Menkes mendapat masukan dari ikatan dokter bedah digensif bahwa obat tersebut masih positif dan efektif untuk para penyintas kanker usus

Lombokjornal.com

Jakarta – Kementerian Kesehatan menunda pencabutan dua obat untuk kanker kolorektal atau usus besar metastasis dari tanggungan BPJS Kesehatan.

Awalnya, dua obat terapi bernama Bevacizumab dan Cetuximab tak lagi ditanggung terhitung 1 Maret 2019.

“Kemarin sudah diputuskan ditunda dan menunggu kajian,” ujar Menteri Kesehatan Nila Moeloek di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Selasa (12/03).

Nila tidak menutup kemungkinan untuk meninjau kembali kebijakan pencabutan itu apabila ada standar dan bukti bahwa obat kanker usus itu memang efektif. Pasalnya harga dari dua obat itu terhitung mahal.

Menurutnya, kalau obat itu kurang efektif, maka alokasi dananya lebih baik dialihkan ke program lain.

Selama ini, kata Nila, obat dasar untuk pengobatan kanker kolorektal tetap ditanggung BPJS Kesehatan. Sementara untuk obat terapi, sempat timbul pertanyaan mengenai efektivitasnya.

“Ini memang tidak bisa memperpanjang usia atau menyembuhkan dan itu sudah dikaji oleh para pakar dengan meta-analisis dengan, referensi global dan harus evidence based dari sejarah kita sendiri.” katanya.

Kementerian Kesehatan, tutur dia, juga sudah berbicara dengan BPJS Kesehatan, Badan POM, serta organisasi profesi perhimpunan dokter onkologi mengenai perkara tersebut. Mereka bersepakat untuk mencabut tanggungan dua obat itu dari jaminan kesehatan.

Namun, Nila kemudian mendapat masukan dari ikatan dokter bedah digensif bahwa obat tersebut masih positif dan efektif untuk para penyintas kanker usus tersebut.

“Kami minta standar dan bukti bahwa itu ada dan selanjutnya akan kami perhitungkan atau bicarakan kembali,” ujar dia.

Sebelumnya, pemerintah telah mengumumkan bahwa per 1 Maret 2019, dua obat untuk kanker kolorektal atau usus besar metastasis tak lagi ditanggung BPJS Kesehatan. Dua obat terapi tersebut adalah obat Bevacizumab dan obat Cetuximab.

Akibat rencana itu, Perkumpulan Dokter Indonesia Bersatu (PDIB) kemudian mengajukan keberatan. Perkumpulan ini meminta BPJS Kesehatan untuk tetap membiayai dua obat sekaligus memasukkan keduanya tetap masuk dalam Formularium Nasional (Fornas).

DIAS PRASONGKO

Sumber; TEMPO.CO

Kerja sama dengan ICW diharapkan bisa mendukung penyelenggaraan Program JKN-KIS yang bersih dari kecurangan

lombokjournal.com —

JAKARTA  ;   Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) terus memperkuat pengawasan penyelenggaraan Program JKN-KIS.

Konkretnya, BPJS Kesehatan ingin mengimplementasikan bahwa dana yang dikumpulkan BPJS ini, merupakan dana amanat yang sesuai prinsip Undang-undang. Hal ini dikatakan Direktur Kepatuhan Hukum dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Bayu Wahyudi.

“Konkretnya kami ingin mengimplementasikan bahwa dana yang dikumpulkan BPJS ini, merupakan dana amanat yang sesuai prinsip Undang-undang. Amanat itu harus akuntabel dan transparan penggunaannya,” kata Bayu saat penandatanganan nota kesepahaman dengan Koordinator ICW, Adnan Topan Husodo di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Kamis  (14//03).

BPJS Kesehatan sengaja menggandeng Indonesia Corruption Watch (ICW), bekerja sama  dengan lembaga independen untuk menekan potensi kecurangan dalam penyelenggaraan program JKN-KIS.

Salah satu Kecurangan yang mungkin terjadi, misalnya penyalahgunaan fasilitas kesehatan ke BPJS Kesehatan yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya.

Bayu mengatakan potensi kecurangan yang ditemukan Komisi Pemberantasan Korupsi misalnya, pada 3 kota besar, yaitu Balikpapan, Manado dan Palembang.

Contoh temuan kecurangan di Manado sebesar Rp 33 miliar.

“Itu hanya diambil sampel. Nah ini pasti ada beberapa hal inefisiensi fraud itu,” ujar Bayu.

