Tiga tahun lebih mengelola Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), BPJS Kesehatan selalu berupaya mengoptimalkan pelayanan peserta maupun stakeholders lainnya.

MATARAM.lombokjournal.com — Tahun 2019 menjadi target BPJS Kesehatan mewujudkan cita-cita universal health coverage. Melalui penandatanganan nota kesepahaman,BPJS Kesehatan pun siap memperkokoh sinerginya dengan BNI dalam hal pemanfaatan layanan keagenan BNI untuk mendukung program Kader JKN-KIS.

Kader JKN-KIS merupakan mitra BPJS Kesehatan untuk menjalankan sejumlah fungsi BPJS Kesehatan, antara lain fungsi pemasaran dan fungsi pengumpul iuran. Melalui kerja sama ini, BNI akan membuka pendaftaran Kader JKN-KIS menjadi Agen46, sehingga mereka dapat menampung pembayaran iuran JKN-KIS dari masyarakat melalui fasilitas perbankan BNI dalam aplikasi Agen46.

“Para Kader JKN-KIS yang menjadi Agen46 tersebut akan dibekali EDC mini ATM untuk sarana transaksi pembayaran iuran. Dengan adanya kemudahan ini, diharapkan animo masyarakat untuk membayar iuran tepat waktu dapat meningkat,” jelas Direktur Kepesertaan dan Pemasaran BPJS Kesehatan, Andayani Budi Lestari.

BPJS Kesehatan dan BNI siap bersinergi dalam hal pemasaran bersama,  dan pengintegrasian kanal pembayaran iuran.Penyediaan layanan jasa perbankan milik BNI diharapkan mempermudah masyarakat membayar iuran JKN-KIS.

Lestari berharap, tersedianya Deliver Channel, Payment Point Online Bank (PPOB), dan mitra BNI yang tersebar di berbagai daerah, kedisiplinan peserta JKN-KIS dalam membayar iuran meningkat. Sehingga sustainibilitas program JKN-KIS terus terjaga,” kata Andayani.

Direktur Hubungan Kelembagaan dan Transaksional Perbankan BNI Adi Sulistyowati menambahkan, pihaknya siap mendukung strategi BPJS Kesehatan dalam melakukan pembayaran. Serta mempermudah dan mempercepat proses kemitraan secara teknis operasional maupun administrasi.

“Kami berharap dapat membantu BPJS Kesehatan mencapai target 40.000.000 pembayar baru untuk masa 2 tahun mendatang,” ungkapnya.

Perluasan Chanel Pembayaran

Sejak Oktober 2015, BPJS Kesehatan telah memperluas channel pembayaran iuran pesertanya melalui sistem Payment Point Online Banking (PPOB). Hingga akhir Maret 2017, tercatat BPJS Kesehatan memiliki 422.700 channe lpembayaran PPOB, yang terdiri atas modern outlet, traditional outlet, maupun perbankan.

Rata-rata transaksi pembayaran iuran BPJS Kesehatan per bulan mencapai 5,8 juta transaksi pembayaran, yang mana 30%-nya bersumber dari PPOB dengan total iuran peserta JKN-KIS yang terkumpul lewat PPOB sebesar Rp 3,190 triliun.

Di sisi lain, BPJS Kesehatan dan BNI juga mempertegas kerja sama pembiayaan fasilitas kesehatan (faskes) mitra BPJS Kesehatan melalui pemberian Konfirmasi Faskes. Pemberian Konfirmasi Faskes oleh BPJS Kesehatan kepada BNI dimaksudkan untuk memperlancar pembiayaan pelayanan kesehatan peserta JKN-KIS yang ditawarkan BNI kepada faskes.

Dengan adanya percepatan dalam pembayaran tagihan tersebut, diharapkan faskes dapat menjaga kualitas pelayanan kesehatannya agar tetap prima.

Pada kesempatan sama, BPJS Kesehatan melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan sejumlah bank mitra BNI tentang pemasaran bersama dalam upaya perluasan kepesertaan BPJS Kesehatan. Serta penyediaan layanan perbankan milik perbankan.

