Menkes meyakini, jika para dokter mengambil tindakan yang benar, maka klaim dan defisit BPJS Kesehatan tidak akan sebesar yang sekarang

JAKARTA.lombokjournal.com  — Apa penyebab defisit BPJS Kesehatan? Salah satunya, karena pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien hingga jor-joran.

Dalam arti, banyak dokter memberikan tindakan yang tidak perlu dan membuat biaya klaim rumah sakit membengkak.

Soal defisit itu kembali diceritakan  Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto kembali bercerita soal defisit BPJS Kesehatan/

Dikutip dari Detikhealth, Rabu (27/11/2019), dari klaim operasi sectio caesarea atau sesar yang sangat tinggi, mencapai Rp 260 triliun. Belum lagi, biaya pengobatan penyakit jantung sebesar Rp 10,5 triliun pada tahun 2018.

Artinya apa?

“Terjadi pemborosan yang luar biasa untuk yang tidak seharusnya dilakukan tindakan, (malah-red) melakukan tindakan,” kata Menkes beberapa waktu lalu.

Menkes menyebut, pelayanan kesehatan yang harusnya diberikan pada pasien adalah pelayanan kesehatan dasar. Yaitu pelayanan kesehatan berdasarkan diagnosa yang benar dan diterapi dengan optimal sehingga pembiayaan tidak menjadi berat.

“Kanker juga begitu. Jangan stadium 1 dikemo sistemik. Ya matinya bukan karena kankernya, tapi obat-obatnya yang berlebihan. Itulah namanya jangan maksimal, tapi optimal,” katanya.

Menkes juga menyebut, perbandingan operasi kelahiran sesar di Indonesia sangat tinggi dibandingkan standar yang ditetapkan organisasi kesehatan dunia WHO.

Idealnya, perbandingan tersebut adalah 20 persen, namun di Indonesia perbandingannya mencapai 45 persen.

“Saya yakin dokter-dokter membela diri “wah saya sesuai aturan”. Lho saya ini dokter fungsional. Saya dokter beneran, saya ngelayani pasien. Sama-sama lah melihat,” papar Menkes.

Pelayanan kesehatan yang maksimal, menurutnya malah bisa membahayakan nyawa pasien. Ia berharap tak lagi tindakan yang notabene merugikan pasien.

Menkes meyakini, jika para dokter mengambil tindakan yang benar, maka klaim dan defisit BPJS Kesehatan tidak akan sebesar yang sekarang.

Rr (Sumber; CNBS Indonesia)

BPJS Kesehatan juga telah menerapkan sistem rujukan online yang membuat layanan administrasi menjadi lebih mudah dan pasti

lombokjournal.com —

JAKARTA   ;   Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris mengatakan, mendapatkan layanan cuci darah (hemodialisis) di rumah sakit pasien gagal ginjal kronis yang sudah terdaftar dengan menggunakan sidik jari (finger print), tidak perlu lagi membawa surat rujukan dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), Rabu (27/11/2019).

Fachmi Idris mengatakan itu setelah BPJS Kesehatan bersama Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) menyatakan komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Salah satunya adalah dengan menggunakan finger print,

Hal ini diharapkan mempermudah pasien JKN-KIS mengakses layanan cuci darah tanpa repot-repot lagi mengurus surat rujukan dari FKTP yang harus diperpanjang tiap 3 (tiga) bulan sekali.

“BPJS Kesehatan dan PERSI juga mengupayakan kemudahan untuk proses verifikasi dengan sidik jari bagi peserta yang rutin memanfaatkan layanan cuci darah,” kata Fachmi Idris..

Fachmi juga menyebut, BPJS Kesehatan telah mengembangkan berbagai inovasi digital untuk mempermudah layanan kepada peserta JKN-KIS maupun masyarakat umum.

