Kata Wagub NTB, adanya  data stunting by name by address yang berbasis dusun,  memudahkan Posyandu Keluarga di NTB dalam penanganan gejala stunting

JAKARTA.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur (Wagub) NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, mengatakan bahwa keberadaan 

Posyandu Keluarga di 10 Kabupaten-Kota, sangat aktif mengkampayekan dan melakukan berbagai upaya untuk mencegah dan menekan stunting. 

BACA JUGA: Pemuda Telong-Elong ingin Punya Sirkuit Balap Sampan

Wagub NTB, Hj Sitti Rohmi mengatakan itu dalam Rapat Kerja (Raker) yang dipimpin Wapres RI, KH. Ma’ruf Amin, membahas percepatan penurunan stunting di NTB, Kamis (04/08/22) di Jakarta.

“Alhamdulillah Posyandu keluarga kita di NTB aktif semua,” kata Wagub 

Ummi Rohmi sapaan Wagub, semua Posyandu Keluarga di NTB memiliki data stunting by name by address yang berbasis dusun.

“Hal ini memudahkan penanganan deteksi awal dalam gejala stunting dan menangani stunting,” ujarnya.

Dengan data itu penangan akan lebih efektif, untuk mencegah dan menangani stunting di NTB. 

Namun mencegah dan penanganan stunting butuh sinergi dan kolaborasi semua pihak. Dari lingkungan keluarga, dusun, desa, kabupaten/kota hingga tingkat Provinsi dan Pusat.

“Stunting harus kita perangi bersama, demi mewujudkan generasi Nusa Tenggara Barat yang semakin baik,” tutupnya. 

BACA JUGA: Gubernur NTB Mulai Lakukan Roadshow Industrialisasi 

Keberhasilan program revitalisasi Posyandu Keluarga di era kepemimpinan Zul-Rohmi, hingga 100 persen. Hal itu merupakan ikhtiar k mengatasi berbagai persoalan sosial kemasyarakatan, pendidikan, kesehatan berbasis dusun. ***

ASN yang setahun terakhir menderita gejala sakit kaki gajah dan diabetes dan tak pernah ditangani perawatan medis, NTB Care segera mengevakuasi ke rumah sakit

MATARAM.lombokjournal.com ~ Setelah mendapatkan pengaduan terkait ASN warga Timbrah Kelurahan Pagesangan Barat, yang diduga menderita gejala sakit kaki gajah, NTB Care merespon cepat bersama Dinas Sosial, Lurah dan RSU Kota Mataram.

“Setelah mendapat laporan, NTB Care bersama Dinas Sosial, Pemkot Mataram langsung,  menindaklanjutinya dengan mengevakuasi, untuk penanganan lebih awal terhadap warga tersebut,” jelas Hizam, Anggota Tim NTB, Rabu (28/7)2022) di Kota Mataram.

BACA JUGA: NTB Evakuasi Warga Penderita Kanker Paru-paru

Diakui Hizam bahwa selama ini kondisi ASN sangat memprihatinkan. Karena hanya melakukan pengobatan secara tradisional,  tanpa tersentuh medis dan pengobatannya memakai obat-obat warung dan tawas mekah.

Setelah diedukasi oleh Lurah Pagesangan Barat, Nakes Puskesmas, Dinas Sosial NTB dan RSUD Kota Mataram, ASN akhirnya mau dibawa ke Rumas Sakit untuk diberikan penanganan medis.

“Berdasarkan hasil asesmen, ASN menderita down syndrom dan setahun terakhir menderita gejala sakit kaki gajah dan diabetes. Belum pernah dirawat di faskes karena takut,” jelasnya.

Sementara dr. Nurul dari Puskesmas Pagesangan Kota Mataram yang menangani awal pasien di lapangan mengaku, setelah dilakukan pemeriksaan, memang ada pembekakan di kaki kiri pasien. Karena setelah setahun, berdasarkan keterangan pasien, belum mengarah ke penyakit kaki gajah. 

“Untuk memastikannya, nanti akan dilakukan pemeriksaan lanjutan dari pihak RSU Kota Mataram,”j elas dr. Nurul

Sementara itu Lurah Pagesangan Barat, Putri Aydul Sakinah, S. STP mengapresiasi kehadiran dan kolaborasi NTB Care dalam menangani aduan warga. 

