“Kami tak  khawatir harus mengeluarkan biaya berobat untuk kesembuhan anak kami. Mudah–mudahan program JKN-KIS terus berlanjut”

lombokjournal.com —

SELONG   ;    Nabila Safitri yang masih berusia 1 bulan harus terbaring lemah di tempat tidur dengan memakai selang oksigen. Bayi ini sudah 3 hari dirawat di ruang perawatan anak kelas III RSUD dr. R Soedjono Selong.

Minggu (31/03) 2019, tim Jamkesnews mengunjungi Nabila dan ibunya, Ratnasari (44). Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN asal Desa Pringgasela Timur, Kecamatan Pringgasela ini pun bersedia membagi pengalamannya selama menggunakan kartu JKN – KIS.

“Awalnya Nabila sempat dirawat di Puskesmas Pringgasela selama 3 hari. Tapi karena batuk dan sesak napasnya tidak kunjung sembuh akhirnya dirujuk ke rumah sakit,” ungkap Ratna.

Dokter mendiagnosa, Nabila menderita Pneumonia. Penyakit akibat infeksi bakteri, virus, atau jamur ini biasanya menyebabkan demam dan batuk yang berkepanjangan pada bayi.

Penangangan yang tepat dan cepat sangat dibutuhkan untuk mencegah kondisi penyakit bertambah parah.

Untung saja Ratna dan adiknya Siti (27) langsung sigap membawa Nabila ke Puskesmas. Bayi berbobot 3 kg ini pun dengan segera mendapat pelayanan kesehatan di Puskesmas Pringgasela.

Menurut Siti, pelayanan di puskesmas sangat baik, perawat melayani  dengan ramah dan selama 3 hari di sana tidak dipungut biaya perawatan sama sekali.

“Setelah dirujuk ke rumah sakit pun, kami mendaftar menggunakan kartu JKN – KIS. Perawat di sini kemudian mengatakan semua biaya perawatan dan pengobatannya dijamin asalkan mengikuti prosedur yang berlaku,” tutur Siti, adik Ratna yang kala itu ikut menemani.

Ratna mengungkapkan, kondisi Nabila memang belum sepenuhnya membaik. Namun, ia percaya dengan dibawa ke RSUD Selong, anaknya akan mendapat pertolongan medis yang tepat.

Ratna juga mengatakan bahwa Nabila akan dipasang selang makanan yang dimasukkan ke dalam saluran pencernaannya untuk memenuhi asupan nutrisi karena tidak bisa menyusu.

“Kata dokter, Nabila tidak boleh diberikan ASI secara langsung mengingat kondisinya masih sesak napas dan terus menerus batuk, takut tersedak jika diberikan susu. Jadi nanti akan dipasangkan selang makanan. Saya setuju saja atas semua saran dokter, yang penting anak saya bisa cepat sembuh,” kisah Ratna.

Pekerjaan Ratna dan suaminya sebagai buruh tani tidak akan cukup untuk membayar biaya perawatan Nabila yang mencapai jutaan rupiah.

Bagi keluarga Ratna, penghasilan sebulan pun tidak akan cukup untuk biaya berobat Nabila, makanya Alhamdulillah, kami sangat bersyukur karena telah mendapat bantuan dari pemerintah berupa kartu JKN – KIS ini.

“Kami tidak perlu khawatir harus mengeluarkan biaya berobat untuk kesembuhan anak kami. Mudah – mudahan program ini akan terus berlanjut. Jadi, masyarakat kecil pun tidak akan takut berobat ke rumah sakit, asal selalu mengikuti aturan dan syarat yang berlaku,” ungkap Ratna.

ay/hf/Jamkesnews

Narasumber : Ratnasari

“Seandainya tidak punya kartu JKN – KIS, saya berarti harus mengeluarkan uang sejuta lebih setiap minggunya”

lombokjournal.com —

SELONG   ;    Suara mesin pencuci darah terdengar di ruang hemodialisa RSUD dr. Soedjono Selong,  Sabtu (06/04) 2019. Belasan orang tampak terbaring dengan berbagai macam selang yang mengalirkan darah dari tangan ke mesin pencuci darah di sampingnya.

Mawardi (68), adalah salah satu pasien yang rutin melakukan cuci darah setiap minggu. Ia selalu didampingi oleh anaknya, Uswatun (24).

Laki – laki yang dulunya bekerja sebagai buruh tani ini sekarang hanya hidup berdua dengan anak perempuannya setelah istrinya meninggal 4 tahun yang lalu.

“Setiap Sabtu bapak memang sudah jadwalnya ke sini. Tidak terasa sudah hampir 4 bulan, saya menemani bapak bolak–balik ke rumah sakit untuk cuci darah,” cerita Uswatun ketika ditemui oleh tim Jamkesnews.

Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) asal Desa Pohgading Timur Kecamatan Pringgabaya ini sejak tahun 2018 sudah didiagnosa mengidap penyakit gagal ginjal kronik. Ia pun menceritakan awal gejala penyakitnya hingga melakukan cuci darah.

