BPJS Kesehatan Cabang Mataram dan mitra kerjanya, meramaikan HUT TVRI NTB dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dan penerangan tentang gejala kanker dan pennyakit kronis

MATARAM.lombokjournal.com – Lebih baik melakukan pencegahan daripada mengobati saat sakit. Itu bagian implementasi proaktif-preventif yang dilakukan BPJS Kesehatan mewujudkan Indonesia sehat.

Implementasi proaktif-preventif yakni melakukan pemeriksaan dan menjaga kesehatan.  “Salah satu tindakan preventif adalah melakukan pemeriksaan untuk deteksi dini gejala penyakit,” kata Nora dari Bidang Penjamin Manfaat Primer BPJS Kesehatan Cabang Mataram, Jum’at (25/8), saat ditemui di tengah-tengah acara gebyar Ultah TVRI NTB.

Berpartisapasi memeriahkan di hari Ultah TVRI NTB, BPJS Kesehatan Cabang Mataram menggandeng mitranya, Klinik Nayaka dan FCP (Female Cancer Programe) melakukan layanan pencegahan.

Klinik Nayaka di Cakranegara hari itu membuka layanan pemeriksaan, tujuannya melakukan deteksi dini gejala hipertensi dan diabetes. Masyarakat yang mengunjungi kegiatan itu mendatangi stan, diukur tekanan darahnya untuk mendeteksi gejala hipertensi.

Selain itu, petugas Klinik Nayaka melakukan pemeriksaan darah untuk mendeteksi gejala diabetes.

Di tempat lainnya, FCP satu lembaga yang bergerak pada pencegahan kanker, membuka konsultasi pencegahan kanker wanita. Pengunjung yang datang mendapat penjelasan mengenai IVA (Inspeksi Visual Asam Asetat) dan kanker payudara.

“Kanker rahim maupun kanker payudara paling banyak dijumpai pada wanita,” jelas Nora.

Sedangkan inspeksi sejauh ini inspeksi IVA kurang diminati karena prosedurnya kurang dikenal. Sedang sosialisasi prosedur pap smear (baik IVA maupun pap smear untuk mendeteksi kanker leher rahim) lebih dikenal kalangan luas, karena banyak rumah sakit swasta menyediakan layanan pap smear.

Kanker leher rahim atau kanker serviks jadi penyebab kematian perempuan nomor dua di dunia setelah penyakit jantung koroner. Di negara berkembang seperti Indonesia, kanker serviks jadi salah satu penyebab utama kematian.

Nora menjelaskan, tiap hari masyarakat peserta JKN-KIS dapat memeriksa diri mendeteksi gejala kanker serviks. “Masyarakat dapat memeriksakan diri di fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan,” katanya.

Deteksi dini penyakit kronis itu perlu segera dilakukan, karena dengan diketahui lebih dini akan lebih mudah dilakukan pencegahan lebih dini. Sejauh ini, pencapaian target perempuan yang menjalani skrining serviks masih rendah.

Dari target 37 juta perempuan usia 30-50 tahun yang menjalani skrining kanker serviks (bersama kanker payudara), hingga tahun 2016 baru tercapai sekitar 1,5 juta dari. Cakupan skrining IVA hanya 3,5 persen, sedangkan pap smear 7,5 persen.

“Karena itu saya mengajak masyarakat untuk mendaftar sebagai peserta JKN-KIS, sehingga dapat melakukan pemeriksaan untuk pencegahan penyakit kanker, juga penyhakit kronis lainnya,” kata Nora.”
KGS

Agar kartu BPJS Kesehatan peserta mandiri dapat aktif kembali, peserta hanya diwajibkan melunasi tunggakann iuran selama setahun

MATARAM.lombokjournal.com – Peserta mandiri pemegang kartu BPJS Kesehatan biasanya rajin membayar iuran saat sakit. Kalau tidak sakit, banyak peserta yang lupa membayar iuran.

Buktinya, tunggakan peserta mandiri BPJS Kesehatan yang tersebar di tiga kabupaten/kota yang menjadi wilayah kerja kantor  BPJS Kesehatan Cabang Mataram, yaitu Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara, cukup besar.

Menurut Kepala Bidang Penagihan dan Keuangan BPJS Kesehatan Mataram, Sri Wahyuni, jumlah tunggakan iuran di BPJS Kesehatan Mataram sebesar Rp 19 milyar lebih.

“Tepatnya jumlah tunggakan sebesar Rp 19.175.637.198 milyar. Itu yang berasal dari peserta Mandiri yang tersebar di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Mataram,” ungkapnya di tengah-tengah kegiatan Public Expose Capaian Program JKN-KIS dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Indonesia di Aula BPJS Kesehatan Mataram, Selasa (22/8).

