“Crisis center juga akan menjalankan informasi edukasi bagi masyarakat, utamanya dalam memberikan ketenangan bahwa pemerintah selalu hadir untuk masyarakatnya dalam berbagai situasi”

MATARAM.lombokjournal.com –  Corona Crisis Center (3C) yang disiapkan Pemerintah Provinsi (Prmprov) NTB akan melayani berbagai hal terkait informasi dan pertanyaan yang masuk dari seluruh masyarakat, pembaruan data-data dan situasi terkini, termasuk berbagai penanganan medis yang dibutuhkan masyarakat.

Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M.Si mengatakan itu saat memimpin rapat lanjutan usai pelaksanaan jumpa pers di ruang rapat Sekda NTB, Selasa (28/01/2020).

3 C disiapkan engantisipasi munculnya virus corona di berbagai negara dan mengantisipasi simpang siurnya pemberitaan serta informasi yang berkembang di masyarakat, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyiapkan Corona Crisis Center.

“3 C yang kita buat harus menjadi pusat informasi, treatment medic, serta rescue and recovery“, tegas Miq Gita memberikan instruksi.

Sekda berharap, agar seluruh OPD terkait mendukung penuh C3 yang dibentuk, dengan segera memberikan data dan informasi yang terbaru, terkait perkembangan pariwisata di NTB, maupun perkembangan mahasiswa di China.

Ini merupakan persiapan NTB menutup serta menangkal kemungkinan masuknya corona dari berbagai pintu moda transportasi baik darat, laut dan udara.

C 3 akan dikomandani oleh Asisten Administrasi dan Umum Dra, Hj. Baiq Eva Nurcahyaningsih, M.Si., dengan Sekretaris Kepala Biro Kesra Setda Prov. NTB, yang didukung oleh Anggota dari OPD terkait di tingkat Provinsi yaitu, Kepala Dinas Kominfotik, Biro Humas dan Protokol, Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RSUP, Kepala Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan, KKP, dan Dinas Pariwisata.

C 3 juga akan berkantor di Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Jl. Pejanggik No. 12 Mataram.

Kepala Biro Humas dan Protokol Setda. Provinsi NTB Najamuddin Amy, S.Sos., M.M., yang juga hadir menyampaikan, crisis center memang menjadi hal utama yang dibutuhkan menyikapi kondisi saat ini.

“Crisis center juga akan menjalankan informasi edukasi bagi masyarakat, utamanya dalam memberikan ketenangan bahwa pemerintah selalu hadir untuk masyarakatnya dalam berbagai situasi,” pungkas Najamuddin.

AYA/HmsNTB

Menurut Eka Dewi,  ilmu tentang virus yng datang dari Wuhan belum banyak, belum diketahui inkubasinya, berapa lama virus ini

MATARAM.lombokjournal.com – Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dr. Nurhandini Eka Dewi mewaspadai penyebaran virus Corona, pihaknya minta kepada seluruh Rumah Sakit yang ada untuk mengaktifkan kembali Ruang Isolasi.

Pihak Dinas Kesehatan Provinsi NTB sudah bersurat ke seluruh Rumah sakit di setiap kabupaten / kota di NTB, terkait kekhawatiran menyebarnya Virus Corona yang beberapa terakhir ini menyerang warga Wuhan (China).

Semua pihak juga diminta agar berkoordinasi bila menemukan orang yang batuk, pilek, panas atau pernah berkunjung/ berkontak langsung dengan orang yang datang dari Wuhan.

“Kalau ada yang dicurigai langsung kita tindak dan masukan ke ruang isolasi,” ujar Eka, Senin (27/01/20)

Tak hanya dengan bersurat, tindakan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan yaitu bekerjasma dengan Bandara dan pelabuhan laut yang merupakan pintu utama masuknya Warga Asing ke NTB.

“Di bandara sendiri kita punya thermoscan itu adalah alat yang bisa memantau suhu tubuh, kalau suhu tubuhnya tinggi kita sisihkan, kita wawancara  dia datang dari mana, gejalanya sejak kapan, kalau dari negara yang terduga maka kita akan masukan ke ruang isolasi  di RSUP dan melakukan proses Screaning disana,” kata Eka.

Sedangkan untuk Pelabuhan  Laut, Provinsi NTB mempunyai  Kantor Kesehatan Pelabuhan di hampir semua pelabuhan di NTB, Lembar, Pemenang, Kayangan, Pototano, dan Bima.

