Layanan Visum dan Otopsi Gratis RSUD NTB

MATARAM.lombokjournal.com —

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai Rumah Sakit Rujukan Provinsi NTB telah hadir dengan fasilitas layanan yang lengkap dan paripurna.

Instalasi Forensik merupakan salah satu unit yang melengkapi layanan RSUD Provinsi NTB.

Instalasi ini menyediakan pelayanan kepada pasien dan keluarga pada kegiatan pemulasaraan jenazah sampai dengan pelayanan kegiatan Forensik dan Medikolegal.

Berdasarkan Kebijakan Gubernur NTB dan Wakil Gubernur NTB melalui Direktur RSUD Provinsi NTB ” dr . H. Lalu Herman Mahaputra, M.Kes, MH” telah memberikan akses layanan visum hidup atau mati serta otopsi bagi masyarakat tidak mampu secara gratis.

Menurut ‘dr Jack’ – sapaan akrabnya – pelayanan visum hidup atau mati secara gratis tersebut diberikan khusus untuk penanganan kasus kekerasan pada anak, kasus kejahatan seksual (perkosaan/pencabulan/pelecehan seksual), kasus KDRT, keracunan, kasus penganiayaan umum, dan kasus kecelakaan lalu lintas.

“Pelayanan gratis juga diberikan bagi masyarakat tidak mampu yang membutuhkan pemeriksaan dalam atau otopsi jenazah, termasuk layanan konsultasi parenting test”, tegas dr. Jack.

Covid-19 di NTB, Bertambah 36 Positif

MATARAM.lombokjournal.com –

Hari Selasa (04/05/21), setelah pemeriksaan 150 (seratus lima puluh) sampel hasilnya 108 sampel negatif, 6 positif ulangan, dan 36 sampel kasus baru positif Covid-19.

Hasil itu diperoleh dari pemeriksaan di Laboratorium PCR RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Laboratorium PCR RS Universitas Mataram, Laboratorium PCR RSUD Kota Mataram, Laboratorium PCR RSUD Selong, Laboratorium PCR RSUD Praya, Laboratorium PCR RSAD Wirabhakti, Laboratorium Antigen Klinik Dena Medika.

“Hari ini tidak terdapat penambahan kasus kematian baru,“ jelas Sekretaris Daerah selaku Wakil Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Nusa Tenggara Barat, Drs H. Lalu GitaAryadi, M.Si dalam press release, Selasa (04/05).

Dijelaskan, adanya tambahan 36 kasus baru terkonfirmasi positif Covid-19, 45 tambahan sembuh baru, dan tidak ada kasus kematian baru, maka jumlah pasien positif Covid-19 di Provinsi NTB sampai hari Selasa sebanyak 12.443 pasien.

Rinciannya,10.735 orang sudah sembuh, 546 meninggal dunia, serta 1.162 orang masih positif

“Bagi penyintas Covid-19 (orang yang sembuh dari Covid-19) untuk ikut serta membantu saudara kita yang masih berjuang melawan Covid-19. Dengan mendonorkan plasma darahnya (Donor Plasma Konvalesen) di RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat,” harap Lalu Gita.

Pembatasan Pergerakan Orang untuk Tekan Penyebaran Covid-19

MATARAM.lombokjoutnal.com —

Menindak lanjuti Surat Edaran (SE) Gubernur Nomor : 550/05/KUM/Tahun 2021 dan mencermati penyebaran COVID19 global dan nasional, sesuai dengan arahan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi NTB menggelar rapat bersama Fotkopimda serta Bupati/Walikota se-NTB.

Kepala Dinas Kominfotik Provinsi NTB, Dr Najamuddin Amy, S.Sos., MM, mengungkapkan, rapat bersama Kapolda NTB, Danrem 162/Wb, pada Selasa (04/05/21) di Mataram, melahirkan tiga point.

Pertama, Pemerintah Provinsi minta masyarakat mengurangi mobilitas dengan tidak melakukan perjalanan mudik lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah.