Angka Rp 19 milyar lebih tersebut dengan jumlah peserta mandiri yang menunggak iuran sebanyak 46.968 Kepala Keluarga (KK). “Kita terus melakukan berbagai upaya untuk menagih tunggapan iuran tersebut, mulai bersurat, telephone bahkan hingga sms,” kata sri wahyuni.

Bagi peserta yang menunggak pembayaran maka dengan otomatis tidak akan bisa mempergunakan kartunya walaupun telat hanya satu bulan saja. Karena itu jika ingin menggunakannya lagi maka harus membayar jumlah tunggakan tanpa ada denda.

Menurut Sri, tunggakan yang harus dilunasi bagi peserta yang akan mengaktifkan kembali kartu BPJS Kesehatan, hanya melunasi tunggakan selamasetahun.

Data yang disodorkan BPJS Kesehatan Mataram, jumlah  yang  menunggak iuran di tiga wilayah yaitu Kota Mataram sebanyak 19.582 KK (Kepala Keluarga ) dengan jumlah tunggakan sebesar Rp9.631.337.891 milyar, lalu Kabupaten Lombok Barat dengan jumlah 24.092 Kepala Keluarga dengan tunggakan sebesar Rp 8.228.907.871 milyar dan Kabupaten Lombok Utara sebanyak 3.294 Kepala Keluarga dengan jumlah tunggakan sebesar Rp 1.315.391.436 milyar.

“Alasan menunggak para peserta mandiri bermacam macan. Mmulai kurang kesadaran, lupa, bahkan hingga karena faktor ekonomi,” jelasnya.

AYA

Implementasi JKN-KIS baru 3,5 tahun sudah berdampak pada peningkatan pelayanan kesehatan dan kontribusi ekonomi

MATARAM.lombokjournal.com —  

Program JKN-KIS membuka akses lebih besar terhadap pelayanan kesehatan masyarakat. Sampai saat ini, secara nasional jumlah masyarakat yang telah mengikuti Program JKN-KIS mencapai 180 juta jiwa.

Jumlah tersebut lebih dari 70 persen dari jumlah proyeksi penduduk Indonesia di tahun 2017.

“Laporan audited akhir tahun 2016 memberi gambaran, program JKN-KIS sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata siaran pers yang diedarkan BPJS Kesehatan Cabang mataram dalam Public Expose Capaian Program JKN-KIS dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Indonesia di Aula BPJS Kesehatan Mataram, Selasa (22/8).

Pemanfaatan baru kartu BPJS Kesehatan tahun 2016 secara nasional sebanyak 177,8 juta kunjungan ke fasilitas kesehatan. Angka kunjungan ini terus meningkat dari tahun 201 sebanyak 92,3 juta, dan tahun 2015 sebanyak 146,7 juta.

Total pemanfaatan di 2016 ini terdiri dari kunjungan ke fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti Puskesmas, klinik pratama, dan dokter praktik perorangan mencapai sekitar 120,9 juta kunjungan. Untuk rawat jalan di poliklinik dan rumah sakit sebanyak 49,3 juta, dan rawat inap 7,6 juta.

Komitmen pemerintah dalam keberlangsungan Program JKN-KIS terwujud dalam penyediaan APBN dalam bentuk iuran bagi 92 juta jiwa peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan pemenuhan ketersediaan fasilitas kesehatan. Salah satu sumber APBN tersebut berasal dari pajak.

Meski baru berjalan selama 3,5 tahun, implementasi program JKN-KIS juga berdampak positif pada perekonomian Indonesia. Menurut penelitian LPM FEB Universitas Indonesia, kontribusi JKN-KIS terhadap perekonomian Indonesia tahun 2016 mencapai 152,2 triliun.

Di tahun 2021, kontribusi Program JKN-KIS diproyeksikan mencapai 289 triliun. Progfram ini meningkatkan angka harapan hidup masyarakat Indonesia sampai 2,9 tahun.

KGS

BACA : Peserta JKN-KIS di BPJS Kesehatan Cabang Mataram Capai 995.112 Jiwa

Pesatnya pertumbuhan peserta di Mataram, juga diikuti kenaikan jumlah fasilitas kesehatan yang jadi mitra

MATARAM.lombokjournal.com – Meski baru 3,5 tahun, capaian kinerja perluasan kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Mataram, terus meningkat. Jumlah peserta JKN-KIS hingga 30 Juni 2017, untuk BPJS Kesehatan Mataram  mencapai 995.112 jiwa.