Misalnya dalam hal pengurusan kepesertaan atau administrasi JKN-KIS, kini masyarakat tak perlu datang ke Kantor BPJS Kesehatan karena bisa dilakukan melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500 400, Mobile Customer Service, aplikasi Mobile JKN, atau lewat Kader JKN yang berkunjung dari rumah ke rumah.

Dari sisi pelayanan di fasilitas kesehatan, BPJS Kesehatan telah menghadirkan Aplicares yang dapat dimanfaatkan peserta JKN-KIS untuk mengetahui rumah sakit mana saja yang bermitra dengan BPJS Kesehatan, termasuk di dalamnya jumlah ketersediaan tempat tidur.

BPJS Kesehatan juga telah menerapkan sistem rujukan online yang membuat layanan administrasi menjadi lebih mudah dan pasti.

BPJS Kesehatan juga telah bersinergi dengan PT Jasa Raharja (Persero) mengembangkan Integrated System for Traffic Accidents (INSIDEN), sehingga proses penjaminan pasien JKN-KIS yang mengalami kecelakaan lalu lintas menjadi lebih cepat.

“BPJS Kesehatan maupun PERSI akan terus melakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi peserta JKN-KIS. Agar optimal, langkah ini harus dilakukan secara bersama oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, manajemen fasilitas kesehatan, hingga tenaga kesehatan,” kata Fachmi.

Rr (sumber; CNBC Indonesia)

“Kalau ditemukandi masyarakat pita tersebut berwarna merah atau kuning, maka akan dirujuk ke Puskesmas dan dirawat oleh tenaga kesehatan”

MATARAM.lombokjournal.com — Tim Unicef mendukung program pengelolaan gizi berbasis masyarakat yang terintegrasi di Dinas Kesehatan NTB.

Dalam program tersebut, dukungan Unicef akan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi NTB dan mitra lokal Sobat NTB.

Dukungan itu terungkap saat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati menerima kunjungan Unicef dan Sobat NTB di Pendopo Gubernur, Kamis (21/11) 2019.

Selain itu, PKK diharapkan dapat berkontribusi dalam penemuan dini kasus anak yang memiliki gizi buruk, perawatan hingga kunjungan ke rumah atau melakukan penyisiran bersama kader untuk menemukan anak-anak yang tidak datang ke Posyandu.

Hj. Niken merespon baik program tersebut dan berterimakasih kepada Unicef dan Sobat NTB. Peran TP-PKK Provinsi NTB memang sangat penting dalam menurunkan angka gizi buruk.

“Terima kasih banyak, Insya Allah Pemerintah Provinsi akan mendukung program ini,” ungkap Hj. Niken.

Anak gizi buruk

Penanggungjawab Program Gizi Unicef Perwakilan NTB-NTT, Blandina Rosalina Bait menerangkan, anak-anak yang menderita gizi buruk tanpa komplikasi mendapatkan perawatan rawat jalan.

Dalam program tersebut terdapat satu komponen, yaitu mobilisasi masyarakat yang diperankan PKK sangat penting untuk menemukan secara dini gizi buruk di dusun atau desa.

Sebenarnya, anak-anak gizi buruk ini bisa ditemukan sedini mungkin, kemudian diberikan perawatan maka akan membantu penderita stunting.

“Karena anak yang stunting, sebenarnya sudah mengalami gizi akut beberapa kali sebelumnya. Sehingga dia mengalami stunting atau kekurangan gizi kronis,” jelas Blandina.

Dalam pertemuan tersebut, Blandina menunjukkan satu alat bernama Pita Lila yang memiliki kode warna untuk mengukur lingkar lengan atas anak yang berusia 6-59 bulan.

Pita Lila berfungsi untuk menemukan secara dini kasus gizi buruk. Alat tersebut dapat digunakan oleh kader Posyandu atau kader PKK.

“Kalau ditemukan di masyarakat pita tersebut berwarna merah atau kuning, maka akan dirujuk ke Puskesmas dan dirawat oleh tenaga kesehatan,” ungkapnya.

