Bukan hanya masyarakat umumnya, bahkan banyak dokter yang secara keilmuan tahu bahaya merokok, tapi tetap merokok

Lombokjournal.com

Merokok itu katanya mengurangi ketegangan, mendatangkan inspirasi, pendeknya merokok itu untuk mengejar ‘kesenangan’. Karena itu banyak para perokok mengatakan, betapa sulitnya berhenti merokok. Lepas dari rokok berarti mengurangi rasa senang.

Banyak orang tahu akan informasi bahaya merokok, informasi itu bertebaran di mana-mana, namun meski para perokok tidak peduli betapa bahaya bagi perokok. Dan sungguh menakjubkan, jumlah perokok kelompok usia produktif di Indonesia terus bertambah!

Bagi yang sudah kecanduan,  akan sulit melihat bahaya rokok. Ada istilahnya kita tahu secara kognitif, tapi perilaku kita tidak tahu. “Banyak juga dokter yang secara keilmuan sudah tahu bahayanya, tetapi tetap merokok,” kata dr Andri SpKJ,.

Seorang psikiater mengatakan, rokok bekerja di sistem saraf pusat, berkaitan dengan dopamin dan pusat rasa kesenangan (pleasure). Daerah di otak itu biasanya sudah terpengaruh jika seseorang sudah kecanduan, jadi sulit lepas.

Anda harus percaya, sebenarnya kebanyakan perokok sudah lama ingin menghentikan kebiasaan buruknya tapi itu tidak mudah. Bisa juha hal ini karena kebanyakan kelompoknya perokok, atau saat ingin berhenti timbul efek samping seperti gemuk atau gejala putus nikotin.

Gejala putus nikotin yang akan dirasakan perokok saat berusaha berhenti merokok antara lain merasa tidak nyaman, tidak bisa berkonsentrasi, tidak bergairah, atau nafsu makan bertambah. Pada orang yang tidak bisa melewati fase tersebut, mereka umumnya akan menyerah dan mulai merokok lagi.

“Berhenti merokok bisa berhasil kalau ada niat dan motivasi yang besar,” ujar Andri.

Sebenarnya, perokok yang ingin mengehentikan kebiasaannya merokok bisa meminta pertolongan pada klinik henti rokok.  Bisa tersedia di rumah sakit besar, atau dokter praktik yang sering kita kunjungi.

BACA :  Berhentilah Merokok, Kalau Tak Mau Jadi penderita Kanker Paru

BACA :  Awas, Rokok Elektronik Tak Mengurangi Bahaya Rokok

Re

Warga Jakarta yang belum mampu kredit rumah, sempat bertanya-tanya tentang program calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno yang berjanji  memberi  solusi kredit rumah dengan down payment (DP) nol persen.

 JAKARTA .lombokjournal.com – Solusi pemberian pinjaman kredit rumah murah dengan skema uang muka atau down payment (DP) nol persen, ditanggapi oleh Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus Martowardojo.  Program uang DP nol persen kalau direalisasikan otoritas akan memberikan teguran.

Karena itu, sebaiknya program itu tidak dilakukan. “Nanti akan akan ditegur dari otoritas,” jelas Agus.

Solusi pada warga yang sulit mendapatkan rumah karena terbentur membayar DP oleh Anies-Sandi, akan direalisasikan jika terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta dan akan menggandeng Bank DKI.

Seperti terungkap dalam debat kandidat  Cagub-Vawagub DKI Jakarta sebelumnya, Anies berjanji menyiapkan fasilitas kredit. Diungkapkannya, Jakarta punya Bank DKI yang total asetnya Rp1.000 triliun. “Dibagi penduduk Jakarta, sekitar 100 juta per orang,” ucap Anies

Menurut  Gubernur  BI,  bank sentral mempunyai aturan khusus terkait loan to value (LTV) untuk pembiayaan properti. Sudah ada aturan terkait besaran uang DP untuk penyaluran kredit properti.

“Harus ada minimum DP untuk penyaluran kredit properti. Kalau seandainya nol persen itu menyalahi (aturan),” ucap Agus, ditemui di komplek perkantoran BI, Jakarta, Jumat (17/2) ‎.

