Makin mendekati gelaran MotoGP, Gubernur Zulkieflimansyah makin optimis penyeenggaraan event internasional itu akan berlangsung sukses

MATARAM.lombokjournal.com ~ 51 hari jelang MotoGP di Mandalika-Lombok Tengah, Provinsi NTB semakin siap menjadi tuan rumah, sekaligus mensukseskan gelaran balap bergengsi internasional tersebut.

Gubernur Provinsi NTB, Zulkieflimansyah menyatakan, persiapan dan seluruh kesinambungan program terus digesa di sekitar Mandalika, saat mengikuti Rapat Sinkronisasi MotoGP 2022 secara virtual di ruang kerjanya, Selasa (25/01/22).

“Kami juga sudah tugaskan Kadis PUPR NTB untuk mendampingi Pemerintah Pusat. Sejauh ini belum ada kendala yang berarti, dan insyaallah kami semakin siap sambut MotoGP Mandalika,” tutur Gubernur Zul 

BACA JUGA: Pemprov NTB Laporkan KSU Rinjani ke Polda

Rapat yang dipimpin langsung oleh Menteri Parekraf RI, Sandiaga Uno, tersebut dilaksanakan sebagai tindak lanjut untuk memastikan seluruh kesiapan sarana dan prasarana pendukung MotoGP 2022.

Bang Zul, sapaan akrab Gubernur NTB juga mengatakan, Pemerintah Provinsi  terus memantau perkembangan persiapan MotoGP. 

Ia berharap seluruh kendala-kendala di lapangan dapat dilaporkan dan dapat diatasi bersama.

“Tentu kami mengikuti terus perkembangan untuk persiapan MotoGP ini. Kami juga minta kalau teman-teman dari pusat ada kendala di lapangan, tolong kami diberitahu agar bisa dibantu dengan maksimal,” katanya.

Memang masih terdapat beberapa pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan, namun  Bang Zul percaya,  dengan kerja cepat dan terukur, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi optimis, gelaran MotoGP di Mandalika NTB sukses. 

“Dengan kerja yang cepat dan juga terukur, mudah-mudahan seluruh kendala di lapangan dapat teratasi segera, sehingga semua dapat berjalan sesuai rencana,” tutup Bang Zul.

Sementara itu, Komandan Lapangan Persiapan MotoGP Mandalika, Marsekal Purn Hadi Tjahjanto, juga turut menyampaikan progress persiapan MotoGP pada Maret mendatang.

BACA JUGA: Hari Gizi, Bunda Niken Ingatkan Pentingnya Gizi Makanan Anak

“Pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan yang paling urgent adalah kebutuhan akomodasi, sehingga hal tersebut akan terus kami maksimalkan dengan bantuan seluruh pihak. Semoga semuanya berjalan lancar dan terimakasih atas pelaksanaan rapat koordinasi setiap minggunya untuk melihat perkembangan dan progress di lapangan,” kata Hadi.

Turut hadir dalam rapat tersebut, yaitu Kementerian BUMN, ITDC, Kementerian Koperasi & UMKM, Dirjen Imigrasi Kemenkumham, perwakilan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), serta beberapa Kepala OPD Pemprov NTB.***

Beberapa warga korban gempa di beberapa Desa di Kecamatan Kayangan di Lombok Utara, khawatir ada pemotongan rehab rumah

KAYANGAN,KLU.lombokjournal.com ~ Bantuan stimulan korban bencana gempa di Lombok Utara mulai menjadi topik hangat di tengah masyarakat. 

Pasalnya bantuan untuk kategori rumah rusak ringan dan rumah rusak sedang sempat terhambat dikarenakan dana untuk bantuan sempat tertunda. 

Pembagian buku tabungan untuk beberapa penerima sudah rampung dilakukan oleh pihak BNPB dan instansi terkait.

Masyarakat yang tercatat sebagai penerima bantuan dana stimulan dengan kategori rusak ringan dan rusak sedang, mengharapkan agar tidak ada potongan dari uang yang akan mereka terima. 

Dengan jumlah uang 10 juta untuk rusak ringan dan 25 juta untuk rusak sedang, dirasa masih sangat minim untuk merenovasi rumah mereka. 

Salah satu warga penerima bantuan stimulan kategori rusak ringan, FH mengatakan bahwa buku tabungan yang diterima sudah tertulis nominal 10 juta, tapi masih belum pasti apakah akan mendapatkan full atau ada potongan.

“Kalau di buku tabungan memang tertera 10 juta untuk kategori rusak ringan, tapi belum tahu apakah bisa dicairkan full atau ada potongan, tapi kami harap tidak ada potongan apapun dari dana tersebut.” ujar FH, Senin (24/01/22).

