PT Pupuk Kaltim membantu kelompok tani di Kecamatan Sembalun, Lombok Timur, dengan menyalurkan 1,8 ton bibit bawang putih dan pupuk senilai total Rp150 Juta.

LOMBOKTIMUR.lombokjournal.com — Bantuan tersebut disalurkan sebagai stimulant, untuk mendorong Kecamatan Sembalun di Lombok Timur menjadi sentra produksi bawang putih. Diharapkan daerah ini meraih kembali kejayaannya seperti di era tahun 1990-an.

“Melalui bantuan ini Pupuk Kaltim ingin mendorong agar Sembalun bisa kembali jaya sebagai penghasil bawang putih, seperti dulu,” kata Direktur Komersil PT Pupuk Kaltim, Gatoet Gembiro Noegroho, Kamis (2/3) saat menyerahkan bantuan di Desa Sembalun, Kecamatan Sembalun, Lombok Timur.

Selain bantuan bibit bawang putih dan pupuk, PT Pupuk Kaltim juga membantu pembuatan demplot bawang putih dengan luas total dua hektare di Kecamatan Sembalun, dengan anggaran yang disiapkan mencapai Rp220 juta.

Gatoet mengatakan, bantuan untuk petani di Sembalun merupakan bagian dari upaya PT Pupuk Kaltim mendukung program ketahanan pangan pemerintah saat ini.

Ia menilai kawasan Sembalun yang terletak di kaki Gunung Rinjani bagian timur, sangat pantas dikembangkan sebagai daerah sentra bawang putih.

“Kalau bisa diproduksi di dalam negeri, kenapa tidak?, kenapa harus impor,” katanya.

Gatoet menjelaskan, secara teknis PT Pupuk Kaltim akan mendampingi kelompok tani yang ada di Sembalun melalui dua hektare demplot bawang putih yang dibangun.

Dengan bibit yang baik dan pupuk yang tepat serta sistem bertani yang intensif, Gatoet memperkirakan produktivitas bawang putih di Sembalun bisa mencapai 40 ton perhektare.

Hasil panen dari demplot nantinya, akan disalurkan kembali ke petani untuk pembibitan lanjutan.

“Jadi polanya nanti revolver, ada pertanian ada penangkaran bibit dan juga penyebarluasan bibit ke lebih banyak petani yang akhirnya bisa memperluas lahan tanam,” katanya.

Wakil Bupati Lombok Timur, Hairul Warisin mengatakan, Kecamatan Sembalun memiliki luas lahan pertanian produktif sekitar 1.200 hektare. Dalam kawasan potensi itu ada sekitar 400 hektare yang potensial bagi komoditas bawang putih dan bawang merah.

“Dulu di tahun 1990-an hingga 1997, Sembalun sangat terkenal sebagai sentra bawang putih. Potensi 400 hektare bisa ditanami semua, tapi sampai 1997 di saat pemerintahan Soeharto berakhir, kejayaan bawang putih Sembalun juga berakhir karena harga bawang dari China lebih murah,” kata Hairul.

Saat ini eksisting lahan yang ditanami bawah putih di Kecamatan Sembalun hanya sekitar 50 hektare. Petani di sana enggan menanam bawang putih lantaran ongkos produksi yang dinilai terlalu tinggi dan juga harga jual yang cenderung tidak stabil.

Menurut Hairul, Pemda Lombok Timur mulai mendorong para petani untuk kembali menanam bawang putih dan bawang merah di Sembalun, selain komoditi hortikultura lain yang memiliki nilai jual.

“Bantuan dan dukungan demplot dari Pupuk Kaltim ini, bisamenjadi stimulan bagi petani di sini untuk kembali menanam bawang putih dan meraih kejayaan seperti dulu lagi,” katanya.

Berdasarkan data Pemda Lombok Timur, Sembalun merupakan kecamatan dengan enam Desa di dalamnya yang memiliki total penduduk sekitar 23 ribu jiwa. Potensi pertanian pangan dan hortikultura di Sembalun membuat Kecamatan ini menjadi satu-satunya Kecamatan dengan penduduk miskin terendah di Kabupaten Lombok Timur.

