MATARAM.lombokjournal.com — Inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Mandalika Kota Mataram,  Jumat (9/6) dilakukan Anggota Komisi IX DPR RI  dipimpin Wakil Ketua, Hj. Ermalena. Sidak itu  untuk mengantisipasi  kemungkinan peredaran dan penggunaan  zat berbahaya pada produk-produk makanan untuk bulan Ramadhan dan menjelang Hari raya Idul Fitri 1438 Hijriyah/

Sidak yang didampingi Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M.Sc., Ph.D dan Kepala BPOM NTB, Dra. Ni Gusti Ayu Nengah Suarningsih, Apt., MH., sekaligus memantau ketersediaan dan stabilitas kebutuhan pokok masyarakat tercukupi.

Hasil sidak setelah dilakukan uji laboratorium oleh Badan POM, ditemukan hanya satu bahan yang mengandung Boraks.  Dengan demikian disimpulkan, bahan makanan yang ada di Pasar Mandalika secara umum termasuk kategori sehat.

Namun Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Hj. Ermalena  meminta  pemerintah lebih intens melakukan pemantauan di pasar-pasar, guna  meminimalisir  peredaran zat berbahaya seperti Formalin, Rodhamin B dan Boraks.

“Kami harapkan BPOM lebih sering melakukan pemantauan terhadap peredaran zat berbahaya di pasar-pasar. Selain melakukan sidak atau pemantauan, BPOM juga harus memberikan edukasi kepada para pedangang akan bahaya penggunaan zat berbahaya tersebut pada makanan,” harapnya.

Ditempat sama, Sekda NTB Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M.Sc., Ph.D mengatakan, harus mengambil hikmah dari hasil sidak Komisi IX DPR RI bersama BOPM NTB. Ternyata masih ditemukan bahan makanan yang mengandung Zat berbahaya.

Dijelaskan Sekda,melalui berbagai institusi terkait pihaknya akan terus memberikan edukasi kepada para pedagang di Pasar-pasar dan masyarakat. “Penggunaan zat-zat berbahaya pada makanan akan berdampak buruk bagi kesehatan tubuh,” jelasnya.

AYA

Tenaga medis di Rumah Sakit HL. Manambai Abdulkadir (RSMA) diminta Melayani dengan hati kepada para pasien yang butuh pertolongan medis.

SUMBAWA.lombokjournal.com —  Wakil Gubernur NTB, H. Muh Amin, S.H., M.Si. minta dokter dan para medis tetap tanggap dan semangat melayani masyarakat meski di bulan puasa. “Walau puasa harus tetap tanggap dan semangat,” pintanya saat melakukan peninjauan pelayanan di RS Rujukan Provinsi NTB di Kabupaten Sumbawa, Kamis (8/6).

Wagub langsung meninjau proses pelayanan loket pendaftaran, IGD, poliklinik dan rawat inap, dan sempat  menyapa dan berinteraksi dengan para petugas dan dokter internship yang berasal dari luar daerah NTB.

Didampingi Direktur RSMA, dr. H. Syamsul Hidayat, Wagub meminta segenap tenaga medis mengembangkan sikap tulus dan ikhlas melayani masyarakat.

Direktur RSMA mengakui, sebagai rumah sakit baru masih perlu melengkapi fasilitas pelayanan. Namun ia pihaknya berkomitmen memberikan pelayanan. “Saat ini RSMA tengah membangun fasilitas cuci darah dan akan melengkapi fasilitas CT Scan di tahun anggaran 2017 ini,” jelasnya.

Menanggapi penjelasan Dierektur RSMA, Wagub minta pengadaan berbagai fasilitas kesehatan yang direncanakan segera dileksekusi. Agar kendala peralatan segera diatasi.

“Segera selesaikan, dan terus tingkatkan kesehatan masyarakat NTB yang ada di Sumbawa” pinta Wagub.

Usai meninjau pelayanan Rumah Sakit, dalam rangkaian Safari Ramadhannya wagub melanjutkan mengunjungi lokasi budidaya madu trigona dan  pembangunan jembatan Samota.

