Diselenggarakannya forum kemitraan i untuk mencapai komunikasi yang baik di antara pemangku kepentingan utama terkait pelaksanaan program JKN-KIS yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan

lombokjournal.com —

MATARAM  ;    Dalam rangka mengoptimalkan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi peserta, BPJS Kesehatan Cabang Mataram bersama Anggota Forum Kemitraan dan Pemangku Kepentingan melakukan pembahasan bersama melalui Forum Kemitraan yang dilaksanakan di Ruangan Rapat Sekretaris Daerah Kota Mataram, Senin (29/07) 2019.

Forum kemitraan ini dihadiri oleh seluruh Anggota Forum Kemitraan dan dibuka langsung oleh Sekda Kota Mataram Effendi Eko Saswito.

Kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap tahun ini sangat berpengaruh besar terhadap penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dan tercapainya Universal Health Coverege (UHC).

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram Muhammad Ali menjelaskan, tujuan diselenggarakannya forum kemitraan ini untuk mencapai komunikasi yang baik di antara pemangku kepentingan utama terkait pelaksanaan program JKN-KIS yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.

Serta menyamakan pemahaman dalam mendukung tiga aspek penting, yakni perluasan cakupan kepesertaan, penegakan regulasi nasional, dan peningkatan kualitas pelayanan.

“Cakupan kepesertaan JKN-KIS Kota Mataram sampai dengan 1 Juli 2019 sebanyak 372.119 jiwa atau sebesar 87,38% dari total penduduk 425.876 jiwa. Untuk itu melalui Forum Kemitraan ini kami mengajak  seluruh pihak untuk bersama-sama melakukan sosialisasi program JKN-KIS demi tercapainya UHC,” tambah Ali.

Pemerintah Kota Mataram yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kota Mataram, Effendi Eko Saswito sangat antusias mengikuti Kegiatan Forum Kemitraan ini. Kegiatan ini diharapkan dapat menampung dan memecahkan masalah dalam penyelenggaraan Program JKN-KIS.

“Pemerintah Kota Mataram sangat mendukung inovasi layanan kesehatan yang telah dilakukan oleh FKTP dan FKRTL di wilayah Kota Mataram seperti Aplikasi INSIDEN, E-Reservasi dan E-Billing (E-Relling) terintegrasi RSUD Kota Mataram dan Finger Print. Semoga FKTP maupun FKTL di wilayah Kota Mataram dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat khususnya untuk peserta JKN-KIS,” Ujar Effendi

Di akhir pertemuan Effendi juga meminta kepada seluruh Dinas/ Instansi untuk ikut berperan dan berkontribusi aktif dalam menyukseskan Program JKN-KIS dan saling membantu dalam menyelesaikan dan memecahkan permasalahan serta merumuskan rencana strategis terkait pelaksanaan Program JKN – KIS di lapangan.

Ay/yn/jAMKESNEWS

Dengan aplikasi ini, dipastikan dapat memudahkan masyarakat dalam mencari informasi pelayanan kesehatan

MATARAM.lombokjournal.ccom — 

Salah satu peserta mandiri program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN – KIS)  yang masih berstatus sebagai  tenaga honorer di salah satu instansi di Lombok Utara, Mila (41), mengaku merasakan mafaat besar dari program JKN-KIS.

Program  jaminan kesehatan nasional yang dikelola BPJS Kesehatan Cabang Mataram itu memberikan manfaat besar, terutama yang dirasakannya ia tak perlu mengeuarkan biaya apa pun saat keluarganya membutuhkan pengobatan.

Betapa tidak, beberapa waktu yang lalu, suaminya mengalami patah tulang, dan harus menjalani operasi.  Bahkan kalau dihitung, mulai biaya operasi dan pemeriksaan rutin, serta kebutuhan pengobatan lainnya, tentu membutuhkan biaya tidak sedikit.

“Memang sedih, melihat suami mengalami kecelakaan. Tapi tentang biaya pengobatan tidak perlu mengeluarkan biaya apa pun,” tuturnya, saat ditemui di kediamannya, Sabtu (27/07) 2019.