Hal itu dijelaskan Lalu Suryatna, Kepala Bidang Perluasan Peserta dan Kepatuhan BPJS Kesehatan Cabang Mataram, dalam Public Expose Capaian Program JKN-KIS dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Indonesia di Aula BPJS Kesehatan Mataram, Selasa (22/8).

Jumlah tersebut termasuk peserta yang didaftarkan dan diintegrasikan dengan program JKN-KIS oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sebanyak 39.818 jiwa.

Peserta BPJS Kesehatan Cabang Mataram rinciannya mencakup wilayah Kota Mataram  sebanyak 13.627 jiwa, Kabupaten Lombok Barat sebanyak 39.818 jiwa, Lombok Utara mencapai 10.000 jiwa.

Lalu Suryatna menjelaskan, untuk memperluas cakupan peserta, saat ini pihak BPJS Kesehatan Cabang Mataram sedang menjalin kerjasama dengan Lombok Epicentrum Mall untuk penyediaan dropbox pendaftaran peserta JKN-KIS.

“Ini memudahkan masyarakat untuk mendaftar sebagai peserta JKN-KIS,” kata Suryatna, yang dalam kesempatan public expose itu bersama Kepala Bidang Penagihan dan Keuangan, Sri wahyuni, i Nengah Dwi Jendra, Kabid Penjaminan Manfaat primer, Ari Utami, Kabid SDM, Umum dan Komunikasi Publik, serta dr Ni Kade Diastuti, Verfikator RSUD Kota Mataram. .

Penempatan dropbox juga dilakukan di kantor kelurahan dan Kecamatan di Mataram, di Kantor Cabang,  Kantor Layanan Operasional Kabupaten, bank Mitra yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, juga melalui kader JKN.

Lebih lanjut dijelaskan, peningkatan jumlah peserta di Mataram, juga diikuti dengan pertumbuhan jumlah fasilitas kesehatan yang menjalin kemitraan. Saat ini fasilitas kesehatan (faskes) yang bermitra dengan BPJS Kesehatan Cabang Mataram, yaitu 96 Faskes Tingkat Pertama terdiri 36 Puskesmas, 34 dokter praktik perorangan, 4 dokter praktik gigi  perorangan, 12 klinik pratama, 5 klinik TNI, 4 klini Polri, dan 1 RS D Pratama.

Selain itu, BPJS Kesehatan Cabang Mataram juga bekerja sama  dengan 21 Faskes Rujukan Tingat Lanjutan (FKRTL) yang terdiri 10 rumah sakit, 1 apotek obat kronis, 1 apotek obat rujuk balik serta 10 optik.

Apresiasi disampaikan pada pemerintah daerah atas komitmennya menyukseskan progran JKN-KIS.

“Selain komitmen dalam bentuk pembiayaan serta perluasan akses pelayanan melalui penyediaan fasilitas kesehatan, ke depan kami harapkan peran pemerintah daerah juga makin dioptimalkan baik dari sisi kualitas maupun mutu pelayanan kesehatan masyarakat akin meningkat,” kata Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram , dr Muhammad Ali dalam siaran persnya yang diterima wartawan, hari Selasa.

Muhammad Ali juga berharap, pemerintah daerah bersama-sama memperkuat regulasi terkait kepatuhan pengusaha dan masyarakat dalam kepesertaan JKN-KIS. Selain itu, agar cakupan kepesertaan makin luas, guna mencapai target Universal Health Coverage atau cakupan semesta tahun 2019.

KGS

BACA : 70 persen Lebih Penduduk Indonesia Jadi Peserta JKN-KIS

Mulai tanggal 14 hingga 24 Agustus, BPJS Kesehatan Cabang Mataram membuka stand booth untuk melakukan sosialisasi pada Jemaah Calon Haji (JCH) di Asrama Haji NTB di Mataram.

MATARAM.lombokjournal.com – Sejak pagi pukul 07.30 hingga sore hari pukul 15.00 wita, petugas BPJS memberi penjelasan terkait pentingnya bagi JCH memiliki kartu kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

“Kami mengingatkan kembali pada jemaah, ini menyangkut jaminan kesehatan bagi jemaah yang akan berangkat ke tanah suci,” jelas L Suryatna, Kepala Bidang Perluasan Peserta dan Kepatuhan, BPJS Kesehatan Cabang Mataram di Asrama Haji, Rabu (16/08).