“Awalnya pinggang saya sering sakit, kemudian bengkak dan terasa panas di seluruh badan. Perut pun rasanya penuh, padahal hanya makan sedikit. Ditambah lagi tekanan darah saya yang memang tinggi. Saya lantas ke Puskesmas, di sana saya langsung dirujuk ke rumah sakit. Sempat dua kali di opname, sampai akhirnya diharuskan cuci darah rutin,” ungkap Mawardi.

Cuci darah atau hemodialisa (HD) adalah prosedur khusus yang harus dilakukan oleh penderita gagal ginjal kronik, sebagai pengganti ginjal yang sudah rusak.

Biaya untuk sekali cuci darah pun tidaklah murah, bisa mencapai jutaan rupiah.

“Saya juga tidak menyangka akan cuci darah seumur hidup. Seandainya tidak punya kartu JKN – KIS, saya berarti harus mengeluarkan uang sejuta lebih setiap minggunya, belum lagi untuk beli obat dan keperluan yang lain – lain. Sepertinya saya tidak akan sanggup,” tutur Mawardi.

Ia merasa bersyukur karena ada JKN –KIS. Kartu kecil yang dapat membiayai cuci darah bapaknya yang biayanya berjuta – juta.

“Jujur sampai sekarang saya masih takjub, iuran yang kami keluarkan per bulan hanya 51.000, tapi manfaatnya sangat jauh melebihi itu. Kartu ini bagaikan penyambung hidup bapak,” tambah Uswatun sambil menunjukkan kartu JKN – KIS miliknya dan Mawardi.

Meskipun ia harus tetap melakukan cuci darah, Mawardi tidak merasa terpuruk dengan kondisinya. Di ruang hemodialisa RSUD dr. R Soedjono Selong, ia bersama dengan pasien – pasien lainnya sudah merasa dekat karena setiap minggunya bertemu dan memiliki jadwal cuci darah yang sama. Mawardi juga merasa sangat puas dengan pelayanan yang dia terima selama melakukan cuci darah.

“Tidak hanya dengan pasien, dengan perawat di sini pun sudah saya anggap keluarga sendiri. Mereka sangat ramah. Pelayanannya pun sangat baik. Ruangan ini sudah jadi rumah kedua saya. Intinya saya tidak mengkhawatirkan apa–apa lagi. Dengan rutin bayar iuran JKN – KIS, cuci darah seumur hidup pun tetap gratis,” tandasnya.

ay/hf/Jamkesnews

 Narasumber : Mawardi

“Manfaat Sirukogalar bagi petugas kesehatan, mereka lebih percaya diri dalam memberikan pelayanan kesehatan jiwa dan rujukan pasien dapat dimonitor oleh puskesma sampai rujuk balik dengan perawatan lanjutan di rumah”

MATARAM.lombokjournal.com — Sistem Rujukan Komunikatif Tiga Pilar (Sirukogalar) merupakan inovasi sistem yang mendukung perawatan primer dalam memberikan layanan kesehatan mental.

Harapannya, inovasi itu dapat menurunkan tindakan pasung, khususnya pada penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

Sehingga pasien bisa dirawat di berbagai layanan kesehatan melalui komsumsi obat secara rutin, dan dapat diterima oleh keluarga dan masyarakat. Dengan tujuan ODGJ sehat berdaya produktif.

Direktur Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma (RSJMS) Provinsi NTB, Dr. Evy Kustini Somawijaya, MM mengungkapkan itu saat workshop peningkatan Tim Pelaksanaan – Kesehatan Jiwa Masyarakat (TP-KJM) di Grand Legi Hotel Mataram, Selasa (22/10) 2019.

Dr. Evy mengatakan, sistem rujukan tiga pilar ini akan perkuat komunikasi antara RSJ, Puskesmas dan Masyarakat, baik melalui kader kesehatan jiwa maupun langsung pada pasien dan keluarga tidak terputus.

Terapi dapat terpantau dengan baik, demikian juga perkembangan pasien pasca pasung/rawat dapat di pantau dengan baik. Dengan demikian diharapkan angka kekambuhan kecil dan pasien lebih berdaya.

“Pengembangan sistem ini, untuk memonitoring pengobaran pasien pasca rawat, dengan demikian pihak rumah sakit dapat mengontrol risiko kambuh atau dipasung lagi,” ungkap Direktur RSJMS NTB itu.

Berdasarkan data dari RSJMS NTB, jumlah pasien pasung hasil penjangkauan berdasarkan kabupaten kota sampai dengan 30 September 2019 sebanyak 56 kasus pasung. Meningkat dibanding kasus pasung yang terjadi pada tahun 2018 yang hanya sebanyak 20 kasus.

Namun, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya mengalami penurunan yang sangat jauh. Bahkan sebanyak 332 kasus pasung yang terjadi di tahun 2013 silam.

