NTB Jadi Tuan Rumah pada Women’s International Club
Pj Ketua TP PKK NTB berharap seluruh OPD Provinsi NTB menjadi bagian dan terlibat pada agenda Women’s International Club di Jakarta
MATARAM.LombokJournal.com ~Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali menjadi tuan rumah kegiatan Women’s International Club (WIC) yang akan digelar di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan Jakarta.
Hal itu diungkapkan Pj Ketua TP PKK NTB Hj Lale Prayatni, Jumat (06/10/23), saat rapat koordinasipersiapan bazar amal di ruang rapat pendopo timur yang dihadiri OPD terkait.
“Saya mengajak seluruh OPD Provinsi NTB menjadi bagian dan terlibat pada agenda yang luar biasa tersebut,” kata Bunda Lale sapaan akrabnya.
Bunda Lale yang merupakan istri Penjabat (PJ) Gubernur NTB ini menyampaikan, kegiatan ini juga menjadi momentum terakhir masa Jabatan Ibu Iriana Jokowi.
Sehingga sangat besar harapannya NTB dapat membawa wajah baru dan tentu saja penuh dengan ciri khasnya.
Karena menurut Bunda Lale, kegiatan WIC ini sebagai bentuk representatifwajah NTB di kancah nasional yang menampilkan seluruh rangkaian kegiatan bernuansa NTB.
“Untuk itu diharapkan seluruh yang terlibat dalam kegiatan ini sebagai panitia, agar bisa bahu membahu untuk menyiapkan kebutuhan kegiatan sesuai dengan apa yang telah arahkan,” ujarnya.
Setidaknya hal-hal yang dipersiapkan untuk sementara waktu, di antaranya seragam tenun dan lambung untuk panitia berjumlah 25 orang, dan makanan ringan bagi seluruh hadirin sebanyak 1000 dan untuk VIP sebanyak 100 pack yang disiapkan.
Untuk kain tenun sendiri tentu saja harus melalui akurasi oleh Dinas Perdagangan sebagai tim monitor yang sudah sangat paham dengan ciri dan model kain yang bagus untuk ditampilkan.
Selain itu harapan paling terbesar ialah kegiatan ini karena NTB menjadi tuan rumah, segala ornamen yang disiapkan harus berbasis nuansa NTB dimulai dari booth, backdrop dan lain lain. ***
H. Fathurrahman Dilantik Menjadi Pj Sekda NTB
Dalam pelantikan Pj Sekda NTB, seluruh Kepala OPD Pemprov NTB diminta meningkatkan prestasi, loyalitas dan menjaga integritas
MATARAM.LombokJournal.com ~ Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi melakukan pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Provinsi NTB, Drs. H. Fathurrahman, M.Si di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur NTB, Kamis (05/10/23).
Miq Gite sapaan Pj Gubernur NTB menyampaikan, terpilihnya Fathurrahman sebagai Pj Sekda NTB karena seluruh pejabat Pemprov NTB sangat istimewa dan memiliki kualitasyang baik, sehingga mampu mengemban tugas ke depannya.
“Alhamdulillah, Pelantikan berlangsung khidmat dan semoga dengan terpilihnya bapak H. Fathurrahman sebagai Pj Sekda dapat mengemban berbagai tugas lainnya, semua pejabat Pemprov NTB memiliki kualitas yang baik dan sangat istimewa,” tutur Miq Gite.
Ia juga berpesan, agar PJ Sekda NTB dapat bekerja sebaik-baiknya sehingga mampu menjalankan tanggung jawab demi Provinsi NTB.
“Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas sebagai Pj Sekda dengan sebaik baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan, dan semoga Allah SWT Tuhan yang maha esa bersama kita,” ujar Pj Gubernur NTB
Di lain pihak, Miq Gite juga berpesan kepada seluruh Kepala OPD Pemprov NTB dapat terus meningkatkan prestasi, tingkatkan loyalitas dan terus menjaga integritas.
“Seluruh kepala OPD dapat bekerja yang baik, terus berprestasi, terus tunjukkan dedikasi, loyalitas, jaga integritas dengan segala hal yang terpuji, Insyaallah Gusti Allah mboten sare,” ujar Miq Gite. ***
Tak Ada Waktu Berleha-leha untuk Pj Gubernur NTB
Pj Gubernur NTB harus segera tancap gas, anggota DPR RI H Rachmat Hidayat Ingatkan benahi Tata Kelola Birokrasi dan Keuangan Daerah
MATARAM.LombokJournal.com ~ Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Lalu Gita Aryadi yang kini sudah didampingi Pj Sekretaris Daerah (Sekda) segera tancap gas dan segera membenahi tata kelola birokrasi dan tata kelola keuangan daerah.
Peringatan itu disampaikan anggota DPR RI dari PDI Perjuangan, Rachmat Hidayat, Rabu (04/09/23).
