“Saya ingatkan pada peserta JKN-KIS yang menunggak agar tidak menunda pembayaran, semakin tertunda maka tunggakan iuran JKN-KIS terus berjalan dan makin membengkak”

MATARAM.lombokjournal.com —  BPJS Kesehatan terus melakukan upaya penagihan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang menunggak.

Upaya penagihan ini salah satunya dilakukan oleh Kader JKN yang ditunjuk resmi oleh BPJS Kesehatan.

Menjadi seorang Kader JKN bukanlah pekerjaan yang mudah, banyak suka duka yang dialami di lapangan seperti yang dituturkan Siti Hindun Hijaiyah (33), seorang Kader JKN yang bertugas di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Mataram.

Siti Hindun menuturkan, ia banyak mendengar keluhan masyarakat di sekitarnya tentang program JKN-KIS yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.

Dari sanalah rasa ingin tahunya muncul untuk lebih dalam mengetahui tentang masalah yang dihadapi oleh BPJS Kesehatan.

“Ternyata salah satu masalahnya adalah tunggakan iuran peserta JKN-KIS. Saat itu BPJS Kesehatan Cabang Mataram membutuhkan kader untuk membantu melakukan penagihan kepada peserta JKN-KIS yang menunggak, saat itu pula saya langsung memutuskan untuk ikut bergabung sebagai Kader JKN di BPJS Kesehatan Cabang Mataram,” ujar Hindun saat ditemui tim Jamkesnews di rumahnya, Rabu (04/12).

Diakuinya, menjadi Kader JKN itu tidak mudah, banyak masyarakat yang ditemuinya adalah masyarakat yang kurang sadar akan pentingnya membayar iuran.

Di sanalah Hindun melakukan edukasi dan sosialisasi akan pentingnya jaminan kesehatan ini, agar mereka sadar bahwa sakit itu bisa datang kapan saja tidak mengenal waktu.

“Untuk itu saya mengingatkan kepada peserta JKN-KIS yang menunggak agar tidak menunda-nunda pembayaran. Karena semakin tertunda maka tunggakan iuran JKN-KIS tersebut terus berjalan dan makin membengkak,” tambah Hindun.

Menjadi seorang Kader JKN merupakan kebanggaan tersendiri bagi Siti Hindun Hijaiyah karena dapat membantu program pemerintah yang saat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat khususnya dirinya sendiri.

“Saya dan keluarga merasakan sendiri manfaat dari program JKN-KIS ini, untuk itu saya hadir membantu BPJS Kesehatan dan bersama-sama menyosialisasikan program mulia ini demi menolong dan membantu sesama yang membutuhkan serta menyadarkan masyarakat yang selama ini mengabaikan pembayaran iuran JKN-KIS khususnya di Kota  Mataram,” ungkap Hindun.

ay/yn/Jamkesnews

Narasumber : Siti Hindun Hijaiyah

“Saya berterima kasih pada BPJS Kesehatan yang menolong kami,  keluarga kami tidak membayar apa pun meski kelahiran anak pertama kami melalui operasi caesar”

MATARAM.lombokjounal.com —   Peserta program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) akan memperoleh manfaat besar.

Karen itu saat ini makin tumbuh kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan diri menjadi peserta program JKN-KIS. Masyarakat makin menyadari program ini memberi manfaat besar saat kita membutuhkan layanan kesehatan.

Dengan semangat gotong royong, program JKN-KIS memberikan bantuan bagi peserta saat membutuhkan perawatan di rumah sakit.

Manfaat itu dirasakan ibu muda, Ari Yuniarti (26), warga Karang Jangkok di Mataram, saat menghadapi masa-masa kritis menjelang melahirkan anak pertamanya, Khabib Yusuf.

Pengalaman pertama melahirkan, Ari harus menjalani operasi caesar.

Saat dokter mengatakan Ari harus melahirkan melalui operasi caesar, maka yang terlintas dalam pikirannya adalah biaya besar yang harus dibayar.

Hal itu juga diungkapkan suaminya, Muhammad Aditya Taufik, yang terus terang mengaku tidak siap untuk menyediakan biaya jika operasi caesar, yang diperkirakan jumlahnya cukup besar.

Beruntung Ari Yuniarti dan suaminya adalah peserta JKN-KIS dari segmen peserta mandiri, yang selama ini tidak pernah menunggak membayar iuran bulanan.

“Alhamdulilah, kami sekeluarga sudah menjadi peserta JKN-KIS dan kami pun rutin membayarkan iuran JKN-KIS setiap bulan melalui supermarket yang terdekat dari rumah kami. Kekhawatiran harus menanggung biaya besar itu tidak mengganggu kami,” tutur Ari.

Ari Yuniarti melahirkan Khabib Yusuf Al Aziz di salah satu rumah sakit di Kota Mataram.