Lebih lanjut ia menuturkan, saat berobat ia mengaku tidak perlu lagi mengantri di Kantor BPJS Kesehatan. Pasalnya, ia menggunakan aplikasi Mobile JKN yang dikembangkan oleh BPJS Kesehatan.

Aplikasi tersebut memberikan kemudahan pelayanan bagi peserta.ia sendiri mengakku dimudahkan dalam mengakses beragam informasi tentang BPJS Kesehatan hanya dalam satu genggaman, dimanapun, kapanpun, dan oleh siapapun.

Kehadiran Aplikasi ini diharapkan dapat memberikan kepuasan pelayanan informasi dan mendongkrak jumlah peserta JKN-KIS.  Melalui aplikasi ini siapa pun dapat mendaftarkan diri sebagai peserta JKN-KIS.

Karena kemudahan menggunakan aplikasi itu, Mila sering berbagi pengalaman dengan rekan-rekan di kantornya.  Ia sendiri mengaku mendapat edukasi dari petugas BPJS Kesehatan terkait  kemudahan-kemudahan dari fitur aplikasi Mobile JKN.

Dengan adanya aplikasi ini, menurutnyaa, dipastikan dapat memudahkan masyarakat dalam mencari informasi pelayanan kesehatan. Selain itu, akan memudahkan masyarakat khususnya peserta JKN KIS, saat mengecek tagihan pembayaran tanpa berlama-lama mengantri.

“Dalam aplikasi JKN-KIS  terdapat fitur-fitur seperti menu untuk mendaftar, mengecek tagihan, pelayanan, dan informasi umum terkait hak dan kewajiban serta fasilitas kesehatan dan manfaatnya,” ungkap Mila.

Karena itu, ia mndorong teman-temannya, keluarga sediri maupun masyarakat lainnya untuk menginstal aplikasi Mobile JKN.

“Ini memudahkan siapa pun Dalam pengurusan administratif menjadi peserta JKN-KIS,” katanya.

Aplikasi ini merupakan bentuk transformasi Digital BPJS Kesehatan.Semula merupakan  kegiatan administratif di Kantor Cabang, Faskes, maupun di lembaga perbankan lainnya, ditransformasi menjadi bentuk aplikasi yang dapat digunakan oleh peserta dimana saja,” kata Mila.

Rr

Kepatuhan membayar iuran sebagai peserta JKN-KIS merupakan hal yang sangat penting dalam keberlangsungan program

lombokjournal.com —

Mataram, Jamkesnews  ;  Masih rendahnya tingkat kolektabilitas iuran, khususnya peserta dari segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau mandiri menjadi tantangan besar organisasi dalam mewujudkan misi ke 3 (tiga) BPJS Kesehatan, yaitu bersama menjaga kesinambungan finansial program jaminan kesehatan.

Untuk itu, BPJS Kesehatan Cabang Mataram terus melakukan berbagai upaya untuk mendorong kolektabilitas iuran JKN-KIS tersebut.

Revenue Collection merupakan salah satu dari tiga pilar utama BPJS Kesehatan dalam menjaga kesinambungan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Upaya yang dilakukan selain mengoptimalkan peran Kader JKN, BPJS Kesehatan Cabang Mataram juga membuat program yang diberi nama Happy Hour.

Happy Hour adalah program telekolekting kepada peserta PBPU menunggak  yang dilakukan oleh seluruh pegawai setiap hari, dengan tujuan mengingatkan peserta PBPU menunggak membayar iuran sehingga tercapai kolektabilitas iuran.

Kepala Bidang Penagihan dan Keuangan BPJS Kesehatan Cabang Mataram, Sri Wahyuni , menjelaskan program happy hour ini di lakukan setiap hari selama 1 jam oleh pegawai yang ditunjuk dari masing-masing bidang secara bergiliran.