Kerja sama tersebut diharapkan bisa mendukung penyelenggaraan Program JKN-KIS yang bersih dari kecurangan. Dengan demikian, kata Bayu, BPJS Kesehatan bisa lebih optimal dalam menjalankan amanah perundang-undangan untuk memberikan jaminan kesehatan yang berkualitas.

“Dan tanpa diskriminasi kepada seluruh penduduk Indonesia yang sudah menjadi peserta JKN-KIS,” ujar Bayu.

Adnan mengatakan, ICW akan mempelajari titik rawan potensi kecurangan dalam sistem di BPJS Kesehatan

. “Apakah ini kelemahan mekanisme. Apa ini sistem kontrol tidak banyak atau karena perilaku pejabat di daerah yang memanfaatkan kekuasaan yang mereka punya dalam sistem yang dibangun,” kata Adnan.

Rr  (Sumber ; TEMPO.CO)

Semua kalangan memiliki peran aktif mencapai target eliminasi HIV-AIDS Indonesia bebas HIV pada 2030

MATARAM.lombokjournal.com — Ketua TP. PKK NTB, Hj Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc  hadir sebagai keynote speaker pada Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS di Masyarakat Provinsi NTB, di Gedung Sangkareang, Rabu (13/03).

Hj. Niken menyampaikan, banyak masyarakat yang masih awam terkait apakah itu HIV-AIDS.

“HIV adalah virus yang hanya terdapat di dalam tubuh manusia dan menyebablan kekebalan tubuh. Sedangkan AIDS adalah, gejala infeksi oportunistik karena penurunan kekebalan tubuh akibat virus HIV,” jelas Hj. Niken.

Sebagian besar penderita HIV-AIDS berada pada usia produktif, salah satu urutan penderita terbanyak adalah kaum ibu.

Menurut Ketua TP. PKK NTB kegiatan ini dianggap sangatlah penting, tentunya dengan berkolaborasi dengan KPAD NTB dan berbagai organisasi perempuan di NTB.

PKK hadir untuk menyampaikan ilmu, yang diharapkan nantinya organisasi wanita yang hadir saat ini dapat menyebarluaskan ilmu/pengetahuan kepada seluruh masyarakat dari tingkat kabupaten sampai ke tingkat desa, bahwa HIV-AIDS ini bukan tidak mungkin dialami siapa saja.

“Salah satu faktor lain adalah karena NTB menjadi salah satu pengirim tenaga kerja luar yang ketika pulang ke daerah membawa ‘oleh-oleh,” ucapnya.

Sebelumnya, saat yang sama Ketua Dharma Wanita Persatuan NTB Hj Ikhsanti Komala Rimbun menyampaikan, tujuan kegiatan ini tak lain ingin mmberi pengetahuan tentang upaya pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS bagi ibu-ibu Organisasi Wanita, Majlis Taklim yang ada di NTB agar dapat memahami secara menyeluruh.

“Ketika berada pada lingkungan orang yang terinfeksi HIV-AIDS, jangan menjaga jarak atau menjauh,” tambah Ketua DWP NTB.

Dengan adanya dukungan dari KPA NTB, PKK dan organisasi wanita lainnya ingin membangun kerjasama untuk menyebar informasi pencegahan dan penangulangan HIV kepada masyarakat.

Semua kalangan memiliki peran aktif mencapai target eliminasi HIV-AIDS Indonesia bebas HIV pada 2030.

Hj Ikhsanti berharap, hasil dari kegiatan ini para peserta dapat memahami upaya pencegahan dan penanggulangannya secara komprehensif dan tindak lanjutnya secara nyata.

AYA/Hms

Diakui Menkes, di tingkat Kementerian Kesehatan belum ada inovasi pelayanan yang sama dengan yang ada di Kota Mataram saat ini

MATARAM.lombokjournal.com —  Menteri Kesehatan, Prof. Dr. dr. Nila Faried Moeloek, S.pM (K) didampingi Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah melakukan Kunjungan Kerja di NTB, Rabu (13/03).

Menkes meresmikan Gedung Public Service Center (PSC) 119 Mataram Emergency Medical Service (MEMS) di RSUD Kota Mataram.

Pada peresmian itu, Menkes memuji inovasi pelayanan kesehatan di NTB,  khususnya yang digagas RSUD Kota Mataram. S

Sebab, Kota Mataram telah menggagas Inovasi pelayanan kesehatan kepada masyarakat, bernama Public Safety Center (PSC) 119 Mataram Emergency Medhical Service (MEMS) berbasis IT.