Menurut Rachmat, kepemimpinan efektif Pj Gubernur yang hanya 18 bulan bukanlah waktu yang panjang, sehingga tak ada waktu buat berleha-leha.
“Delapan belas bulan itu waktu yang sangat pendek bagi Pj Gubernur. Apalagi dengan adanya sejumlah persoalan krusial peninggalan masa kepemimpinan Gubernur NTB sebelumnya Zul-Rohmi. Itu akan jadi persoalan yang secara mendasar akan cukup mengganggu,” kata Rachmat.
Politisi kharismatik Bumi Gora ini mengatakan, sejumlah isu krusial sudah menunggu Pj Gubernur di depan mata. Antara lain kondisi birokrasi yang sedang tidak baik-baik saja dan belanja anggaran pembangunan dalam APBD NTB yang jauh dari kata tertib.
Pj Gubernur NTB juga akan disibukkan penyelenggaraan kontestasi politik, Pemilu dan Pilkada, hingga perhelatan program pembangunan nasional di NTB. Termasuk persoalan mendasar bagi NTB yakni isu kemiskinan.
Rachmat menegaskan, birokrasi dalam skema pemerintahan daerah adalah entitas pelayanan paling utama, karena hampir semua bentuk pelayanan publik ada di daerah. Karena itu, dibutuhkan birokrasi yang sehat secara struktur dan kuat dalam kinerja.
Politisi lintas zaman ini lantas mengungkapkan bagaimana dalam masa kepemimpinan Gubernur NTB H Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur Hj Sitti Rohmi Djalilah lima tahun terakhir, birokrasi terjebak dalam praktik tata kelola yang buruk.
“Bayangkan, dalam masa lima tahun kepemimpinan Zul-Rohmi, proses mutasi dilaksanakan sedikitnya 40 kali. Artinya ada delapan hingga sembilan kali mutasi setiap tahun,” ungkapnya.
Secara struktur, Ketua DPD PDIP NTB ini melanjutkan, rentetan mutasi yang terjadi pada era Zul-Rohmi tersebut telah menyebabkan kultur dan psikologi birokrasi menjadi tidak baik. Alih-alih meningkatkan kinerja, mutasi yang sering seperti itu malah sangat mengganggu kinerja birokrasi.
“Bandingkan dengan kepemimpinan Gubernur NTB sebelumnya yakni TGB. Mutasi dalam 10 tahun kepemimpinan TGB hanya 37 kali, yakni 20 kali dalam periode pertama, dan hanya 17 kali dalam periode kedua,” beber Rachmat.
Akibatnya, di era pemerintahan Zul-Rohmi, kinerja birokrasi pun dinilainya tidak efektif. Cara paling mudah untuk melihat bagaimana tidak efektifnya birokrasidi era Zul-Rohmi adalah dalam kemampuan birokrasi Pemprov NTB mengatasi kemiskinan.
Rachmat memberi contoh, saat periode pertama kepemimpinan TGB tahun 2008, angka kemiskinan bertengger pada angka 23,81 persen. Angka ini mampu ditekan saat TGB mengakhiri masa kepemimpinannya tahun 2018 pada angka 14,63 persen atau turun 9,18 persen.
Sehingga kalau dirata-ratakan, kemiskinan NTB di era TGB turun 0,918 persen setiap tahun atau turun 4,59 persen setiap lima tahun.
“Bandingkan dengan kinerja birokrasi Zul-Rohmi yang saat megakhiri masa jabatannya, angka kemiskinan NTB 13,85 persen dari angka kemiskinan saat pertama menjabat yakni 14,63 persen. Artinya rata-rata per tahun hanya mampu turun 0,156 persen,” tegas Rachmat.
Contoh lain tidak efektifnya kinerja birokrasi di era kepemimpinan Zul-Rohmi juga diungkapkan mantan Wakil Ketua DPRD NTB dua periode ini. Hal tersebut terlihat dari kemampuan birokrasi dalam menyelesaikan proyek.
Rachmat membeberkan data E-Monev Provinsi NTB dimana dari 82 proyek strategis tahun 2023, sampai menjelang akhir tahun ini atau memasuki Triwulan IV anggaran pada Oktober ini, masih tersisa 41 proyek yang belum dikerjakan.
Dari angka 41 proyek itu, 30 proyek belum mengajukan tender dan 11 baru selesai tender.
“Tentu hal ini akan mengancam serapan belanja anggaran dan capaian sasaran pembangunan,” tandas Anggota Komisi VIII DPR RI ini.
Pengelolaan anggaran daerah
Rachmat mengungkapkan, tahun 2022 memang pendapatan daerah menembus angka Rp 2,28 triliun. Tetapi angka tersebut masih didominasi pendapatan transfer yang mencapai 56,28 persen, dan PAD hanya 43,11%.
