Rutin menjaga kesehatan dan memiliki JKN-KIS adalah perlindungan ganda yang harus diterapkan oleh setiap masyarakat

lombokjournal.com —

SELONG   :   Sedia payung sebelum hujan, tampaknya pribahasa tersebut menjadi alasan kuat Hapdullah (56) untuk datang ke kantor BPJS Kesehatan Cabang Selong.

Memiliki jaminan kesehatan adalah salah satu cara untuk memproteksi diri dan keluarganya dari hal-hal yang kemungkinan akan terjadi kelak.

Di samping usianya yang sudah tidak muda lagi membuatnya rentan akan terserang penyakit. Oleh karena itu, JKN-KIS menjadi pilihan terbaiknya.

Hapdullah mendaftar sebagai peserta  JKN-KIS sejak bulan Desember tahun 2018, sebelumnya tidak pernah punya jaminan kesehatan.

“Karena saya lihat anak saya yang mendapat JKN-KIS dari kantor tempatnya bekerja, jadi saya tertarik juga untuk buat. Hitung-hitung sebagai proteksi juga, kita tidak tahu kan kapan akan sakit. Jadi yang penting sudah punya dulu,” ungkapnya.

Wiraswasta asal Dusun Lendang Re, Kecamatan Masbagik ini hanya tinggal berdua dengan istrinya. Ia mengungkapkan bahwa program JKN-KIS ini sangat bagus bagi semua kalangan masyarakat untuk memperoleh perlindungan kesehatan.

Menurut Hapdullah, JKN-KIS program yang sangat bagus sekali. Ia merasa, seharusnya semua masyarakat memang harus punya.

“Orang yang mampu, bisa daftar secara mandiri dengan bayar iuran setiap bulan, yang tidak mampu pun bisa dapat gratis dengan dibiayai pemerintah jadi sangat cocok untuk semua kalangan. Pokoknya harus punya dulu, biar saat sakit nanti, tidak repot memikirkan biaya atau mengurus sana-sini,” tambahnya.

Adapun dengan memiliki JKN-KIS, tidak serta merta membuat Hapdullah lalai dalam menjaga kesehatannya. Ia selalu rutin untuk tetap menjaga pola makannya, selalu berolahraga seminggu sekali, dan tidak merokok.

“Alhamdulillah, sampai sekarang, saya dan istri belum pernah sakit berat sampai dirawat di rumah sakit. Di usia yang sudah tidak muda lagi ini, sangat penting untuk menjaga pola hidup yang sehat. Saya sudah berhenti merokok, menghindari makanan-makanan yang berlemak, atau bersantan, dan olahraga di hari ahad, biasanya jalan-jalan pagi. Yah, walaupun punya jaminan kesehatan, bukan berarti kita jadi tidak perhatian dengan kondisi kita sendiri kan,” ujar Hapdullah.

Hapdullah mengungkapkan,  rutin menjaga kesehatan dan memiliki JKN-KIS adalah perlindungan ganda yang harus diterapkan oleh setiap masyarakat. Tak ada salahnya warga yang masih sehat menyiapkan diri sebelum sakit datang.

“Lebih baik sedia JKN-KIS sebelum sakit, layaknya sedia payung sebelum hujan,” tutup Hapdullah.

ay/ys/Jamkesnews

Jika terdapat indikasi kelainan, maka proses persalinan akan dilakukan di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut

lombokjornal.com —

SELONG   :    Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terus mengembangkan dan meningkatkan pelayanan kepada pesertanya.

Kendati terus berbenah terhadap sistem pelayanannya, BPJS Kesehatan tetap berkomitmen untuk memberikan kemudahan dan pelayanan prima bagi pesertanya untuk mengakses layanan kesehatan.

BPJS Kesehatan tidak hanya menjamin peserta yang sakit saja, namun ibu hamil pun dapat mendapatkan layanan kesehatan dengan JKN–KIS.

Ibu hamil yang terdaftar sebagai peserta akan dijamin kesehatannya mulai dari awal kehamilan, persalinan, hingga masa nifas. Seperti yang dirasakan oleh Dika (30), ibu hamil yang kini telah memiliki dua orang anak ini yang berkeinginan untuk menjadi peserta JKN – KIS.