Karena itu, kasus pasung menjadi masalah kemanusia dan sosial yang harus diminimalisir. Sehingga Pemerintah terus berupaya menargetkan ke depan NTB bebas pasung.

Pihak RSJ akan terus perkuat sosialisasi serta komunkasi antara tim psikiater atau melalui tim ACT RSJ dan atau kelompok swabantu dari tiap puskesma yang tersebar di sepuluh kabupaten kota se-NTB.

Selain itu, pihaknya juga akan semakin mengembangkan aplikasi inovasi “Makpasol” yang membantu masyarakat atau petugas untuk lapor jika menemukan kasus pasung di masyarakat.

“Manfaat Sirukogalar bagi petugas kesehatan, mereka lebih percaya diri dalam memberikan pelayanan kesehatan jiwa dan rujukan pasien dapat dimonitor oleh puskesma sampai rujuk balik dengan perawatan lanjutan di rumah,” tuturnya.

Sistem ini juga dapat dimanfaatkan untuk menurunkan masalah kesehatan jiwa secara lebih luas lagi.

TP KJM kab/kota menjadi wadah koordinatif utama dalam penyelesaian masalah kesehatan jiwa. Masalah kesehatan jiwa semakin luas dan beragam, pasung, ODGJ dan Tentamen Suicide (Percobaan bunuh diri) menjadi masalah utama.

Kunci utama untuk mencegah kekambuhan dan mendukung keberhasilan perawatan hingga pasien sehat, beradaya dan produktif adalah keberlanjutan pengobatan.

AYA

“Kalau semua semua peserta patuh membayar iuran sembilan bulan sebelum kelahiran saja masih ada minus. Tapi setidaknya tidak sebesar minus yang kita rasakan”

lombokjournal.com —

MATARAM  ;   Banyak ibu hamil yang baru mendaftar JKN-KIS satu bulan sebelum melakukan persalinan. Bahkan, usai proses persalinan tersebut, banyak dari mereka yang menunggak iuran.

Dalam analisis BPJS Kesehatan di tahun 2018 terhadap peserta segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), menemukan angka ibu hamil yang baru mendaftar sebagai JKN-KIS sebulan sebelum proses persalinan (baik normal atau sesar) mencapai 64,7 persen.

Mereka yang baru mendaftar sembilan bulan sebelum kelahiran hanya 0,7 persen.

Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’ruf dalam temu media Jumat lalu, mengatakan bahwa mereka yang menunggak iuran sebulan setelah memperoleh manfaat pelayanan persalinan mencapai 43,2 persen.

“Hal ini menunjukkan kecenderungan perilaku adverse selection yang merugikan BPJS Kesehatan,” kata Iqbal dalam temu media di Jakarta, yang dirilis Liputan 6, Senin (21/10) 2019.

Rugi Lebih dari 206 Miliar Rupiah

Asisten Deputi Bidang Riset Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan, Citra Jaya mengungkapkan bahwa seharusnya pendapatan sekitar 286 miliar rupiah dari pengeluaran sekitar 309 miliar rupiah yang dilakukan untuk lebih dari 70 persen proses persalinan secara sesar saja, bisa didapat apabila peserta taat membayar.

Namun dari data tersebut, penerimaan iuran hanya mencapai sekitar 102 miliar dengan piutang sekitar 183 miliar. Di sini, BPJS Kesehatan mengalami rugi hingga sekitar lebih dari 206 miliar rupiah.

“Kalau semua semua peserta patuh membayar iuran sembilan bulan sebelum kelahiran saja masih ada minus. Tapi setidaknya tidak sebesar minus yang kita rasakan,” kata Citra Jaya.

Sosialisasi Masih Kurang

Meiwita P. Budiharsana, guru besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia mengatakan, temuan tersebut salah satunya dikarenakan kurang informasi dan edukasi pada masyarakat, terkait pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat.

Selain itu, pemberlakuan JKN-KIS yang masih terbilang baru juga berpengaruh pada sosialisasi pada masyarakat.

“Di banyak daerah masih overlapping dengan Jamkesmas, Jampersal yang sifatnya sekali saja,” kata Meiwita. Selain itu, sosialisasi yang dinilai terburu-buru juga membuat kurangnya informasi pada masyarakat di beberapa daerah.

“Banyak perempuan yang tidak tahu ini bukan hanya diberikan hak tapi juga ada kewajiban yang menempel di situ. Kewajibannya ya bayar premi, supaya mereka tidak mengira hanya suami yang membayarkan. Padahal suami belum tentu mendaftarkan untuk semua keluarganya.”

Karena itu, Meiwita berharap agar BPJS Kesehatan juga mensosialiasikan kepada masyarakat untuk melakukan cek apakah seluruh keluarga tercakup dalam BPJS Kesehatan. Hal ini karena seringkali perusahaan hanya membayar pekerjanya saja, bukan semua keluarganya.