Hal ini belum termasuk karut marut belanja APBD NTB. Misalnya soal utang Pemprov NTB ke rekanan yang per Mei 2023 masih tercatat sekitar Rp 223 miliar yang tersebar di 10 OPD.
“Bagaimana dengan isu transparansi dan anti korupsi?
Sami mawon (sama saja) itu. Kepala Dinas ESDM dan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan harus masuk penjara. Ini belum termasuk kalau kita bicara pola penetapan pejabat yang lebih banyak beraroma kepentingan politik dan isu nepotisme,” ucap Rachmat.
Dengan potret yang sama sekali tidak membanggakan tersebut, artinya, kata Rachmat, ada pekerjaan rumah yang sangat besar di tangan Pj Gubernur NTB yang harus diselesaikan dalam konteks perbaikan birokrasi.
Karena itu, duet Pj Gubernur NTB dan Pj Sekretaris Daerah NTB H Fathurrahman yang kini sedang menunggu hari pelantikan, harus dilakukan secara serius dan penuh kerja keras.
“Psikologi birokrasi yang telah rusak harus diperbaiki. Pola penentuan pejabat harus berbasis pada merit system, berbasis pada kapasitas dan kapabilitas ASN yang ada,” ujarnya.
Rachmat menekankan, bagaimana komposisi birokrasi haruslah berupa “birokrasi pelangi” yakni dari berbagai suku yang ada di NTB. Tidak peduli apa sukunya, jika ASN tersebut memiliki kapasitas dan kapabilitas, maka kata Rachmat, harus diberikan kesempatan.
“Prinsip-prinsip cleant government and good governance dengan basis merit system harus mutlak menjadi acuan penataan birokrasi,” katanya menekankan.
Rachmat juga menjelaskan, Pj Gubernur bukanlah jabatan bebas nilai, sehingga setiap saat dievaluasi. Hal ini sesuai ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Permendagri Nomor 4 Tahun 2023 yang menegaskan setiap tiga bulan kinerja Pj Gubernur akan dievaluasi.
“Karena itu saya mengingatkan, Pj Gubernur tidak main-main dalam menjalankan tugasnya. Pj Gubernur harus menjauhkan kepentingan politik dan pribadi dalam menjalankan tugasnya,” tandasnya.
Dalam isu ekonomi misalnya, Rachmat menjelaskan bagaimana inflasi yang cukup tinggi kini terjadi, harus mampu juga dikendalikan Pj Gubernur.
Termasuk dalam menjalankan tugas dan kewenangan mengawal Pemilu dan Pilkada di NTB, harus membangun koordinasi dengan Kemendagri, dengan Pj Sekda, dan semua Organisasi Perangkat Daerah serta masyarakat. Sebab, jika dianggap tidak mampu, bisa saja Pj Gubernur dicopot di tengah jalan.
“PDIP akan memberikan dukungan, tapi juga tidak akan pernah lupa dengan pengawasan yang kritis, konstruktif, dan objektif terhadap Pj Gubernur NTB demi pembangunan daerah,” kata Rachmat Hidayat. (*)
Jambore Jiwa dan POK Rehabilitasi Mental di NTB
Kegiatan Jambore Jiwa dan Pekan Olarga Kesenian (POK) Rehabilitasi Mental dibuka Pj Sekda NTB
MATARAM.LombokJournal.com ~ Provinsi NTB menjadi tuan rumah Jambore Jiwa dan Pekan Olahraga Kesenian (POK) Rehabilitasi Mental, pada tanggal 1 – 4 Oktober 2023, yang diikuti oleh 400 peserta seluruh Indonesia.
Kegiatan Jambore itu di bawah diinisiasi Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Mutiara Sukma Provinsi NTB,
Plh Sekda NTB, Drs. Muhammad Nasir membuka kegiatan Jambore yang bersamaan Hari Kesehatan Jiwake – 29 tahun 2023, di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur NTB, Senin (02/10/23)
Muhammad Nasir dalam pembukaan Jambore itu mengatakan, kesehatan adalah keadaan sehat secara moral baik secara fisik, jiwa maupun sosial. Daan bukan secara terbatas dari penyakit untuk mementingkannya hidup produktif.
Sedangkan kesehatan jiwa merupakan kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual dan sosial.
“Sehingga individu tersebut menyadari kemampuan dirinya sendiri yg dapat mengatasi tekanan dan dapat bekerja secara produktif dan mampu memberikan kontribusi untuk mencapai kesejahteraan dalam perasaan gembira, bahagia, luas optimis atas harapan dan pencapaiannya,” jelasnya.
Peserta yang hadir dalam Jambore itu terdiri dari 20 Rumah Sakit Jiwa yg ada di Indonesia dan Rumah Sakit ketergantungan obatyg tersebar diseluruh wilayah Indonesia.