“Kalau ada  yang dicurigai atau ditemukan melalui laut maka otoritas pelabuhan yang akan menindaklanjuti sesuai dengan SOP yang sudah ada,” terangnya.

SOP yang dipakai yakni sama dengan yang  dilakukan bagi penderita Merscopi yaitu Corona virus yang datang dari Timor Tengah pada beberapa tahun lalu.

Menurut Eka Dewi,  ilmu tentang virus yng datang dari Wuhan belum banyak, belum diketahui inkubasinya, berapa lama virus ini,

“Obat yang paling tepat yang bisa menyembuhkan kan belum ada, namannya juga virus baru, Selama obat belum ditemukan, kita akan mengacu pada kasus yang sudah ada,” katanya..

Soal kesiapan menghadapi virus Crona, pihak Dinas Kesehatan sudah melewati kasus flu burung, sars, flu babi, dengan ciri yang sama, karena itu diberlakukan SOP yang ada.

Saat ini jejaring internasional itu tetap jalan, jadi kalau ada yang terinveksi akan cepat diketahui,.

“Hingga saat ini, di NTB sendiri belum ada Laporan bagi warga yang terkena oleh Virus Corona,” kata Eka Dewi.

AYA

“Apa yang saya keluarkan tidak sebesar apa yang saya terima selama ini”

lombokjournal.com —

MATARAM  ;  Program JKN-KIS hadir sebagai program jaminan kesehatan yang dapat membantu masyarakat untuk berobat tanpa perlu memikirkan masalah biaya.

Seperti yang dirasakan oleh salah satu peserta JKN-KIS yang biasa dipanggil Aam (44).

Memiliki tubuh yang sehat merupakan dambaan bagi setiap orang. Namun terkadang penyakit bisa saja datang secara tiba-tiba dan disitulah pentingnya memiliki jaminan kesehatan bagi masyarakat.

Sebagai mantan pekerja di salah satu konveksi jahit, Aam merasa pola hidupnya berubah setelah dirinya mengalami penyakit gagal ginjal. Dirinya mengaku bahwa ia memiliki riwayat penyakit darah tinggi dan asam urat.

Namun, kala itu, dirinya merasakan sakit dan lemas sehingga ia dibawa ke rumah sakit. Betapa kagetnya dirinya setelah dokter mengatakan kalau Aam mengidap penyakit gagal ginjal.

Aam menuturkan,  ia  memang punya riwayat penyakit darah tinggi dan asam urat. Cuma setelah di cek lagi, ternyata ia juga mengidap penyakit gagal ginjal.

“Disitulah saya langsung merasa khawatir akan biaya yang harus saya keluarkan. Setahu saya cuci darah adalah pengobatan yang memerlukan biaya yang sangat besar dan dilakukan seumur hidup,” ungkap Aam kepada tim Jamkesnews, Senin (20/01/20).

Aam mengatakan dirinya pernah memutuskan untuk berhenti menjalani pengobatan cuci darah lantaran kejenuhan yang ia rasakan saat itu. Namun tubuhnya langsung tidak berfungsi dengan seharusnya ketika berhenti cuci darah.

“Sempat waktu itu saya sudahi saja untuk berobat. Saya jenuh harus bolak balik ke rumah sakit. Namun kondisi saya malah jauh lebih memburuk, badan lemes, mata kunang-kunang, dan serasa mau ambruk aja badan ini. Jadinya sekarang mau tidak mau harus cuci darah lagi,” ujar Aam.

Dalam setahun belakangan ini, dirinya telah melakukan pencucian darah sebanyak 96 kali.

Menurutnya, pelayanan yang diberikan di rumah sakit tersebut sangat ramah, bahkan tidak membedakan antara peserta JKN-KIS maupun peserta umum.

“Kalau untuk pelayanan yang diberikan kepada saya sejauh ini sangat baik. Dokter maupun perawatnya juga ramah- ramah banget. Rumah sakitnya pun enak, bersih, wangi sehingga selama melakukan cuci darah saya merasa nyaman,” tambahnya.

Aam mengungkapkan, meskipun penyesuaian iuran telah resmi berjalan, ia tidak merasa keberatan untuk tetap rutin membayarnya tiap bulan.