Kedua, bagi masyarakat dengan alasan tertentu dapat melakukan perjalanan dengan moda transportasi laut dari Pelabuhan Kayangan – Poto Tano maupun sebaliknya, dapat diberikan waktu sampai dengan tanggal 8 Mei 2021 pukul 00.00 Wita.

“Nah, (point) yang ketiga itu larangan bepergian dengan moda transportasi laut akan berakhir pada tanggal 17 Mei 2021 pukul 00.00 Wita,” kata Doktor Najam yang juga mantan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB.

Untuk mempertegas kebijakan ini, Pemerintah Provinsi juga telah membuat surat untuk disikapi bersama dan ditujukan kepada Bupati/Walikota se-NTB.

BACA JUGA:

“Insya Allah, suratnya sudah (ada), dan akan ditujukan kepada seluruh kepala daerah dalam hal ini Bupati/Walikota se-NTB. Surat terkait pembatasan pergerakan orang ini sudah ditandatangi langsung oleh Sekda NTB,” ujar Bang Najam.

Sebelumnya, ia juga menyikapi soal simpang siurnya informasi yang beredar terkait mudik lokal.

Dikatakan, demi kebaikan bersama masyarakat diminta bersabar dan menahan rindu untuk mudik untuk bersama-sama menekan laju COVID19.

“Pemimpin itu memberi harapan sekaligus memberi peringatan. Tapi yang jelas pemimpin itu mengambil keputusan. Beberapa waktu yang lalu memang Pemerintah Provinsi NTB mengeluarkan edaran terkait mudik lebaran. Dasar rujukannya adalah edaran dari Menteri Perhubungan dan adanya Instruksi Presiden. Tentu setiap provinsi memiliki kondisi yang berbeda,” kata Doktor Najam.

Pemprov NTB mencoba memberikan harapan sambil diusulkan kepada Pusat bahwa NTB ini terdiri dari dua pulau dengan jarak yang sangat berdekatan.

“Bahkan pada saat kunker Mendagri, kondisi ini ditanyakan oleh media dan sangat dipahami bahwa memang kondisi dan tipikal mudik antara kabupaten/kota di NTB berbeda jauh dengan Jawa dan tempat lainnya,” imbuhnya.

Dikatakan, munculnya edaran mudik lokal dengan ketentuan prokes dan pembatasan sampai 70 persen kapasitas moda angkutan adalah kegelisahan Gubernur NTB menjemput perasaan rakyatnya yang rindu berlebaran bersama keluarga.

“Karena Kota Mataram dan Lombok Barat saja hampir tiada berjarak begitu juga kabupaten/kota lainnya seperti Lotim dan KSB yang berjarak hanya 1,5 jam penyebrangan,” jelas Doktor Najam.

“Tapi kondisi dari hari ke pandemi ini terus meningkat. Instruksi Presiden agar corona tidak mewabah seperti di India dan beberapa negara lainnya. Pun menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan terkini. Negara kita adalah negara kepulauan. Konektifitas pelabuhan dan bandara pun harus kembali diperketat. Prokes yang dikawal aparat TNI Polri dan Gugus Tugas pun seolah tak diindahkan warga yang mudik. Lihatlah kerumunan di pusat perbelanjaan dan lainnya yang susah sekali dihindarkan,” paparnya.

Gubernur bersama Kapolda, Danrem dan Gugus Tugas COVID19 Provinsi NTB pun menambahkan addendum dan memperbaharui edaran sebelumnya.

Warga NTB yang berkeinginan mudik dalam provinsi diberikan kesempatan sampai dengan tanggal 8 Mei 2021.

“Setelahnya sampai tanggal 17 Mei 2021 Pelabuhan dan Bandara ditutup kecuali untuk urusan2 tertentu sesuai dengan edaran Menteri Perhubungan,” tegasnya lagi.

Sekedar informasi, surat terbaru yang ditandatangani oleh Sekda NTB itu, juga ditembuskan kepada Gubernur NTB, Dr H Zulkieflimansyah, Wakil Gubernur NTB, Dr Hj Sitti Rohmi Djalillah, Kapolda NTB, Irjen Pol M Iqbal, S.I.K., MH, dan Danrem 162/WB, Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos., SH., M.Han.