Bukan Nol Persen, Tapi Nol Rupiah

Terkait program kredit rumah tanpa DP, pasangan yang selalu menyerukan “Jakarta butuh Gubernur Baru” itu menganggap banyak pihak salah paham. Padahal maksudnya, mencicil rumah dengan uang nol Rupiah.

“Bukan nol persen, tapi DP-nya nol Rupiah. Makanya, itu si debitur harus mengumpulkan dana sekitar enam bulan untuk DP tersebut,” kata Anies di Jakarta, Jumat malam.

Anies justru menganggap pihak yang mengkhawatirkan bahwa program itu menyalahi aturan Loan to Value (LTV), salah memahami sebab diyakininya program ini tidak melakukan pelanggaran apapun.

Bank Indonesia (BI) menyebut aturan LTV minimal 15 persen dari harga rumah. Aturan itu bahkan tertuang dalam Peraturan BI (PBI) Pasal 17 Nomor 18/16/PBI/2016 tentang Rasio Loan to Value untuk kredit properti. Tetapi, bagi Anies aturan itu tetap sah bila masuk dalam program pemerintah daerah (Pemda).

“Tidak menyalahi aturan, jika itu termasuk dalam program pemerintah daerah,” tegas Anies.

Rr

Penerima bantuan beras masyarakat sejahtera (Rastra) akan mulai menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) mulai bulan Februari 2017 ini.

MATARAM.lombokjournal.com – –  Beras untuk program BPNT akan diluncurkan secara masif dan serentak tanggal 23 Februari 2017  mendatang.  “Presiden Joko Widodo sudah memberikan sinyal akan adanya peluncuran beras secara masif dan serentak program BPNT pada tanggal 23 Februari 2017 mendatang,” kata Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa, Kamis petang (16/2).

Menteri Sosial mengatakan itu  dalam pertemuan bersama Walikota Mataram, TGH Ahyar Abduh dan jajaran Dinas Sosial Kota Mataram, di Pendopo Walikota.

Dalam pertemuan membahas sosialisasi rencana penyaluran BPNT itu, Khofifah menjelaskan, BPNT merupakan program bantuan pangan pengganti pola Raskin atau Rastra yang sampai saat ini telah berjalan hampir selama 20 tahun.

BNPT disalurkan sebagai pengganti penyaluran Raskin/Rastra. Bantuan ini sebelumnya kerap kali diberitakan bermasalah dengan enam ketidaktepatan. Baik tidak tepat sasaran, tidak tepat jumlah, tidak tepat harga, tidak tepat waktu, tidak tepat kualitas dan tidak tepat administrasi,” katanya.

Melalui program BPNT ini, jumlah raskin atau rastra yang diterima masyarakat yang berhak menerima akan dikonversi dalam bentuk uang non tunai, yang bisa dicairkan di perbankan nasional yang ditunjuk atau pun di kedai Elektronik Warung (E-Warong) yang ada di tiap daerah.

BACA : Penyaluran BPNT Direncanakan di 44 kota/kabupaten

Jumlah BNPT sebesar Rp110 ribu per bulan. “Dengan program ini, memungkinkan warga penerima manfaat dapat lebih leluasa mendapatkan dua jenis bahan makanan berupa beras dan gula sebagai prioritas, dengan kualitas yang diinginkan,” katanya.

Sebab, terdapat beberapa varian kualitas beras yang disediakan Bulog yang dapat dipilih dan disalurkan khusus bagi penerima manfaat BPNT.

Khofifah mengatakan, dengan rencana penyaluran BPNT bulan ini pihaknya berharap para ujung tombak dalam hal ini Camat, Lurah, dan para petugas pendamping BPNT untuk siap siaga. Program BPNT ini merupakan program dengan format baru yang membutuhkan kerja keras dan sinergitas seluruh pihak terkait, katanya.

Khofifah berharap masing-masing pendamping program agar terus memantau informasi terbaru melalui group aplikasi Whatsapp yang disediakan untuk mempermudah update informasi.

“Pada posisi ini saya juga minta Camat-Lurah bisa membantu menyampaikan info ini pada warga masing-masing penerima Rastra”, ujarnya. Di Kota Mataram, papar Khofifah, akan ada 111 unit E-Warong yang disiapkan beroperasi melayani peserta program BPNT.