Baginya, apa yang ia keluarkan per bulan justru tidak sebanding dengan apa yang sudah ia terima selama melakukan pengobatan cuci darah.

“Apa yang saya keluarkan tidak sebesar apa yang saya terima selama ini. Pengobatan cuci darah yang saya lakukan rutin setiap 2 minggu sekali sungguh sangat menguras kantong. Namun, setelah menjadi peserta JKN-KIS saya seperti mendapat secercah harapan untuk dapat bertahan tanpa perlu memikirkan biaya pengobatannya,” tutup Aam.

Hk/rr/JAMKESNEWS

“Customer feedback ini adalah salah satu tugas dan peran BPJS Kesehatan untuk memaksimalkan pelayanan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan terhadap peserta JKN-KIS”

lombokjurnal.com —

MATARAM  ;   Guna menjaga dan meningkatkan kualitas layanan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), BPJS Kesehatan Rutin melakukan Customer Feedbak.

Customer Feedback merupakan salah satu cara untuk melakukan evaluasi kepada jejaring yang bermitra dengan BPJS Kesehatan.

Hal ini pun akan berpengaruh juga kepada indeks kepuasan peserta terhadap mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit.

Dengan mengenakan rompi kuning bertuliskan “BPJS Satu, Siap Membantu”, Petugas Penanganan Pengaduan (P3) Rumah Sakit, Jab Salim Perdana kembali menjalankan tugasnya. Ia pun mengunjungi sebuah kamar rawat inap di Rumah Sakit Risa Sentra Medika Lombok Timur, Selasa (14/01/20).

Nuruddin Ali (56) merupakan salah satu peserta JKN-KIS segmen Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU).

Dengan kondisi tubuhnya yang masih terpasang infus, Nuruddin dengan senang hati menyambut petugas P3 RS yang datang.

“Saya puas dengan layanan di sini. Rasanya pun senang ketika ada tempat bagi pasien untuk menyampaikan keluhan seperti ini, ataupun saat kita membutuhkan informasi tertentu,” ungkap Nuruddin.

Setelah dilakukan wawancara singkat mengenai kepuasan layanan kesehatan yang diterimanya, laki-laki paruh baya ini juga menerima informasi baru terkait alur pelayanan, sistem iur biaya, dan pentingnya keberadaan petugas informasi di rumah sakit.

Jab Salim pun menyampaikan dan memastikan kepada Nuruddin, tidak akan dikenakan iur biaya apabila pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Jab Salim juga mengunjungi beberapa peserta JKN-KIS yang sedang menunggu pemeriksaan di Poli Rumah Sakit Risa. Ia menerima sambutan hangat dan timbal balik yang positif dari beberapa pasien yang ditemuinya.

“Customer feedback ini adalah salah satu tugas dan peran BPJS Kesehatan untuk memaksimalkan pelayanan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan terhadap peserta JKN-KIS,” ujar Jab Salim.

Hal ini juga sebagai bentuk komitmen fasilitas kesehatan untuk memberikan pelayanan yang optimal,”.

“Dan juga hasil dari customer feedback ini akan menjadi bahan evaluasi yang akan dikoordinasikan dengan pihak rumah sakit. Mereka akan menindaklanjuti keluhan ataupun saran dari para peserta sebagai upaya meningkatkan tingkat kepuasan peserta yang datang ke rumah sakit,” tambahnya.

ay/hf/JAMKESNEWS

BPJS Kesehatan tiap bulan melaporkan pelaksanaan program pada empat lembaga, OJK, Menteri keuangan, DJSN, dan Menteri Kesehatan

lombokjournal.com —

JAKARTA  ;   Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan selain diawasi DPR, lembaga ini dalam melaksanakan programnya juga dikontrol tujuh lembaga

Karena itu, tidak tepat kalau dikatakan BPJS Kesehatan tidak ada yang mengawasi dan tidak transparan.

Padahal lembaga ini mendapatkan audit rutin dari BPK, BPKP, OJK hingga KPK. DJSN dan Dewan Pengawas juga melakukan pengawasan terhadap kinerja dari BPJS Kesehatan.

“Kami ingin menyampaikan soal apakah lembaga ini tidak dikontrol, lembaga ini dikontrol 7 lembaga di luar DPR,” ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi  Idris dalam keterangannya, Selasa (21/01/2020).