“Saat ini Sembalun merupakan sentra untuk 16 jenis komoditi sayuran, dan dengan pertanian Sembalun yang merupakan Kecamatan dengan penduduk paling sedikit di Lombok TImur, juga bisa menjadi Kecamatan yang prosentase jumlah penduduk miskinnya paling sedikit di Lombok Timur,”kata Hairul Warisin.

Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Lendang Luar Sembalun, Risbaini (48) mengatakan, menanam bawang putih bagi petani Sembalun saat ini bukan hal yang mudah, jika tanpa pendampingan dan perhatian banyak pihak.

Ia menjelaskan, setidaknya dibutuhkan dana Rp100 juta sampai 110 juta untuk ongkos produksi menanam 1 hektare lahan bawang putih.

“Ongkosnya tinggi, untuk bibit pupuk dan juga operasional.Sementara produktivitas kita disini rata-rata hanya 25 ton sampai 30 ton perhektare. Tapi kalau ada bantuan bibit dan pupuk kami pikir petani bisa lebih tertarik,” katanya.

Risbaini menjelaskan, saat ini ada sekitar 79 kelompok tani di Kecamatan Sembalun, dengan anggota total mencapai 800 orang. Namun yang masih aktif menanam bawang putih hanya 200 an orang.(GRA)

Direktur Komersil PT Pupuk Kaltim, Gatoet Gembiro Noegroho, Kamis (2/3), saat menyerahkan bantuan kepada kelompok tani di Desa Sembalun, Kecamatan Sembalun, Lombok Timur.

GRA

LOMBOK BARAT.lombokjournal.com – – Kementerian Pertanian RI mengucurkan dana sebesar Rp26 Miliar untuk pelaksanaan program Upaya Khusus Sapi Induk Wajib Bunting (Upsus SIWAB) di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)tahun 2017 ini.

“Dana ini untuk pelaksanaan Upsus SIWAB di delapan Kabupaten di NTB tahun ini,” kata Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan RI, I Ketut Diarmita saat membuka Gebyar Upsus SIWAB, Selasa (28/2), di kompleks Agro Eduwisata di Desa Lelede, Kecamatan Kediri, Lombok Barat.

Program Upsus SIWAB merupakan program pemerintah melalui Kementan RI yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah populasi ternak Sapi nasional, melalui peningkatan teknik inseminasi buatan (IB) terhadap Sapi betina induk.

Dengan alokasi dana Rp26 Miliar itu, papar Ketut, NTB ditargetkan bisa melakukan inseminasi buatan (IB) pada sekitar 140 ribu ekor Sapi induk sepanjang 2017 ini.

“Target untuk NTB itu sekitar 140 ribu tahun ini. Jadi kira-kira dalam itu harus ada 395 ekor Sapi induk yang di IB setiap hari. Ini perlu kerja keras,” katanya.

Ketut mengatakan, secara nasional Kementerian Pertanian RI mengucurkan anggaran sekitar Rp1,1 Triliun tahun ini, untuk meningkatkan jumlah populasi Sapi nasional dengan teknik inseminasi buatan (IB), melalui program Upaya Khusus Sapi Induk Wajib Bunting (Upsus SIWAB).

BACA :

• NTB Komitmen Dukung Upsus SIWAB
• Rp1,1 T Dana Upsus SIWAB untuk Tingkatkan Populasi Sapi Nasional

Peluncuran Upsus SIWAB secara nasional dilakukan di Komplek Agro Eduwisata, Desa Lelede,Kecamatan Kediri, Lombok Barat, Selasa (28/2), dihadiri Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan RI, I Ketut Diarmita, Direktur Pembibitan dan Produksi Ternak, Surahman, Wakil Gubernur NTB, Muhammad Amin, jajaran Pemda Lombok Barat, dan Pemprov NTB, serta 500 peserta dari kelompok petani peternak Sapi di pulau Lombok.

GRA

Sri Rabitah yang semula ginjalnya dikabarkan sudah hilang, ternyata masih ada di tubuhnya

MATARAM.lombokjournal.com – –  Hal itu dikatakanPihak Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) NTB bahwa organ ginjal di tubuh Sri Rabitah (25), mantan TKW warga Desa Sesait, Lombok Utara, masih lengkap. Namun tindakan medis tetap perlu dilakukan karena masih ada selang di tubuh Rabitah.

