BPJS Kesehatan melakukan penandatanganan kerjasama dengan Bank Bukopin dalam Pembiayaan Tagihan Fasilitas Kesehatan Mitra BPJS Kesehatan (Supply Chain Financing).

lombokjournal.com —

Penandatanganan Kerja Sama dilakukan oleh Direktur Komersial PT Bank Bukopin Tbk Mikrowa Kirana dan Direktur Keuangan & Investasi BPJS Kesehatan Kemal Imam Santoso di Jakarta, Rabu (19/7).

Kerjasama itu untuk memudahkan pembayaran tagihan pelayanan kesehatan Faskes (fasilitas kesehatan), khususnya Faskes tingkat lanjutan swasta, mitra BPJS Kesehatan.

Program Pembiayaan Tagihan Faskes mitra BPJS Kesehatan (Supply Chain Financing) merupakan program pembiayaan oleh Bank, yang khusus diberikan kepada Faskes mitra BPJS Kesehatan. Tujuannya membantu percepatan penerimaan pembayaran klaim pelayanan kesehatan, melalui pengambilalihan invoice sebelum jatuh tempo pembayaran.

Saat ini sesuai peraturan, BPJS Kesehatan melakukan pembayaran tagihan pelayanan kesehatan maksimal 15 hari kerja setelah berkas lengkap.  Namun untuk menjaga cashflow rumah sakit, BPJHJS Kesehatan bekerjasama dengan Bukopin menawarkan program SCF.

“Dengan kerjasama ini, diharapkan likuiditas Faskes, khususnya Faskes swasta,  tetap terjaga serta memastikan pelayanan kepada peserta JKN-KIS tetap berjalan, sambil menunggu verifikasi tagihan dari BPJS Kesehatan selesai,” ujar Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan, Kemal Imam Santoso, Rabu (19/07).

Sesuai dengan peraturan yang ada, BPJS Kesehatan berkewajiban membayar tagihan Faskestingkat lanjutan maksimal N+15 hari kerja, sejak dokumen klaim diterima lengkap sesuai Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 38.

Faskes tingkat lanjutan (rumah sakit) membutuhkan dana pembayaran klaim BPJS Kesehatan segera untuk belanja obat, alat medis, jasa medis dan operasional lainnya.

“Semoga Supply Chain Financing ini dapat segera kita realisasikan agar dapat membantu likuiditas keuangan Faskes tingkat lanjutan,  sehingga pelayanan kesehatan terhadap peserta JKN-KIS di Faskes tingkat lanjutan juga dapat ditingkatkan secara berkesinambungan,” ujar Kemal.

Direktur Komersial PT Bank Bukopin Tbk Mikrowa Kirana menjelaskan, kerja sama tersebut merupakan bagian upaya Perseroan mendukung program Pemerintah meningkatkan pelayanan terhadap peserta JKN-KIS yang dikelola BPJS Kesehatan.

“Kerja sama ini diharapkan memudahkan Bank Bukopin dalam melakukan verifikasi data faskes yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, yang mengajukan permohonan pembayaran tagihan terlebih dahulu kepada Bank Bukopin,” ujar Mikrowa Kirana seusai acara penandatanganan Perjanjian Kerja Sama  tersebut.

Rr/HmsBPJS-Kes

Kedua pihak menjalin koordinasi dan kerja sama dalam penanganan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kecelakaan kerja.

lombokjournal.com —

BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepastian penjaminan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional– Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Penandatanganan perjanjian kerjasama itu dilakukan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Maya Amiarny Rusady bersama Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan M. Khrisna Syarif, di Kantor Pusat BPJS Kesehatan di Jakarta, Rabu (19/07).

Maya Amiarny Rusadymengungkapkan, Perjanjian Kerjasama ini sebagai pedoman dalam mengatur penanganan peserta, sehingga manfaat yang diberikan sesuai kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak, selaku penyelenggara Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan penyelenggara Program Jaminan Kesehatan.

Program Jaminan Kecelakaan Kerja adalah program yang memberikan perlindungan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan aktif,  yang telah membayar iuran terhadap kecelakaan kerja yang dialaminya. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya.

