1 persen ditanggung oleh ASN/TNI/POLRI yang bersangkutan.

Pekerja Penerima Upah Badan Usaha (PPU-BU), semula 5 pesen dari total upah dengan batas atas upah sebesar Rp8 juta, dimana 4 persen ditanggung oleh Pemberi Kerja dan 1 persen ditanggung oleh Pekerja, diubah menjadi 5% dari total upah dengan batas atas upah sebesar Rp12 juta, dimana 4 persen ditanggung oleh Pemberi Kerja dan 1 persen ditanggung oleh Pekerja.

Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) / Peserta Mandiri:
Kelas 3: naik dari Rp25.500 menjadi Rp42.000 per jiwa; Kelas 2: naik dari Rp51.000 menjadi Rp110.000 per jiwa; k]Kelas 1: naik dari Rp80.000 menjadi Rp160.000 per jiwa.

Berdasarkan data, pemerintah menanggung 134 juta yang masuk Penerima Bantuan Iuran (PBI). Muncul pertanyaan baru, apakah terdapat 134 juta masyarakat miskin di Indonesia?

Menurut data Kemenkeu, sesuai data BPS, per Maret 2019, persentase penduduk miskin adalah sebesar 9,41 persen, atau 25,14 juta orang.

“Penduduk yang dimasukkan ke dalam kepesertaan Penerima Bantuan iuran (PBI) tidak hanya penduduk miskin sesuai perhitungan BPS itu,” jelas Kemenkeu.

Secara internasional, jaminan sosial lazimnya diberikan kepada 40 persen penduduk yang memiliki penghasilan terendah, bukan hanya yang masuk dalam kategori penduduk miskin.

Indonesia mengadopsi hal tersebut, yang dituangkan dalam RPJMN. Dengan pendekatan tersebut, sebetulnya PBI dapat diberikan kepada hingga 107 juta jiwa (dengan asumsi penduduk Indonesia saat ini 269 juta jiwa).

Adapun kepesertaan Penduduk yang didaftarkan oleh Pemda (PBI APBD) yang iurannya dibayarkan oleh Pemda, yang saat ini mencapai sekitar 37 juta jiwa, merupakan bentuk dukungan Pemda dalam rangka mencapai Universal Health Coverage (UHC).

Bagaimana jika tak mampu bayar iuran?

Kenaikan 100 persen hanya berlaku untuk PBPU/peserta mandiri Kelas 1 dan Kelas 2. Untuk kelas 3, iuran hanya naik sebesar 65 persen menjadi Rp42.000.

“Jika merasa tidak mampu membayar kenaikan iuran, peserta Kelas 1 dan Kelas 2 dapat melakukan penurunan Kelas, dari Kelas 1 menjadi Kelas 2 atau Kelas 3; atau dari Kelas 2 menjadi Kelas 3.”

Untuk Kelas 3 yang merasa tidak mampu dengan besaran iuran ini, dan nyata-nyata tidak mampu, dapat dimasukkan ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sehingga berhak untuk masuk PBI (Penerima Bantuan Iuran) yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah.

Rr (dari berbagai sumber)

Gubernur Zul mengapresiasi kerja keras Bupati Lotim

LOTIM.lombokjournal.com —  Gubernur NTB Dr.H.Zulkieflimansyah, Wakil Gubernur NTB Dr.Hj. Sitti Rohmi Djalilah dan Forkopimda mengunjungi Kabupaten Lombok Timur, Kamis (28/05/20).

Gubernur diterima oleh Bupati Lotim, H.M Sukiman Azmi di Pendopo Bupati.

Gubernur mengatakan, jumlah anak yang terpapar Covid-19 di NTB sangat tinggi, bahkan posisi pasien anak di NTB nomor dua di Indonesia setelah Jawa Timur.

Menurut Gubernur Zul, pandemi ini harus dituntaskan secara bersama-sama, terlebih saat ini kasus transmisi lokal Covid-19 di NTB capai 56 Persen.

