BPJS Kesehatan juga fokus untuk menjaga masyarakat yang sehat tetap sehat melalui berbagai program promotif preventif yang dilaksanakan

MATARAM.lombokjournal.com — Hidup sehat itu mudah dan murah,  senantiasa digaungkan oleh BPJS Kesehatan, selaku penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Hal itu dimaksudkan agar masyarakat makin menyadari pentingnya untuk beupaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat modern.

Untuk menyambut Asian Games XVIII, sekaligus merayakan HUT BPJS Kesehatan yang ke-50, BPJS Kesehatan menggelar Senam Sehat Kolosal 18.8.18 Peserta JKN-KIS se-Indonesia.

Kegiatan ini diikuti  18.818 orang, mulai dari peserta JKN-KIS, fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan, stakeholder terkait, hingga para Duta BPJS Kesehatan.

Di Kota Mataram sendiri, senam sehat kolosal tersebut diikuti sekitar 500 orang peserta JKN-KIS di Lapangan Taman Sangkareang, Minggu (29/07).

“Melalui kegiatan ini, kami ingin mempromosikan betapa murahnya dan mudahnya untuk menerapkan pola hidup sehat. Cukup dengan senam rutin setiap pagi, kita sudah bisa meningkatkan kebugaran dan sistem imun kita sehingga tidak mudah sakit. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku sehat sehari-hari, diharapkan jumlah peserta JKN-KIS yang sakit bisa menurun, sehingga pembiayaan pelayanan kesehatan dapat dialokasikan ke program promotif preventif yang dilakukan agar masyarakat tetap sehat,” kata Kepala BPJS Kesehatan cabang Mataram, Muhammad Ali dalam acara tersebut.

Ali mengatakan, dengan mengajak serta masyarakat untuk membiasakan berolahraga dan menerapkan gaya hidup sehat. Dampak jangka panjangnya,  bisa menekan jumlah penderita penyakit katastropik di Indonesia.

Menurutnya, tahun 2017, biaya yang dihabiskan untuk penyakit katastropik telah mencapai Rp 18,4 triliun, atau 21,8% dari total biaya pelayanan kesehatan yang dikeluarkan BPJS Kesehatan.

Sebab itu, BPJS Kesehatan juga fokus untuk menjaga masyarakat yang sehat tetap sehat melalui berbagai program promotif preventif yang dilaksanakan.

Sementara bagi masyarakat yang berisiko menderita penyakit katastropik seperti diabetes melitus dan hipertensi, dapat mengelola risiko tersebut melalui Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) yang juga merupakan bagian dari upaya promotif preventif perorangan peserta JKN-KIS.

“Berbagai penyakit katastropik tersebut sangat bisa dicegah melalui penerapan pola hidup sehat. Kesehatan menjadi salah satu pilar yang menentukan kemajuan suatu bangsa,sebab kesehatan mempengaruhi produktivitas penduduknya. Ke depannya kami berharap kesadaran masyarakat untuk membudayakan pola hidup sehat dapat meningkat dari waktu ke waktu,” jelas Ali

Sampai dengan 20 Juli 2018, terdapat 199,8 juta jiwa penduduk Indonesia yang telah menjadi peserta JKN-KIS. Dalam memberikan pelayanan kesehatan, BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 22.322 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 2.406 rumah sakit dan klinik utama, 1.599 apotek, dan 1.078 optik.

Re/bpjs kesehatan

***

BPJS Kesehatan akan menjamin semua jenis persalinan baik persalinan biasa/normal maupun tindakan bedah Caesar

MATARAM.lombokjournal.com — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tetap melayani penjaminan pelayanan kesehatan katarak, fisioterapi dan bayi baru lahir sehat tetap dilayani.

“Tidak benar, ada penghentian penjaminan pelayanan terhadap tiga hal itu. Semua tetap dijamin oleh skema JKN-KIS.”  Tegas Kepala Humas BPJS Kesehatan Nopi Hidayat, dalam rilisnya yang diterima Antaranews, Sabtu (28/07).