Mitra perbankan BNI yang turut serta dalam penandatanganan nota kesepahaman tersebut adalah Bank Bukopin, Bank Nobu, Maybank Indonesia, Bank DKI, Bank Sumsel Babel, Bank Sinarmas, dan Bank Mega.

Rr

Informasi lebih lanjut hubungi:

Kantor Cabang Mataram Jl. Bung Karno Mataram                                                                   Telp. (0370) 640737, 638313 Fax. (0370) 623794                                                       Email : kc-mataram@bpjs-kesehatan.go.id Web : www.bpjs-kesehatan.go.id

 Biaya melahirkan melalui tindakan sectio caesaria (SC), bisa mencapai belasan juta rupiah. Banyak pasangan muda yang masih belum tahu dan paham, menjadi peserta BPJS Kesehatan biaya melahirkan sebesar itu tak perlu dibayar dan bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan lain yang mendesak.

MATARAM.lombokjournal.com —

Pasangan muda yang baru memperoleh momongan, matanya berbinar-binar. Putra pertama yang mereka nantikan lahir – meski melalui tindakan sectio caesaria (SC) atau yang dikenal umum dengan istilah ‘operasi sesar’ — selamat menghirup udara kehidupan. Meski harus mengeluarkan biaya di sebuah klinik persalinan swasta di Kota Mataram yang besarnya mencapai belasan juta rupiah, tak mengurangi kebahagiaan pasangan muda itu.

Natsir Al Ayubi, bapak muda yang berdomisili di Ampenan itu, ternyata belum menjadi peserta BPJS Kesehatan. Meski program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sudah masuk tahun ke 4 yang dikelola, banyak pasangan muda yang belum paham pentingnya menjadi peserta BPJS Kesehatan’.

Padahal menjadi peserta BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), jelas banyak manfaatnya. Setelah program ini memasuki tahun ke 4, BPJS Kesehatan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan yang berkesinambungan bagi masyarakat luas.

Di seantero negeri sudah banyak yang merasakan manfaatnya, tentu termasuk ibu-ibu yang melahirkan anaknya pun sangat tertolong dengan program ini. Sebelum diluncurkannya program JKN-KIS yang dikelola BPJS Kesehatan, melahirkan tidak hanya jadi ‘derita’ bagi ibu melahirkan, tetapi juga menjadi ‘derita’ keluarga karena biaya yang harus dikeluarkan untuk persalinan tidak sedikit.

Menjadi peserta BPJS Kesehatan, tidak perlu kagi mencemaskan tingginya biaya persalinan baik itu persalinan normal atau caesar. Semua ditanggung oleh BPJS Kesehatan.

Tidak sulit mendaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan. Apalagi di era digital seperti sekarang, untuk mendaftar cukup melalui handphone.

Banyak yang sudah merasakan manfaat menggunakan kartu JKN-KIS atau yang lebih dikenal dengan kartu BPJS Kesehatan saat melahirkan normal ataupun caesar di fasilitas kesehatan (faskes) yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Andai Natsir Al Ayubi yang akrab dipanggil Nanang bersama keluarganya sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan, ia tak perlu pusing memikirkan biaya melahirkan istrinya. Apalagi ketika anak pertamanya posisi bayinya melintang dalam kandungan, sehingga dokter harus memutuskan melakukan tindakan caesar.

Melahirkan dengan BPJS Kesehatan prosesnya makin dipermudah. Apalagi saat ini pihak BPJS juga terus mendorong peningkatan pelayaan Faskes (fasilitas kesehatan) lanjutan. Dari pengalaman ibu yang melahirkan caesar tidak perlu membawa rujukan dari Faskes tingkat pertama. Ia cukup membawa pengantar dari Dokter Spesialis ke ruang bersalin, maka waktu operasinya pun langsung dijadwalkan. Dan tidak ada perbedaan perlakukan antara peserta BPJS Kesehatan dengan pasien umum.