Pada pemberangkatan jemaah calon haji tahun ini, hingga hari ini sudah diketahui 7 orang yang harus dirawat, hanya 3 orang di antaranya sudah punya kartu peserta JKN.  Bagi peserta JKN tentu tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk perawatan.

“Sudah banyak jemaah yang mengambil formulir, bisa dikembalikan langsung, atau melalui drop box di kecamatan masing-masing,” kata Suryatna.

Memang belum diperoleh data, dari keseluruhan JCH yang berangkat tahun ini berapa jumlah yang telah tercatat sebagai peserta JKN-KIS.  Lebih-lebih  yang menjadi peserta mandiri, tentu jumlahnya sangat sedikit.

Tentu saja, bagi JCH yang berasal dari anggota TNI/Polri dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) otomatis menjadi peserta JKN karena sudah diwajibkan. Demikian juga, karyawan perusahaan besar atau yang sudah mapan, seluruhnya jadi peserta JKN.

“Biasanya karyawan perusahaan menengah ke bawah atau kecil yang belum,” jelas Lalu Suryatna saat petugas BPJS Kesehatan tengah memberi penjelasan pada JCH di sekretariat kesehatan Asrama Haji.

BPJS Kesehatan Cabang Mataram gencar melakukan sosialisasi karena kesadaran masyarakat tentang fungsi kepesertaan JKN masih terbatas, tertutama tentang pentingnya mendaftarkan diri sebagai peserta. Selama ini, dengan adanya program JKN-KIS, sebagian masyarakat menganggap kalau sakit serta merta akan ditanggung pemerintah.

“Kadang-kadang ada yang menganggap sulit atau tidak tahu bagaimana caranya untuk mendaftar sebagai peserta,” tutur Suryatna.

Padahal, jelas Suryatna, saat ini di tiap kecamatan ada sistim pelayanan mandiri. Pihak BPJS Kesehatan sudah menyiapkan formulir isian, termasuk panduannya, kemudian setelah diisi tinggal dimasukkan dalam drop box yang sudah disiapkan di tiap kantor kecamatan. Tiap hari Senin, Rabu dan Jum’at ada petugas dari BPJS Kesehatan yang akan mengambil.

Sosialisasi gencar yang dilakukan BPJS Kesehatan Cabang Mataram memang berhasil meluaskan kepesertaan JKN.  Untuk mencapai target cakupan semesta tahun 2019, target kepesertaan yang telah dicapai BPJS Kesehatan Cabang Mataram cukup menggembirakan.

Di Kabupaten Lombok Utara kepesertaannya mencapai 81 persen, Kota Mataram 89 persen, hanya di Kabupaten Lombok Barat sosialisasinya perlu digencarkan, karena baru mencapai sekitar 65 persen.

Gubernur  NTB, TGH M Zainul  Majdi, berharap target cakupan semesta  tercapai pada masa akhir masa jabatannya, tahun 2018.  “Kita kerja keras agar target itu terpenuhi,” kata lalu Suryatna.

Rr

Kontribusi JKN KIS terhadap perekonomian Indonesia di tahun 2016 sebesar 152,2 triliun, dan di tahun 2021 bisa mencapai angka Rp289 triliun.

Jakarta.lombokjournal.com – Setelah berjalan 3,5 tahun ternyata program JKN-KIS tidak hanya berdampak terhadap pelayanan kesehatan tapi juga perekonomian.

Hasil penelitian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) menunjukan kontribusi total JKN-KIS terhadap perekonomian Indonesia di tahun 2016 mencapai 152,2 triliun.

Pada tahun 2021 kontribusinya diperkirakan meningkat sampai Rp 289 triliun.

Kepala Kajian Grup Kemiskinan dan Perlindungan Sosial LPEM FEB UI, Teguh Dartanto yang juga hadir dalam kegiatan Public Expose tersebut , mengatakan dampak JKN-KIS terhadap perekonomian Indonesia sifatnya positif dan berkelanjutan.

Dalam jangka pendek, program JKN-KIS akan mendorong aktifitas ekonomi untuk sektor yang bersinggungan dengan program JKN-KIS seperti jasa kesehatan pemerintah (rumah sakit dan puskesmas), industri farmasi, alat kesehatan dan non kesehatan (industri makanan dan minuman).

Untuk jangka panjang, program JKN-KIS mendorong peningkatan mutu modal manusia.

Mutu modal manusia merupakan faktor penting dalam per tumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Tahun 2016, dampak JKN-KIS terhadap antara lain:  jasa kesehatan yang diselenggarakan pemerintah mencapai Rp57,9 triliun, industri farmasi dan alat kesehatan Rp10,3 triliun, jasa kesehatan dan kegiatan sosial swasta Rp14,6triliun.