Menurut Nopi, BPJS Kesehatan menerapkan implementasi Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Katarak Dalam Program Jaminan Kesehatan. Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Persalinan Dengan Bayi Lahir Sehat, serta Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik.

Nopi menegaskan,  diterbitkannya peraturan direktur itu untuk mengoptimalkan mutu pelayanan dan efektivitas penjaminan kesehatan.

“Tidak benar BPJS Kesehatan menghapuskan penjaminan pelayanan, misalnya menghapuskan penjaminan pelayanan katarak atau menghapuskan penjaminan pelayanan rehabilitasi medik. Ini yang perlu publik pahami,” kata Nopi.

Nopi menjelaskan, dalam peraturan mengenai pelayanan katarak, BPJS Kesehatan akan menjamin pelayanan operasi peserta penderita dengan visus (lapang pandang penglihatan) pada kriteria tertentu, dengan indikasi medis dan perlu dioperasi.

Penjaminan juga memperhatikan kapasitas fasilitas kesehatan seperti jumlah tenaga dokter mata dan kompetensi dokter mata yang memiliki sertifikasi kompetensi.

Lebih lanjut Nopi menjelaskan, terkait dengan peraturan mengenai bayi baru lahir sehat, BPJS Kesehatan akan menjamin semua jenis persalinan baik persalinan biasa/normal (baik dengan penyulit maupun tanpa penyulit) maupun tindakan bedah Caesar.

Termasuk pelayanan untuk bayi baru lahir yang dapat ditagihkan oleh fasilitas kesehatan dalam satu paket persalinan untuk ibunya.

Namun apabila bayi membutuhkan pelayanan atau sumber daya khusus, maka diatur dalam Perdirjampelkes Nomor 3, faskes dapat menagihkan klaim di luar paket persalinan.

Terakhir, dengan peraturan tentang rehabilitasi medik atau fisioterapi, pelayanan tersebut tetap dijamin dengan kriteria frekuensi maksimal yang ditetapkan dalam Perdirjampelkes Nomor 5.

Nopi menekankan, dengan diimplementasikan tiga peraturan ini, bukan dalam artian ada pembatasan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta JKN-KIS.

“Namun penjaminan pembiayaan disesuaikan dengan kemampuan keuangan BPJS Kesehatan saat ini,” ujarnya.

BPJS Kesehatan akan tetap memastikan, peserta JKN-KIS mendapat jaminan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan.

BPJS Kesehatan mengapresiasi dan menampung semua aspirasi, baik Kementerian Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional, asosiasi, perhimpunan profesi dan pihak terkait lainnya.

“Implementasi Perdirjampelkes Nomor 2,3 dan 5 untuk ditingkatkan menjadi peraturan badan, melalui mekanisme dan ketentuan yang ada,” ujar Nopi.***

Antara/BPJS Kesehatan

Untuk jenis-jenis pelayanan obat kronis yang kondisinya belum stabil, misalnya bila kondisi pasien dengan penyakit kronis belum stabil, maka fasilitas kesehatan tingkat lanjutan dapat mengeluarkan tambahan resep

MATARAM.lombokjournal.com – BPJS Kesehatan Cabang Mataram, Kimia Farma, dan Ombudsman RI Perwakilan NTB menandatangani komitmen memperbaiki layanan BPJS Kesehatan untuk masyarakat  di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Mataram, Jumat (13/07) .

Penandatanganan itu dilakukan menyusul  beberapa waktu sebelumnya, Ombudsman Repubik Indonesia (ORI) Perwakilan NTB mengungkap temuannya, terkait kecurangan penyaluran obat bagi peserta BPJS Kesehatan yang dilakukan beberapa apotek di Kota Mataram.

Kepala BPJS Cabang Mataram dr Muhammad Ali mengatakan, beberapa poin yang disepakati yaitu melakukan internalisasi di jajaran unit Kimia Farma dan peningkatan pelayanan kepada peserta JKN-KIS.