Sementara itu, Walikota Mataram, TGHAhyar Abduh memaparkan,  penerima program BPNT di Kota Mataram adalah penerima Raskin dan Rastra dengan jumlah 35.721 Kepala Keluarga.

Sedangkan peserta program e-Warong di Kota Mataram yang juga merupakan peserta Program Keluarga Harapan (PKH) berjumlah 10.342 orang.

Untuk program E-Warong, Wali Kota juga mengingatkan Menteri Sosial RI yang telah meluncurkan program tersebut di Kota Mataram pada bulan Desember 2016 yang direncanakan mulai beroperasi di awal tahun 2017 ini.

“Tentunya ini menjadi tindak lanjut dari program e-Warong yang pernah di-launching Ibu Menteri,” kata walikota yang mennegaskan, Pemerintah Kota Mataram hingga jajaran pemerintah Kecamatan dan Kelurahan telah siap melaksanakan program BPNT

Hms/Gra

Nilai ekspor Provinsi NTB bulan Januari 2017 mengalami penurunan, bila dibandingkan dengan nilai ekspor pada bulan Desember 2016

MATARAM.lombokjournal.com — Badan Pusat Statisik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat nilai ekspor Provinsi NTB bulan Januari 2017 mengalami penurunan, bila dibandingkan dengan nilai ekspor pada bulan Desember 2016.

Nilai ekspor Provinsi Nusa Tenggara Barat selama bulan Januari 2017 sebesar USD 51.624.474. Nilai tersebut menurun 73,62 persen dibandingkan dengan bulan Desember dengan nilai ekspor sebesar USD 195.677.273.

“Penurunan disebabkan oleh menurunnya nilai ekspor barang tambang/galian non migas, yang memiliki kontribusi ekspor sangat dominan,” kata Kepala Badan Pusat Statistik NTB ,Kamis (16/2).

Dijelaskannya, pada bulan Januari 2017, ekspor terbesar ditujukan ke negara Philipina senilai 99,69  Cina 0,08 Persen,serta Singapura Senilai 0,03 Persen.

Jenis barang yang diekspor pada bulan Januari 2016 terdiri dari barang tambang/galian non migas senilai US$ 51.463.855 (99,69 Persen), Garam,Belerang,Kapur senilai US$ 66.352  (0,13 persen), Biji bijian berminyak  senilai US$ 29.569 (0,06 persen).

“Selebihnya adalah ikan ,Udang,benda benda dari batu,Gips dan semen, jerami/bahan anyaman dan lain-lain,” jelasnya.

Sementara dalam periode yang sama, papar Endang,  nilai Impor NTB bulan Januari 2017 justru naik. Tercatat sebesar USD 5.984.903 atau meningkat 23.48 persen dibandingkan bulan Desember 2016 yang bernilai USD 4.846.729.

Negara asal impor terbesar pada bulan Januari 2017 adalah Australia senilai US$ 4.157.562 (69.47 persen), Singapura senilai US$ 733.217 (12.25 persen) dan Cina senilai US$ 343.486 (5.74 Persen.).

Gra

Seorang wisatawan asal Perancis, Nicolas (39), dilaporkan hilang saat diving di perairan Gili Panggang, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat, Kamis  (16/2) siang.

MATARAM.lombokjournal.com – – Tim Basarnas Mataram hingga kini masih berusaha melakukan pencarian.  Pihak Basarnas baru mendapat laporan sore ini.

“Seorang wisatawan warga negara Perancis, atas nama Nicolas hilang di Gili Panggang saat diving. Kami sudah turunkan tim untuk proses pencarian,” kata Humas Badan SAR Nasional (Basarnas) Mataram, I Putu Cakra Negara, Kamis (16/2) sore di Mataram.

Cakra menjelaskan, Nicolas bersama dua rekan senegaranya, Julian (29) dan Benjamin (42) sebelumnya menginap di Selong Belanak Bungalows di Lombok Tengah.