“Sejak awal, kami tidak pernah memberi keterangan bahwa ginjal yang bersangkutan tidak ada. Ginjalnya masih ada, tapi ada selang juga di dalamnya,” kata Wakil Direktur Pelayanan RSUP NTB, Agus Rusdi, kepada wartawan, Selasa (28/2) di RSUP NTB.

Sebelumnya Sri Rabitah diduga menjadi korban pencurian ginjal, saat bekerja di Doha, Qatar pada 2014 silam.

Menurut Agus, hasil pemeriksaan terhadap ginjal Rabitah dilakukan melalui pemeriksaan fisik dan radiologi seperti rongten, city scan, dan juga potret USG.

Ia menjelaskan, Sri Rabitah merupakan pasien rujukan dari RSUD Tanjung, Lombok Utara, dengan keluhan penyakit dalam.

Kepala Biro Humas Pemprov NTB, Yusron Hadi melalui rilis pers, Selasa (28/2) menegaskan, bahwa ginjal Sri Rabitah masih lengkap.

“Sesuai hasil pemeriksaan dokter spesialis radiologi RSUP NTB, Dr Dewi Anjarwati, menyatakan bahwa kedua ginjal yg bersangkutan masih ada,” kata Yusron.

Adapun rasa sakit di bagian perut Rabitah, perlu tindakan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan penyebabnya.

Menurut Yusron, perkembangan pemeriksaan dari RSUP NTB itu juga sudah dilaporkan ke pihak Kementerian Tenaga Kerja RI dan BP3TKI NTB di Mataram.

BACA : PBHBMI Menduga Intervensi Pihak Tertentu Dalam Kasus Rabitah

Sri Rabitah didampingi keluarga dan tim Pusat Bantuan Hukum Buruh Migran Indonesia (PBHBMI) NTB, Selasa (28/2) datang ke RSUP NTB untuk menjalani pemeriksaan kesehatan lanjutan.

 GRA

Sri Rabitah (25), seorang mantan TKW asal Dusun Lokok Ara, Desa Sesait, Kecamatan Kayangan, Lombok Utara, diduga menjadi korban pencurian ginjal saat bekerja di Kota Doha, Qatar, Timur Tengah.

LOMBOK UTARA.lombokjournal.com —  Bersama keluarganya Sri Rabitah mendatangi Kantor Bupati Lombok Utara, melaporkan apa yang dialaminya. Kedatangannya melapor ke Bupati KLU, Najmul Ahyar  itu didampingi tim dari Pusat Bantuan Hukum Buruh Migran Indonesia (PBHBMI) cabang Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin  (27/2),.

Di hadapan Bupati Najmul Ahyar, dan jajaran Pemda Lombok Utara, Sri Rabitah mengungkapkan, ia bekerja di Doha, Qatar pada pertengahan Juni 2014 silam.

Sebuah agensi bernama Alzajirah di Kota Abudhabi  menyalurkan Rabitah sebagai pembantu rumah tangga di rumah majikan bernama Madam Gada di Kota Doha. “Di sana selain majikan saya suami istri, ada juga ibu majikan saya yang kelihatan sedang sakit,” kata Rabitah.

Tiga hari bekerja di rumah majikannya itu, Rabitah diajak ke sebuah Rumah Sakit di Kota Doha. Alasan majikan agar Rabitah di cek medikal ulang.  Namun di RS tersebut, Rabitah justru diminta menjalani operasi.

“Yang mengoperasi seorang dokter dari Malaysia, dia bilang tenang saja. Saya dibawa ke ruangan operasi dan tidak bisa melawan karena sudah disuntik bius,” katanya.

Menurut Rabitah, ia tak sadarkan diri sejak pukul 6 pagi waktu Qatar, hingga pukul 6 pagi selanjutnya. Begitu sadar, Rabitah merasakan sakit di bagian pinggang kanannya. Ternyata ada bekas operasi disana.

Setelah dari RS itu, majikan Rabitah tidak membawanya pulang ke Doha, tetapi mengembalikan Rabitah ke agensi Alzajirah di Kota Abudhabi.