Selain itu, perlu disediakan informasi terkait maksimal obat JKN, membangun mekanisme pelayanan peserta, membangun sikap pelayanan yang baik, membangun kordinasi kelembagaan antara Ombudsman, BPJS Kesehatan dan Kimia Farma di intalasi rumah sakit.

Dan kewajiban menginformasikan obat-obat yang mengalami kekosongan,  membangun mekanisme  kecurangan ketersedian obat,  membangun SOP layanan publik dan membentuk layanan pemberian informasi, serta pengaduan termasuk standar yang sudah di atur.

“Kita sudah sepakati tadi beberapa poin tersebut di atas. Semoga dengan kesepakatan tersebut nantinya tidak ada kejadian laporan kekosongan obat padahal ada,” ucap Muhammad Ali.

Ia menuturkan, untuk obat yang bisa diklaim oleh peseta JKN ada 3 kondisi yang membolehkan instalasi farmasi yang masuk atau tidak dalam fasilitas pelayanan kesehatan mengeluarkan klaim kepada BPJS Kesehatan.

“(Untuk) Instalasi farmasi yang tidak masuk dalam fasilitas layanan kesehatan, tentunya sudah menjalin kerja sama dengan BPJS atau masuk dalam praktik dokter berjejaring,” tuturnya.

Ali menjelaskan, untuk jenis-jenis pelayanan obat kronis yang kondisinya belum stabil, misalnya bila kondisi pasien dengan penyakit kronis belum stabil, maka fasilitas kesehatan tingkat lanjutan dapat mengeluarkan tambahan resep.

Tambahan obat dikeluarkan sesuai indikasi medis sampai jadwal kontrol berikutnya.

Sesuai ketetapan ini maka pasien akan menerima dua resep untuk kebutuhan 30 hari, yaitu, resep sesuai komponen INA-CBG’s untuk kebutuhan minimal 7 hari yang disediakan rumah sakit, Resep di luar paket INA-CBG’s untuk kebutuhan 23 hari sesuai hasil diagnosa dokter terkait, yang bisa diambil di instalasi farmasi rumah sakit (IFRS) atau apotik yang ditunjuk.

Selanjutnya, IFRS atau apotik dapat menagih biaya yang keluar secara fee for services kepada BPJS Kesehatan.

Yang kedua, pelayanan obat kronis yang kondisinya sudah stabil. Pasien penyakit kronis dengan kondisi sudah stabil bisa mengambil obat di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Sebelumnya pasien mendaftar ke BPJS Kesehatan tempatnya tinggal sebagai peserta program rujuk balik (PRB).

Obat untuk PRB sesuai rekomendasi dokter spesialis atau sub spesialis. Penyakit yang boleh mengikuti PRB adalah diabetes mellitus, hipertensi, jantung, asma, penyakit paru obstruktif kronis, epilepsi, skizophrenia, stroke, dan lupus.

“Pasien menerima resep untuk kebutuhan 30 hari, yang bisa diambil di apotik puskesmas atau yang berjejaring,” sebutnya

Dan yang ketiga, pelayanan obat kemoterapi, thallasemia, dan hemophilia yang meliputi pemberian obat untuk ketiga penyakit tersebut bisa diberikan di fasilitas kesehatan tingkat dua, tentunya dengan mempertimbangkan fasilitas dan kompetensi sumber daya.

Pasien dapat memperoleh obat untuk kemoterapi dan thallasemia di pelayanan rawat jalan tingkat lanjut sesuai indikasi medis, khusus untuk masa transisi.

Seperti Fasilitas pelayanan kesehatan dapat menagih biaya pengobatan kemoterapi untuk rawat inap maupun jalan, kepada BPJS Kesehatan dengan fee for services. Standar pengobatan tetap mengacu pada fornas. Pasien thallasemia yang menjalani rawat jalan di tingkat lanjutan ditagihkan sebagai rawat inap

Fasilitas kesehatan bisa mengajukan secara fee for services biaya perawatan pasien penderita hemofilia A dan B yang menjalani rawat inap, dan mengajukan tarif sesuai INA-CBG’s ditambah tambahan sesuai keputusan menteri. Tarif tambahan berlaku sama untuk semua tingkat keparahan dan kelas perawatan pasien.