Pada Kamis pagi, ketiga wisatawan itu bersama tiga orang pemandu wisata lokal masing-masing Muhammad, Galih Purwono, dan Budi, berangkat menuju Gili Panggang, di Kecamatan Sekotong, Lombok Barat, menggunakan perahu milik Dinas Perikanan Lombok Tengah.

Rombongan berangkat pukul 08.00 wita dan tiba di Gili Panggang sekitar pukul 10.00 wita. Mereka langsung melakukan diving di perairan Gili Panggang.

“Tapi hingga pukul 12.00 wita korban atas nama Nicolas tidak muncul ke permukaan,”kata Cakra.

Karena merasa khawatir dan tidak menemukan rekannya, rombongan kemudian kembali ke pantai Selong Belanak dan melaporkan kejadian tersebut ke pos Polisi Selong Belanak, Polsek Praya Barat, Lombok Tengah.

Pihak kepolisian Lombok Tengah kemudian melaporkan ke Basarnas, yanngg langsung menurunkan tim pencarian.

“Saat ini pencarian masih dilakukan di sekitar perairan Gili Panggang, Lombok Barat,” kata Cakra.

GRA

Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI) menyayangkan sikap Dewan Pers terkait surat edaran tentang verifikasi sejumlah media massa.

MATARAM.lombojournal.com —  Sikap Dewan pers melakukan verifikasi itu dinilai sebagai upaya memecah belah media. “Ini ibarat politik belah bambu ala Dewan Pers.  Yang satu diangkat, yang satu diinjak,” kata Ketua Umum KWRI Ozzy Sulaiman Sudiro, melalui rilis yang diterima Lombok Journal, hari ini, Kamis (16/2).

Ozzy yang juga masih menjabat sebagai Sekjen Majelis Pers, menegaskan, keputusan Dewan Pers terkesan sangat premateur.  Hal ini disebabkan para komisionernya belum membaca buku sejarah berdirinya Dewan Pers independen.

Keputusan Dewan pers yang dibuat tidak menghargai dan memahami nuansa kebatinan para pejuang pers reformis yang telah memberikan ruang kemerdekaan pers di alam reformasi dan demokrasi.

“Hal ini juga sangat menodai dan menciderai kemerdekaan pers yang sudah kita perjuangkan bersama selama ini,” kata Ozzy. Lebih jauh, keputusan Dewan Pers itu dinilai sudah ‘memanipulasi image’ atau tepatnya the politics of denial  yaitu politik penyangkalan, peniadaan terhadap masyarakat.

Seolah olah kemerdekaan pers ini hanya diraih dan diperjuangkan oleh segelintir organisasi wartawan. Sehingga patut diduga adanya upaya-upaya secara masif dan sistemik untuk memasung kebebasan pers kembali seperti  masa orde baru.

Ozzy mengatakan, Dewan Pers seharusnya berperan sesuai yang diamanahkan Undang -Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, yang salah satu fungsinya membina pers, bukan membinasakan pers.

Undang-Undang Pers juga mengatur, Dewan Pers bukan sebagai lembaga legislasi dan verifikasi, atau penentu kelayakan organisasi maupun media.

BACA : KWRI Memperjuangkan Kemerdekaan Pers

“Tugas mereka adalah membina organisasi wartawan dan mendata media perusahaan pers. Bukan jadi lembaga verifikasi,” tukas Ozzy.

gra

Kantor Imigrasi Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (13/2) mendeportasi Chunghyun Choi (63), pria berkebangsaan Korea karena terbukti melakukan pelanggaran aturan keimigrasian Indonesia.

MATARAM.lombokjournal.com – –  Warga Negara Korea itu mengaku Profesor dari salah satu universitas di Korea.  Pria itu dideportasi hari ini via bandara LIA (Lombok International Airport).

“Mr Choi ini mengaku profesor dari Universitas Korea, tapi dalam pemeriksaan kami, dia melanggar aturan keimigrasian. Visa yang dia gunakan tidak sesuai dengan peruntukan,” kata Kepala Seksi Status Keimigrasian, Kantor Imigrasi Mataram, Rahmat Gunawan, Senin (13/2).