BACA JUGA: Gubernur Zul Apresiasi Penyelenggaraan Biotech Open Camp

Warga resah, adanya isu pemotongan

Terkait bantuan dana stimulan korban gempa Lombok Utara, memang menjadi perbincangan hangat dengan adanya isu potongan jumlah uang bagi para penerima. Masyarakat secara umum sangat menyayangkan jika benar terdapat potongan pada jumlah uang yang akan mereka terima, terlebih jika terjadi potongan dana yang besar. 

Menurut FH selaku salah satu penerima bantuan mengungkapkan, bantuan yang mereka terima sudah sangat lama dinanti. 

Rumah yang mereka huni masih banyak retakan-retakan pada tembok yang harus diperbaiki bahkan harus direnovasi penuh. 

Sehingga para penerima bantuan sangat mengharapkan tidak ada potongan dana bantuan yang akan mereka terima. 

Kemudian dengan harga bahan bangunan yang sedang tinggi, untuk merenovasi rumah dengan kategori rusak ringan maupun rusak sedang tentunya akan tetap mengeluarkan uang pribadi untuk menutup kekurangannya.

BACA JUGA: Kepala Daerah Diminta Antisipasi Korupsi Pengadaan Barang

“Dengan nominal dana kategori rusak ringan, tentunya kami masih kekurangan untuk memperbaiki atau merenovasi rumah kami. Kalau ada potongan kami tentunya harus mengeluarkan uang pribadi juga, belum lagi harga bahan bangunan saat ini sedang tinggi, tapi mau tidak mau rumah harus tetap kita renovasi demi keselamatan keluarga.” tutur FH.

Sementara itu, Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Lombok Utara, M Zaldy Rahardian pernah mengatakan, pembukaan pemblokiran dan penggunaan DSP tahap II segera direalisasikan.

Namun Zaldy beLum bisa dihubungi melalui hp-nya terkait adanya isu pemotongan bagi korban gempa yang akan menerima bantuan. Padahal isu pemotongan itu sempat meresahkan masyarakat.

BACA JUGA: Kalsium Penting untuk Jantung, Bukan Cuma untuk Tulang

“Kabarnya, aparat di tingkat dusun tidak mau mengurus bantuan itu bila warga menolak dipotong,” tutur seorang warga di Kecamatan Kayangan. 

Dana Terblokir Rp117 miliar, Bukan Rp250 miliar

Dalam beberapa kesempatan, Bupati Lombok Utara Djohan Sjamsu menyampaikan, sebanyak 14 ribu unit rumah tahan gempa (RTG) di Kabupaten Lombok Utara, harus terhenti pembangunannya.

Masalahnya, dana rehabilitasi dan rekonstruksi senilai Rp250 miliar diblokir BNPB.

“Gempa bumi ini sudah berlangsung 3 tahun, tetapi sebanyak 14 ribu rumah tahan gempa belum bisa terselesaikan,” ujar Bupati Lombok Utara.

Namun, dalam keterangan terpisah, Kepala BPBD NTB, H Sahdan di Mataram menjelaskan, data yang disampaikan BNPB jumlah rumah rusak berat, sedang dan ringan yang masuk dalam tahap satu dan dua sebanyak 12.616 unit. 

Rinciannya jumlah rumah yang masuk dalam program tahap satu sebanyak 6.321 unit dan tahap dua sebanyak 6.295 unit.

Sehingga total yang belum dikerjakan untuk pembangunan rumah tahan gempa sebanyak 12.616 unit.

“Nah sementara yang disampaikan Pemkab Lombok Utara ini ada 14.000 unit rumah, sedangkan data BNPB itu ada sebanyak 12.616 unit,” terang Sahdan, beberapa waktu lalu.

“Dana yang terblokir Rp117 miliar. Jadi bukan diblokir Rp250 miliar,” tegas Sahdan.***.

Penyelenggaraan BOC diapresiasi Gubernur Zul karena media informasi perkembangan bioteknologi di NTB

MATARAM.lombokjournal.com ~ Biotech Open Camp (BOC) 2022 yang diselenggarakan oleh Universitas Teknologi Sumbawa, mendapat apresiasi Gubernur NTB Zulkieflimansyah. 

BOC merupakan wadah atau tempat berkumpulnya saintis-saintis muda di NTB, dan jadi media informasi mengenai perkembangan bioteknologi di NTB.

Menurut Gubernur Zul, Biotech Open Camp ini jadi wadah yang tepat guna menyaring bakat anak-anak NTB yang ingin mengetahui dan bahkan menjadi saintis muda di bidang bioteknologi.

BACA JUGA: Korban Gempa Resah, Ada Isu Pemotongan Bantuan Rehab Rumah

“Ini juga dapat menjadi media informasi mengenai bioteknologi, demi kemajuan bioteknologi khususnya di NTB.” ungkapnya.

Gubernur Zul mengungkapkannya saat membuka acara Biotech Open Camp 2022 secara daring di Pendopo Gubernur, Minggu (23/01/22)..