“Kegiatan ini juga menunjukkan bagaimana upaya dalam mencapai kondisi kesehatan jiwa yg juga menghilangkan juga stigma negatif kepada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mereka bisa produktif dan mandiri dengan upaya bersama kita lakukan nya. Kegiatan ini diharapkan juga menjadi ajang silaturahmi bagi para rehabilitas mental se-Indonesia,” ungkapnya.
Berbagi kebahagiaan bersama memulai lomba pertandingan juga pameran produk dari para rehabilitas mental karena saling menguatkan dan membagi pengalaman sekaligus memberi media promosi bagi berbagai upaya kesehatan jiwa khususnya pelayanan rehabilitasi psikososial yang telah dilakukan di berbagai daerah di Indonesia.
“Sehingga pada akhirnya akan memperkuat jejaring pelayanan kesehatan jiwa di Indonesia,” katanya. ***
Rakor II Kesiapan Penyelenggaraan Event MotoGP 2023
Dalam Rakor kesiapan penyelenggaraan MotoGP 2023, Kadispar NTB menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergitas
MATARAM.LombokJournal.com ~ Penyelenggaraan event MotoGP 2023 tinggal menghitung hari, dan persiapan yang ketat terus dilakukan untuk memastikan keberhasilan acara kelas dunia tersebut.
Pj Gubernur Provinsi NTB melalui Kepala Dinas Pariwisata NTB Jamaludin, S.Sos., M.T dalam Rapat Koordinasi (Rakor) II Kesiapan Penyelenggaraan Event Moto GP 2023 Final cek menyampaikan suksesnya kegiatan Balap besi tersebut dibutuhkan kolaborasidan sinergitas semua pihak untuk Indonesia dan dunia.
“Event Moto GP ini membutuhkan Kolaborasi dan Sinergitas kita semua untuk Indonesia dan Dunia,” ujar Bang Jamal sapaaan Kadis Pariwisata, Senin (02/10/23) di Lombok Raya Hotel.
Kadispar NTB Bang Jamal sekaligus Koordinator Lapangan Moto GP tahun 2023 memaparkan, secara keseluruhan kesiapan acara balapan motoGP yang akan diselenggarakan pada tanggal 13-15 Oktober 2023), yang paling utama terkait dengan akomodasi hotel pemerintah NTB sudah membuat peraturan Gubernur tahun 2022 Nomor 09.
Dan pembentukan Satgas yang nantinya ada posko terkait dengan harga kamar hotel berdasarkan SK Bupati Lombok Tengah, hal tersebut dilakukan agar saat penyelenggaraan MotoGP 2023 tidak terjadi lonjakan harga hotel.
“Mewakili PJ Gubernur terkait kegiatan MotoGP 2023 ini yang utama terkait dengan akomodasi hotel. Tahun ini alhamdulillah sudah ada peraturan Gubernur tahun 2022 No 9 dan sudah membentuk satgas pengamanan hotel berdasarkan sk bupati Lombok tengah akan dibuatkan posko terkait dengan harga kamar hotel,” Jelas Bang Jamal
Ditambahkan Bang Jamal sapaan akrabnya, terkait dengan transportasiyang dioperasikan nantinya ada dua jenis. Yaitu transportasi shuttle bus di dalam sirkuit dari tempat parkir menuju gate ke tempat penonton membeli tiket disediakan oleh MGPA dan Dyandra dan hal tersebut sudah tidak ada masalah.
Shuttle bus di luar Mandalika dari setiap pintu masuk ke Lombok disediakan oleh Dishub.
“Terkait transportasi yang akan digunakan nantinya ada dua jenis transportasi shuttle bus di dalam area disediakan oleh mgpa dan Dyandra sedangkan diluar area disiapkan oleh Dishub,” Jelas Bang Jamal
Bang Jamal memberikan penghargaan dan terimakasih kepada Kapolda, Danrem dan semua Stakeholder terkait yang sudah melaksanakan kegiatan rapat persiapan tersebut.
“Pak PJ Memberikan penghargaan dan terima kasih kepada Kapolda, Danrem dan semua Stakeholder terkait,” kata Bang Jamal. ***
Pj Gubernur Diminta berhentikan Staf Khusus era Zul-Rohmi
Selain menyosal keberadaan staf khusus, TGH Najam tuntut Pj Gubernur NTB transparan ada 17 Ribu Tenaga Honorer yang jadi beban keuangan daerah
MATARAM.LombokJournal.com ~ Anggota Komisi I DPRD NTB, TGH Najamudin Mustafa mengingatkan Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Lalu Gita Aryadi untuk bertindak netral dan profesional.
Pj Gubernur menurut Legislator dari kalangan ulama ini, memiliki dua pekerjaan besar, yakni membenahi tata kelola birokrasi yang disebutnya kacau balau. Dan tata kelola keuangan daerah yang amburadul selama pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur H Zulkieflimansyah-Hj Sitti Rohmi Djalilah.
