Pihak Tokopedia mengapresiasi upaya pemerintah melalui BPJS Kesehatan membantu masyarakat dalam hal pelayanan kesehatan dengan program JKN-KIS

lombokjournal.com — Animo masyarakat dalam melunasi iuran BPJS Kesehatan cukup tinggi, karena itu diperlukan cara untuk mempermudah masyarakat Indonesia dalam membayar iuran BPJS Kesehatan agar tepat waktu.

Karena itu, Tokopedia sejak Selasa (16/07) resmi menghadirkan layanan pembayaran BPJS secara autodebit.

Layanan pembayaran BPJS Kesehatan secara autodebit bisa diakses oleh masyarakat melalui situs ataupun aplikasi Tokopedia.

Menurut data internalnya, jumlah pengguna layanan pembayaran BPJS secara autodebit di Tokopedia mengalami kenaikan sebesar hampir 5 kali lipat sejak peluncuran. Pihak Tokopedia terus memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mempermudah seluruh kebutuhan masyarakat.

Pihak Tokopedia mengapresiasi upaya pemerintah melalui BPJS Kesehatan membantu masyarakat dalam hal pelayanan kesehatan dengan program JKN-KIS.

Layanan pembayaran BPJS Kesehatan  dikembangkan secara autodebit di Tokopedia, sehingga pengguna kini tidak perlu khawatir atau lupa membayar iuran BPJS Kesehatan, karena pembayaran dilakukan secara otomatis berdasarkan tanggal yang ditetapkan oleh pengguna.

Sistem autodebit akan memudahkan masyarakat untuk melakukan pembayaran iuran kapan pun dan dimana pun sehingga status kepesertaan tetap aktif dan pengguna dapat menikmati pelayanan program BPJS secara optimal.

Pengguna Tokopedia yang menggunakan layanan pembayaran BPJS secara autodebit juga bisa menikmati potongan harga sebesar 5% hingga Rp 75.000 untuk 6 kali pembayaran yang berlaku sampai 31 Agustus 2019.

Selain itu, Pembayaran BPJS dengan metode transaksi debit otomatis atau autodebit bisa dilakukan dengan transaksi melalui OVO dan Saldo atau kartu kredit yang terdaftar di Tokopedia.

Setelah setiap transaksi yang berhasil, invoice akan dikirim ke email pengguna sebagai tanda bukti pembayaran yang sah.

Venny S/Kontan

Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai diare yang termasuk penyakit menular ini masih minim

MATARAM.lombokjournal.com — Keterbatasan air bersih sejak musim kemarau  berlangsung di seluruh Wilayah Indonesia termasuk di NTB, menyebabkan wabah penyakit diare merupakan kasus  yang terus bertambah .

Kasus penyakit diare meningkat karena keterbatasan air bersih terutama di wilayah yang terdampak akan musim kekeringan seperti di daerah Sumbawa dan Bima.

Hal itu dijelaskan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dr.Nurhandini Eka Dewi di Mataram, Selasa (16/07) 2019.

“Di musim kemarau saat ini mengakibatkan  kualitas air menjadi berpengaruh yang tentunya mrnimbulkan penyakit .” ujar Eka.

Eka menyampaikan di musim kemarau ini standar kesehatan harus tetap diingat, air harus selalu dimasak.

“Kemudian makanan harus dimasak dengan matang dan harus dalam tertutup jangan sampai terkena debu karena membawa kuman, itulah kenapa angka diare meningkat seperti itu,” terangnya

Selain itu, Eka kerap mengingatkan masyarakat, penyakit diare ini sifatnya menular. Sebagian besar penyakit diare yang terjangkit di wilayah NTB ini karena adanya virus yang cepat terjangkit dari satu orang ke lainnya.

Kasus penyakit diare di NTB sudah mulai meningkat sejak awal bulan Juli 2019. Namun berdasarkan data mengenai penyakit diare tersebut, kenaikan angka masih belum terbilang besar meskipun kasus wabah diare ini sudah meningkat secara rata di seluruh daerah NTB.

“Di NTB naiknya wabah diare hanya sekitaran 5-10 persen, biasanya di sini tidak sampai kejadian luar biasa ( KLB ),” Tegasnya

Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai diare yang termasuk penyakit menular ini masih minim.Membuat  Dinas Kesehatan untuk terus mencoba sosialisasikan perihal diare yang bisa terjangkit akibat virus melalui posyandu dan beberapa kegiatan kesehatan lainnya di lingkungan masyarakat, terutama di Lombok Selatan.