Untuk menjadi peserta JKN KIS Mandiri Kelas 1 tiap bulannya hanya membayar iuran Rp 80.000. Tentu kelas 2 atau kelas 3 bayar lebih murah lagi. Bahkan yang tidak mampu pun bisa tetap menjadi peserta, dengan prosedur sesuai aturan yang ditetapkan.

Pendeknya, kehadiran BPSJ Kesehatan sangat membantu saat orang menjalani proses persalinan atau membutuhkan pengobatan. Sekarang, sudah saat semua pasangan suami istri, baik pasangan tua atau muda, untuk mendaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan

Rr

Beberapa tahun terakhir, dari data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, yang paling banyak ditangani adalah penyakit tidak menular (PTM)

MATARAM.lombokjournal.com – Menteri Kesehatan Nila Moeloek juga mengutip data BPJS tersebut dalam kunjungannya ke Mataram saat mencanangkan Gerakan Masyarakat Sehat (Germas) di Mataram, Rabu (29/3). “Penyakit tidak menular saat ini secara kuantitatif sudah bergeser menempati angka lebih tinggi dari penyakit menular,” ujar Menkes.

Termasuk dalam PTM yang banyak ditangani adalah hipertensi, jantung, diabetes, kencing manis, gagal ginjal dan kanker.

Menkes Nila Moeloek mengatakan, penanganan preventif  peningkatan PTM yaitu dengan mendorong pola hidup sehat di tengah masyarakat untuk menekan angka penyakit tidak menular (PTM).

Menurut dia, mengacu pada data Jaminan Kesehatan Masyarakat (JKM) melalui BPJS, beberapa tahun terakhir, penyakit yang ditangani lebih banyak penyakit tidak menular (PTM) yang penyebabnya adalah pola hidup masyarakat dibanding penyakit menular.

Untuk hipertensi tercatat 25,8 persen atau  seperempat penduduk kita hipertensi, jadi tidak heran kalau BPJS teriak penyakit jantung nomor 1 pembiayaannya sampai Rp6,9 Triliun di tahun 2016, dan jantung ini juga akibat hipertensi.

Penyakit tidak menular itu, papar Nila, disebabkan pola makan yang tidak sehat, jarang aktivitas fisik, konsumsi gula dan garam berlebihan, kurang asupan sayur dan buah-buahan, dan rendahnya kesadaran masyarakat memeriksakan kesehatan rutin.

Melalui Germas, Menkes Nila berharap ada perubahan perilaku pola hidup yang lebih sehat di masyarakat. Pemerintah daerah juga bisa mengambil peran. Misalnya dengan menggiatkan kembali olahraga bersama setiap Jumat, di sekolah dan instansi – instansi pemerintah.

Germas juga menekankan agar pelayanan kesehatan di tingkat Puskesmas, bisa lebih aktif mengunjungi masyarakat.

Deteksi Dini PTM

Pihak BPJS Kesehatan Cabang Kota Mataram sendiri, untuk mendeteksi dini kecenderungan peningkatan PTM, sejak awal Februari lalu telah meluncurkan mobile skrining. Peluncuran mobile skrining tersebut, merupakan bagian dari upaya preventif.

Fitur tersebut sangat berguna membantu masyarakat mengetahui secara dini kecenderungan penyakit kronis.

AYA

Gubernur NTB, TGH Muhammad Zainul Majdi menekankan pentingnya pemberian ASI eksklusif bagi bayi, khususnya di wilayah NTB.

MATARAM.lombokjournal.com -“Saya ajak seluruh masyarakat bahwa pemberian ASI eksklusif itu penting. Karena itulah kunci membangun generasi yang hebat ke depannya,” kata Gubernur Majdi, kepada wartawan, Rabu (29/3) di Mataram.

Menurut Gubernur, terbangunnya suatu generasi emas  membutuhkan pondasi yang cukup. Salah satunya dan paling utama adalam pemberian ASI eksklusif hingga bayi berusia enam bulan.