“Pj Gubernur harus netral dan independen. Dia bukan pejabat yang dipilih oleh rakyat secara langsung melalui proses politik. Penjabat Gubernur merupakan birokrat murni yang hanya sementara mengisi jabatan politik,” kata TGH Najamudin, kepada awak media, Ahad (01/10/23).
Najamudin mengingatkan Pj Gubernur NTB, terlalu banyak staf khususyang diangkat Zul-Rohmi, yang hingga kini berada di SKPD lingkup Pemprov NTB. Jumlahnya lebih dari 40 orang, kata TGH Najam, tidak pernah terjadi di era pemerintahan sebelumnya.
Sebagai pejabat yang netral dan independen, maka Pj Gubernur NTB kata TGH Najam, harus memberhentikan seluruh Staf Khusus ini.
Birokrasi kacau balau
Politisi asal Lombok Timur ini mengurai wujud birokrasi selama era pemerintahan Zul-Rohmi yang disebutnya kacau balau.
Keberadaan staf khusus saat ini sudah menjadi temuan dan sedang ditelisik oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), mengingat jumlah anggaran daerah yang dikeluarkan untuk membayar gaji seluruh staf khusus ini sangat besar.
Bisa mencapai Rp 2,5 miliar setahun. Sementara hasil kinerja dan kemanfaatan mereka sama sekali tidak jelas dan tidak terukur.
”Hanya di pemerintahan Zul-Rohmi ini ada Staf Khusus yang seabrek-abrek. Karena itu, kita suarakan agar Pj Gubernur NTB mengevaluasi dan memberhentikan Staf Khusus tersebut,” tandasnya.
Legislator yang pernah memimpin Badan Kehormatan DPRD NTB ini menegaskan, sebagai birokrat murni yang kini mendapat amanah memimpin daerah, Pj Gubernur tidak perlu balas jasa pada pihak mana pun. Karena itu, tidak harus pula muncul rasa sungkan atau ewuh pakewuh untuk memberhentikan Staf Khusus tersebut.
Bukti berikutnya yang disodorkan TGH Najam bagaimana amburadulnya birokrasi NTB lima tahun terakhir adalahnya apa yang disebutnya terlalu banyak ”Naturalisasi Pegawai”. Pemerintahan Zul-Rohmi kata TGH Najam, telah membuat jajaran birokrasi Provinsi NTB benar-benar bekerja dengan tidak nyaman.
Sebab, Zul-Rohmi mendatangkan begitu banyak pegawai dari kabupaten/kota. Bahkan, kata politisi Partai Amanat Nasional ini, banyak di antara para pegawai itu yang hanya staf di kabupaten/kota, namun tiba-tiba malah menjadi pejabat eselon III di Provinsi NTB.
”Birokrasi juga jadi kacau balau dengan banyaknya mutasi yang dilakukan. Catatan kami di Komisi I DPRD NTB, mutasi yang dilakukan sudah 56 kali dalam lima tahun. Itu sama saja, tiap bulan ada mutasi dan pelantikan,” tandasnya.
TGH Najam menegaskan, dirinya tidak anti dengan pindahnya pegawai dari kabupaten/kota ke Pemprov NTB. Namun, apa yang dilakukan pemerintahan Zul-Rohmi nilainya sudah di luar nalar, lantaran ”Naturalisasi Pegawai” yang sudah terlalu banyak dan dengan terang benderang disebut TGH Najam mengabaikan System Merit yang merupakan salah satu prasyarat terwujudnya reformasi birokrasi.
Banyak pula kata TGH Najam, pegawai-pegawai yang merupakan bagian dari ”Naturalisasi” tersebut sudah teramat biasa bekerja dengan pola pikir lingkup dan skala kabupaten. Sehingga, ketika mereka pindah untuk menjalankan tugas dengan level dan skala provinsi, kadang mereka keteteran, atau paling tidak memerlukan waktu yang cukup lama untuk adaptasi dan menyesuaikan diri.
”Kita minta kepada Penjabat Gubernur untuk mengembalikan pegawai-pegawai hasil ”Naturalisasi” itu. Yang dari Lombok Timur kembalikan ke Lombok Timur. Yang dari Bima kembalikan ke Bima. Dari Dompu, kembalikan ke Dompu. Dari Sumbawa kembalikan ke Sumbawa. Sudah saatnya memprioritaskan pegawai provinsi yang sejak awal pengangkatan mereka memang di Provinsi,” tegas TGH Najam.
Masih terkait birokrasi, TGH Najam juga menyoroti masalah tenaga honorer lingkup Pemprov NTB. Komisi I DPRD NTB mendapat informasi yang membuat mata membelalak, jumlah tenaga honorer di Provinsi NTB mencapai 17 ribu orang.
”Ini benar-benar tidak masuk akal. OPD-nya sedikit. Benar nggak jumlahnya segitu. Jumlah pegawai negerinya saja 12.000 Pemprov ini. Masak jumlah honorernya 17 ribu. Di mana ditempatkan mereka,” tandas TGH Najam.