Industri makana dan minuman terdampak Rp17,2 triliun, perdagangan selain mobil dan sepeda motor Rp7,5 triliun, jasa angkutan, pos dan kurir Rp3,5 triliun, jasa keuangan dan persewaan Rp2,4 trilun dan sektor lain Rp38,6 triliun.

Teguh mengatakan bertambahnya peserta JKN-KIS akan meningkatkan investasi di sektor kesehatan seperti pembangunan fasilitas kesehatan, produksi obat dan alat kesehatan. Hal itu mendorong peningkatan jumlah lapangan pekerjaan bagi tenaga kesehatan. Ujungnya, memacu perekonomian Indonesia menjadi semakin berkembang.

Dampak JKN-KIS terbesar yakni meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia karena menjadi lebih sehat dan berumur lebih panjang. Kondisi itu mendorong peningkatan produktifitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia jangka panjang.

“Program JKN-KIS akan meningkatkan angka harapan hidup sebesar 2,9 tahun. Program JKN-KIS berkontribusi sebesar 0.84% dari total PDB Indonesia, kenaikan 1 % kepesertaan JKN-KIS setara dengan peningkatan pendapatan masyarakat sebesar Rp1juta/tahun/kapita,” urainya.

Di bidang ketenagakerjaan, program JKN-KIS berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja sebesar 1,45 juta orang pada tahun 2016 dan akan meningkat jadi 2,56 juta orang tahun 2021. Penciptaan lapangan kerja itu ada dibeberapa sektor seperti jasa kesehatan pemerintah (rumah sakit dan puskesmas) sebesar 864 ribu orang (2016) akan meningkat menjadi 1,348 juta orang (2021).

Untuk sektor industri farmasi, penciptaan lapangan kerja sebesar 27,2 ribu orang (2016) dan berpotensi meningkat menjadi 42,5 ribu orang (2021). Industri makanan dan minuman sekitar 34,1 ribu orang (2016) dan 53,3 ribu orang (2021).

Menurut Teguh, dampak program, JKN-KIS akan semakin besar seiring banyaknya RS swasta yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Bila sebelum program JKN-KIS pilihan pasien terhadap jasa layanan kesehatan terbatas pada puskesmas dan klinik-klinik kecil, sekarang akses mudah ke RS besar.

Dengan sistem yang sudah mulai terbangun dengan baik di tahun ke-4 pelaksanaan JKN-KIS ini menimbulkan kompetisi antar sesama pemberi layanan. Kompetisi ini akan menghasilkan perbaikan layanan yang semakin baik.

Pencapaian universal health coverage (UHC) di tahun 2019 diproyeksikan akan menghasilkan output sebesar 289 triliun rupiah dan kesempatan kerja untuk 2,4 juta orang.

Rr

Sumber : Humas BPJS Kesehatan Kantor Pusat

 Peningkatan 1 persen cakupan JKN-KIS setara dengan peningkatan pendapatan masyarakat sebesar Rp1 juta/tahun/kapita.

Jakarta.lombokjournal.com –  

Bergulirnya program Jaminan Kesehatan Nasional–Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) berdampak terhadap pelayanan kesehatan masyarakat. Program ini membuka akses yang lebih besar kepada masyarakat mendapat Jaminan pelayanan kesehatan.

Secara bertahap, Program JKN-KIS pun terus berkembang pesat hingga kini dan bergerak menuju cakupan semesta.

Saat ini, jumlah peserta yang mengikuti Program JKN-KIS lebih dari 180 juta jiwa, atau lebih dari 70 persen dari jumlah proyeksi penduduk Indonesia di tahun 2017.

Laporan audited akhir tahun 2016 memberikan gambaran bahwa program JKN-KIS sangat dirasakan masyarakat. Ini terlihat dari pemanfataan kartu BPJS Kesehatan di 2016 sebanyak 177,8 juta kunjungan ke fasilitas kesehatan. Angka kunjungan ini terus meningkat dari tahun 2014 sebanyak 92,3 juta, dan tahun 2015 sebanyak 146,7 juta.

Total pemanfaatan di 2016 ini terdiri dari kunjungan ke fasilitas kesehatan tingkat pertama, seperti puskesmas, klinik  pratama, dan dokter praktek perorangan mencapai sekitar 120,9 juta kunjungan, untuk rawat jalan di poliklinik dan rumah sakit sebanyak 49,3 juta, dan rawat inap 7,6 juta. Bila ditambah angka rujukan sebesar 15,1 juta, maka total pemanfaatan JKN-IS adalah 192,9 juta.