Selain karena cepat tanggap, realisasinya juga sangat membantu masyarakat.

BACA JUGA: Alumni Ponpes Harus Jadi Inspirasi, Ini Ajakan Gubernur NTB

“Alhamdulillah, dengan sosial media, Warga yang mungkin selama ini belum terjangkau kini dapat dilakukan penanganan segera,” jelas Lurah termuda di Kota Mataram tersebut. ***

Wagub NTB tegaskan, standarisasi kualitas jajanan sekolah penting diperhatikan

MATARAM.lombokjournal.com ~ Upaya penanggulangan kesehatan anak terhadap berbagai jajanan sekolah yang beredar menjadi perhatian Pemerintah Provinsi NTB. 

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah menegaskan bahwa pentingnya memperhatikan standar jajanan anak – anak di sekolah.

“Bicara kesehatan untuk para pelajar, anak – anak NTB banyak yang anemia, rata – rata nggak sarapan, makan di sekolah, diharapkan  kualitas jajanan sekolah di NTB dapat terstandar dengan baik,” tutur Ummi Rohmi.

BACA JUGA: Atasi Masalah Sampah,  Pemprov Siap Implementasi EPPIC di NTB

Ia mengatakan itu saat menerima audiensi Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Mataram yang berlangsung di Ruang Kerja Wagub NTB, Selasa (12/07/22).

Anak sekolah masih mengalami masa pertumbuhan dan perkembangan, sehingga membutuhkan konsumsi pangan yang cukup dengan gizi seimbang. 

Penelitian menunjukkan, tingkat kecukupan energi dan protein untuk anak umur 7–12 tahun berkisar antara 71,6–89,1 persen, dan antara 85,1–137,4 persen.

Namun data menunjukkan bahwa 44,4 persen dan 30,6 persen  anak mengonsumsi energi dan protein di bawah angka kecukupan minimal (Riskesdas, 2010).

Ummi Rohmi juga menghimbau agar BPOM dapat bersinergi dengan seluruh stakeholder terkait agar dapat memonitoring jajanan sekolah.

“Harus dilakukannya kerjasama untuk bisa merumuskan proses monitoring jajanan anak sekolah dari TK sampai SMA/SMK dan SLB se – NTB,” kata Ummi Rohmi.

Ummi Rohmi mengatakan, apabila sudah ada standar maupun aturan, maka para pedagang pasti akan menyesuaikan.

“Banyak yang cari rejeki, tetapi kalau ada kontrol pasti mereka menyesuaikan, bagaimana kita membuat standar agar jajanan di NTB paling tidak di sekolah sekolah ini paling tidak sehat,” ungkapnya.

BACA JUGA: Lomdeskel, Percepat Berbagai Program Berbasis Desa

Sementara itu, Kepala BPOM Mataram I Gusti Ayu Adhi Aryapatni mengatakan, sejak tahun 2011 terdapat program nasional yaitu Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS), sebanyak 1.107 sekolah yang sudah diintervensi. 

“Programnya sudah nasional yang PJAS, namun bu Wagub meminta untuk lebin intensif lagi, karena baru 14.9 persen dari jumlah sekolah di NTB sehingga perlunya replikasi dan butuh sinergi dengan seluruh stakeholder,” ungkapnya.*** 

Dengan edukasi terus menerus melalui Posyandu Keluarga, merupakan kunci memerangi AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria (ATM)

MATARAM.lombokjournal.com ~ Posyandu Keluarga sebagai pusat edukasi berbasis dusun dapat menjadi kunci dalam meningkatkan derajat kesehatan di NTB. 

Secara khusus dalam memerangi penyakit AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria (ATM).

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd. menyampaikan itu saat memberikan sambutan dalam Workshop Petunjuk Teknis Integrasi (PTI) AIDS, Tuberkulosis, Malaria (ATM) di Provinsi NTB yang merupakan salah satu kegiatan RSSH (Resistent And Sustainable System For Healthy) secara daring di Mataram, Rabu (06/07/22). 