Sedangkan Penyakit Akibat Kerja (PAK) adalah sakit yang diderita akibat langsung dari pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kerja, yang diderita peserta dalam hubungan kerja.  Meliputi faktor risiko karena kondisi tempat kerja, peralatan kerja, material yang dipakai, yang dinyatakan oleh Pejabat yang Berwajib dan dibuktikan oleh hasil pemeriksaan medis.

Kerjasama ini diharapkan memberi kepastian koordinasi pelayanan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kesehatan, meliputi penjaminan, prosedur administrasi, dan sosialisasi bersama kepada pegawai, peserta dan fasilitas kesehatan dalam penjaminan kasus KK dan PAK.

“Kami harapkan bila peserta mengalami kecelakaan kerja ataupun penyakit akibat kecelakaan kerja, saat di rumah sakit tidak kebingungan siapa yang akan menjamin pelayanan kesehatannya. Melalui perjanjian kerjasama ini, di lapangan pelayanan kesehatan dapat diberikan secara lebih maksimal,” ujar Maya.

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi Pelaksanaan sinergi pelayanan Jaminan KK dan PAK bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan, Pengajuan penggantian klaim program KK atau PAK, peningkatan perluasan fasilitas kesehatan, pelaksanaan sosialisasi dan evaluasi bersama terkait jaminan KK/PAK dan kerjasama lain yang disepakati oleh BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Mekanisme Pelayanan dan Penjaminan telah diatur. BPJS Kesehatan bertindak sebagai penjamin awal terhadap kasus yang diduga kasus KK atau PAK. Tapi belum dapat dibuktikan selambat-lambatnya 3 hari kerja, BPJS Ketenagakerjaan bertindak sebagai penjamin terhadap kasus KK atau PAKyang telah dibuktikan dalam waktu 3 hari kerja.

“Kami berharap sinergi ini terus diperkuat, harapannya peserta BPJS Ketenagakerjaan yang juga merupakan peserta BPJS Kesehatan akan mendapatkan benefit pelayanan yang sesuai dengan haknya,” himbau Maya.

Rr/Hms BPJS-Kes

Pada peringatan HUT BPJS Kesehatan ke-49,  Gebrakan peningkatan kualitas layanan dilakukan BPJS Kesehatan dengan inovasi terkini, menghadirkan Program e-JKN dengan soft launching aplikasi Mobile JKN

JAKARTA.lombokjournal.com — Fachmi Idris memaparkan beberapa gebrakan peningkatan kualitas layanan itu pada peringatan HUT BPJS Kesehatan ke-49 di Jakarta, Senin (17/7). Program e-JKN ini dirancang untuk memudahkan peserta melakukan berbagai perubahan data dalam status kepesertaannya di Program JKN-KIS.

Ada 16 fitur yang bisa dimanfaatkan pada aplikasi Mobile JKN, di antaranya Fitur Pindah Faskes, Fitur Perubahan Identitas, dan Fitur Pindah Kelas.

“Fitur pada aplikasi Mobile JKN ini akan terus dikembangkan dan diperkaya dengan fitur-fitur lainnya, yang mengakomodir kebutuhan peserta agar kian menikmati pelayanan Program JKN-KIS yang berkualitas,” papar Fahmi.

Upaya terus menerus yang dilakukan BPJS Kesehatan dalam peningkatan kualitas layanan, membuat BPJS Kesehatan makin dipercaya dengan indikasi pesatnya peserta yang mendaftar. Berdasarkan data per14 Juli 2017, terdapat 179.011.459 jiwa penduduk Indonesia yang telah terdaftar sebagai peserta JKN-KIS.

Selain itu, terdapat total 20.877 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang bermitra dengan BPJS Kesehatan, yang terdiri atas 9.829 Puskesmas, 4.523 Dokter Praktik Perorangan, 1.151 Dokter Praktik Gigi Perorangan, 5.360 Klinik Pratama, dan 14 RS D Pratama.