Gubernur berharap, dengan bimbingan langsung dari dosen-dosen Universitas Teknologi Sumbawa, acara BOC 2022 ini akan menciptakan saintis muda lokal yang berkualitas.

“Saya yakin nantinya dengan bimbingan dosen-dosen UTS hebat ini, saintis muda khususnya yang berasal dari  NTB akan mendapat banyak ilmu dan tentunya menjadi saintis yang berkualitas. Dan tidak menutup kemungkinan UTS akan menjadi salah satu kampus di bidang bioteknologi yang akan diperhatikan dan diperhitungkan di negeri ini.” katanya.

BOC menjadi salah satu ajang menumbuhkan minat para pelajar mengembangkan potensi sumber daya alam melalui bidang bioteknologi. 

Dengan tujuan tersebut BOC merupakan wujud nyata misi NTB Sehat dan Cerdas.

BACA JUGA: Kepala Daerah Diminta Antisipasi Korupsi Pengadaan Barang

Senada hal itu, Rektor Universitas Teknologi Sumbawa Chairul Hudaya, Ph.D menerangkan betapa pentingnya peran bioteknologi di NTB ini. 

“Saat ini bioteknologi berkembang sangat pesat. Berbagai sektor dipengaruhi oleh bioteknologi misalnya saja, sektor pangan, lingkungan, industri dan kesehatan. Jika kita dapat menumbuhkan minat adik-adik kita ini mengenai bioteknologi, niscaya NTB nantinya akan memiliki saintis-saaintis yang berpenagruh bagi NTB bahkan dunia”. ungkapnya.

Biotech Open Camp (BOC) 2022 mengangkat tema “Be The Golden Generation With Biotechnology”.Kegiatan ini dilaksanakan hingga 23-28 Januari 2022 yang diiukiti 191 peserta SMA/SMK/MA di seluruh Provinsi NTB.***

Saat bicara pada haul ke-14 Ponpes Nurul Mukhlisin NWDI Pringgarata, Wagub NTB ajak santri kamanye Cegah Pernikahan dini

LOTENG,lombokjournal.com ~ Santri Pondok Pesantren Nurul Mukhlisin NWDI diajak mulai mengkampanyekan “cegah nikah dini”. 

Ajakan itu disampaikan Wakil Gubernur NTB, Hj.Sitti Rohmi Djalilah, saat menghadiri haul ke-14 Ponpes Nurul Mukhlisin NWDI Pringgarata, Lombok Tengah, Minggu (23/01/22).  

Ummi Rohmi sapaan akrab Wagub, juga mengimbau para santri menghindari pernikahan dini 

BACA JUGA: Cegah Perkawinan Anak, Tingkatkan Kesehatan Anak

Menurut wagub, ini penting untuk menghindari stunting dan resiko kematian ibu dan bayi. 

“Anak-anakku semua, hindari pernikahan dini, jangan sampai, baru lulus dari madrasah, kalian menikah, itu tidak baik untuk kesehatan kalian semua,” pesan Wagub.

Menuntut ilmu adalah wajib hukumnya, karena itu Ummi Rohmi memotivasi santri melanjutkan studinya. 

“Pemerintah telah menyiapkan banyak beasiswa,” ujar wagub.

Menurutnya, setiap niat yang baik, akan selalu dapat kemudahan dari Alloh SWT.

“Tanamkan niat baik dari sekarang, untuk menimba ilmu setinggi mungkin,” ujar wagub. 

BACA JUGA: Omicron Masuk NTB, Sekda se NTB Diajak Percepat Vaksinasi

Dijelaskan, Provinsi NTB sendiri di tahun 2021 lalu telah memiliki Perda tentang Pencegahan dan Perkawinan Anak. 

Perda ini dibuat menyusul tingginya angka perkawinan anak di NTB. Pemprov NTB menerbitkan Perda itu sebagai upaya menekan laju pernikahan usia anak. 

Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, pada 5 tahun terakhir, angka pernikahan usia anak di NTB. Untuk tahun 2020 saja, kup tinggi.perkawinan anak di bawah umur tingkat SMA/SMK sederajat mencapai 874 kasus.

BACA JUGA: Produk Shogum, Dari Makanan Ternak ke Produk Ekspor

Acara haul ke 14 Ponpes Nurul Mukhlisin NWDI juga ikut bicara pada santri, Ketua Umum PB NWDI Dr.TGB. Muhammad Zainul Majdi bersama istri Hj Erica Zainul Majdi, beserta jajaran pimpinan ponpes dan tokoh masyarakat lainnya. ***

Masuknya Cocid-19 varian Omicron masuk NTB, Ketua Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (FORSESDASI) mengajak Sekda Kabupaten/Kota percepat vaksinasi

MATARAM.lombokjournal.com ~ Virus Covid-19 varian Omicron sudah masuk di Nusa Tenggara Barat (NTB), sudah dua orang terpapar yaitu Kota Mataram dan Sumbawa. 