“Saya tidak tahu kenapa saya dioperasi. Saya dikembalikan ke kantor agen, dan saya berkali-kali disiksa,” katanya.

Pasca kejadian itu Rabitah sempat tiga kali disalurkan ke majikan lain di Doha. Namun karena sakit pasca operasi, Rabitah tidak mampu bekerja dan selalu mendapat siksaan majikan.

“Saya sudah putus asa, tapi untung saja majikan yang terakhir orangnya baik. Dia tahu saya sakit dan dia meminta agensi memulangkan saya ke Indonesia,” katanya. Rabitah dipulangkan ke Indonesia melalui Bandara Juanda Surabaya pada 24 Juli 2014.

Baru Sadar Ginjalnya  Hilang

Sejak kembali ke kampung halaman di Desa Sesait Lombok Utara, hingga awal 2017, Rabitah tidak menyadari kalau ginjal kanannya hilang. Ia baru mengetahui ketika memeriksakan kesehatannya ke RSUD Tanjung Lombok Utara, awal Januari 2017.

BACA JUGA :

Bupati KLU Akan Surati Presiden

BP3TKI  Mataram Pastikan Tindak Lanjuti Kasus Rabitah

“Saya minta pemerintah menuntut pelakunya. Saya tidak rela dunia dan akhirat ginjal saya dicuri. Kalau mereka minta baik-baik mungkin ,” katanya.

Koordinator Pusat Bantuan Hukum Buruh Migran Indonesia (PBHBMI) NTB, Muhammad Saleh menjelaskan, Rabitah sering sakit-sakitan dan kondisi tubuhnya lemas, sepulang dari Qatar 2014 silam.

“Karena tidak tahan penyakitnya, ia berobat ke RSUD Tanjung dan dirujuk ke RSUD Provinsi NTB di Mataram. Yang membuat kaget, hasil pemeriksaan menyatakan ginjal kanan Rabitah tidak ada lagi,” kata Saleh. Menurutnya, ada dugaan ginjal Rabitah digunakan untuk transplantasi kepada ibu majikan yang sedang sakit.

Saleh menambahkan, selain kehilangan ginjal kanan, Rabitah mengalami sakit lantaran masih ada benda asing di lokasi ginjal kanannya. Hal ini mengharuskan Rabitah menjalani operasi pengangkatan.

“Kami mendampingi Rabitah ke Pemda Lombok Utara agar bisa diperhatikan. Dia harus operasi di RSUD Provinsi NTB pada 2 Maret mendatang,” kata Saleh.

Selainminta dukungan proses operasi Rabitah, Saleh juga minta Pemda Lombok Utara bersikap atas dugaan pencurian organ ginjal Rabitah. Diduga Rabitah korban jaringan penjualan organ dalam.

“Ini kejahatan serius. Ada beberapa kasus juga terjadi sebelumnya, namun tidak bisa terungkap karena korbannya meninggal dunia. Rabitah bisa menjadi pintu masuk membongkar sindikat ini,” tegas Saleh.

GRA

Noorca Marenda Massardi meluncurkan buku kumpulan puisi Hai Aku Sent To You, di Mataram, Lombok, Sabtu (25/2) malam.  Puisi yang disebutnya hai-aku itu menerapkan (sebagian) aturan-aturan struktur puisi Haiku.

MATARAM.lombokjournal.com

Penulis novel, naskah drama dan penyair Noorca M. Massardi mendapat sambutan hangat dari sekitar 50 orang dari berbagai komunitas seni di Mataram, NTB, dalam acara peluncuran kumpulan puisi terbarunya Hai Aku Sent To You.  Dalam puisi terbarunya yang ketat mengikuti struktur tradisi penulisan puisi Haiku Jepang itu, Noorca juga sempat bertanya jawab dengan komunitas Haiku di Mataram.

Menurut Noorca, ia tertarik menulis gaya tradisi puisi Jepang itu setelah sempat menemani salah seorang pemenang penulisan puisi Haiku. “Dalam acara itu saya spontan menulis dan membaca Haiku,” katanya tentang perkenalannya dengan Haiku yang terjadi di bulan Desember 2016.