BACA JUGA: Media Didorong Manfaatkan Potensi NTB untuk Promosi Daerah

Ummi Rohmi sapaan Wagub menekankan, dengan edukasi yang dilakukan secara terus menerus melalui Posyandu Keluarga, dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penyakit tersebut. 

Dengan catatan, diimbangi dengan peningkatan Posyandu Keluarga itu sendiri. 

“Berbicara tentang kesehatan, tentunya bukan tentang bagaimana kita mengobati tetapi yang terpenting adalah bagaimana mencegah,” tutur Wagub. 

Dengan adanya kolaborasi yang kuat dalam Posyandu Keluarga, maka proses identifikasi atau penemuan kasus juga bisa di lakukan dengan cepat dan tanggap. 

Serta tahu bagaimana cara untuk menyikapinya maka target-target tersebut bukan tidak mungkin bahkan bisa lebih cepat dicapai. 

Wagub juga menjelaskan, permasalahan kesehatan harus betul-betul diseriusi.

 Dengan adanya kolaborasi dari seluruh pihak, sehingga setiap pihak betul-betul bisa melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya. 

“Tujuan utama adalah bagaimana meningkatkan harapan hidup masyarakat NTB dan bagaimana mewujudkan masyarakat NTB yang sehat, pola hidup bersih dan sehat yang dapat dijadikan pedoman oleh masyarakat NTB ini,” ungkapnya. 

BACA JUGA: Bank Indonesia NTB Paparkan Sistem Pembayaran QRIS

Acara tersebut diikuti oleh Direktur singkronisasi Pemerintah Daerah, Ditjen Kemendagri, Direktur pencegahan dan penyakit menular, Kementrian Kesehatan RI, Kepala Bapeda NTB, 10 Kabupaten/Kota yang hadir, Kepala OPD NTB, Direktur Rumah Sakit dan Kepala Puskesmas. ***

Bupati Djohan berharap, dideklarasikan tiga pilar STBM di Kecamatan Gangga merupakan penerapan pola hidup sehat 

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Seluruh Pemerintah Desa di Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara medeklarasikan  tiga  Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Aula Kantor Camat Gangga, Selasa (05/07/22).

Deklarasi seluruh desa itu dihadiri Bupati Lombok Utara, H. Djohan Sjamsu SH, Ketua TP PKK Kabupaten Lombok Utara Hj. Galur Nurdiah Djohan Sjamsu, Kapolsek Gangga AKP Remanto SH, Kepala PD terkait,Kepala Puskesmas Gangga Sabri SKM, serta undangan lainnya.

BACA JUGA: Pembangunan Kantor Bupati KLU Rampung Akhir 2022

Pembacaan deklarasi sendiri dipimpin oleh Camat Gangga Kariadi SP yang diikuti oleh seluruh Kepala Desa se-Kecamatan Gangga.

Dalam sambutannya Bupati Djohan mengatakan, dengan dideklarasikan tiga pilar STBM menjadi statemen dan tekad dalam rangka menciptakan masyarakat Kabupaten Lombok Utara yang dapat hidup bersih dan sehat.

“Harapan kita dengan di terapkan tiga pilar STBM ini mampu penerapan pola hidup sehat melalui tiga pilar STBM, serta dapat melindungi keluarga dari penyakit,” kata Bupati Djohan

Dengan sinergi bersama kita mampu menjadikan Lombok Utara menjadi daerah yang sehat dan bersih. 

Kegiatan deklarasi dapat mengawali sinergi yang baik antara desa, kecamatan dan kabupaten dalam bersama membangun daerah.

“Saya menyampaikan apresiasi atas  deklarasi tiga pilar STBM, kita harapkan  desa yang ada di kecamatan lain segara menyusul apa yang dilakukan oleh Kecamatan Pemenang dan Gangga,” kata bupati.***

BACA JUGA; Revitalisasi Posyandu Dapat Dukungan Pusat

Hari ini KLU mulai pelayanan vaksinasi PMK UNTUK 500 ekor ternak 

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Pelayanan Vaksinasi penangkal Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), saat ini sedang berlangsung di Kabupaten Lombok Utara. 