AYA

Kesadaran masyarakat untuk berobat saat ini lebih tinggi sejak ada layanan BPJS Kesehatan. Akibatnya, terdapat daftar antrean panjang karena pasien bisa mengakses layanan, sementara sarana faskes terbatas

lombokjournal.com –

MATARAM  ;  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, hari Senin (15/07), merayakan HUT ke-51  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Di usia yang matang ini,  penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)-Kartu Indonesia Sehat (KIS)di era Jokowi-Jusuf Kalla  ini, menorehkan pencapaian-pencapaian yang memberi manfaat besar bagi layanan kesehatan masyarakat Indonesia.

Perayakan hari ulang tahunnya yang ke-51 BPJS Kesehatan, bila dihitung sejak Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK) beroperasi pada 1968.

Informasi dari bpjs-kesehatan.go.id, BPDPK yang kemudian berkembang menjadi Perum Husada Bhakti tahun 1984, dan perusahaan tersebut berubah menjadi PT Askes (Persero) pada 1992.

Seiring upaya-upaya pengembangan agar lebih memberi manfaat besar bagi masyarakat, akhirnya bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan pada 2014.

Bagaimanakah pencapaian-pencapaian yang telah diraih penyelenggara Program JKN-KIS di era Pemerintahan Jokowi – JK ini? Berikut catatan prestasi yang telah dicapai BPJS Kesehatan selama 4 tahun pemerintahan Jokowi-JK;

1.Peserta program JKN capai 82 persen

Berdasarkan data dari BPJS Kesehatan, peserta program JKN per 1 Maret 2019 sebesar 218.132.478 juta jiwa atau 82 persen dari total seluruh penduduk Indonesia. Sementara, fasilitas kesehatan yang tergabung dengan program JKN sebanyak 27.211.

Sejak 2016, pemerintah tercatat sudah membangun 2.032 puskesmas baru, merehabilitasi 4.743 puskesmas, dan menyediakan 1.799 puskesmas keliling roda empat menggunakan DAK Kesehatan.

Dana tersebut juga digunakan untuk membangun 39 public safety center, 224 puskesmas keliling, membeli 920 ambulans, dan menyediakan 2.965 sarana prasarana puskesmas.

2. Program JKN-KIS dinilai paling terasa manfaatnya

Survei Alvara Research Center berjudul “Laporan Survei Pilpres 2019: Ketika Pemilih Semakin Mengkristal”, Kartu Indonesia Sehat (KIS) menjadi program pemerintah yang paling terasa manfaatnya.

KIS berada di urutan teratas dari 10 program pemerintah, dengan skor 68 persen disusul program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan pembangunan infrastruktur.

Pada 2018, pemanfaatan pelayanan kesehatan di seluruh tingkat layanan mencapai 233,8 juta pemanfaatan atau rata-rata 640.765 per hari.

“Dari data tersebut dan dengan berbagai dinamika yang terjadi, tidak terbantahkan lagi bahwa program JKN-KIS telah membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat terhadap pelayanan kesehatan,” ujar Kepala Humas BPJS Kesehatan, M. Iqbal Anas Ma’ruf.

3. JKN-KIS berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi

Dikatakan  Iqbal, efek lain dari kehadiran program JKN-KIS menimbulkan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Survei Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI 2016 menyebutkan, kontribusi JKN-KIS terhadap perekonomian Indonesia sebesar 152,2 triliun dan di tahun 2021 diprediksi bisa mencapai 289 triliun.

Program tersebut juga meningkatkan angka harapan hidup masyarakat Indonesia sampai 2,9 tahun. Dari penelitian FEB UI juga disebutkan, pada 2016 Program JKN-KIS telah menyelamatkan 1,16 juta orang dari kemiskinan.  JKN-KIS juga telah melindungi 14,5 juta orang miskin dari kondisi kemiskinan yang lebih parah.

4. PBI-JK ditambah 96,8 juta jiwa pada 2019

Dana yang digelontorkan pemerintah untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) juga terus meningkat. Pada 2018, pemerintah mengeluarkan Rp 25,5 triliun untuk 92,2 juta jiwa. Tahun 2017, pemerintah mengeluarkan dana Rp 25,4 triliun untuk 92,3 juta jiwa.

Sementara pada 2015 dan 2016 dana yang dikeluarkan masing-masing Rp 19,8 triliun dan Rp 24,8 triliun. Jumlah PBI pada 2015 sebanyak 87,82 juta jiwa dan pada 2016 sebanyak 91 juta jiwa.

Pada 2019, pemerintah menambah kuota Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) yang ditanggung oleh APBN, dari 92,4 juta jiwa menjadi 96,8 juta jiwa.