Komitmen pemerintah dalam keberlangsungan Program JKN-KIS terwujud penyediaan APBN dalam bentuk iuran bagi 92,4 juta jiwa peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan pemenuhan ketersediaan fasilitas kesehatan.

Dari mana sumber APBN tersebut, tentu saja salah satunya dari pajak.

Kehadiran Program JKN-KIS merupakan wujud dari kehadiran negara kepada rakyatnya. Pemerintah telah mewujudkan amanat undang-undang yaitu dengan menjalankan program JKN-KIS. Tanpa waktu yang lama program ini sudah dirasakan betul manfaatnya bagi masyarakat.

“Selain meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia, bagi masyarakat yang sehat program ini memberikan berkontribusi positif terhadap perekonomian,” ujar Direktur  Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris, dalam kegiatan Public Expose Kontribusi Program JKN-KIS dalam mengisi 72 Tahun Kemerdekaan Indonesia, baru-baru ini di Jakarta.

Fachmi menambahkan, program JKN-KIS bisa mendorong percepatan pengentasan kemiskinan. Melalui program JKN-KIS masyarakat miskin tidak akan terjerumus dalam jurang kemiskinan yang semakin dalam ketika sakit. Kemudian, masyarakat yang tidak miskin akan terhindar dari kemiskinan ketika mengalami sakit kronis.

“Dengan adanya program JKN-KIS orang miskin tidak bertambah miskin ketika sakit dan orang yang tidak miskin dapat terhindar dari kemiskinan ketika mengalami sakit kronis,” pungkasnya.

(Bersambung)

BACA :

72 Tahun kemerdekaan Indonesia: Program JKN-KIS Meningkatkan Mutu Modal Manusia (2)

Jumlah kunjungan peserta BPJS Kesehatan ke poli RSUD Mataram, tiap hari mencapai hingga 600 pasien

MATARAM.lombokjournal.com – Pasien peserta BPJS Kesehatan yang menjalani rawat inap di RSUD Mataram, tiap hari mencapai hingga  50 orang pasien. Jumlah kunjungan dan rawat inap pasien peserta BPJS Kesehatan itu disampaikan Kepala Instalasi Klaim Jaminan Kesehatan RSUD Mataram, Saeful pada Lombok Journal, Senin (14/8).

Saeful menjelaskan, klaim yang harus dibayar BJS Kesehatan tiap tahun terus meningkat. Sebelumnya pada tahun 2016, pihak BPJS Kesehatan membayar klaim dalam setahun baru mencapai Rp86 miliar.

“Tiap tahun jumlah pasien peserta BPJS Kesehatan terus meningkat,” jelasnya di ruang Kehumasan RSUD Mataram .

Memang, hingga kini jumlah pasien terbanyak merupakan peserta BPJS Kesehatan. Dari keseluruhan jumlah pengunjung poli RSUD Mataram, sebanyak 85 persen berasal dari peserta BPJS Kesehatan.

Saat ini, pasien yang menjalani rawat inap sebanyak  90 persen juga merupakan peserta BPJS Kesehatan, baik peserta mandiri maupun pasien PBI (Penerima Bantuan Iuran). “Kebanyakan memang pasien kelas tiga,” kata Saeful.

Pihak RSUD Mataram menegaskan, soal pelayanan tak ada perbedaan antara peserta BPJS Kesehatan maupun pasien umum. Apalagi pihak pimpinan di RSUD Mataram menekankan, pentingnya mendahulukan pelayanan pasien.

Kasubag Kehumasan RSUD Mataram, Lalu Hardimun mengungkapkan, sering terjadi pasien peserta BPJS Kesehatan yang mengunjungi poli belum memahami prosedur.  Misalnya, untuk berobat ke layanan fasilitas kesehatan lanjutan harus ada rujukan dari fasilitas kesehatan (faskes) tingkat pertama, baik melalui puskesmas maupun dokter mitra BPJS Kesehatan.

Karena tidak menempuh prosedur, pasien harus membayar biaya pengobatan. “Kalau sudah sesuai prosedur, sama sekali tidak ada biaya tambahan,” jelas Lalu Hardimun.

Ia juga mencontohkan kasus komplain yang disampaikan peserta BPJS Kesehatan. Misalnya, ada pasangan suami istri sudah menjadi peserta mandiri. Saat istri melahirkan, dan kemudian bayinya membutuhkan perawatan, tidak serta merta bayi tersebut masuk sebagai peserta.

