“Bagi peserta mandiri kelas 3 yang merasa tidak mampu dengan besaran iuran ini, dan nyata-nyata tidak mampu, dapat dimasukkan ke dalam Basis Data Terpadu Kemensos, sehingga berhak untuk masuk PBI yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah”

lombokjournal.com

MATARAM  ;   Iuran BPJS Kesehatan untuk kelas 3 diputuskan naik 65% dari Rp25.500 menjadi Rp42.000. Hanya saja, bila peserta mandiri tersebut nyatanya tidak mampu bisa dimasukan dalam penerima bantuan iuran (PBI).

Kepesertaan PBI adalah penduduk yang didaftarkan oleh Pemda. Di mana iurannya dibayarkan oleh APBN dan APBD. Saat ini ada sekitar 134 juta jiwa yang iurannya dibayarkan oleh APBN dan APBD.

“Bagi peserta mandiri kelas 3 yang merasa tidak mampu dengan besaran iuran ini, dan nyata-nyata tidak mampu, dapat dimasukkan ke dalam Basis Data Terpadu Kemensos, sehingga berhak untuk masuk PBI yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah,” tulis data Kementerian Keuangan, Selasa (10/09) 2019.

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan dipertimbangkan dalam batas kemampuan bayar masyarakat (ability to pay).

Dalam hal ada peserta yang merasa benar-benar berat membayar, bisa saja peserta yang bersangkutan melakukan penurunan kelas.

Misalnya, peserta yang semula kelas 1 menjadi kelas 2 atau kelas 3, atau dari kelas 2 turun ke kelas 3.

Kenaikan iuran BPJS ini diiringi dengan perbaikan sistem JKN secara keseluruhan sebagaimana rekomendasi BPKP, baik terkait kepesertaan dan manajemen iuran, sistem layanan dan manajemen klaim, serta strategic purchasing. Rencana kenaikan iuran ini juga adalah hasil pembahasan bersama oleh unit-unit terkait, seperti Kemenko PMK, Kemenkeu, Kemenkes, dan DJSN.

Fbn/SUMBER; okezone

 lombokjournal.com —

JAKARTA   ;   Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap alasan kenapa iuran BPJS Kesehatan dinaikan hingga 100 persen.

Iuran peserta kelas I menjadi Rp160.000 dari Rp80.000 per bulan. Kemudian kelas II menjadi Rp110.000 dari sebelumnya Rp59.000 per bulan.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi di Kementerian Keuangan RI Nufransa Wira Sakti menjelaskan, alasan pertama hanya berlaku untuk kelas 1 dan kelas 2. Untuk kelas 3, tidak sebesar itu.

“Untuk Kelas 3, usulan kenaikannya adalah dari Rp25,5 ribu menjadi Rp42 ribu, atau naik 65 persen,” ujarnya, dikutip dari Facebooknya, Minggu (08/09) 2019.

Kedua, perlu diketahui, peserta mandiri adalah penyebab defisit JKN terbesar.

Sepanjang 2018, total iuran dari peserta mandiri adalah Rp8,9 triliun, namun total klaimnya mencapai Rp27,9 triliun. Dengan kata lain, claim ratio dari peserta mandiri ini mencapai 313%.

“Dengan demikian, seharusnya kenaikan iuran peserta mandiri lebih dari 300 persen,” tuturnya.

Kalau begitu, mengapa usulan kenaikan iurannya hanya 100 persen untuk Kelas 1 dan Kelas 2 serta 65 persen untuk Kelas 3?

Nufransa menjelaskan, dalam menaikkan iuran ini, pemerintah mempertimbangkan 3 hal utama, kemampuan peserta dalam membayar iuran (ability to pay), upaya memperbaiki keseluruhan sistem JKN sehingga terjadi efisiensi, serta gotong royong dengan peserta pada segmen lain.

“Intinya adalah Pemerintah sangat memperhitungkan agar kenaikan iuran tidak sampai memberatkan masyarakat dengan berlebihan. Sangat berjauhan dengan tuduhan Edi Mulyadi yang mengatakan bahwa pejabat publik sangat zalim kepada rakyatnya sendiri. Tuduhan keji tanpa dasar,” tuturnya.