“Jangan sampai, masa kecil anak-anak kita di habisakan di rumah sakit karena terpapar Covid-19,” ungkap Gubernur

Selain anak-anak, lanjut Gubernur, tenaga kesehatan juga sudah mulai banyak terpapar Covid-19. Sulit membayangkan garda terdepan di daerah ini banyak yang positif, di sisi lain juga alat kesehatan masih terbatas.

“Kita akan memperketat lagi tindakan di lapangan dalam menanggulangi penularan Covid-19. Kita harus bersemangat seperti awal, semoga kedatangan kami ini, menjadi suntikan semangat untuk kita semua dalam menghadapi pandemi Covid-19 di daerah kita ini,” tutur Bang Zul

Ia melanjutkan, kasus pertama positif Covid-19 di NTB itu terjadi di kabupaten Lombok Timur. Sejak saat itu, ia melihat Bupati Lombok Timur sangat tegas dalam menangani Covid-19.

“Mulai dari rapid test di pasar, masjid, hingga menyasar ASN, oleh karena itu, kami mengapresiasi kerja keras Bupati Lotim bersama seluruh jajarannya,” puji Gubernur.

Gubernur Zul mengapresiasi kerja keras Bupati Lotim.

“Kami yakin, dengan kerja bersama, Lombok Timur dan seluruh daerah lainnya di NTB menang dalam keadaan sehat melawan Covid-19,” katanya.

AYA/HmsNTB

Bupati Suhaili minta agar kebijakan penanganan Covid se-NTB disamakan. Bahkan ia mengusulkan agar provinsi yang mengambil alih penanganan Covid-19 ini

LOTENG.lombokjournal.com —  Setelah melakukan kunjungan ke Pemkot Mataram dan Pemda Lombok Barat (Lobar) Gubernur NTB Dr.H Zulkieflimansyah bersama Forkopimda melanjutkan kunjungan ke Pemda Lombok Tengah (Loteng), Kamis (28/05/2020).

Di sana Gubernur memompa semangat jajaran birokrasi agar terus semangat melakukan upaya penanganan Covid-19.

Masyarakat juga diharapkan tidak lengah, karena kasus positif baru masih terus ditemukan oleh Gugus Tugas Covid-19 di lapangan.

“Kita harus bersinergi, bergandeng tangan dan bergotong royong dalam memerangi Covid-19 ini,” terang Gubernur dihadapan Bupati Loteng H.M Suhaili FT bersama jajaran pemda Loteng.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga mendorong agar program maskerisasi atau penggunaan masker oleh masyarakat terus digalakkan di Loteng. Karena penggunaan masker dapat mengurangi risiko penularan Covid-19 antar masyarakat.

Gubernur juga memberi motivasi ke Pemda Loteng untuk mengaktifkan UMKM di masa pandemi ini, karena keberadaan mereka akan menghidupkan ekonomi yang sedang lesu.

Sementara itu Bupati Loteng H.M Suhaili FT dalam kesempatan itu mengatakan, pihaknya memberi apresiasi atas kunjungan Gubernur dalam rangka ikhtiar memerangi virus corona.

Menurutnya, kehadiran Gubernur sangat berarti dalam memberikan peran petunjuk,  sinergi dan koordinasi.

Bupati minta agar kebijakan penanganan Covid se-NTB disamakan. Bahkan ia mengusulkan agar provinsi yang mengambil alih pengananan Covid-19 ini.

“Sehingga kabupaten/kota tinggal mengikuti intruksi dari pemerintah provinsi,” saran Suhaili.

Suhaili mengaku sangat prihatin dengan kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan untuk menghindari Covid-19 ini.

Sehingga upaya sosialisasi untuk membangkitkan kesadaran masyarakat agar mereka sadar dengan risiko tertular virus corona ini terus dilakukan.

“Kami sudah menutup sebagian pasar di Loteng untuk mengurangi dampak penyebaran Covid di NTB khusus di Loteng,” jelas Bupati.

Bupati mengatakan, menyatukan tekad dan komitmen antar semua pihak sangat penting untuk memutus mata rantai penularan virus ini. Hal ini juga penting untuk mempersiapkan diri menuju era kenormalan baru atau new normal.