Kalau bayi tersebut sudah diproses sebagai peserta mandiri, baru bisa bebas biaya perawatan. “Kecuali bagi pasien PBI (Penerima Bantuan Iuran) dari pemerintah. Pihak pemerintah daerah yang membayarkan,” jelas Lalu Hardimun.

Rr

Kanker leher rahim atau serviks bisa dicegah dengan pemeriksaan dini. Lebih dini diketahui,  lebih murah biayanya dan mudah mengobati. Kalau terlambat, fatal akibatnya

MATARAM.lombokjournal.com – Sosialisasi IVA (inspeksi visual asam asetat) diselenggarakan Perhimpunan Ahli Kebidanan dan Penyakit Kandungan bersama BPJS Kesehatan Cabang Mataram, di aula Kantor Camat Gunungsari, Lombok Barat, Sabtu (22/7).

Sosialisasi yang dimulai sejak pagi itu dibuka oleh Camat Gunungsari, H Rusni, S.Sos. Selain dihadiri Danramil danKapolsek Gunungsar, juga diikuti sekitar seratus kelompok wanita, ibu-ibu dan remaja dari Kecamatan Meninting dan Gunungsari, Lombok Barat.

Kedua wilayah kecamatan itu mendapat perhatian mengingat lokasinya termasuk dalam kawasan pariwisata

Selama penyuluhan tentang penyakit kanker serviks itu, kelompok wanita dan ibu-ibu itu tampak antusias.

Meski sudah beberapa kali BPJS Kesehatan Cabang Mataram melakukan sosialisasi deteksi dini kanker serviks, namun sosialisasi IVA langsung bersama para ahlinya.

Selain dr Ario Damanto, SpOG yang memberikan penyuluhan kanker serviks, hadir dr Doddy Ak, SpOG, ahli kandungan yang juga Ketua Perhimpunan Ahli Kebidanan dan Penyakit Kandungan serta Koordinator Female Cancer Programme Lombok.

Satu-satunya ahli penyakit kanker di NTB, dr IMW  Mahayasa, SpOG, juga hadir memberikan penyuluhan. Mahayasa juga menjawab pertanyaan dari ibu-ibu yang ingin mengetahui lebih banyak seputar kanker serviks. Selama ini ibu-ibu mendengar penyakit kanker serviks yang sering disebut di berita hiburan TV, karena merupakan penyebab kematian artis Julia Peres.

Ibu-ibu dapat langsung melakukan tes IVA, setelah penyuluhan dengan didampingi dokter ahil kanker.  Tes IVA merupakan salah satu cara untuk melakukan deteksi dini kanker serviks.  Leher rahim dipulas dengan asam asetat 3-5 persen dan ditunggu selama 1 menit.

Tidak sakit dan hasilnya saat itu juga dapat disimpulkan, pasien normal (negatif) atau  positif (lesi calon kanker). “Tes IVA merupakan deteksi dini kanker serviks. Murah, mudah dan langsung terdeteksi,” jelas dr Dodik.

Ancaman Kematian

Kanker serviks merupakan tumor ganas yang mengenai leher rahim, yang ditimbulkan oleh HPV (Human Papiloma Virus), mudah ditularkan melalui hubungan seksual yang tidak sehat. Dari data rumah sakit sentral di Indonesia, terdapat 15 ribu pasien baru kanker leher rahim tidap tahun, 8 ribu di antaranya meninggal dunia.

“Tiap jam terdapat orang Indonesia meninggal dunia akibat kanker serviks,” kata dr Dodik.

Menurutnya, baru sepuluh tahun terakhir penyebab kanker serviks diketahui di Indonesia. Sejak itu dilakukan upaya deteksi dini sebelum virus berkembang  menjadi kanker. “Penyuluhan yang kita lakukan juga untuk melatih bidan-bidan di rumah sakit seluruh NTB, untuk melakukan deteksi dini, antara lain melalui tes IVA,” katanya.

Hanya melalui deteksi dini segera diketahui virusnya, dan langsung dilakukan pengobatan untuk penyembuhan total. Sebab kalau perjalanan kanker sudah sampai stadium lanjut, belum ada pengobatan yang bisa menyembuhkan. “Hanya menunggu kematian,” ujar Dodik

Lebih jauh, dr Mahayasa menjelaskan, menemukan lesi pra kanker masih bisa diatasi, kalau sudah kanker pengobatannya membutuhkan biaya mahal,dan akan menjadi beban negara.

Di NTB sudah banyak ditemukan pasien penderita serviks stadium lanjut. Dalam sebulan sudah ditemukan 25 pasien yang harus dilakukan kemo terapi. Sebaliknya, sangat sedikit pasien yang melakukan pemeriksaan deteksi dini.