AYA

BPJS Kesehatan menggelar talkshow bersama tokoh-tokoh inspiratif masa kini dan menyelenggarakan beraneka lomba yang menggairahkan semangat nilai Pancasila

JAKARTA.lombokjournal.com – Kegiatan BPJS Kesehatan itu diselenggarakan untuk mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan Pekan Pancasila, dalam rangka upacara peringatan hari lahir Pancasila pada 1 Juni 2017 di seluruh Kantor Cabang BPJS Kesehatan di seluruh Indonesia.

Program Jaminan Kesehatan Nasional–Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) merupakan program negara sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Khususnya dalam pemenuhan hak meningkatan kualitas hidup manusia yang dibangun melalui jaminan sosial, yang di dalamnya terdapat Program JKN-KIS.

Melalui jaminan sosial, diharapkan mampu meretas jalan perubahan demi Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Program JKN-KIS meningkatkan kualitas hidup sehat manusia Indonesia dengan memberikan akses finansial kepada seluruh rakyat Indonesia, agar memenuhi kebutuhan mendasar mereka di bidang kesehatan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris mengatakan, program ini membuka kesempatan mendapatkan pelayanan kesehatan secara adil dan merata bagi seluruh masyarakat, baik yang mampu maupun yang tidak mampu, dari kalangan penerima bantuan iuran, hingga pemilik perusahaan, dengan iuran yang terjangkau.

“Keadilan sosial sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini akan terwujud jika semua pihak sama-sama bergotong royong atau berkontribusi dalam Program JKN-KIS. Bahkan menerapkan pola hidup sehatpun merupakan suatu kontribusi yang nyata,” ujar Fahmi saat memberikan sambutan dalam Talkshow bertema “Bagaimana Generasi Muda Memaknai Nilai-Nilai Pancasila Dalam Era Kekinian” di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, akhir Mei (31/05).

Talkshow dihadiri berbagai narasumber seperti Pakar Komunikasi Universitas Indonesia Effendi Ghazali, CEO Kubik Leadership Jamil Azzaini, dan Pandji Pragiwaksono, artis, stand up comedian, juga penulis muda yang banyak menjadi inspirasi anak-anak muda masa kini.

Fachmi Idris menambahkan, prinsip dasar dalam Program JKN-KIS adalah Gotong Royong yang merupakan saripati Pancasila. Dalam Program JKN-KIS nilai-nilai Pancasila sudah tertuang. Pertama, gotong royong dalam membayar iuran yang digunakan bagi peserta yang harus mendapatkan pelayanan kesehatan, yang sehat membantu yang sakit.

Kedua dalam penyelenggaraan Program JKN-KIS kerjasama antar stakeholder, fasilitas kesehatan akan melayani peserta JKN-KIS dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, kerjasama lintas kementerian mulai dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, serta lembaga-lembaga terkait lain baik itu DJSN, DPR, OJK, BPK, BPKP, Organisasi Profesi, Asosiasi Fasilitas Kesehatan, serta tak kalah penting adalah kerjasama dengan Pemerintah Daerah.

“Kolaborasi peran dari seluruh stakeholder diperlukan dalam menjaga kualitas dan keberlangsungan program JKN-KIS. Agar seluruh pihak memberikan sumbangsih dan kerja keras bersama demi terwujudnya bangsa Indonesia yang lebih sehat dan bermartabat,” ujar Fachmi Idris.

Bagi seluruh Duta BPJS Kesehatan sendiri, tata nilai organisasi yang saat ini diterapkan BPJS Kesehatan, yaitu Integritas, Profesional, Pelayanan Prima dan Efisiensi Operasional sudah selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

Nilai-nilai Pancasila juga bisa diimplementasikan dengan berperilaku hidup sehat, karena dengan hidup sehat sama saja dengan gotong royong menjadikan bangsa Indonesia lebih kuat, sejahtera dan bermartabat.