“Program ini dilakukan untuk meningkatkan kolektabilitas iuran. Banyak peserta yang mengabaikan pembayaran iuran dengan berbagai macam alasan, untuk itu kami mengingatkan peserta PBPU menunggak untuk membayar iuran tepat waktu agar tidak terjadi pembengkakan tagihan iuran dan terhindar dari penonaktifan kepesertaan JKN-KIS,” Ujar Sri Wahyuni.

Kepatuhan membayar iuran sebagai peserta JKN-KIS merupakan hal yang sangat penting dalam keberlangsungan program.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram, Muhammad Ali mendukung penuh program yang dilakukan oleh Bidang Penagihan dan Keuangan untuk mencapai kolektabilitas Iuran.

Menurutnya, dengan adanya program Happy Hour ini peserta JKN-KIS akan diinformasikan jumlah iuran tertunggak dan diingkatkan kembali batas waktu pembayaran agar tidak terjadi penghentian pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan karena penonaktifan kartu JKN-KIS.

“Saya berharap program ini dapat meningkatkan kolektabilitas iuran yang masih terbilang rendah sampai dengan saat ini dan juga dapat meningkatkan kesadaran peserta JKN-KIS untuk membayar iuran tepat waktu,” ujar Ali.

Ali juga menambahkan,  BPJS Kesehatan selalu berkomitmen dalam hal kolektabilitas iuran peserta karena hal tersebut menjadi bagian penting untuk keberlangsungan Program JKN-KIS.

ay/yn/JAMKESNEWS

Diharapkannya, Camat lainnya di seluruh Indonesia juga mendaftarkan staf honorernya menjadi peserta program JKN-KIS

lombokjournal.com –

MATARAM  ;  Ali Akbar (44), merupakan salah satu Camat di Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat (Jabar) yang mengakui,  semua lapisan masyarakat penting memanfaatkan JKN-KIS untuk kebutuhan pelayanan kesehatannya.

Sebagai tokoh masyarakat, Ali meyakinkan bahwa kekhawatiran akan biaya pelayanan kesehatan yang sebelumnya dianggap mahal, sekarang dapat ditepis dengan mudah.

Mudah, karena masyarakat dapat menjadi peserta JKN-KIS dengan iuran yang terjangkau dan memperoleh manfaat besar bila seseorang menjdi peserta program laynan kesehatan tersebut.

Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) telah masuk tahun ke-6 sejak tahun 2014 itu, bagi Ali Akbar,  merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Karena itu, sebagai pimmpinan di Kecamatan Cibeber, Ali menunaikan tanggung jawabnya untuk mendaftarkan stafnya yang termasuk tenaga honorer untuk menjadi peserta JKN-KIS.

Sebab ia memahami tenaga honorer pun punnya hak untuk mendapat layanan kesehatan yang baik dan terjangkau.

“Kinerja honorer tidak ada bedanya dengan staf lain, jaminan kesehatan pun menjadi hak mereka untuk kami upayakan,” ujar Ali.

Ali berharap dengan terjaminnya para staf termasuk tenaga honorer dapat menjadi pendorong mereka untuk bekerja lebih semangat, karena apabila mereka sehat maka kinerjanya pun akan lebih baik lagi.

Ditemui usai mengikuti kegiatan sosialisasi Program JKN-KIS yang diadakan oleh BPJS Kesehatan Kabupaten Cianjur, Ali berbagi pendapatnya mengenai manfaat Program JKN-KIS, Jumat (26/07).

“Saya sangat menyambut baik program JKN-KIS karena mempermudah masyarakat, yang dulu ragu untuk berobat karena tidak mempunyai biaya sekarang lebih mudah mengakses pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan (faskes) mitra BPJS Kesehatan,” ujar Ali.

Sebagai salah satu tokoh masyarakat, Ali selalu berusaha untuk meningkatkan pemahaman tentang JKN-KIS kepada para stafnya di kantor serta masyarakat di wilayahnya bekerja.