Terkait gizi buruk pada anak, Blandina juga menjelaskan bahwa Unicef mendukung Pemerintah Provinsi NTB terkait gizi pada remaja.

Populasi remaja di NTB sangat besar, sehingga semua pihak harus mempersiapkan pengetahuan terkait gizi, sikap dan perilaku agar NTB memiliki generasi yang dapat bersaing di era global.

AYA/HmsNTB

lombokjournal.com –

JAKARTA.  ;    sudah bukan zamannya. mengantre untuk daftar peserta BPJS Kesehatan. Sekarang, siapa saja bisa mendaftar secara online melalui Mobile JKN.

Mobile JKN merupakan aplikasi besutan BPJS Kesehatan, yang menawarkan lima fasilitas ;.

Pertama, Mobile JKN melayani pendaftaran dan perubahan data peserta. Sehingga, Anda tidak perlu ke kantor cabang BPJS untuk melakukan hal tersebut.

Kedua, aplikasi ini dapat memberikan informasi data peserta dan keluarga. Ketiga, Mobile JKN layani cek tagihan dan pembayaran iuran.

Keempat, Mobile JKN memberikan kemudahan mendapatkan layanan fasilitas kesehatan atau KIS digital. Dan, kelima, Anda dapat menyampaikan pengaduan dan permintaan informasi JKN KIS melalui aplikasi ini.

Untuk mendaftar, tidak perlu repot lagi ke kantor BPJS Kesehatan.

Khusus untuk Anda yang ingin mendaftar sebagai peserta JKN, dapat mendaftar secara online dengan cara berikut :

• Anda download dan install aplikasi Mobile JKN melalui App Store atau Play Store. Setelah proses install selesai, Anda buka aplikasi tersebut
• Anda ketuk menu “Pendaftaran peserta baru” pada halaman utama Mobile JKN. Layar ponsel akan menampilkan halaman syarat dan ketentuan, Anda ketuk “Ya, setuju” pada halaman tersebut
• Anda masukkan nomor NIK KTP, copy kode captha, lalu ketuk “Selanjutnya”. Layar ponsel akan menampilkan daftar data keluarga dan Anda ketuk “Selanjutnya”.
• Kemudian, Anda masukkan data diri sesuai yang tercatat di KTP dan ketuk “Selanjutnya”. Setelah itu, Anda pilih faskes (fasilitas kesehatan) dan faskes gigi
• Setelah itu, Anda masukkan alamat email (aktif) dan ketuk “Simpan”. Sistem JKN akan mengirimkan nomor verifikasi kepada Anda melalui email
• Anda buka pesan email tersebut dan salin nomor verifikasi ke Mobile JKN. Layar ponsel akan menampilkan data peserta yang berhasil didaftarkan. Anda akan menerima nomor virtual account melalui email.
• Kemudian, Anda lakukan pembayaran iuran sesuai dengan nomor virtual account. Anda dapat membayar iuran tersebut melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM), internet banking, atau tunai di bank, kantor pos, dan merchant BPJS.

Setelah proses pembayaran berhasil, Anda bisa mulai menggunakan mobile JKN

Rr (Sumber Humas BPJS Kesehatan)

“BPJS Kesehatan dan PERSI juga mengupayakan kemudahan untuk proses verifikasi dengan sidik jari bagi peserta yang rutin memanfaatkan layanan cuci darah”

lombokjournal.com —

JAKARTA   ;  Saat ini baru ada 1.282 atau 58 persen fasilitas kesehatan yang memiliki sistem antrean elektronik.

Karena itu, tahun 2010 ditargetkan seluruh rumah sakit system antrean elektronik.

Target itu merupakan salah satu komitmen bersama antara BPJS Kesehatan dan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) yang menyepakati tiga komitmen terkait peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Komitmen pertama,tahun 2020  BPJS Kesehatan bersama PERSI menargetkan seluruh rumah sakit memiliki sistem antrean elektronik yang dapat memberikan kepastian waktu layanan.