Penambahan kuota PBI-JK tersebut berdasarkan surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01/HUK/2019 tentang Penetapan Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2019, yang ditandatangani oleh Menteri Sosial Republik Indonesia, Agus Gumiwang Kartasasmita. Data peserta ini sudah termasuk bayi dari peserta PBI-JK yang didaftarkan pada tahun 2019.

“Untuk memastikan peserta yang menjadi PBI-JK adalah yang benar-benar berhak dan memenuhi kualifikasi yang ditetapkan pemerintah, pemutakhiran data pun secara rutin dilakukan oleh Kementerian Sosial bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, dan menggandeng Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) baik di tingkat pusat maupun daerah,” ujar dia.

Sepanjang 2018 dilakukan proses verifikasi dan validasi (verivali) yang dilakukan Kemensos sesuai peraturan yang berlaku dan pemadanan dengan data kependudukan, sehingga ada sistem informasi data PBI berbasis NIK.

Ada beberapa hal yang diverifikasi dan divalidasi setiap waktu. Misalnya, penghapusan peserta PBI-JK yang sudah mampu, sudah menjadi Pekerja Penerima Upah (PPU), meninggal dunia, atau memiliki NIK ganda.

BPJS Kesehatan melaporkan setiap bulan ke Kemenkes dengan tembusan Kemensos. Selanjutnya jika sudah dikoordinasikan lintas lembaga, BPJS Kesehatan akan menerima perubahan PBI-JK tersebut untuk diperbaharui.

5. BPJS Kesehatan mengalami defisit hingga Rp10,98 triliun

Meski peserta program JKN mencapai 82 persen, BPJS Kesehatan masih mengalami defisit hingga Rp10,98 triliun. Selain itu, panjangnya antrean dan sistem rujukan pasien dalam berobat juga menjadi polemik.

Iqbal mengklaim, kesadaran masyarakat untuk berobat saat ini lebih tinggi sejak ada layanan BPJS Kesehatan. Akibatnya, terdapat daftar antrean panjang karena pasien bisa mengakses layanan, sementara sarana faskes terbatas.

“Kebijakan soal ini tentu tidak bisa diselesaikan BPJS Kesehatan sendirian, perlu kerja sama antarkementerian dan lembaga mengatasi masalah ini. Ini perlu didorong ke pemerintah, utamanya pemda atau pemkot untuk memperbaiki layanan, menambah dokter, tenaga medis, termasuk pelibatan faskes swasta,” ungkapnya.

6. BPJS Kesehatan dapat suntikan dana dari pemerintah untuk mengatasi defisit

Lantaran defisit, pemerintah memberikan dana tambahan untuk dana jaminan sosial BPJS Kesehatan. Hal itu sejalan dengan PP No 87/2013 jo PP No 84/2015. Pada September 2018, pemerintah mengucurkan dana bantuan tahap pertama sebesar Rp 4,9 triliun. Kemudian, pada 5 Desember 2018, pemerintah kembali mengucurkan dana sebesar Rp 5,2 triliun.

Pada 2019, Kementerian Keuangan akan segera menindaklanjuti hasil audit yang saat ini sedang dilaksanakan oleh BPKP terkait defisit dana jaminan sosial BPJS Kesehatan. Sementara itu, untuk menjaga cashflow di tingkat rumah sakit yang mengalami dampak defisit program JKN, BPJS Kesehatan telah memfasilitasi program SCF (supply chain financing) melalui kerja sama dengan berbagai lembaga keuangan dan perbankan.

Dengan program tersebut, RS dan fasilitas kesehatan yang mempunyai piutang terhadap BPJS Kesehatan dapat mengajukan dana kepada lembaga keuangan dan perbankan tersebut, yang akan diperhitungkan oleh BPJS Kesehatan dari jumlah piutang RS atau fasilitas kesehatan tersebut.

Rr/BPJS Kes

—

Pentingnya usaha pencegahan untuk menangani PTM. Usaha ini meliputi pola hidup sehat dengan makan makanan gizi seimbang, konsumsi buah dan sayur, olahraga, dan periksa kesehatan secara rutin

lombokjournal.com —

JAKARTA  ;  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan lebih mengutamakan pelayanan kesehatan masyarakat, meski hal itu beresiko menjadi sorotan karena  menimbulkan kerugian atau defisit.

Seperti diungkapkan Menteri Kesehatan Nila Moeloek, berdasarkan data Balitbang Kemenkes menunjukkan, Penyakit Tidak Menular (PTM) bisa meningkat sampai 70 persen tanpa perbaikan penanganan penyakit.

PTM adalah salah satu sub indeks dalam IPKM 2018. Seluruh provinsi di Indonesia menunjukkan penurunan PTM, yang mengindikasikan adanya peningkatan dalam sebaran.