Ditegaskannya, menjadi peserta JKN-KIS jangan ditunda. Di saat sehat kita mendaftar, tidak hanya mempersiapkan jaminan saat nanti diperlukan, tapi juga membantu peserta lain yang membutuhkan melalui premi yang kita bayarkan.

Upaya Ali tersebut membuahkan piagam penghargaan dari BPJS Kesehatan Kabupaten Cianjur sebagai kecamatan pertama di wilayah Kabupaten Cianjur yang mendaftarkan tenaga honorernya menjadi peserta JKN-KIS.

“Semoga dapat memotivasi kecamatan lainnyadi Jawa Barat  untuk segera mendaftar dan turut berperan aktif menyukseskan JKN-KIS ini,” harap Ali.

Bukan hanya di Cianjur, mudah-mudahan Camat lainnya di seluruh Indonesia juga mendaftarkan staf honorernya menjadi peserta program JKN-KIS.

kw/ne/JAMKESNEWS

Jama’ah Haji yang meninggal juga akan menerima asuransi, masing- masing mrndapatkan uang sebesar Rp 18.000.000

MATARAM.lombokjournal.com – Sri Latifa Muslimah, Kepala Seksi Sistem Informasi Haji mengabarkan, Jamaah Haji Embarkasi Lombok, NTB yang meninggal dunia hingga saat ini sebanyak dua orang.

Dikatakan,  jam’ah haji NTB yang wafat ada dua orang, atas nama Rabiun Bin Daliman(58), dalam Kloter 6 berasal dari  Lombok Timur. Wafat di rumah sakit Al Anshor Madinah tanggal 18 juli pukul 10.45 waktu Arab Saudi,

Yang bersangkutan dirawat selama dua haril, dan Jama’ah tersebut sudah dimakamkan di Madinah,

“Kemudian satu orang lagi atas nama Sirojudin Bin Hasan  (79) tergabung dalam Kloter 2 Lombok Tengah, sudah dimakamkan di Mekkah dan pernah dirawat selama  5 hari di Rumah sakit King Faisal,” ujar Sri Latifa Rabu (24/07) 2019.

Dijelaskan Sri Latifa, kronologis jamaah Haji yang  meninggl dikarenakan kedua jama’ah menderita penyakit kardiofaskular ( jantung).

“Jama’ah yang meninggal itu sudah ada bawaan menderita jantung. Kemudian juga ada faktor kelelahan  dan faktor cuaca yng sangt ekstrim karena sampai saat ini suhu di Mekkah yang mencapai  40-45 derajad celcius.

Selain sudah dimakamkan di Mekkah, jama’ah Haji yang meninggal juga akan menerima asuransi, masing- masing mrndapatkan uang sebesar Rp 18.000.000

Lebih lanjut Sri Larifa Muslimah menjelaskan, saat ini kondisi kesehatan jamaah calon haji asal NTB dalAm keadaan sehat dan siap melaksanakan rangkaian ibadah haji berikutnya.

AYA.

Aplikasi itu dapat mengecek riwayat berobat sekaligus memberi rating dan penilaian terhadap fasilitas kesehatan yang melayaninya

lombokjournal.com —

MATARAM  ;  BPJS Kesehatan, meluncurkan Aplikasi Mobile JKN sebagai bentuk jawaban dari BPJS Kesehatan untuk memudahkan pelayanan terhadap peserta.

Aplikasi yang dipasang melalui perangkat mobile ini memiliki banyak fitur yang memudahkan peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) mendapatkan layanan dimana saja dan kapan saja.

Salah satu peserta yang merasakan manfaat dari aplikasi Mobile JKN adalah Yudha (30). Pria yang berprofesi sebagai PNS di Balai Taman Nasional Gunung Rinjani.

“Saya bertugas sebagai polisi hutan yang sering berpindah-pindah tempat ketika patrol, saya sangat puas dengan aplikasi Mobile JKN dan fitur yang paling membantu adalah ketika saya bisa mengubah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) secara langsung tanpa perlu ke kantor BPJS Kesehatan,” ujarnya.