“Ini dimaksudkan agar rumah sakit mampu memberikan kepastian waktu layanan bagi pasien JKN-KIS. Dengan begitu, tidak terjadi penumpukan pasien JKN-KIS yang hendak mengakses layanan di rumah sakit,” ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris di kantornya, Jakarta, Selasa (19/11) 2019.

Komitmen kedua, seluruh rumah sakit anggota PERSI yang menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan, diimbau menyediakan informasi display ketersediaan tempat tidur perawatan, baik di ruang perawatan biasa maupun intensif, yang dapat diakses oleh peserta JKN-KIS.

“Awal pelaksanaan Program JKN-KIS di 2014, hampir tidak ada display ketersediaan tempat tidur. Namun, di Oktober 2019, dari 2.212 rumah sakit mitra BPJS Kesehatan, ada 1.614 rumah sakit (73 persen) yang menyediakan display ketersediaan tempat tidur perawatan. Kami berharap dengan dukungan PERSI jumlah ini bisa meningkat secara signifikan,” kata Fachmi.

Komitmen ketiga, pasien gagal ginjal kronis yang rutin mendapatkan layanan cuci darah (hemodialisis) di rumah sakit dan sudah terdaftar dengan menggunakan sidik jari (finger print), tidak perlu lagi membawa surat rujukan dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

Hal ini diharapkan mempermudah pasien JKN-KIS mengakses layanan cuci darah tanpa repot-repot lagi mengurus surat rujukan dari FKTP yang harus diperpanjang tiap tiga bulan sekali.

“BPJS Kesehatan dan PERSI juga mengupayakan kemudahan untuk proses verifikasi dengan sidik jari bagi peserta yang rutin memanfaatkan layanan cuci darah,” kata Fachmi..

Rr (Sumber ; Kompas.com)

Ketika anak lahir prematur, salah satu hal penting yang perlu dilakukan adalah penanganan nutrisi untuk mengejar ketinggalan tumbuh kembang selama periode emas 1000 HPK tersebut

MATARAM.lombokjournal.com —   Kematian Bayi dan stunting merupakan salah satu Pekerjaan Rumah (PR) Besar di NTB, dan sangat perlu terus dilakukan edukasi seluas-luasnya kepada masyarakat.

Namun penanganan bayi prematur dan stunting, tidak hanya kepada Ibu  tapi Juga bagi calon-calon Ibu.

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menegaskannnya saat membuka seminar Awam tentang Bayi Prematur, di Aula Rinjani Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi (RSUDP) NTB, Sabtu (16/11) 2019.

Seminar bertema “The Premmies, Infinity Dream: Tidak Sekedar Sintas, Tapi Hidup Berkualitas” itu, dalam rangka peringatan hari premature dunia yang, sekaligus sebagai rangkaian HUT RSUD Provinsi NTB.

Dikatakannya, salah satu Program di NTB adalah Revitalisasi Posyandu. Jika kegiatan penanganan masalah kesehatan dan masalah sosial diintervensi di tingkat Posyandu, harapannya mewujudkan ‘Masyarakat NTB yang Gemilang’.

“Bayi prematur ini harus terus menerus dipantau, karena ada masanya dia harus mengejar sehingga dapat tumbuh menjadi generasi berkualitas yang sama dengan anak normal pada umumnya. Tidak hanya sehat tetapi juga pintar dan cerdas,” ujar wagub.

Wagub sangat mengapresiasi kegiatan digagas di Hari Kesehatan dunia yang bertema “Generasi Sehat, Indonesia Unggul”, untuk mendukung program pemerintah dalam menurunkan angka stunting di Provinsi NTB.

Plh. Direktur RSUDP NTB, dr. Agus Rusdhy, SpOG (K) MARS mengungkapkan, setiap tahun di seluruh dunia, sekitar 15 juta bayi terlahir prematur.