“Saya ingin punya jaminan kesehatan. Apalagi saya sedang hamil 7 bulan. Suami saya kan kerja di tempat yang jauh, takut repot saat persalinan harus memikirkan biaya dan lain-lain, jadi saya ingin daftar jadi peserta JKN-KIS,” cerita Dika.

Sebagai ibu rumah tangga yang tinggal berjauhan dengan suami membuat Dika harus mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan kehamilan dan proses persalinannya nanti.

Termasuk masalah jaminan kesehatan agar masa prenatal (hamil) hingga postnatal (pasca melahirkan) tetap terjamin tanpa repot mengurus biayanya.

Ibu hamil peserta JKN-KIS mendapatkan manfaat memeriksakan kehamilannya di fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas, klinik, dokter praktik mandiri yang memiliki sarana prasarana persalinan atau di praktik kebidanan yang sudah masuk dalam jejaring JKN – KIS.

Pemeriksaan selama masa kehamilan sangatlah penting untuk menjaga kesehatan ibu dan janinnya. Dengan memantau kesehatan kehamilan diharapkan dapat mencegah resiko kematian bayi dan kematian ibu melahirkan.

BPJS Kesehatan akan menanggung pemeriksaan kehamilan sebelum melahirkan atau antenatal care (ANC) sebanyak 1 kali pada trimester pertama dan trimester kedua, dan 2 kali pada trimester ketiga.

Jika kondisi kehamilan tidak ada kelainan maka persalinan ditangani oleh puskesmas atau fasilitas kesehatan tingkat pertama. Namun, jika terdapat indikasi kelainan, maka proses persalinan akan dilakukan di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut.

Ibu 2 orang anak ini mengharapkan semoga persalinannya kelak dapat berjalan normal dan anaknya dapat lahir dengan selamat dan dalam kondisi yang sehat. Ia juga mengungkapkan keinginannya untuk segera mendaftarkan anaknya menjadi peserta BPJS ketika sudah lahir.

“Sebelum punya JKN – KIS, saya biasanya periksa ke bidan. Biaya USG nya lumayan mahal, jadi saya berharap ketika sudah punya kartu, biaya USG nya bisa gratis, dan proses persalinannya bisa berjalan lancar. Insyaallah, nanti ketika anak saya sudah lahir, saya akan langsung mendaftarkannya juga,” tutup Dika.

ay/ys/Jamkesnews

Narasumber : Dika

“Dulu saya pernah dapat cerita  kalau biaya operasi pasang ring jantung itu bisa sampai 80 juta. Alhamdulillah  di rumah sakit dapat informasi ternyata bisa gratis pakai JKN-KIS”

lombokjournal.com  —

SELONG   ;   Maemunah (55), warga asal Kalijaga Kecamatan Aikmel ini sangat merasakan manfaat yang besar dari program JKN-KIS.

Pagi itu Selasa, (12/02) Maemunah ditemui oleh tim jamkesnews di kantor BPJS Kesehatan Cabang Selong untuk mengurus keperluan ibunya yang melakukan operasi pemasangan ring pada jantung di RSUD Kota Mataram.

Ibu dua orang anak ini menceritakan,  ibunya memang sudah lama menderita penyakit jantung koroner. Dia ingat,  gejala awal yang dirasakan ibunya adalah nyeri dada, sesak napas, mudah lelah disertai mual, dan sering keringat dingin.

Setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter, akhirnya sang ibu diindikasikan untuk menjalani operasi pemasangan ring jantung.

Prosedur pemasangan ring jantung ini berfungsi untuk membantu melebarkan pembuluh darah yang tersumbat akibat lemak yang menumpuk. Sehingga aliran darah ke jantung menjadi lebih lancar dan akan menurunkan resiko serangan jantung.

Maemunah awalnya sangat mengkhawatirkan biaya yang dikeluarkan pasti akan besar. Walaupun dia sudah mempersiapkan uang dalam jumlah tertentu, dia merasa tidak akan cukup untuk biaya perawatan dan pembelian obat.