Fahmi menjelaskan, pegawasan itu pertama dilakukan BPK yang tiap tahun melakukan audit rutin. Selain rutin ada juga tujuan tertentu, kemudian BPKP mengaudit berdasarkan penugasan.

“Di luar BPKP, setiap tahun OJK juga masuk dan melakukan audit. Kemudian di luar itu KPK selalu masuk dalam bentuk research terhadap apa yang dibuat BPJS, dan undang-undang pemerintah juga secara khusus kantor akuntan publik melakukan audit,”  jelasnya.

Selain itu ada dewan pengawas dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) yang juga rutin melakukan audit terhadap keuangan BPJS.

“Kemudian DJSN tidak kurang-kurangnya DJSN mengundang kami menyampaikan hasil pengawasan jadi kalau dikatakan lembaga ini lembaga yang sakti tidak ada yang bisa menyentuh, dengan fakta-fakta itu menurut kami tidak benar adanya,” jelas Fachmi.

Fachmi mengatakan, jika berbicara mengenai struktur dewan pengawas dan struktur DJSN, perwakilannya berasal dari kementerian/lembaga.

Jadi instrumen pengawasan terhadap keuangan BPJS tersebut sangat ketat.

BPJS Kesehatan tiap bulan melaporkan pelaksanaan program pada empat lembaga, OJK, Menteri keuangan, DJSN, dan Menteri Kesehatan.

“Nanti silahkan dilihat tanda terimanya laporan itu termasuk di dalamnya laporan tentang keuangan, di luar itu tentu saja laporan secara rutin, kepada dewan pengawas,” kata Fahmi.

Dengan pegawasan yang ketat itu, tidak tepat jika kemudian kalau BPJS dikatakan tidak transparan.

“Kami compliance terhadap semua regulasi untuk melaporkan, karena perintah kepada empat lembaga itu adalah perintah dari regulasi,” kata Fachmi.

Rr

(Sumber ; Detik.com/prf/hns)

Masyarakat sangat antusias memanfaatkan kehadiran MCS, kebanyakan untuk mengurus perihal kepesertaan, seperti pencetakan kartu, perubahan data, perubahan kelas, iuran hingga informasi-informasi penting lainnya

MATARAM.lombokjoural.com – Peserta  program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) saat ini sangat membutuhkan informasi, setelah iuran peserta semua kelas  naik sejak bulan Januari 2020.

BPJS Kesehatan merespon kenaikan tersebut dengan salah satu program inovatif yang diluncurkan, yakni Mobile Customer Service (MCS), yang dirasakan sangat bermanfaat oleh masyarakat.

Seperti diketahui, sejak kenaikan atau penyesuaian iuran program JKN-KIS, kebutuhan masyarakat untuk memperoleh informasi atau hal-hal terkait kenaikan itu membuat pihak BPJS Kesehatan sibuk.

MCS yang dioperasikan BPJS Kesehatan menggunakan mobil operasional yang dilengkapi dengan perangkkat  elektronik maupun alat-alat penunjang lainnya, dan hadir di tempat-tempat keramaian seperti pasar, puskesmas, Kantor Desa maupun Kantor Kecamatan.

Dan kehadiran MCS sellu diinformasikan ke masyarakat, agar bisa melayani kebutuhan masyarakat tanpa harus mendatangi ke Kantor BPJS Kesehatan setempat.

Para petugas BPJS Kesehatan Cabang Mataram, gencar memberitakan pelayanan kepada peserta secara terjadwal di beberapa kabupaten yang menjadi wilayah kerjanya yaitu Kota Mataram, Lombok Utara  dan Lombok Barat.

MCS yang dilaksanakan BPJS Kesehatan Cabang Mataram, antara lain  menyasar kantor desa melalui kerja sama dengan pihak desa.

Masyarakat yang hadir sangat antusias memanfaatkan kehadiran MCS ini. Mereka kebanyakan mengurus perihal kepesertaan, seperti pencetakan kartu, perubahan data, perubahan kelas, iuran hingga informasi-informasi penting lainnya.

Kehadiran petugas dengan kendaraan  MCS ini sangat diraakan manfaatnya bagi masyarakatnya. Misalnya kahadiran MCS ini di Puskesmas Gunung Sari, Lombok Barat beberapa waktu lalu, masyarakat datang untuk menylesaikan berbagai urusan JKN-KIS dengan membawa kelengkapan yang sebelumnya telah diinformasikan.