“Ya diharapkan tak ada lagi pasien yang tidak mendapat obat sesuai indikasi medis untuk konsumsi selama 30 hari. Selain itu, juga diharapkan tidak ada lagi pasien yang keluar biaya sendiri untuk pemenuhan obat,” ucap Ali

Informasi Transparan Kekosongan Obat

Sementara itu perwakilan Kima Farma, Muslimin mengatakan terkait beberapa waktu lalu temuan dari Ombudsman tersebut dari Kimia Farma akan meningkatkan pelayanan kesehatan khususnya pelayanan obat-obatan.

“Kita sudah sepakati bagaimana kita harus melakukan internalisasi suapaya memang tidak ada lagi kesalahan yang sama yang terjadi di kemudian hari,” katanya.

Kemudian lanjutnya, Kimia Farma bakal memberikan informasi yang transparan terkait permasalahan kekosongan obat. Sehingga memang masyarakat mengetahui secara jelas juga, memang obat- obat ini dalam kondisi tidak kosong.

“Insyaalloh kami jamin tidak akan terulang kembali,” ucap Muslimin.

Sementara itu Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB, Adhar Hakim mengatakan, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dilaksanakan pemerintah dengan tujuan meringankan beban masyarakat atau memberikan bantuan kepada masyarakat dalam bidang pelayanan kesehatan.

Dalam pelaksananya, selain melibatkan lembaga pemerintahan penyelenggara pelayanan publik, baik di tingkat pusat maupun daerah, juga melibatkan BUMN, bahkan pihak swasta. Karenanya, konsep kerja JKN melalui operator BPJS Kesehatan berupaya semaksimal mungkin mengindari praktik fraud (penipuan) oleh pelaksanaan JKN.

“Ya kita harapkan jangan lagilah terjadi akan hal-hal kecurangan dalam melayani masyarakat yang menjadi peserta JKN,” pungkasnya

AYA

Peserta BPJS Kesehatan dapat memeriksakan HbA1c secara langsung dan gratis

lombokjornal.com —

MATARAM – JAMKESNEWS :  BPJS Kesehatan Kantor Cabang Mataram menyelenggarakan rangkaian kegiatan untuk meramaikan Hari Ulang Tahun (HUT) BPJS Kesehatan ke 50.

Salah satu rangkaian kegiatan guna menyemarakkan HUT BPJS Kesehatan itu, tentu masih terkait menjaga kebugaran dan kesehatan.

BPJS Kesehatan Kantor Cabang Mataram mengajak perkumpulan peserta prolanis melaksanakan senam sehat bersama. Selain itu, peserta senam bersama dan masyarakat melakukan pemeriksaan HbA1c di halaman Kantor BPJS Kesehatan Cabang Mataram, di Jalan Bung Karno di Mataram.

Kegiatan senam bersama dan pemeriksaan HbA1c tersebut digelar pada hari Jumat (13/07). Pihak BPJS Kesehatan  Kantor cabang Mataram mengundang peserta prolanis yang tergabung dalam club masing-masing Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang ada di wilayah Kota Mataram.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram, Muhammad Ali mengku gembira karena kegiatan untuk menyemarakkan HUT BPJS Kesehatan tersebut, mendapat sambutan baik dan antusias dari masyarakat peserta prolanis yang tergabung dalam club di masing-masing FKTP di Mataram.

Muhammad Ali mengatakan, seluruh rangkaian kegiatan menyambut HUT BPJS Kesehatan ke 50  ini bertujuan mengajak masyarakat, khususnya para penderita penyakit kronis dapat menerapkan pola hidup sehat.

“Tentu kami berharap  masyarakat  rajin memeriksakan dirinya agar kondisinya tetap stabil,” ungkap Muhammad Ali.