Terkait tenaga honorer ini, Komisi I sudah mengagendakan rapat kerja dengan Kepala BKD NTB. Surat resmi telah dilayangkan. Namun, rapat tersebut masih harus ditunda lantaran berbagai agenda kesibukan Kepala BKD NTB.
Komisi I ingin agar masalah tenaga honorer ini dibuka terang benderang. Keberadaan mereka harus diperjelas by name by address.
Hal tersebut kata TGH Najam perlu dilakukan, sebab pihaknya sudah terlalu banyak mendengar kabar miring terkait tenaga honorer ini.
Ada pihak yang meyakini kata TGH Najam, ada di antara nama tenaga honorer tersebut fiktif. Sehingga, untuk menghindari munculnya syak wasangka, maka data riil by name by address tenaga honorer ini harus dibuka terang benderang.
”Bayangkan, kalau 1.000 saja merupakan tenaga honorer fiktif. Kalau mereka mendapat gaji Rp 2,5 juta sebulan, berapa banyak uang daerah yang diselewengkan. Itu kalau seribu. Bagaimana kalau tiga ribu, bagaimana kalau lima ribu,” tandas TGH Najam.
Dia pun dengan tegas meminta agar Pj Gubernur turun tangan dan membantu untuk membuka keberadaan tenaga honorer yang jumlahnya 17 ribu orang ini secara terang benderang.
”Kita minta datanya. Sampai lubang semut pun, kita akan kejar masalah honorer ini agar terang benderang,” tandasnya.
Beban Keuangan Daerah
Terkait tata kelola keuangan daerah, TGH Najam memberikan bukti bagaimana amburadulnya. Antara lain kata dia, terkait munculnya utang Pemprov NTB yang nilainya ratusan miliar kepada kontraktor yang telah menuntaskan pengerjaan proyek milik Pemprov NTB, sebuah sejarah burukyang belum pernah terjadi di pemerintahan sebelumnya.
Hingga Zul-Rohmi meletakkan jabatan pada 19 September 2023, masalah utang kepada kontraktor tersebut ternyata belum juga tuntas dan harus diselesaikan oleh Penjabat Gubernur NTB.
Selain itu, jika benar jumlah tenaga honorer lingkup Pemprov NTB mencapai 17 ribu orang, maka TGH Najam meyakini, gaji tenaga honorer ini sudah pasti akan menyebabkan keuangan daerah terseok-seok, mengingat jumlah dana yang sangat besar harus disiapkan untuk mengaji mereka.
Setidaknya kata TGH Najam, dengan gaji Rp 2,5 juta tiap orang tiap bulan, butuh sedikitnya Rp 42,5 miliar uang daerah untuk mengaji tenaga honorer ini tiap bulan.
Yang berarti dalam setahun, diperlukan dana sebesar Rp 510 miliar atau setengah triliun.
”Kita minta Penjabat Gubernur untuk jangan ragu-ragu mengungkapkan hal ini. Kita akan memberikan dukungan penuh. Kita akan back up Penjabat Gubernur terkait hal ini,” kata TGH Najam memberi garansi.
Hal lain yang menyangkut pengelolaan keuangan dan memerlukan penjelasan lebih lanjut kata TGH Najam adalah Program Beasiswa yang telah digelontorkan pemerintahan Zul-Rohmi dalam lima tahun terakhir.
Ratusan miliar uang daerah telah dihabiskan untuk program beasiswa ini.
Kini setelah lima tahun, sudah waktunya pencapaian program beasiswa ini dibuka ke publik. Siapa mereka para penerima beasiswa ini. Setelah mereka lulus, apa peran dan kontribusi para penerima beasiswa ini kepada daerah, harus dibuka secara jelas.
Sebab, ada indikasi kata TGH Najam, para penerima beasiswa ini justru setelah menamatkan pendidikan, hanya banyak berkontribusi kepada lembaga-lembaga yang berafiliasipada figur dan kelompok-kelompok tertentu.
”Ini baru satu hal yang menyangkut Sumber Daya Manusia saja. Ini saja sudah sedemikian banyak yang menuntut hadirnya penjelasan. Apalagi kalau kami sudah bicara tentang Sumber Daya Alam selama pemerintahan Zul-Rohmi,” tandas TGH Najam.
Dia pun mengingatkan, bahwa langkah pihaknya meminta agar Pj Gubernur menyelesaikan dan membuka masalah yang terkait SDM ini, bagian dari tolong menolong dalam kebaikan.
”Tolong menolong dalam kebaikan itu perintah Allah. Sebagai umat Muslim, kewajiban kita untuk menjalankannya,” kata TGH Najam.