Diharapkan dengan dimulainya vaksinasi ini mengurangi kecemasan para peternak sapi terkait merebaknya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) akhir-akhir ini.

Penanganan Vaksin ternak di Kabupaten Lombok Utara sampai hari ini sudah mencapai 500 ekor ternak dari 600 dosis yang di tergetkan. 

BACA JUGA:Wagub NTB Yakin, MTQ di Lotim akan Sukses

Kabid Peternakan, DKP3 KLU, dr Sarudi menjelaskan itu pada wartawan, Kamis (30/06/22) di kantornya. 

Ia menjelaskan, dari 4000 dosis jatah paksin yang tersebar di beberapa daerah, NTB mendapatkan jatah 2400 dosis vaksin yang terbagi ke beberapa daerah Kabupaten. 

Sementara untuk Kabupaten Lombok Utara mendapatkan jatah 600 dosis. Dan baru terima 500 dosis vaksin. 

Jatah 500 dosis sudah terpakai semua dalam beberapa hari ini, dan sisanya 100 dosis belum diterima, kata dia. 

Hal ini dibenarkan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Perkebunan dan Perikanan KLU, Tresna Hadi, SP, saat dikonfirmasi di ruang kerjanya. Kamis (30/06/22).

“Kita mendapat alokasi vaksinasi untuk antisipasi wabah PMK itu sebanyak 600 dosis, yang Insya Allah sudah kami sebar di tiga kecamatan yang aman dari PMK,” kata Kepala Dinas DKP3, Tresna Hadi. 

Menurutnya, populasi ternak di Kabupaten Lombok Utara mencapai 128.782 ekor yang rentan PMK. 

Berdasarkan data terahir yang terpapar PMK sudah mencapai angka 10.433 ekor. Sementara yang sehat 118.349 ekor. 

Dilihat dari jumlah yang sehat mencapai 118.349 ekor, sementara jatah dosis vaksin 600 dosis maka sisanya yang sehat masih banyak yang belum bisa tertangani, tutur Tresna Hadi.

BACA JUGA: Pasca MXGP, BPS NTB Lakukan Kajian Dampak Ekonomi Daerah

Populasi 128.782 ekor yang rentan PMK ini terdiri dari Sapi, Kerbau, Kambing dan Babi.

“Harapan kami vaksinasi bisa dipercepat dan ditambah vaksinnya, agar ternak ternak yang yang sehat dan belum sempat divaksin di KLU segera divaksin untuk mengantisipasi wabah, agar jangan sampai berkembang di Kabupaten Lombok Utaral,” harapnya. ***

Saat Peringatan Harganas 2022, Wagub NTB ingatkan BKKBN menjaga sinergitas dan kolaborasi bersama para stakeholders untuk menangani Stunting

MATARAM.lombokjournal.com ~ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan NTB diingatkan, agar menjaga sinergitas dan kolaborasi bersama para stakeholders untuk menangani Stunting.

Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengingatkan itu saat menghadiri acara Puncak Peringatan  Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-29 Tingkat Provinsi NTB, di Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi NTB, Rabu (29/06/22). 

BACA JUGA: Wagub NTB Yakin, MTQ di Lombok Timur akan Sukses

“Di peringatan Hari Keluarga Nasional ini, kita harus bersama-sama bersinergi untuk menyelesaikan masalah stunting. InsyaAllah kalau kita duduk bersama apalagi Satgas stuntingnya berfungsi dan berdaya, maka angka stunting akan bisa kita monitor tiap bulan,” kata Wagub dalam sambutannya.

Sementara itu, Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB, Drs. Samaan M.Si, menyatakan bahwa dalam rangka menyambut hari puncak peringatan Harganas 2022, BKKBN telah melakukan berbagai pelayanan untuk masyarakat.

“Harganas ini dirangkaikan dengan berbagai macam kegiatan, seperti Sosialisasi tentang pentingnya 1001 Hari Pertama Kehidupan, Pelayanan KB di seluruh Kabupaten/Kota se-NTB dan pelayanan lainnya. Mudah-mudahan dengan pelayanan ini akan berdampak pada penurunan angka stunting di NTB,” jelas Drs. Samaan M.Si.