Laboratorium Prodia yang melakuka pemeriksaan HbA1c ini sudah bekerjasama atau merupakan mitra BPJS Kesehatan Cabang Mataram. Sehingga peserta BPJS Kesehatan dapat memeriksakan HbA1c secara langsung dan gratis.

‘Pemeriksaan HbA1c ini penting, untuk mengevaluasi pengendalian gula darah,” jelas Muhammad Ali.

Yani/BPJS Kesehatan

JCH harus betul – betul menjaga kesehatan dan menyiapkan fisiknya terlebih untuk jamaah yang belum pernah menggunakan pesawat terbang

MATARAMlombokjournal.com — Menjelang keberangkatan dan menghadapai kondisi cuaca berbeda saat berada di Madinah maupun proses pelaksanaan ibadah haji di tanah suci Mekah, Jamaah Calon Haji (JCH) Provinsi Nusa Tenggara Barat diharapkan bisa menjaga kesehatan

“Kondisi cuaca di Arab Saudi, terutama Mekah dan Madinah jauh berbeda dengan Indonesia, karena itu CJH diharapkan benar – benar bisa menjaga kesehatan dari sekarang,” ujar Kabid Pelaksana Haji dan Umrah Kementerian Agama NTB, Ali Fikri di Mataram, Selasa (10/07)

Langkah tersebut penting dilakukan, supaya kesehatan JCH, sebelum maupun pasca di tanah suci bisa tetap terjaga, jangan sampai sakit supaya bisa melaksanakan ibadah haji dengan baik

Ia mengatakan, kondisi cuaca sekarang di Madinah sekarang sedang musim panas, dimana suhu di sana berbeda dengan panas di Indonesia, karena itu kepada JCH betul – betul menjaga kesehatan dan menyiapkan fisiknya terlebih untuk jamaah yang belum pernah menggunakan pesawat terbang.

“Hal lain perlu dipersiapkan JCH adalah memperbanyak bimbingan manasik supaya saat pelaksanaan haji nantinya bisa dilakukan dengan baik,” katanya

AYA

Peningkatan kesehatan merupakan upaya paling sulit untuk dilakukan dibandingkan dengan peningkatan pendidikan dan pendapatan

lombokjournal.com —

MATARAM  :    Tiga indikator untuk mengukur dan menilai kemajuan suatu bangsa, diungkapkan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi  di Desa Dakung, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, Kamis (05/07).

Di hadapan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim dan sejumlah menteri, menurut Gubernur NTB adalah pendapatan, pendidikan dan kesehatan.

Dari ketiga indikator tersebut, selama hampir sepuluh tahun memimpin, Gubernur NTB yang akrab disappa TGB (Tuan Guru Bajang) itu menilai peningkatan kesehatan merupakan upaya paling sulit untuk dilakukan dibandingkan dengan peningkatan pendidikan dan pendapatan.

Kedatangan Wakil Presiden RI H. M. Jusuf Kalla bersama Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim, berserta sejumlah menteri melakukan kunjungan kerja di desa tersebut, untuk melihat secara langsung progres pelaksanaan program dari bank dunia terkait dengan penanganan kasus stunting (kerdil) di Indonesia, khususnya  di Desa Dakung, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB.

Desa Dakung merupakan salah satu dari 1.193 Desa/Kelurahan di NTB yang dijadikan lokasi percontohan program dari Word Bank untuk pengentasan kasus stunting. Di Desa Dakung terdapat 67 kasus stunting, dari bulan januari sampai juni dan telah tertangani sebanyak 15 kasus.

BACA JUGA : Wapres Harapkan Kerjasama Pusat-Daerah, Untuk Tangani Stunting Di NTB

“Saya harap program World Bank untuk penanganan kasus stunting di NTB ini dapat berjalan berkelanjutan sehingga dapat menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat di NTB,” harap TGB.