Najam menukil Al Quran Surat al-Maidah Ayat 2 yang terkait perintah tolong menolong dalam kebaikan dan takwa tersebut. ***
NTB Maju Melaju Merupakan Spirit Baru Membangun
NTB Maju Melaju hadir dalam era pasca 2018-2023, agar tidak terjadi stagnasi pembangunan dan mempersiapkan lompatan-lompatan ke depan
MATARAM.LombokJournal.com ~ Lalu Gita Aryadi Miq Gite sapaan akrab Pj Gubernur NTB menjelaskan, makna NTB Maju Melaju menjadi spirit baruNTB proses akselerasi yang tidak hanya sekedar menjaga momentum pembangunan, tetapi terus memacu akselerasi pembangunan.
“NTB Maju Melaju proses akselerasi yang tidak hanya sekedar menjaga momentum pembangunan. Tapi bagaimana terus memacu akselerasi pembangunanke depan,” jelas Miq Gite di Studio Rinjani Tribun Lombok, Jumat (29/09/23).
Ia menjelaskan terkait tagline NTB Maju Melaju saat menjadi Narasumber bincang Tribun yang diselenggarakan oleh Tribun Lombok
Dalam suasana dialog tersebut Miq Gite menambahkan NTB Maju Melaju hadir dalam era pasca 2018-2023 tidak boleh terjadi stagnasi. Tapi harus tetap maju melanjutkan kepemimpinan sebelumnya, dan mempersiapkan pemerintahan berikutnya agar berjalan sesuai dengan garis kebijakan nasional.
Karena itu amanat Pj Gubernur NTB yang diembannya bukan sekedar menjaga momentum, tetapi mempersiapkan lompatan-lompatan ke depan sehingga segala bentuk kepercayaan yang diberikan kepada daerah dapat ditunaikan dengan sebaik-baiknya.
“Menjadi Pj Gubernur NTB hadir untuk memastikan momentum pembangun itu harus tetap berjalan melanjutkan kepemimpinan sebelumnya dan mempersiapkan lompatan-lompatan ke depan,” kata Miq Gite.
Dijelaskan, dalam rentang waktu ia menjabat sebagai Pj ada momentum besar yang menjadi tugas mulia, yaitu memastikan bagaimana perhelatan pesta demokrasi pada tahun 2024 yang awal tahun diawali dengan Pemilu dan Pilpres pemilihan Wakil Rakyat DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota dan di akhir tahun pada bulan November pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
Sehingga kapasitas Miq Gite selaku Pj sudah mempersiapkan alokasi anggaran bersama KPU dan Bawaslu serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) berulang kali membuat skenario simulasi penganggaran penyelenggaraan pilkada di NTB.
“Saya sebagai Pj bersama KPU dan Bawaslu serta teman-teman TAPD kabupaten sudah berulang kali membuat skenario simulasi penganggaran penyelenggaraan pilkada,” jelas Miq Gite selaku Pj Gubernur
Masih dalam waktu dialog ditambahkan Miq Gite dalam suasana perhelatan politik jangan sampai terjadi instabilitas ekonomi. Harga-harga kebutuhan masyarakat tidak terkendali akan menimbulkan situasi yang tidak diharapkan.
Sehingga memaknai perjalanan sebagai Pj Gubernur NTB dalam jangka pendek tersebut menyiapkan prakondisi terjadinya Stabilitas Keamanan, Stabilitas Politik, Stabilitas Ekonomi dan Stabilitas Sosial.
Disampaikan Miq Gite dalam closing statement satu kata kunci dalam membangun NTB menumbuhkan kebersamaan dan membangun Sistem.
Kebersamaan Internal mencakup birokrasi memastikan semua bekerja dengan baik, dan kebersamaan External mencakup dukungan Masyarakat, Publik dan Investor.
“Apalah arti sebuah Pj tanpa dukungan dan dan kebersamaan, maka dari itu izinkanlah saya memimpin, NTB Maju Melaju,” kata Miq Gite.***
Peringati Hari Jantung Sedunia, Jangan Malas Olahraga
Pj Gubernur NTB menekankan aktivitas olahraga penting untuk mengimbangi perilaku dan gaya hidup tidak sehat
MATARAM.LombokJournal.com ~ Memperingati Hari Jantung Sedunia di Nusa Tenggara Barat, Penjabat (Pj) Gubernur, Drs HL Gita Ariadi, MSi menyerukan agar masyarakat tetap melakukan olahraga ringan untuk menjaga kesehatan.
“Saya mengapresiasi kegiatan melawan mager (malas gerak) dengan melakukan olahraga seperti ini. Aktifitas ini harus ditingkatkan di lingkungan tempat tinggal maupun di tempat kerja,” ujar Miq Gite di lapangan Sangkareang kantor Gubernur, Kamis (28/09/23)
Dikatakannya, di lingkup Pemerintah Provinsi ada hari olahraga seperti Jumat yang dapat dikonsolidasikan untuk sosialisasi pemeriksaan nadi sendiri dan pertolongan pertama pada serangan jantung.