Ho-lopis-kuntul-baris

Fahmi Idris mengutip pidato Bapak Revolusi Indonesia Soekarno atau Bung Karno dalam Sidang BPUPKI 1 Juni 1945. Saat itun Bung Karno mengatakan, gotong royong adalah pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu-membantu bersama. Amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua. Ho-lopis-kuntul-baris buat kepentingan bersama.

“Pidato Presiden Soekarno di atas ada baiknya menjadi renungan bagi bangsa ini,” kata Fahmi.

Gotong-royong erupakan nilai-nilai luhur kebudayaan, dan semangat gotong royong adalah kekayaan yang tidak ternilai harganya. Kekayaan inilah yang mampu menjadi modal besar bagi bangsa Indonesia menatap tantangan global, yakni perubahan dunia yang semakin kompetitif.

“Program JKN-KIS adalah salah satu alat dalam mewujudkan cita-cita keadilan sosial demi menyongsong perubahan dunia,” papar Fachmi.

Kehadiran program JKN-KIS yang dikelola BPJS Kesehatan, sejak 3 tahun yang lalu memberikan dampak positif terhadap status kesehatan masyarakat, proteksi finansial dan pertumbuhan ekonomi sektor kesehatan pun meningkat.

Jumlah pemanfaatannya di fasilitas kesehatan oleh peserta BPJS Kesehatan sampai dengan 31 Desember 2016 mencapai 192,9 juta kunjungan/kasus. Terdiri dari 134,9 juta kunjungan di fasilitas kesehatan tingkat pertama (Puskesmas, Dokter Praktik Perorangan, dan Klinik Pratama/Swasta) termasuk angka rujukan ke Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), serta 50,4 juta kunjungan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (Poliklinik RS) dan 7,65 juta kasus Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RS).

Kehadiran program JKN-KIS ini telah dirasakan masyarakat. Program ini selain melakukan upaya kuratif dan rehabilitatif, juga menekankan pada upaya promotif preventif untuk kesehatan perorangan. Antara lain melalui senam sehat, deteksi dini kanker leher rahim dan screening kesehatan.

Rr

  Selama tahun 2016 program JKN-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang dikelola BPJS Kesehatan telah mencakup 171.939.254 jiwa peserta JKN-KIS.l

Lombokjournal.com –

Dari Sisi Pelayanan, BPJS Kesehatan bekerjasama DENGAN 20,708 FASILITAS Kesehatan Tingkat Pertama / FKTP (Puskesmas, Klinik Pratama, Dokter Prakter Perorangan, dll), 2,068 FASILITAS Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan / FKRTL (Rumah Sakit) Dan 3,094 FASILITAS Kesehatan penunjang (Apotek, Laboratorium.

Keberadaan program ini membantu masyarakat yang membutuhkan upaya pemulihan kesehatannya dan mencegah kecacatan atas penyakit yang dideritanya.

Jumlah manfaatnya di fasilitas kesehatan oleh peserta BPJS Kesehatan mencapai 192,9 juta kunjungan / kasus, yaitu terdiri dari 134,9 juta kunjungan di fasilitas kesehatan tingkat pertama (Puskesmas, Dokter Praktik Perorangan, dan Klinik Pratama / Swasta) termasuk angka rujukan ke Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL), dan 50,4 juta kunjungan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (Poliklinik RS) dan 7,65 juta kasus.

Kehadiran program JKN-KIS ini sangat dirasakan masyarakat. Selain melakukan upaya kuratif dan rehabilitatif, juga menekankan pada upaya promotif preventif untuk kesehatan perorangan, antara lain: senam sehat, deteksi dini kanker leher rahim dan skrining kesehatan.

POSISI Keuangan terakhhir di 31 Desember 2016, Pendapatan Iuran sebesar Rp67,4 Triliun DENGAN Realisasi mencakup biaya Manfaat jaminan kesehatan sebesar Rp67,2 Triliun. Pemerintah juga telah merealisasikan suntikan dana dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BPJS Kesehatan untuk diteruskan ke DJS (untuk pembayaran faskes) sebesar Rp6,83 T.