Ke depan semua akan bekerja lebih keras lagi dalam meningkatkan upaya pencegahan, kembali  memperketat protokol kesehatan dan melalui percepatan vaksinasi bagi lansia maupun anak-anak.

“Masuknya varian baru omicron itu, kita bertemu langsung dalam forum ini bagaimana vaksinasi dosis satu bisa mencapai 100 persen dan dosis dua di atas 70 persen. Karena ini menjadi syarat utama penyelenggaraan MotoGP nanti,” tegas Ketua Umum Forsesdasi Drs. H. Lalu Gita Ariadi.

Lalu Gita yang yang juga sebagai Sekretaris Daerah NTB menyampaikannya pada Rapat Komisariat Wilayah (RAKOMWIL) Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (FORSESDASI) Tahun 2022, di Dapoer Sasak Udayana Mataram, (21/01/22). 

BACA JUGA: Produk Shorgum, dari Pakan Terak ke Produk Ekspor 

Selain itu,  Sekda NTB menyebutkan tugas yang berat sebagai tuan rumah penyelenggaraan MotoGP. 

Karena itu semuanya harus saling bahu-membahu, khususnya para Sekda-sekda yang di Lombok akan di infrastruktur. 

Kemudian teman-teman kabupaten/kota kita undang para pelaku UMKM termasuk yang di pulau Sumbawa untuk ikut terlibat langsung.

“Kenapa ini penting, karena dalam penyelenggaraan kemarin 25 ribu orang yang datang, begitu repotnya kita semua sampai tak mampu melayani, apalagi besok yang diperkenankan oleh presiden 100 ribu orang,” kata Miq Gita sapaan akrabnya.

Dalam kesempatan itu juga, Asisten l Hj. Baiq Eva Nurcahya Ningsih mengatakan, magnet Mandalika sebagai tempat penyelenggaraan MotoGP luar biasa, tidak hanya itu tetapi selanjutnya akan banyak kedatangan tamu-tamu. 

“Karena itu dengan event MotoGP tersebut, kita harapkan Sekda-sekda kabupaten kota sebagai top manager untuk menggerakkan seluruh potensi dalam mendukung kegiatan di NTB baik Nasional maupun internasional melalui percepatan vaksinasi, baik lansia maupun anak-anak sebagai syarat utamanya,” jelasnya.

Ditambahkan Bunda Eva sapaan akrabnya, terkait posisi NTB dalam cakupan vaksinasi dosis pertama yaitu 84 persen, sedangkan untuk dosis kedua  masih berada di 59 persen, artinya ini harus  dikebut. 

BACA JUGA: Rekor Aksi Donor Darah Terbesar di NTB, Dilakukan INTI NTB

Karenanya ia mengajak kepada sekda kabupaten kota untuk bersama-sama untuk bisa mencapai lebih dari 70 persen untuk dosis kedua.

Sementara itu, Asisten lll Setda NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi mengatakan persiapan jelang MotoGP yang harus dilakukan adalah meningkatkan kembali protokol kesehatan, melakukan percepatan vaksinasi. 

Selain itu, sebut dr. Eka adalah penerapan aplikasi peduli lindungi. 

Terutama para UMKM yang langsung terlibat, harus benar-benar dipastikan mereka menggunakan aplikasi peduli lindungi terutama di tempat keramaian.

“Penyelenggaraan MotoGP nanti harus memiliki aplikasi peduli lindungi, tanpa aplikasi kita tidak bisa masuk,” tandasnya.

“Dikatakannya, Pemprov NTB sendiri sudah menerapkan aplikasi peduli lindungi sebagai salah satu cara untuk melakukan traching kepada orang orang yang berkunjung ke kantor kita. 

Disebutkan juga permasalahan kabupaten kota selama ini yang masih berada di level 2 itu, karena lemahnya pada kemampuan traching.

Turut hadir dalam rapat tersebut diantaranya Asisten I dan lll Setda NTB, Sekda kabupaten/kota se-ntb dan seluruh Staf Ahli Gubernur NTB.***

 BUMD, BUMN & Swasta diminta fasilitasi UMKM lokal agar mampu bepatisipasi menjual produknya saat event MotoGP

MATARAM.lombokjournal.com ~ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta swasta, diminta berpartisipasi membantu dan menfasilitasi UMKM lokal NTB, agar mampu menjual hasil produknya dalam pelaksanaan Internasional Event MotoGP Tahun 2022.

Sekretaris Daerah (Sekd  NTB, H. Lalu Gita Ariadi mengatakan itu saat rapat terkait keterlibatan UMKM untuk berpartisipasi mempromosikan hasil karya serta produk unggulan Provinsi NTB pada event MotoGP di Ruang Rapat Utama kantor Gubernur  Jum’at (21/01/22) 

“Difasilitasi sarana dan prasarannya, agar mudah menjual produknya,” tegas Sekda.