Rr (sumber; Liputan 6)

Sampai saat ini belum ada laporan tentang masyarakat yang terbilang parah akIbat dari kebakaran tersebut

MATARAM.lombokjournal.com —  Nyala  api di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kebon Kongok Lombok Barat masih sulit dipadamkan. Mesli semua pihak, baik itu dari BPBD Provinsi/Lombok Barat, Dinas Lingkungan Hidup (LHK), Dinas Sosial NTB serta dari pemadam kebakaran kota/kabupaten  sudah diturunkan.

Kebakaran yang sulit dipadamkan tersebut membuat warga di sekitar TPA Kebon Kongok mulai terserang infeksi pernapasan ( ISPA).

Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala dinas Kesehatan Provinsi dr.Nurhandini Eka Dewi, Senin (21/09) 2019.

Eka menyampaikan,  Dinas Kesehatan sudah menyalurkan 4.260 masker sejak kebakaran dimulai.

Hingga saat ini, laporan yang diterima dari tim yang ada di Kebon Kongok, sebanyak 20 orang Warga dari 4 dusun yang terkena ISPA ringan.

“Sudah ada 20 orang yang terkena ISPA ringan, dilihat dari gejalanya hanya batuk dan sesak ringan dan secara langsung diberikan penanganan dengan mrmberikan obat,” katanya.

Menurut Eka, sampai saat ini belum ada laporan tentang masyarakat yang terbilang parah akIbat dari kebakaran tersebut.

Dinas Kesehatan sendiri menurunkan dua tim, yakni tim yang ada di lokasi kebakaran, serta tim lainnya turun langsung ke masyarakat untuk memeriksa serta membagikan masker.

“Ada sekitar 17.414. Jiwa yang beresiko terkena ispa akibat asap api yang belum bisa dipadamkan, hingga saat ini sudah ada 107 pekerja yang terdiri dari tim TPA dan petugas pemadam yang ditugaskan guna memadamkan Api disana” kata Eka.

AYA

“Saya tidak bisa membayangkan akan mengeluarkan uang sebanyak itu setiap kali berobat. Alhamdulillah ada JKN – KIS, semuanya gratis”

lombokjournal.com —

SELONG   ;    Kasih ibu memang tak berbatas, itulah kiranya ungkapan yang tepat bagi Ibu dua orang anak ini.

Yusnianti (38), adalah wanita asal Desa Masbagik Utara Baru Kecamatan Masbagik yang menjadi salah satu peserta BPJS Kesehatan segmen PBI APBN pada tahun 2016.

Ketika ditemui oleh oleh tim Jamkesnews pada Selasa (26/02) 2019, dia mengungkapkan kebahagiaannya karena telah berkali–kali mendapat manfaat yang besar dari JKN-KIS.

Tahun lalu, anak sulungnya yang bernama Yunisari (19) menderita Demam Berdarah Dengue (DBD) dan dirawat di RSUD Selong.

Saat itu memang bertepatan dengan pergantian musim, sehingga wabah DBD mulai menjangkiti beberapa warga, termasuk salah satunya adalah Yunisari. Selama 5 hari Yusnianti dengan telaten merawat anaknya di rumah sakit, meninggalkan suami dan anak keduanya di rumah.

“Namanya juga anak, pasti akan selalu menempel pada ibunya. Apalagi dengan kondisinya kala itu yang lemah dan sakit. Saya sangat bersyukur sekali karena dapat JKN – KIS dari pemerintah. Alhamdulillah, dari awal masuk rumah sakit sampai Yuni sembuh. Saya tidak membayar biaya perawatan sedikitpun. Saya dan  suami kerjanya hanya jadi buruh, kalau tidak punya kartu ini mau bayar pakai apa?” ungkap Yusnianti.

Yusnianti juga bercerita bahwa saat ini anak bungsunya baru saja sembuh dari sakit tifoid. Kondisi anak keduanya tersebut memang lemah dan sering jatuh sakit.

Tifoid atau biasa disebut dengan tipes adalah infeksi yang disebabkan oleh bakteri yang menyerang usus. Gejala penyakit ini diawali dengan demam berkepanjangan, bintik – bintik merah pada kulit, sakit perut, muntah dan disertai diare.

Jika tidak ditangani dengan baik dapat menyebabkan komplikasi yaitu usus akan mengalami perdarahan dan berlubang.

Tidak hanya menderita tifoid, anak Yusnianti juga kerap kali terserang asma. Setiap kali berobat ke puskesmas harus dilakukan pemberian obat melalui nebulizer atau mesin yang mengubah obat cair menjadi uap yang akan dihirup oleh penderita asma untuk mengurangi gejala sesak napas.

Anaknya memang sering kambuh asmanya. Setiap kali berobat ke puskesmas bisa menghabiskan 45 ribu sampai 60 ribu.