Dengan profesinya sebagai PNS pusat dan memungkinkan untuk mutasi ke luar daerah, inovasi yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan sangat membantu, tidak hanya untuk dirinya tetapi juga PNS atau pegawai lembaga lain yang sering berpindah tugas.

Fitur dari aplikasi Mobile JKN yang amat membantu adalah Kartu Indonesia Sehat (KIS) Digital. KIS Digital dapat digunakan untuk mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan yang terdaftar. D

Dengan adanya KIS Digital, Yudha tidak perlu khawatir lagi lupa membawa kartu fisik karena pelayanan program JKN dapat diakses melalui ponsel miliknya.

Aplikasi itu dapat mengecek riwayat berobat sekaligus memberi rating dan penilaian terhadap fasilitas kesehatan yang melayaninya.

“Ini sangat baik sekali karena banyak masyarakat yang agak sungkan memberikan umpan balik pelayanan langsung kepada fasilitas kesehatan. Dengan adanya Aplikasi Mobile JKN, fasilitas kesehatan dapat mengakomodir kritik dan saran dari peserta,” ungkapnya.

Mobile JKN merupakan terobosan BPJS Kesehatan yang sangat baik. Meskipun lembaga negara, BPJS Kesehatan mampu memberi contoh sebagai badan yang menerapkan pelayanan prima.

Yudha berharap ke depan fitur mutasi anggota keluarga dapat difasilitasi oleh Mobile JKN namun dengan metode verifikasi yang ketat.

Tidak hanya mutasi keluarga, ia berharap fitur-fitur lain dapat senantiasa di update agar bisa memfasilitasi masyarakat dengan lebih baik.

ay/yn/jamkesnews

Narasumber; Yudha

Sebagian besar kasus penderita jantung, disebabkan oleh asap rokok, baik bagi perokok aktif maupun bukan perokok (perokok pasif)

MATARAM.lombokjournal.com — Berbagai aksi mengkampanyekan hidup bersih dan sehat tanpa asap rokok, mengisi peringatan hari ulang tahun ke 111 ikatan dokter indonesia (IDI) Provinsi NTB, diisi dengan

Diawali dengan fun walk, memungut sampah oleh para dokter, para medis dan mahasiswa kedokteran, kemudian senam jantung sehat, check up kesehatan, dan talk show “Pengaruh Rokok Terhadap Jantung dan Paru”, bersama Dr.Yusra (dokter spesialis jantung) dan Dr. Eva (dokter specialis paru-paru) sebagai narasumber.

Dokter Yusra mengatakan, saat ini  banyak ditemukan kasus-kasus pasien yang terserang jantung coroner. Menurutnya, jantung coroner terjadi karena penyempitan pembuluh darah ke jantung.

Pemicunya, kata dokter Yusra, selain karena hipertensi, kolestrol, gula darah, triglersida dan faktor lingkungan lainnya.

Juga  sebagian besar kasus penderita jantung, katanya disebabkan oleh asap rokok, baik bagi perokok aktif maupun bukan perokok (perokok pasif), ujarnya.

Karena asap rokok juga akan terhirup oleh masyarakat disekitarnya, meski bukan perokok. Bahkan perokok pasif ini resikonya 13 kali, terkena penyakit jantung dibandingkan dengan tanpa asap rokok sama sekali.

Penjelasan senada diungkapkan Dr. Eva. Rokok dapat menyebabkan penyakit jantung dan paru-paru, karena didalamnya mengandung zat-zat berbahaya, seperti nikotin carcinogen,dan aerosol serta zat-zat berbahaya lainnya.

Penjelasan tersebut mengundang sejumlah pertanyaan dari masyarakat yang hadir. Diantaranya Haris dari gunung sari yang menanyakan efek dari rokok elektrik.

Ia mengaku pernah mencoba rokok elektrik, dan setelah di lakukan test terhadap asap yang menempel di kapas ternyata tampak lebih bersih dari rokok biasa.