Dengan demikian pelaku UMKM se-NTB yang akan berpartisipasi di ajang MotoGP, tidak mengalami kesulitan untuk memperoleh tempat atau stand, tenda, meja dan lainnya.

Peran BUMD, BUMN dan pihak swasta, akan bertanggungjawab memfasilitasi  UMKM yang telah dibagi beberapa titik.

Tidak hanya itu, UMKM juga harus diedukasi agar dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas karya maupun produknya. 

Karena bukan hanya angka pengunjung yang ditarget, namun nilai ekonominya juga harus dirasakan masyarakat.

Harapan Sekda, produk yang akan dipasarkan harus produk terbaik. Baik itu produk dari UMKM kuliner, fashion, kerajinan, industri otomotif, tenun dan lainnya.

“Sedangkan saya menekankan agar produk kuliner harus diperhatikan kesehatan dan kebersihannya,” kata Sekda. 

BACA JUGA :  Pemerintah Siap Sukseskan World Halal Tourism Summit NTB

UMKM dari Pulau Sumbawa juga harus diberi ruang dan dimobilisasi untuk dapat hadir di sirkuit mandalika. 

Mengingat angka pengunjung yang akan menonton MotoGP sebanyak 100.000 seat. Lebih banyak dari penonton WSBK yang hanya 25.000 penonton.

Sekda mengingatkan, agar mempersiapkan dengan baik keberadaan UMKM ini. Selain di Mandalika, di tempat-tempat publik baik di seluruh Lombok Tengah, Lotim, Lobar, KLU, dan Mataram, harus ada usaha-usaha kuliner masyarakat yang siap menjajal produknya.

“UMKM dan usaha masyarakat lain harus banyak, baik di kawasan Mandalika hingga se Lombok, sebab orang ingin juga menikmati keindahan alam kita,” jelas Sekda.

Selain hotel, homestay huntara, rumah penduduk, namun fasilitas pemerintah, sekolah bahkan masjid juga harus mulai dibenahi dan ditata, karena usaha masyarakat maupun UMKM juga dapat menjajal produknya di lokasi alternatif tersebut,” tutur Miq Gite.

Sementara itu Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB, Ahmad Mashuri, diharapkan BUMD dan BUMN dapat memaksimalkan peran UMKM, termasuk binaannya.

“Ada 103.284 UMKM/September 2021, bahkan jumlahnya akan bertambah bila masuk laporan update dari Kabupaten/kota se-NTB,” kata Mashuri

BACA JUGA: Audensi PERDATIN NTB, Wagub: Harus Tingkatkan Kompetensi

Sedangkan yang terlibat pada event WSBK 2021 tahun lalu, hanya 330 UMKM dan ratusan UMKM. Rencana pada MotoGP telah dibagi beberapa titik lokasi UMKM.  Di ITDC 5 titik, parkir Barat 1 titik, dan 3 titik Sirkuit.

Sebanyak 70-80 persen adalah UMKM yang bergerak pada sektor kuliner.  Sedangkan 20-30 persen UMKM lainnnya..

Rencana penyebaran spot UMKM, langsung bersama BUMD dan BUMN yang mensponsorinya, berada di 12 titik dengan melibatkan 1. 023 UMKM. 

“Misalnya di parkir Timur, ada 30 UMKM food n drink, disponsori PT. Aman Mineral, BRI dan PNM, yang menfasilitasi tenda ber AC, meja, kursi, flooring dan instalasi listrik,” terang Kadiskop.

Hadir pada rapat tersebut Asisten 2 Setda, Dinas Perindustrian, Dinas Pedagangan, Dinas Pariwisata Prov. NTB, OJK, BI, ITDC, perbankan, Telkom, PLN, GNE,  dan seluruh BUMD, BUMN dan perusahaan swasta se-NTB. ***

Gubernur Zukiefimansyah bersemangat mendukung IDI Mataram menjadi tuan rumah Muktamar IDI 2024 yang akan membawa dampak positif bagi NTB

MATARAM.lombokjournal.com ~ Pemerintah Provinsi NTB siap membantu Ikatan Dokter Indonesia (IDI)  Kota Mataram menjadi tuan rumah Muktamar IDI yang akan diselenggarakan pada tahun 2024. 

Terlebih lagi Muktamar IDI ini merupakan event skala Nasional yang akan membawa dampak positif bagi NTB nantinya.

Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah mengaku bersemangat dan bahagia dengan keinginan para dokter yang menginginkan Kota Mataram menjadi tuan rumah terselenggaranya Muktamar IDI pada tahun 2024. 