Pengelolaan dana dan program selama tahun 2016 telah dilakukan dengan baik. Terbukti terbitnya opini WTP dan capaian atas pelaksanaan Good Governance yang diterapkan oleh BPJS Kesehatan.

Hasil Pengukuran Good Governance BPJS Kesehatan hasil penilaian Sangat Baik (yang merupakan predikat tertinggi, yaitu> 85), dengan capaian skor aktual yaitu 88,49 dari skor maksimal 100. Di tahun 2016 telah memperoleh laporan rapor hijau dari Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Yaitu 2 (dua) target akhir akhir, suku bunga terdistribusi Kartu Indonesia Sehat 100%, tercapainya jumlah fasilitas kesehatan (Faskes) yang terlibat sebanyak 109,41% dari taget yang diberikan pemerintah.

Rr

Sumber: BPJS Kesehatan

Pendapat BPJS Kepentingan Bersih (WTP) atas Laporan Keuangan Dana Jaminan Sosial (DJS). Perolehan WTP tersebut berlangsung berturut-turut selama tiga tahun pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS),

Lombokjournal.com –  

BPJS Kesehatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 oleh Akuntan Publik yang mengaudit Laporan Keuangan DJS dan BPJS Kesehatan Tahun 2016. Istilah WTP, saat ini sudah digantikan dengan istilah WTM (Wajar Tanpa Modifikasian).

Laporan Keuangan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan dan BPJS Kesehatan bawahan, semua hal yang material, posisi keuangan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan kinerja keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Perolehan opini ini sudah yang ke-25 berturut-turut bila dibandingkan dengan lembaga BPJS Kesehatan masih sebagai PT Askes (Persero).

Audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), merupakan wujud implementasi prinsip Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN); Yaitu keterbukaan, kehati-hatian dan akuntabilitas. Hal itu tertuang dalam UU 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Dalam UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial pasal 37 ayat 1 menyebutkan: “ BPJS wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya dalam bentuk laporan pengelolaan dan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN paling lambat tanggal 30 Juni tahun berikutnya “ .

Untuk Laporan Tahun 2016, audit ini dilakukan oleh KAP Mirawati Sensi Idris (MSI) yang berafiliasi dengan Moore Stephens International Limited .

Rr.

Sumber: BPJS Kesehatan

Peserta BPJS Kesehatan diingatkan kembali gunakan Mobile Screening, salah satu fitur dalam aplikasi BPJS Kesehatan Mobile yang berguna mendeteksi risiko penyakit kronis sejak dini.

MATARAM.lombokjournal.com — Peserta dapat mengunduh aplikasi BPJS Kesehatan Mobile di Google Play Store, kemudian melakukan registrasi dengan mengisi data diri yang dibutuhkan.

Hal itu diingatkan kembali oleh Direktur Pelayanan kantor Pusat BPJS Kesehatan Maya Amiarny Rusady melalui siaran pers BPJS Kesehatan Cabang Mataram , Sabtu (20/05)

Setelah terdaftar dan mengklik tombol log in, peserta dapat memilih menu Skrining Riwayat Kesehatan. Kemudian, peserta akan diminta mengisi sejumlah pertanyaan yang terdiri atas kebiasaan dan aktivitas sehari-hari, penyakit yang pernah diidap, riwayat penyakit dalam keluarga peserta, dan pola makan peserta.

Bila semua pertanyaan dijawab, peserta akan memperoleh hasil skrining riwayat kesehatan pada saat itu.

“Melalui aplikasi tersebut, kami berharap peserta JKN-KIS dapat lebih aware untuk melakukan pemeriksaan riwayat kesehatannya. Semakin dini peserta mengetahui risiko kesehatannya, semakin cepat upaya pengelolaan risiko itu dilakukan, sehingga jumlah penderita penyakit kronis dapat menurun,” jelas Maya.

Sampai dengan 12 Mei 2017, jumlah peserta JKN-KIS telah mencapai 177.400.222 jiwa. Dalam menyediakan pelayanan kesehatan, BPJS Kesehatan juga telah bekerja sama dengan 20.772 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang terdiri atas 9.825 Puskesmas, 4.502 Dokter Praktik Perorangan, 5.286 Klinik Pratama, 15 RS Tipe D Pratama, dan 1.144 Dokter Gigi Praktik Perorangan.