Gubernur Majdi yang ditetapkan sebagai duta ASI oleh Kemenkes juga mengajak para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat untuk mengingatkan kepada seluruh masyarakat memberi ASI itu adalah tugas dan tanggung jawab bersama.

“ASI merupakan hak seorang anak. Itu bukan tugas orang tua, tapi hak anak. Nah, kalau sudah pemahaman ini kuat Insya Allah nanti bapak dan ibu akan memastikan memberikan anaknya ASI eksklusif minimal selama enam bulan atau lebih baik lagi selama dua tahun,” katanya.

Ia mengatakan, penunjukan dirinya sebagai duta ASI juga menggambarkan bahwa peran para suami juga sangat penting.

“Saya mengajak peran dari para suami. Itu sebabnya saya menerima permintaan menjadi Duta ASI,  ini sebenarnya untuk menunjukan bahwa peran suami itu sangat penting. Dimana peran suami untuk mengingatkan istri untuk memberikan ASI kepada anaknya,” katanya.

AYA

Gubernur NTB, Muhammad Zainul Majdi mengatakan, pencanangan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) di NTB akan menjadi motivasi bagi pemerintah dan masyarakat NTB mendukung program Indonesia Sehat secara menyeluruh.

MATARAM.lombokjournal.com —  Ia menjelaskan, isu kesehatan sudah menjadi isu strategis dan prioritas di NTB. Dari tiga penentu indeks pembangunan manusia (IPM) yang meliputi aspek ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, ternyata aspke kesehatan yang paling sulit.

“Untuk peningkatan kesehatan ini butuh upaya terpadu dan kesabaran luar biasa, dan yang terlibat harus maksimal semua pihak. Tak cukup hanya dengan keberpihakan anggaran dan regulasi saja,” katanya, Rabu (29/03) di Mataram.

Ia memaparkan, saat ini porsi anggaran kesehatan di NTB sudah di atas 10 persen. NTB sejak 2012 lalu juga sudah menerbitkan Perda Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif bagi Bayi.

“Tapi ternyata keberpihakan anggaran dan regulasi itu tidak menjamin keberhasilan sektor kesehatan. Tetap yang paling penting partisipasi dan kesadaran masyarakat,” katanya.

Menurutnya, selain peningkatan peran dan kesadaran semua pihak, kesadaran masing-masing individu masyarakat untuk hidup sehat juga diperlukan.

“Sehat dalam perspektif Islam, itu menurut saya adalah senantiasa bersyukur dan mengkonsumsi yang halal dan toyiban taua menyehatkan,” katanya.

AYA

MATARAM – Gubernur NTB, TGH Muhammad Zainul Majdi ditunjuk sebagai Duta Air Susu Ibu (ASI) NTB, oleh Kementerian Kesehatan RI.

MATARAM.lombokjournal.com — Penobatan Duta ASI itu dilakukan dalam seremoni pencanangan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) Provinsi NTB, yang dihadiri Menkes,Nila Moeloek, Rabu (29/3) di hotel Grand Legi Mataram.

Menkes Nila menjelaskan, penobatan duta ASI untuk Gubernur NTB dilakukan karena NTB dinilai memiliki keberpihakan regulasi  yang mampu menciptakan angka cakupan ASI ekslusif yang cukup tinggi.

NTB tercatat menerbitkan Perda Nomor 9 Tahun 2012 tentang pemaksimalan pemberian ASI eksklusif bagi bayi di NTB.

“Karena itu Gubernur NTB sangat pantas menjadi duta ASI,” kata Nila.

Berdasarkan data Kemenkes RI, pada 2015 silam angka cakupan ASI eksklusif di NTB mencapai 78,2 persen, lebih tinggi dari angka rata-rata nasional yang hanya 61,8 persen.

AYA

Menteri Kesehatan, Nila Moeloek mengatakan, pola hidup sehat perlu terus didorong di tengah masyarakat untuk menekan angka penyakit tidak menular (PTM).