Salah seorang pesert JKN-KIS, Mohamad Erwin, mengaku sangat merasa terbantu dengan kehadiran MCS ini. Bagaimana tidak, biasaya untuk suatu urusan ia harus datang ke Kantor BPJS Kesehatan  di Mataram yang menghabiskan waktunya untuk bekerja.

Tapi dengan MCS ini, urusan mereka dapat segera diselesaikan, karena petugas MCS mlakukan jemput bola.

“Ya, memang kehadiran MCS ini sangat memudahkan urusan dengan BPJS Kehatan ,” ungkapnya.

Dengan demikian, bagi peserta yang berdomisili jauh dari Kantor Cabang di Mataram, bisa langsung mendapat layanan di lokasi yang dekat tempat tinggalnya

“Layanan melalui mobil keliling ini sekarang makin digencarkan,” katanya.

Kehadiran MCS sebenarnya sudah ada sejak hadirnya BPJS Kesehatan, namun MCS mulai diintensifkan bergerak tiap hari kerja termasuk libur sesuai kebutuhan,  setelah keluarnya Perpres No. 75/2019 yang mengatur tentang Penyesuaian Iuran. Program ini lebih kembali digencarkan sejak tanggal 9 Desember 2019.

Beberapa titik lokasi yang menjadi sasaran seperti pasar, desa/kecamatan, fasilitas kesehatan, dan Car Free Day atau acara-acara lain. Petugas mulai mengoperasikan mobil keliling ini mulai jam operasionalnya, jam 9 sampai 12, tentu ada kekecualian bila ada hal-hal mendesak.

Rr/BPJS Kes MTR

Agar kualitas jadi tanggungjawab paling utama dalam program spesialis I SpOG (dI Fak Kedokteran UNRAM) ini, sehingga  nantinya menghasilkan lulusan-lulusan yang benar-benar mampu merawat kesehatan masyarakat NTB kelak

MATARAM.lombokjournal.com — Pemerintah Provinsi NTB meletakkan kesehatan pada posisi utama atau menjadi prioritas yang terkandung pada berbagai program dalam membangun NTB Gemilang.

Namun, meskipun PR Pemerintah dalam dunia kesehatan cukup besar akan tetapi indeks pembangunan kesehatan naik cukup tajam.

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengatakan itu saat memberi sambutan pada kegiatan visitasi dari kolegium obstetri dan ginekologi Indonesia ke calon center pendidikan Obstetri dan Ginekologi FK Unram/RSUD Prov. NTB, di RSUD Provinsi NTB, Rabu (15/1/2020).

“Alhamdulillah indeks pembangunan kesehatan di NTB ini naik dengan cukup tajam, yang awalnya kita di urutan 19 dan sekarang urutan ke 11,” kata Wakil Gubernur NTB

Ummi Rohmi, sapaan akrabnya, juga menyampaikan bahwa dirinya sangat bangga kepada Fakultas Kedokteran UNRAM ini. Meski usianya terbilang  lebih muda dari fakultas-fakultas lainnya, akan tetapi pertumbuhannya amat pesat.

“Pemerintah Provinsi NTB, sangat mendukung agar Universitas Mataram bisa segera membuka spesialis I Obstetri dan Ginekologi (SpOG),  juga spesialis-spesialis berikutnya,” tambah Ummi Rohmi.

Ummi Rohmi berpesan, agar kualitas menjadi tanggungjawab paling utama dalam program spesialis I SpOG ini, sehingga  nantinya menghasilkan lulusan-lulusan yang benar-benar mampu merawat kesehatan masyarakat NTB kelak.

“Mudah-mudahan melalui proses ini, menjadi semangat dan motivasi yang luar biasa bagi UNRAM untuk terus membangun kesehatan NTB,” tutup Ummi Rohmi.

Rektor UNRAM, Prof. Dr. Lalu Husni, SH., M. Hum, menyampaikan, pihaknya terus berkomitmen untuk mengembangkan kesehatan di NTB. Baik dari peningkatan sumber daya manusia (SDM) maupun sumber daya lainnya.

Tidah hanya itu, Dr. Husni juga mengutarakan, pihaknya sedang fokus meningkatkan akreditasi Prodi kedokteran, begitu juga pembangunan sarana dan prasarananya.