Sebagai informasi, Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-29 tahun 2022 mengangkat tema utama yaitu “Ayo Cegah Stunting, Agar Keluarga Bebas Stunting”.

BACA JUGA: NTB Segera Bentuk Komite Ekonomi dan Keuangan Syariah

Turut hadir dalam acara tersebut, yaitu Asisten I Setda Provinsi NTB, Kepala Bappeda Provinsi NTB, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Kepala Dinas DPMPD Provinsi NTB, Kepala Dinas DP3AP2KB Provinsi NTB, Kepala Dinas Kominfotik Provinsi NTB, dan para stakeholders lainnya.***

Kata Wagub NTB, menikah usia dini resikonya banyak, lebih baik menjomblo

LOTIM.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur NTB. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menegaskan, para remaja agar berusaha tidak menikah diri

Ia mengatakan itu pada kegiatan sosialisasi dan pendampingan agen perubahan Pencegahan Perkawinan Usia Anak dan Kekerasan Seksual pada Siswa/Siswi Tingkat SMA/SMK se Lombok Timur, Senin (13/06/22) di Ruang Auditorium Siti Rauhun Universitas Hamzanwadi.

Menurutnya, masa remaja adalah masa paling indah, penuh gairah dan semangat. 

“Maka berusahalan untuk tidak menikah dini,” kata Wagub Sitti Rohmi.

BACA JUGA: Unram Rencanakan Kebun Kopi di KLU Jadi Obyek Wisata

Dianjurkan agar para remaja lebih baik mempersiapkan masa depan dengan sebaik baiknya. 

Ia justru berharap, para remaja lebih baik menjomblo daripada menikah dini, khususnya kepada kaum perempuan.

“Siapkanlah masa depan yang lebih baik sejak usia remaja. Lebih baik menjomblo daripada menikah pada usia dini,” kata Ummi Rohmi. 

Jangan dianggap sepele pernikahan dini, sebab bisa menyesal di kemudian hari, tambahnya.

Cucu TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, pahlawan nasional asal NTB itu menegaskan, menikah usia dini resikonya banyak. 

Selain belum matang dalam mental dan psikologi, resiko kesehatan pun menanti.

Khususnya untuk kaum perempuan, sangat beresiko terjadinya kematian ibu dan bayi. 

“Jangan kita anggap sepele pernikahan dini, sehingga kita menyesal dikemudian hari.” ujar Wagub.

Wagub juga menyampaikan peran sekolah untuk membina akhlak mulia  peserta didik. Karena menjadi pondasi dalam mewujudkan generasi emas.

BACA JUGA: Event MXGP, Investor Mulai Menjajagi Investasi di Samota

“Lebih-lebih di SMA, SMK hingga MA,  harus menjadi tempat membangun akhlak, kalau akhlak baik, InsyaAlloh, generasi emas mendatang menjadi semakin baik,” kata Wagub. 

Ia mengaku merasa bangga, bisa menghadiri acara Sosialisasi dan Pendampingan Agen Perubahan Pencegahan Pernikahan Dini dan Kekerasan Seksual Pada Remaja.***

Penjabat Sekda KLU gelar sosialisasi kepersertaan BPJS untuk pegawai tenaga kontrak (PTT) atau Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri  (PPNPN)

TANJUNG.lombokjournal.com ~  Pj. Setda KLU Anding  Duwi Cahyadi, S.STP, MM membuka sosialisasi kepersertaan BPJS dan mekanisme pendaftaran bagi Pekerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri ( PPNPN)  atau Pegawai Tenaga Kontrak (PTT) Kabupaten Lombok Utara, di Aula Kantor bupati, Senin (13/06/22).

Sosialisasi tersebut mendorong terwujudnya jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat di Kabupaten  Lombok  Utara.

Pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang  Mataram semakin gencar meningkatkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS). 

BACA JUGA: Unram Rencanakan Kebun Kopi di KLU Jadi Obyek Wisata

Dalam sosialisasi itu tampak hadir pula Kepala Cabang BPJS Mataram Sarman  Palipadang, S.Farm,  M.Kes, Kepala BKAD  Sahabuddin, S.Sos,M.Si,serta perwakilan PD lingkup Pemda KLU.