Menurutnya, perlunya kepatuhan membayar iuran. JKN merupakan sebuah asuransi sosial dengan prinsip gotong royong: yang kaya membantu yang miskin (dengan mengiur lebih besar), yang sehat membantu yang sakit (yang sehat mengiur tetapi tidak memanfaatkan layanan kesehatan atau membutuhkan layanan kesehatan yang lebih minimal).

Agar prinsip gotong-royong ini terjadi, maka yang sehat pun harus rajin dan patuh membayar iuran.

Pada kenyataannya, banyak peserta mandiri yang tidak disiplin membayar iuran. Pada akhir tahun anggaran 2018, tingkat keaktifan peserta mandiri hanya 53,7 persen. Artinya, 46,3 persen dari peserta mandiri tidak disiplin membayar iuran alias menunggak.

Fbn/OKEZONE

Untuk memberikan percontohan kepada masyarakat khususnya di NTB ini bahwa dari DPR dimulai untuk lingkungan kerja yang bebas dari narkoba

MATARAM.lombokjournl.com – Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) NTB melakukan Tes Urine mendadak untuk para Anggora DPRD Provisi NTB yang baru.

Pengecekan urine itu dilakukan usai sidang Fraksi DPRD Provinsi NTB.

Ketua DPRD  Provinsi NTB, Hj. Isvie Rupaeda menjelaskan,  kegiatan ini merupakan program pemerintah pusat yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

” Ya kita harus lakukan untuk menunjang program pemerintah untuk bebas dari Narkoba. Ini merupakan awal yang baik kan, supaya kita (anggota DPR) bersih dari yang namanya narkoba,” ujar Isvie usai melakukan tes Urine di Kantor DPRD Provinsi Jumat (06/09) 2019.

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP), Gde Sugianyar mengatakan, kegiatan tes urine ini  merupakan  salah satu kegiatan dari BNN Provinsi NTB  dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, bebas dari Narkoba.

DikatakaNnya, kegiatan ini sejalan dengan Instruksikan Presiden no 6 Tahun 2014 tentang P4GN, kegiatan yang wajib dan harus dilaksanakan oleh kementrian instansi pemerintah baik pusat maupun daerah .

Kegiatan-kegiatan pencegahan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran narkoba, dilaksanakan antara lain melalui sosialisasi tatap muka. Kemudian kegiatan berkaitan dengan tes urien dalam rangka menciptakan lingkungn kerja yang bersih dari Narkoba.

“Selanjutnya berkaitan dengan Regulasi  yang mengatur tentang bebas dari Narkoba, pembentukan satgas dan relawan yng dimulai dAri lingkungn kerja. Kita mulai Pro aktif relawan atau narkoba, untuk memberikan bantuan tehnis dan sebagainya,” ujar GdeSugianyar.

Gde menyatakan, kegiatan yang dilaksnakan oleh DPRD Provinsi ini merupakan kegiatan yang sangat positif oleh Ketua DPR dan jajaran, untuk memberikan percontohan kepada masyarakat khususnya di NTB ini bahwa dari DPR dimulai untuk lingkungan kerja yang bebas dari narkoba.

“Total anggorta dewan yang mengikuti tes urien beradasarkan absensi semunya ada 65, namun yang berhalangan ada empat orang, nanti kita tes susul,” katanya.

Hasilnya dalam waktu dekat akan disampaikan ke Ketua DPR. Jika ada yang positif, nanti akan berkoordinasi dengan Ketua DPR. Nanti tergantung dari regulasi yang ada.

“Nanti kita  serahkan kepada instansinya. ,” kata Gde.

Tes urine juga akan lakukan di DPRD kabupaten/ kota. Selanjutnya, kita komunikasikan, lagi dengan Sekertaris Dewan masing-masing kabupaten/kota.

AYA

Selain KIS Digital, Rusman memanfaatkan aplikasi Mobile JKN untuk mengubah beberapa data kepesertaan. Ia pun pernah menggunakan fitur ubah faskes yang terdekat dengan rumahnya

lombokjournal.com —

MATARAM   ;    Salah satu inovasi yang dibuat oleh BPJS Kesehatan adalah Mobile JKN.

Mobile JKN merupakan aplikasi mobile yang bisa dipasang di ponsel yang memiliki sistem operasi Android maupun iOS.