Indikator dalam PTM mencakup hipertensi, diabetes melitus, obesitas sentral, cedera, kesehatan gigi mulut, gangguan mental emosional.

Penurunan PTM terjadi pula di Bali yang mencapai nilai IPKM 2018 tertinggi 0,6889. Indeks PTM di Bali turun menjadi 0,5444 dari sebelumnya 0,8215.

Penurunan PTM kontras dengan nilai IPKM 2018 keseluruhan yang meningkat dibanding pada 2013. IPKM 2018 menjadi 0,6087 dari sebelumnya 0,5404.

BPJS berpotensi mengalami defisit kalau meihat data Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) 2018 tanpa perbaikan penanganan kesehatan.

“Data Balitbang Kemenkes menunjukkan, Penyakit Tidak Menular (PTM) bisa meningkat sampai 70 persen tanpa perbaikan. Artinya defisit BPJS Kesehatan bisa rugi Rp 28-30 triliun bukan lagi Rp 19 triliun, karena salah satu bebannya adalah penyakit katastropik,” kata Nila di Jakarta, Selasa (16/07) 2019.

Nila kembali mengingatkan pentingnya usaha pencegahan untuk menangani PTM. Usaha ini meliputi pola hidup sehat dengan makan makanan gizi seimbang, konsumsi buah dan sayur, olahraga, dan periksa kesehatan secara rutin.

Usaha berikutnya adalah tidak merokok, buang air besar di jamban, dan perilaku hidup sehat lainnya.

Buruknya nilai PTM dalam IPKM 2018 menandakan, penyakit ini sudah menjadi masalah semua orang.

Masyarakat diharapan Nila berharap masyarakat bisa menerapkan pola hidup sehat setiap hari. Daerah diharapkan bisa lebih aktif menangani masalah nasional ini.

Rr

Go down the pill right money amulet into the water in your mouth and also swallow both concurrently.

Sesuai dengan Perpres 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan, Peserta yang berada di luar wilayah FKTP tempat Peserta terdaftar dapat mengakses pelayanan rawat jalan tingkat pertama pada FKTP lain untuk paling banyak 3 kali kunjungan, dalam waktu paling lama 1 bulan di FKTP yang sama

lombokjournal.com —

BPJS Kesehatan menghimbau bagi Jamaah Calon Haji (JCH) telah menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dan berstatus aktif.

BPJS Kesehatan bersama dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama sudah berkoordinasi untuk memastikan para CJH telah terlindungi oleh jaminan kesehatan dalam Program JKN-KIS yang dikelola BPJS Kesehatan.

Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’ruf  mengatakan, agar pelaksanaan ibadah haji lancar dan tenang, kami harapkan para CJH sudah memegang kartu JKN-KIS dengan status aktif.

“Sehingga apabila perlu mendapat penanganan medis saat di embarkasi, khususnya bagi CJH yang memiliki penyakit risiko tinggi dapat terlayani dengan baik saat dirujuk ke fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan,” ujarnya, Sabtu (13/07) 2019.

Iqbal menambahkan, BPJS Kesehatan membuka counter/booth pendaftaran kepesertaan JKN-KIS bagi JCH yang belum mendaftar. JCH juga dapat segera mendaftarkan diri melalui website BPJS Kesehatan, aplikasi Mobile JKN ataupun melalui BPJS Kesehatan Care Center 1 500 400.

Counter/booth pendaftaran BPJS Kesehatan terdapat di Embarkasi Jakarta – Pondok Gede (JKG), Jakarta – Bekasi (JKS), Surabaya (SUB), Solo (SOC) , Medan (KNO), Padang (PDG), Makassar (UPG), Balikpapan (BPN), Banjarmasin (BDJ), Batam (BTH), Palembang (PLM), Lombok (LOP) dan Aceh (BTJ).

Dalam counter/booth tersebut juga memuat berbagai informasi mengenai Program JKN-KIS.

Namun Iqbal menyampaikan, untuk peserta baru biasanya masuk menjadi peserta mandiri atau peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU).

“Sehingga mengikuti aturan 14 hari masa aktivasi kartu. Untuk peserta yang tidak membawa kartu JKN-KIS tidak perlu khawatir, peserta dapat menunjukan KIS Digital yang ada di aplikasi Mobile JKN. Jadi kami sarankan untuk mengunduh aplikasi Mobile JKN,” kata Iqbal.

Iqbal juga menjelaskan pelayanan kesehatan yang diperoleh oleh peserta JKN-KIS pada saat keadaan emergensi CJH dapat dirujuk langsung ke rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

Namun untuk keadaan non-emergensi CJH tetap mengikuti prosedur dan berobat ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang sudah menjadi mitra kerja BPJS Kesehatan.