Di hadapan Wagub, Walikota  Mataram,  TGH. Ahyar Abduh, Wakil Walikota Mataram dan tamu undangan yang hadir, Menkes menyampaikan inovasi tersebut merupakan kejutan bagi dirinya beserta seluruh jajaran di Kementerian Kesehatan.

Disebut kejutan katanya, karena di tingkat Kementerian Kesehatan belum ada inovasi pelayanan yang sama dengan yang ada di Kota Mataram saat ini.

“Saya betul-betul mengapresiasai kepada Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ini sangat luar biasa,” ungkapnya.

Menurutnya, dengan berbasis IT, maka masyarakat dapat terlayani dengan cepat dan tepat. Mulai dari masyarakat melaporkan via layanan 119, dijemput oleh ambulance, perawatan selama perjalanan ke rumah sakit, hingga diberikan pelayanan di UGD, dapat ditindak cepat dan akan terpantau di layar dalam ruangan tersebut.

Bahkan kalau ada masyarakat yang ingin melaporkan secara live kejadian atau pasien yang membutuhkan pertolongan, bisa dilakukan di ruangan tersebut. Yaitu melalui aplikasi WhatsApp.

Hal lain yang dianggapnya sebagai sebuah kejutan dalam pelayanan kesehatan adalah kerjasama pihak rumah sakit dengan maskapai penerbangan.

Sebab menurutnya, pelayanan kesehatan, di samping tepat, juga harus cepat. Sehingga, pasien rujukan dari kabupaten/kota, dapat menggunakan pesawat dan segera mendapat perawat medis.

Bahkan, wisatawan domestik dan mancanegara yang menjadi pasien pun, dapat memanfaatkan layanan tersebut. Meski, untuk pembayarannya ditanggung oleh pesien itu sendiri.

“Bisa saja wisatawan yang berkunjung ke NTB, jatuh sakit atau mengalami kecelakaan atau kejadian. Maka ini sangat penting,” ungkapnya.

BACA JUGA  ; Rapat Kerja Kesehatan Daerah 2019 Dibuka Wagub 

Selanjutnya, pelayanan kesehatan dengan sistem home care yang digagas jajaran rumah sakit itu, merupakan inovasi yang menjadikan NTB ini berbeda dengan daerah lain.

“Artinya, banyak orang tua yang tidak mampu ke rumah sakit. Dengan dipanggilkannya petugas home care ke rumah, maka masyarakat bisa dibantu mengobati sakitnya,” jelasnya.

Ia berharap, Inovasi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dapat terus ditingkatkan. Apalagi tahun 2021 NTB akan menjadi tuan rumah MotoGP. Sehingga, fasilitas kesehatan betul-betul disiapkan dengan baik.

Usai meresmikan, Menkes didampingi Wagub, Walikota dan Wakil Walikota Mataram serta jajaran RSUD, meninjau langsung ruangan PSC MEMS itu.

AYA

Wakil Gubernur berharap agar revitalisasi posyandu dapat berjalan dengan baik

MATARAM.lombokjournal.com — Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd, membuka kegiatan Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) melalui Pertemuan Rapat Koordinasi Teknik (Rakontek) Terpadu Bidang Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat di Hotel Golden Palace, Rabu (13/03).

Wakil Gubernur dalam sambutannya memberikan penekanan terhadap output Rakerkesda dalam mendorong pembangunan bidang Kesehatan di NTB.

”Rakerkesda harus mempunyai target yang besar, harus benar-benar bisa memberikan kontribusi yang positif terhadap pembangunan kesehatan di Nusa Tenggara Barat,” kata Hj. Rohmi.

Masalah kesehatan harus diatasi dari hulu terutama terkait pola hidup bersih dan sehat pada masyarakat, lanjut Hj. Rohmi.

”Sekarang yang menjadi tugas kita yaitu bagaimana program yang bagus ini, betul-betul terimplementasi sampai dengan masyarakat bawah, bagaimana menyelesaikan masalah kesehatan ini dari titiknya atau dari hulu,” tegas Wagub.

Di akhir sambutannya, Wakil Gubernur berharap agar revitalisasi posyandu dapat berjalan dengan baik.

”Mudah-mudahan dengan kerja kita bersama, kita memiliki pandangan yang sama tentang kesehatan ini, sehingga apapun hasil dari rapat ini bisa memberikan efek yang baik terhadap pembangunan kesehatan di NTB ini,” kata Hj. Rohmi.