MATARAM.lombokjournal.com – Hal itu dikatakan Menkes saat mencanangkan Gerakan Masyarakat Sehat (Germas) di Mataram Nila Moeloek  “Beberapa tahun terakhir sudah terjadi pergeseran dimana penyakit tidak menular menempati angka lebih tinggi dari penyakit menular,” kata Nila di Mataram, Rabu (29/3).

Menurut dia, mengacu pada data Jaminan Kesehatan Masyarakat (JKM) melalui BPJS, beberapa tahun terakhir, penyakit yang ditangani lebih banyak penyakit tidak menular (PTM) yang penyebabnya adalah pola hidup masyarakat dibanding penyakit menular.

Penyakit itu antara lain hipertensi, jantung, diabetes, kencing manis, gagal ginjal, dan  kanker.

“Untuk hipertensi tercatat 25,8 persen atau  seperempat penduduk kita hipertensi, jadi tidak heran kalau BPJS teriak penyakit jantung nomor 1 pembiayaannya sampai Rp6,9 Triliun di tahun 2016, dan jantung ini juga akibat hipertensi,” katanya.

Penyakit tidak menular itu, papar Nila, disebabkan pola makan yang tidak sehat, jarang aktivitas fisik, konsumsi gula dan garam berlebihan, kurang asupan sayur dan buah-buahan, dan rendahnya kesadaran masyarakat memeriksakan kesehatan rutin.

Melalui Germas, Menkes Nila berharap ada perubahan perilaku pola hidup yang lebih sehat di masyarakat.

“Pemerintah daerah juga bisa mengambil peran. Misalnya dengan menggiatkan kembali olahraga bersama setiap Jumat, di sekolah dan instansi – instansi pemerintah,” katanya.

Germas juga menekankan agar pelayanan kesehatan di tingkat Puskesmas, bisa lebih aktif mengunjungi masyarakat.

Hanya saja, Nila mengatakan, keberhasilan Germas secara nasional harus didukung semua Pemda dan juga dikerjakan lintas kementrian dan lembaga.

AYA

Menteri Kesehatan, Nila Moeloek  mencanangkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu (29/3) di hotel Grand Legi Mataram.

MATARAM.lombokjournal.com — Gerakan yang merujuk pada Inpres No 1 Tahun 2017 itu, diharapkan bisa merubah perilaku dan pola hidup masyarakat, menuju pola hidup yang lebih sehat.

“Germas merupakan program yang diprakarsai Presiden Joko Widodo, untuk penguatan paradigma pembangunan kesehatan yang preventif dan promotif tanpa menyampingkan upaya kuratif dan rehabilitatif, dan melibatkan seluruh komponen bangsa dan masyarakat,” kata Menkes Nila Moeloek.

Dijelaskan, secara nasional program Germas diluncurkan oleh Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, pada November 2015 di Bandung, Jawa Barat.

Menindaklanjutinya, Inpres Nomor 1 Tahun 2017 tentang Germas diterbitkan sebagai bentuk kegiatan yang bersifat program spesifik dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya.

“Semangat gerakan ini adalah untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat agar tetap sehat dan mau hidup bersih dan sehat, mau jaga kebersihan lingkungan dan mau peduli satu dengan yang lain, juga membantu merubah perilaku tidak sehat menjadi pola sehat,” katanya.

AYA

Beberapa tahun terakhir, dari data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, yang paling banyak ditangani adalah penyakit tidak menular (PTM)

MATARAM.lombokjournal.com – Menteri Kesehatan Nila Moeloek juga mengutip data BPJS tersebut dalam kunjungannya ke Mataram saat mencanangkan Gerakan Masyarakat Sehat (Germas) di Mataram, Rabu (29/3).

“Penyakit tidak menular saat ini secara kuantitatif sudah bergeser menempati angka lebih tinggi dari penyakit menular,” ujar Menkes.

Termasuk dalam PTM yang banyak ditangani adalah hipertensi, jantung, diabetes, kencing manis, gagal ginjal dan kanker.

Menkes Nila Moeloek mengatakan, penanganan preventif  peningkatan PTM yaitu dengan mendorong pola hidup sehat di tengah masyarakat untuk menekan angka penyakit tidak menular (PTM).