“Saya berterima kasih dengan adanya BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara program JKN-KIS, yang sangat menolong kami, sebab keluarga kami tidak membayar apapun meski kelahiran anak pertama kami melalui operasi caesar,” tutur Ari.

Ari Yuniarti memang merasa sangat tertolong dengan kartu JKN-KIS, persalinannya melalui operasi caesar berjalan baik walaupun anaknya lahir dengan kondisi tidak sempurna.

“Saya bersyukur anak saya tumbuh sehat, meski tidak menyangka kalau anak saya lahir dengan bibir sumbing,” kata Ari.

Bersama suaminya, Ari Yuiarti merawat anaknya dan terus melakukan pengobatan bibir sumbing, sembari berharap dan berdoa kondisi anaknya kembali normal.

ay/yn/Jamkesnews

Narasumber : Ari Yuniarti

“Kami berharap keterlibatan, milenial dan masyarakat terhadap manfaat posyandu dan semua aktivitas layanan kesehatan di posyandu dapat meningkat”

MATARAM.lombokjournal.com – ‘Sampah Itu Ga Jahat’, adalah judul video pendek atau vlog karya Herkiandi berhasil meraih juara terbaik dalam ajang  lomba Vlog dan Phonegraphy.

Lomba tersebut dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi NTB  bekerja sama dengan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi NTB serangkaian Peringatan Hari Kesehatan Nasional dan HUT ke- 61 Provinsi NTB Tahun 2019.

Lomba yang mengusung tema Kesehatan Lingkungan dan Posyandu Keluarga tersebut, merupakan salah satu upaya Promosi kesehatan dan program unggulan NTB Gemilang melalui media sosial.   Sekaligus mengukur kepedulian milenial tentang kesehatan dengan cara pandang mereka sendiri.

Herkiandi usai menerima hadiah uang tunai dari Kepala Dinas Kesehatan, Dr. Nurhandini Eka Dewi di Same Hotel, Mataram (23/12-2019) mengaku sangat bersyukur hasil karyanya dapat meraih juara.

Dalam video vlog itu, Ia menceritakan perjalanan sampah dan cara memilah sampah agar tidak menjadi musuh kesehatan dalam durasi sepuluh menit dengan gaya bahasa kaum milenial.

Pemenang phonegraphy masing masing I Nyoman Budiana, Rusmansyah Abdul Salam dan Yulia Martawati yang mengabadikan proses daur ulang sampah dan aktifitas Posyandu dalam artistik fotografi smartphone.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB yang akrab disapa dr. Eka dalam sambutannya, menegaskan  saat ini di NTB sudah terbangun 7.027 Posyandu yang tersebar sebanyak  di desa dan dusun.

Meski Posyandu keluarga masih terbilang baru dilaunching pada tahun 2017 lalu, namun ia berharap keberadaan posyandu keluarga itu menjadi institusi terdepan dalam memberikan pelayanan lebih paripurna kepada seluruh anggota keluarga tidak hanya ibu, bayi dan balita.

Tetapi juga tempat mengatasi beragam persoalan sosial dan ekonomi.

“Kami berharap keterlibatan, milenial dan masyarakat terhadap manfaat posyandu dan semua aktivitas layanan kesehatan di posyandu dapat meningkat,” ungkapnya.

Mengenai kesehatan lingkungan, kata dokter Eka, sebenarnya kesehatan lingkungan menjadi pekerjaan rumah bagi semua pihak.

Terutama mengenai sanitasi dan sampah. Akses sanitasi yang bukan kepemilikinya masih di angka 79 persen. Artinya masih ada 21 persen masyarakat yang tidak sadar akan sanitasi.

Begitu juga dengan program zero waste yang mulai dari proses pemilahan dan pengelohan yang baik masih belum terlalu jalan.

“Mereka tidak sadar bahwa program sanitasi dan pengolahan sampah sangat erat kaitanya dengan kesehatan. Kita memiliki penyakit yang berbasis lingkungan. Artinya penyakit muncul dari lingkungan yang tidak sehat. Misalnya, diare yang sangat erat dengan lingkungan dan masih banyak contoh lainnya”, tambah dokter Eka.

Untuk pengembangan, Posyandu Keluarga diharapkan dapat dilakukan dalam satu waktu dan satu tempat serta memiliki data kesehatan masyarakat yang lengkap agar pelayanan menjadi maksimal.

Begitupula dengan kampanye kesehatan masyarakat melalui vlog dan foto oleh masyarakat akan terus dilakukan.