Terhadap hal tersebut, dokter Yusra menjelaskan, rokok elektrik juga sama  resikonya. Karena rokok elektrik  tetap mengandung nikotin, carcinogen,dan aerosol.

Bakan zat-zat tersebut bisa menempel dijendela, kursi, baju dan lain-lain. Sehingga jika terhirup oleh keluarga atau anak-anak kita, dapat berpotensi menyebabkan penyakit kanker.

Wagub Umi Rohmi tidak luput juga bertanya tentang  resiko bagi masyarakat yang hidup dengan perokok.

Terhadap pertanyaan tersebut, Dokter Eva menjelaskan, saat merokok maka ada dua efek yang ditimbulkannya

. Yakni asap utama yang lebih besar akan beresiko bagi pecandu rokok terserang jantung/paru-paru. Dan asap sampingan yang akan berpengaruh pada lingkungannya atau orang-orang di sekitarnya.

Secara resiko, kata dokter Eva adalah sama-sama besar kemungkinan terkena penyakit kanker, jantung dan lainnya.

Pengunjung lainnya Ikhsan dan Inaq Ruri yang suaminya kecanduan rokok menanyakan solusi mengatasi rokok. Karena menurutnya  saat ini anak-anak saja sudah mulai merokok. Sementara pabrik rokok tidak mungkin kita tutup, ungkapnya.

Terhadap hal ini, para dokter dari IDI memberikan Tips, untuk menciptakan lingkungan yang bebas rokok, maka kita semua, terutama para orang tua harus bisa menjadi contoh bagi anak-anak.

BACA JUGA ; Wagub; Masalah Kesehatan Dan Kebersihan ‘Pekerjaan Rumah’ Bersama

Berhentilah  merokok sekarang juga, sarannya.  Maka untuk  bisa berhenti merokok,  harus dimulai dari komitmen yang kuat untuk perduli pada diri sendiri dan lingkungan akan pentingnya menjaga lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

AYA/Hms NTB

Dibutuhkan proses dan sinergitas dari semua pihak untuk membangun mindset yang benar tentang sampah

MATARAM.lombokjournal.com —  Mewujudkan kesehatan masyarakat, termasuk penanganan masalah sampah dan menjaga kebersihan lingkungan agar tetap asri dan lestari,  masih menjadi pekerjaan rumah (PR) bersama untuk diatasi.

Wakil Gubernur NTB, Dr.Hj.Siti Rohmi Djalilah mengungkapkan itu pada Hari Bakti Dokter Indonesia ke 111, dirangkai Peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia, kerjasama Yayasan Jantung Indonesia NTB dan IDI NTB,  di arena Care free day pada Inspiratif Ekspo di Jalan Udayana Mataram, Minggu (21/07) 2019.

Wagub yang lebih akrab disapa Umi Rohmi itu menegaskan, kesehatan sangat erat kaitannya dengan budaya hidup bersih dan komitmen menciptakan lingkungan yang bersih.

Pemerintah Provinsi NTB bersama-sama seluruh pemerintah Kabupaten/kota sangat konsen menangani masalah sampah melalui gerakan program bebas sampah (Zero waste), ujarnya.

“Menjadi tugas kita bersama untuk membangun kesadaran semua elemen masyarakat tentang kebersihan. Sekaligus mengubah mindset tentang sampah,” tegas Umi Rohmi.

Wagub juga menyatakan dibutuhkan proses dan sinergitas dari semua pihak untuk membangun mindset yang benar tentang sampah.

Masyarakat kita harus terus diedukasi dan diberikan contoh serta desiminasi informasi bagaimana memilah dan membuang sampah pada tempatnya.

Budaya memilah sampah, antara sampah plastik dan sampah organik yang dapat dijadikan pupuk, bila sudah berhasil dibudayakan,  maka ke depan sampah bukan lagi menjadi sumber penyakit, tetapi sumber daya yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Menurut Umi Rohmi, ke depan tidak hanya muncul istilah “buanglah sampah pada tempatnya saja. Tetapi juga jual-lah sampah pada tempatnya”.Wagub mengajak seluruh pihak untuk berjuang bersama.