Usai acara Wapres dan Gubernur Bank Dunia beserta menteri terkait didampingi Gubernur NTB, meninjau langsung Poskesdes, Polindes, PUD dan penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Dakung, Lombok Tengah.

Dari hasil tinjauan lapangan tersebut, wapres optimis program penanganan kasus stunting di Indonesia khususnya di NTB berjalan dengan baik. Ia menjamin program ini akan terus berjalan secara berkesinambungan.

Presiden Bank Dunia, Jim Yong Kim mengatakan, program stunting ini merupakan program terbaik di dunia, karena berkaitan dengan perbaikan kualitas generasi muda suatu bangsa.

Re/Humas NTB

Sinkronisasi program pusat dan daerah, pentik untuk melahirkan program masyarakat yang bergerak dinamis dalam meningkatkan gizi melalui gerakan masyarakat yang didukung program World Bank

lombok.journal.com —

LOMBOK TENGAH :  Wakil Presiden RI H. M. Jusuf Kalla bersama Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim, didampingi sejumlah menteri meninjau progres pelaksanaan program dari bank dunia terkait dengan penanganan kasus stunting (kurang gizi) di Indonesia, khususnya  di Desa Dakung, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB, Kamis, (05/07).

Jusuf Kalla yang datag berkunjung bersama Menkeu Sri Mulyani, Menkes Nila Moeluk, MenPUPR dan MenPDT yang melakukan kunjungan kerja (Kunker) di Provinsi Nusa Tenggara Barat ittu mengatakan, dalam penanganan kasus stunting di Indonesia, diharapkan pemerintah pusat dan daerah meningkatkan berbagai program pengembangan kesehatan masyarakat sejak usia dini bahkan dari dalam kandungan.

“Stunting (kerdil) bukan hanya akan berdampak pada pertumbuhan badan saja, tetapi juga bisa saja berdampak pada lahirnya generasi yang otaknya juga kerdil,” jelas JK.

Menurut JK, kasus stunting akan membahayakan masa depan bangsa. Diharapkannya, penanganan kasus stunting harus melibatkan kerjasama semua pihak, mulai dari tingkat pemerintah pusat sampai pada tingkat desa/kelurahan.

“Kedepan, pemerintah harus memaksimalkan fungsi desa/kelurahan dalam penanganan kasus stunting, karena kasus ini memang ada di Indonesia. Untuk itu, peningkatan anggaran dana desa (ADD) yang diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur seperti penyediaan air bersih, pembangunan akses jalan dan penyediaan fasilitas sanitasi yang baik untuk generasi sehat harus dimaksimalkan,” ujar JK.

Dalam mewujudkan hal tersebut, JK berharap adanya sinkronisasi pusat dan daerah, untuk melahirkan program masyarakat yang bergerak dinamis dalam meningkatkan gizi melalui gerakan masyarakat yang didukung oleh program Word Bank.

“Intinya  adalah menggerakkan masyarakat dan untuk menggerakan masyarakat itu kita harus memberikan petunjuk. Namun kunci yang terpenting adalah masyarakat bergerak untuk memperbaiki nasibnya sendiri,” pungkas JK.

Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi  menjelaskan, Desa Dakung merupakan salah satu dari 1.193 Desa/Kelurahan di NTB yang dijadikan lokasi percontohan program dari Word Bank untuk pengentasan kasus kurang gizi (stunting).

Di Desa Dakung terdapat 67 kasus stunting, dari bulan januari sampai juni dan telah tertangani sebanyak 15 kasus.

“Saya harap program Word Bank untuk penanganan kasus stunting di NTB ini dapat berjalan sustainable, dengan demikian akan dapat menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat di NTB,” harapnya.

Usai acara Wapres dan Gubernur Bank Dunia beserta menteri terkait didampingi Gubernur NTB, meninjau langsung Poskesdes, Polindes, PUD dan penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Dakung, Lombok Tengah.

