Kegiatan posyandu keluarga diminta terus aktif, jangan karena Covid-19 penyakit yang lain terabaikan

MATARAM.lombokjournal.com –

Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd., meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid -19 di Posko Posyandu Keluarga Pagesangan, Kantor Camat Mataram dan Kantor Camat Ampenan di Kota Mataram, Kamis (25/03/21).

Melihat antusiasme masyarakat terhadap kegiatan vaksinasi Covid-19 ini, Wagub menjelaskan tentang manfaat dan pentingnya vaksinasi demi memberikan perlindungan pada tubuh untuk melawan virus Covid – 19.

“Keinginan masyarakat untuk divaksin tinggi, vaksin yang diberikan masyarakat harus segera direalisasiakan karena vaksin tersebut tidak boleh lama – lama diendapkan. Sehingga apabila dilokasi satu lambat, maka harus dioper ke lokasi lain yang lebih cepat, agar vaksin lebih cepat habis dan didrop kembali supaya proses vaksinasi di NTB berlangsung dengan cepat,” terang Wagub yang akrab disapa Ummi Rohmi ini.

Disisi lain, Ia juga mengharapkan agar kegiatan posyandu keluarga dapat terus aktif dilaksanakan meski di tengah pandemi Covid-19. Agar masyarakat tetap mendapatkan pelayanan kesehatan.

Karena, tidak hanya Covid-19 yang dihadapi, namun juga berhadapan dengan masalah kesehatan yang lain.

“Posyandu keluarga ini dilakukan juga agar pendataan terhadap keluarga bisa berjalan, supaya jangan karena Covid-19 penyakit yang lain terabaikan. Tetapi ada penyakit DBD, penyakit menular dan tidak menular, gizi buruk dan sebagainya. Semua harus terpantau dengan baik,” pinta Ummi Rohmi.

Hingga hari ini, total vaksinasi Covid-19 di Provinsi NTB yang terdiri dari tenaga kesehatan, petugas pelayanan publik dan lansia untuk dosis pertama sejumlah 91.503 orang dan dosis kedua sejumlah 38.633 orang.

Sher

@Diskominfotikntb

Kiprah Taruna Siaga Bencana (Tagana) dalam upaya mencegah dan menekan penyebaran Covid-19 di NTB patut diacungi jempol

MATARAM.lombokjournal.com –

Anggota Taruna Siaga Bencana (Tagana) NTB, mengambil peran strategis dengan memberikan sosialisasi dan pemahaman serta contoh yang baik di tengah-tengah masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan.

“Tagana harus menjadi pelopor untuk memutus matarantai dan penyebaran pandemi Covid-19 di NTB,” kata Wakil Gubernur (Wagub) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB,) Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah,M.Pd.

Ummi Rohmi sapaan Wagub NTB, mengatakannya, saat menjadi Inspektur Upacara Dalam Apel HUT TAGANA ke-17 tingkat Provinsi NTB, di Rangkaikan Dengan Pengukuhan Forum Koordinasi TAGANA NTB dan Forum Koordinasi Pelopor Perdamaian NTB, Rabu (24/3/2021), di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur NTB.

Masih merebaknya Covid-19 Tagana diminta untuk menjadi contoh penerapan 5 M, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak memakai masker hindari kerumunan dan mengurangi mobilitas, dalam upaya melakukan perubahan perilaku masyarakat.

Diakuinya, kiprah Taruna Siaga Bencana (Tagana) dalam upaya mencegah dan menekan penyebaran Covid-19 di NTB patut diacungi jempol.

Tagana telah memberikan pelayanan dapur umum dan distribusi nasi bungkus untuk masyarakat yang Lockdown, isolasi mandiri,  baru datang dari luar daerah, lanjut usia dan penyandang disabilitas.

Tagana juga melakukan kegiatan penyemprotan desain disinfektan di kantor-kantor dan fasilitas publik. Ikut patroli mencegah kerumunan orang di tempat-tempat umum.

Termasuk melakuKan penyisiran dengan cara berkeliling membawa bantuan paket sembako menggunakan mobil truk untuk memastikan semua penduduk NTB yang terdata sudah menerima paket bantuan covid 19.

“Begitu pentingnya peran dan kiprah Taruna siaga bencana atau Tagana menjadi sangat penting,” ucap mantan Ketua DPRD Kabupaten Lombok Timur.