Dalam peluncuran buku yang berlangsung di POST (Paox Open Stage), salah satu komunitas seni di Mataram, diramaikan dengan penampilan Yoi Acoustic (Wing Irawan, Gde Agus Mega Saputra dan Yuga Anggana) satu kelompok musik akustik yang sangat populer di Mataram. Noorca sempat membaca puisi diiringi kelompok tersebut.

Bisa dikatakan, Noorca M. Massardi merupakan salah satu dari jumlah yang sangat sedikit dari penulis Indonesia yang tetap produktif menulis di masa senjanya. Lebih dari itu, kumpulan puisinya – kabarnya baru diiterbitkan (dicetak) bulan Maret – yang diluncurkan di POST (Paox Open Stage) di Batudawe, Mataram itu menunjukkan semangat pengggunaan bahasa Indonesia untuk menjelajah puisi Haiku yang memiliki aturan struktur ketat.

Prof Maman S Mahayana, pengajar di Universitas Indonesia, dalam pengantar buku kumpulan puisi itu juga menilai Noorca berhasil membangun larik-kariknya sesuai ketentuan Haiku yang menggunakan struktur suku kata dan larik 5-7-5.

“Dia berhasil membangun larik-lariknya sesuai ketentuan haiku. Kita boleh punya keyakinan bahwa Bahasa Indonesia di tangan penyair andal, relatif menjelma jadi luwes dan lincah, meskipun diperlakukan dalam kemasan haiku,” tulisnya dalam kata pengantar buku.

Dalam diskusi peluncuran buku itu juga menghadirkan pembicara Kongso Sukoco, sutradara teater dan wartawan, dan pengajar IAIN Mataram, Dr Abudu Wahid. Kalau Kongso Sukoco banyak membandingkan penulisan puisi Noorca dengan unsur-unsur instrinsik puisi Haiku, sedang Abudu Wahid banyak menyoroti sikap religiusitas dalam puisi Noorca.

“Mas Noorca berhasil mempermainkan kata-kata untuk mengejar makna,” ujar Wahid.

Noorca mengatakan, meski Haiku memiliki aturan ketat, namun telah mengalami perkembangan.  Kalau dalam tradisi penulisan Haiku sebelumnya terkandung pencitraan alam, penjajaran (yang besar dan kecil, keheningan dan gerak, dan lain-lain) dan memiliki kigo (kata berkonotasi musim) yang menjadi ciri sensitivitas orang Jepang untuk perubahan musim.

“Memang haiku sudah berkembang. Kalau dulu tidak memuat perasaan sosial, dan lebih dominan citra alam,” kata Noorca yang puisi-puisinya lebih banyak memuat langsung perasaan sosial dan religius.

Dalam acara peluncuran buku puisi itu, yang menarik saat Noorca memproklamirkan bentuk lain, yaitu bondiku. Bondiku (nama yang diambil dari cucu laki-lakinya, Bondi), merupakan puisi pendek tiga baris dengan komposisi 5-6-1 suku kata yang diciptakannya. Namun penulisannya bisa dilakukan dengan pola terbalik 1-6-5 suku kata.

Menurut Noorca, Bondiku boleh ditulis bebas, bisa serius bisa lucu, religius atau sekuler, tentang manusia atau alam semesta, dengan tema apa saja, dan tak wajib soal rima. Namun diakuinya, struktur 5-6-1 itu terilhami 0leh 5 rukun Islam, 6 rukun Iman, dan 1 Allah SWT.

“Saya belum menuliskan kredo tentang bondiku,” kata Noorca.

Ka-eS  

Puluhan bangunan liar di kawasan pantai di Gili Trawangan, Lombok Utara, Jumat (24/2) dibongkar paksa oleh tim penertiban, menyusul batas akhir toleransi agar bangunan dibongkar sendiri oleh pemilik usaha.

LOMBOK UTARA,lombokjournal.com —  400 orang tim penertiban personil gabungan, Satuan Polisi Air Polda NTB, Brimob, TNI AL dari Lanal Mataram, TNI AD dari Korem 162 Wirabhakti/Mataram, Satuan Pol PP Pemda Lombok Utara, dan unsur terkait lain, melakukan penertban bangunan liar di pantai di Gili Trawangan. Tim dibantu sekitar 50 orang tukang bangunan dan sebuah alat berat jenis eskavator, dalam

“Deadlinenya sudah habis. Jadi mulai tanggal 24 Februari ini, bangunan yang masih ada akan dibongkaroleh tim penertiban,” kata Wakil Bupati Lombok Utara, Syarifuddin, saat memantau jalannya penertiban di Gili Trawangan.