Cegah Ledakan Covid-19, Gubernur NTB Anjurkan Tidak Mudik

MATARAM.lombokjournal.com –

Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. H. Zulkieflimansyah, M.Sc., menganjurkan masyarakat NTB sambut Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah Tahun 2021 M, tanpa mudik lebaran.

Menurutnya, hal ini semata-mata mencegah terjadinya ledakan Covid-19, sebagaimana terjadi di India.

Keputusan itu atas pertimbangan instruksi Pemerintah Pusat dan kondisi terkini penyebaran Covid-19.

Berdasarkan hasil rapat dengan Kapolda NTB, Irjen Pol Mohammad Iqbal, Danrem 162/Wb, Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dengan para Bupati dan Wali Kota se-NTB, Selasa (04/05/21).

“Kalaupun harus mudik karena sesuatu hal yang tidak bisa dihindari, maka pelabuhan Kayangan-Tano akan dibuka sampai dengan tanggal 8 Mei Jam 00.00 Wita. Diberikan kesempatan sampai dengan tanggal 8 Mei bukan tanggal 6 Mei, karena sebelumnya Mudik diperbolehkan selama di dalam provinsi,”ungkap Gubernur.

Ia mengakui ini sesuatu yang berat bagi masyarakat. Sebelumnya Gubernur yang akrab disapa Bang Zul memahami budaya silaturrahmi dan kerinduan yang terungkap lewat budaya mudik ini begitu lekat di masyarakat NTB, khususnya jelang Idul Fitri.

“Tapi melihat perkembangan penyebaran Covid terkini yang makin membahayakan, tidak ada pilihan lain kecuali menutup penyeberangan sebagaimana dianjurkan oleh Pemerintah Pusat yang dimulai dari tanggal 8 Mei sampai dengan tanggal 17 Mei,” jelas Bang Zul minta pengertian masyarakat.

Pemerintah Provinsi NTB minta masyarakat mengurangi mobilitas dengan tidak melakukan perjalanan mudik lebaran idul fitri 1442 Hijriyah.

Surat Edaran Gubernur Nomor 550/05/KUM/Tahun 2021 mengatur tentang penyelenggaraan mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 H dalam masa pandemi Corona Virus Disease 2019 di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Di antaranya masih membolehkan mobilitas penyebrangan untuk kendaraan pelayanan distribusi logistik/barang dengan tidak membawa penumpang. Kendaraan dinas operasional dengan TNKB dinas TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, ambulans, mobil jenazah serta kendaraan lainnya sepanjang dalam rangka urusan penanganan Covid-19 dan atau dalam rangka penanganan kedaruratan lainnya.

BACA JUGA:

Kemudian kendaraan yang mengangkut repatriasi pekerja migran Indonesia, WNI terlantar, dan pelajar/mahasiswa yang berada di luar negeri, serta pemulangan orang dengan alasan khusus oleh pemerintah sampai ke daerah asal sesuai dengan ketetntuan peraturan perundang-undangan.

Terakhir, pergerakan penyebrangan bagi pelaku perjalanan dengan keperluan mendesak untuk kepentingan tidak mudik, yaitu perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, ibu hamil yang didampingi satu orang anggota keluarga,dan kepentingan persalinan yang didampingi maksimal dua orang.

IKP

DiskominfotikNTB

71 Persen Lansia di NTB Tervaksinasi

Progres vaksinasi lansia sangat luar biasa. Capaian ini tentu kerja keras Kapolda, Danrem 162 WB, dan seluruh pemerintah kabupaten kota se-NTB

MATARAM.lombokjournal.com —

Capaian target kegiatan vaksinasi lanjut usia(lansia) di NTB sebesar 71,0 persen atau sebanyak 36,048 lansia dari target 50,751 lansia di seluruh NTB.

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengatakan, capaian target ini tentu buah dari kerja sama semua pihak, terutama jajaran Polda NTB, Korem 162/WB serta pemerintah kabupaten/kota di Provinsi NTB.