“Dulu saya pernah dapat cerita dari orang-orang kalau biaya operasi pasang ring itu bisa sampai 80 juta. Saya sama suami sudah menyiapkan biayanya, tapi saya pikir itu belum cukup. Setelah operasi kan pasti perlu perawatan dan obat-obatan, dan itu juga tidak hanya sekali dan jangka waktunya pasti lama. Alhamdulillah pas di rumah sakit dapat informasi kalau ternyata bisa gratis pakai JKN-KIS. Semuanya ditanggung BPJS Kesehatan. Alhamdulillah operasinya juga berjalan lancar, ibu sudah 2 minggu yang lalu pulang ke rumah. Ini saya datang ke kantor BPJS Kesehatan untuk mengganti faskesnya ibu. Mau pindah ke tempat yang lebih dekat dengan rumah saya. Biar ibu lebih mudah untuk melakukan kontrol berobat,” ungkapnya.

Menurut Maemunah, prosedur pelayanan yang dirasakan selama di rumah sakit sangat memuaskan. Tidak membeda-bedakan dengan pasien umum lainnya.

“Alhamdulillah, semuanya dimudahkan dari awal dirujuk di RSUD Kota Mataram sampai ibu selesai dirawat dan pulang ke rumah. Mungkin beberapa orang ada yang bilang, mereka akan direpotkan kalau operasi pakai BPJS Kesehatan, di rumah sakit nanti akan dipersulit administrasinya dan ujung-ujungnya akan diminta bayar juga. Tapi, saya buktikan sendiri kalau itu tidak benar sama sekali. Prosesnya mudah kok, asal kita selalu mengikuti prosedur yang ada. Apalagi kalau kita selalu rutin untuk membayar iurannya. Insyaallah akan mudah,” ujar Maemunah.

Tak sampai di situ, pada akhir wawancara dengan tim jamkesnews, Maemunah berharap diharapkan program JKN-KIS dapat terus berlanjut agar memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat.

ay/ys/jamlesnews

Narasumber : Maemunah

“Program dari BPJS Kesehatan ini adalah program yang sangat bermanfaat. Dengan prinsip gotong royong, orang-orang tidak mampu pun dapat berobat gratis di puskesmas ataupun rumah sakit”

lombokjournl.com —

SELONG ;    Maskam (39), mantan Kepala Desa Ketapang Raya, Kecamatan Keruak, Lombok Timur, yang merupakan salah satu destinasi wisata yang ada di pulau Lombok.

Maskam yang ditemui kala itu datang ke Kantor BPJS Kesehatan Cabang Selong itu untuk mengurus perbaikan nama istrinya yang ada di kartu JKN-KIS.

“Saya jauh-jauh datang dari Ketapang Raya untuk memperbaiki nama istri saya yang salah di kartu JKN-KIS. Istri saya mau melahirkan di rumah sakit, jadi harus segera di urus, Berkas-berkasnya juga sudah saya siapkan. Saya dari dulu sudah biasa mengurus hal-hal seperti ini, waktu itu saya masih jadi kepala desa, saya yang biasanya ngurus keperluan warga-warga terkait BPJS Kesehatan. Mendaftarkan peserta, melaporkan ada yang salah nama, atau ada yang mau pindah fasilitas kesehatan,” ungkap Maskam.

Menurutnya, Masyarakat di Desa Ketapang Raya masih ada yang belum mengetahui tentang program JKN-KIS. Maskam selaku kepala desa tergerak untuk membantu warga di desanya untuk lebih mengenal program JKN-KIS.

“Masih ada mbak yang tidak paham bagaimana mengurus kalo ada yang keliru identitasnya, maklum tempatnya jauh dari sini. Kasian juga yang tidak punya kendaraan, harus bayar lebih besar untuk bisa pergi, itupun mereka belum tentu tahu bagaimana cara mengurusnya. Alhamdulillah saya yang masih sehat dan masih diberikan kesempatan untuk bisa datang ke sini. Makanya saya inisiatif membantu mereka,” lanjutnya.

Maskam mengungkapkan program dari BPJS Kesehatan ini adalah program yang sangat bermanfaat. Dengan prinsip gotong royong, orang-orang tidak mampu pun dapat berobat gratis di puskesmas ataupun rumah sakit.