Beragam fitur yang ada sangat membantu masyarakat dalam mengakses layanan Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Rusman, pria yang bekerja sebagai petugas keamanan salah satu komplek perumahan di Kota Mataram merupakan peserta JKN-KIS yang memanfaatkan Aplikasi Mobile JKN.

Fitur yang menurutnya sangat membantu adalah KIS Digital.

“Awalnya sempat ragu kalau akan ditolak dengan hanya menunjukkan KIS Digital yang ada di aplikasi Mobile JKN saat berobat di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Tapi ternyata di tempat pendaftaran saya coba menunjukan KIS Digital, saya langsung dilayani dengan baik dan ramah oleh petugasnya. Dengan adanya KIS Digital, saya dan keluarga tidak perlu lagi membawa kartu fisik yang lumayan merepotkan,” cerita Rusman.

Selain KIS Digital, Rusman memanfaatkan aplikasi Mobile JKN untuk mengubah beberapa data kepesertaan. Ia pun pernah menggunakan fitur ubah faskes yang terdekat dengan rumahnya.

“Selain dapat merubah fasilitas kesehatan, ternyata ada beberapa data yang bisa dirubah juga, ini sangat membantu sekali daripada harus datang dan antri di Kantor BPJS Kesehatan,” ungkap Rusman saat ditemui tim Jamkesnews di rumahnya, Jumat (30/08) 2019.

Mobile JKN juga memiliki layanan rating fasilitas kesehatan layaknya aplikasi terkenal seperti Gojek maupun Traveloka.

Fitur ini sangat membantu bagi dirinya yang malu jika menyampaikan keluhan secara langsung ke fasilitas kesehatan.

Dengan adanya Mobile JKN, ia merasa mudah menyampaikan kritik dan saran agar pelayanan faskes menjadi semakin baik.

Ia mengakui, sangat mudah menggunakan aplikasi Mobile JKN. Dengan mendownload melalui Playstore lalu mengisi beberapa data yang diperlukan langsung dapat berubah secara otomatis.

Aplikasi Mobile JKN ia rasa juga tidak memberatkan kinerja ponselnya yang relatif jadul. Aplikasi ini pun aman karena menggunakan verifikasi baik nomor telepon maupun email.

Ia tidak perlu khawatir jika datanya diubah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Ia berharap ke depannya Aplikasi Mobile JKN dapat lebih canggih lagi dengan menambahkan beberapa fitur seperti uang elektronik maupun cashback.

Ay/yn/Jmkesnews

narasumber; Rusman

“Saya rasa tidak akan ada kendala dalam mendapatkan hak pelayanan kesehatan.”

lombokjournal.com –

MATARAM   ;   Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui anggaran Pemerintah Daerah/Nasional terbukti banyak memberikan manfaat dan membantu masyarakat khususnya masyarakat tidak mampu.

Kehadiran negara dalam memberikan jaminan kepada masyarakat melalui sumber dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah/Nasional (APBD/APBN merupakan wujud nyata perhatian pemerintah kepada masyarakat, untuk membebaskan kekhawatiran akan biaya berobat di fasilitas kesehatan.

Bagaimana tidak?

Salah satunya adalah Asni (32), telah terdaftar menjadi Peserta JKN – KIS sejak Tahun 2018 segmen Peserta PBI – APBD.

Saat ditemui, Asni mengakui baru sekali menggunakan Kartu JKN – KIS.

Ia mengungkapkan rasa syukurnya, karena terbantu oleh Program JKN – KIS ini, sekarang ini biaya berobat mahal, bahkan sangat terasa mahal.

“Awalnya saya kurang memahami hak dan kewajiban sebagai Peserta JKN – KIS, karena banyak informasi – informasi yang simpang siur mengenai BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara dan Program JKN-KIS. Akan tetapi setelah mendapatkan informasi dari kegiatan sosialisasi di daerah tempat tinggal saya. Saya lebih memahami Program JKN – KIS ini,” ujar Asni.

Asni mengungkapkan,  selama ini dia mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik.

Ia membantah peserta BPJS Kesehatan di Fasilitas Kesehatan kurang dilayani dengan baik.