“Kami berharap segera terealisasi, yang kurang-kurang akan segera kami komunikasikan ke Bu Wagub agar segera kita penuhi hingga program spesialisasi I ini segera terwujud,” harapnya.

AYA/HmsNTB

Penerapan penggunaan sidik jari/finger print dilakukan dalam rangka simplifikasi administrasi. Implementasi ini juga akan memberikan manfaat bagi rumah sakit dalam kecepatan pemberian layanan bagi peserta karena meminimalkan jenis inputan pada penerbitan Surat Eligibilitas Peserta (SEP)

lombokjournal.com —

JAKARTA –  Bagi pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) semakin mudah untuk mendapat pelayanan hemodialisis atau cuci darah.

Peserta JKN tidak perlu lagi mengulang membuat surat rujukan dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

Kemudahan prosedur ini untuk memangkas prosedur administrasi pasien gagal ginjal kronis yang rutin mendapatkan layanan cuci darah (hemodialisis) di rumah sakit.

Syaratnya sederhana dan dipermudah. Peserta harus sudah merekam atau terdaftar dengan menggunakan sidik jari (finger print) di rumah sakit tempat dia biasa mendapat pelayanan.

Hal ini diharapkan mempermudah pasien JKN-KIS mengakses layanan cuci darah tanpa repot lagi mengurus surat rujukan dari FKTP.

Biasanya peserta JKN-KIS yang melakukan cuci darah mengurus surat rujukan dari FKTP seperti Puskesmas atau klinik yang harus diperpanjang setiap tiga bulan sekali.

“BPJS Kesehatan dan fasilitas kesehatan khususnya yang melayani hemodialisis (cuci darah) juga mengupayakan kemudahan untuk proses verifikasi dengan sidik jari bagi peserta yang rutin memanfaatkan layanan cuci darah,” kata Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris, saat spotcheck di Klinik Hemodialisis Tidore, Jakarta Pusat, Senin (13/01/2020).

Untuk itu, BPJS Kesehatan juga meminta rumah sakit atau klinik utama untuk menyediakan alat perekaman finger print.

“Pada awal sistem finger print ini mulai diberlakukan beberapa bulan lalu, beberapa rumah sakit atau klinik utama memang terkendala pengadaan alat finger print. Tapi demi peningkatan pelayanan cuci darah terutama untuk pasien peserta JKN-KIS, kehadiran finger print ini akan membantu pasien,” ujar Fachmi.

Penerapan penggunaan sidik jari/finger print dilakukan dalam rangka simplifikasi administrasi. Implementasi ini juga akan memberikan manfaat bagi rumah sakit dalam kecepatan pemberian layanan bagi peserta karena meminimalkan jenis inputan pada penerbitan Surat Eligibilitas Peserta (SEP).

Diharapkan hal ini dapat mengurangi antrean serta memberikan kepastian klaim yang akan dibayarkan karena terhindar dari penggunaan kartu oleh peserta yang tidak berhak. Fasilitas kesehatan juga mempunyai kewajiban meneliti kebenaran identitas peserta dan penggunaannya.

“BPJS Kesehatan telah melakukan sosialisasi kepada rumah sakit yang bekerja sama dan diperkuat melalui komitmen bersama dengan PERSI dan akan diimplementasikan pada tahun 2020,” kata Fachmi.

Pelaksanaan implementasi finger print nanti juga berdampak pada eligibilitas peserta yang mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan.

Eligibilitas tersebut perlu dipastikan untuk mencegah penggunaan hak jaminan kesehatan oleh orang lain yang tidak berhak melalui dukungan otentifikasi menggunakan fitur sidik jari.

Rr/JAMKESNEWS

Rincian jumlah peserta yang mengajukan pindah kelas sebagai konsekwensi  adanya kenaikan iuran sudah mencapai 792.853 orang

lombokjournal.com —

JAKARTA   ;  Kenaikan iuran yang harus dibayar peserta program Jaminan Kesehatan Nasional –Kartu Indonesia Sehat  (JKN – KIS) semua kelas layanan, per 1 Januari 2020, menyebabkan banyaknya peserta mengajukan penurunan kelas.

Menurut catatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), jumah angka peserta yang mengajukan  turun kelas layanan kesehatan atau perawatan tercatat hampir mencapai 800.000 peserta.