Indonesia menempati peringkat ke-5 kelahiran prematur tertinggi di dunia. WHO mencatat ada 675.700 kelahiran prematur di Indonesia.

“WHO mencatat terjadi peningkatan angka kelahiran prematur selama 20 tahun terakhir,” ungkapnya.

Dijelaskan dr. Rusdhy, bayi prematur memiliki banyak tantangan kesehatan setelah lahir. Seperti gangguan pernafasan, peningkatan risiko infeksi, dan peningkatan risiko penyakit tidak menular atau non communicable diseases (NDS) seperti, hipertensi dan diabetes di kemudian hari, atau masalah kesehatan yang lain.

“Salah satu cara mengurangi hal tersebut adalah dengan mengetahui faktor risiko ibu melahirkan anak prematur,” ujarnya.

Dikatakan Rusdhy, anak yang terlahir prematur berisiko memiliki kondisi kesehatan yang memerlukan perhatian khusus karena berdampak pada tumbuh kembangnya, baik dalam jangka pendek ataupun panjang.

Bayi prematur memiliki resiko stunting, sehingga jika salah dalam pengolahan dan pengembangannya, maka pertumbuhannya tidak akan secepat anak normal.

“Perlu juga diingat bahwa masa depan anak tidak hanya ditentukan setelah ia lahir. Masa depan seorang anak dipengaruhi oleh status kesehatan pada 1000 hari pertama, dimulai sejak masih di dalam kandungan ibu (270 hari),” ujarnya.

Ketika anak lahir prematur, salah satu hal penting yang perlu dilakukan adalah penanganan nutrisi untuk mengejar ketinggalan tumbuh kembang selama periode emas 1000 HPK tersebut.

AYA/HmsNTB

Posyandu Keluarga yang bertujuan supaya Posyandu tidak hanya melayani ibu hamil dan balita, tetapi melayani dan mengedukasi mulai dari ibu hamil, balita, anak-anak, remaja, bahkan lansia

LOTENG.lombokjournal.com —  Ketua Umum Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah berkeliling ke tiga desa, yakni Desa Mantang, Desa Sukaraja dan Desa Marong, Selasa (12/11) 2019.

Kegiatan Umi Rohmi itu bgian dari gencarnya Pemerintah Provinsi NTB melakukan pelatihan stunting, yang dikolaborasikan dengan pelatihan gizi buruk dan Zero Waste.

Kunjungan ke desqa-desa itu untuk memberikan edukasi utama kepada kader Posyandu dan tokoh masyarakat, kemudian akan disampaikan kepada masyarakat desa tersebut, karena isu kesehatan masih menjadi PR besar untuk NTB.

Penyebab stunting di NTB,  tidak hanya berasal dari gizi ibu hamil. Lingkungan yang tidak bersih juga berpengaruh terhadap pertumbuhan stunting.

Selain itu, maraknya pernikahan dini yang terjadi juga berpengaruh terhadap stunting.

“Jangan biarkan anak kita menikah dini. Selain berbahaya untuk rahim, belum matangnya cara berfikir mereka sehingga dapat berpengaruh terhadap rumah tangganya kalau ngambek sedikit minta cerai. Nanti anaknya dititip ke neneknya yang tidak mengerti masalah gizi, itu akan menyebabkan stunting,” jelasnya

Revitalisasi Posyandu merupakan salah satu program yang diharapkan bisa menurunkan angka stunting di NTB.

Sehingga digagaslah Posyandu Keluarga yang bertujuan supaya Posyandu tidak hanya melayani ibu hamil dan balita, tetapi melayani dan mengedukasi mulai dari ibu hamil, balita, anak-anak, remaja, bahkan lansia.

Senada dengan yang disampaikan Wagub, Kadis Kesehatan Provinsi NTB Dr. Nurhandini Eka Dewi, SP.A berharap, Posyandu di Lombok Tengah perlu ditingkatkan segi keaktifan pelayanan dan juga membuat Posyandu keluarga.