“Saya tidak bisa membayangkan akan mengeluarkan uang sebanyak itu setiap kali berobat. Alhamdulillah ada JKN – KIS, semuanya gratis. Saya sangat berterimakasih kepada pemerintah karena telah memberikan bantuan yang besar sekali manfaatnya bagi kehidupan anak – anak saya. Kalau tidak ada JKN – KIS, mungkin kondisi anak – anak saya tidak akan sebaik kondisinya yang sekarang,” tutup Yusnianti saat mengakhiri pembicaraan dengan tim jamkesnews.

ay/ys/Jamkesnews

Narasumber : Yusnianti

“Terimakasih JKN-KIS, karena telah memberikan perlindungan bagi saya dan keluarga”

lombokjournal.com —

SELONG   ;    Menjadi penyintas stroke bukanlah suatu hal yang pernah ada pada bayangan wanita paruh baya ini.

Masa-masa sulit ia lalui untuk berjuang melawan keterbatasan kondisi tubuhnya yang mengalami kelumpuhan.

Sumiarti (55) adalah ibu dari tiga orang anak yang sudah hampir 25 tahun menjadi guru di SDN 01 Kabar, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur.

Walaupun berjalan dengan bantuan tongkat, tak menyurutkan semangatnya untuk tetap mengajar ke sekolah dengan kondisi yang tak seperti orang lain pada umumnya.

“Alhamdulillah saya sangat bersyukur masih diberikan kesempatan untuk hidup oleh Allah. Dulu, saat didiagnosa oleh dokter terkena stroke pada Mei 2017, saya sempat merasa sedih dan selalu menangis. Apalagi ketika melihat kondisi saya yang seperti ini,” tutur Sumiarti dengan terbata-bata sambil menunjuk tangan dan kaki kanannya yang tak bisa digerakkan, Senin (11/02) 2019.

Anak dari Sumiarti menuturkan, dulu Sumiarti pernah depresi hingga marah-marah, mengurung diri dan tidak ingin bertemu orang lain bahkan tidak ingin minum obat dan ikut terapi, akan tetapi keluarga tidak pernah bosan membujuk Sumiarti untuk rutin berobat dan menjalani fisioterapi.

Biasanya terapinya 3 sampai 4 kali seminggu di rumah sakit, ada terapi wicara dan terapi fisik. Sudah hampir 1 tahun terakhir ini, kondisi Sumiarti sudah semakin membaik.

“Apalagi biaya terapinya gratis, karena ibu kan punya kartu JKN-KIS, kami sebagai anaknya tidak khawatir keluar biaya yang besar. Sekali perawatan saja bisa 1,5 sampai dengan 2 juta, tidak bisa dibayangkan besar biaya yang dihabiskan ketika tidak menjadi peserta JKN-KIS,” tambah Yuni (25), anak bungsu Sumiarti yang ikut mendampingi ibunya saat wawancara berlangsung.

Sumiarti juga menjelaskan masa-masa sulitnya kala pertama kali kembali mengabdi sebagai guru.

Sumiarti menuturkan, sampai sekarang ia masih ditemani guru lain ketika mengajar. Karena ia memang masih belum bisa berdiri tanpa tongkat. Namun Sumiarti  tetap bersyukur karena mejadi guru adalah tugas mulia baginya.

“Dalam perjalanan menuju sekolah, saya hampir setiap hari dibonceng anak saya, sesekali juga menggunakan mobil. Saya juga sering hampir terjatuh saat dibonceng menggunakan motor karena kaki kanan saya kaku sehingga sering kali sulit untuk menjaga keseimbangan dalam berkendara meskipun anak saya mengendarai motor dengan sangat hati-hati.” ungkap Sumiarti sambil mencoba menggerakkan tangan kanannya yang terlihat masih kaku.

Selama menjalani perawatan di rumah sakit hingga proses terapi latihan, anak-anak Sumiarti mengungkapkan, mereka tidak mengeluarkan biaya sedikitpun dikarenakan ibunya terdaftar pada segmen PPU-PNS.

“Kami terkejut ketika akan membayar biaya perawatan ibu. Ternyata biaya selama di RS Islam Namira bahkan sampai ibu pindah ke Stroke Center RSUD Kota Mataram tidak mengeluarkan biaya sebesar yang kami kira. Biayanya hampir gratis, di luar biaya tambahan perawatan ibu karena pindah kelas ke ruang VIP,” ungkap Lilik (28), anak Sumiarti lainnya yang setia mendampingi ibunya saat ditemui tim Jamkesnews.

Masa-masa kritis telah dilewati oleh Sumiarti. Sebelum terkena serangan stroke, wanita yang selalu tampak tersenyum ini memang memiliki riwayat hipertensi dan selalu rutin minum obat yang diresepkan oleh dokter keluarganya.

Namun, serangan stroke memang tidak bisa diprediksi. Bisa datang secara tiba-tiba ketika faktor-faktor resikonya tidak dikendalikan dengan baik.

Hipertensi dan kolesterol yang tidak dikontrol dapat memicu terjadinya stroke. Kondisi tekanan darah yang terlalu tinggi dapat menyebabkan pecahnya pembuluh darah di otak yang berakibat fatal bagi sistem saraf pada tubuh.

Pada akhir wawancara, Sumiarti membagikan pesan dan kesannya kepada sesama pengguna JKN-KIS.