Selain itu, Ummi Rohmi meminta Tagana untuk bersinergi dengan multipihak dan menjaga alam. Karna menurutnya, masalah penanggulangan bencana tidak mungkin diselesaikan sendiri, tapi harus melibatkan pemerintah, dunia usaha, lembaga lain dan masyarakat.

“Momentum Hut Tagana ke-17, agar tetap menjaga jiwa kepahlawanannya mulai membangun Sinergi dengan berbagai pihak dan menjaga alam demi mencegah terjadinya bencana alam,” katanya.

Hal yang sama disampaikan Kepala Dinas (Kadis) Sosial Provinsi NTB H. Ahsanul Halik. Menurutnya, seiring perkembangan zaman kondisi lingkungan dan bertambah kompleksnya masalah penanggulangan bencana di daerah.

“Disinilah peran dan kiprah Taruna siaga bencana atau Tagana menjadi sangat penting,” kata Kadisos.

Menurutnya, Tagana terus berperan aktif dalam menanggulangi bencana alam maupun non alam. Termasuk keaktifannya terjun langsung kelapangan untuk membantu memutus mata rantai Covid.

Saat ini, jelas mantan Kalak BPBD, jumlah Tagana yang tersebar di seluruh kabupaten kota se NTB saat ini sebanyak 820 orang. Jumlah ini adalah potensi yang sangat besar dalam penanggulangan bencana khususnya pada saat tanggap darurat.

“Untuk itu, Tagana akan sigap dalam segala hal terkait kebencanaan dan persoalan sosial lain,” pesannya.

Usai kegiatan tersebut Wagub menyerahkan secara simbolis bantuan 200 paket sembako untuk desa bilelando Kab. Lombok Tengah dan melepas iringan armada transportasi yang menangani bencana,  did epan Kadis Sosial Kabupaten/Kota se-NTB.

Edy

@diskominfotik_ntb

Wagub Minta Kabupaten/Kota Pedomani Penerapan PPKM Mikro Berbasis RT

MATARAM.lombokjournal.com –

Pemerintah Provinsi perlu mengambil langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat, yang masuk dalam program Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Mikro (PPKM) berbasis Mikro, sejak 23 Maret sampai dengan 5 April.

Dan di seluruh kabupaten/kota dilaksanakan sosialisasi penerapan PPKM Mikro.

Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. H. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd.,  menyampaikan beberapa penekanan penting dan yang harus diatasi dan dipersiapkan. Tujuannya, agar PPKM Mikro berbasis RT dapat berjalan efektif dan dengan hasil yang baik selama 12 hari ke depan.

Hal itu disampaikannya saat memimpin rapat sosialisasi ini secara virtual, Selasa (23/03/21).

Wagub yang akrab disapa Ummi Rohmi ini yakin untuk pelaksanaan PPKM Mikro di Provinsi NTB yang ditetapkan secara nasional bisa dilaksanakan dengan baik. Karenanya, ia meminta kepada seluruh kabupaten/kota untuk menyatukan persepsi dan menyatukan pemahaman tentang pelaksanaan PPKM Mikro ini.

“Saya sangat yakin tidak ada yang terlalu sulit jika kita eksekusi bersama. Dan saya berharap kita betul-betul menyatukan persepsi. Tidak ada yang mis understanding, baik dari sisi pelaksanaan di lapangan, evaluasi monitoring, pelaporan, pendanaan dan lain sebagainya, karena  semua sudah sangat jelas dalam instruksi Gubernur,” jelasnya.

Wagub menekankan agar pelaksanaan PPKM Mikro berbasis RT ini mengedepankan kearifan lokal, seperti pemanfaatan masjid dan musholla sebagai tempat edukasi informasi dan lain sebagainya.

“Tempat-tempat posko PPKM mikro ini basisnya adalah RT, maka diharapkan mampu memanfaatkan kan masjid dan musholla sebagai tempat edukasi informasi karena merupakan tempat yang strategis untuk memberikan pengumuman mengenai hal hal yang harus dipatuhi oleh masyarakat,” ungkapnya.

Pada rapat sosialisasi tersebut, Asisten III Administrasi dan Umum Setda Provinsi NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, dr. Lalu Hamzi Fikri, menyampaikan teknis kegiatan PPKM Mikro dan hal-hal yang harus dipedomani bersama seluruh pemerintah kabupaten/kota.