“Sebenarnya sudah ada bagian bagiannya balita dan lansia, tinggal sekarang setiap desa menggabungkan bagian bagian itu agar terbentuk Posyandu keluarga seutuhnya,” ujarnya.

Posyandu keluarga juga bisa dikolaborasikan dengan program pemerintah yang lain, seperti Zero Waste, dengan syarat setiap desa memiliki bank sampah.

Seperti ketika masyarakat ke Posyandu membawa sampah, kemudian dihubungkan ke bank sampah, Sehingga bisa menjadikan Posyandu keluarga lebih mandiri ke depannya untuk meningkatkan fasilitas yang dimiliki.

Wagub berharap program ini akan segera direalisasikan oleh pihak desa yang didukung oleh pihak dusun dan kader Posyandu di tiga lokasi tersebut.

“Harapan saya, enam lagi sudah ada Posyandu keluarga dan bank sampah di desa. Kalau ada di masing masing dusun lebih bagus lagi. Agar kita bisa sama sama membantu mewujudkan program pemerintah,” ungkapnya

Wagub juga tak bosan-bosannya mengingatkan kepada masyarakat ,  sampah dapat menjadi berkhah. Kalau bank sampah di desa-desa dapat terwujud, akan disinergikan juga dengan bank sampah pegadaian yang nantinya tabungan tersebut berupa jatah haji.

AYA/HmsNTB

Walaupun tatangan besar dihadapi dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), peningkatan pemanfaatan JKN menjadi bukti, JKN sangat dibutuhkan masyarakat

MATARAM.lombokjournal.com —  Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah hadir menjadi Inspektur Upacara pada peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-55 Tahun 2019, di Lapangan Kantor Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Selasa (12/11) 2019.

Wagub NTB membacakan Amanat Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Letjen TNI (Purn) Dr. dr. Terawan Agus Putranto.

Merujuk Tema Hari Kesehatan Nasional, “Generasi Sehat Indonesia Unggul”, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Presiden dalam pelantikan Kabinet Indonesia Maju 2020-2024, bahwa perhatian pemerintah dalam kurun lima tahun mendatang, diprioritaskan pada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).

Ada dua isu kesehatan utama yang harus diselesaikan terkait membangun SDM yang berkualitas, yaitu “Stunting” dan “Jaminan Kesehatan Nasional.”

Selain itu, ada dua isu kesehatan lainnya yang juga harus diatasi, yaitu tingginya harga obat dan alat kesehatan, serta masih rendahnya penggunaan alat kesehatan buatan dalam negeri.

Wagub Umi Rohmi menyampaikan, berbagai keberhasilan pembangunan kesehatan untuk pembangunan SDM telah diraih dari kinerja kabinet lalu. Yang ditandai adanya peningkatan “Indeks Pembangunan Manusia” Indonesia setiap tahun, salah satu parameter  adalah “Usia Harapan Hidup”.

Isu-isu strategis telah dilaksanakan dan menghasilkan perbaikan, antara lain; menurunnya angka kematian ibu dan anak, menurunnya angka stunting, meningkatnya cakupan imunisasi serta berhasilnya pengendalian penyakit menular dengan menurunnya angka TB.

“Terima kasih, dalam kurun waktu 5 tahun angka Stunting telah berhasil diturunkan hampir 10 persen,” ungkap Hj Rohmi.

Wagub menambahkan, JKN telah dilaksanakan sepenuhnya.

Walaupun besar tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan JKN ini, peningkatan pemanfaatan JKN menjadi bukti,  JKN sangat dibutuhkan masyarakat Indonesia.

“Mari kita cari solusi bagaimana mengatasi masalah yang di hadapi saat in, dalam memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan akses kesehatan yang lebih adil dan merata,” tambah Wagub.

Wagub menegaskan,  NTB akan mendorong suksesnya program kesehatan nasional. Revitalisasi Posyandu adalah salah satu bentuk program unggulan pemerintah.