Menurut dia, mengacu pada data Jaminan Kesehatan Masyarakat (JKM) melalui BPJS, beberapa tahun terakhir, penyakit yang ditangani lebih banyak penyakit tidak menular (PTM) yang penyebabnya adalah pola hidup masyarakat dibanding penyakit menular.

Untuk hipertensi tercatat 25,8 persen atau  seperempat penduduk kita hipertensi, jadi tidak heran kalau BPJS teriak penyakit jantung nomor 1 pembiayaannya sampai Rp6,9 Triliun di tahun 2016, dan jantung ini juga akibat hipertensi.

Penyakit tidak menular itu, papar Nila, disebabkan pola makan yang tidak sehat, jarang aktivitas fisik, konsumsi gula dan garam berlebihan, kurang asupan sayur dan buah-buahan, dan rendahnya kesadaran masyarakat memeriksakan kesehatan rutin.

Melalui Germas, Menkes Nila berharap ada perubahan perilaku pola hidup yang lebih sehat di masyarakat. Pemerintah daerah juga bisa mengambil peran. Misalnya dengan menggiatkan kembali olahraga bersama setiap Jumat, di sekolah dan instansi – instansi pemerintah.

Germas juga menekankan agar pelayanan kesehatan di tingkat Puskesmas, bisa lebih aktif mengunjungi masyarakat.

Deteksi Dini PTM

Pihak BPJS Mataram sendiri, untuk mendeteksi dini kecenderungan peningkatan PTM, sejak awal Februari lalu telah meluncurkan mobile skrining. Peluncuran mobile skrining tersebut, merupakan bagian dari upaya preventif.

Fitur tersebut sangat berguna masyarakat masyarakat mengetahui secara dini kecenderungan penyakit kronis.

AYA

Saat ini kesadaran masyarakat untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan, makin meningkat. Hal ini seiring harapan masyarakat memperoleh jaminan kesehatan yang bisa menekan biaya pengobatan bila sewaktu-waktu sakit. Nah, di bawah ini dijelaskan prosedur berobat untuk memudahkan berobat peserta BPJS.

lombokjournal.com

Saat ini peserta BPJS memiliki peluang mendapatkan jaminan kesehatan yang benar-benar membantu. Berobat dengan BPJS umumnya, selalu dimulai dari Fasiitas Kesehatan (Faskes) tingkat I (poliklinik, puskesmas atau dokter pribadi).

Langkah I : Faskes tingkat 1 atau bisa juga disebut FKTP (fasilitas kesehatan tingkat pertama),  bisa puskesmas atau faskes tingkat 1 lainnya sesuai yang tertera pada kartu BPJS.

Di puskesmas, seperti biasa harus melakukan registrasi atau pendaftaran dengan menunjukan kartu BPJS dan kartu berobat di puskesmas setempat. Kemudian menunggu sampai giliran dipanggil menuju ruang dokter untuk pemeriksaan.

Di ruang pemeriksaan dokter akan melakukan pemeriksaan terhadap kesehatan anda apakah cukup bisa ditangani di puskesmas yang bersangkutan atau perlu dirujuk.

Jika hasil pemeriksaan dokter mengharuskan dirujuk maka dokter yang bersangkutan akan memberi rujukan ke faskes tingkat II (RSUD atau rumah sakit umum daerah). Dokter biasanya memberi pilihan mengenai tempat rujukan berikutnya, pasien bisa memilih rujukan sesuai daftar lokasi rujukan yang disarankan dokter.

Perlu diingat, jangan menentukan tempat rujukan sendiri. Mungkin saja dokter akan memberikan kode APS (Atas pilihan sendiri) pada surat rujukan, sehingga biaya pengobatan harus ditanggung sendiri bukan oleh BPJS. Dan pastikan surat rujukan memiliki stempel BPJS tingkat II. Biasanya setelah surat rujukan dibuat, dokter meminta untuk melakukan stempel BPJS oleh petugas puskesmas setempat.