“Terimakasih JKN-KIS, karena telah memberikan perlindungan bagi saya dan keluarga. Saya berpesan kepada masyarakat untuk selalu rutin mengecek tekanan darah dan menjaga pola hidup sehat. Jangan menunggu parah untuk berobat. Mencegah jauh lebih baik daripada mengobati. Ketika penyakit sudah menjadi parah, kita pasti akan banyak keluar biaya dan waktu, apalagi jika tidak punya jaminan perlindungan kesehatan. Terimakasih BPJS Kesehatan, teruslah berbuat baik untuk masyarakat,” tutup Sumiarti.

Jamkesnews

Narasumber : Sumiarti

Peserta pemegang kartu JKN – KIS tidak hanya akan mendapatkan manfaat secara kuratif (pengobatan), tetapi juga secara rehabilitatif

lombokjournal.com —

SELONG  ;    Rumsah (65), seorang wanita paruh baya yang merupakan peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional–Kartu Indonesia Sehat (JKN–KIS) yang termasuk dalam segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN.

Ibu rumah tangga asal Desa Pringgasela, Lombok Timur ini sudah satu tahun lebih menjalani rehabilitasi medis di RSUD dr. R. Soedjono Selong. Rumsah didiagnosa terkena stroke pada tahun 2017 silam yang mengharuskannya dirawat di rumah sakit selama hampir 10 hari.

“Kejadiannya sangat cepat sekali. Seingat saya waktu itu saya tiba – tiba jatuh pingsan di kamar mandi. Saat sadar, saya sudah berada di rumah sakit dengan kondisi sulit bicara, dan tidak bisa menggerakkan tangan dan kaki kiri,” cerita Rumsah pada tim jamkesnews.

Peserta yang membutuhkan rehabilitasi medis biasanya merupakan pasien yang telah mengalami cedera parah atau penyakit yang dapat menyebabkan gangguan pada saraf seperti stroke.

Gangguan fungsi otak ini terjadi karena pasokan darah ke otak terhambat akibat adanya sumbatan di pembuluh darah kecil yang akan berdampak pada fungsi-fungsi koordinasi pada tubuh.

Hal–hal yang menjadi faktor resiko penyakit ini pun beragam, mulai dari faktor usia, tekanan darah yang tinggi, kadar kolesterol yang berlebih, bahkan perokok aktif pun menjadi salah satu faktor pendukung terjadinya stroke.

Sebelum dirujuk ke rumah sakit, Rumsah sempat dirawat di Puskesmas selama 3 hari. Namun kondisinya tidak kunjung membaik.

Ia hanya mampu berbaring tanpa bisa menggerakan anggota tubuhnya dan cara bicaranya pun menjadi tidak jelas. Beruntung dia cepat dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.

“Alhamdulillah, kondisi ibu sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Kaki kirinya sudah mulai bisa digerakkan, cara bicaranya pun sudah lebih jelas. Hanya tinggal tangan kirinya saja yang masih lemas. Ini manfaat yang ibu saya dapatkan karena rutin mengikuti latihan fisioterapi 2 kali seminggu. Bersyukur sekali punya kartu JKN – KIS. Tidak hanya biaya perawatan di rumah sakit yang ditanggung BPJS Kesehatan, bahkan biaya fisioterapinya pun tetap gratis. Jadi saya tidak khawatir akan keluar biaya besar,” ungkap Atun (39) anak sulung Rumsah yang kala itu menemaninya.

Sebagai penyelenggara jaminan sosial di bidang kesehatan, BPJS Kesehatan memberikan pelayanan yang sangat komprehensif.

Peserta pemegang kartu JKN – KIS tidak hanya akan mendapatkan manfaat secara kuratif (pengobatan), tetapi juga secara rehabilitatif.

Salah satu pelayanan rehabilitasi yang dijamin oleh BPJS Kesehatan adalah rehabilitasi medis. Hal ini pun dipertegas dengan adanya Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan No 5 tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik.

BPJS Kesehatan mengatur peserta yang membutuhkan rehabilitasi medis akan mendapatkan pelayanan 2 kali dalam sepekan atau 8 kali dalam sebulan.

“Saya sangat bahagia karena bisa sembuh tanpa mengeluarkan biaya sedikitpun. Saya jadi semakin bersemangat untuk bisa pulih dan mampu berjalan lagi. Saya harap program dari pemerintah ini akan terus berlanjut untuk membantu masyarakat yang kurang mampu,” tutup Rumsah yang tampak akrab dengan beberapa pasien lainnya di ruang fisioterapi RSUD dr. R. Soedjono, Selong.

ay/hs/Jamkesnews

Setiap peserta JKN–KIS dihimbau  tetap membayar kewajibannya demi melindungi anggota keluarganya dari kemungkinan terjadinya hal – hal yang tidak diharapkan

lombokjournal.om —

SELONG  ;    Paizah (29) merupakan salah satu peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional–Kartu Indonesia Sehat (JKN–KIS) segmen Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU).