Wagub berharap, melalui Posyandu kita bisa intervensi tidak hanya masalah kesehatan tetapi juga masalah sosial, sehingga dibutuhkan kesungguhan bagaimana program Revitalisasi Posyandu ini bisa sukses.

“Kita harap semua posyandu kita bisa menjadi posyandu keluarga dari bayi hingga lansia, kita sukseskan revitalisasi posyandu, semoga tahun 2023 dapat menjadi posyandu keluarga,” kata  Wagub.

Menutup amanatnya, Wagub mengucapkan selamat hari kesehatan nasional, semoga melalui HKN ini kita bisa meningkatkan kesejahteraan kita untuk umat bangsa.

Usai upacara HKN, acara dilanjutkan dengan pemberian penghargaan Juara Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Provinsi.

Juga dilakukan pemberian penghargaan Penilaian Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Berprestasi, Penghargaan Apoteker Master Agent Of Change Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat, Penghargaan Penilaian Kelompok Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional.

Serta Penghargaan Petugas Kesehatan Lingkungan Puskesmas Terbaik Kabupaten SBS (ODF) 100 persen, Penyerahan secara simbolis multi vitamin untuk ibu hamil Kekurangan Energy Kronis dari Vitamin Angels.

AYA/HmsNTB

“Alhamdullilah pemerintah peduli dengan warga tidak mampu seperti saya, berkat hadirnya Program JKN-KIS, semua biaya perawatan anak saya dijamin JKN-KIS”

lombokjournal.com —
MATARAM.Jamkesnews ;  Manfaat dari Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat telah banyak dirasakan oleh masyarakat, salah satunya adalah Hapsa (44), peserta JKN-KIS dari segmen PBI APBN.

Ketika ditemui hari Rabu (20/11) 2019, Hapsa yang sedang menunggu giliran untuk berobat menjelaskan bagaimana keluarganya sangat terbantu dengan hadirnya Program JKN-KIS.

Hapsa menceritakan, suaminya bekerja sebagai tukang ojek, bisa dibilang hidupnya pas-pasan. Itupun seringkali kurang. Karena itu, Ia bersama keluarganya sangat terbantu dengan hadirnya Program JKN-KIS.

“Program ini sangat meringankan beban keluarga kami. Bisa dibayangkan berapa biaya yang harus kami keluarkan bila ke lima anak kami tiba-tiba jatuh sakit diwaktu yang bersamaan, tentu bukan jumlah yang kecil,” tutur Hapsa.

Hapsa memberitahu kepada Tim Jamkesnews bahwa kartu JKN-KIS yang ia dan keluarganya miliki diperoleh dari RT tempatnya tinggal.

“Kami mendapatkan kartu JKN-KIS dari pak RT, beliau mengatakan bahwa saya dan keluarga telah didaftarkan sebagai peserta PBI APBN, iurannya dibayar pemerintah pusat dan bisa digunakan untuk berobat. Bersyukur sekali kami bahwa pemerintah peduli dengan nasib warga kecil seperti kami ini,” ucap Hapsa terharu.

Hapsa kemudian menceritakan pengalamannya menggunakan kartu JKN-KIS pada saat sang buah hati Muhammad Riswan (19) harus dirawat di Rumah Sakit (RS) karena penyakit Malaria yang diderita.

Pada bulan Februari lalu, Hapsa sempat cemas dan gundah karena anaknyaa yang ke dua, Riswan, tiba-tiba terkena penyakit malaria dan harus dirawat di RS. Sebelum dibawa ke RS, awalnya Hapsa membawa anaknya ke Puskesmas tempatnyai sekeluarga terdaftar sebagai peserta JKN-KIS untuk berobat.

“Setelah diperiksa oleh Dokter anak saya didiagnosa terkena Malaria dan Dokter mengatakan bahwa kondisi anak saya sangat lemah, sehingga harus segera dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Manokwari untuk mendapatkan perawatan lebih,” ujar Hapsa.