Selain itu, BPJS Kesehatan juga telah bekerja sama dengan 5.451 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang terdiri atas 2.179 Rumah Sakit (termasuk di dalamnya 181 Klinik Utama), 2.274Apotek, serta 998 Optik.

Rr

Pada HUT ke 49 BPJS Kesehatan, mendorong  terwujudnya gotong royong besar seluruh lapisan masyarakat menyukseskan Program JKN-KIS

JAKARTA.lombokjournal.com  –  Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris pada peringatan HUT ke-49 BPJS Kesehatan berharap, masyarakat makin menyadari pentingnya gotong-royong melalui partisipasi aktif mendaftarkan dirinya ke dalam Program JKN-KIS.

Selain itu Fahmi juga berharap, masyarakat  menjadikan pola hidup sehat sebagai budaya dan kebutuhan sehari-hari. Sehingga taraf kesehatan masyarakat dapat ditingkatkan secara berkesinambungan.

“Sudah saatnya kita menjadi pionir perilaku hidup yang lebih sehat bagi masyarakat luas,” kata Fahmi Idris dalam siaran pers Humas BPJS Kesehatan Kantor Pusat pada HUT ke-49 BPJS Kesehatan, Senin (17/7)

Dikatakan Fachmi, dalam menjalankan tugas pelayanan kesehatan, BPJS Kesehatan membutuhkan dukungan dari para stakeholder dan seluruh rakyat Indonesia guna menyukseskan Program JKN-KIS.  Pada usia ke 49, seluruh stakeholder BPJS Kesehatan diajak meresapi makna dan semangat budaya hidup sehat dan gotong-royong besar.

“Utamanya dalam upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan Program JKN-KIS,“ papar Fachmi.

Fachmi Idris menggaris bawahi beberapa kinerja positif yang dicapai BPJS Kesehatan. Pada tahun buku 2016,  BPJS Kesehatan berhasil memperoleh predikat “Wajar Tanpa Pengecualian“ (WTP)  dari Akuntan Publik. Ini juga merupakan peraihan predikat WTP secara 3 tahun berturut-turut sejak BPJS Kesehatan berdiri.

WTP merupakan gambaran nyata dari komitmen BPJS Kesehatan mengimplementasikan prinsip keterbukaan, kehati-hatian, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan SJSN di bidang kesehatan.

Pada tahun yang sama, dari hasil external review oleh BPKP, BPJS Kesehatan dinilai Sangat Baik dalam hal Good Governance yang harus dijalankan sesuai standar yang dimiliki, baik oleh Dewas maupun oleh Direksi beserta seluruh jajaran manajemen yang terlibat di dalamnya.

BPJS Kesehatan juga memperoleh penilaian yang baik (Rapor Hijau) dari Kantor Staf Kepresidenan atas dua indikator, yaitu tercetak dan terdistribusinya KIS dengan capaian 100 persen. Dan untuk indikator kedua, yaitu jumlah faskes (fasilitas kesehatan) bekerja sama yang mencapai 109.41% dari target.

BPJS Kesehatan juga berhasil memenuhi target-target Annual Management Contract (AMC) Tahun 2016 dengan total capaian 106 persen dari target capaian 100 persen yang harus diraih.

Rr

Program JKN-KIS pun terus berkembang pesat hingga kini dan bergerak menuju cakupan semesta. Melalui Program JKN-KIS setiap warga negara Indonesia mendapatkan akses dan jaminan mendapatkan pelayanan kesehatan.

Jakarta.lombokjournal.com–  Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat  (JKN-KIS) mulai diimplementasikan sejak 1 Januari 2014.  Sebenarnya cikal bakal jaminan kesehatan semesta berawal dari ide lama.

Semula  digagas Menteri Kesehataan Professor G. A. Siwabessy sejak tahun 1968. Namun cita-cita tersebut, baru mulai diwujudkan oleh Presiden RI ke-5 Megawati Soekarno Putri yang mewujudkan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional Nomor 40 Tahun 2004.