Di antaranya adalah pembentukan posko desa dan kelurahan untuk pencegahan, penanganan dan pembinaan, kemudian aspek pendukung yaitu data-data yang dibutuhkan terkait dengan logistik, seperti masker dan yang lainnya, serta pedoman administrasi pelaporan.

Nia

@diskominfotikntb

Setidaknya dimudahkan akses mendapatkan vaksinasi

LOMBOK UTARA.lombokjournal.com —

Vaksinasi di wilayah kabupaten Lombok Utara diharapkan memprioritaskan kaum lanjut usia, karena rentan terpapar virus Covid 19.

Harapan itu disampaikan Hj. Niken Saptarini Widyawati, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi NTB, saat berkunjung ke Desa Sambik Bangkol, Kecamatan Gangga, KLU, Senin (22/03/21).

Ia menghimbau, jika saatnya nanti vaksinasi dimulai di Kabupaten Lombok Utara agar memprioritaskan para lansia.

“Setidaknya memudahkan akses mereka mendapatkan vaksinasi setelah nakes dan golongan prioritas lainnya”, himbau Hj Niken.

Kunjungan TP PKK provinsi dalam rangka Hari Kesatuan Gerak PKK ke 49. Iamemberikan bantuan sembako kepada 50 kepala keluarga penerima dari 14 dusun di desa tersebut.

Bantuan berupa paket sembako dan masker tersebut diserahkan kepada 20 warga lanjut usia di kantor Kepala Desa setempat. Harapannya dapat meringankan beban konsumsi sehari-hari di tengah pandemi Covid 19.

Hj Niken memahami kondisi warga masyarakat KLU pasca gempa dan hidup di tengah pandemi. Terlebih, kaum lanjut usia yang tak lagi produktif dalam bekerja.

Namun sebagai bagian dari ketahanan keluarga, jaminan kesehatan dan ekonomi tetap menjadi hak asasi mereka.

Hj Niken berharap, kondisi pandemi yang belum menentu kapan usainya ini disikapi dengan sabar dan mengingatkan, pemerintah selalu hadir dan siap membantu warga masyarakat.

Ketua TP PKK KLU, Hj Galuh Nurdian Djohan Syamsu mengatakan, faktanya memang sejak gempa dan pandemi melanda, kemiskinan meningkat.

Pemerintah kabupaten juga melalui organisasi seperti PKK atau lainnya banyak memberikan program pemberdayaan agar masyarakat dapat keluar dari kemiskinan dan persoalan sosial lainnya.

“Hampir 29 persen dari jumlah penduduk KLU sekarang berstatus miskin. Terbesar di NTB. Semoga, kegiatan seperti ini dapat benar benar bermanfaat dan membantu warga kami yang sedang berjuang memulihkan ekonomi juga bertahan di tengah pandemi untuk tetap sehat. Terutama lansia di tengah keluarga mereka,” ucap istri Bupati KLU.

jm

Masyarakat tetap dapat beraktifitas, namun mentaati protokol kesehatan

MATARAM.lombokjournal.com –

Tujuan implementasi PPKM Mikro merupakan upaya pengendalian pada level terkecil, level RT.

“Tujuannya untuk menekan kasus dan melandaikan kurva,” kata Lalu Hamzi Fikri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, saat evaluasi dan efektivitas penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat  (PPKM) Skala Mikro di Provinsi Nusa Tenggara Barat, di Aula Pendopo Wakil Gubernur NTB, Senin (22/03/21).

PPKM Mikro sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 06 tahun 2021 tentang perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro.

Dan dimaksudkan mengoptimalkan posko penanganan corona di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran Covid-19.

Kadikes menegaskan, PPKM mikro jangan dimaknai dengan membatasi semua kegiatan di masyarakat.

Tapi masyarakat tetap dapat beraktifitas namun tetap menerapkan disiplin mentaati protokol kesehatan, supaya aman dan tetap produktif.

Di NTB pemberlakuan PPKM sebelumnya diterapkan di Kota Mataram dan Kabupaten Sumbawa. Namun melihat progresnya PPKM ini sangat efektif menekan curva penyebaran Covid-19, sehingga perpanjangan PPKM ini ditambah lagi berskala mikro.

“Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019, yang akan berlangsung mulai dari 23 Maret 2021 hingga 5 April 2021,” tutupnya.