Rakerkesda 2019 Provinsi NTB dihadiri Menteri Kesehatan RI, Prof. Dr. dr. Nila Moeloek, Sp.M (K), beserta jajarannya, Ketua TP PKK Provinsi NTB, Dr. Hj. Niken Saptarini Widyawati, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Rumah Sakit Daerah Kabupaten/Kota se NTB, dan Dinas-dinas terkait lainnya.

Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Ketua PKK Provinsi NTB dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB.

BACA JUGA ;  Inovasi  Pelayanan Kesehatan Di NTB Kejutan Bagi Menkes

Kemudian dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat kader PKK dan kader Posyandu oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB. Pembukaan Rakerkesda 2019 ditandai dengan pemukulan bedug oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat.

AYA

Astawa berulang-ulang mengucapkan terima kasih kepada JKN-KIS yang telah menolongnya hingga sembuh dan bisa kembali bekerja

lombokjournaal.com —

TRIBUN-BALI.COM – I Made Astawa (41) atau yang akrab disapa Astawa awalnya adalah seorang tukang angkut di salah satu kargo pengangkutan barang.

Ia terpaksa meninggalkan pekerjaannya karena penyakit usus buntu yang dideritanya.

Di tengah kesulitan yang dialaminya, Astawa mendapatkan sedikit angin segar lantaran semua biaya pengobatan dan operasinya ditanggung sepenuhnya oleh JKN-KIS.

Astawa dan keluarga sejak tahun 2015 sudah terdaftar sebagai peserta JKN-KIS penerima bantuan iuran dari Pemerintah Pusat.

Kejadian ini berawal pada suatu malam saat Astawa tiba-tiba merasakan sakit melilit yang tidak tertahankan di bagian pinggang.

Ia pun sempat dibawa ke UGD oleh Ni Ketut Puspa Dewi (39) sang istri yang sehari-harinya berprofesi sebagai tukang jahit.

Sungguh tepat penanganan pertama yang dilakukan oleh Puspa. Setelah diperiksa oleh dokter, ternyata Astawa mengidap penyakit usus buntu dan harus segera dilakukan operasi pengangkatan usus buntu atau apendiks.

“Dari awal dilarikan ke Rumah Sakit untuk dilakukan pemeriksaan, operasi hingga kontrol setelah  operasi, prosesnya sangat cepat dan pelayanan dari petugas Rumah Sakit pun sangat ramah tanpa membeda-bedakan pasien umum dan pasien JKN-KIS,” cetus Astawa saat disambangi tim Jamkesnews ke rumahnya.

Astawa menambahkan, pasca operasi dirinya juga diwajibkan untuk kontrol seminggu sekali selama sebulan dan tentu saja tanpa mengeluarkan biaya sepeserpun.

Mengetahui hal tersebut, Astawa merasa sangat lega karena tidak perlu lagi memikirkan biaya pengobatan di tengah banyaknya kebutuhan hidup sehingga dia bisa fokus untuk pemulihan kesehatannya.

Kesehatan Astawa pun berangsur-angsur membaik hingga dia bisa kembali mencari pekerjaan baru untuk melanjutkan hidupnya.

Saat ini, Astawa sudah mendapatkan pekerjaan baru sebagai tenaga pengemudi di salah satu perusahaan penyedia jasa pekerja di Bali.

Bukan hal yang berlebihan jika Astawa berulang-ulang mengucapkan terima kasih kepada JKN-KIS yang telah menolongnya hingga sembuh dan bisa kembali bekerja.

“Apalah jadinya saya tanpa JKN-KIS, untuk kehidupan sehari-hari dan biaya sekolah anak saja sudah pas-pasan ditambah dengan operasi ini yang biayanya pasti sangat mahal, terima kasih JKN-KIS kau menyelamatkan hidupku,” tutup Astawa sembari tersenyum. (*)

Editor: Widyartha Suryawan

Nara sumber; I Made Astawa

Membeludaknya pasien BPJS dengan layanan medis yang demikian intensif, wajar jika defisit BPJS meningkat dari tahun ke tahun. Tapi pemerintah tetap menoleransi defisit tersebut, demi layanan kesehatan yang lebih baik buat rakyat

lombokjournal.com —

Lampost.Co  —  SAYA sesak napas di kantor, Jumat pagi lalu. Teman sekantor membawa saya ke rumah sakit (RS) swasta. Masuk ke ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD), saya dibaringkan di dipan, hidung langsung dicolok kabel oksigen yang tersambung ke dinding di atas kepala.