“Kita lebih banyak menemukan pasien stadium lanjut. Artinya, masyarakat kita masih rendah kesadarannya untuk melakukan pemeriksaan dini,” dr Mahayasa, ahli kanker satu-satunya di NTB itu.

Mahayasa menjelaskan tentang daya tahan orang yang telah mengidap kanker serviks. Untuk penderita stadium 1 tanpa pengobatan intensif, orang hanya bisa bertahan maksimal 15 tahun. Stadium 2 dan 3 juga makin pendek kemampuan seseorang untuk bertahan.

“kalau sudah stadium empat yang sudah tidak bisa disembuhkan, seseorang hanya bisa bertahan hidup cuma empat bulan,” tegas Mahayasa.

Karena itru, melakukan pemeriksaan secara dini mutlak penting.

Rr

Penjaminan peserta kecelakaan lalu lintas butuh koordinasi dan kolaborasi multi pihak.

MATARAM.lombokjournal.com – BPJS Kesehatan NTB (Kantor Cabang Mataram, Selong dan Bima) menyelenggarakan ‘Pertemuan Koordinasi Penjaminan Peserta Kecelakaan Lalu Lintas di Era JKN’ di Hotel Aston di Mataram, Kamis (20/7).

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut koordinasi sebelumnya yang melibatkan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Dirlantas Polda NTB, Jasa Raharja NTB, PT Taspen dan Asabri NTB.  Koordinasi kali ini juga mengundang para Kasat Lantas seluruh kabupaten/kota se NTB, sebagai aparat yang memahami fakta di lapangan.

“Pertemuan koordinasi ini diharapkan menghasilkan out put, bagi kepastian penjaminan peserta kecelakaan lalu lintas (laka lantas),” kata Kepala BPPJS Kesehatan Cabang Mataram, dr Muhammad Ali.

Sebelum diskusi untuk mengambil kesimpulan tentang apa yang akan dilakukan setelah pertemuan koordinasi tersebut, enam orang menjadi menjadi nara sumber mewakili institusinya.

Masing-masing nara sumber tersebut adalah Dirlantas Polda NTB Kombes Pol. Budi Indra Darmawan, S.Ik, BPJS Kesehatan yang diwakili Kepala BPJS Kesehatan Cabang Selong, dr Gerry Adhikusuma, Kepala BPJS Ketenagakerjaan yang diwakili Kepala Bidang Pelayanan, Yulia Ika Wardani, Kepala PT Taspen NTB, Abdul Gofur, Kepala Jasa Raharja NTB, Dasrul, dan Bagian Pelayanan ASABRI NTB, Johan.

Kombes Pol Budi Indra Darmawan mengatakan, kecenderungan turunnya angka kecelakaan lalu lintas di NTB hingga 20 persen.  Namun diakuinya, masih banyak ditemui perilaku masyarakat dalam berkendaraan yang tidak tertib, salah satu contohnya kendaraan dengan bak terbuka yang dipakai mengangkut penumpang.

“Ada kecelakaan yang tidak dicover Jasa Raharja. Sedang masyarakat tidak memahami penjaminan di era JKN,” kata Budi. Meski demikian, ia menegaskan pentingnya memberi rasa nyaman karena ada penjaminan.

Dr Gerry Adhikusuma saat bicara sebagai nara sumber menekankan, pertemuan koordinasi dilakukan karena masing-masing berniat melakukan sikronisasi, untuk memberi layanan yang cepat dan pasti. Gerry memberikan c ontoh pengalamannya berkolaborasi dengan Polda Sulteng terkait sinkronisasi itu.

“Penjaminan peserta kecelakaan lalu lintas butuh kolaborasi,” katanya.

Kepala Jasa Raharja NTB, Dasrul, dalam kesempatan bicara juga menegaskan perlunya kepastian penjaminan bagi peserta laka lantas. Dalam era sekarang, kepastian ini juga merupakan jaminan kehadiran negara bagi tiap warga bila mengalami kecelakaan.

“Tapi itu tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, para pihak harus bersinergi dan melakukan terobosan untuk melayani masyarakat,” ujar Dasrul.

Setelah mendengar penuturan para Kasat Lantas se NTB tentang situasi lapangan, dilanjutkan dengan diskusi yang berakhir hingga menjelang makan siang. Diskusi tersebut intinya untuk mencari masukan, secara tehnis apa yang bisa dilakukan setelah pertemuan kordinasi.

Rr