BACA JUGA : Gubernur NTB Ungkap Tiga Indikator Kemajuan bangsa

Dari hasil tinjauan lapangan tersebut, wapres optimis program penanganan kasus stunting di Indonesia khususnya di NTB berjalan dengan baik. Ia menjamin program ini akan terus berjalan secara berkesinambungan.

Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim mengatakan, program stunting ini merupakan program terbaik di dunia, karena berkaitan dengan perbaikan kualitas generasi muda suatu bangsa.

Rr/Humas NTB

Program JKN-KIS di Indonesia telah menjadi program jaminan kesehatan terbesar di dunia, jika melihat jumlah kepesertaannya yang telah melampaui 198,8 juta

MATARAM.lombokjournal.com – Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram, dr Muhammmad Ali mengatakan,  jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang menerapkan sistem jaminan sosial, pertumbuhan peserta program jaminan kesehatan di Indonesia terbilang amat pesat.

Muhammad Ali mengatakan itu usai melayani peserta JKN-KIS di Kantor Kabupaten Lombok Utara, Selasa (03/07). Kegiatan yang dilakukan pimpinan BPJS Cabang Mataram itu sebagai rangkaian kegiatan HUT BPJS Kesehatan ke-50.

Selain itu, dalam rangka memastikan peserta JKN-KIS mendapat pelayanan terbaik

Jika hanya dalam waktu 4 tahun, program JKN-KIS telah meng-cover hampir 80 persen dari total penduduk Indonesia. Sebagai pembanding, negara yang menjalankan program jaminan sosial sejak lama seperti Jerman, sekitar 120 tahun, baru meng-cover 85 persen populasi penduduk.

BACA JUGA :  Jajaran Pimpinan BPJS Kesehatan Langsung Layani Masyarakat Yang Datang Berkunjung

Austria menjalankan selama 79 tahun dan meng-cover 99 persen populasi penduduk. Sementara Jepang memerlukan waktu 36 tahun dan Belgia membutuhkan 118 tahun untuk mencakup 100 persen populasi penduduk.

Dikatakannya, saat ini program JKN-KIS di Indonesia telah menjadi program jaminan kesehatan terbesar di dunia, jika melihat jumlah kepesertaannya yang telah melampaui 198,8 juta dan dilaksanakan melalui pendekatan single payer institution.

“Jumlah ini dipastikan akan terus bertambah hingga tercapai cita-cita Universal Health Coverage (UHC) alias Cakupan Kesehatan Semesta, sehingga nantinya seluruh penduduk Indonesia akan terlindungi oleh jaminan kesehatan JKN-KIS yang berkualitas dan berkesinambungan. Oleh karenanya, semangat Duta BPJS Kesehatan untuk mengabdi pada negeri tak boleh surut. Pelayanan prima harus tetap jadi yang utama,” kata Ali.

Dalam memberikan pelayanan kesehatan, BPJS Kesehatan kesehatan telah bekerja sama dengan 22.247 FKTP yang terdiri atas 9.881 Puskesmas, 5.023 Dokter Praktik Perorangan, 5.473 Klinik Non Rawat Inap, 643 Klinik Rawat Inap, 20 RS Kelas D Pratama, serta 1.207 Dokter Gigi.

Sementara itu di tingkat FKTRL, BPJS Kesehatan telah bermitra dengan 2.397 RS dan Klinik Utama, 1.607 Apotik, dan 1.079 Optik.

Rr (*)

Direksi dan senior leader BPJS Kesehatan menggantikan sementara tugas frontliner BPJS Kesehatan untuk memberikan pelayanan langsung kepada peserta JKN-KIS maupun masyarakat umum

lombokjournal.com —

MATARAM :  Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sudah lebih empat tahun  dikelola BPJS Kesehatan berjalan.

Sebagai salah satu rangkaian kegiatan HUT BPJS Kesehatan ke-50, serta dalam rangka memastikan peserta JKN-KIS mendapat pelayanan terbaik, para Direksi BPJS Kesehatan, para Deputi Direksi dan Kepala Cabang di seluruh Indonesia terjun langsung meninjau pelayanan di sejumlah Kantor Cabang BPJS Kesehatan dan Kantor Kabupaten.