Hapsa menambahkan bahwa selama anaknya dirawat di RS hingga pulih dan diijinkan pulang ke rumah, tidak ada sedikitpun biaya yang dibebankan kepadanya.

“Alhamdullilah pemerintah peduli dengan warga tidak mampu seperti saya, berkat hadirnya Program JKN-KIS, semua biaya perawatan anak saya dijamin JKN-KIS. Saya benar-benar merasa terbantu dan ditolong pada saat itu, karena bila hanya mengharapkan penghasilan suami saya sebagai tukang ojek rasanya tidak mungkin. Oleh karena itu, saya berharap Program JKN-KIS ini untuk ke depannya akan terus ada untuk kami masyarakat,” tutup Hapsa.

Pemerintah Indonesia memiliki komitmen tinggi untuk selalu hadir di tengah masyarakat Indonesia. Saat ini pemerintah melalui APBN pemerintah pusat menanggung iuran JKN-KIS bagi 96,8 juta penduduk miskin dan tidak mampu yang telah didaftarkan sebagai peserta PBI APBN, sementara sebanyak 37,3 juta penduduk ditanggung iurannya melalui APBD.

TR/tj/Jamkesnews
Narasumber ; Hapsa

Asiah sangat berharap BPJS Kesehatan selalu ada untuk masyarakat, karena ia yakin setiap orang sangat membutuhkan program seperti ini khususnya untuk orang-orang seperti dirinya

lombokjournal.com —

JAMKESNEWS   ;    Hidup di usia senja dan sebatang kara bukanlah perkara yang mudah. Selain kemampuan fisik yang telah menurun seiring bertambahnya umur, kondisi kesehatan pun harus dijaga agar tidak mudah terkena penyakit.

Begitu halnya yang dirasakan Asiah (66). Dalam kunjungannya ke Kantor BPJS Kesehatan, Senin (11/11/2019), ia pun mencurahkan keluh kesahnya sejak menunggak iuran JKN-KIS.

Asiah mengatakan tujuan dirinya datang ke kantor BPJS Kesehatan untuk melakukan perubahan kepesertaan dari yang semula segmen peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD yang dijamin Pemerintah Daerah.

Asiah mengaku, sedikit pun ia tidak ada niatan untuk menunggak iuran JKN-KIS ini, karena tahu suatu hari ini pasti butuh program ini.

“Betapa susahnya jika kartu JKN-KIS ini tidak dapat digunakan, apalagi saya sudah tua dan bisa sakit sewaktu-waktu tanpa diduga. Padahal kartu tidak aktif karena saya yang tidak mampu bayar iuran. Buat makan saja pas-pasan,” jelas Asiah.

Kepada tim Jamkesnews Asiah menceritakan, asal mula menunggak iuran sejak 2 bulan yang lalu. Dahulu iurannya dibayarkan oleh anaknya, dan tepat 2 bulan yang lalu anak Asiah meninggal dunia sehingga iurannya pun tidak ada yang membayar.

Asiah juga mengapreasiasi pelayanan yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan terhadap semua peserta yang datang, termasuk dirinya.

“Meskipun saya menunggak, saya tetap dilayani dengan baik oleh petugas BPJS Kesehatan. Bahkan saya dibantu dicarikan solusi untuk pelunasan iuran yang menunggak ini, sampai akhirnya saya bisa dialihkan ke segmen PBI APBD,” jelas Asiah terharu.

Di akhir perbincangan bersama tim Jamkesnews, Asiah sangat berharap BPJS Kesehatan selalu ada untuk masyarakat, karena ia yakin setiap orang sangat membutuhkan program seperti ini khususnya untuk orang-orang seperti dirinya.

“Jika bukan JKN-KIS yang menolong saya ketika sakit, siapa lagi yang akan menolong, mengingat saya sudah sebatang kara di dunia ini,” ungkap Asiah.

hf/kn/jamkesnews

Narasumber : Asiah