“Alhamdulillah progres vaksinasi lansia sangat luar biasa, mencapai 71 persen lebih. Capaian ini tentu kerja keras Pak Kapolda, Danrem 162 WB, dan seluruh pemerintah kabupaten kota se-NTB,” ungkap wagub saat memimpin rapat Evaluasi Percepatan Vaksinasi Lansia dan Penanganan Covid-19 di NTB, yang berlangsung di tenda putih Polda NTB, Selasa (04/05).

Pada rapat tersebut, turut dihadiri Kapolda NTB, Irjen. Pol Muhammad Iqbal bersama Danrem 162/WB, Brigjen. TNI Ahmad Rizal Ramdhani dan diikuti secara virtual oleh seluruh forkompinda kabupaten/kota se-NTB.

Sementara sisanya, sebanyak 14 ribu lebih lansia yang belum divaksin, kata Ummi Rohmi – sapaan akrabnya -, ditargetkan selesai sebelum Idul Fitri, atau maksimal setelahnya. Artinya, program vaksinasi kepada kelompok lansia sudah harus mencapai 100 persen.

BACA JUGA:

Senada dengan itu, Kapolda NTB, Irjen Pol. Muhammad Iqbal mengapresiasi kabupaten kota yang melebihi target untuk kegiatan vaksinasi kepada lansia. Diantaranya, Kabupaten Lombok Timur, Lombok Barat, Lombok Tengah, Sumbawa Barat dan Dompu.

“Target ini sangat luar biasa. Artinya, kalau semua kompak baik TNI polri, pemda dan stakeholders terkait maka sangat mudah dilakukan,” ungkapnya.

Kapolda menegaskan, 5 daerah lainnya yang belum mencapai target adalah Kota Mataram, KLU, Bima, Kota Bima dan Sumbawa. Pihaknya akan terus meningkatkan jumlah anggota untuk mengawasi selama proses kegiatan vaksinasi berjalan. Begitu juga back up anggota dari seluruh jajaran TNI.

Manikp
@kominf

Kebijakan Pusat Tangani Pandemi Harus Didukung Pemda

MATARAM.lombokjournal.com —

Mendagri Tito menegaskan, dibutuhkan keseriusan dan kesungguhan semua pihak, dalam menuntaskan persoalan bersama, dalam penanganan Covid-19.

Pemerintah Daerah di seluruh tingkatan, harus satu frekuensi dalam memahami kebijakan yang diambil. Tujuannya, agar pada tataran implementasi, kebijakan Pemerintah Pusat dijabarkan dengan baik di tingkat daerah.

“Kalau Pemerintah Provinsi, kabupaten/kota tidak serius, (tidak) bersungguh-sungguh, dalam penanganan Covid-19, maka masalah nasional ini tidak akan pernah bisa kita atasi dan kita tuntaskan. Di sini tantangannya,” tuturnya.

Pandemi Covid-19 yang merupakan masalah nasional, bahkan global. Menempatkan penganut asas demokrasi sistem desentralisasi melalui otonomi daerah, seperti Indonesia, pada posisi penetapan formulasi dan pelaksanaan kebijakan yang harmonis antara Pemerintah Pusat dan daerah.

Bahkan, Mendagri menyebut, keseriusan Pemerintah Pusat dalam mengendalikkan pandemi harus didukung Pemerintah Daerah di semua tingkatan.

“Oleh karena itu saya minta, dalam konteks menghadapi pandemi Covid-19, kebijakan pusat dapat benar-benar dijabarkan dan disamakan oleh daerah sesuai dengan karakter daerah masing-masing, itulah menjadi tantangan kita,” tutupnya.

Pada peringati Hari Otonomi Daerah ke-25 tahun 2021, Mendagri yang didampingi Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Akmal Malik, meresmikan tiga sistem aplikasi layanan yang dibangun Kemendagri.

BACA JUGA:

Sistem aplikasi tersebut di antaranya Sistem Informasi Mutasi Daerah (Simudah), Sistem Elektronik Peraturan Daerah (e-Perda), dan Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Si-LPPD).

Ketiga sistem tersebut merupakan terobosan dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah untuk mengakomodasi urusan pemerintah daerah.

Misalnya, bagaimana aplikasi Simudah dapat membantu aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Daerah dalam mengurus mutasi.