Dalam sambutannya Pj. Setda KLU Anding  dalam  menyampaikan,  ASN merupakan bagian pekerjaan serta tanggung jawab dari tugas yang diberikan pada kita sebagai abdi negara.

“Budaya disiplin dalam  waktu  dan disiplin kerja harus terus ditingkatkan,” pungkasnya.

Dimana pada Tanggal 28 November 2023 tidak lagi namanya pegawai kontrak di seluruh Indonesia baik di  pusat maupun di daerah.

Jika mekanismenya  menggunakan outsourcing maka pemerintah daerah tidak mampu untuk memberikan gaji dikarenakan keuangan daerah.

Di hadapan para peserta Sosialisasi Pj. Sekda yang juga Asiten III ini menghimbau pada seluruh PNS  untuk mulai belajar dan beradaptasi menggunakan aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan pekerjaan. 

Karena selama ini banyak pekerjaan PNS  dilaksanakan oleh pegawai PTT atau Tenaga kontrak.

Sementara itu, Kepala BPJS Cabang Mataram, Sarman Palipadang mengungkapkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) diterbitkan oleh BPJS Kesehatan untuk seluruh peserta program Jaminan  Kesehatan Nasional ( JKN ).

BACA JUGA: Roadshow ke Loteng, PKK NTB Menilai Lomba UP2K

“Pemda KLU sangat memperhatikan kesehatan bagi warganya, khususnya kesehatan pekerja Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri  (PPNPN),” ungkapnya 

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 disebutkan, pemberi kerja wajib memberikan jaminan kesehatan bagi pekerjanya, baik itu pekerja tetap maupun pekerja kontrak. 

“PPNPN di setiap instansi pemerintah wajib didaftarkan kedalam program JKN-KIS,” tutup Sarman  Palipadang.***

Meski zero kasus gigitan anjing liar, Disnakeswan NTB waspada menangani gangguan anjing liar

MATARAM.lombokjournal.com ~ Penanganan Anjing Liar merupakan bagian dari persiapan Penyelenggaraan event Internasional MXGP di sirkuit Rocket Internasional Samota Sumbawa.

Pihak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) NTB terus melakukan pemantauan agar penyelenggaraan event internasional tidak terganggu.

Walaupun hingga kini kasus gigitan anjing di Sumbawa masih nol, namun Disnakeswan) NTB terus melakukan eliminasi, pengurangan jumlah peternak Anjing, serta melakukan penangkapan dengan metode obat bius.

“Selain itu juga melakukan vaksinasi massal pada anjing agar penyelenggaraan MXGP aman dan lancar dari gangguan anjing liar,” jelas Kepala Disnakeswan NTB, drh. Khairul Akbar, M.Si, Jumat (09/06/22) 

BACA JUGA: Event MXGP Sebagai Pengungkit Pergerakan Ekonomi

Khairul Akbar juga melakukan KIE atau kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi. 

Melakukan pembelajaran kepada masyarakat dan melatih para petugas kesehatan hewan dan kesehatan manusia, dalam Tatalaksana Kasus Gigitan Terpadu (Takgit), berlangsung selama 3 hari di Sumbawa. 

Disnakrswan bekerjasama dengan Kominfo dalam penyebaran edukasi kepada masyarakat dan beberapa instansi lainnya.

Selain itu juga dibentuk Kader Siaga Rabies (Kasira), lokasinya di Samota yang melibatkan masyarakat. Mulai Kepala Desa, Babinsa, dan tokoh pemuda, berpartisipasi aktif membantu pemerintah daerah mengendalikan kasus rabies. 

Disnakeswan NTB terus berkoordinasi dengan Disnakeswan kabupaten Sumbawa untuk melakukan pemantauan langsung di lapangan.  

BACA JUGA: Sambut MXGP 0f Indonrsia 2022, Fasilitas Akomodasi Siap

“Mulai hari ini akan berkantor di Samota, dan semua petugas dikerahkan baik medis veteriner (dokter hewan maupun paramedis veteriner) untuk siaga dan melakukan upaya pencegahan,” jelasnya. ***