JKN-KIS merupakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Aturan itu dikuatkan dengan  Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nomor 24 Tahun 2011. Kemudian lahirlah BPJS Kesehatan yang mengelola Program JKN-KIS.

Secara bertahap, Program JKN-KIS pun terus berkembang pesat hingga kini dan bergerak menuju cakupan semesta. Melalui Program JKN-KIS setiap warga negara Indonesia mendapatkan akses dan jaminan saat mendapatkan pelayanan kesehatan.

70 Persen Penduduk Indonesia 

Program JKN-KIS salah satu Program Prioritas Pemerintahan Presiden Jokowi-JK, seperti tercantum dalam Nawacita ke-5, yaitu meningkatan kualitas hidup manusia Indonesia. JKN KIS diharapkan mampu meretas jalan perubahan demi Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Hingga kini, masyarakat yang mengikuti Program JKN-KIS hampir mencapai 70 persen dari jumlah penduduk Indonesia.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris, saat kegiatan Sarasehan Hari Ulang Tahun BPJS Kesehatan ke-49 di Jakarta mengatakan, di tahun ke-49 sejak cikal bakal Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan  (BPDPK dibentuk), BPJS Kesehatan terus meningkatkan kinerja yang positif.

Menurutnya, itu menjadi modal sangat penting menuju cakupan semesta (universal health coverage/UHC), jaminan kesehatan yang berbasiskan gotong royong untuk seluruh rakyat Indonesia.

“Secara khusus saya sampaikan terima kasih kepada Ibu Megawati Soekarno Putri, Presiden Republik Indonesia ke-5, yang menjadi inisiator lahirnya UU SJSN Tahun 2004. Sungguh besar kontribusi beliau dalam ikhtiar mewujudkan cita-cita bangsa, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. UU SJSN ini juga menjadi tonggak lahirnya BPJS Kesehatan,” ujar Fahmi Idris.

Dalam sarasehan tersebut hadir Presiden RI Ke-5 Megawati Soekarno Putri, Menteri Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, dan Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf. Dalam peringatan HUT BPJS Kesehatan ke-49 juga dilakukan penandatanganan prasasti UU SJSN oleh Megawati Soekarno Putri sebagai apresiasi pada  kontribusinya atas terwujudnya Program Jaminan Sosial bagi masyarakat Indonesia.

Selain itu juga diberikan Piagam MURI kepada Duta BPJS Kesehatan atas pemecahan rekor sebagai institusi yang mengunggah Video Blog terbanyak yang bertemakan Hari Kelahiran Pancasila.

BACA :

– HUT Ke-49 BPJS Kesehatan; Mendorong Gotong Royong Besar Sukseskan JKN-KIs

– HUT Ke-49 BPJS Kesehatan; Kualitas Layanan Program e-JKN melalui soft launching aplikasi  Mobile

Rr

HUT ke 49 BPJS Kesehatan juga diperingati meriah di Kantor Cabang Mataram, mulai Dari lomba best practices sharing, ‘Gerakan Sayang Meja’, lomba masak hingga bakti sosial

MATARAM.lombokjournal.com –Hari Ulang Tahun (HUT) ke 49 BPJS Kesehatan yang jatuh tanggal 15 Juli, tak diperingati secara meriah di semua kantor cabang.

Namun BPJS Kesehatan Kantor Cabang Mataram mempunyai serangkaian kegiatan, yang berlangsung hari Jum’at (14/7), sesuai tema “Budaya hidup sehat dan gotong royong memperkuat terwujudnya JKN-KIS yang berkualitas dan berkesinambungan.”

Rangkaian kegiatan itu, misalnya lomba-lomba yang diperuntukkan kalangan internal. Antara lain lomba Best Practices Sharing,  lomba yang memberi kesempatan staf menuangkan gagasan inovatifnya dan mempresentasikan di hadapan staf lainnya.

Gagasan inovatif penting dimilik para karyawan, yang ditujukan mencapai tiga goal BPJS Kesehatan, yaitu kepuasan peserta, cakupan semesta dan suistanable program.