Sehingga para ASN yang bersangkutan cukup mengunggah berkas persyaratan ke dalam sistem, tanpa perlu datang ke kantor Kemendagri.

Manikp

@kominfo

Baca hal; 1 / 2 /

Baca hal sebelumnya: Hari Otda ke-25, Momentum Gotong Royong Tangani Pandemi Covid-19

Ketum TP PKK : Kesehatan Keluarga Yang Utama

Pelayanan Posyandu di tengah pandemi bagi ibu, anak dan remaja adalah sarana terdepan mencapai kesehatan keluarga lebih eksklusif

KLU.lombokjournal.com —

Ketua Umum TP PKK, Tri Tito Karnavian mengatakan bahwa saat ini yang mendesak bagi kita (TP PKK) adalah kesehatan masyarakat terutama keluarga. Bagi TP PKK, pelayanan Posyandu di tengah pandemi bagi ibu, anak dan remaja adalah sarana terdepan mencapai kesehatan keluarga lebih eksklusif. Hal ini disampaikan Tri Tito Karnavian saat mengunjungi Posyandu Desa Malaka, Lombok Utara, Sabtu (24/04).

“Apalagi, program unggulan Posyandu Keluarga di NTB, pelayanannya makin diperluas bagi anggota keluarga lain dan masyarakat secara umum”, ujar bu Tri Tito.

Sementara itu, Ketua TP PKK NTB, Hj Niken Zulkieflimansyah menambahkan bahwa saat ini Posyandu Keluarga yang sudah tersistem dan terkoneksi melalui aplikasi dan mempunyai basis data terpusat sangat membantu dalam strategi kesehatan.

“Saya berharap makin banyak Posyandu Keluarga yang bersertifikasi meski dalam pelayanan tidak hanya bagi anggota TNI Polri tapi juga masyarakat umum agar pelayanan kesehatan makin terjamin”, ujar Bunda Niken.

Bantuan 12 ribu Masker

Ketum TP-PKK Tri Tito Karnavian melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Dalam kunjungannya dengan didampingi Bunda Niken, Tri Tito mendatangi Posyandu Batalyon TNI 742 Gebang, Posyandu Kemala Polres Mataram dan Posyandu Desa Malaka, Lombok Utara.

Dalam kunjungan ini Tri Tito juga menyalurkan bantuan masker dari Yayasan Hope Indonesia. Dari satu juta masker, TP PKK Provinsi NTB akan memperoleh bantuan sebanyak 12 ribu masker, tumbler dan timbangan bayi.

Selain pentingnya kesehatan keluarga sebagai imunitas, Tri Tito menyadari, penggunaan masker masih dirasa sulit dilakukan bagi sebagian orang karena kurangnya pengetahuan soal manfaat penggunaan masker pada masa pandemi. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya sosialisasi protokol kesehatan, terutama penggunaan masker.

Tri juga menekankan tentang pentingnya sosialisasi dalam pengelolaan sampah masker sekali pakai. Menurut Tri, jangan sampai limbah masker sekali pakai mencemari lautan NTB yang indah. Apalagi, potensi wisata yang cukup tinggi membuat NTB menjadi salah satu destinasi wisata.

“Kita semua adalah pejuang Covid 19. Maknanya, agar kita semua berupaya segera keluar dari pandemi dan kembali sejahtera”, tutupnya.

Ketum TP PKK Pusat Apresiasi Revitalisasi Dasawisma di NTB

Revitalisasi Dasawisma oleh tim penggerak PKK Provinsi NTB dapat mempercepat terwujudnya pembentukan keluarga sejahtera

LOBAR.lombokjournal.com —

Semangat merevitalisasi program Dasawisma di Provinsi NTB mendapat apresiasi dari Ketua Umum TP PKK, Tri Tito Karnavian. Program Dasawisma adalah program kerja PKK mulai dari pusat sampai ke desa-desa, berupa kelompok ibu-ibu dari 10 kepala keluarga (KK) yang melakukan aktivitas bermanfaat bagi keluarga. Terutama dalam bidang meningkatkan ketahanan keluarga, baik ekonomi, pendidikan dan kesehatan.