Langkah II : Jika kebetulan pengobatan untuk anda tidak bisa ditangani di faskes tingkat 1 (puskesmas atau faskes tingkat 1 lainnya), maka anda akan dirujuk ke faskes tingkat II (RSUD) yang melakukan kerja sama dengan BPJS. sebelum menuju RSUD pastikan bahwa anda sudah mendapatkan surat rujukan dari faskes tingkat 1 yang sudah di Acc atau distempel BPJS.

1. Siapkan Persyaratan untuk Pengobatan dengan BPJS 

Syarat yang harus dirsiapkan sebelum berangkat ke RSUD adalah sebagai berikut:

• Kartu BPJS Asli dan Fotokopi 2 lembar
• Fotokopi KK (Kartu keluarga) dan KTP (buat dua lembar untuk persiapan)
• Surat rujukan Asli dan juga Fotokopi surat rujukan (buat 2 lembar)

Siapkan fotokopi masing-masing syarat di atas minimal 2 lembar atau lebih, karena ada kemungkinan tiap rumah sakit memberlakukan syarat dan ketentuan berbeda.

2. Menuju RSUD setempat untuk melakukan registrasi

Langkah berikutnya setelah anda mempersiapkan syarat-syarat di atas, menuju RSUD sesuai di surat rujukan, kemudian silahkan melakukan registrasi  untuk mendapatkan kartu berobat.

3. Menuju Loket Jaminan BPJS

Langkah berikutnya setelah mendapatkan kartu berobat di rumah sakit setempat, silahkan menuju loket BPJS untuk mendapatkan Surat Elijibilitas Peserta (SEP).

Biasanya di rumah sakit yang melakukan kerja sama dengan BPJS, loket untuk jaminan BPJS sudah disediakan di rumah sakit tersebut, dan biasanya lokasinya terpisah dengan loket registrasi. Selain ada loket registarasi rumah sakit, juga ada loket jaminan BPJS, biasanya antriannya cukup padat.

Di beberapa rumah sakit, ada juga yang memberlakukan sebelum melakukan registrasi rumah sakit untuk mendapatkan kartu berobat, peserta diharuskan melakukan registrasi di loket jaminan BPJS terlebih dahulu untuk mendapatkan surat elijibilitas. Setelah surat elijibilitas diperoleh, baru menuju bagian pendaftaran rumah sakit untuk mendapatkan kartu berobat.

Yang jelas, sebelum ke poli khusus di rumah sakit setempat, terlebih dahulu harus mendapatkan kartu berobat rumah sakit setempat dan juga surat elijibilitas perserta bpjs (SEP), jika berkas tersebut sudah didapatkan, pasien diarahkan menuju poliklinik.

4. Menuju Poli Sesuai di surat surat rujukan

Setelah mendapatkan kartu berobat dan surat elijibilitas peserta BPJS, serta berkas-berkas lainnya, kemudian menuju poliklinik khusus sesuai rujukan. Serahkan berkas-berkas ke petugas perawat di poliklinik untuk mendapatkan no antrian poliklinik setempat

5. Mendapatkan pemeriksaan dokter poli

Jika sudah waktunya giliran, pasien diperiksa dokter spesialis di poliklinik rumah sakit tersebut, uraikan keluhan panjang lebar, dokter akan melakukan pemeriksaan.

Jika kebetulan pengobatan anda memerlukan pemeriksaan penunjang seperti Lab, radiologi, atau mungkin perlu transfusi darah, maka dokter akan membuatkan formulir pengantar untuk pemeriksaan penunjang tersebut. Pastikan di formulir pengantar sudah mendapatkan acc atau legalitas BPJS.

Jika fasiltias kesehatan masih terdapat di rumah sakit setempat (dalam gedung yang sama), misalnya apotek, lab dan lain-lain, kemudian menuju lokasi tersebut untuk mendapatkan pelayanan dengan menyerahkan formulir pengantar dari dokter yang sudah di stempel BPJS. Biaya akan ditanggung sepenuhnya oleh BPJS.

Rr