“Sementara untuk bantuan sudah sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Begitu juga bantuan dari kabupaten sudah didistribusikan,” kata Bupati.

AYA/HmsNTB

NTB menjadi daerah nomor dua di Indonesi yang paling banyak anak-anak terpapar corona

MATARAM.lombokjournal.com —  Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah bersama Kapolda NTB, Kajati NTB, Danrem 162/WB dan sejumlah Kepala OPD lingkup Provinsi NTB melakukan Roadshow ke seluruh Kabupaten/Kota se-NTB.

Kegiatan ini dalam rangka membangun sinergi antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota agar selalu bergandengan tangan dalam memerangi penyebaran Virus Corona (Covid-19) di NTB.

Mengawali roadshow, Kamis (28/5/2020), mulai dari Pemerintah Kota Mataram, dilanjutkan ke Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dan Kabupaten Lombok Timur.

Gubernur menjelaskan tujuan dari roadshow tesebut dalam rangka menjalin silaturrahmi karena masih dalam suasana Idul Fitri, 1 Syawal 1441. Selain itu juga untuk membangun kembali semangat Pemerintah Kabupaten Kota di NTB dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Wilayah Kabupaten kota di NTB.

Menurutnya, membangun semangat pemerintah Kabupaten/kota ini sangat penting.

Hal ini untuk menyongsong kebijakan Pemerintah Pusat dalam menjalankan kehidupan baru (new normal) dengan menjalankan protokol kesehatan Covid-19.

Selain itu, kunjungan kerja ini juga untuk membangun kerjasama Pemprov dan Pemkab/Kota dalam melakukan antrisipasi munculnya klaster baru akibat dari adanya transmisi lokal.

Banyaknya tenaga kesehatan di NTB yang terpapar Virus Corona juga menjadi perhatian khusus Gubernur NTB.

Ia mengatakan, bahkan saat ini juga di NTB banyak anak-anak yang terpapar virus corona. Hal ini menyebabkan NTB menjadi daerah nomor dua di Indonesi yang paling banyak anak-anak terpapar corona.

“Saat ini NTB urutan kedua dalam kasus anak terpapar Corona,” ungkapnya.

Untuk itu Bang Zul menegaskan, sebagai upaya serius memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di NTB, pemerintah akan memperketat aturan orang masuk NTB, dengan mewajibkan memiliki surat keterangan hasil swab dan surat izin perjalanan.

Ia  berharap, roadshow ini akan memberikan semangat baru bagi para bupati/walikota untuk terus menghadirkan inovasi dalam mencegah penyebaran Covid-19 di kabuten kota masing-masing.

Selain itu, Gubernur juga meminta Pemrintah kabupaten/kota untuk turut aktif memeberikan semangat bagi para camat, Kepala Desa hingga tingkat Dusun, agar perangkat-perangkat yang memiliki peran sangat penting ini terus bersemangat dalam memantau penyebaran Covid-19 di masyarakat.

“Jangan sampai kerja masih banyak, namun semangat sudah berkurang,” ujar Gubernur Zul

Gubernur memberikan apresiasi dan penghargaan atas segala upaya yang dilakukan para Bupati dan Walikota dalam memerangi penyebaran Covid-19 ini.

Seperti melibatkan berbagai elemen masyarakat seperti Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan berbagai organisasi pemuda untuk bersinergi memutus rantai penyebaran Covid-19 di Wilayah Provinsi NTB.

“Apa yang kita alami saat ini, juga ikut dialami pula oleh seluruh daerah di Indonesia,” ujarnya.

Menanggapi roadshow Gubernur NTB tersebut, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh, Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid, Bupati Lombok Tengah, H. Suhaili. FT dan Bupati Lombok Timur, H. Sukiman Azmi, memberikan apresiasi atas kunjungan kerja itu.

Pera Kepala Daerah ini menilai, kedatangan Gubernur ini akan menjadi semangat baru bagi kabupaten Kota di NTB dalam memerangi penyebaran Virus Corona di wilayah mereka.

Bupati/walikota siap bersinergi dan akan menjalankan setiap regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi. Hal ini sebagai wujud nyata bahwa Provinsi dan Kabupaten/Kota selalu bergandengan tangan dalam memerangi penyebaran Virus Corona di NTB.