Walaupun peserta tidak terdaftar di FKTP tersebut tidak perlu khawatir, akan tetap dilayani. Sesuai dengan Perpres 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan, Peserta yang berada di luar wilayah FKTP tempat Peserta terdaftar dapat mengakses pelayanan rawat jalan tingkat pertama pada FKTP lain untuk paling banyak 3 kali kunjungan dalam waktu paling lama 1 bulan di FKTP yang sama.

“Kami mendoakan bagi CJH dapat menjalankan ibadah dengan tenang, tetap sehat dan selamat sampai kembali ke tanah air,” kata Iqbal.

Rr

Kunjungan juga dilakukan ke FKTP di beberapa wilayah untuk memastikan pelayanan JKN-KIS berjalan baik

lombokjournalcom –

Sukses atau berhasilnya pencapaian penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN – KIS) tentu juga ditentukan peran akktif masyarakat sebagai peserta.

Karena itu, jajaran direksi dan pimpinan senior BPJS Kesehatan secara rutin menyambangi sejumlah wilayah di Indonesia, mEnjaring aspirasi masyarakat untuk menyempurnakan penyelenggaraan program JKN-KIS.

Selain untuk memantau langsung implementasi JKN-KIS, kunjungan tersebut juga dilakukan guna menjaring aspirasi masyarakat setempat demi menyempurnakan jalannya program jaminan kesehatan sosial.

Salah satu jajaran pimpinan BPJS Kesehatan yang berkunjung ke beberapa wilayah di Indonesia adalah Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan, Maya A Rusady.

Maya mengatakan, kondisi geografis di Indonesia sangat bervariasi, begitu juga dengan demografi dan latar belakang perekonomian penduduknya.

Pihaknya ingin mendengar langsung suara masyarakat tentang pelaksanaan JKN-KIS di berbagai tempat, khususnya ke masyarakat tingkat kelurahan hingga ke RT.

“Apa saja yang perlu dipertahankan, apa saja yang perlu disempurnakan. Ini akan menjadi evaluasi kami untuk melakukan peningkatan layanan JKN-KIS ke depan,” kata Maya,  Jumat (12/07) 2019.

Dalam kunjungannya terkait peringatan  HUT BPJS Kesehatan yang ke-51, Maya mengatakan dalam pertemuan tersebut, pihaknya masih menemukan banyak warga yang kekurangan infromasi terkait dengan penggunaan kartu JKN-KIS.

Pihaknya juga turut melakukan kunjungan ke FKTP di beberapa wilayah untuk memastikan pelayanan JKN-KIS berjalan baik.

“Pembaruan data pada sejumlah kartu peserta JKN-KIS pun dilakukan untuk meningkatkan validitas data,” ujarnya.

Unsur pimpinan BPJS Kesehatan pun menyerahkan bantuan dan mengajak masyarakat membiasakan perilaku hidup sehat.

Maya menambahkan, dalam menjaga kesinambungan JKN-KIS, BPJS Kesehatan tak bisa berjalan sendiri melainkan butuh dukungan semua pihak, termasuk masyarakat. Terlebih, saat ini sudah ada lebih dari 222,5 juta jiwa penduduk Indonesia yang tercatat sebagai peserta JKN-KIS.

“Masyarakat punya peran besar untuk mengawal agar Program JKN-KIS bisa terus berjalan, salah satunya dengan menjaga agar yang sehat tetap sehat, dan yang sakit tidak bertambah parah. Sehat itu murah dan mudah. Makan dengan gizi seimbang, istirahat cukup, dan olah raga ringan tiap hari. Ini hal yang sederhana, tapi tantangannya luar biasa karena tergantung komitmen kita sendiri,” ucap Maya.

Diingatkannya, makna gotong royong yang menjadi filosofi BPJS Kesehatan dalam mengemban tugasnya menjalankan Program JKN-KIS. Ia juga mengingatkan iuran dari peserta yang sehat akan sangat membantu peserta yang sakit.

“Untuk itu, diperlukan sinergi yang kuat dari seluruh masyarakat, khususnya yang sudah menjadi peserta JKN-KIS, agar gotong royong dapat terwujud dan program perlindungan kesehatan ini dapat berjalan optimal,” katanya.

Kemal Setia Permana/TribuneJabar      

Dari keseluruhan jumlah jamaah yang telah menjalani pemeriksaan, ada 4 jamaah yang mereka rekomendasikan untuk ditunda dan dibatalkan keberangkatannya

MATARAM.lombokjournal.com — Petugas Kantor Kesehatan Embarkasi Lombok mengintensifkan pemeriksaan ulang kondisi kesehatan tiap jamaah calon haji yang baru masuk Asrama Haji.