“Buktinya saya dilayani dengan baik. Terlebih lagi setahu saya, setiap fasilitas kesehatan yang ingin bekerjasama dengan BPJS Kesehatan harus lulus dahulu uji kelayakan sarana dan prasarana yang ada di fasilitas kesehatan tersebut,” ucap Asni.

Di akhir perbincangan, Asni pun mengajak masyarakat agar tidak melewatkan Program JKN – KIS ini, dan harus lebih paham akan pentingnya menjadi peserta JKN – KIS.

Ia juga menyayangkan ada beberapa masyarakat yang mudah sekali percaya akan berita hoax yang beredar, khususnya berita yang seolah-olah peserta program JKN – KIS tidak dilayani dengan baik.

Menurutnya, masyarakat yang selama ini mengeluhkan tingginya biaya pengobata, patut bersyukur. Hadirnya negara melalui Program JKN – KIS, terbukti sangat bermanfaat dan membantu masyarakat.

“Jika terjadi kendala, baiknya kita konfirmasi dulu kepada petugas Rumah Sakit atau petugas BPJS Kesehatan supaya tidak terjadi salah paham. Selama kita mengikuti dan mentaati alur pelayanan kesehatan yang telah ditentukan dan mengetahui kewajiban kita sebagai peserta JKN – KIS, saya rasa tidak akan ada kendala dalam mendapatkan hak pelayanan kesehatan,” tutup Asni.

aw/rh/Jamkesnews

narasumber; Asni

“Karena sumber permasalahan selama ini utamanya soal besaran iuran yang belum sesuai dengan biaya manfaat yang dibayarkan.”

lombokjournal.om —

JAKARTA  ;   Kepala Humas Kantor Pusat BPJS Kesehatan, M. Iqbal Anas Ma’ruf berharap,  kenaikan besaran iuran peserta program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang harus dilaksanakan, akan meningkatkan pelayanan kesehatan pada peserta.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan setuju dengan usulan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) harus ditingkatkan demi menutup defisit keuangan yang ada.

“Penyesuaian iuran memang harus dilaksanakan agar ke depan pembiayaan program bisa berjalan dengan baik dan berkelanjutan,” kata Iqbal saat dihubungi Kompas.com, Rabu (28/08) 2019 siang.

Memang diakui, pangkal permasalah keuangan di tubuh BPJS Kesehatan karena ketidaksesuaian antara jumlah pembayaran pengguna dan uang yang dikeluarkan BPJS Kesehatan.

“Karena sumber permasalahan selama ini utamanya soal besaran iuran yang belum sesuai dengan biaya manfaat yang dibayarkan,” ujar Iqbal.

Keterlibatan Pemerintah sangat diharapkan untuk menaikkan besaran iuran yang ada dengan cara menerbitkan peraturan presiden baru. Sehingga kesenjangan pembiayaan manfaat yang selama ini terjadi bisa terpangkas.

Saat menghadiri rapat bersama Komisi IX dan Komisi XI DPR RI, Selasa (27/08) 2019, sebelumnya Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengusulkan, menaikkan iuran peserta BPJS yang sudah diusulkan oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN)

DJSN mengusulkan adanya kenaikan iuran peserta kelas I menjadi Rp 120.000, sementara kelas II Rp 75.000, dan kelas III di angka yang sama untuk mengatasi masalah defisit yang telah terjadi pada BPJS Kesehatan sejak 2014.

“Kami mengusulkan kelas II dan kelas I jumlah yang diusulkan DJSN perlu dinaikkan. Pertama, itu untuk memberi sinyal yang ingin diberi Pemerintah ke seluruh universal health coverage standard kelas III kalau mau naik kelas ada konsekuensi,” ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani memaparkan besaran kenaikan iuran tersebut bisa mencapai 100 persen. Peserta JKN kelas I yang tadinya hanya membayar Rp 80.000 per bulan harus membayar sebesar Rp 160.000, peserta JKN kelas II yang semula membayar Rp 51.000 meningkat jadi 110.000.

Terakhir, peserta kelas mandiri III dinaikkan dari iuran awal sebesar Rp 25.500 per bulan menjadi Rp 42.000. Jika hal itu tidak dilakukan, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini telah menghitung bahwa BPJS akan mengalami defisit sebesar Rp 32,8 triliun pada tahun ini.