Seorang dokter memeriksa dada dan perut dengan stetoskop, disusul perawat membawa segerobak alat pemeriksa jantung. Demikian banyak tentakelnya menjepit dada dan perut saya. Disusul berbagai alat yang saya dengar laporan ke dokternya terkait tekanan darah, kadar gula darah, dan lainnya.

Usai pemeriksaan awal itu, petugas memberi tahu teman saya agar mendaftar ke bagian administrasi di depan. Teman saya meminta kartu BPJS Kesehatan saya untuk itu.

Saya perhatikan, nyaris semua dipan di ruang IGD itu berisi pasien dan ditangani intensif seperti saya. Dari nguping hampir bisa dipastikan, semua pasien merupakan peserta BPJS Kesehatan.

Seorang perawat datang membawa kursi roda. Saya berpikir, bakal dibawa ke ruang opname.

Ternyata bukan. ” Kita ke rontgen dulu, Pak,” ujar perawat.

Saya pun turun dari dipan dan naik ke kursi roda. Dalam perjalanan ke ruang rontgen, lorong besar depan barisan kamar praktik dokter dipenuhi pasien. Saat kembali dari rontgen, dipan saya di IGD sudah diisi pasien baru. Saya dibawa ke ruang sebelah IGD yang berisi sejumlah pasien menunggu kamar kosong untuk opname.

Hampir satu jam saya istirahat di situ, teman saya dipanggil dokter.

Sambil membuka hasil rontgen di komputer dan data pemeriksaan peranti computerized tadi, dokter menyebutkan kondisi organ-organ tubuh saya yang diperiksa normal. Dia beri resep untuk mengambil obat di apotek RS itu, dan saya boleh pulang.

Semua biaya berobat saya itu, ditanggung BPJS Kesehatan.

Membeludaknya pasien BPJS dengan layanan medis yang demikian intensif, wajar jika defisit BPJS meningkat dari tahun ke tahun. Dari 2014 defisit Rp3,8 triliun, 2015 jadi Rp5,9 triliun, 2016 jadi Rp9 triliun, 2017 jadi Rp9,75 triliun, dan 2018 jadi Rp16,5 triliun.

Naiknya terus defisit menunjukkan makin banyak rakyat yang dilayani BPJS Kesehatan. Tapi pemerintah tetap menoleransi defisit tersebut, demi layanan kesehatan yang lebih baik buat rakyat. Lampost.Co  Rr  

Nara sumber; H Bambang Eka Wijaya

KOHATI akan mengambil peran dalam pencegahan HIV AIDS khususnya di Kota Mataram

MATARAM.lombokjournal.com —

Korps HMIwati (KOHATI) Cabang Mataram menggelar Dialog Publik dengan tema “Hidup Sehat Bersama KOHATI dan Perempuan NTB Melawan HIV-AIDS”.

Kegiatan yang berlangsung pada Jum’at (08/03) di Aula Sangkareang itu untuk memperingati Hari Perempuan Internasional,

.Acara tersebut diikuti oleh anggota HMI se-Cabang Mataram, perwakilan OKP (Organisasi Kemahasiswaan Kepemudaan) dan OSIS se-Kota Mataram.

Hadir pula beberapa alumni HMI seperti Didi Sumardi (ketua DPRD Kota Mataram), Andayani (Komisioner KPID NTB), dan lain-lain. Materi diskusi disampaikan oleh Niken Septarini (Ketua PKK NTB) dan dr Hermanto (Sekretaris KPAD NTB)

Permasalahan HIV AIDS menjadi tantangan kesehatan hampir di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Sejak pertama kali ditemukan sampai dengan Juni 2018, HIV/ AIDS telah dilaporkan keberadaannya oleh 433 (84,2%) dari 514 kabupaten/kota di 34 provinsi di Indonesia.

“Saya rasa tema diskusi yang diusung KOHATI pagi ini sangat tepat, mengingat semakin banyaknya pengidap HIV AIDS di dunia,, kata Andi Kurniawan ketua umum HMI Cabang Mataram.

Menurut laman resmi Kementerian Kesehatan jumlah kumulatif infeksi HIV yang dilaporkan sampai dengan Juni 2018 sebanyak 301.959 jiwa (47% dari estimasi ODHA jumlah orang dengan HIV AIDS tahun 2018 sebanyak 640.443 jiwa).

Dan paling banyak ditemukan di kelompok umur 25-49 tahun dan 20-24 tahun.

Provinsi dengan jumlah infeksi HIV tertinggi adalah DKI Jakarta (55.099), diikuti Jawa Timur (43.399), Jawa Barat (31.293), Papua (30.699), dan Jawa Tengah (24.757).