BPJS Kesehatan juga telah bermitra dengan 5.344  Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang di dalamnya mencakup 2.137 RS dan Klinik Utama, 2.219 Apotek, dan 988 Optik.

Rr

Sumber /BPJS Kesehatan Cabang Mataram

***

Informasi lebih lanjut hubungi: Departemen Komunikasi Eksternal dan Hubungan Masyaraka BPJS Kesehatan Kantor Pusat +62 21 424 6063 | humas@bpjs-kesehatan.go.id

BPJS Kesehatan mengajak peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) se-Indonesia yang tergabung dalam Klub Program Pengelolaan Penyakit Kronis (PROLANIS)

JAKARTA.lombokjournal.com – “Melalui kegiatan Gebyar PROLANIS, kami promosikan murahnya dan mudahnya menerapkan pola hidup sehat,” jelas Direktur Pelayanan BPJS Kesehatan Maya Amiarny Rusady melalui siaran pers BPJS Kesehatan yang dikirim ke Lombok Journal, Sabtu (20/05) siang.

Salah satu upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan peserta (JKN-KIS), BPJS Kesehatan gelar Gebyar PROLANIS. Program ini membudayakan pola hidup sehat melalui peningkatan aktivitas fisik dalam acara

PROLANIS merupakan sistem pelayanan kesehatan dan pendekatan proaktif bagi peserta JKN-KIS penderita penyakit kronis, seperti Diabetes Mellitus dan Hipertensi. Program ini guna mencapai kualitas hidup yang optimal dengan biaya yang efektif dan efisien.

Dipaparkannya, dengan melakukan senam tiap pagi, kita sudah meningkatkan kebugaran dan sistem imun tubuh kita. Peningkatkan kesadaran masyarakat berperilaku sehat sehari-hari, diharapkan penurunan peserta JKN-KIS yang sakit. Sehingga pembiayaan pelayanan kesehatan dapat dialokasikan ke program promotif preventif agar masyarakat yang sehat tetap sehat.

Gebyar PROLANIS dimeriahkan sejumlah rangkaian kegiatan seperti senam PROLANIS, edukasi kesehatan pada masyarakat. Selain itu, ada pemeriksaan penunjang gratis bagi peserta PROLANIS, lomba cerdas cermat antar Klub PROLANIS, Best Practice Sharing, serta beragam kegiatan menarik lainnya.

BACA JUGA : Fitur Mobile Screening, Untuk Deteksi Resiko Penyakit kronis

Sasaran kegiatan tersebut meliputi 5.342 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 6.468 Klub PROLANIS, dan 101.486 peserta PROLANIS yang tersebar di 288 kabupaten/kota seluruh Indonesia. Hingga April 2017, tercatat ada 302.325 peserta PROLANIS Diabetes Mellitus dan 334.979 peserta PROLANIS Hipertensi.

Rr

(Sumber: BPJS Kesehatan Cabang Mataram)

Meski tak ditemukan produk makanan kadaluarsa, masih ditemukan gudang penyimpangan produk makanan kurang memenuhi kebersihan.

LOMBOK BARAT.lombokjournal.com — Tim Pengawasan Barang dan Jasa Perindustrian dan Perdagangan (Disprindag) Lobar bersama Dinas Kesehatan (Dikes) Lobar, Jumat (19/5) menemukan enam distributor dan dua pengecer produk pangan di Lombok Barat,  yang tak memenuhi standar kebersihan.

“Kita temukan masalah kebersihan di gudang penyimpanan,” kata Kasi Pengawasan Disprindag Lobar, Toni Hidayat.

Sejumlah gudang penyimpangan produk pangan  masih belum memiliki sistem pengamanan hama dan serangga, tata letak produk pangan dan non pangan masih bercampur. Selain itu, ada juga yang belum memiliki ijin Tanda Daftar Gudang.