Pemeriksaan kesehatan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan para jamaah, sebelum mereka diterbangkan Ke tanah suci Mekkah .

“Beginilah aktifitas pemeriksaan kesehatan Calon Jamaah Haji oleh petugas dari Kantor Kesehatan Pelabuhan Mataram, pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan di Asrama Haji ini merupakan pemeriksaan tahap akhir untuk memastikan para calon jamaah haji layak atau tidak diterbangkan ke tanah suci ujar Kepala KKP Mataram, I Wayan Diantika, Rabu (10/07) 2019 di Asrama Haji.

Wayan menyatakan, jika tidak semua jamaah yang diwajibkan menjalani pemeriksaan kesehatan. Hanya saja calon jamaah haji yang dari data buku kesehatan mereka memiliki riwayat penyakit dan masuk golongan resiko tinggi, yang menjadi sasaran dari pemeriksaan kesehatan ini.

Dijelaskan, hasil pemeriksaan pihaknya sejak awal pemberangkatan jamaah calon haji asal NTB hampir sebagian besar menderita penyakit yang berkaitan dengan jantung dan pembuluh darah, mulai dari hipertensi kolesterol hingga diabetes.

Untuk sementara dari keseluruhan jumlah jamaah yang telah menjalani pemeriksaan, ada 4 jamaah yang mereka rekomendasikan untuk ditunda dan dibatalkan keberangkatannya.

Dua orang yang dipastikan gagal berangkat pada musim haji tahun ini, satu karena hamil muda dan satu lagi karena mengalami gangguan kejiwaan. Sehingga harus dirujuk ke Rumah Sakit Mutiara Sukma Provinsi NTB.

wayan Diantika mengatakan, untuk memastikan para Jamaah Calon Haji bisa maksimal dalam menjalankan ibadah, pihaknya juga telah membekali seluruh jamaah tentang kiat menghadapi kondisi cuaca panas, yang diperkirakan suhu di Arab Saudi mencapai 50 derajat celcius

BACA JUGA ; Menderita Gangguan Jiwa, Calon Jemaah Haji Asal Mataram Ditunda Keberangkatannya

Dalam menghadapi cuaca ekstrim tersebut, para jamaah diminta agar memperbanyak mengkonsumsi air putih serta selalu membawa alat semprotan air saat melakukan aktivitas di luar ruangan.

AYA

Jamaah calon haji yang batal berangkat tahun ini akan diprioritaskan berangkat tahun depan

MATARAM.lombokjournal.com —  Calon jamaah haji kloter asal Kota Mataram bernama Hasna, batal berangkat pada musim haji tahun ini, akibat mengalami gangguan jiwa.

Saat dilakukan pemeriksaan kesehatan, Hasna dia dinyatakan mengalami gangguan jiwa dan dirujuk ke rumah sakit jiwa di Mataram.

“(Hasna) Mengalami gangguan jiwa, dan dirujuk ke RSJ. Keberangkatan ditunda tahun depan,” ujar Kepala Seksi Sistem Informasi Haji Kementerian Agama NTB, Sri Latifa Muslim, Rabu, 10 Juli 2019.

Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Mataram, I Wayan Diantika mengatakan, jamaah haji yang batal berangkat tahun ini akan diprioritaskan berangkat tahun depan.

“Apa yang dilakukan direhabilitasi kesehatan ini semata-mata untuk memperlancar ibadah semua jamaah. Jadi kalau ada yang kami tunda mohon dipahami, atau memang kalau ada yang dibatalkan tahun ini sudah ada jaminan dari Kementerian Agama tahun depan diprioritaskan. Tidak perlu membayar apapun lagi,” jelasnya.

Dia mengatakan kondisi cuaca yang panas di tanah suci dapat memicu jamaah mudah sakit, sehingga kesehatan jamaah menjadi prioritas.

BACA JUGA ; Kantor Kesehatan Pelabuhan Cek Ulang Kesehatan Jamaah Calon Haji

“Bahkan semua rekam medis dari Puskesmas, dari kabupaten kita buka untuk melakukan antisipasi lebih komprehensif,” tuturnya.

AYA

Fungsi Posyandu yang selama ini hanya bergerak pada pelayanan menimbang berat bayi, memeriksa ibu hamil, dan ibu menyusui akan direvitalisasikan menjadi posyandu keluarga

MATARAM.lombokjournal.com – Jumlah posyandu yang sangat banyak di NTB, belum berkolerasi optimal dengan peningkatan ketahanan keluarga dan  kesehatan hidup anggota keluarga.