Ketika ditemui tim jamkesnews, Paizah kala itu bersama dengan suaminya Ikhwan (35) sedang menjajakan dagangannya. Paizah pun sempat menceritakan pengalamannya selama menggunakan kartu JKN–KIS ,  Minggu (10/03) 2019.

Sebelum mempunyai kartu JKN – KIS, Paizah sempat kewalahan dengan besar biaya yang dikeluarkannya ketika melakukan USG.  Ia saat itu hamil anak pertama, baru satu kali USG saja sudah habis 450 ribu.

“Saya tidak bisa membayangkan berapa uang yang saya habiskan saat persalinan nanti? Maka dari itu saya berinisiatif untuk mendaftarkan diri dan suami menjadi peserta JKN – KIS. Ketika melahirkan saya sudah tidak memikirkan jumlah biayanya,” ceritanya sambil sesekali melayani pembeli yang datang.

Ibu dua orang anak ini pun mengungkapkan bahwa manfaat yang diperoleh oleh keluarganya sangat besar semenjak terdaftar di kepesertaan BPJS Kesehatan beberapa tahun silam.

Anak sulungnya pernah dua kali di operasi. Ada benjolan di lehernya. Ia ingat sekali kata dokter waktu itu, katanya ada pembengkakan di kelenjar getah bening, seperti tumor jinak.

“Jika tidak segera dilakukan operasi, bisa tambah parah. Syukur ada JKN–KIS, saya tidak khawatir dengan biayanya. Pelayanan yang saya terima di rumah sakit juga sangat baik. Alhamdulillah, sekarang anak saya sudah sembuh,” Jelas Paizah.

Paizah mengatakan,  iuran yang dia bayarkan setiap bulannya tidak bisa dibandingkan dengan besarnya manfaat yang telah ia dan keluarganya terima selama ini. Ia juga masih menyayangkan bahwa masih saja ada orang yang berpendapat jika sia – sia membayar iuran tapi tidak pernah merasakan manfaatnya.

“Ya kalau bayar iuran tapi tidak pernah sakit kan harusnya kita bersyukur. Masih diberikan kesehatan sama Allah, bisa membantu yang kurang mampu juga kan. Gotong royong, kita bersedekah sehat dan menabung pahala,” tutur Paizah.

Di akhir pertemuannya dengan tim jamkesnews, Paizah mengharapkan bahwa program pemerintah JKN–KIS ini bisa menjadi semakin baik ke depan.

Ia juga menghimbau bahwa setiap peserta JKN–KIS harus tetap membayar kewajibannya demi melindungi anggota keluarganya dari kemungkinan terjadinya hal – hal yang tidak diharapkan.

ay/hd/Jamkesnews

Narasumber : Paizah

Indonesia sudah sangatlah generous. Dengan besaran iuran seekonomis itu, Program JKN-KIS telah memberikan benefit begitu luas, mulai dari jaminan layanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif

lombokjournal.com —

BRUSSEL   :   Menjelang enam tahun beroperasi, BPJS Kesehatan kembali membanggakan rakyat Indonesia.

BPJS Kesehatan dipercaya untuk menyampaikan usulan strategis dan tantangan dalam jaminan kesehatan, sekaligus memaparkan implementasi Program JKN-KIS kepada negara-negara lain dalam acara 33rd General Assembly World Social Security Forum (WSSF) yang berlangsung 14 – 18 Oktober 2019 di Brussels, Belgia.

Forum WSSF sendiri adalah forum tertinggi dan terpenting dalam organisasi ini. Kali ini melibatkan lebih dari 1.000 peserta dari lebih dari 150 negara anggota ISSA.

Termasuk di dalamnya para Menteri, Presiden organisasi dunia, para pemimpin senior dalam dunia jaminan sosial.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris menyampaikan milestone utama dalam perkembangan jaminan sosial di dunia.

Dalam paparan di forum tersebut, selain menjelaskan tantangan dunia berupa angka usia harapan hidup yang meningkat dan populasi kelompok usia tua makin bertambah yang perlu  antisipasi jangka panjang,

Fachmi menekankan pentingnya komitmen politik yang tinggi dan adanya strategi nasional yang jelas di semua negara terkait jaminan kesehatan.

Karena itu, Fachmi mendorong pentingnya melahirkan konsep Health in All Social Security Policy (HiASSP) sebagai upaya kunci.

Secretary General ISSA Marcelo Abi-Ramia Caetano yang hadir langsung sebagai panelis, sangat terkesan dan mengapresisasi dengan langkah maju antisipatif serta usulan usulan  yang disampaikan tersebut.

Hal membanggakan lainnya, pada kesempatan tersebut, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris yang juga menjabat sebagai Chairperson of a Technical Commission on Medical Care and Sickness Insurance of ISSA memperoleh penghargaan khusus dalam ISSA Award for Outstanding Achievement in Social Security berupa Certificate of Appreciation atas dedikasi dan kontribusinya dalam mengangkat issue-issue penting dalam mendorong jaminan sosial kesehatan universal di seluruh dunia dan langkah-langkah antipasinya.