Rahmat menjelaskan, Choi masuk ke wilayah Indonesia dengan menggunakan visa Wisata dan Kegiatan Non Komersial sesuai visa indeks B211, sekitar enam bulan lalu. Namun kenyataannya, Choi membuka usaha jasa pendidikan di Kota Mataram dengan bendera PT Elite Academy Korea, yang mengandung unsur komersil.

Menurut Rahmat, dalam pemeriksaan pihak Imigrasi juga menemukan bahwa dalam struktur perusahaan PT Elite Academy Korea, Chunghyun Choi ternyata menjabat sebagai Wakil Direktur yang bertugas mendukung kemajuan perusahaan.

“Mr Choi menggunakan Visa Wisata dan Kegiatan Non Komersil, tapi dalam struktur perusahaan dia menjabat Wakil Direktur.Artinya dia membuka usaha komersil, dan tidak membayar pajak,” kata Rahmat.

Keberadaan Chungyun Choi di Mataram, NTB, terendus pihak Imigrasi Mataram, saat yang bersangkutan hendak memperpanjang izin tinggal sementara di Kantor Imigrasi Mataram, sepekan lalu.

Menurut Rahmat, dari berkas permohonan perpanjangan itu pihak Imigrasi menjadi curiga dengan aktivitas Choi, sebab berkas juga mencantumkan profil PT Elite Academy Korea.

“Karena menilai ada yang janggal, tim kami langsung turun dan memverifikasi kegiatan Mr Choi ini. Dan ternyata memang benar dia terbukti melakukan kegiatan yang tidak didukung visa yang benar, sehingga kami deportasi kembali ke negara asalnya,” katanya.

Rahmat menambahkan, saat diperiksa dan dideportasi Mr Choi yang mengaku sebagai profesor di Universitas Korea ini, tidak memberikan argumentasi melawan dan mengakui kesalahan yang ia lakukan.

gra

Wewenang perizinan investasi dan pembangunan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Mandalika, Lombok Tengah, NTB,  mulai dilimpahkan ke pihak Administrator KEK Mandalika.

LOMBOK TENGAH.lombokjournal.com — Semula wewenang dan perizinan yang berkaitan dengan investasi dan pembangunan di kawasan Mandalika ada di BKPM RI, Pemerintah Provinsi NTB, dan Pemda Lombok Tengah. Untuk mempermudah pembangunan dan investasi di kawasan pariwisata itu, mulai saat ini ditangani Administrator KEK Pariwisata Lombok Tengah.

“Dengan pelimpahan ini, maka semua urusan perizinan investasi di Mandalika akan menjadi lebih mudah karena cukup dilakukan melalui satu pintu yaitu Administrator KEK Pariwisata Mandalika,” kata Menteri Koordinator Perekonomian RI, Darmin Nasution, kepada wartawan, Sabtu (11/2) usai meninjau progres pembangunan KEK Mandalika di Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, NTB.

Menurutnya, Administrator KEK Pariwisata Mandalika yang dibentuk  terdiri dari 30 orang anggota dari unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi NTB, serta unsur Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Lombok Tengah.

Selain pelayanan yang lebih terfokus di satu tepat, menurut Darmin, Administrator KEK juga memberikan fasilitas dan kemudahan yang  bagi para investor.

Kemudahan dan fasilitas itu antara lain fasilitas PPh Badan, Pembebasan PPh  Pasal 22 Impor, fasilitas PPN dan PPnBM, fasilitas Bea Masuk dan Cukai, fasilitas Kegiatan Utama Pariwisata, fasilitas Lalu Lintas Barang, fasilitas Ketenagakerjaan, fasilitas Keimigrasian, Fasilitas Pertanahan, serta fasilitas Perizinan dan Non Perizinan. “Hal itu tentunya memberikan kemudahan bagi investor, sehingga berdampak positif  terhadap upaya percepatan pembangunan kawasan Mandalika,” katanya.

Menko Perekonomian Darmin Nasution, Sabtu (11/2) meninjau progres pembangunan kawasan KEK Pariwisata Mandalika di Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, didampingi Wakil Gubernur NTB, Muhammad Amin, Wakil Bupati Lombok Tengah, Lalu Fathul Bahri, Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaedah, dan Dirut PT ITDC, Abdulbar M Mansoer.