Defisit ini akan terjadi jika jumlah iuran tidak dinaikkan dan jumlah peserta seperti yang ditargetkan.

“Itu yang kita usulkan sehingga mungkin untuk menyelesaikan situasi hari ini dan memperbaiki dari proyeksi cashflow BPJS,” sambung Sri Mulyani.

Saat dihubungi di kantornya, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram, dr Muhammad Ali, mengaku belum mendengar kabar rencana kenaikan iuran peserta proram JKN-KIS.

Pihaknya di Kantor Cabang  belum mendengar  adanya  rencana kenaikan dari Kantor Pusat BPJS Kesehatan Pusat.

“Sejauh ini belum ada pemberitahuan apa pun tentang rencana kenaikan itu,” kata Muhammad Ali di kantornya, beberapa waktu lalu.

Rr

(sumber; Kompas.com)

Kita tidak bisa melindungi keluarga jika sedang sakit, oleh karenanya kesehatan memang pantas jika menjadi hal utama yang juga harus diperhatikan

lombokjournal.com —

MATARAM —  Sejak tahun 2014 silam, Fitriyani (28) bersama suaminya, Firdiansyah (34), telah terdaftar sebagai peserta JKN-KIS.

Fitriyan punya ungkapan yang perlu diperhatikan; tanpa kesehatan yang prima, tidak akan bisa menjalani pekerjaan dengan baik pula.

Manusia pasti suatu saat mengalami sakit, karena itu Fitriyani selalu sedia payung sebelum sakit itu datang. Karena itu, ia menjadi peserta BPJS Kesehatan, agar saat sakit ia segera berobat tanpa mengkhawatirkan biaya berobat.

Dan karena tu pula, hingga saat ini Fitriyani mengaku belum pernah sekalipun terlambat membayar iuran JKN-KIS.

Menurutnya,  perlindungan kesehatan dalam sebuah keluarga merupakan hal yang penting.

“Meski penghasilan tidak menentu, namun kami percaya dengan terdaftar sebagai peserta JKN-KIS akan mempermudah dan membantu kami suatu hari nanti dan alhamdulillah kami merasakan manfaatnya sekarang,” ujar Fitri saat diwawancara Jamkesnews, Kamis (15/08).

Fitriyani yang ditemani suaminya Firdiansyah saat menerima wawancara dengan Tiim Jamkesnews, mengaku awal-awal mendaftar sebagai peserta JKN-KIS merupakan hal yang berat, karena dengan penghasilan yang pas-pasan dirinya harus membagi-bagi mana kebutuhan yang prioritas.

Namun seiring berjalannya waktu, menurut Firdiansyah,  kesehatan merupakan hal yang penting sehingga membayar iuran JKN-KIS menjadi kebutuhan prioritas yang harus tetap dilaksanakannya.

Menurutnya, kita tidak bisa melindungi keluarga jika sedang sakit, oleh karenanya kesehatan memang pantas jika menjadi hal utama yang juga harus diperhatikan.

“Kalo sudah sakit, tidak bisa diprediksi kapan akan datang dan biayanya juga tidak ada yang bisa memperkirakan. Makanya kita harus mempersiapkan jaminan kesehatannya ya dengan menjadi peserta JKN-KIS ini. Hati saya jadi tenang karena kesehatan keluarga sudah terjamin sehingga dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari pun bisa lebih fokus dan tidak khawatir, apalagi biaya berobat sangat mahal,” tutur Firdiansyah.

Firdiansyah mengaku,  dirinya beserta keluarganya merasa beruntung telah menjadi peserta JKN-KIS sejak tahun 2014.

Menurutnya, tidak ada ruginya jika kita terdaftar menjadi peserta JKN-KIS sejak dini. Sebab program JKN-KIS ini mengajarkan kita untuk bergotong-royong kepada sesama.

“Gotong royong merupakan budaya Indonesia, toh. Kalaupun tidak sakit, iuran kita dipakai oleh peserta JKN-KIS yang sedang sakit. Jadi manfaatnya selalu berjalan baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Bisa diibaratkan menabung, tapi tabungannya bisa digunakan kapan saja ketika sakit. Untuk keluarga berikanlah yang terbaik. Program JKN-KIS melindungi keluarga kami,” kata Firdiansyah.