“Menjadi lembaga pengelola program jaminan kesehatan terbesar di dunia bukan berarti tak memiliki tantangan tersendiri. Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus berupaya mengembangkan inovasi dan menyempurnakan pelayanan kepada peserta JKN-KIS di Indonesia,” ujar Fachmi, Selasa (15/10) 2019.

Di tengah dinamika yang ada, prestasi BPJS Kesehatan di dunia internasional tak diragukan lagi. Tahun lalu, BPJS Kesehatan menjadi satu-satunya negara anggota ISSA yang panen penghargaan dalam ajang ISSA Good Practice Award 2018 Kategori Kawasan Asia Pasifik.

Tak tanggung-tanggung, 9 penghargaan berhasil disabet BPJS Kesehatan dalam momen bergengsi tersebut, bahkan 3 di antaranya memperoleh gelar special mention dari ISSA.

Tahun 2016 lalu di Panama, ISSA mengeluarkan laporan tentang 10 tantangan yang dihadapi dunia dalam penyelenggaraan jaminan sosial, yang meliputi kesehatan dan long term care, upaya menutup kesenjangan cakupan kepesertaan program (khususnya di sektor non formal), penuaan populasi, transisi teknologi, ekspektasi publik yang semakin tinggi, pengangguran usia muda, lapangan kerja dan ekonomi digital,  ketidaksetaraan dalam kehidupan, risiko dan kejadian ekstrim, serta proteksi terhadap buruh migran.

Pertemuan World Social Security Forum kali ini dimaksudkan untuk membahas kemajuan setiap negara di dunia dalam menjawab sepuluh tantangan tersebut melalui inovasi-inovasi yang dilakukan oleh anggota ISSA.

“Dalam laporan ISSA serupa tahun ini, ada pilot project BPJS Kesehatan yang disebut-sebut sebagai inovasi menarik, yaitu layanan home care yang disediakan BPJS Kesehatan bagi pasien JKN-KIS lansia yang menyandang stroke. Berdasarkan pilot project tersebut, ternyata layanan home care hasilnya lebih efektif dan efisien daripada perawatan di rumah sakit. Hal ini pun lantas diangkat ISSA sebagai best practice sharing dalam laporan ISSA di tahun 2019,” ujar Fachmi.

“JKN-KIS telah menjadi salah satu barometer utama di dunia, khususnya untuk jaminan sosial di bidang kesehatan. Berbagai apresiasi dan penghormatan yang diterima dalam forum tertinggi ISSA kali ini membuktikan hal tersebut sekali lagi dan  semoga program mulia ini betul-betul makin dirasakan manfaatnya, khususnya bagi seluruh masyarakat Indonesia,” kata Fachmi.

Pertumbuhan peserta JKN-KIS juga terbilang amat pesat. Hanya dalam waktu kurang dari enam tahun, Program JKN-KIS telah meng-cover sekitar 84,1 persen dari total penduduk Indonesia.

Berdasarkan data dari Population Data CIA World Fact Book (2016) dan Carrin G. and James C. (2005), Jerman membutuhkan waktu lebih dari 120 tahun (85% populasi penduduk), Belgia membutuhkan 118 tahun (100% populasi penduduk), Austria memerlukan waktu 79 tahun (99% populasi penduduk), dan Jepang menghabiskan waktu 36 tahun (100% populasi penduduk).

Kedua, besaran iuran Program JKN-KIS terbilang sangat rendah jika dibandingkan dengan iuran program jaminan kesehatan sosial di negara-negara lain.

Sebagai pembanding, iuran jaminan kesehatan di Korea Selatan jika dirupiahkan mencapai Rp 37 juta per jiwa per bulan dan minimal Rp 159.735 per jiwa per bulan, sementara di Taiwan maksimal Rp 3,7 juta per jiwa per bulan dan minimal Rp 487.220 per jiwa per bulan.

Bahkan di Vietnam, besaran iuran maksimalnya adalah Rp 117.000 per jiwa per bulan dan minimal Rp 54.000 per jiwa per bulan.

Bandingkan dengan nominal iuran JKN-KIS saat ini yang berkisar antara Rp 25.500 sampai Rp 80.000, tergantung kelas perawatan yang dipilih peserta JKN-KIS dari segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri.

Bisa dibilang, Indonesia sudah sangatlah generous. Dengan besaran iuran seekonomis itu, Program JKN-KIS telah memberikan benefit begitu luas, mulai dari jaminan layanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

“Bahkan penyakit katastropik dan pelayanan kesehatan seumur hidup seperti cuci darah pun ditanggung. Bisa dibilang, iuran yang dibayarkan oleh peserta saat ini tidak sebanding dengan besarnya manfaat yang diberikan, sehingga mengembalikan besaran iuran sesuai hitungan aktuaria menjadi sangat penting,” ujar Fachmi.

KS/Hms BPJSKes