Ketua Umum TP PKK, Tri Tito Karnavian menyerahkan bantuan 12.000 masker pada Ketua TP PKK Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widiyawati

“Saya sangat bangga mendengar bahwa semangat Ibu Hj. Niken menggalakkan program revitalisasi Dasawisma di NTB menunjukkan progres yang bagus,” ungkap Ketua Umum TP PKK, Tri Tito Karnavian saat rakor bersama pengurus TP PKK se-NTB di Ball Room Hotel Katamaran Senggigi, Jumat (23/04).

Menurut istri Mendagri itu, seiring berjalannya waktu dan dipengaruhi oleh pergeseran sosial serta budaya, membuat keberadaan Dasawisma di desa-desa jarang diketahui oleh masyarakat luas. Sehingga tugas dan tanggung jawab kelompok ibu-ibu itu dalam membentuk ketahanan keluarga yang lebih baik tidak berjalan dengan semestinya.

“Untuk itu, dengan adanya program revitalisasi Dasawisma yang terus digenjot oleh tim penggerak PKK Provinsi NTB dapat mempercepat terwujudnya program-program yang mengarah pada pembentukan keluarga sejahtera,” harapnya.

Dengan semangat menggalakkan revitalisasi program Dasawisma di setiap desa-desa diharapkan dapat ikut membantu pemerintah dalam menekan angka stunting atau gizi buruk yang mempengaruhi tumbuh kembang anak. Apalagi di tengah pandemi Covid-19 yang memiliki dampak yang cukup komplek, terutama dampak kesehatan bagi anak-anak yang rentan terhadap stunting.

“Kita harus betul-betul perhatikan bagaimana menurunkan angka stunting di setiap daerah. Begitu juga dengan masalah kematian bayi dan ibu hamil,” harap Ketum TP PKK.

BACA JUGA:

Dalam kesempatan itu juga, Ketua TP PKK Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widiyawati Zulkieflimansyah menyampaikan, PKK dengan salah satu programnya yaitu Dasawisma menjadi bagian yang penting yang harusnya mendapat perhatian khusus. Program tersebut diharapkan mampu untuk dapat memberdayakan kelompok PKK hingga ke kelompok terkecil, dengan harapan mampu melahirkan generasi yang tangguh.

“Revitalisasi Dasawisma adalah salah satu upaya kita untuk membantu pemerintah dalam menangani penyebaran pandemi Covid-19 dan dapat semakin meningkatkan ketahanan keluarga di tengah wabah. Alhamdulillah, kita akan selalu mendukung dan mengapresiasi program revitalisasi Dasawisma dari pusat,” ungkap Bunda Niken.

Menurut Bunda Niken, program Dasawisma memiliki potensi yang sangat besar sebagai benteng ketahanan keluarga di tengah pandemi Covid-19. Untuk itu, TP PKK provinsi hingga ke kabupaten kota sudah mengaktifkan kembali Dasawisma di NTB sudah mencapai 1.600 lebih kelompok Dasawisma.

“Kami menyadari bahwa 10 program pokok PKK yang sangat bagus ini tidak akan sampai ke keluarga-keluarga di pelosok tanpa adanya kelompok dasawisma yang baik,” ujarnya.

Bunda Niken mengatakan, kegiatan sosialisasi program revitalisasi Dasawisma kepada pengurus PKK tingkat kabupaten dan kota terus diperkuat. Sehingga memiliki pemahaman yang sama mengenai pentingnya dasawisma dibentuk dan diaktifkan kembali.

Mengingat revitalisasi Dasawisma sangat relevan dengan program revitalisasi posyandu yang terus digencarkan oleh pemerintah Provinsi NTB saat ini. Dengan demikian, maka TP PKK NTB mempunyai modal yang cukup untuk segera melaksanakan program revitalisasi Dasawisma di tingkat provinsi hingga ke desa-desa.

“Insyaallah, teman-teman TP PKK NTB akan lebih semangat lagi untuk memperdayakan Dasawisma agar membantu pemerintah dalam meningkatkan ketahanan keluarga dan menangani Covid-19,” ujarnya.