Sehingga jumlah yang bannyak itu belum berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan atau kebahagiaan masyarakat.

Wakil Gubernur NTB, Dr.Hj.Siti Rohmi Djalilah, M.Pd mengatakan itu saat Rakor Pokjanal Posyandu tingkat Provinsi NTB di Hotel Puri Indah, Mataram, Senin, (08/07) 2019.

NTB saat ini memiliki jumlah Posyandu yang sangat banyak. Yakni mencapai lebih dari 7.207 posyandu. Bahkan di tiap desa bisa ditemukan 3 sampai 4 posyandu.

Penyebabnya, kualifikasi dan mutu Posyandu lebih banyak (58 persen) masih dalam kriteria strata pratama dan madya (pasif/kurang aktif). Sedangkan yang aktif  (purna-mandiri) hanya 52,9 persen.

Karena itu, revitalisasi Posyandu merupakan salah satu program unggulan yang dicanangkan  Pemerintah Provinsi NTB untuk mewujudkan misi NTB Sehat Cerdas sesuai RPJMD NTB Tahun 2019-2023. Program ini dijadikan prioritas.

“Program revitalisasi Posyandu yang digiatkan Pemprov. NTB bekerjasana dengan PKK dan seluruh stakeholder lainnya, akan menyasar pada upaya merubah atau merevitalisasi Posyandu pasif menjadi aktif,” kata Wagub yang lebih akrab disapa Umi Rohmi.

Fungsi Posyandu yang selama ini hanya bergerak pada pelayanan menimbang berat bayi, memeriksa ibu hamil, dan ibu menyusui akan direvitalisasikan menjadi posyandu keluarga.

Posyandu Keluarga adalah terobosan dalam upaya menanggulangi masalah  kesehatan, dengan pendekatan keluarga  yang melaksanakan kegiatan secara rutin tiap bulan, dengan cakupan 5 Program utama. Yakni KIA, KB, Imunisasi, Gizi dan Diare.

Kegiatan tersebut juga akan diintegrasikan dengan  program dari lintas sektor, yaitu  Kelas Remaja, Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja (PUP), program Keluarga Sakinah, Ketahanan Pangan, Pertanian serta peran aktif Tokoh Agama (Dai Kesehatan).

Kata Umi Rohmi, lebih jauh dari itu OPD yang memiliki program yang sama di tingkat Desa juga akan disinergikan untuk mendorong terwujudnya inovasi pelayanan posyandu mandiri tersebut.

Satu Desa, Satu Posyandu Keluarga

Asisten III Setda NTB, Ir. Hj. Hartina, MM pada Rakor Pokjanal Posyandu tingkat Provinsi NTB itu menegaskan, Revitalisasi Posyandu  adalah peningkatan posyandu ke strata yang lebih baik.

Yakni peningkatan Status dari Posyandu Purnama & Mandiri menjadi Posyandu Keluarga. Satu posyandu keluarga untuk satu desa atau kelurahan.

Jadi semua posyandu yang tersebar di Provinsi NTB diarahkan menuju posyandu keluarga.

“Kami mengindentifikasi apa saja yang harus dilakukan dalam percepatan revitalisasi posyandu ini,” katanya.

Kepala Dinas Kesehatan NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A menambahkan Posyandu merupakan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM).

Dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan.

Tujuannya, memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan dalam memperoleh pelayanan kesehataan dasar, sekaligus mendukung percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).

Terlebih angka gizi buruk (stunting) di NTB masih relatif tinggi. Tahun 2017 masih mencapai 150 ribu anak, atau sekitar 37,2 persen. Meski mengalami penyusutan hingga 32 persen.

Namun menurut dr. Eka, angka kasus sebanyak itu termasuk katagori buruk.

Sehingga upaya merevitalisasi posyandu-posyandu yang ada, perlu dipercepat guna memberi pembinaan dan pemantauan, ujarnya.

Dalam pandangannya, diperlukan Advokasi dan sosialisasi pemanfaatan dana desa untuk posyandu.

Menurutnya dukungan anggaran dari dana desa sangat efisien guna mendukung segala kebijakan pelayanan kesehatan posyandu di desa.

Hal itu diamini Kepala Dinas BPMPD NTB Dr. H. Ashari SH. MH. Ia berjanji akan memperkuat  intervensi dana desa demi terwujudnya program reviltalisasi posyandu.

AYA/Hms NTB

Mengajak seluruh masyarakat menerapkan pola hidup sehat, sebab  nasib kesehatan kita ditangan kita sendiri

lombokjournal.com —

MATARAM  ;  Anda tahu, apakah yang dinamakan sehat  itu? Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan.