Menjelang bulan suci Ramadhan 1438 H, Tim Pengawasan Barang dan Jasa Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disprindag) Lobar bersama Dinas Kesehatan (Dikes) Lobar melakukan sidak kepada 6 distributor pangan dan 2 toko (besar) pengecer di wilayah Lombok Barat.

Menurut Toni, pengawasan terpadu yang melibatkan BPPOM Mataram, Ditreskrimum Polda NTB dan  Kanit Intel Polres Lobar itu dilakukan sebagai upaya melindungi masyarakat kemungkinan beredarnya pangan yang tidak memenuhi ketentuan seperti tanpa ijin edar, rusak, kadaluarsa mengandung bahan berbahaya dan TMK Label.

Dari pengawasan di lapangan yang dilakukan selama dua hari kemarin, tidak ditemukan produk berbahaya maupun tanpa ijin edar dan kadaluarsa.

“Namun yang masih menjadi kendala adalah kebersihan gudang peyimpanan,” katanya.

GRA

(Sumber: Humas Lobar)

Memasuki tahun ke-4 implementasi Program JKN-KIS, urgensi yang patut diperhatikan yaitu pembenahan kualitas pelayanan rumah sakit atau fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL).

Jakarta.lombokjournal.com — Direktur Pelayanan BPJS Kesehatan Maya Amiarny Rusady, mengatakan, banyak peserta JKN-KIS mengeluhkan  kualitas pelayanan di rumah sakit.

Kualitas pelayanan rumah sakit yang dikeluhkan misalnya pembebanan biaya di luar ketentuan, ketiadaan sistem antrian pelayanan yang pasti dan transparan, kuota kamar rawat inap, serta ketersediaan obat.

“Diharapkan melalui pertemuan ini komitmen tersebut semakin kuat diupayakan oleh seluruh manajemen rumah sakit mitra kerja BPJS Kesehatan,” ujar Maya di tengah-tengah Pertemuan Nasional Manajemen Rumah Sakit yang diselenggarakan BPJS di Jakarta (16/05) ..

Dikatakannya, BPJS Kesehatan melakukan berbagai upaya untuk mendorong mitra kerja/provider dalam memperbaiki layanan tersebut. Namun untuk menuntaskannya, sangat diperlukan inisiatif, komitmen pelaksanaan serta pengawasan menyeluruh manajemen rumah sakit menuju standar kualitas pelayanan sesuai dengan ketentuan.

Pertemuan Nasional Manajemen Rumah Sakit yang diselenggarakan BPJS di Jakarta, bertujuan mengoptimalkan hubungan kemitraan dan kepercayaan antara BPJS Kesehatan dan stakeholder terkait untuk mendorong pencapaian peningkatan kerjasama faskes dan indeks kualitas layanan faskes dalam menyukseskan program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Kegiatan ini diikuti manajemen rumah sakit pemerintah dan swasta, asosiasi fasilitas kesehatan rujukan seperti PERSI dan asosiasi professional seperti IDI Dewan Pertimbangan Medis, Dewan Pertimbangan Klinik, Dewan Jaminan Sosial Nasional, Tim Kendali Mutu dan Biaya serta Kementerian Kesehatan, yang dibuka Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, Bambang Wibowo.

Pertemuan nasional itu menjadi sarana diskusi, berbagi pengalaman dan mencari solusi atas permasalahan-permasalahan terkait pelaksanaan JKN-KIS serta mendapatkan masukan-masukan positif tentang pelaksanaan JKN-KIS yang dapat dijadikan rekomendasi untuk diusulkan kepada regulator.

BPJS Kesehatan berharap mendapatkan masukan tentang pelaksanaan JKN-KIS yang bisa dijadikan rekomendasi untuk diusulkan kepada regulator.

Pertemuan Manajemen Rumah Sakit ini akan diisi oleh sejumlah rapat, diskusi dan best practice sharing dari berbagai elemen narasumber khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan di rumah sakit.