Ada juga kegiatan foto meja sebelum kerja, dan sesudahnya. Ini merupakan ‘gerakan sayang meja’, yang bertujuan menjaga lingkungan kerja yang bersih.

“Ada juga lomba masak, seperti master chef di TV. Saya pemenangnya,” kata Lalu Kusman, Kepala  Bidang Kepesertaan dan Pelayanan.

Pada hari Jum’at itu juga dilakukan senam prolanis yang diikuti karyawan dan club senam dari faskes kesehatan mitra kerja BPJS Kesehatan Cabang Mataram.

Salah satu kegiatan dimaksudkan memudahkan masyarakat mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.  Di salah satu kecamatan di Kabupaten Lombok Utara, hari Jum’at (14/7), dilakukan penyerahan drop box, sarana yang diperlukan memudahkan calon peserta mandiri mendaftar menjadi peserta program BPJS Kesehatan.

“Dengan adanya drop box itu, untuk mendaftar menjadi peserta tak perlu lagi datang dari jauh ke kantor cabang,” terang Lalu Kusman.

Sudah disediakan keperluan mendaftar peserta, mulai formulir, leaflet, buku pedoman hingga amplop, tinggal mengisi dan memasukkan ke drop box.  Nantinya petugas dari kantor cabang akan mengambil berkas-berkas kepesertaan yang sudah diisi calon peserta.

Tentu yang tak bisa ditiggalkan adalah kegiatan bakti sosial. Kali ini yang dituju adalah panti asuhan Hidayaturrahman di sekitar Abian Tubuh, Cakranegara. Disamping memberikan donasi, juga dibagikan pakaian bekas layak pakai.

Dan yang perlu dicatat, pada momen peringatan HUT itu, BPJS Kesehatan Cabang Mataram menandatangani PKS (Perjanjian Kerja Sama) dengan Faskes lanjutan swasta yang menjadi mitra pelayanan kesehatan, yaitu RS Harapan Keluarga di Selagalas.

Rr

Kemudahan layanan kesehatan selama mudik Idhul Fitri bagi peserta BPJS Kesehatan, dimanfaatkan puluhan ribu pemudik  

lombokjournal.com —

Selama musim mudik lebaran Idhul Fitri 1438 Hijriyah, kemudahan layanan kesehatan yang dilaksanakan BPJS Kesehatan sejak 19 Juni hingga 2 Juli 2017,  melayani 91.005 kasus kesehatan bagi pemudik.

Pemudik yang butuh layanan kesehatan, baik emergency atau non emergency bisa langsung ke rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Layanan kesehatan khusus lebaran itu memberi kenyamanan pemudik, selama dalam perjalanan hingga sampai tempat tujuan.

Jumlah layanan ini terdiri dari 87.122 kunjungan di Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) seperti klinik, puskesmas hingga dokter pribari serta 3.883 kasus rawat inap di rumah sakit.

Di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) seperti Rumah Sakit dan Klinik Utama, terdapat 105.860 kunjungan/kasus, yaitu terdiri dari 60.635 kunjungan di Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) dan 45.225 kasus di Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL).

Kasus-kasus kesehatan pada masa mudik lebaran, sebagian besar permasalahan kesehatan radang tenggorokan, demam, infeksi saluran pernafasan atas (ISPA) dan gastro enteritis serta berbagai gangguan pencernaan seperti diare, maag, gangguan lambung, dan nyeri perut.

Selain itu, juga terdapat pelayanan atas kasus-kasus penyakit kronis rutin seperti stroke, jantung, hipertensi dan hemodialisa yang ditangani dengan baik.

Tidak seperti layanan biasanya, kemudahan yang diberikan bagi pemudik tidak perlu lagi faskes tingkat pertama karena pasti pemudik faskesnya ada di tempat awal berangkat.

“Pemudik bisa langsung ke rumah sakit mitra BPJS Kesehatan. Yang penting peserta bisa menunjukkan kartu kepesertaan BPJS,” kata Kepala BPJS Kesehatan Cabang  Mataram, dr Muhammad Ali, Jum’at (30/6).