Yang menyatakan itu tak lain adalah binaragawan nasional Ade Rai, tentu saja yang memahami benar apa itu arti sehat.

Ade Rai saat melakukan Sosialisasi Program Jaminan Kesehatan NasionaI-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dan Pola Hidup Sehat di Kabupaten Lombok Barat, Kamis (04/07), menyampaikan itu di hadapan ratusan masyarakat yang ingin melihat langsung sosok binaragawan itu.

Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh Brand Ambasador BPJS Kesehatan, Sekda Lombok Barat, Ketua PKK Kabupaten Lombok Barat, Asisten I Kabupaten Lombok Barat, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram dan 250 orang peserta yang terdiri dari seluruh kelompok masyarakat Kabupaten Lombok Barat.

Acara Sosialisasi Program Jaminan Kesehatan NasionaI-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dan Pola Hidup Sehat di Kabupaten Lombok Barat ini dibuka langsung oleh Sekda Lombok Barat H. Moh. Taufiq.

Dalam sosialisasi  yang digelar di Bencingah Agung Kantor Bupati Lombok Barat itu, Ade Rai menyampaikan materi inspirasi tentang Pola Hidup Sehat untuk menjadi pendorong semangat peserta JKN-KIS guna memulai pola hidup yang lebih sehat.

Menurut pria yang telah menjadi Brand Ambassador BPJS Kesehatan sejak 2016 lalu itu, sehat bukanlah tujuan namun merupakan syarat.

“Kalau mau kerja, kita harus sehat. Kalau mau olahraga badan harus sehat. Untuk itu mulai lah olahraga sejak sekarang agar kesehatan tetap terjaga walaupun usia sudah tidak muda lagi,” ungkap Ade Rai.

Sosialisasi ini diselenggarakan untuk mengajak seluruh masyarakat menerapkan pola hidup sehat. Ditegaskan AdeRai, nasib kesehatan kita ditangan kita sendiri.

“Bukan di tangan pemerintah atau BPJS Kesehatan. Jadi warga harus lebih cerdas, karena sakit itu sesuatu yang tidak mengenakan,” lanjutnya.

Dalam sambutannya Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram Muhammad Ali menjelaskan, kegiatan ini diselenggarakan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang merupakan salah satu nawacita Presiden Joko Widodo kepada masyarakat.

Dikatakannya, kegiatan sosialisasi Program JKN-KIS dan Pola Hidup Sehat Bersama Brand Ambassador BPJS Kesehatan pada hari ini, diharapkan dapat menjadi bagian dari sinergi bersama mendukung Program Indonesia Sehat tersebut.

“Sekaligus sebagai salah upaya pelaksanaan ruang lingkup pelayanan kesehatan dalam Program JKN-KIS yang bersifat komprehensif, tidak hanya dalam bentuk upaya kuratif dan rehabilitatif, tetapi termasuk promotif dan preventif,” terang Ali.

Sekda Lombok Barat H. Moh. Taufiq dalam kesempatan itu menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat senantiasa mendukung pelaksanaan Program JKN-KIS yang didasari oleh UU No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Menurutnya, phaknya menyambut positif kegiatan Sosialisasi Program JKN KIS dan Pola Hidup Sehat ini sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan pemahaman masyarakat melalui pemberian informasi secara langsung kepada kelompok masyarakat.

“Dengan adanya kegiatan ini diharapkan kelompok masyarakat yang hadir dapat turut memberikan informasi kepada masyarakat luas dan menjadi influencer terhadap Program JKN-KIS dan Pola Hidup Sehat. Kita harapkan bahwa kegiatan-kegiatan berbagi pola hidup sehat dapat terus ditingkatkan dengan melibatkan banyak pihak, sehingga semakin banyak masyarakat yang sadar pentingnya menjaga kesehatan,” ujar Taufiq.

Di akhir kegiatan sosialisasi ini, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram Muhammad Ali mengajak seluruh peserta yang hadir untuk bersama-sama mendownload aplikasi Mobile JKN. Aplikasi yang memudahkan peserta untuk mendaftarkan diri dan anggota keluarganya tanpa harus berlama-lama antri di Kantor BPJS Kesehatan.

“Tidak ada alasan malas lagi untuk mendaftarkan diri dan anggota keluaganya, karena BPJS Kesehatan telah meluncurkan aplikasi yang memudahkan peserta untuk mendaftarkan diri dan anggota keluarganya hanya dengan satu genggaman,” tutup Ali.

ay/yn/jAMKESNEWAS