Terkait program tentang JKN-KIS, tidak hanya pihak BPJS Kesehatan atau fasilitas kesehatan yang gencar melakukan sosialisasi, tetapi dari pihak pemerintahan desa sampai dusun pun harus tergerak untuk melakukannya. Agar warga di daerah pelosok dapat memahami pentingnya program ini dan sekaligus dapat merasakan manfaatnya.

“Saya berharap, untuk ke depannya masyarakat lainnya harus memperhatikan identitas yang tertera pada kartu JKN-KIS. Kalau ada yang salah cetak atau keliru bisa diperbaiki secepatnya, tanpa harus menunggu sakit untuk menggunakan kartu tersebut, kan jadinya butuh waktu lebih lama untuk memperbaikina. Yang penting saat kartu JKN-KIS digunakan ketika sakit, sudah tidak ada kendala yang berarti,” tutup Maskam pada akhir ceritanya pada tim Jamkesnews.

ay/ys/jamkesnews 

Narasumber : Maskam

Tugas seorang kader tidak hanya melakukan sosialisasi dan edukasi tentang program JKN-KIS dan pendaftaran peserta, tetapi juga sebagai pengingat dan pengumpul iuran

Lombokjournnal —

SELONG   ;  Menjadi kader JKN-KIS adalah jalan yang dipilih oleh Rosmiati (36) untuk mengisi waktu-waktunya setelah memutuskan berhenti menjadi salah satu perangkat desa.

Kader yang bertugas di Kecamatan Masbagik ini adalah Kader JKN-KIS generasi pertama yang ikut bergabung bersama dengan BPJS Kesehatan Cabang Selong sejak 3 tahun yang lalu.

“Saya melamar jadi kader JKN-KIS itu dulu tahun 2016. Itu kader angkatan pertama, anggotanya tidak sebanyak sekarang. Sebelum jadi kader, saya kerja di kantor Desa Kumbung, menjabat menjadi ketua fasilitator desa untuk program kesehatan lingkungan. Karena sudah biasa keliling desa dan ketemu masyarakat, jadi saya tidak mengalami kesulitan ketika bertugas menjadi kader. Alhamdulillah diberikan kemudahan untuk bisa merangkul warga-warga yang lain untuk mendaftar jadi peserta JKN-KIS,” kenang Rosmiati.

 Tugas seorang kader tidak hanya melakukan sosialisasi dan edukasi tentang program JKN-KIS dan pendaftaran peserta tetapi juga sebagai pengingat dan pengumpul iuran khusus bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU).

Rosmiati harus mengingatkan peserta di wilayah tugasnya untuk rutin membayar iuran, baik secara kolektif maupun dengan mengunjungi peserta dari rumah ke rumah.

Selama menjadi kader, ada beberapa pengalaman kurang baik yang dirasakan olehnya saat melakukan kunjungan.

“Saat melakukan kunjungan door to door, ada beberapa kejadian yang tidak mengenakkan. Saya pernah beberapa kali tidak ditanggapi karena katanya takut ditagih. Saya malah pernah sampai diusir karena dianggap mengganggu. Yah, walapun seperti itu saya tidak nyerah, setiap orang kan punya karakter beda-beda. Saya maklum. Nah, Kalau ketemu peserta yang memiliki kendala seperti itu, nanti didata terus dilaporkan ke kantor untuk ditindaklanjuti,” cerita Rosmiati.

Menurut Rosmiati, beberapa kendala yang terjadi kepada peserta dalam hal pembayaran ialah kurangnya pemahaman dan kurangnya kesadaran masyarakat.

Karena itu, ia makin termotivasi untuk melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap warga sebagai peserta JKN-KIS dengan bantuan aparat-aparat desa setempat.

“Saya senang dan bangga menjadi bagian dari BPJS Kesehatan. Saya akan terus merangkul masyarakat untuk menjadi peserta JKN-KIS dan membantu mereka untuk mempermudah pembayaran iuran. Semoga masyarakat menjadi lebih sadar akan penting dan berharganya program ini,” tutup Rosmiati pada akhir pertemuannya dengan tim jamkesnews.

ay/yp/jamkesnews

narasuber ; Romsiati

Sebelum daftar BPJS Kesehatan sangat susah untuk mengakses pelayanan kesehatan, tetapi bersyukur sudah 2 tahun ini joni dan sekeluarga sudah terlindungi

lombokjournal.com —

SELONG  ;   Terwujudnya jaminan kesehatan yang berkualitas tanpa diskriminasi adalah visi BPJS Kesehatan.