Bisa dikatakan layanan khusus kesehatan selama periode mudik itu berlangsung sukses. Sebab kemudahan itu dirasakan pemudik, karena bisa memanfaatkan apikasi BPJS Kesehatan unruk melakukan konsultasi, mengetahui alamat fasilitas kesehatan hingga alamat kantor BPJS Kesehatan se Indonesia.

Di luar masa mudik Lebaran, BPJS Kesehatan menjamin pelayanan kesehatan kasus kegawatdaruratan baik di fasilitas kesehatan yang bekerja sama maupun yang tidak bekerja sama. Ini merupakan wujud kepedulian BPJS Kesehatan terhadap kenyamanan dan kepuasan peserta.

“Layanan kesehatan itu tidak diperbolehkan memungut biaya,” kata Muhammad Ali.

Pihak BPJS kesehatan mengapresiasi pada seluruh fasilitas kesehatan termasuk tenaga medis dan paramedis baik di FKTP maupun di FKRTL, yang telah melayani peserta JKN-KIS khususnya pada masa mudik lebaran.

Rr

Penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) masih menduduki rangking pertama penyakit terbanyak di NTB.

MATARAM.lombokjournal.com —  Peyebab tingginya penyakit saluran pernafasan itu karena kondisi cuaca yang masih berubah-ubah.  Terutama bagi anak-anak, ISPA terbilang mengkhawatirkan karena bisa jadi penyebab kematian.

“Perubahan cuaca sangat berpengaruh,”  ujar Kepala Dinas Kesehatan NTB, Dr Nurhandini Eka Dewi.

Menurut Nurhandini, penyakit ini cenderung naik ketika terjadi perubahan cuaca. Namun hingga saat ini kenaikannya masih dalam batas satu persen, dan belum menjadi KLB (Kejadian Luar Biasa). Karenanya belum dinyatakan darurat ISPA tersebut, belum sampai menjadi ISPA berat atau pneumonia.

“Ini (penyakit ISPA,red) banyak menyebabkan kematian, terutama pada anka-anak,” Katanya.

ISPA bisa menimpa siapa saja. Namun penyakit ini lebih banyak terjadi pada anak-anak. khususnya balita yang belum memiliki sistem kekebalan tubuh yang kuat.

Meski demikia, menurut Nurhandiri, perlu dilakukan sosialisasi pada masyarakat. Khususnya pada kedua orang tua. Mereka harus berhati-hati ketika anak menderita batuk pilek. Orang tua harus memperhatikan laju nafas anak.

“Jika nafasnya cepat harus segera diperiksa ke rumah sakit,” kata Eka.

Ketika nafas anak menjadi cepat merupakan tanda menuju ISPA Pneumonia. Ini merupakan jenis ISPA berat yang bisa menimbulkan kematian. Sebab itu sangat perlu memantau kondisi anak ketika terserang flu untuk menghindarkan menjadi ISPA berat ini.

ISPA menular melalui udara. Sebab itu sangat dianjurkan untuk menghindarinya dengan menggunakan masker. Terutama saat berada didekat orang yang menderita flu.

Sementara pada anak, ia menyarankan menjauhkan anak dari orang tersebut. ISPA ringan pada anak sangat cepat berubah menjadi ISPA Pneumonia.

“Segera konsultasikan sebelum menjadi pneumonia,” ucapnya

ISPA perlahan mulai cenderung turun, dikeranakan mulai dikejar penyakit lainnya seperti Diabetes, sakit jantung, hypertensi, dan lainnya. Diakuinya kesadaran masyarakat untuk berobat cepat mulai meningkat.

Meski sebagai rangking tertinggi, namun ISPA di NTB dalam kategori ISPA ringan. Namun ada beberapa kasus yang ditemukan di rumah sakit terinndikasi pneumonia. Hal tersebut terjadi karena keterlambatan orang tua memeriksa kondisi anak.

“Hingga sekarang masih rangking pertama, namun belum menjadi KLB. Bukan hanya di NTB saja tapi juga di Indonesia,” pungkasnya.