AYA

“Kita memang harus selalu dan terus menerus berusaha dan berihktiar untuk meningkatkan kualitas diri maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat. Mari berbuat lebih dan iklas lagi”

TANJUNG.lombokjourna.com – Musyawarah Cabang (Muscab) IBI KLU yang digelar pada penghujung tahun 2019 untuk merefleksi kinerja insan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) selama lima tahun, dalam memberikan pelayanan serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat KLU.

Bupati Lombok Utara Dr. Najmul Akhyar, SH, MH megatakan itu dalam sambutan pembukaan Musyawarah Cabang (Muscab) Ke-2 Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Lombok Utara (KLU), Rabu (24/12/2019).

“Tentu ini momentum yang sangat baik untuk kita saling evaluasi apa yang sudah dilakukan oleh IBI KLU selama periode kepengurusannya lima tahun lalu. Tentu ada musyawarah untuk menentukan siapa nakhoda IBI lima tahun ke depan. Terlebih lagi profesi bidan itu termasuk profesi yang sangat mulia,” ujarnya.

Dituturkan, ketika 22 Desember semua elemen masyarakat di negeri ini fokus menggaungkan pentingnya peran seorang ibu yang hebat bagi seseorang dalam kehidupannya, perlu dicamkan kehebatan seorang ibu pasti dibantu dan ditolong oleh bidan yang juga hebat.

Pasalnya, dengan bantuan bidan tingkat kesehatan anak-anak yang lahir bisa terus ditingkatkan dari waktu ke waktu. Begitu juga angka kematian bayi dapat dikurangi melalui intervensi bidan.

Dan, tugas luhur yang paling penting para bidan terlihat dari upaya yang sungguh-sungguh dalam memperhitungkan sekaligus memastikan keselamatan dan kesehatan perempuan pada saat melahirkan.

“Begitu vitalnya peran bidan, maka tidak bisa kita kesampingkan bahwa bidan adalah garda terdepan keselamatan ibu dan anak waktu melahirkan,” tutur Bupati Najmul.

“Saya titipkan harapan-harapan, misalnya ikhtiar peningkatan kapasitas bidan kita hingga saat ini jumlahnya hampir 300 orang. Suatu jumlah yang besar. Jumlah ini akan terus bertambah ke depan,” terang kepala daerah inovatif ini.

Menurutnya, peningkatan kuantitas bidan harus pula diiringi dengan peningkatan kualitasnya. Peningkatan SDM bidan ini yang harus menjadi atensi utama IBI.

Artinya, mesti adanya keseimbangan antara peningkatan kuantitas dengan peningkatan kualitas para bidan di KLU.

Dalam kesempatan itu, Najmul Akhyar juga berharap IBI Provinsi NTB secara kontinyu membina IBI KLU. Demikian pula kepengurusan IBI KLU agar semaksimal mungkin membina para anggotanya.

Pesan bupati, Muscab IBI tahun ini dapat memunculkan masukan-masukan yang bisa dituangkan dalam usulan yang bisa diakomodir oleh Pemda Lombok Utara.

“Di arena muscab kali ini saya berpesan agar lahirnya masukan-masukan yang bisa dituangkan dengan usulan sehingga bisa diakomodir oleh pemerintah daerah” tutup Sekjen APKASI itu.

Peningatan kualitas

Ketua IBI KLU periode 2014-2019, Hj. Rusmiatun A.Md.Keb mengungkapkan bahwa tidak terasa waktu lima tahun sudah berjalan.

Banyak hal yang belum dilakukan untuk anggotanya, seraya mengakui dirinya belum menyejahterakan semua bidan yang ada di.

“Semoga apa yang disampaikan bapak bupati menjadi renungan kita bersama. Kita memang harus selalu dan terus menerus berusaha dan berihktiar untuk meningkatkan kualitas diri maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat. Mari berbuat lebih dan iklas lagi,” ajaknya.

Menurut Rusmiatun, penyelenggaraan Muscab IBI adalah forum musyawarah tertinggi dalam organisasi IBI dan sebagai tindaklanjut hasil konggres dan Musda IBI NTB.

Juga sarana menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengurus dalam memangku tampuk kepemimpinan organisasi dalam kurun wajtu lima tahun.

“Lima tahun sudah saya sebagai ketua. Banyak dinamika yang menyertai. Saya merasa senang telah menghantarkan kawan-kawan dengan pemerintah daerah. Tahun kemarin jumlah tenaga bidan PNS bertambah, tapi belum maksimal karena mereka PNS dari luar daerah dan bukan dari KLU. Mari kita berbuat dan berusaha meningkatkan mutu pelayanan. Dengan pelbagai keterbatasaan, kita telah berusaha baik itu soal kesejahteraan bidan maupun pelayanan dan lainnya,” katanya.