Hal ini sangat sesuai dengan situasi yang dialami oleh Anem (60). Laki-laki paruh baya yang berprofesi sebagai petani itu tampak terbaring lemah di atas brankar di depan Poli Saraf RSUD dr R Soedjono Selong.

Sudah cukup lama dia mengantri bersama dengan pasien-pasien lain. Namun tak tampak raut lelah yang muncul diwajahnya.

“Saya sudah biasa menunggu, tak apa. Pasien yang lainnya kan juga sama-sama mengantri dan syukurnya tidak ada yang merebut antrian karena sistem antriannya sudah baik dan ruang tunggunya nyaman. Biarpun perlu waktu, yang penting saya dapat berobat,” ungkapnya.

Anem yang berasal dari Lekong Pulut, Desa Mekarsari Suela ini sudah lama merasakan sakit pada tulang belakangnya sehingga dia tidak bisa berjalan ataupun duduk. Bertahun-tahun dia membiarkan rasa nyeri yang mendera punggungnya.

“Sakitnya bapak sudah lama, tapi karena tidak ada biaya, ya paling hanya pergi ke tukang urut. Dipijat, sembuh, tapi besok-besok pasti kambuh lagi. Kadang minum obat, tapi beli di warung. Tidak berani ke dokter, mahal!,” Cerita Joni (30), anak Bapak Anem.

Murni istri Joni yang ikut ke rumah sakit juga menceritakan dahulu, ketika belum daftar BPJS Kesehatan sangat susah untuk mengakses pelayanan kesehatan, tetapi bersyukur sudah 2 tahun ini joni dan sekeluarga sudah terlindungi.

“Alhamdulillah, sekarang kalau bapak sakit langsung saya bawa ke Puskesmas Suela, puskesmas yang paling dekat dengan rumah. Jadi tenang,” sambung Murni (28), istri Joni yang ikut menemani Pak Anem saat itu.

Anem sekeluarga adalah salah satu peserta JKN-KIS yang termasuk dalam golongan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Biaya pelayanan kesehatan selama sakit akan ditanggung dan dibayarkan setiap bulannya oleh pemerintah pusat.

Tidak hanya pengobatan dan perawatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) saja yang dijamin, namun tindakan medis spesialistik di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), baik bedah maupun non bedah akan ikut ditanggung.

Hal itu akan memudahkan masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan perawatan yang maksimal tanpa membeda-bedakan status antar peserta BPJS kesehatan.

ay/yp/Jamkesnews

“Pesan saya, para pemegang kartu JKN-KIS jangan terbawa isu atau berita tidak benar. Kalau ragu, langsung tanyakan saja ke petugas di BPJS Kesehatan “

lombokjournal.om  —

SELONG  ;  Beberapa waktu lalu sempat beredar isu yang menyatakan, BPJS Kesehatan tidak menjamin pasien-pasien dengan katarak.

Hal itu sempat menyurutkan niat Komarudin (77) untuk melakukan operasi katarak.

“Saya dulu sempat khawatir karena disuruh operasi sama dokter. Apalagi denger kata-kata orang kalau operasi katarak tidak bisa pakai JKN-KIS. Kalau diminta bayar, lebih baik saya tidak operasi saja”, cerita Komarudin, laki-laki paruh baya yang berasal dari Desa Kelayu Jorong.

Sejak 2017 lalu, Komarudin memang sudah tidak bisa melihat dengan jelas. Dokter sudah menginstruksikan untuk melakukan operasi, tetapi karena memikirkan biaya operasi yang pastinya besar, Komarudin urung untuk melakukannya.

Akibatnya, kondisinya semakin parah dan hal itu membuat Komarudin tidak bisa bekerja lagi.

“Saya cuma buruh tani, mau operasi tidak punya uang. Tapi karena makin susah melihat, akhirnya saya nekat periksa lagi ke dokter, terus tanya apakah operasinya bisa dijamin kalau  pakai JKN-KIS? Alhamdulillah saya sangat bersyukur waktu petugas rumah sakit bilang bisa,” ungkapnya.