AYA

BPJS Kesehatan Cabang Mataram bergerak cepat untuk mencapai kepesertaan mandiri. Sampai Juni 2017  sudah mencapai 80 persen, berarti jumlah kepesertaannya di atas angka nasional.

MATARAM.lombokjournal.com —   Direktur Kepesertaan dan Pemasaran Direktur Kepesertaan dan Pemasaran BPJS Kesehatan, Andayani Budi Lestari yang tiba di Mataram Kamis siang, mengungkapkan itu dalam acara Badan Usaha Gathering dan Buka Puasa di Ballroom Hotel Lombok Raya, Kamis (15/6).

“Saat ini kepesertaan mandiri di BPJS Cabang Mataram mencapai 80 persen, itu di atas angka nasional,” katanya.

Lebih lanjut Andayani mengatakan, awal Januari  Tahun 2019 menjadi target BPJS Kesehatan untuk mewujudkan universal health coverage.

“Target itu bisa terlaksana atas kerjasama seluruh stakeholder,” kata Andayani dalam sambutannya sebelum buka puasa.

Andayani saat itu menekankan, betapa pentingnya program jaminan kesehatan untuk rakyat Indonesia.

BPJS Kesehatan Kota Mataram juga menargetkan per 1 Januari 2019 ditargetkan seluruh penduduk NTB sudah terdaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan Mandiri.  Kalau angka kepesertaan mandiri hingga Mei lalu sudah mencapai lebih 70 persen, maka dengan inovasi dan terobosan unuk meningkatkan mutu layanan,  target  tersebut bisa dicapai tahun 2018.

Diperoleh informasi, lebih dari 2,6 juta penduduk NTB mendapatkan BPJS Kesehatan secara gratis. Iuran BPJS Kesehatan masyarakat tergolong kurang mampu itu ditanggulangi anggaran dari APBN dan APBD.  Saat ini pihak BPJS Kota Mataram terus melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya memiliki BPJS Kesehatan utamanya untuk peserta yang mandiri.

Menurut Andayani, dalam semangat gotong royong kita membutuhkan sekian orang sehat, untuk membantu mereka yang sakit.

“Kita harus bergandengan tangan, karena keterbatasan finansial pemerintah untuk membiayai program jaminan kesehatan itu,” katanya.

Santunan Panti Asuhan

Acara Badan Usaha Gathering dan Buka bersama yang juga dihadiri Kepala BPJS Kesehatan Divisi Regional XI dan ratusan peserta dari badan usaha itu, juga dilakukan santunan anak yatim pada panti asuhan yang dikelola Nahdlatul Wathan (NW) dan Muhammadiyah.

Penyerahan santunan itu dilakukan Kepala Cabang  BPJS Kesehatan Kota, dr Muhammad Ali, Direktur Kepesertaan dan Pemasaran BPJS Kesehatan, andayani Budi Lestari, serta Asisten II Pemkot Mataram, Warthan.

Sebelumnya, dr Muhammad Ali mensosialisasikan terkait BPJS Kesehatanuntuk peserta mandiri.  Dan testimoni disampaikan dari Bagian HRD (Human Resources Development) dari Lombok Golf Kosaido Country Club di Lombok utara.

Rr.

Hingga Mei 2017, jumlah peserta JKN-KIS secara nasional mencapai 176.982.157 jiwa. Dan hingga kini BPJS Kesehatan sudah bekerja sama dengan lebih 20.766 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Faskes TP), terdiri dari 9.825 puskesmas, 5.279 Klinik Pratama, 4.504 Dokter Praktik Perorangan, 1.143 Dokter Gigi Praktik Perorangan, dan 15 RS Tipe D Pratama.

Para pemudik jelang Hari Raya Idul Fitri 2017, terutama yang masih aktif jadi peserta JKN-KIS, mendapat kemudahan layanan kesehatan perjalanan mudik.

MATARAM.lombokjournal.com – Peserta JKN yang mudik bisa berobat di luar wilayah, tanpa harus melaporke Kantor BPJS setempat. Ini memudahkan prosedur, baik darurat maupun non darurat dapat langsung berobat rumah sakit terdekat.