Dalam rakor tersebut, Ketua Umum TP PKK, Tri Tito Karnavian juga menyerahkan bantuan 12.000 masker yang diterima langsung oleh Ketua TP PKK Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widiyawati. Juga turut dihadiri oleh kepala Dinas P3AP2KB, Dinas Pemdidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB serta seluruh perwakilan TP PKK kabupaten kota se-NTB.

Manikp@kominfo

Edukasi Masif Berantas Penyebaran Virus HIV/AIDS di NTB

Pemda didukung oleh Pemerintah Pusat akan memperluas pelayanan pengobatan terapi HIV-AIDS dengan memanfaatkan puskesmas

MATARAM.lombokjournal.com —

Di tengah pandemi Covid-19, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat(NTB) juga terus memantau upaya pencegahan penyebaran virus HIV/AIDS, dengan kegiatan edukasi yang lebih luas.

Berdasarkan data dari Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) NTB, secara komulatif dari tahun 2001 hingga Maret 2021 terdapat kasus HIV sebanyak 1104 orang. Sementara kasus AIDS, secara komulatif dari tahun 1992 hingga Maret 2021 sebanyak 1193 orang.

Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menghimbau kepada seluruh stakeholder terkait untuk terus memasifkan edukasi kepada masyarakat secara maksimal guna menghentikan penyebaran HIV/AIDS.

“Harus lebih dimasifkan kembali edukasi kepada masyarakat, karena edukasi ini sangat penting agar tepat sasaran,” tutur Umi Rohmi – panggilan akrabnya – saat menerima Laporan Penanggulangan AIDS di NTB bersama Kepala Dinas Kesehatan NTB, Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS, dan NGO Incest, yang berlangsung di Aula Pendopo Wagub, Kamis (22/04).

Ummi Rohmi juga mengusulkan agar pemberian edukasi dapat dilakukan secara digital atau memanfaatkan sosial media sebagai media pembelajaran.

“Zaman sekarang dengan berkembangnya teknologi ini banyak sekali efisiensi yang dapat dilakukan, sehingga secara masif dapat disebarkan edukasi mengenai dampak dari HIV/AIDS. Nantinya dapat dikemas dengan semenarik mungkin agar masyarakat dapat cepat mengertinya,” tutur Ummi Rohmi.

Beberapa fokus yang menjadi sasaran program penanggulangan yaitu; Pekerja Migran Indonesia (PMI), Gay, Waria, Laki – laki (GWL), Hubungan Heteroseksual dan sebagainya.

BACA JUGA:

Kepala Dinas Kesehatan dr. H. Lalu Hamzi Fikri mengungkapkan bahwa terdapat kasus PMI yang datang ke NTB membawa virus kepada keluarganya.

“Atensi kita saat ini kepada PMI, ada beberapa PMI yang membawa virus HIV/AIDS sehingga perlunya dilakukan skrining ketika kedatangan PMI ke NTB,” tuturnya.

Selain itu, Kadis Kesehatan menuturkan bahwa pelayanan pengobatan terapi HIV-AIDS hanya dapat dilakukan pada 12 Rumah Sakit di NTB. Tetapi Pemerintah Daerah yang telah didukung oleh Pemerintah Pusat akan memperluas pelayanan pengobatan terapi HIV-AIDS dengan memanfaatkan puskesmas.

“Bagaimana memaksimalkan puskesmas bisa menjalankan terapi bagi pasien yang terdeteksi,” tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris KPA NTB, H. Soeharmanto, SH menuturkan bahwa sejauh ini, kasus HIV/AIDS banyak didominasi penduduk usia produktif 20–40 tahun, selain itu, ibu rumah tangga menempati posisi tertinggi ke-2 setelah wiraswasta.

“Ini yang perlu kita antisipasi banyaknya keluarga yang suaminya kerja di luar negeri atau luar daerah yang sering membawa virus untuk isteri, di mana penyebab utamanya yakni heteroseksual,” jelas Soeharmanto saat memberikan pemaparan.