Di tempat sama, Ketua Panitia Pelaksana Muscab ke-2 IBI KLU 2019, Nani Kusumawati, S.Keb melaporkan, Muscab ke-2 IBI KLU 2019 mengangkat tema “Bidan Garda Terdepan Mengawal Kesehatan Maternal dan Neonatal melalui Germas dalam Pelayanan Berkualitas”.

Kegiatan tersebut bisa terlaksana atas kerjasama para pihak, baik panitia maupun mitra kerja dari Pemkab Lombok Utara.

Muscab ini diharapakan mampu sebagai penyemangat kerja para bidan agar berkontribusi nyata dalam pembangunan Lombok Utara pasca dirundung gempa bumi 2018.

Muscab IBI KLU 2019 yang diselenggarakan di aula Kantor Bupati Lombok Utara tersebut dihadiri Ketua PD IBI Provinsi NTB Wayan Mujungasih, S.ST, S.Sos, Kadis Kesehatan KLU dr. H.L.Bahrudin, Ketua GOW KLU, Nani Tricahyani Sarifudin, dan Ketua DWP KLU Hj. Laily Suardi.

sta/humaspro

Dengan kedatangan MCS , peserta tinggal mendatangi MCS dan dapat memperoleh layanan sebagaimana layaknya Kantor Cabang, tanpa perlu mengantre

MATARAM.Lombokjournal.com — Peningkatan layanan bagi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) terus dilakukan pihak Kantor BPJS Kesehatan Cabang Mataram.

Salah satunya dengan mendekatkan dan meningkatkan pelayanan dengan menghadirkan Mobil Keliling MCS (mobile customer service).

Melalui MCS ini, para petugas BPJS Kesehatan Mataram melakukan jemput doa, yakni mendatangi para peserta di lokasi-lokasi yang jauh dari Kantor Cabang, untuk memberikan layanan kepada para peserta JKN-KIS.

Layanan apa saja yang bisa dilakukan melalui MCS?

Melalui mobil keliling ini, para petugas bisa mempermudah para peserta, misalnya layanan utama di antaranya adalah kemudahan turun kelas bagi peserta PBPU/BP. Sebab animo turun kelas ini banyak diajukan para peserta, trutama menjelang kenaikn iuran peserta yang dimulai per 1 Januari 2019.

Tentu saja bukan hanya layanan turun kelas, para petugas di mobil keliling itu juga memberi layanan lain seperti pendaftaran, perubahan data, informasi dan pengaduan, serta pembayaran iuran (bekerja sama dengan PPOB).

Dengan demikian, bagi peserta yang berdomisili jauh dari Kantor Cabang di Mataram, bisa langsung mendapat layanan di lokasi yang dekat tempat tinggalnya.

Menurut salah seorang petugas, sebenarnya konsep mendekatkan dengan peserta JKN ini sudah lama berlamgsung sejak awal hadirny BPJS Kesehatan.

“Layanan melalui mobil keliling ini sekarang makin digencarkan,” katanya.

Menurutnya, layanan ini sudah ada sejak awal BPJS Kesehatan ada, tetapi kini kembali digencarkan.

MCS bergerak tiap hari kerja termasuk libur, sesuai kebutuhan. Mulai kembali digencarkan sejak tanggal 9 Desember 2019/

Beberapa titik lokasi yang menjaddi sasaran seperti pasar, desa/kecamatan, fasilitas kesehatan, dan Car Free Day atau acara-acara lain. Petugas mulai mengoperasikan mobil keliling ini mulai jam operasionalnya, jam 9 sampai 12, tentu ada kekecualian bila ada hal-hal mendesak.

Diinfokan ke masyarakat

Agar layanan MCS bisa dimanfaatkan maksimal masyarakat, pihak BPJS Kesehatan Mataram melakukan koordinasi pihak-pihak terkait dengan lokasi yang dituju. Misalnya di kelurhan akan berkoordinasi dengan pihak kelurahan. jika ada di Kecamatan, koordinasi sama kecamatan.

“Koordinasi itu dilakukan supaya diinfokan kehadian MSC ke masyarakat. Supaya masyarakat benr-benar dapat memanfaatan layanannya,” tutur petugas BPJS Kesehatan Mataram.

BPJS Kesehatan akan memberikan pemberitahuan kepada kantor pemerintahan setempat agar masyarakat mengetahui layanan MCS yang akan datang.

Dengan kedatangan MCS , peserta tinggal mendatangi MCS dan dapat memperoleh layanan sebagaimana layaknya Kantor Cabang, aan masyarakat tak perlu mengantre.

Rr 

“Paling lambat tahun 2019 seluruh penduduk Indonesia sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan yang dilakukan secara bertahap”

MATARAM.lombokjournal.com – Berdasarkan Perpres No 75 Tahun 2019, iuran Jainan Kesehatan Nasionnal  (JKN) naik bervariasi sesuai kelas, dan kenaikan iuran itu berlaku per 1 Januari 2020.