“PKK, IDI dan NGO serta seluruh instansi lainnya, mari kita bergerak bersama, sehingga kita bisa yakin bahwa dalam 5 tahun ke depan, sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA) hanya tinggal 30 persen saja,,” ajaknya.

Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, yang menyatakan hal sama,  kerja sama semua pihak untuk mewujudkan NTB Gemilang sangatlah diperlukan.

BACA JUGA ; Hidup Sehat Tanpa Roko, Atasi Jantung Coroner

PKK ke depan siap bekerja sama dengan IDI dalam mengimplementasikan berbagai program mewujudkan NTB sehat cerdas. Termasuk lingkungan yang asri-lestari melalui program Zero Waste, pungkasnya.

AYA/Hms NTB

BPJS Kesehatan juga memberikan kemudahan bagi para peserta JKN-KIS melalui Aplikasi Mobile JKN yang dapat di download pada smartphone masing-masing

lombokjournal.com —

MATARAM ;   BPJS Kesehatan terus meningkatkan pemahaman masyarakat terutama bagi  Pekerja Penerima Upah (PPU) yang akan bergabung dalam Program JKIN-KIS.

Karena itu, BPJS kesehatan Cabang Mataram turun langsung mensialisasikan program JKN-KIS dan Aplikasi New e-Dabu kepada seluruh pegawai Mola Resort, hari Selasa (16/7) di Gili Air. Kegiatan ini guna meningkatkan pemahaman terkait Program JKN-KIS.

Dan ini merupakan tugas BPJS Kesehatan sebagai Badan Hukum Publik yang mengelola Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS),

Kepala Bidang  Perluasan Peserta dan Kepatuhan BPJS Kesehatan Cabang Mataram, I Wayan Sumarjana yang ikut serta dalam sosialisasi di Gili Air mengatakan,  sosialisasi ini dilakukan agar seluruh pegawai pada Badan Usaha tersebut mengerti dan paham tentang Program JKN-KIS,  sehingga mereka dapat mengetahui hak dan kewajiban sebagai peserta.

Dalam kesempatan sosialisasi itu dijelaskan tentang aplikasi New e-Dabu yang khusus dibuat untuk memudahkan PIC Badan Usaha dalam proses pendaftaran.

Serta hal yang terkait mutasi peserta, tagihan iuran Badan Usaha, perubahan jenis kepesertaan, perubahan data peserta, upah, anggota keluarga, penonaktifan identitas, fasilitas kesehatan dan lain sebagainya.

Selain itu, BPJS Kesehatan juga memberikan kemudahan bagi para peserta JKN-KIS melalui Aplikasi Mobile JKN yang dapat di download pada smartphone masing-masing.

“Hal itu untuk mengetahui informasi terkait Program JKN-KIS seperti data diri, fasilitas kesehatan, skrining riwayat kesehatan, serta banyak lagi fitur yang ada dalam Aplikasi Mobile JKN,” ujar Wayan Sumarjana.

Ditemui dalam kesempatan yang sama, HRD Mola Resort Harun Zainuddin memberikan apresiasi kepada BPJS Kesehatan Cabang Mataram, yang memberikan penjelasan terkait Program JKN-KIS kepada seluruh pegawai yang ada di Mola Resort.

Kegiatan sosialisasi ini sangat bermanfaat untuk perusahaan kami dan juga para pegawai di Mola Resort.

“Karena selama ini kami tidak tahu tentang Program JKN-KIS yang diselenggarakan BPJS Kesehatan. Kami sangat berterima kasih kepada BPJS Kesehatan Cabang Mataram yang sudah hadir untuk melakukan sosialisasi tentang program JKN-KIS dan hari ini kami mendapatkan infromasi yang cukup jelas,” ujar Harun.