Tak hanya itu, mereka pun turut melayani langsung para peserta JKN-KIS yang datang berkunjung.

Kegiatan eksekutif frontliner ini merupakan salah satu wujud komitmen dalam menjaga dan mengoptimalkan mutu pelayanan kepada peserta JKN-KIS.

“Kepuasan dan loyalitas peserta menjadi prioritas kami. Untuk itu, ke depannya kami berharap para Duta BPJS Kesehatan makin terpacu untuk memaksimalkan layanan. Kualitas layanan tidak boleh stagnan karena ekspektasi peserta akan terus meningkat,” ujar Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram dr. Muhammad Ali usai melayani peserta JKN-KIS di Kantor Kabupaten Lombok Utara, Selasa (03/07).

BACA JUGA : Program Jaminan Kesehatan Di Indonesia Tumbuh Paling Pesat

Dalam kesempatan tersebut, para Direksi dan senior leader BPJS Kesehatan menggantikan sementara tugas frontliner BPJS Kesehatan untuk memberikan pelayanan langsung kepada peserta JKN-KIS maupun masyarakat umum yang mendatangi Kantor Cabang BPJS Kesehatan, khususnya di Loket Fast Track (Pelayanan Cepat).

“Berinteraksi dan melayani langsung peserta JKN-KIS tentu menjadi kesan tersendiri bagi kami. Tugas frontliner sebagai garda terdepan pelayanan peserta JKN-KIS di Kantor BPJS Kesehatan memiliki tantangan tersendiri,” ucap Ali.

Rr (*)

Puskesmas Ramah Anak Tanjung merupakan satu-satunya di Lombok Utara dan ke Lima di NTB

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Bupati Lombok Utara, H. Najmul Akhyar, melauncing sekaligus membuka Puskesmas Tanjung sebagai Puskesmas ramah anak, Jumat (22/6).

“Sebuah inovasi yang patut diapresiasi, konsep ini dimaksudkan untuk memproteksi anak-anak yang datang ke Puskesmas bersama orang tuanya, atau mereka yang dirawat disini,” ungkapnya.

Pola ini, lanjut Bupati, kurang lebih sama dengan PAUD yang dibangun di RSUD saat ini, yakni kombinasi antara pendidikan dan kesehatan. Dimana anak tidak kehilangan waktu belajarnya dimanapun mereka berada.

“Kita berharap semua Puskesmas di Lombok Utara bisa menjadi Puskesmas ramah anak, yang menghadirkan ruang belajar sekaligus bermain bagai mereka,” sambungnya.

Kepala Dinas Kesehatan Lombok Utara, Khaerul Anwar, mengungkapkan, Puskesmas Ramah Anak Tanjung merupakan satu-satunya di Lombok Utara dan ke Lima di NTB.

“Secara nasional pun belum banyak. Bahkan rencananya tahun depan kita akan upayakan terwujud di 4 puskesmas lainnya,” papar Khairul.

Khairul melanjutkan, Kunjungan Puskesmas Tanjung merupakan yang paling tinggi, sekitra 150 pasien perhari. Dan rata-rata membawa anak, karena itulah ada ide untuk membangun Puskesmas Tanjung menjadi Puskesmas ramah anak.

“Ketika orang tuanya mendapat perawatan, anak-anaknya bisa dititipkan di ruang bermain. Mereka (anak-anak) sedini mungkin harus mendapatkan hak-haknya,” tutupnya.

Khaerul juga menyampaikan rasa terimakasihya kepada pihak Puskesmas Tanjung dan Dinas Dikpora yang telah memberikan bantuan alat permainan edukatif demi terwujudnya puskesmas ramah anak di KLU.

Di akhir acara, Bupati bersama tamu undangan didampingi Kepala Puskesmas Tanjung, Ahmad., meninjau langsung ruangan dan taman bermain yang sudah mulai ramai dipenuhi anak-anak sejak pagi.

DNU