RW/df/Jamkesnews

Narasumber : Firdiansyah

Iuran bulanan BPJS Kesehatan saat ini terbagi dalam tiga jenis, yakni Rp25.500 untuk peserta jaminan kelas III, Rp51.000 untuk peserta jaminan kelas II, tertinggi Rp80.000 untuk peserta jaminan kelas I

lombokjournal.com —

MATARAM  ; BPJS Kesehatan diperkirakan akan mengalami defitsit yang membengkak tiap tahun. Tahukah ana apa akar masyalah penyebab defisit badan pengelola program Jaminan Kwesehatan Nasional – Kartus Indonesia Sehat (JKN – KIS) itu?

Kepada Komisi XI DPR RI, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menjelaskan beberapa hal yang menjadi peyebab defiti BPJS Kesehatan.

Menurut Sri Mulyani, salah satu penyebabnya iuran peserta terlalu kecil, sedang pihak BPJS Kesehatan memberi manfaat terlalu besar.

“Namun resikonya terlalu besar,” jelas Sri Mulyani pada Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu, (21/08) 2019.

Bukan hanya soal kecilnya iuran yang menjadipenyebab defisit. Selain itu, peserta program JKN-KIS umumnya baru mau membayar iuran bila sedang sakit dan butuh pengbatan.

“Setelah sembuh tidak mau membayar lagi iurannya,” jeas menterii.

Diijelaskannya, tingkat Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) termasuk masih rendah, hanya sekitar 54 pesersen. Bersamaan dengan itu, tingkat utilitasnya sangat tinggi.

Dan penyebab berikutnya, yakni beban pembiayaan yang harus dikeluarkan  untuk penyakit katastropik sangat tinggi. Bisa mencapai 20 persen dari  total biaya manfaat.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla pernah mengungkapkan strategi untuk mengatasi defisit BPJS Kesehattan yang berlangsung tiap tahun.

Strategi pertama yang akan dilakukan adalah menaikkan iuran atau premi peserta progam JKN-KIS. Mengenai nominal kenaikan iuran itu kini tengah digodok oleh tim teknis.

“Kita sudah setuju untuk menaikkan iuran, berapa naiknya itu akan dibahas oleh tim teknis. Masyarakat seharusnya menyadari bahwa iurannya itu (sekarang) rendah, sekitar Rp23 ribu itu tidak sanggup system kita,” kata JK.

Iuran bulanan BPJS Kesehatan saat ini terbagi dalam tiga jenis, yakni Rp25.500 untuk peserta jaminan kelas III, Rp51.000 untuk peserta jaminan kelas II dan tertinggi Rp80.000 untuk peserta jaminan kelas I.

Strategi kedua, Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar lembaga BPJS Kesehatan melakukan perbaikan manajemen dengan menerapkan sistem kendali di internal institusi tersebut.

Strategi ketiga, pemerintah akan kembali menyerahkan wewenang jaminan sosial kesehatan tersebut ke masing-masing pemerintah daerah. Artinya, pengelolaan tagihan fasilitas kesehatan yang ditanggung BPJS Kesehatan.akan menjadi tanggung jawab gubernur, bupati dan wali kota masing-masing daerah.

“Karena tidak mungkin satu instansi bisa mengontrol 200 juta lebih pesertanya, maka harus didaerahkan, didesentralisasi, supaya rentang kendalinya tinggi, supaya 2.500 rumah sakit yang melayani BPJS Kesehatan itu dapat dibina oleh gubernur dan bupati setempat,” jelas Wapres.

Rr

(Sumber; Ant)

Wakil Gubernur yang lebih dikenal sebagai Umi Rohmi itu, sangat mengapresiasi kreativitas desa itu dalam mengelola posyandu keluarga dan telah diintegrasikan dengan bank sampah

lombokjournal.com —

DOMPU  ;  Posyandu Keluargan Desa Durokobo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu-NTB, merupakan salah satu  posyandu  yang dinilai sangat inovatif.

Posyandu tersebut telah terintegrasi dengan bank sampah. Sehingga masyarakat sudah bisa membayar dengan sampah. Serta ada juga program gemar menabung dengan sampah.