“Keberhasilan program JKN-KIS tidak bisa lepas dari dukungan fasilitas kesehatan tingkat lanjutan selaku mitra BPJS Kesehatan,” kata Maya.

Fasilitas kesehatan tingkat lanjutan terus ditingkatkan peran dan fungsinya dalam memberikan pelayanan, dengan kendali mutu sesuai dengan ketentuan dalam pelaksanaan JKN-KIS.

“Makin banyak masyarakat yang memanfaatkan Program JKN-KIS,” jelas Maya.

Hingga 1 Mei 2017, jumlah peserta JKN-KIS sudah mencapai 176.738.998 jiwa. BPJS Kesehatan juga telah bekerjasama dengan kurang lebih 20.775 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas, Klinik Pratama, Dokter Prakter Perorangan, dll) dan 5.257 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan, terdiri dari 2.128 Rumah Sakit, serta 3.192 faskes penunjang (Apotik, Optik) yang tersebar di seluruh Indonesia.

Rr

Sumber: BPJS

Membentuk anak yang sehat, cerdas dan pintar harus dimulai mengkonsumsi makanan yang sehat.  makanan yang tidak mengandung bahan kimia dan pengawet.

MATARAM.lombokjournal.com — Wakil Ketua I TP PKK Provinsi NTB, Hj. Syamsiah M. Amin mengatakan, penggunaan pupuk dan pestisida organik merupakan salah satu cara mengurangi kandungan zat-zat kimia berbahaya.

“Penggunaan pupuk dan pestisida organik merupakan salah satu cara mengurangi kandungan zat-zat kimia berbahaya pada makanan yang akan kita konsumsi,” kata Syamsiah, Kamis (18/5) saat Pelatihan Pembuatan Pupuk dan Pestisida Organik  bagi Pengurus Pokja 3 Tim Penggerak PKK  Kabupaten/Kota se- NTB, di Gedung PKK Provinsi NTB.

Pelatihan dilaksanakan atas kerja sama TP PKK Provinsi NTB dengan BPTP Provinsi NTB dan Petani Andalan Kota Mataram.

Hj. Syamsiah menegaskan, pemberian makanan  sehat kepada anak  akan berpengaruh pada pembentukan anak pada saat anak umur 0 sampai 1000 hari kelahiran.

“Karena pada masa itu merupakan  tahap pembentukan saraf otak anak,” ujarnya.

Syamsiah menuturkan, tanpa disadari dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita mengkonsumsi sayur dan buah yang mengandung bahan kimia.

“Mengkonsumsi makanan yang mangandung zat-zat kimia berlebihan akan menimbulkan berbagai penyakit,” terangnya.

Ia berharap seluruh peserta menindaklanjuti pelatihan ke daerah masing-masing. Dengan mempraktekkan dan memperagakan di depan masyarakat maupun kader-kader PKK, bagaimana cara pembuatan dan penggunaan pupuk organik.

“Ibu-ibu hendaknya dapat memberikan edukasi kepada anggota dan masyarakat untuk memberikan contoh bahan makanan yang aman dikonsumsi,” ujarnya.

Ditegaskannya, masyarakat  harus paham pentingnya memakai pupuk organik ke tanaman sayur dan buah. “Agar sayuran dan buah yang dimakan anak-anak bebas bahan kimia,” katanya.

Pemerintah NTB dari tahun 2015-2025 memiliki program  Generasi Emas, yaitu anak-anak sehat, cerdas, dan pintar.

“Untuk menghasilkan anak yang sehat, cerdas, dan pintar, ibu-ibu harus memberikan makanan yang sehat tanpa bahan kimia dan pengawet,” tegas Syamsiah.

Tiap tahun TP. PKK mengadakan pelatihan kader PKK untuk menggunakan pupuk organik ke tanaman sayur dan buah.

Sayangnya, belum 100 persen masyarakat mempraktekannya, terutama di kalangan petani. Masyarakat dan petani diajak memberikan pupuk dan pestisida organik untuk tanamannya.

“Jika ingin umur panjang, maka perhatikanlah apa yang kita makan,” katanya.

AYA/Hms