BACA JUGA: 

Pemberakuan Pembatasan Masyarakat (PPKM) Mikro, Mulai Hari Selasa 23 Maret

Rapat tersebut diikuti oleh Danrem 162/WB, Kapolda NTB, Sekda NTB, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Asisten Administrasi Umum Setda Prov. NTB, Kepala Dinas Kominfotik, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas PMPD Dukcapil, Kasat Pol.PP Prov. NTB, Kepala Biro Kesra dan Kepala Biro Hukum Setda Prov. NTB.

Edy/Rr

Mengajak masyarakat tetap bekerja dan produktif, namun tetap disiplin taati protokol kesehatan

MATARAM.lombokjournal.com —

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat  (PPKM) Skala Mikro berbasis Rukun Tetangga (RT) di desa, bertujuan mengajak masyarakat tetap disiplin menerapkan protokol Kesehatan.

Agar masyarakat dalam menjalankan aktifitasnya tetap aman dan produktif, di tengah masih merebaknya penyebaran Covid-19.

“Pemberlakuan PPKM berskala Mikro ini mengajak kita tetap bekerja dan produktif, namun tetap disiplin taati protokol kesehatan dengan menerapkan 3T, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan,” kata Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd.

Wagub menegaskannya dalam rapat evaluasi dan efektivitas penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat  (PPKM) Skala Mikro di Provinsi Nusa Tenggara Barat, di Aula Pendopo Wakil Gubernur NTB, Senin (22/03/21).

Dengan dioptimalkannya peran Satuan Tugas (Satgas) penanganan Covid-19 tingkat RT dalam PPKM berskala mikro ini, dapat lebih efektif menekan penyebaran pandemi.

Persoalannya, bagaimana kebijakan ini disosialisasikan, dan bagaimana sistem penerapannya di masyarakat.

“Kita dapat mensoasialisasikan PPKM Skala Mikro berbasis Rukun Tetangga (RT) di desa dengan mengedepankan kearifan lokal,” kata Ummi Rohmi.

Mulai sistem koordinasi, pelaporan hingga sistem dan tatacara serta petunjuk penerapan PPKM Mikro di masyarakat, harus diterjemahkan sesederhana mungkin.

Supaya efektifitas penerapannya cepat dan mudah dijalankan oleh komponen dan elemen di desa. Baik itu Pemerintah Desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Karang Taruna dan elemen lembaga lain.

BACA JUGA: PPKM Mikro Bukan Batasi Kegiatan Masyarakat

Wagub juga minta agar Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sampai dengan Pemerintah Desa maupun kelurahan, lebih mengintensifkan upaya penanganan Kesehatan.

Serta memperkuat kemampuan tracing, sistem dan manajemen tracing, perbaikan treatment termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan.

Edy/Rr

Tren perkembangan kasus positif Covid-19 di NTB cukup tinggi, karena jumlah testing masih sangat terbatas

MATARAM.lombokjournal.com —

Mewakili Pemerintah Provinsi NTBr dalam apat evaluasi perkembangan pelaksanaan PPKM Mikro secara virtual, Asisten III Setda NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, mengungkapkan, dari 10 kabupaten kota di NTB terdapat tiga kabupaten yang mengalami penurunan kasus Covid-19 dengan posisi zona kuning dengan risiko rendah.

Sedangkan tujuh kabupaten kota lainnya masih berstatus zona orange dengan risiko sedang.

Pemerintah Provinsi NTB secara lokal juga telah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di desa/kelurahan yang berisiko tinggi atau zona merah Covid-19, sejak Februari lalu. Hal tersebut sesuai Instruksi Gubernur No. 180/01/kum/2021.

“Artinya selama per 14 Maret setelah pemberlakuan PPKM yang tadinya terdapat desa yang merah sebesar 3 persen. Jadi saat ini tidak ada lagi desa dengan status merah,” ungkap dr. Nurhandini Eka Dewi, Kamis (18/03/21).

Mantan Kepala Dikes NTB itu menjelaskan, sementara desa yang berstatus zone orange dari 5,2 persen sekarang tinggal 0,2 persen.

Kemudian desa yang berstatus hijau sebesar 85,4 persen dan desa zona kuning 11 persen. Menurutnya, tren perkembangan kasus positif Covid-19 di NTB cukup tinggi, karena jumlah testing masih sangat terbatas.