Akhirnya Komarudin pun dijadwalkan untuk melakukan operasi akhir tahun lalu. Dia mengatakan dari awal melakukan pemeriksaan, dirawat di rumah sakit sampai pulang ke rumah sama sekali tidak mengeluarkan biaya sedikitpun.

Komarudin membuktikan bahwa isu-isu yang beredar tidak benar sama sekali.

“Alhamdulillah, sekarang saya sudah bisa melihat dengan lebih jelas. Pesan saya untuk para pemegang kartu JKN-KIS lainnya, harap jangan terbawa isu atau berita yang tidak benar. Kalau ragu, langsung tanyakan saja ke petugas di BPJS Kesehatan yang memang lebih paham, biar tidak bingung,” lanjut Komarudin.

BPJS Kesehatan hingga saat ini masih menjamin pasien-pasien dengan katarak. Hal itu pun menegaskan,  BPJS Kesehatan tetap sejalan dengan program pemerintah dalam menurunkan tingkat kebutaan.

Namun di samping itu, ada beberapa standar yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan untuk menanggung operasi pasien katarak, seperti jumlah pasien yang diatur sedemikian rupa agar semua pasien dapat terlayani dengan maksimal dan baik.

Setelah tindakan operasi pun, pasien harus menerima beberapa perawatan lanjutan berupa kontrol rutin/rawat jalan. Dalam hal ini, BPJS Kesehatan akan tetap menanggung biaya yang dibutuhkan.

Tentunya dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.

ay/yp/jamkesnews

Narasumber : Komarudin (77tahun)

Peserta JKN-KIS jadi lebih paham pentingnya menjaga pola hidup sehat dengan berolahraga, makan makanan bergizi seimbang, dan rutin memeriksa kondisi kesehatan

lombokjournal.com —

SELONG  ;   Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) adalah sistem pelayanan kesehatan dan pendekatan proaktif, yang dilaksanakan secara terintegritas yang melibatkan peserta, fasilitas kesehatan dan BPJS Kesehatan.

Seluruh peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang menyandang penyakit kronis (Diabetes Melitus Tipe 2 dan Hipertensi) menjadi sasaran utama dalam program ini.

Biasanya bentuk pelaksanaannya adalah berupa aktivitas konsultasi medis/edukasi, home visit, reminder, aktivitas klub dan pemantauan status kesehatan.

Program yang melakukan pendekatan secara promotif dan preventif ini dikembangkan oleh BPJS Kesehatan bersama dengan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

Salah satu peserta Prolanis H. Zubaidi (59) yang ditemui di kediamannya mengungkapkan, banyak sekali manfaat yang bisa diperoleh. Selama 2 tahun terakhir Ia telah aktif menjadi anggota klub Prolanis.

“Setiap hari Jum’at pagi saya pergi bersama istri saya untuk mengikuti klub prolanis di tempat praktik dokter yang biasanya menjadi tempat saya untuk berobat. Semenjak saya didiagnosa menderita hipertensi, saya jadi rutin datang untuk ikut senam, cek tekanan darah, ikut penyuluhan hipertensi atau bahkan terkadang di sana ada cek darah lengkap,  gratis lagi,” ungkapnya.

Dengan mengikuti aktivitas tersebut, Zubaidi istrinya menjadi lebih paham akan pentingnya menjaga pola hidup sehat dengan berolahraga, makan makanan bergizi seimbang, dan rutin memeriksa kondisi kesehatan.

Menurutnya, prinsip mencegah lebih baik daripada mengobati adalah pilar utama untuk mendukung hidup yang bebas dari segala penyakit.

“Bayangkan saja, kalau tidak pernah kontrol atau rutin minum obat, penyakit saya pasti sudah tambah parah dan biaya untuk berobat pasti jauh lebih besar. Saya masih sayang sama tubuh saya,” tuturnya.

Program JKN-KIS ini diharapkan akan selalu diterapkan bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan tingkat kemandirian peserta dengan cara menumbuhkan kesadaran pasien dan peran serta keluarga, sehingga dapat mengendalikan biaya pelayanan kesehatan jangka panjang.

Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan pasal 21 ayat 1, salah satu kiat BPJS Kesehatan untuk menyukseskan program jaminan sosial bidang kesehatan adalah dalam bentuk pelayanan preventif dan promotif.

ay/yp/jamkesnews

Narasumber : H. Zubaidi

Adanya JKN-KIS BPJS Kesehatan kini akan membuat setiap masyarakat bisa datang ke fasilitas kesehatan ketika sakit

lombokjournal.com

SELONG  ;   Suryani (34), warga Desa Lendang Nangka ini mengaku sangat terbantu dengan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Suryani menceritakan bahwa dia baru saja keluar dari rumah sakit pasca melahirkan dua minggu yang lalu.

“Waktu itu saya pergi ke puskesmas untuk periksa kehamilan. Tapi ternyata kata dokter, untuk proses persalinannya saya harus operasi dan dirujuk ke RSUD Selong,” jelas Suryani.

Saat itu Suryani dan suaminya yang hanya seorang buruh merasa tidak akan mampu membiayai operasi persalinan. Namun, dengan adanya kartu JKN-KIS, Suryani merasa sangat senang dan terbantu karena tidak mengeluarkan biaya sedikit pun selama di rawat di rumah sakit.

“Alhamdulillah, saya sangat bersyukur karena ini pertama kalinya saya operasi, saya takut tidak bisa bayar lunas biayanya, karena saya hampir semingguan dirawat di rumah sakit,” ungkap Suryani.

Suryani dan keluarganya telah menjadi peserta BPJS Kesehatan sejak 4 tahun terakhir ini, ia mengatakan ketika ada anggota keluarganya yang sakit langsung berobat ke puskesmas dan tidak dikenakan biaya atau gratis.

Termasuk biaya setiap melakukan proses persalinan baik secara normal maupun operasi caesar.

Setelah keluar dari rumah sakit, Suryani segera mendaftarkan anak kelimanya untuk mendapatkan kartu JKN-KIS. Suryani mengungkapkan ketika datang ke Kantor BPJS Kesehatan Cabang Selong, pelayanan petugasnya sangat ramah, sehingga Suryani tidak mengalami kesulitan dan berharap agar proses administrasinya mudah dan cepat diselesaikan.

“Tadi pas baru sampai sudah diarahkan, diberikan formulir yang harus di isi, dan saya juga sudah bawa syarat-syarat yang dibutuhkan,” ujar Suryani.

Adanya JKN-KIS BPJS Kesehatan kini akan membuat setiap masyarakat bisa datang ke fasilitas kesehatan ketika sakit. Lambat laun, tidak akan ada ketakutan lagi mendatangi puskesmas atau rumah sakit karena sudah ada JKN-KIS yang membantu membayarkan biaya pengobatan.

Suryani sebagai peserta JKN-KIS dari Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN ini berharap program ini bisa lebih baik ke depannya. Khususnya dalam hal pelayanan kesehatan di seluruh tingkat fasilitas kesehatan, mulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama hingga fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut.

ay/yp/jamkesnews

Narasumber : Suryani

Kader juga harus memahami setiap dusun memiliki permasalahan sosial yang berbeda

MATARAM.lombokjournal.com — Program revitalisasi posyandu menjadi posyandu keluarga bukan sekedar melaksanakan kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan.

Lebih dri itu, posyandu merupakan pusat pelayanan yang terintegrasi. Termasuk penangaban berbagai permasalahan kependudukan dan kesejahteraan keluarga.

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah  menegaskan, kegiatan posyandu keluarga Mulai dari penanganan masalah ibu dan anak dan Posbindu hingga  Posyandu Lansia dan remaja/melinial, termasuk untuk percepatan pencapaian Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dan Penanganan Stunting.

“Serta mendeteksi berbagai  permasalahan sosial lainnya,” kata Umi Rohmi .

Wagub yang lebih akrab disapa Umi Rohmi, menyampaikan hal itu saat didaulat menjadi  keynote speaker pada kegiatan Review Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Provinsi NTB Tahun 2019 di Hotel Grand Legi, Kamis (03/10) 2019.