Syarifuddin menjelaskan, para pemilik usaha yang bangunan melanggar aturan sudah sejak lama diimbau membongkar sendiri dengan deadline tanggal 23 Februari.

Menurutnya, penertiban dilakukan berdasar aturan Perda Rancangan Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Pemda Lombok Utara yang mengatur bahwa batas bangunan minimal yang diperbolehkan di kawasan pesisir adalah 35 meter dari roi pantai.

“Kita ingin agar pantai di Gili ini bisa kembali seperti dulu. Ini pun kita masih tolerir hanya 30 meter dari roi pantai, kalau menurutaturan itu 35 meter,” katanya.

Ia mengatakan, dari 143 pemilik usaha yang bangunannya melanggar aturan, sebagian besar menerima langkah Pemda dan bersedia membongkar sendiri bangunan mereka.  Namun tim penertiban tetap akan memantau, selain melakukan pembongkaran paksa terhadap bangunan liar yang pemiliknya enggan membongkar sendiri.

“Tim akan berada di Trawangan hingga 20 hari ke depan, sampai pantai ini benar-benar bersih dari bangunan yang melanggar aturan,” katanya.

Kepala Desa Gili Indah, M Taufik mengatakan, masyarakat trawangan dan pengusaha disana sangat mendukung upaya Pemda.

“Masyarakat sangat mendukung, karena dengan begini maka akses publik ke pantai akan lebih leluasa,” katanya.

Gra

Kementerian Perhubungan RI akan membentuk 25 Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) di sejumlah Provinsi, termasuk di NTB mulai tahun 2017

MATARAM.lombokjournal.com  —  BPTD merupakan unit kerja baru dibawah Kemenhub, yang didalamnya akan mencakup kerja Otoritas Pelabuhan Penyeberangan (OPP).

“Dengan telah dikeluarkannya PM 154 Tahun 2016 maka peran OPP akan melebur di Unit Pelaksana Teknis (UPT) baru bernama Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD),” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kemenhub RI, Pudji Hartanto, Selasa (21/2)  saat membuka Rapat Kerja dan Koordinasi OPP Lembar di Mataram, NTB.

Pudji mengatakan, dengan mengacu pada PM 154 Tahun 2016 maka Kemenhub akan membentuk 25 BPTD di seluruh wilayah Indonesia. BPTD ini akan membawahi Terminal Tipe A dan Jembatan Timbang yang berada di wilayahnya.

Dijelaskan, Undang-Undang 23 Tahun 2014 mengamanatkan, terminal tipe A dan Jembatan Timbang beralih kewenangannya kepada pemerintah pusat dalam hal ini  Kementerian Perhubungan.

“Oleh karenanya untuk meningkatkan pelayanan perlu dilakukan pembenahan baik peralatan maupun personilnya,” kata Pudji.

Menurutnya, sesuai arahan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat pengukuhan personil Terminal Tipe A dan Jembatan Timbang, perlu ada peningkatan pelayanan baik terminal maupun Jembatan Timbang.

Peningkatan pelayanan ini diperlukan karena tugas memang sebagai pelayan masyarakat.

“Kuncinya melalui 5 (lima) mau. Mau berubah, Mau turun ke lapangan, Mau tegur sapa, Mau terima saran, Mau berbuat,” kata Pudji.

25 BPTD yang akan terbentuk antara lain di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau dan Kepri, Jambi, Bengkulu dan Lampung, Sumatera Selatan dan Babel,  Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan DIY, Jawa Timur, Bali dan NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Kaltara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan dan Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, serta Papua dan Papua Barat.

Lebih lanjut Pudji mengatakan, pembentukan BPTD ini karena alasan efektivitas dan efisiensi karena BPTD akan lebih fokus dalam mengembangkan wilayah kerjanya.