BACA JUGA:

NTB Masuk Daerah Perluasan ‘Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat’ Mikro

“Kalau rata-rata perharinya masih bisa di angka 20 hingga 60 persen per harinya. Karena jumlah testingnya terbatas, inilah yang sedang kita kejar supaya jumlah testingnya bisa masuk,” pungkasnya.

Manikp@kominfo

Salah satu dari empat parameter penetapan penerpan PPKM yaitu tingkat kasus aktif di atas rata-rata nasional

lombokjournal.com —

JAKARTA :

Pemerintah Pusat memperpanjang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro tahap IV, yang dimulai 23 Maret hingga 5 April 2021 mendatang.

Dalam perpanjangan PPKM tahap IV ini, diperluas dengan menambah lima provinsi di luar Jawa dan Bali, salah satuya Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Provinsi lainnya yang juga dimasukkan PPKM Mikro nasional, yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Sebelumnya, 10 provinsi dinilai berhasil menekan angka Covid-19 melalui PPKM skala mikro dalam tiga tahapan, yaitu Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat-Tengah-Timur, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Bali, Sumatera Utara, Kalimantan Timur dan Sulewesi Selatan.

Penerapkan PPKM dalam tiga tahapan sebelumnya, yakni tahap pertama dimulai sejak 9 – 22 Februari 2021, tahap kedua, dari 22 Februari hingga 8 Maret dan tahap ketiga, mulai 9 – 22 Maret 2021.

Parameter penetapan daerah yang menerapkan PPKM mikro yaitu memenuhi salah satu dari empat parameter yang ditetapkan. Yaitu, Pertama, tingkat kasus aktif di atas rata-rata nasional. Kedua, tingkat kesembuhan di bawah rata-rata nasional. Ketiga, tingkat kematian di atas rata-rata nasional, dan keempat tingkat keterisian rumah sakit (BOR) untuk ICU dan ruang isolasi di atas 70 persen.

Hal itu diugkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Menteri Perekonomian RI, Dr. Ir. H. Airlangga Hartarto saat memimpin rapat evaluasi perkembangan pelaksanaan PPKM Mikro secara virtual di Jakarta, Kamis (18/03/21).

“Hasil evaluasi dari 10 provinsi yang menerapkan PPKM bahwa penambahan kasus aktif mengalami tren penurunan. Tingkat kesembuhan dan kematian mengalami perbaikan,” ungkap Menteri

Rapat evaluasi tersebut dihadiri delapan Kementerian dan lembaga terkait di antaranya, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri BUMN, Panglima TNI, Kapolri serta 15 Gubernur se-Indonesia.

Menko Hartarto menjelaskan, terkait kebijakan pembatasan PPKM masih tetap sama dengan kebijakan bagi 10 provinsi sebelumnya, kecuali kegiatan belajar mengajar dapat dilakukan tatap muka.

Untuk perguruan tinggi atau akademi dibuka secara bertahap dengan proyek percontohan berbasis perda/perkada dengan penerapan protokol kesehatan (Prokes) yang masif.

Sementara kegiatan seni budaya diizinkan dibuka maksimal 25 persen pengunjung dengan prokes. Sementara pembatasan penerapan PPKM lainnya masih sama.

“Untuk kegiatan belaja mengajar dan seni budaya tentu kita berharap bahwa Pemerintah Daerah akan menindaklanjuti dengan Perda dan Perkada,” harap Menko Perekonomian.

BACA JUGA:  Tiga Kabupaten di NTB, Kasus Covid Turun

Pembatasan kegiatan dalam rangka PPKM Mikro tetap sama dengan sebelumnya. Misalnya, 50 persen karyawan perkantoran bekerja dari rumah alias WFH. Restoran maksimal menampung 50 persen pengunjung yang makan di tempat. Pusat perbelanjaan tutup maksimal 21.00. kegiatan kontruksi beroperasi 100 persen dengan prokes. Tempat ibadah hanya boleh diisi 50 persen.

Begitu pula dengan fasilitas umum. Sejumlah sektor esensial diperbolehkan beroperasi 100 persen selama PPKM Mikro.

Manikp@kominfo

Momen ini dijadikan edukasi untuk masyarakat

MATARAM.lombokjournal.com —

Ini peringatan yang perlu jadi perhatian. Meski sudah menjalani vaksinasi Covid sebanyak dua kali, tak serta merta bebas terinfeksi virus Covid-19.