“Ini bagi peserta JKN-KIS yang masih aktif,” kata Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram, dr Muhammad Ali pada wartawan, Kamis (15/06). dalam jumpa pers bertema “Mudik Nyaman Bersama BPJS Kesehatan” di aula BPJS Kesehatan Mataram.

Kebijakan penyederhanaan prosedur pelayanan itu sejak 19 Juni 2017 sampai dengan 2 Juli 2017. Dengan kebijakan tersebut, peserta JKN-KIS yang sakit saat perjalanan mudik atau telah sampai ke tempat tinggalnya, tidak harus melapor ke Kantor Cabang BPJS Kesehatan setempat.

MuhammadAli menjelaskan, peserta JKN-KIS yang mudik diimbau membawa kartu kepesertaan JKNi. Maksudnya, kartu kepesertaan itu meliputi Kartu Indonesia Sehat/KIS, Kartu BPJS Kesehatan, Kartu Askes, Kartu Jakarta Sehat/KJS, dan Kartu Jamkesmas.

“Rumah Sakit atau Fasles yang bekerjasama dengan BPJS kesehatan tidak diperkenankan memungut biaya,” kata Muhammad Ali.

Pelayanan kesehatan tersebut hanya berlaku bagi peserta JKN-KIS yang mudik dan status Kepesertaan aktif.  Karena itu, peserta diminta memastikan disiplin membayar iuran agar status kepesertaannya aktif.  Untuk mengecek iuran peserta, dapat dilakukan melalui aplikasi BPJS Kesehatan Mobile pada Menu Cek Iuran.

Sedangkan untuk daftar fasilitas kesehatan dapat dilihat di website BPJS Kesehatan, Aplikasi BPJS Kesehatan Mobile, atau melalui Care Center BPJS Kesehatan 1500400, “Untuk iurn bisa di cek lansung di aplikasi BPJS,” tutur Ali,

BPJS Kesehatan telah menciptakan Apilikasi Mudik BPJS Kesehatan yang dapat didownload secara gratis di Google Play Store untuk perangkat Android. Aplikasi tersebut menyediakan telepon penting, alamat kantor BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan, tanya jawab BPJS Kesehatan, info BPJS Kesehatan, tips BPJS Kesehatan, lokasi-lokasi penting, serta media sosial BPJS Kesehatan.

Selama libur lebaran 2017, masyarakat tetap dapat menghubungi BPJS Kesehatan Care Center 1500400, yang hadir 7 x 24 jam. Baik untuk mendaftar menjadi peserta JKN-KIS, memperoleh informasi, melakukan pengaduan, melakukan konsultasi kesehatan, memperoleh pelayanan administrasi peserta JKN-KIS (mutasi dan aktivasi), serta mengetahui perhitungan denda pelayanan.

Posko Mudik

Saat musim mudik, BPJS Kesehatan juga membuka Posko Mudik di delapan titik padat pemudik yakni, Terminal Pulo Gebang Jakarta, Stasiun Bandung, Stasiun Yogyakarta, Terminal Tirtonadi Surakarta, Terminal Bungurasih Surabaya, Pelabuhan Soekamo Hatta Makassar, Pelabuhan Gilimanuk serta Pelabuhan Merak Banten.

“Posko Mudik BPJS Kesehatan yang digelar pada 21 hingga 24 Juni 2017 ,dan sudah di sediakan lansung fasilitas Obat obatan pelayanan kesehatan serta sosialisai program BPJS,” sebut Ali

Selama peserta JKN-KIS mengikuti prosedur dan ketentuan, serta tindakan medis yang diperolehnya berdasarkan indikasi medis yang jelas berdasarkan hasil pemeriksaan dokter, maka fasilitas kesehatan tidak diperkenankan menarik iur biaya dari peserta.

“Tidak ada penarikan biaya sedikitpun, jadi tinggal tunjukan kartu JKN-KIS saja,” tegas Muhammad Aii.

AYA