Sejumlah lokasi pembangunan di kawasan yang dikelola ITDC yang sempat dikunjungi antara lain sarana pengolahan air dan air minum dengan proses desalinasi air laut menggunakan teknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO), lokasi pembangunan Masjid Agung Mandalika, dan lokasi pembangunan Hotel Pullman Mandalika.

“Pemerintah sangat serius mengembangkan Mandalika. KEK Pariwisata Mandalika harus segera menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi wilayah dan perwujudan daya saing di wilayah ini dan Indonesia secara keseluruhan,” kata Darmin.

Tahun 2019, 1200 Kamar

Sementara itu Wagub NTB, Muhammad Amin mengatakan, Pemprov NTB mengapresiasi perhatian pemerintah pusat yang sudah berupaya melakukan akselerasi percepatan pembangunan KEK Mandalika.

Dengan pelimpahan kewenangan kepada Administrator KEK Mandalika, papar Amin, Pemprov NTB akan melimpahkan kewenangan di bidang perizinan di kawasan itu.

“Kami limpahkan sebagian kewenangan Pemerintah Provinsi, terutama kewenangan dalam pemberian izin di kawasan,” katanya.

Direktur Utama PT ITDC, Abdulbar M Mansoer mengatakan, saat ini sejumlah proses pembangunan infrastruktur dasar dan sarana pendukung kawasan, serta pembangunan sejumlah hotel tengah berjalan di kawasan Mandalika.

“Ada lima hotel yang saat ini sedang dalam tahap pembangunan di kawasan. Kami menargetkan pada 2019 setidaknya sudah tersedia sekitar 1.200 kamar di kawasan KEK Pariwisata Mandalika ini,” katanya.

Abdulbar menjelaskan, resort dengan luas lahan mencapai 1.175 hektare dengan panjang garis pantai sekitar 16 Km itu akan dibangun dengan konsep eco tourism dan green infrastructure yaitu dengan menyediakan suplai air bersih dan air minum bagi resort dengan proses desalinasi air laut menggunakan teknologi SWRO. “Demikian pula dengan suplai tenaga listrik yang dirancang melalui pembangkitan energi tenaga surya,” katanya.

Kawasan Mandalika juga merupakan salah satu dari 10 destinasi pariwisata prioritas yang ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata RI, selain Candi Borobudur (JawaTengah), Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur), Danau Toba (Sumatera Utara), Wakatobi (Sulawesi Tenggara), Bromo-Tengger-Semeru (Jawa Timur), Kepulauan Seribu (DKI Jakarta), Tanjung Lesung (Banten), Morotai (Maluku Utara) dan Tanjung Kelayang (Belitung). Gra

Bulan diskon pariwisata, Lombok Sumbawa Great Sale 2017, yang sudah berjalan memasuki pekan kedua, ternyata mampu mendongkrak tingkat hunian kamar hotel di Nusa Tenggara Barat (NTB).

MATARAM.lombokjournal.com – Promosi yang dilakukann terkait Lombok Sumbawa Great Sale ternnyata berhasil  mendongkrak hunian hotel di Mataram.  “ini sudah mendongkrak tingkat hunian hotel khususnya di Kota,” kata Ketua Assosiasi Hotel Mataram (AHM) Ernanda Agung, dalam rapat evaluasi Lombok Sumbawa Great Sale 2017, Jumat (9/2) di Hotel Fave Mataram.

Menurut Ernanda, pengaruh positif dengan Great Sale ini dirasakan pada tingkat hunian di akhir pekan, untuk city hotel di Mataram. Tingkat hunian yang biasanya 40-50 persen di musim low season, tapi sejak Great Sale menjadi 80-85 persen.

“Jadi event Great Sale ini cukup membantu city hotel, terutama di saat musim low season seperti bulan-bulan ini,”katanya.

Rapat evaluasi Great Sale Lombok Sumbawa 2017, dihadiri Assisten Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Wisata Budaya Kemenpar RI, Lokot Ahmad Enda, Kepala Dinas Pariwisata NTB, Lalu Mohammad Faozal, Ketua Badan Promosi Pariwisata NTB, Affan Ahmad, Ketua PHRI NTB Lalu Abdul Hadi Faisal, dan GM Lombok City Center Mall, Daniel B Kristiawan.