Terdapat 35 posyandu yang sudah menjadi posyandu terintegrasi dengan bank sampah. Juga ada program pemberian makanan tambahan dengan yang disebut program ibu jari yang merupakan akronim dari inovasi bubur jagung, kelor dan ikan.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu, dr. Iris Juwita saat mendampingi Wakil Gubernur NTB, Dr.Hj.Siti Rohmi Djalilah meninjau kegiatan Posyandu Keluarga terintegrasi Bank Sampah

Desa Durokobo Kempo melaporkan bahwa di Dompu saat ini sudah terbentuk 424 posyandu.Dari jumlah tersebut, 202 posyandu sudah menjadi posyandu  keluarga, terangnya.

“Pada tahun 2020 mendatang, kami sudah bersepakat untuk merevitalisasi semua posyandu menjadi posyandu keluarga,” ungkap dr.Iris ,  Rabu, (21/08) 2019.

Dalam upaya menekan angka stunting di masyarakat kabupaten dompu, pihaknya juga mengembangkan inovasi dengan memberikan makanan tambahan di posyandu melalui program “Ibu Jari”.

Program itu didukung program kelornisasi, dimana disetiap rumah tangga atau di setiap pekarangan semua rumah wajib menanam kelor. Dan para kepala desa juga sudah mulai mendukung dengan ADD dan DD.

Juga masyarakat sudah banyak menyumbang dengan jimpitan sampah, terangnya.

Wakil Gubernur yang lebih dikenal sebagai Umi Rohmi itu, sangat mengapresiasi kreativitas desa itu dalam mengelola posyandu keluarga dan telah diintegrasikan dengan bank sampah.

“Saya datang kesini sesungguhnya ingin belajar banyak dari ibu-ibu dan seluruh masyarakat disini, bukan untuk memberi pengarahan”,  ucapnya.

Wagub berharap perkembangan posyandu keluarga di desa Durokobo itu dapat dijadikan best practice untuk desa yang lain terutama bagaimana bisa menggerakkan masyarakatnya untuk menggerakan bank sampah terintegrasi.

Disamping itu para kader posyandu diharapkan oleh Wagub  akan dapat berperan memberikan penyuluhan yang tepat kepada masyarakat.

Utamanya dalam Mengubah persepsi masyarakat tentang sampah, dari sesuatu yang menjijikkan menjadi sumber pendapatan keluarga. Seperti yang sudah dilaksanakan didesa ini, ungkapnya.

Misalnya, bekas makanan bisa diolah menjadi pupuk. Sampah plastik juga bisa diolah menjadi pelet dan bahan bakar lainnya. Dan  di tahun 2020 nanti, Pemda NTB akan menfasilitasi pengadaan satu mesin produksi pelet untuk desa durokobo, ujar Wagub.

BACA JUGA ;  Dompu Contoh Baik Bagi Pembangunan Posyandu Keluarga di NTB

Sebelumnya Kepala Desa Duroboko, Fauzan menyambut Kunjungan Umi Rohmi didampingi Wakil Bupati Dompu, Arifuddin, SH dengan pementasan tarian selamat datang oleh para remaja putri generasi muda hindu di desa tersebut.

Dalam laporan Kades Fauzan menyebut  bahwa masyarakat di desanya, terdiri 65% penduduk yang beragama hindu dan 35 persen beragama islam. Meski berbeda keyakinan, namun mereka memiliki toleransi yang tinggi, saling membantu dalam suasana keharmonisan dan kerukunan.

Secara mata pencagarian, hidup 95% merupakan petani jagung, terangnya. Iapun menyampaikan terima kasih kepada Umi Rohmi, karena Bumdes yang baru dikembangkannya, alhamdulillah diperhatikan langsung oleh ibu wagub, katanya.

AYA/diskominfotik

Mewujudkan visi NTB Gemilang kedepan. Salah satunya melalui program unggulan NTB Sehat Sejahtera yaitu revitalisasi posyandu, dimana desa menjadi pioneer dan ujung tombaknya

lombokjournal.com —

DOMPU  ;   Wakil Gubernur NTB, Dr.Hj.Siti Rohmi Djalilah menegaskan, Kabupaten Dompu menjadi Daerah terdepan di NTB untuk pengembangan posyandu keluarga.