“Seorang ibu merupakan madrasah utama bagi setiap anak,” ungkap Nurul Huda ketua umum KOHATI dalam sambutannya.

Ia mengatakan, momentum ini merupakan bukti nyata KOHATI terlibat aktif dalam upaya mencerdaskan perempuan bangsa, yang hal itu merupakan spirit terbentuknya KOHATI. KOHATI akan mengambil peran dalam pencegahan HIV AIDS khususnya di Kota Mataram.

Selain dialog publik, ada beberapa agenda lain yang dilakukan KOHATI Cabang Mataram dalam memperingati Hari Perempuan Internasional, diantaranya gerakan seribu nasiuntuk warga kurang mampu.

“Minggu pagi besok kita juga akan mengadakan kampanye tolak HIV AIDS di arena car free day Udayana,” ungkap Depanda ketua bidang eksternal KOHATI.

BACA JUGA ;

Penderita HIV Aids Kebanyakan Ibu Rumah Tangga

Dalam sambutannya sekaligus membuka acara Didi Sumardi berharap agar masyarakat meningkatkan rasa kepeduliannya terhadap sesama, sehingga akan terwujud sebuah bangsa yang sejahtera.

AYA

HIV Aids ini juga banyak menyerang remaja di usia produktif di kisaran umur 20-24 Tahun

MATARAM.lombokjournal.com —  Kasus HIV Aids masih menjadi Ancaman di NTB. Dari tahun 2002 hingga Maret 2019 ini, jumlah pengidap HIV/AID sebanyak 1.648 Orang (kasus Komulatif).

Sekertaris Komisi penanggulangan Aids Daerah (KPAD) NTB, Dr.Suhermanto menyatakan,  hingga Maret ini jumlah Penderita penyakit HIV Aids menyebar di seluruh Kabupaten/Kota NTB.

“Mataram merupakan kota yang paling banyak, disusul Lombok Timur, Lombok Barat, Lombok Tengah, Bima dan Kota Bima,” ujarnya, Jumat (08/03).

Dikatakan Suhermanto, dari sekian banyak jumlah penderita HIV Aids ibu rumah tanggalah yang  paling banyak.

“Rata-rata ibu rumah tangga, mungkin karena suaminya sering gonta ganti pasangan  jika sedang di luar rumah atau daerah,” cetusnya

Selain itu, HIV Aids ini juga banyak menyerang remaja di usia produktif di kisaran umur 20-24 Tahun.

Dari jumlah 1.648 tersebut yang positif HIV sebanyak 743 orang dan Aids sebanyak 905 orang.

“Jika dirincikan, IRT/PRT sebanyak 325 orang, WPS 82 Orang, TKI/eks TKI 89 orang, tidak bekerja sebanyak 260 orang, wiraswasta 372 orang, PNS/Honor 69 orang TNI/Polri 30 orang, penyebabnya hubungan hetroseksual dan homoseksua,” tegasnya.

BACA JUGA ; Peringati Hari Prempuan, KOHATI Cabang Mataram Gelar Dialog Lawan HIV/AID

Ia tidak menampik jika kemungkinan Jumlah itu akan bertambah. Pihaknya akan terus melakukan pengecekan.

AYA

Posyandu di tiap dusun dan desa memiliki program kerja sesuai permasalahan yang dihadapi, seperti kasus gizi buruk

MATARAM.lombokjournal.com  — Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Sitti Rohmi Djalilah mengatakan, Pemerintah Provinsi (pemprov) NTB akan melakukan revitalisasi posyandu yang ada di setiap desa dan dusun.

“Idenya bagaimana menghidupkan semua posyandu yang ada sesuai fungsinya, jangan seperti sekarang, ada yang berjalan, ada yang mati segan hidup pun tak mau,” ujar Rohmi Senin (04/03).

Pemprov NTB, kata Rohmi, sudah menyampaikan hal ini kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota yang ada di NTB, serta para kepala desa se-NTB. Rohmi menyampaikan pembenahan posyandu bisa dilakukan dengan alokasi dana desa.

Nantinya, posyandu yang ada di setiap dusun dan desa memiliki program kerja sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, seperti kasus gizi buruk.

“Pemprov NTB juga akan menggelar pelatihan kepada kader dan sosialisasi sehingga ke depan kalau ada gizi buruk yang tahu harusnya kadus (kepala dusun) atau kades (kepala desa), bukan malah tahunya dari media,” katanya.

AYA