Reaksi masyarakat beragam atas kenaikan iuran peserta JKN itu, selain banyak yang mengajukan turun kelas, ada juga yang bertana bagaaimana caraya berhenti dari kepesertaan BPJS KeEHATAU ATAU program JKN.

Demikian juga kkita temui di media sosial (medsos) banyak netizen yang bertanya, apakah bisa masyarakat berhenti dari kepesertaan BPJS Kesehatan dan tidak lagi membayar iuran?

Langsung atau tidak langsung, para peserta program JKN yang turun kelas maupun yang berniat berhenti itu,  terkait dengan iuran BPJS Kesehatan yang dipastikan naik pada 1 Januari 2020.

Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) atau Peserta Mandiri: Kelas 3: naik dari Rp25.500 menjadi Rp42.000 per jiwa; Kelas 2: naik dari Rp51.000 menjadi Rp110.000 per jiwa; Kelas 1: naik dari Rp80.000 menjadi Rp160.000 per jiwa.

“Bisa nggak sih saya berhenti dari BPJS Kesehatan. Karena saya sudah punya asuransi dari Kantor,” tanya sallah seorang nitizen, melalui laman Twitternya.

Tapi bagaimana pun, semua warga Indonesia tak terkecuali harus memiliki keanggotaan atau menjadi peeserta BPJS Kesehatan.

Seperti bisa dilihat dari laman BPJS Kesehatan, setiap warga negara wajib memiliki kartu BPJS Kesehatan, meskipun yang bersangkutan sudah memiliki jaminan kesehatan lain.  Jadi jelas, tak boleh warga negara Indonesia tidak memiliki BPJS Kesehatan.

“Paling lambat tahun 2019 seluruh penduduk Indonesia sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan yang dilakukan secara bertahap,” begitu keterangan yang bisa kita bbaca dari laman BPJS Kesehatan.

Status kepesertaan BPJS Kesehatan bsa otomatis berhenti ketika yang bersangkutan meninggal dunia. Dengan kata lain, untuk menonaktifkan status kepesertaan BPJS Kesehatan tidak dapat dilakukan kecuali alasan meninggal dunia.

Jika telat membayar iuran, secara otomatis status kepesertaannya menjadi tidak aktif. Meskipun status kepesertaan dinonaktifkan, tidak bisa berhenti tercatat dari kepesertaan

Artinya, dinonaktifkan bukan berarti peserta lepas dari kewajiban iuran bulanan. Pada akhirnya tiap warga Negara Indonesia juga harus membayar tunggakan iuran BPJS Kesehatan.

Turun Kelas

Karena itu, BPJS Kesehatan memberikan kebebasan bagi peserta yang mau turun kelas lewat program Praktis.

Syarat turun kelas program Praktis ini memiliki lima syarat utama, pertama, berlaku bagi peserta yang telah terdaftar sebelum 1 Januari 2020. Kedua, perawatan dapat turun dua tingkat dari kelas perawatan sebelumnya. Misalnya dari kelas 1 ke kelas 3.

Ketiga, kesempatan untuk perubahan/penurunan kelas perawatan diberikan satu kali dalam periode 9 Desember 2019 sampai 30 April 2020. Keempat, diberlakukan untuk 1 keluarga bagi yang sudah terdaftar. Dan, kelima, peserta yang menunggak iuran tetap dapat mengajukan turun kelas, namun status kepesertaan BPJS Kesehatan masih tidak aktif sampai tunggakan iuran dibayarkan.

Jadi yang paling mungkin, bagi peserta yang merasa berat dengan kenaikan iuran itu, adalah turun kelas, misalnya dari kelas 1 ke kelas 2 atau 3. Seperti dalam persyaratan turun kelas, peserta bisa turun dua tingkat dari kelas perawatan sebelumnya.

Rr

Kenaikan tarif JKN diharapkan meningkatkan pelayanan kepada pasien. Baik oleh fasilitas kesehatan, lembaga terkait, atau BPJS Kesehatan selaku penyelenggara program JKN

MATARAM.lombokjournal.com – Kenaikan iuran peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) per 1 Januari 2020.

Sebagai kompensasi atas kenaikan iuraN utuk semua keas itu, Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan telah menyiapkan sejumlah program untuk peningkatan mutu layanan.

BPJS Kesehatan telah mengintensifkan beberapa program untuk meningkatkan pelayanan. Mulai dari layanan jemput bola, kemudahan akses perubahan kelas, hingga layanan petugas di rumah sakit aau fasiilitas keehatan (faskes).

Berdasarkan Perpres No 75 Tahun 2019, iuran JKN naik bervariasi. Kelas 3 naik menjadi Rp42.000 per bulan, kelas 2 Rp110.000 per bulan, dan kelas 1 naik menjadi Rp160.000 per orang.