Bahkan Posyandu Keluarga As’sunan di desa doro Kobo Kecamatan Kempu Dompu sudah berjalan dengan baik dan mampu mengelola bank sampah sehingga sampah dapat mendatangkan berkah bagi masyarakatnya.

Pada tahun 2020,  seluruh  posyandu di Kabupaten Dompu akan dikembangkan menjadi posyandu keluarga. Dan seluruh Kabupaten/ Kota di NTB dapat mengambil contoh baik dari Kabupaten Dompu, ujar Wagub Umi Rohmi.

Umi Rohmi mengatakannya  saat bersamai Wakil Bupati Dompu,  Arifuddin, SH,, menggelar silaturahmi dengan para Camat dan  Kepala Desa bersama para pendamping Desa serta jajaran Dinas kesehatan se-Kabupaten Dompu di Pendopo Bupati Dompu, Rabu (21/08) 2019.

Ditegaskan oleh Umi Rohmi, kehadirannya di Kabupten Dompu didampingi para kepala Instansi terkait seperti Kepala Dinas Kesehatan, BPMPD, Diskominfotik, Dinas LHK dan Asisten III Setda NTB adalah untuk bersilaturahmi sekaligus berjuang bersama untuk sesuatu yang positif.

Yakni bagaimana mewujudkan visi NTB Gemilang kedepan. Salah satunya melalui program unggulan NTB Sehat Sejahtera yaitu revitalisasi posyandu, dimana desa menjadi pioneer dan ujung tombaknya.

Ke depan, melalui program revitalisasi posyandu, maka  posyandu keluarga menjadi tempat yang lengkap untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial yang dihadapi masyarakat.  Setiap bulan di setiap dusun minimal ada 1 posyandu keluarga di setiap dusun, terangnya

Demikian juga untuk mengatasi kemiskinan, Wagub Umi Rohmi meminta para Kepala Desa agar melakukan pendataan penduduk penerima raskin secara teliti.

Karena penerimaan raskin, menurut Wagub berhubungan dengan jumlah penduduk miskin.

“Kalau datanya tidak valid, maka bisa menjadi masalah dan bantuan menjadi salah sasaran, sehingga harus diperbaiki,” pinta Wagub Umi Rohmi.

Tanggung jawab atau ujung tombak pendataan dan  pembangunan kesejahteraan keluarga ada di desa, ujarnya.

Terlebih alokasi dana desa dari tahun ke tahun terus ditambah. Dan dana itu harus dimanfaatkanyang berorientasi pada pembangunan  SDM, jelasnya.

Wagub juga mengingatkan masyarakat Dompu agar menjaga kelestarian Hutan dan kebersihan lingkungan.

Hutan tidak boleh ditebang sembarangan, dan juga hutan tidak boleh di bakar, tegasnya. Ia juga mengingatkan , kebakaran hutan banyak terjadi karena buang putung rokok sembarangan.

Karena itu,dihimbau kepada masyarakat untuk menjaga keseimbangan alam. Sebab kalau tidak seimbang maka alam akan terus mencari keseimbangannya sendiri sehingga bisa terjadi longsor atau bencana lainnya.

“Maka mari kita sejahterakan masyarakat dan lestarikan lingkungan”, ajak Wagub Umi Rohmi.

Wakil Bupati Dompu, Arifuddin sebelumnya melaporkan, kondisi keamanan di kabupaten dompu terjaga dengsn baik.

BACA JUGA ;  Posyandu Keluarga Desa Durokobo Kempo Punya Program “Ibu Jari”

Penurunan angka kemiskinan dapat diturunkan hingga 1 persen.   Program terpijar yang digagas pemda Dompu sejak 8 tahun silam, alhamdulillah kini mampu membawa kesejahteraan bagi rakyat dompu, terangnya.

Hanya saja menurutnya masalah yang dihadapi Pemda Dompu belakangan ini adalah rabies, dengan angka lebih dari 1000 orang.

Meski sudah ditangani, namun belum sepenuhnya tuntas.

Ia juga melaporkan adanya masalah stunting karena dipicu oleh tingginya angka perkawinan dini. Serta kasus-kasus narkoba yang menjadi perhatian seRius pihaknya.

AYA/HmsNTB