Kasus positif Covid-19 justru menimpa Wagub NTB,  Hj Sitti Rohmi Djalilah yang sejauh ini sangat getol  dalam penanganan. Sebagai Ketua Satgas Covid 19 Gugus Tugas NTB, Wagub dalam tiap kesepat selalu mengingatkan pentignya mematuhi Protokol Kesehatan (prokes).

Dan perlu diketahui, Wagub juga telah genap menjalani dua kali penyuntikan vaksin Covid-19  bersama pejabat Pemprov NTB tanggal 14 dan 28 Januari, di Kantor Gubernur NTB.

Tentu saja, karena Wagub positif maka Virus-19 juga merembet ke suaminya, Khairul Rizal yag dikenal sebagai angotota DPRD NTB. Belum diketahui, apakah keluarga Wagub lainnya juga mengalami hal yang sama, dengan status Orang Tanpa Gejala (OTG).

“Alhamdulillah walaupun positif, kondisi baik, tidak bergejala, mungkin pengaruh vaksin sudah bekerja,” jelas Khairul Rizal, melalui pesan WhastApp Group Jurnalis DPRD NTB, Minggu (14/03/21).

Apakah Wagub dan suaminya lalai melakukan prokes? Tentu tidak. Menurut Khairu Rizal, diduga virus Covid-19 itu menyebar dari asisten rumah tangga (ART) yang bekerja di pendopo Wagub. Beberapa hari sebelumnya, ART di pendopo Wagub itu sempat pamit mudik.

Setelah Kembali kerja, ART itu mengaku hilang penciuman.

“Bibik langsung diswab dan terbukti positif. Baru kami yang lain di swab, dan hasilnya juga positif,” jelas Rizal.

Edukasi Publik

Wagub, Hj Siti Rohmi Djalillah, tak menutupi bahwa ia memang  dinyatakan positif Covid-19 oleh Satuan Tugas (Satgas) Covid19.

Sebagai figur nomor satu dalam penanganan penyebaran Covid-19 di NTB menjelaskan, tidak mau menyembunyikan kondisinya. Justru momen ini dijadikan edukasi untuk masyarakat.

“Saya sekarang dalam status Orang Tanpa Gejala (OTG) dengan CT tinggi,”

Terkait sudah menjalani vaksinasi sebanyak dua kali, Wagub memberi penjelasan.

“Bersyukur saya sudah divaksin dua kali sehingga berada dalam keadaan yang lebih kuat dan tidak bergejala,”  kata Wagub memberi penjelasan pada wartawan, Minggu (14/03/21).

Ia juga mengaku bersyukur bisa cepat mengetahui kondisinya yang telah terpapar Covid19, sehingga dapat segera melakukan isolasi secara mandiri untuk menghindari penularan lebih lanjut.

“Bersyukur cepat diketahui sehingga bisa langsung melakukan isolasi diri untuk menghindari penularan lebih lanju (pada orang lain)t,” terangnya.

Kepala Dinas Kesehatan (Kadikes) Provinsi NTB, dr Lalu Fikri Hamzi menjelaskan, Wagub terpapar Covid19 berdasarkan hasil kontak tracing dengan pengambilan sampel tanggal 11 Maret 2021, dan hasilnya positif.

Menurut Wagub, ia dan keluarganya terjangkit Covid19 dari seorang asisten rumah tangga yang bekerja di Pendopo Wagub.

“Saat mudik rupanya ia tidak taat Prokes dan kembalinya membawa virus. Yang bersangkutan positif sehingga kami sekeluarga discreening walaupun kami sekeluarga tanpa gejala,” jelas Wagub.

Rr

Melalui Posyandu Keluarga, selain kesehatan persoalan lingkungan, ketenagakerjaan, sosial kemasyarakatan dan lain sebagainya, bisa disosialisasikan

LOBAR.lombokjournal.com –

Mengatasi penyakit menular sesunguhnya harus sesegera mungkin menemukan  kasus. Sebaliknya yang terjadi di masyarakat, berusaha menghindari untuk tidak menemukan kasus.

Menurut Wagub NTB Dr. H. Siti Rohmi Djalilah, cara berpikir demikian yang sulit untuk dirubah. Karena itu pihaknya terus-menerus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

“Dengan begitu tindakan-tindakan promotif preventif yang cepat bisa dilakukan dengan baik. Posyandu berbasis keluarga merupakan salah satu solusi menangani masalah kesehatan di NTB termasuk penyakit menular seperti Tuberkulusis (TB),” kata Wagub.