Ia menekankan aktivitas olahraga penting untuk mengimbangi perilaku dan gaya hiduptidak sehat agar tetap bugar dan bahagia.
Miq Gite menambahkan, kegiatan seperti ini dapat juga dimanfaatkan untuk konsolidasi persiapan menyambut event event olahraga, sebagai tuan rumah dengan bertemunya para pegiat olahraga maupun bisnis yang mendukung perhelatan event.
Misalnya event Festival Olahraga Rekreasi Nasional pada 2025 mendatang maupun event nasional olahraga lainnya yang digelar di NTB.
Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia (PERKI) NTB, dr Bayu Setia mengatakan, penyakit stroke penyebab kematian tertinggi di Indonesia diakibatkan oleh ritme jantung yang tidak teratur. Karena itu, pemeriksaan denyut nadi dan jantung penting diketahui begitu pula dengan edukasi tentang bantuan dasar hidup sebagai pertolongan pertama pada henti jantung.
Hari Jantung Sehat Sedunia diperingati dengan jalan sehat dan pemecahan rekor MURI MENARI (Memeriksa Nadi Sendiri) secara massal di lapangan Sangkareang, Kantor Gubernur.
Kampanye tahun ini bertajuk Use Heart Know Heart berfokus pada langkah penting yaitu Kenali Jantungmu, Sayangi Jantungmu yang dilaksanakan di delapan kota lainnya yang berpusat di Jakarta.
Hadir pula para Kepala OPD Pemprov NTB, Yayasan Jantung Indonesia, Ikatan Apoteker Indonesia dan komunitas sehat masyarakat. ***
Sport Tourism Jadi Pemantik NTB Makin Melaju
Menurut PJ Gubernur NTB mengatakan, berbagai sport tourism yang berlangsung di NTB membuktikan ke depan NTB makin melaju
LOTENG.LombokJournal.com ~ Berbagai sport tourism di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, menjadi salah satu kesiapan Provinsi NTB untuk terus melaju menjadi lebih baik ke depannya.
Hal itu dikatakan Penjabat Gubernur NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si menghadiri Dialog Lanskap Sport Tourism The Mandalika NTB di Pullman Lombok Merujani Beach Resort, Rabu (27/09/23).
“Pemantiknya adalah Sport Tourism sehingga kita semakin mampu untuk Maju dan Melaju, adanya event WSBK, MotoGP, MXGP, Pacuan Kuda Internasional dan lahirnya atlet dunia dari NTB, membuktikan bahwa Provinsi NTB mampu untuk terus melaju,” tutur Miq Gite sapaan Pj Gubernur NTB.
Dalam dialog sport tourism itu, Miq Gite didampingi oleh Bupati Lombok Tengah, Direktur Pemasaran dan Program Pariwisata In Journey dan Dirut ITDC.
Miq Gite menuturkan rencana akan ada pembangunan Roadmap untuk penyelenggaraan PON XXII pada tahun 2028.
“Kami sekarang sedang menyusun road to PON 2028, masih terlihat jauh tetapi kami harus mempersiapkan persiapan infrastruktur ke depannya,” jelasnya.
Akan hadir berbagai event olahraga nasional. Pada tahun 2025 akan menjadi tuan rumah Festival Olahraga Masyarakat Nasional (Fornas) VIII yang akan menghadirkan 25.000 pelaku penggiat olahraga.
Tahun 2027 sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia (Pornas KORPRI)dan tahun 2028 sebagai tuan rumah PON XXII.
“Kita berharap, kedepannya NTB dapat menjadi solusi bagi Indonesia dimasa mendatang,” ungkap Miq Gite. ***
Perempuan PGRI NTB Diminta Fokus pada Kasus Pernikahan Dini
Penjabat Ketua TP PKK Prov NTB Hj. Lale Prayatni minta perempuan PGRI Fokus pada pernikahan dini, kekerasan pada anak dan bullying
MATARAM.LombokJournal.com ~.Perempuan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) diminta lebih memperhatikan kasus pernikahan dini dan kekerasan pada anak yang menjadi fokus kegiatan Jumbara ke III mendatang.
Penjabat Ketua TP PKK Prov NTB Hj. Lale Prayatni Gita Ariadi yang disapa Bunda Lale menyampaikan itu pada perempuan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) NTB dan Kepala Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), di rumah Dinas Sekda NTB, Rabu (27/09/23).
Perempuan PGRI NTB silaturahmi di rumah dinas NTB ingin menyampaikan rencana kegiatan Jumbara PGRI ke III pada bulan Desember mendatang.
“Silahkan susun dengan matang, saya berpesan fokuskan pada pernikahan dini dan bullying,” pesan Bunda Lale..
Masih di waktu yang sama ia berharap seluruh perempuan PGRIagar bergotong royong dalam kasus pernikahan dini, dan kekerasan pada anak serta bullying yang ada di NTB.