Kenaikan tarif iuran JKN juga diharapkan mampu menutup defisit anggaran BPJS Kesehatan yang terjadi tiap tahunnya, akibat nilai iuran yang tidak sebanding dengan klaim yang musti dibayarkan kepada fasilitas kesehatan.

Kenaikan tarif JKN diharapkan meningkatkan pelayanan kepada pasien. Baik oleh fasilitas kesehatan, lembaga terkait, atau BPJS Kesehatan selaku penyelenggaran program JKN.

Salah satu contoh di Bandung, kenaikan iuran itu juga akan dikembalikan ke fasilitas kesehatan. Sehingga bisa dimanfaatkan untuk perbaikan fasilitas seperti bangunan, pelayanan, dan lainnya

Menurut Kepala Cabang BPJS Kesehatan Cabang Bandung, M Cucu Zakaria, “diharapkan ada perbaikan pelayanan.

“Tidak hanya oleh kami di BPJS Kesehatan, tapi juga oleh fasilitas kesehatan dan lembaga lainnya. Dari sisi obat, pasien bisa mendapatkan haknya secara maksimal,” kata Cucu di Bandung, Senin (16/12/2019).

Peningatan peyanaN serupa tentu juga akan diberlakukan oleh BPJS Kesehatan Kantor Cabang di seluruh Inddonesia

Contohnya, program kemudahan akses turun kelas akan memudahkan peserta untuk berganti kelas. Mereka bisa menelpon kontak center atau melalui aplikasi. Perubahan kelas pun tidak lagi harus menunggu 1 tahun.

Hal yang umum terjadi, sejak bergulirnya itu kenaikan tarif JKN, banyak mayarakat yang pindah kelas.

Seperti halnya di Bandug, kecenderung banyaknya peserta JKN yang mengajukan turun kelas diperkirakan akan terus terjadi.

Pertimbangan turun kelas dinilai jadi solusi yang cukup baik, sebab masyarakat bisa memperhatikan kemampuan membayar setiap bulannya.

“Kalau merasa terlalu berat, silakan dihitung dan dipertimbangkan untuk turun kelas, sehingga tidak membebani,” kata seorang petugas BPPJS Kesehatan.

Bahkan bagi peserta kelas tiga, bila merasa tidak mampu atas kenaikan itu, bisa saja mengajukan menjadi penerima bantuan tunai dari pemerintah.

“Nanti pemerintah yang menentukan apakah warga tersebut layak atau tidak mendapatkan bantuan pemerintah,” katanya.

Rr

Pasien atau pihak keluarga dapat dengan mudah mengetahui keberadaan mereka dari rompi berwarna kuning terang yang dikenakan

MATARAM.lombokjournal.com —  Pasien peserta program Jaminan Ksehatan Nasional – Kartu Indonesa Sehat (JKN-KIS) yang mengalami kesulitan selama mengakses layanan kesehatan, akan didampingi petugas yang siap melayani dan membantu.

BPJS SATU! (Siap Membantu) diluncurkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan menempatkan sejumlah petugas di tiap fasilitas kesehatan.

BPJS SATU baru diluncurkan pada 9 Desember 2019 sebagai pengganti program sebelumnya.

“BPJS SATU! adalah rebranding dari Penanganan Pengaduan Peserta Rumah Sakit (P3RS) dan diimplementasikan di seluruh rumah sakit mitra BPJS Kesehatan,” kata Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma’ruf menjelaskan di Jakarta, Senin (16/12/2019) siang.

Salah satu yang membedakan program baru ini dengan program sebelumnya adalah proses kerja para petugasnya yang lebih sigap dan siap memberi pelayanan.

Para petugas BPJS SATU lebih proaktif dan peduli dengan pasien.

“Para petugas itu tidak cuma di belakang meja. Mereka bergerak, mobile antar ruangan di RS,” jelas Iqbal.

Pasien atau pihak keluarga dapat dengan mudah mengetahui keberadaan mereka dari rompi berwarna kuning terang yang dikenakan.

Mereka juga tidak hanya berdiam di satu titik tertentu, melainkan akan berkeliling sehingga lebih bisa menjangkau banyak pihak yang mungkin membutuhkan bantuan.

“BPJS SATU! diharapkan bisa menjawab kebutuhan informasi dan pengaduan dari pasien JKN-KIS maupun masyarakat umum yang tengah mengakses layanan kesehatan di rumah sakit, ini untuk kemudahan akses informasi pasien yang berobat di rumah sakit,” jelas Iqbal.

Adapun jenis pertanyaan yang bisa diajukan kepada petugas BPJS SATU! adalah berbagai hal yang terkait dengan pelayanan BPJS Kesehatan, juga rumah sakit.