Dalam rapat itu terungkap, event Lombok Sumbawa Great Sale yang digelar 1-28 Februari ini, juga mampu meningkatkan omzet rumah makan dan outlet souvenir di Lombok, NTB hingga 25 persen.

“Dalam sepekan terakhir, unit usaha yang ada di Lombok City Center (LCC) Mall, juga merasakan dampak great sale ini,” kata  GM Lombok City Center Mall, Daniel B Kristiawan.

Menurut Daniel, event Great Sale cukup membantu di saat low season seperti sekarang ini untuk menarik kunjungan wisata ke NTB.

“Analisa kami, setiap tahun itu ada dua kali musim low season, yakni di bulanFebruari dan di bulan Agustus.Februari biasanya paling parah, namun dengan Great Sale ini saya pikir cukup membantu,” katanya.

Kepala Dinas Pariwisata NTB, Lalu Mohammad Faozal mengatakan, rapat evaluasi dilakukan untuk mengetahui dampak positif Great Sale yang sudah berjalan memasuki pekan kedua ini.

“Target kita selama great sale ini, bisa mendatangkan minimal 3 juta wisatawan, dengan target uang berputar yang dibelanjakan minimal Rp18 Miliar. Dan baru satu pekan lebih berjalan ternyata sambutannya positif, sehingga kami yakin bisa mencapai target,” katanya.

Gra

SUMBAWA – lombokjournal.com Akibat hujan yang tak henti sejak Selasa petang (7/2) pukul 18.00 Wita hingga Rabu (8/2) pukul 11.00 Wita menyebabkan enam dusun di Desa Labuhan Bontong, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa terendam banjir. Enam dusun tersebut adalah Dusun Parang A, Dusun Parang B, Dusun Bontong, Dusun Tiu Sangat, Dusun Bonto, dan Dusun Tarano.

Ketinggian air mencapai 1 meter hingga 1,5 meter merata di hampir semua dusun kecuali Dusun Tarano karena letaknya lebih tinggi dari dusun yang lain. Kondisi ini memaksa sejumlah warga mengungsi ke beberapa tempat yang tidak terkena terjangan banjir, seperti lapangan bola Dusun Bonto.

“Yang tidak begitu parah hanya Dusun Tarano karena lebih tinggi. Jadi warga sejak semalam sudah mengungsi ke tempat-tempat yg tidak terkena banjir,” jelas Kepala Desa Labuhan Bontong Abu Bakar, Rabu (8/2) yang dihubungi lombokjournal melalui jaringan telepon genggamnya.

Selain merendam pemukiman, banjir yang diduga berasal dari gunung ini juga merendam lahan pertanian dan tambak siap panen milik penduduk desa yang berpenghuni 789 KK ini.

“Lahan pertanian kemungkinan gagal panen karena terendam 150 hektare dan tambak udang dan ikan bandeng 300 hektare mutlak gagal panen,” ujarnya.

Korban banjir saat ini, sangat membutuhkan makanan pokok, seperti beras, mi instan, dan air minum.

Kerugian akibat banjir ini, termasuk rumah yang rusak dan hanyut masih belum dapat dikalkulasi karena terjangan banjir masih terjadi hingga saat ini.

“Untuk rumah yang roboh dan terbawa air banjir pasti ada tapi kami belum tahu. Kami tidak bisa ke sana karena air masih besar dan deras,” imbuhnya.

Sejauh ini bantuan dari tim tanggap bencana BPBD Sumbawa masih belum tiba di lokasi dan memberikan bantuan. Hanya tim relawan tanggap bencana Muhammadiyah yang memberikan bantun termasuk evakuasi warga yang rumahnya terendam.

Sementara, Ketua Tim Relawan Tanggap Bencana Perserikatan Muhammadiyah, Muslim menyebut sejauh ini, tim relawan telah bergerak ke lokasi untuk memberikan bantuan kebutuhan dasar yang dibutuhkan penduduk.

“Tadi kami sudah koordinasi dengan Pengurus Daerah Muhammadiyah Sumbawa, katanya sudah ada tim yang bergerak ke sana,” jelasnya. Hers