Ser@diskominfotikntb

Vaksinasi Covid-19 Untuk Lansia di NTB, Target Tuntas Sebelum Lebaran

MATARAM.lombokjournal.com —

Kegiatan vaksinasi Covid-19 di Provinsi NTB akan lebih difokuskan kepada masyarakat lansia. Untuk itu, pemerintah Provinsi NTB meminta semua kabupaten kota untuk menggandeng semua pihak terutama TNI/Polri guna mempercepat kegiatan vaksinasi kepada lansia agar target yang ditetapkan bisa tercapai.

“Jadi vaksinnya jangan dipakai buat yang lain, sekarang kita fokus buat lansia dulu. Kalau vaksinasi lansia sudah mencapai target baru bisa beralih ke yang lain,” ungkap Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah yang didampingi Kapolda NTB, Irjen Pol Muhammad Iqbal bersama Danrem 162/WB, Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani pada rapat penanganan covid-19 dan perkembangan vaksinasi di Tenda Putih Polda NTB, Kamis (22/04)

Data Dinas Kesehatan NTB menyebutkan, jumlah sasaran lansia di Provinsi NTB berdasarkan droping dari pusat sebanyak 50.751 orang. Dari target itu, lansia yang sudah divaksin pada dosis pertama mencapai 30,2 persen atau sekitar 15.340 orang. Sedangkan yang telah divaksin pada dosis ke-2 mencapai 6.080 lansia atau sekitar 12,0 persen.

Ummi Rohmi – sapaan akrab beliau – menjelaskan, kegiatan vaksinasi lansia di NTB ditargetkan sebelum Idul Fitri semua sudah divaksin Covid-19. Sehingga strategi pelayanan, terutama pada kegiatan menjemput atau mendatangi warga lansia dari desa hingga ke dusun-dusun harus diperkuat dengan edukasi dari hati ke hati. Jangan sampai mereka merasa diri dipaksa untuk divaksin.

“Tentu kita harus menjemput bola agar kegiatannya dapat terukur dan cepat. Kita harus memberikan edukasi yang baik kepada warga lansia, agar vaksin Covid-19 berjalan dengan baik,” tutur Ummi Rohmi.

BACA JUGA:

Senada dengan itu, Kapolda NTB, Irjen Pol Muhammad Iqbal menegaskan, pihaknya akan perkuat pendampingan guna mempercepat kegiatan vaksinasi pada lansia. Sebab, lansia yang paling rentan terhadap penyebaran Covid-19 yang mengharuskan kegiatan vaksinasi harus benar-benar tepat sasaran.

“Jika masih banyak yang menolak, tentu kita akan mengedepankan edukasi yang masif. Sehingga kesehatan saat pandemi ini merupakan hal paling penting untuk dijaga,” ungkapnya.

Kapolda juga mengingatkan kepada jajarannya untuk bekerja lebih keras lagi. Bagi semua kapolres kabupaten/kota se-NTB yang tidak mampu menunjukkan kerja dengan progres yang baik pada kegiatan vaksinasi lansia. Maka ia tak segan-segan untuk mencopot jabatannya, tapi kalau mereka menunjukan hasil yang memuaskan demi kesehatan masyarakat, maka mereka juga mendapatkan penghargaan yang setimpal.

Hal yang sama juga disampaikan Danrem 162/WB, Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani bahwa pihaknya mulai dari Korem hingga Babinsa akan terus mendukung dan mengawal kegiatan vaksinasi lansia. Sehingga program vaksinasi tersebut dapat berjalan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan.

“Saya juga sudah kasi warning, bagi Danramil hingga Babinsa yang memiliki nilai bagus pada kegiatan vaksinasi di wilayahnya pasti saya akan promosikan. Tapi kalau hasilnya jelek tidak sesuai target, mohon maaf terpaksa saya istirahatkan,” tegasnya.

Pada rapat tersebut, turut dihadiri oleh bupati Lombok Timur, H. M. Sukiman Azmi, para kepala dinas kesehatan kabupaten/kota, jajaran Kapolres serta Danramil yang masing-masing menyampaikan progres penanganan dan vaksinasi melalui virtual meeting.

Manikp@kominfo