“Melalui 5 mau yang saya sampaikan tadi dan ditambah dengan penggunaan Teknologi Informasi akan mengurangi celah pungli, dan tidak bosan-bosan saya sampaikan kepada para pegawai untuk Tidak Pungli,” ujar Pudji.

Gra

Untuk mengendalikan stabilitas harga, jajaran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi NTB menggelar rapat koordinasi (rakor) di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) NTB di Mataram, Selasa (21/2).

MATARAM.lombokjournal.com —  Rakor tersebut merupakan rapat perdana TPID di tahun  2017.  “Rapat ini menjadi wadah koordinasi kebijakan untuk mengendalikan stabilitas harga,” kata Kepala Biro Perekonomian Provinsi NTB, Manggaukang Raba, yang memimpin jalannya rakor.

Menurutnya, laju inflasi NTB yang rendah di tahun 2016 lalu, tidak lantas membuat langkah-langkah pengendalian inflasi terhenti.

Kepala Bank Indonesia Perwakilan NTB, Prijono menjelaskan, laju inflasi NTB tahun 2016 cukup rendah, yakni sebesar 2,61% (yoy).  Inflasi tersebut lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,02% (yoy), atau inflasi NTB tahun 2015 yang sebesar 3,41% (yoy).

“Perlu dicermati bahwa rendahnya inflasi NTB tahun 2016 tersebut lebih disebabkan karena rendahnya harga komoditas yang diatur pemerintah (administered price) yang mengalami deflasi mencapai 2,97% (yoy),” kata Prijono.

Lebih lanjut Prijono mengatakan, inflasi komoditas pangan dengan harga bergejolak (volatile food) masih cukup tinggi sebesar 4,53% (yoy), yang disumbang oleh beberapa komoditas pangan seperti bawang merah, beras, tomat sayur, maupun aneka ikan.

TPID memperkirakan capaian inflasi 2017 masih berada dalam sasaran targetnya yaitu 4+1% (yoy).  “Namun demikian terdapat beberapa risiko inflasi yang perlu dicermati,” kata Prijono.

Risiko itu antara lain, perubahan cuaca dan anomali iklim yang berisiko mengganggu produksi tanaman pangan maupun hortikultura,  meningkatnya permintaan masyarakat seiring dengan peningkatan kunjungan wisatawan ke NTB, dan penyesuaian tarif BBM, Elpiji, dan Listik, seiring dengan fluktuasi harga minyak dunia.

Rapat koordinasi TPID mengharapkan laju inflasi sepanjang tahun 2017 dapat rendah dan lebih stabil, tidak berfluktuasi sebagaimana terjadi dalam beberapa tahun terakhir.

Beberapa rekomendasi yang dihasilkan pada rapat TPID tersebut adalah pentingnya menyusun neraca beberapa komoditas inflasi secara lebih akurat, dengan periode data bulanan.

“Selain itu, peran pemerintah dalam mengatur tata niaga pangan perlu diperkuat, mengingat tingginya harga komoditas pangan di NTB terindikasi karena banyaknya arus komoditas pangan yang keluar NTB,” katanya.

Akses informasi harga pangan kepada masyarakat pun perlu diperluas. Saat ini informasi harga pangan sudah tersedia untuk lingkup Kota Mataram dan Kota Bima, yang dapat diakses di website www.hargapangan.id.

Ke depan, diharapkan informasi harga pangan di NTB dapat lebih terintegrasi hingga ke seluruh pasar di Kab/Kota yang ada di Provinsi NTB.

Gra

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Utara akan menertibkan bangunan usaha hotel, bar, dan restauran di kawasan Gili Trawangan, yang bangunannya menyalahi aturan roi garis pantai.

MATARAM.lombokjournal.com – – “Penertiban akan kami lakukan bersama tim gabungan TNI dan Polri pada 24 Februari mendatang,” kata Assisten II (Bidang Ekonomi dan Pembangunan) Pemda Lombok Utara, Hermanto, saat dihubungi Selasa (21/2) dari Mataram.

Hermanto yang juga Ketua Tim Penertiban Gili Trawangan menjelaskan, sejauh ini tercatat ada 143 usaha hotel, bar, dan restauran di Gili Trawangan yang bangunannya hanya berjarak  5-10 meter dari garis pantai.