“Boleh terkait kepesertaan, soal pelayanan di RS, kendala-kendala yang dihadapi, tentu tetap dilakukan koordinasi dengan petugas RS,” kata dia.

Keberadaan petugas BPJS Kesehatan akan diupayakan tersebar secara menyeluruh di setiap faskes mitra. Program BPJS Kesehatan ini menjadi perhatian pasien di faskes.

Bahkan Kompas.com mencatat, kehadiran petugas tersebut menjadi salah satu topik yang paling banyak menjadi topik pembicaraan di Twitter Indonesia, dengan #BPJSSatu. Pada Senin (16/12/2019) pukul 12.30 WIB, tagar ini ada di urutan ke-4.

Netizen lainnya menuliskan harapan, agar keberadaan BPJS Satu ini dapat membantu setiap anggota yang mengalami kesulitan saat mengakses layanan kesehatan di faskes yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Rr

MATARAM.lombokjournal.com —  Bagi peserta program JKN – KIS yang mau turun kelas bukan hal yang sulit, sebab BPJS Kesehatan meresponnya dengan merilis program ‘Praktis’.

Program tersebut memang dimaksudkan untuk mempermudah peserta yang berkeinginan turun kelas, tentu saja hal ini terkait dengan kenaikan iuran peserta yang akan berlaku sejak 1 Januari 2020.

Pihak BPJS Kesehatan sudah mengirimkan pesan singkat atau SMS yang berisi pemberitahuan bahwa iuran BPJS Kesehatan akan naik per 1 Januari 2020.

Seperti diketahui, Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU)/Peserta Mandiri: Kelas 3: naik dari Rp25.500 menjadi Rp42.000 per jiwa; Kelas 2: naik dari Rp51.000 menjadi Rp110.000 per jiwa; Kelas 1: naik dari Rp80.000 menjadi Rp160.000 per jiwa.

Karena itu, BPJS Kesehatan mengkampanyekan ‘Praktis’ yakni Perubahan Kelas Tidak Sulit. Praktis ini dirilis bagi para peserta yang ingin turun kelas.

BPJS Kesehatan memberikan kebebasan bagi peserta yang mau turun kelas melalui lewat program Praktis tersebut.

Program Praktis bagi peserta yang mau turun kelas ini memiliki lima syarat utama.

Pertama, berlaku bagi peserta yang telah terdaftar sebelum 1 Januari 2020.

Kedua, perawatan dapat turun dua tingkat dari kelas perawatan sebelumnya. Misalnya dari kelas 1 ke kelas 3.

Ketiga, kesempatan untuk perubahan/penurunan kelas perawatan diberikan satu kali dalam periode 9 Desember 2019 sampai 30 April 2020.

Keempat, diberlakukan untuk 1 keluarga bagi yang sudah terdaftar.

Kelima, peserta yang menunggak iuran tetap dapat mengajukan turun kelas, namun status kepesertaan BPJS Kesehatan masih tidak aktif sampai tunggakan iuran dibayarkan.

Cara Turun Kelas

Peserta melapor ke Kantor Cabang tedekat dengan melampirkan fotokopi KTP, KK, dan halaman depan buku tabungan rekening Mandiri/BRI/BNI/BCA, masing-masing dua lembar.

Lebih lengkapnya, mengirimkan persyaratannya untuk turun kelas atau perubahan kelas rawat.

Syarat perubahan kelas rawat:

1. Perubahan kelas rawat dapat dilakukan setelah 1 (satu) tahun dan harus diikuti perubahan kelas rawat seluruh anggota keluarga.
2. Peserta yang melakukan perubahan kelas perawatan pada bulan berjalan, maka kelas perawatan barunya berlaku pada bulan selanjutnya.
3. Persyaratan perubahan kelas rawat yaitu asli/fotocopy Kartu Keluarga. Bagi peserta yang belum melakukan Autodebet rekening tabungan dilengkapi dengan:
-Fotokopi buku rekening tabungan BNI/BRI/Mandiri/BCA (dapat menggunakan rekening tabungan Kepala Keluarga/anggota keluarga dalam Kartu Keluarga/penanggung

Kanal layanan perubahan kelas rawat

Aplikasi Mobile JKN; Peserta membuka Aplikasi Mobile JKN dan klik menu ubah data peserta lalu masukkan data perubahan.

BPJS Kesehatan Care Center 1500 400; Peserta menghubungi Care Center dan menyampaikan perubahan data peserta dimaksud.

Mobile Customer Service (MCS); Peserta mengunjungi Mobile Customer Service (MCS) pada hari dan jam yang telah ditentukan, mengisi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP) dan menunggu antrian untuk mendapatkan pelayanan.