Permasalahan yang bisa dideteksi di posyandu keluarga, tidak hanya soal kesehatan. Melainkan juga menjadi tempat bagi masyarakat untuk berkonsultasi dan mendapatkan edukasi tentang semua hal di  masyarakat.

“Misalnya  masalah lingkungan hidup,” kata Umi Rohmi.

Menjadi tugas para kader posyandu untuk ikut secara intens mensosislisasikan dan menanamkan budaya hidup bersih dan sehat  melalui program NTB bebas sampah (Zero Waste).

Yakni membiasakan  memilah sampah dari tingkat rumah tangga.  Juga membangun mindset masyarakat, dengan memilih dan memilah sampah, kemudian sampah dapat dijual ke bank sampah untuk diolah menjadi berbagai produk yang bermanfaat dan bernilai ekonomi, ujarnya.

Karena itu,  pengelolaan Posyandu Keluarga ke depan dapat diintegrasikan dengan BumDes yang mengelola Bank Sampah.

Sehingga Masyarakat dapat menggunakan sampah untuk datang konsultasi ke Posyandu. Atau dapat menabung di bank sampah, sebagian hasil dari tabungan warga dipergunakan untuk operasional bank sampah dan Posyandu,  tegasnya.

Kader juga harus memahami setiap dusun memiliki permasalahan sosial yang berbeda. Permasalahan tentang bahaya narkoba, human  trafiking atau perdagangan manusia untuk TKI atau TKW, menjaga hutan dan permasalahan lainnya.

Untuk dapat menjalankan peran tersebut, Wagub Umi Rohmi berjanji akan terus memperkuat kapasitas pengetahuan, keterampilan dan updating informasi melalui bentuk kegiatan penguatan kader posyandu.

Baik melalui pendidikan dan pelatihan serta pemberian sertifikat keahlian maupun aspek organisasi dan pemenuhan fasilitas pelayanan yang dibutuhkannya.

Kepala BKKBN RI, Dr. Hasto Wardoyo, SpOg (k), menegaskan bahwa struktur penduduk dari sisi kuantitas menentukan langkah arah pembangunan suatu daerah.

Mengenai program Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi, Hasto berharap KB jangan hanya diterjemahkan khusus membatasi anak. Tapi lebih kepada menyiapkan generasi berkualitas dan generasi unggul.

Menurutnya, banyak hal yang terkait kesehatan reproduksi ini, sudah harus diajarkan dan diketahui oleh anak-anak usia SMP, sehingga dapat mencegah terjadinya resiko kesehatan reproduksi yang berakibat vatal, ujarnya.

Sebagai contoh,  sirkumsisi (sunat), ternyata setelah dijelaskan, sirkumsisi itu mencegah istri dari kanker mulut rahim, kesehatan reproduksi itu penting untuk disampaikan, jelasnya.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB, Dr. Drs Lalu Makripuddin M. Si, mengajak semua unsur dan Lembaga agar menjadikan momentum ini untuk menyatukan tekad dan semangat juang program BKKBN, karena program ini dapat meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak.

Makin baiknya program kependudukan  merupakan kontribusi dalam peningkatan IPM NTB. Oleh karena itu segera dirumuskan secara komprehensif melalui diskusi kelompok upaya-upaya strategis untuk meningkatkan IPM tersebut.

“Keberhasilan Program kependudukan dan program lainnya seperti  KKBPK di Provinsi NTB merupakan hasil kerja gotong royong dan kerja sama dari segenap potensi aparatur Pemerintah dan semua unsur,” kata Lalu Makripuddin

Acara tersebut juga dirangkai dengan Penandatanganan Nota Kesepakatan, antara Universitas Mataram dengan BKKBN Pusat, untuk pengembangan SDM dengan mendorong  Pendidikan S2  kependudukan, FK. Unizar dan Unram dengan Perwakilan BKKBN Prov. NTB.

Juga Mou tentang pre service training, antara DPMPD Dukcapil NTB dengan Perwakilan BKKBN Prov. NTB meliputi akses data penduduk online dan pengembangan posyandu, dan kampong KB.

Selain itu, juga akan dilakukan Peluncuran Buku Pendidikan Kependudukan bermuatan kearifan Lokal yang disusun oleh Bidang Dalduk BKKBN Provinsi NTB.

AYA