Umumnya para peserta yang mengajukan peurunan kelas itu memilih kelas 3 atau kelas terendah.

Bagaimana respon BPJS Kesehatan?

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris menyatakan, pihaknya sudah mengantisipasi fenomena penurunan kelas yang dilakukan peserta.

“Sesuai aturan yang sudah dikeluarkan pemerintah, kami mendukung dengan layanan praktis atau perubahan kelas tidak sulit. Dulu harus menunggu setahun kepesertaan. Kalau sekarang, mau turun hari ini juga bisa,” ujarnya seperti  dikutip Bisnis.com, Senin (13/01/2020).

Fahmi mengatakan, masyarakat tidak perlu khawatir tentang pelayanan kepada peserta, termasuk di kelas 3.

Pihaknya mengaku sudah mendapat komitmen dari Menteri Kesehatan yang akan menambah jumlah tempat tidur untuk kelas 3 di rumah sakit.

Selain itu, pihaknya juga akan terus mengembangkan mitra fasilitas kesehatan (faskes).

“Jadi tidak hanya menambah tempat tidur kelas 3, tapi juga menambah mitra faskesnya sehingga pelayanan kelas 3 tetap maksimal,” tutur Fahmi.

Fahmi mengungkapkan, rincian jumlah peserta yang mengajukan pindah kelas sebagai konsekwensi  adanya kenaikan iuran sudah mencapai 792.853 orang.

Ebih jauh dirincikan, jumlah peserta yang pindah dari kelas 1 ke kelas 2 sebanyak 96.735 peserta, dan dari kelas 1 ke kelas 3 sebanyak 188.088 peserta.

Jumlah peserta yang pindah dari kelas 2 ke kelas 3 sebanyak 508.031 peserta.

Pihak BPJS Kesehatan menilai , dengan rincian yang disampaikan di atas sebenarnya jumlah peserta mandiri yang turun kelas akibat naiknya iuran tidak sebesar yang dibayangkan.

Rr/Dewi RC

“Kualitas layanan ini harus dibangun dalam komitmen kerja sama antara BPJS Kesehatan dengan fasilitas kesehatan”

lombokjournal.com —

JAKARTA   ;    BPJS Kesehatan berkomitmen untuk memperbaiki kualitas pelayanan kepada seluruh peserta.

Seperti yang sering dikeluhakan, yakni antrean yang kerap terjadi  di mitra fasilitas kesehatan BPJS Kesehatan. Karena itu BPJS Kesehatan melakukan peningkatan kualitas atau perbaikan sistem antrean.

Bukankah soal antrean ini kerap dikeluhkan peserta saat menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan?

Peningkatan kualitas itu merupakan komitmen BPJS Kesehatan menyusul naiknya iuran yang harus dibayar peserta Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sejak 1 Januari 2020,

Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas mengatakan, komitmen ini merupakan respons terhadap permintaan perbaikan kualitas pelayanan. BPJS berjanji akan terus memperbarui kerja sama dengan mitra-mitra fasilitas kesehatan.

BPJS akan fokus mendorong mitra fasilitas kesehatan untuk menerapkan sistem antrean online. Dengan demikian peserta tidak perlu datang langsung ke fasilitas kesehatan untuk mendaftarkan dirinya.

“Kualitas layanan ini harus dibangun dalam komitmen kerja sama antara BPJS Kesehatan dengan fasilitas kesehatan,” ujarnya kepada Kompas.com, Rabu (8/1/2020).

Ada juga perbaikan lain yang akan dilakukan BPJS Kesehatan, yakni  penjadwalan pengecekan kesehatan bagi peserta

“Contoh untuk pasien hemodialisis yang sudah melakukan rekam sidik jari, sekarang tidak perlu harus balik setiap 3 bulan ke FKTP, nanti petugas RS yang akan menjadwalkannya lagi,” tuturnya.

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mendesak BPJS untuk melakukan perbaikan kualitas pelayanan sebagai kompensasi kenaikan iuran peserta yang naik hingga dua kali lipat.

“Termasuk juga sosialisasi tentang manfaat dan prosedur JKN harus dilakukan BPJS Kesehatan kepada peserta,” katanya kepada Kompas.com, Rabu (08/01/2020).

Rr

(sumber; Kompas.com)