“Apalagi hal ini merupakan event nasioanal, tentunya akan berdampak positif bagi Kota Mataram dan tentunya NTB.” ungkapnya saat menerima silaturahim Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Kota Mataram di Pendopo Gubernur, Kamis (20/01/22).

Gubernur  Zul akan mendukung segala bentuk tindakan demi terwujudnya Muktamar IDI tahun 2024 yang akan terlaksana di Kota Mataram.

“Tiada alasan bagi kami selain mensuport sepenuhnya upaya dari teman-teman IDI Kota Mataram ini agar Muktamar IDI terlaksana di Mataram. NTB memiliki banyak tempat yang indah dan kuliner yang tidak kalah enak dengan daerah lain. Jadi saya kira cukup menarik membincangkan banyak persoalan strategis dunia kedokteran di NTB ini,” katanya. 

BACA JUGA: Inovasi Pemantauan Kesehatan Bayi yang Lebih Sistematis

Muktamar IDI merupakan musyawarah nasional dokter Indonesia yang diadakan tiga tahun sekali, untuk menetapkan pedoman pokok tatalaksana organisasi dan kebijakan strategis nasional. 

Kgiatan tersebut bakal dihadiri seluruh cabang  IDI se-Indonesia.

Ketua IDI Kota Mataram dr. Akhada Maulana, Sp.U berterimakasih kepada Gubernur NTB, yang bersemangat dalam mendukung keinginan IDI Mataram untuk menyelenggarakan Muktamar di Kota Mataram.

BACA JUGA: Pelantikan Kades di KLU, Bupati: Kades Harus Kreatif

“Kami berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Pak Gubernur, Insyaallah kami seluruh pengurus IDI Kota Mataram akan mempersiapkan semuanya demi terlaksananya Muktamar IDI di Kota Mataram,” kata Akhada.***

Wagub NTB menekankan, seluruh pelatihan SDM yang diberikan agar menekankan sisi sinergi 

MATARAM.lombokjournal.com ~ Sumber Daya Manusia (SDM) harus ditempatkan pada posisi utama, karena SDM jadi penggerak utama tercapainya visi NTB Gemilang dengan baik.

Penekanan itu diungkapkan Wakil Gubernur NTB, Hj Sitti Rohmi Djalilah pada pengukuhan dan pelantikan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia (APWI) di Aula Wisma Tambora BPSDM NTB, Kamis (20/01/22).

Wagub berharap kuallitas Widyaiswara terus meningkat dan proses-proses dalam menghasilkan SDM juga makin  berkualitas. 

“Dalam proses-proses itu, terutama pada sisi pemerintahan ini betul-betul tercapai dengan baik,” Wagub mengingatkan.

Sitti Rohmi juga berpesan pada Widyaiswara, agar seluruh pelatihan SDM yang diberikan agar sisi sinergi menjadi penekanan penting. 

“Artinya dalam bekerja, tidak mungkin bisa bekerja sendiri, sehingga sinergi paling penting ditekankan dalam pelatihan-pelatihan yang dilakukan,” kata Wagub.

Menuutnyat, banyak sekali pekerjaan yang tidak dibarengi dengan sinergi dan kurangnya kalaborasi sehingga hasil capaiannya kurang baik. 

Maka diharapkan SDM di Pemprov NTB harus memiliki kemampuan atau kepiawaian bersinergi dan berkolaborasi.

BACA JUGA: Wagub Minta APWI NTB Fokus Pada Sinergi, Inovasi dan TI

Hal strategis yang menjadi catatan Wagub yakni mengajak kepada Widyaiswara berinovasi. Karena tanpa inovasi NTB tidak bisa survive di masa-masa yang sulit, dari bencana alam gempa bumi 2018, disusul Covid-19  selama dua tahun. 

“Semua itu tidak terlepas dari inovasi yang terus menerus dilakukan oleh perangkat daerah NTB.  Selain itu setiap ASN Pemprov NTB harus melek teknologi, dimana semua pekerjaan bisa dilakukan dengan kecanggihan teknologi yang begitu efektif dan memuliki jangkauan yang lebih luas.

“Saya yakin kehadiran APWI NTB bisa merealisasikan SDM yang berkualitasi. Selamat pada APWI NTB yang dilantik, semoga terus bisa berkiprah dengan untuk mewujudkan NTB yang gemilang,” pungkasnya.

Ketua Umum DPP APWI Budiarso Teguh Widodo dalam sambutannya secara virtual menyampaikan, Pelantikan DPD APWI NTB merupakan pelantikan ke 27 sejak tranformasi kelembagaan dari IWI menjadi APWI.  

BACA JUGA: Sinergi Pemprov dan PLN. Dorong Ekosistem Kendaraan Listrik

Ini dimkasudkan untuk menjadikan organisasi profesi yang modern dan berkelas dunia.