Padahal sesuai aturan, bangunan diperbolehkan minimal 50 meter dari bibir pantai.

Selain menyalahi aturan, 143 usaha hotel, bar, dan restauran juga seolah mengkapling-kapling pantai di wilayah usaha mereka menjadi pantai private sehingga menutup hak akses publik ke pantai.

“Jadi pengunjung atau wisatawan baru boleh duduk dan menikmati pantai setelah pesan minum atau makan di usaha mereka. Ini kan tidak benar,” kata Hermanto.

Dijelaskannya, penertiban pantai di Gili Trawangan dilakukan berdasarkan Perda RTRT Lombok Utara tahun 2016. Dalam Perda di atur minimal jarak bangunan dengan roi  pantai adalah 30 meter.

“Pemda ingin mengembalikan fungsi pantai sesuai peruntukannya. Kita tertibkan untuk kepentingan publik, dan juga untuk pengembangan wisata berkesinambungan,” katanya

Hermanto mengatakan, sebelumnya Pemda sudah melakukan sosialisasi sejak tiga bulan silam. Dari 143 pemilik usaha yang melanggar aturan, 100 di antaranya menyatakan bersedia membongkar sendiri bangunan mereka sebelum tenggat yang ditentukan 24 Februari.

“Pantauan terakhir kami, sudah cukup banyak yang membongkar sendiri bangunannya, termasuk Vila Ombak. Namun untuk menertibkan semuanya, tim gabungan akan melakukannya 24 Februari nanti,” katanya.

Menurutnya, setelah penertiban bangunan dilakukan, penataan kawasan pantai akan dilakukan Pemda.

Pada batas 30 meter dari bibir pantai, akan dibangun tiga jalan, masing-masing untuk sepeda, cidomo, dan pedistrian.

“Akan ada jalur khusus sepeda, cidomo, dan khusus pedistrian. Jadi wisatawan dan masyarakat umum bisa leluasa mengakses keindahan pantai di Trawangan,” katanya.

Gili Trawangan merupakan salah satu dari rangkaian tiga gili eksotis di Desa Gili Indah, selain Gili Air dan Gili Meno. Secara administratif Trawangan masuk ke dalam wilayah Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, NTB.

Bagi Pemkab Lombok Utara, kawasan tiga Gili merupakan aset penumbang PAD terbesar di sektor pariwisata.

Hermanto mengatakan, pada 2009 silam PAD Lombok Utara tercatat hanya Rp6,7 Miliar. Namun pada 2016 PAD meningkat menjadi Rp130 Miliar, yang 70 persen diantaranya berasal dari sektor pariwisata, di dominasi kawasan Gili dan pendakian Rinjani

BACA : GILI TRAWANGAN akan tertibkan pantainya

Gra

Bulan Maret mendatang, menjadi momen yang bagus bagi para pelancong yang inginmenikmati keindahan Pulau Lombok, NTB.

MATARAM.lombokjournal.com — Dinas Pariwisata Kota Mataram dan jajaran Badan Promosi Pariwisata Kota Mataram (BP2KM) didukung Assosiasi Hotel Mataram (AHM) dan stakeholders pelaku wisata akan menggelar Mataram Great Sale 2017, sepanjang bulan Maret mendatang.

Mataram Great Sale sepanjang bulan Maret, bukan hanya menawarkan diskon-diskon menarik untuk produk hotel dan souvenir. “Banyak atraksi seni budaya yang bisa dinikmati wisatawan yang datang,” kata Ketua BP2KM, Yusril Arwan, kepada Lombok Journal, Selasa (21/2) di Mataram.

Menurut Yusril, Mataram Great Sale merupakan upaya meningkatkan jumlah kunjungan wisata ke NTB, khususnya di wilayah Kota Mataram.

Hingga saat ini, sejumlah hotel anggota AHM sudah menyatakan siap mendukung, dan juga sejumlah restauran, pusat oleh-oleh, kuliner dan kerajinan. Diskon rate yang diberikan berkisar 15-30 persen.

“Tentu ada juga paket-paket wisata Kota menarik yang ditawarkan agen jasa wisata di Mataram yang bisa memanjakan traveler dengan tarif yang lebih murah,” katanya.

Gra