Di akhir acara I Wayan Sumarjana menyampaikan harapannya kepada seluruh Badan Usaha untuk dapat menyukseskan Program JKN-KIS dengan patuh sebagai peserta JKN-KIS.

“Badan Usaha dapat ikut serta menyukseskan Program JKN-KIS dengan rutin membayar iuran tiap bulan, serta patuh dalam melaporkan setiap perubahan data karyawan,” tutup Wayan.

ay/yn/JAMKESNEWS

Saat ini, tengah dilakukan improvement model dan sistem pembiayaan di antaranya Kapitasi Berbasis Komitmen Pelayanan (KBKP), hospital-value base, dan global budget

lombokjournal.com —

Basel, Swiss –  Sesuai dengan perundangan, BPJS Kesehatan diberi kewenangan untuk mengembangkan model pembiayaan dan sistem pembayaran kepada fasilitas kesehatan.

Implementasinya dituangkan dalam kontrak kerjasama dengan fasilitas kesehatan (Faskes). Diharapkan, faskes akan memberikan pelayanan yang lebih efektif, efisien namun mutu kualitas layanan kesehatan tetap terjaga.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris, memberikan paparan tersebut dalam acara International Health Economics Assosiation (IHEA) Congress, di Basel Swiss, Selasa (16/07).

Dikatakan Fachmi, salah satu tantangan dalam penyelengaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) saat ini adalah bagaimana menyelaraskan antara anggaran (biaya) yang terbatas dengan tingginya angka pemberian pelayanan kesehatan.

Pengembangan model dan sistem pembiayaan menjadi salah satu alternatif mengatasi tantangan tersebut, katanya.

“Saat ini metode pembiayaan yang digunakan dengan Kapitasi dan INA CBG’s dikembangkan ke model pembiayaan yang lebih efektif. BPJS Kesehatan diharapkan dapat lebih agile dan memiliki posisi tawar sebagai active strategic purchaser (belanja strategis),” ujar Fachmi.

Saat ini, tengah dilakukan improvement model dan sistem pembiayaan di antaranya Kapitasi Berbasis Komitmen Pelayanan (KBKP), hospital-value base, dan global budget.

Kapitasi Berbasis Komitmen Pelayanan adalah sistem pembayaran kapitasi kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), berdasarkan pemenuhan atau pencapaian empat indikator yang diterapkan sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan peserta di FKTP.

Keempat indikator tersebut adalah angka kontak, rasio rujukan rawat jalan kasus non spesialistik, rasio peserta prolanis rutin berkunjung ke FKTP.

Untuk metode hospital-value base sistem pembayaran yang dinilai menggunakan indikator value yang mewakili kebutuhan pasien, pembayar, rumah sakit dan regulator.

Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) dengan value yang baik dapat memperoleh insentif sedangkan jika memperoleh value yang tidak baik akan memperoleh disinsentif.

Sedangkan, metode global budget adalah cara pembayaran klaim ke rumah sakit berdasarkan kepada anggaran yang dihitung secara keseluruhan. Proses administrasinya pun terbilang mudah sehingga dapat meningkatkan kemampuan rumah sakit untuk membuat keputusan yang rasional dalam memaksimalkan sumber daya yang tersedia.

Selain itu, ada semacam fleksibilitas bagi rumah sakit untuk melakukan realokasi biaya pelayanan kesehatan sesuai dengan prioritas kebutuhannya.

Dalam kongres tersebut, hadir sejumlah pakar dan pemerhati pembiayaan kesehatan dari universitas dan institusi dunia, seperti Profesor Peter Bermann, pemerhati ekonomi kesehatan dari Harvard University dan dari Indonesia seperti Profesor Budi Hidayat, Profesor Hasbullah Tabrany, Dr Pratiwi Soewondo.

“Pengembangan model dan sistem pembiayaan fasilitas kesehatan juga merupakan bagian upaya implementasi strategi bauran kebijakan pengendalian defisit JKN. Namun, Untuk mengimplementasikannya memerlukan regulasi pendukung,” kata Fachmi.

Rr/BPJS Kes