“Widyaiswara tidak lagi fokus pada kegiatan kerja ASN serta evaluasi dari pengembangan Diklat, melainkan lebih pada pelaksana tehnis fungsional pada bidang pelatihan pengembangan pelatihan dan penjaminan mutu pelatihan di lembaga penyelenggara pelatihan,” jelasnya.

Turut hadir dalam pelantikan tersebut Koordinator Wilayah IV Bali Nusra Dr.HL. Sajim Sastrawan MH dan pejabat struktural dan Kepala OPD lingkup Pemprov NTB.***

Dalam penyelesaian tanah di Sembalun, memang harus dipertimbangkan bahwa NTB Ramah Investasi tapi tetap mengutamakan kepentingan masyarkat

MATARAM.lombokjournal.com ~ Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, menyampaikan bahwa untuk menyelesaikan dan menduduki persoalan tanah di Sembalun, harus ditempuh dengan cara dan upaya yang baik. 

Karena investasi tetap dibutuhkan, namun dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat.

“Kepentingan masyarakat lebih utama, namun tetap memperhatikan aturan dan sistem hukum yang ada,” kata gubernur.

Hal itu disampaikan pada rapat pemaparan bussines plan PT. Sembalun Kusuma Emas (SKE) dan PT. Agrindo Nusantara, menindaklanjuti pertemuan kelompok masyarakat Sembalun berkaitan dengan Hak Guna Usaha (HGU) PT. SKE, Selasa (18/1/2022) di Ruang Rapat Utama, kantor Gubernur NTB.

Dikatakan Gubernur, jajarannya bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah mengkaji dengan berbagai aspek hukum. Sehingga harapan besarnya, pihak perusahaan dapat membangun sinergi dan kerjasama, untuk memaksimalkan partisipasi masyarakat setempat.

“Sehingga, pihak perusahaan dapat memberikan keputusan, apa yang dapat dikerjasamakan bersama masyarakat,” ujarnya. 

BACA JUGA: Jelang MotoGP, Pemprov dan Pemda Lobar Dandani Bunderan Gerung 

Gubernur Zul mengatakan, sebelum pertemuan saat ini, telah digelar pertemuan dengan masyarakat bersama BPN dan berbagai pihak beberapa minggu yang lalu, untuk menduduki persoalan tanah di Sembalun. 

Langkah dan upaya ini dilakukan karena dipandang merupakan cara-cara yang baik.

Sedangkan berkaitan dengan HGU, Gubernur mengaku memiliki sikap dan konsen yang sama dengan Presiden, Menteri dan Bupati, bahwa tidak boleh tersandera atas nama HGU, menguasai lahan dan terlantar sehingga masyarakat tidak memperoleh manfaatnya.

Sementara itu, Bupati Lombok Timur Drs. H. M. Sukiman Azmy, mengatakan pada prinsipnya pemerintah menginginkan persoalan ini diselesaikan dengan baik. 

Masyarakat medapatkan haknya dan perusaan juga tetap berinvestasi sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang ada.

“Namun Pemerintah kabupaten Lombok Timur, memberikan ruang bila masih ada masyarakat yang ingin memperjuangkan haknya,” kata Bupati.

Selain itu, Bupati juga meminta agar lahan yang memiliki HGU yang sekian lama tidak digarap agar dikembalikan kepada masyarakat sesuai dengan regulasi dan aturan yang ada. Ia juga berharap tim satgas memperhatikan hal seperti ini, agar dikemudian hari tidak ada persoalan lagi terkait hal ini.

“Lahan dapat digarap dan dimanfaatkan oleh masyarakat, berproduksi dengan baik, sehingga bermanfaatlah milik Lotim ini, untuk mensejahterakan masyarakat,” harapnya.

Berdasarkan data, bahwa total lahan pada area yang dibicarakan seluas 555,56Ha. 

BACA JUGA: Wabup Danny Serah Terimakan Tempat Pengolahan Sampah

Rinciannya, PT. Sampoerna Agro (Agrindo Nusantara) memiliki lahan seluas 232, 04 Ha, PT. Sembalun Kusuma Emas (SKE) seluas 150,48 Ha. 

Sedangkan tanah yang akan redribusi ke masyarakat seluas 120,00 Ha dan tanah milik masyarakat sekitar Kawasan tersebut seluas 53,04 Ha.

Hadir pada pertemuan tersebut, Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Kadis Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMPD Dukcapil) NTB, perwakilan Polda, Danrem, jajaran Pemda Lombok Timur, Tokoh Masyarakat, Agama Sembalun dan perwakilan masyarakat Sembalun.***

Serah terima Tempat Pengolahan Sampah dilakukan Wabup Lombok Utara, diharapkan jadi pemicu munculnya inovasi lain terkait pengolahan dan pemanfaatan sampah

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Wakil Bupati Lombok Utara, Danny Karter Febrianto Ridawan, ST., M.Eng  menghadiri acara Serah Terima hasil pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS 3R) yang di pusatkan di Dusun Kendang Mamben, Desa Anyar Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Rabu (19/01/22).