Kantor Cabang dan Kantor Kabupaten/Kota; Peserta mengunjungi Kantor Cabang atau Kantor Kabupaten/Kota, mengisi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP), mengambil nomor antrian pelayanan loket perubahan data dan menunggu antrian.

Rr

Dengan launching NTB sebagai medical tourism, menjadikan daerah ini satu-satunya povinsi di Indonesia yang mendeklarasikan diri sebagai daerah tujuan wisata kesehatan

MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur NTB, Dr.H. Zulkieflimansyah melauching secara resmi NTB sebagai medical tourism, di Graha Mandalika RSUD Provinsi NTB di Dasan Cermen Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (14/12-2019).

Saat itu Gubernur Zul didampingi Direktur RSUD NTB, dr.H.Lalu Hamzi Fikri dan Kepala Dinas Kesehatan NTB, dr. Nurhandini Eka Putri, serta disaksikan pejabat dari Kementrian Kesehatan dan Kementrian Pariwisata,  serta ratusan pelaku industri jasa kesehatan dan  pariwisata lainnya.

Bang Zul sapaan akrab Gubernur NTB menegaskan, keindahan alam NTB yang memikat ditambah keramahtamahan masyarakatnya, didukung jasa pelayanan medis yang hangat dan menyenangkan serta senyum para petugasnya, dapat memberikan rasa nyaman dan bahagia kepada pasien.

Sehingga dapat mendorong optimisme untuk segera sembuh.

“Dengan eksotisme alam di NTB, akan menghadirkan rasa bahagia dan kenyamanan bagi pasien. Harapan hidup dan sembuh itu lahir karena adanya kenyamanan,” tutur gubernur.

Di era  kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan saat ini, hampir tidak ada sesuatu yang tidak bisa direkayasa. Termasuk tidak ada penyakit yang tidak dapat dicarikan obatnya atau disembuhkan.

“Hanya kematian saja yang tidak dapat kita cegah,” tegas gubenur.

Gubernur Zul menilai, NTB sudah selayaknya menjalankan Wisata Medis. Selain karena alamnya yang Indah, juga  kesiapan pelayanan medis di hampir semua rumah sakit di NTB sudah sangat mendukung.

Kondisi ini memberikan optimisme kepada para pasien yang hendak datang berobat, tuturnya.

Pengobatan Radioterapi

Lauching wisata medis tersebut, juga diramaikan dengan gelar pameran produk-produk obat-obatan produksi IKM, seperti berbagai jenis Jamu dan beragam obat herbal serta peralatan medis/terapi berbasis kearifan lokal lainnya.

Rumah sakit terbesar milik masyarakat NTB sendiri menawarkan produk unggulannya berupa Pengobatan Radioterapi.

Layanan radioterapi itu didukung peralatan canggih dengan kapasitas layanan bisa mencapai 80 pasien sehari.  Bahkan CT Scan Simulator milik RSUD NTB tersebut  merupakan yang pertama kalinya di Indonesia.

Selain itu, pesawat sinar radioterapinya pun merupakan pesawat versi yang paling baru.

Rumahh sakit lainnya di Lombok tidak mau kalah.  Baik Rumah Sakit Swasta maupun miik Pemerintah ikut mengambil peran dalam acara launching tersebu.t dengan membuka stand dan memamerkan produk unggulan mereka.

Seperti Rumah Sakit Harapan Keluarga menawarkan produk jasa layanan unggulan berupa “treatment cuci darah”.

Demikian juga RS Risa Centra Medica dengan Baby SPA, dan produk kesehatan lainnya. Seluruhnya akan berkolaborasi dengan RSUD NTB sebagai fasilitator dalam program NTB Medical Tourism.

Direktur RSUD Provinsi NTB, dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM, menjelaskan, launching Medical Tourism ini merupakan langkah awal bagi Pemprov NTB.

Bekerjasama dengan Dinas Pariwisata, Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia ASITA, dan berbagai Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta di Mataram, diharapkan dapat menjadikan Pariwisata di NTB semakin kuat.

Promosi akan gencar dilakukan di berbagai belahan dunia di bantu oleh stake holder terkait. Terlebih keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika sebagai destinasi super prioritas nasional. Apalagi di tahun 2021 i balap motor paling bergengsi didunia, MotoGP, akan digelar di Mandalika.

“Ini menjadi salah satu langkah kita untuk mewujudkan NTB Gemilang,” tandasnya.

Tak hanya produk medisnya saja, produk wisata yang ditawarkan juga telah dipersiapkan para guide medis untuk mendampingi para pasien Medical Tourism ini.

Setelah menyandang predikat World Best Halal Tourism Destination dan World Best Halal Honeymoon Destination, kini NTB memulai langkah pertamanya mengembangkan Medical Tourism atau Wisata Medis.

AYA