Hal itu djelaskannya saat Pelatihan Peningkatan Kapasitas bagi Sub Recipient Program Eliminasi TB-GF ATM Principal Recipient Komnsorsium Komunitas PenaBulu –STP se Indonesia, di Jayakarta Hotel, Senggigi, Senin (08/03/21).

Wagub menyatakan, persoalan TB di Indonesia termasuk di NTB menjadi PR besar yang harus diselesaikan.

Cara paling epektif  seperti dilakukan di NTB, dengan melakukan edukasi dan sosialisasi terus-menerus, hingga ke tingkat dusun melalui gerakan Posyandu yang tiap bulan dilaksanakan.

Melalui Posyandu tidak saja persoalan kesehatan yang bisa diedukasi, namuin persoalan lainpun bisa disosialisasi seperti lingkungan, ketenagakerjaan, sosial kemasyarakatan dan lain sebagainya.

Wagub yang biasa disapa Ummi Rohmi di hadapan peserta dari 30 provinsi se Indonesia mengungkapkan, Pemprov NTB saat ini tengah giat-giatnya melakukan Revitalisasi Posyandu menuju Posyandu Keluarga yang mandiri.

Melalui Posyandu bisa dilakukan intervensi berbagai program dan kebijakan Pemerintah Daerah. Posyandu dihajatkan menjadi lebih power full dan bisa menjadi center education berbasis dusun.

“Kalau ini bisa kita intervensi dengan baik dari Posyandu berbasis dusun, akan lebih gampang untuk  memotretnya, mengevaluasi dan memonitornya. Nah itu yang berusaha kami lakukan di NTB,” ujar Ummi Rohmi.

Posyandu Keluarga digerakkan menjadi pusat edukasi tidak hanya masalah kesehatan, juga masalah-masalah sosial dan lainnya bisa diedukasi lewat Posyandu.

Pertumbuhan Posyandu Keluarga

Wagub mengapresiasi pertumbuhn Posyandu Keluarga di NTB yang hingga saat kini sudah mencapai 7000 Posyandu. Sejak digerakkannya Posyandu Keluarga tahun 2019, terjadi penambahan Posyandu tiap tahunnya kurang lebih 2000 Posyandu.

Wagub mensyukuri respon 10 kabupaten/kota se NTB tahun 2021 ini terhadap gerakan Posyandu cukup besar. Pemda komit untuk menjadikan Posyandu Keluarga di masing-masing daerahnya,  terang Wagubb.

Dijelaskan,  Pemerintah Desa tidak saja mengurus persoalan ketesediaan infrastruktur desa, pembangunan Kantor Desa, namun juga memikirkan persoalan kesehatan, pendidikan, lingkungan, sosial yang muara edukasi dan sosialisasinya bisa dilakukan melalui Posyandu Keluarga.

”Karena itu kami di NTB menggandeng steakholder termasuk NGO lainnya untuk mensukseskan program kesehatan di NTB dengan segala persoalannya melalui wadah Posyandu Keluarga,” KATA Wagub.

Program Komunitas Eloiminasi TBC

Dalam kesempatan itu, Direktur Nasional Recipient Program Eliminasi TB-GF ATM Principal Recipient Konsorsium Komunitas PenaBulu –STP, Eni Ahmad melaporkan Program Komunitas Eloiminasi TBC Indonesia.

Komunitas ini hadir untuk Strategi Program Tuberkulosis Nasional,  mendukung program nasional pencegahan TBC,  peningkatan akses layanan tuberkulosis bermutu dan berpihak pada pasien.

Selain itu melakukan pengendalian infeksi dan optimalisasi pemberian pengobatan, pencegahan TBC dan peningkatan peran serta komumitas mitra dan multi sektor lainnya dalam eliminasi TBC dan pemamfaatan hasil riset dan teknologi skrining, diagnosis dan tata laksana TBC.

“Peserta pelatihan ini diikuti 30 orang dari 30 provinsi di Indonesia dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang berlangsung dari tanggal 6 hingga 10 Maret 2021. Peserta selain berdiskusi masalah kesehatan khussnya dalam penanganan TB juga ingin mendapatkan masukan dari Pemprov NTB terkait penanganan TB yang selama ini dilakukan di NTB,” kata Eni.

Herikp