Dany Karter mengatakan, penganggaran TPS 3R bersumber dari dana DAK Reguler Kab Lombok Utara th 2021 yang besarannya masing-masing Desa Rp 600 Juta. 

Dana alokasi khusus tahun anggaran 2021 untuk tiga (3) TPS 3R yakni, Dusun Kendang Mamben Desa Anyar, Desa Akar Akar, Kacamatan Bayan, dan Desa Sokong Kecamatan Tanjung, masing masing sebesar Rp600 juta. 

“Kita harapkan desa-desa lainnya, menjadi contoh nantinya dan  bank sampah di desa ini bisa bersinergi, harus bisa dimanfaatkan dengan baik,” terang Danny. 

“Sampah kalau dikelola dengan baik bisa bermanfaat dan menghasilkan uang,” tambahnya. Adanya TPS3R ini nantinya akan menjadi pemicu untuk munculnya inovasi-inovasi lain terkait pengolahan dan pemanfaatan sampah.

“Kita berharap ini menjadi trigger bagi kita semua, terutama sekali bagi Desa dan Dusun untuk bisa memberikan sentuhan program di bidang persampahan ini,” tambahnya.

BACA JUGA: Jelang MotoGP, Pemprov dan Pemda Lobar Dandani Bundaran Gerung

Acara dihadiri oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup KLH KLU, Drs Rusdianto,MM yang didampingi Sekdis, H Husnul Ahadi bersama Kabid dan staf KLH. 

Rusdianto dalam penyampaiannya mengatakan, timbunan sampah di wilayah Kabupaten Lombok Utara per tahun berkisar 30.000 ton dan penangannya jadi PR bersama.

“Pembangunan untuk Tiga unit TPS 3R yang di serah terimakan hari ini menelan anggaran sebesar 1,8 Miliar Rupiah, atau satu unitnya sekitar 600 juta, dan dengan metode pemberdayaan masyarakat,” terangnya.

Dikatakannya, bantuan tersebut diwujudkan dalam bentuk pembangunan gedung dan sarana-prasarana penunjang operasional TPS 3R, pengadaan motor roda tiga pengangkut sampah, mesin pengolah sampah organik, dan pengayak kompos, serta sarpras pendukung lainnya,” jelas Rusdianto.

Pesannya Kepada Desa dan KPP agar operasional TPS 3R dapat berjalan dengan baik, berkelanjutan dan berkesinambungan.

“Setelah dilaksanakan serah terima TPS 3R ini, kelompok pemanfaat dan pemelihara atau KPP memiliki tugas yang besar dalam penanganan persampahan di desa masing-masing,” jelasnya.

Pengembangan TPS 3R supaya tercipta operasionalisasi TPS yang berkelanjutan dan berkesinambungan. 

Diharapkan, ada kolaborasi yang solid antara Kementerian PUPR, Pemerintah Kabupaten dan KPP TPS 3R dalam mensukseskan program Ini. 

BACA JUGA; Sukseskan MotoGP, Media Lokal NTB Siap Kolaborasi

“Sampah bagi sebagian orang masih dianggap sebagai bahan yang tidak berguna, paradigma inilah yang harus perlahan kita ubah menjadi pemahaman bahwa sampah itu dengan konsep 3R maka sampah itu bisa menjadi sesuatu yang kita manfaatkan,” katanya.

Kepada Desa dan kelompok yang mendapatkan program ini, diminta bisa memanfaatkan dengan baik, disamping menjadi pionir dalam pengolahan sampah, pionir dalam mengembangkan paradigma baru terkait sampah.

“Kita ingin nanti setahun-dua tahun kedepan, ingin mendengar Desa Desa yang memiliki TPS 3R menjadi pelopor bagi persoalan sampah” pungkasnya.

Acara tersebut kemudian dilanjutkan dengan serah terima berita acara dari Satker kepada Pemerintah Desa.

Hadir juga pada kesempatan tersebut, Staf Ahli, Simparudin, Kadis Kesehatan, dr. Abdul Kadir, Kadis PUKLU, Kaharizal,ST, Kabid Peternakan, dr Sarudi mewakili DKP3 KLU, Perwakilan OPD Perhubungan Camat Bayan, Denda, Peny Warni, SE, Kades Anyar, Ir Rusni, Kades Akar Akar, Akarman,S.Sos, Plt. Kades Sokong, Saiful, Kepala UPTD Bayan, Awaludin, S. Sos, UPTD Tanjung, Aki Suaharti, SP, Babin, Bimaspol dan Tiga Kelompok Masyarakat Pengelola Sampah, Berkarya Desa Anyar, Berikut Maju, Desa Akar Akar dan Wdan Bunga Teratai Desa Sokong.***