Untuk itu, mereka menilai kunjungan ini menjadi energi baru dan penyemangat dalam mempersiapkan diri dalam memutus mata rantai Covid-19 di NTB. Hal ini juga sebagai langkah awal untuk mempersiapkan diri menghadapi kehidupan baru (new normal).

Pemerintah kabupaten/kota juga masih sangat prihatin dan menyadari, masih sangat kurangnya kesadaran masyarajat dalam mematuhi protokol Covid-19.

Untuk itu, pemkab/pemkot melibatkan perangkat daerah mulai dari tingkat dusun untuk melakukan pematauan terhadap penyebaran Covid-19 di tengah masyarakat.

Bupati/walikota juga menilai, kehadiran Gubernur NTB dan Forkompinda Provinsi NTB, sangat berarti dalam memberikan saran petunjuk, sinergi dan koordinasi terkait langkah dan kebijakan pemerintah daerah.

Kepala daerah meminta agar kebijakan penanganan Covid-19 se-NTB sama. Sehingga kabupaten kota tinggal mengikuti intruksi dari pemerintah provinsi. Hal ini untuk ikhtiar kita  bersama memutus mata rantai Corona di Bumi Gora dan persiapan untuk new normal.

Sementara itu, Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani dalam presentasinya terkait penanganan Covid-19 di NTB mengatakan masih terjadinya penularan Covid-19 di NTB karena masih kurangnya pemahaman dan kurang kooperatif masyarakat terhadap Protokol kesehatan  Covid-19.

Danrem mengingatkan, saat ini kita bukan dalam posisi mencegah lagi, namun dalam kondisi berperang melawan Covid-19.

Untuk itu ia memberikan apresiasi atas berbagai regulasi yang dikeluarkan Pemprov dalam upaya perang melawan penularan Covid-19, seperti akan dikeluarkannya Peraturan Gubernur NTB terkait wajib masker.

Ia berharap kepala daerah di NTB untuk tidak mementingkan ego sektoral masing-masing. Namun harus sama-sama mematuhi aturan yang telah dibuat oleh Pemerintah Provinsi.

Terkait dengan tingginya jumlah tenaga medis yang terpapar Covid-19 di NTB, ia meminta petugas kesehatan di NTB untuk meningkatkan kewaspadaan. “Saat ini banyak pasien yang tidak jujur terkait gejala yang sedang dialaminya,” ungkapnya.

Untuk itu, perlu upaya optimal dari masing-masing wilayah untuk menekan klaster lokal atau transmisi lokal. Saat ini ada klaster yang sulit terdeteksi akibat dari adanya transmisi lokal.

Ia menambahkan, untuk mencegah penyebaran Covid-19 dari luar, Pemprov NTB akan melakukan peningkatan keamanan di pintu masuk NTB, baik melalui bandara dan pelabuhan.

Pemerintah akan mewajibkan siapa yang masuk NTB harus memiliki surat keterangan hasil swab yang berlaku maksimal tujuh hari sebelum berangkat.

Jika sudah habis masa berlakunya maka yang bersangkutan wajib melakukan swab ulang dan biaya ditanggung oleh yang bersangkutan. Selain itu orang yang datang dari luar NTB juga harus memiliki surat dinas.

Dalam kesempatan itu, Danrem juga meminta Pemerintah Kabupaten/kota untuk selalu membangun sinergi dengan seluruh media. Ia meminta Humas Provinsi dan Kabupaten/kota harus sejalan dalam memberikan informasi kepada media.

Untuk memerangi penyebaran Covid-19 Pemerintah akan menerapkan beberapa kebijakan diantaranya, Pemprov NTB akan mengeluarkan Pergub Wajib Masker, Penerapan jam malam, Pembatasan untuk berkumpul lebih dari 10 orang, Memberlakukan patroli rutin, baik siang malam dari semua stakeholder, memberikan peran kepada tokoh agama dan tokoh masayarakat dalam memberikan tausyiah terkait Covid-19.

Selain itu, pemerintah akan mengeluarkan rekomendasi agar pasar-pasar di NTB menerapkan Protokol kesehatan Covid-19, dengan membangun posko terpadu di setiap pasar yang diberikan izin operasional. Membatasi jam operasional pasar dari pukul 9 pagi hingga pukul 12 siang. Pasar harus memiliki pasilitas pendukung seperti Thermogun, box sterilisasi uang dan pengeras suara.

Pasar harus menerapkan penjualan barang sistem blok, agar mudah di kontrol. Petugas posko harus selalu memberikan himbauan untuk penerpan protokol  Covid-19, seperti wajib pakai masker.

“Kita juga akan membangun posko pelayanan kesehatan di setiap pasar, sehingga bagi yang punya keluhan akan langsung dilakukan cek up di ruang kesehatan,” tutup Danrem.

AYA/HmsNTB

Larangan atau pembatasan bagi penerbangan niaga atau non-niaga yang mengangkut penumpang pada prinsipnya dapat dilakukan dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19

MATARAM.lombokjournal.com — Ada sejumlah opsi yang akan dilakukan Pemda NTB bersama dengan stakeholder agar penyebaran pandemi ini tidak semakin meluas.

Gubernur NTB Dr H Zulkieflimansyah saat melakukan pertemuan bersama Forkopimda, Rabu (27/05/20) malam  mengatakan, ada sejumlah poin penting yang dihasilkan dalam rapat ini.

Yaitu memaksimalkan edukasi masyarakat dengan koordinasi dan kerja bersama Humas Pemprov NTB, TNI, Polri, Kajati, Forkopimda dan Pemda Kabupaten/Kota.

“Kami dan Forkopimda akan sambangi dan bersilaturahim dengan bupati untuk menigkatkan koordinasi dan menguatkan kembali penanganan Covid-19. Insya Allah hari Kamis ini kami ke bupati/walikota di Pulau Lombok,” kata Gubernur Zul.

Pada rapat pertama di Pendopo,  Gubernur menyampaikan bahwa ada dua opsi dalam menekan penyebaran Covid-19, yaitu wajib hasil tes swab PCR negatif untuk setiap orang yang akan masuk ke NTB atau menutup akses bandara.

Namun dalam rapat kedua diputuskan bahwa setiap orang yang masuk ke wilayah NTB wajib negatif Covid-19 dengan bukti swab dan menjalani karantina.

Menguatkan pertimbangan di atas, General Manager PT Angkasa Pura I (Persero) Lombok Nugroho Jati menyampaikan,  operasional bandara penting untuk akses logistik, kebutuhan medis, dan kondisi darurat yang dibutuhkan saat masa pandemi.

Kapolda NTB Irjen Pol Muhammad Iqbal SIK, MH mengatakan, memang sangat penting untuk melakukan tes swab  serta karantina bagi masyarakat yang masuk ke Provinsi NTB, baik yang datang melalui bandara  maupun pelabuhan.

“Selanjutnya personil TNI/Polri dan Satpol PP akan ditempatkan di pusat -pusat aktivitas masyarakat seperti mall dan pasar dalam rangka kampanye edukasi kedisiplinan masyarakat terhadap kepatuhan protokol Covid-19,” kata Kapolda.

GM PT Angkasa Pura I (Persero) Lombok Nugroho Jati menambahkan, bandara merupakan objek vital yang tidak hanya melayani penerbangan penumpang, namun juga penerbangan angkutan kargo, logistik, dan pos yang dibutuhkan oleh masyarakat.

“Bandara juga berfungsi sebagai bandara alternatif bagi penerbangan yang memiliki kendala teknis atau operasional dalam hal kondisi darurat. Bandara juga melayani penerbangan medis (medical evacuation),” ujarnya.

Nugroho Jati mengatakan, terkait dengan larangan atau pembatasan bagi penerbangan niaga atau non-niaga yang mengangkut penumpang pada prinsipnya dapat dilakukan dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19.

“Namun sebelumnya perlu dilakukan koordinasi dan sosialisasi kepada seluruh stakeholder terkait, badan usaha angkutan udara (maskapai penerbangan), serta pengguna jasa angkutan udara sebelum pembatasan penerbangan itu dilakukan,” ujarnya. (Humas NTB)

AYA/HmsNTB

Gelombang kedua bisa jadi lebih berat daripada saat pertama kali kasus Covid di NTB ditemukan, karena saat awal kasus ini masuk, kekuatan dan energi yang dimiliki oleh pemerintah masih penuh

LOMBOK UTRA.lombokjournal.com — Usai melakukan pertemuan dengan Walikota Mataram, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah melanjutkan kunjungannya ke Kabupaten Lombok Utara (KLU) Kamis (28/05/20).

“Roadshow” Gubernur dan Wakil Gubernur NTB bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) ke Pemda Kabupaten/Kota ini ilakukan untuk menyatukan komitmen memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di daerah.

Sinergitas menjadi kunci upaya pencegahan penularan virus ini agar tak menyebar luas.

Wagub Hj Sitti Rohmi mengatakan, tujuan kedatangannya ke kabupaten/kota se- Pulau Lombok adalah untuk bersilaturrahim dan saling menguatkan satu sama lain. Sebab, musibah ini kemungkinan akan panjang.

“Jadi kita semua jangan lemah dan jangan cepat menyerah,” sarannya saat betemu dengan Bupati KLU, Dr. H. Najmul Akhyar di kantor Bupati, Kamis (28/5/2020).

Menurut Umi Rohmi,  penanganan Covid -19 ini membutuhkan sinergi dan energi dari semua pihak. Utamanya pada suasana Idul Fitri ini dirasa penting, selain bermaaf-maafan juga saling menguatkan satu sama lain.

“Mudahan di NTB energinya tidak berkurang untuk mengatasi Covid ini,” ungkapnya.

NTB kini siap menghadapi gelombang kedua, yang juga mengalami peningkatan cukup signifikan.

Hal ini semakin mengkhawatirkan, karena para tenaga kesehatan di NTB sudah banyak yang terinfeksi Covid-19.

Gelombang kedua bisa jadi lebih berat daripada saat pertama kali kasus Covid di NTB ditemukan, karena saat awal kasus ini masuk, kekuatan dan energi yang dimiliki oleh pemerintah masih penuh.

Untuk itu, seluruh elemen masyarakat perlu meningkatkan semangat berlipat-lipat lagi sampai kasus di NTB benar-benar landai. Untuk mewujudkan hal tersebut, kedisiplinan di masyarakat terus ditingkatkan sampai ditemukan vaksin.

Wagub mengatakan total Covid-19 di NTB per tanggal 27 Mei 2020 sebanyak 562 total kasus positif, 279 orang positif yang masih dalam perawatan, 273 orang sembuh, 10 orang meninggal, 476 pasien dalam pengawasan, dan 187 orang dalam pemantauan.

Karakteristik kasus di NTB, 78 orang adalah anak-anak, dan merupakan kedua terbesar di Indonesia.

“Ini menjadi warning bagi kita bahwa kita harus ekstra menumbuhkan kedisiplinan dalam setiap jenjang umur,” tambah Wagub.

Sebelum menutup arahannya, Wagub sekali lagi menekankan bahwa penanganan ini letaknya pada kedisiplinan dan harus dimulai dari kita dulu.

“Mari kita persiapkan seluruh sistem kita untuk betul-betul bisa hidup dengan protokol Covid. Selamat bertugas dan terimkasih pemerintah kabupaten KLU, TNI/Polri, tenaga kesehatan dan seluruh pihak yang telah menangani Covid,” katanya.

Memantau pasar

Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH, mengucapkan terima kasih atas dorongan semangat dari Wakil Gubernur NTB dan jajaran Forkopimda di KLU.

Ia mengatakan, pihaknya bersama dengan TNI/Polri secara rutin memantau pasar dan tempat-tempat keramaian lainnya dalam rangka mengendalikan pandemi.

Kewajiban menggunakan masker di KLU juga terus digalakkan.

“Edaran Gubernur kami backup dengan edaran Bupati, kami juga menyediakan sarana cuci tangan di pasar pada titik-titik keramaian,” tuturnya.

Bupati KLU menyampaikan, perintah agama sangat berkorelasi dengan keadaan saat ini yaitu prinsip untuk menjaga kesehatan dan menjaga jiwa agar selamat.

“Kita sepakat, kita bangun narasi yang membuat masyarakat paham, bahwa apa yang dilakukan saat ini adalah bersumber dari agama, justru melaksanakan perintah agama untuk hidup sehat,” tandasnya

AYA/HmsNTB

Sinergi yang erat antara antara TNI, Polri dan Pemerintah Provinsi, Kab dan Kota akan membawa dampak yang lebih besar terhadap kesadaran dan pola hidup masyarakat NTB dalam menghadapi Covid-19

MATARAM.lmbokjournal.com —  Meningkatnya penularan virus Covid 19 di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengindikasikan potensi penularan terus berlangsung.

Masyarakat perlu terus mendapatkan edukasi dan sosialisasi penanganan covid-19.

Pemerintah Provinsi NTB perlu terus bersinergi bersama semua pihak untuk mengedukasi warga NTB sampai ke pelosok desa, khususnya jajaran TNI dan Polri yang juga memiliki perangkat tersebut.

Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi NTB, Najamuddin Amy, S. Sos MM menggelar Rapat Koordinasi. Rabu (27/05/20), bersama para stakeholders kehumasan dari TNI, Polri, dan Kejaksaan sebagai salah satu ikhtiar memaksimalkan  edukasi para aparat pemerintah dalam wadah bakohumas.

Bukan hanya di dunia daring tapi juga pelaksanaan di dunia luring.

Najam menyampaikan sinergi sangat penting untuk memaksimakan sosialisasi dan edukasi di masyarakat NTB.

Menurutnya, pertemuan ini sangat positif. Ke depan pemerintah, Polri dan TNI akan bersama-sama mengedukasi masyarakat baik melalui Media Daring, luring dan strategi Komunikasi lainnnya baik melalui Medsos Platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan sebagainya.

“Juga melalui platform yang akrab semisal WhatsApp agar sosialisasi bisa efektif hingga ke para lurah, Kepsek, kades, hingga kampus – kampus,” kata Najam.

Najam menjelaskan, pemerintah juga akan memaksimalkan media luring.

“Media luring akan kita maksimalkan pada  lokasi strategis seperti sarana umum, ibadah, Pelabuhan, Bandara, Mall/Pertokoan, dan ada petugas gabungan TNI, Polri, Pol PP Provinsi, Pol PP Kab/Kota untuk mengedukasi,” jelas Karo Humas yang akrab disapa Bang Najam.

Bang Najam berharap, dengan sinergi yang erat antara antara TNI, Polri dan Pemerintah Provinsi, Kab dan Kota akan membawa dampak yang lebih besar terhadap kesadaran dan pola hidup masyarakat NTB dalam menghadapi Covid-19.

“Kita berharap dengan strategi yang kita rumuskan bersama akan membawa dampak besar bagi seluruh warga NTB untuk lebih antisipatif dan cerdas menghadapi pandemi COVID-19 ini” tutupnya

Senada dengan hal tersebut, Kabid Humas Polda. Kombes Pol Artanto SIK  dalam kesempatan tersebut menyampaikan agar segera dibentuk pos strategis di tengah masyarakat.

“InsyaAllah dengan sinergi Tni / polri dan satpol pp, kita akan tempatkan pos di lokasi strategis seperti mall dan pasar, untuk meningkatkan intensitas edukasi demi kepatuhan masyarakat terhadap protokol Covid-19,” kata Artanto.

Serta yang tidak kalah penting, menjadi harapan  semua adalah partisipasi kesadaran diri seluruh lapisan masyarakat.

Menurut Artanto, masyarakat perlu  mengambil peran dalam upaya percepatan penanganan dari diri sendiri, keluarga, lingkungan,  untuk bersama saling menjaga dengan disiplin diri melaksankan protokol cegah Covid -19 dalam kehidupan sehari hari.

AYA/HmsNTB