Pekan Olahraga Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (POR PERPAMSI) Ke-V dibuka Menteri Iman Nahrowi di Lapangan Bumi Gora Matam, Rabu (17/05).

MATARAM.lombokjournal.com — Event olahraga dua tahunan itu, diikuti 24 kontingen dari DPD PERPAMSI se-Indonesia yang memperebutkan piala bergilir Menteri Pemuda Olah Raga (Menpora) Republik Indonesia,

Ketua Umum DPD PERPAMSI H. Rudie Kusmayadi mengungkapkan, POR PERPAMSI merupakan sarana mempererat tali persaudaraan dari seluruh karyawan Perusahaan Air Minum.  Kegiatan ini ini diikuti 1500 karyawan perusahaan air minum dari 24 DPD Se-Indonesia. Sebanyak 7 cabang olahraga yang dipertandingkan; bulu tangkis, futsal, voli, tenis meja, tenis lapangan, song fetival, catur, serta cabang khusus, sepeda dan golf.

Mengapresiasi pelaksanaan POR PERPAMSI, Gubernur Dr.TGH.M.Zainul Majdi menegaskan, pekan  olah raga memiliki banyak dimensi. “Ada silaturrahminya, ada rekreasinya, dan ada kompetisinya,” ujar TGB.

Meskipun atlet tidak bisa pulang membawa medali, tetapi yang  wajib adalah atlet membawa ayam Taliwang, seloroh Gubernur  yang disambut tepuk tangan para atlit. Diharapkannya event ini benar-benar menjadi ajang silaturrahim sekaligus  pertukaran best practise  di antara peserta. Khususnya membangun perusahaan air minum yang baik di seluruh penjuru Indonesia.  Sebab air minum adalah kebutuhan dasar dari manusia, tegasnya.

Menpora Iman Nahrowi  mengaku salut pada PERPAMSI yang  istiqamah menyelenggarakan event seperti ini. Sebab Ia menyadari menyelenggarakan event dengan melibatkan banyak perusahaan air minum bukanlah  hal mudah.

Menurutnya, event ini merupakan cara para pejuang “tukang ledeng” membangun generasi Indonesia yang sehat dan berprestasi. “Ini menunjukkan kita memiliki kesadaran yang sama dalam menata masa depan yang hebat,” tukasnya.

Diharapkanya PDAM tidak hanya bisa mengkampanyekan air yang bersih dan jernih. Tapi sekaligus membangun jiwa sportif melalui olahraga.

Dalam kesmepatan itu Menpora mengaku akan menyiapkan regulasi baru bersama komite olahraga seluruh Indonesia bahwa PON tidak akan menjadi ajang 4 tahunan tetapi bisa diselenggarakan per 2 tahun sekali.

“Mudah-mudahan, NTB akan menjadi tuan rumah dari berbagai event olah raga yang diselenggarakan secara nasional,” ungkapnya.

Dengan menjadi tuan rumah, menurut Menpora, akan terjadi percepatan infrastruktur yang memiliki multiflier effect pada pertumbuhan ekonomi, dan percepan pariwisata.

AYA/Humas NTB

Duta besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Josep R Donovan menilai Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan contoh yang baik bagi kehidupan masyarakat yang damai dan toleran.

MATARAM.lombokjournal.com — Kekaguman terhadap NTB diungkapkan Donovan, Selasa (16/5), usai mengunjungi Masjid Hubbul Wathan Islamic Center NTB, dalam rangkaian kunjungan kerjanya di NTB.

Josep R. Donovan yang didampingi istri dan sejumlah staf Kedutaan dan Konjen AS,  Islamic Center dan disambut oleh Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi dan istri, Hj Erica Zainul Majdi.

Donovan mengatakan, meski sudah beberapa hari berada di Lombok dan sudah mengunjungi beberapa tempat wisata, seperti pantai bagian selatan, Senggigi, Gili Trawangan, namun yang paling berkesan menurutnya adalah saat mengunjungi Islamic Center.

“Saya sudah dengar banyak mengenai Islamic Center dari Bapak Gubernur sendiri, dan saya berkeinginan untuk belajar lebih banyak peran keagamaan di Indonesia dan peran Islam di Lombok,” katanya.

Dia menegaskan, Islamic Center merupakan simbol kedamaian dan toleransi bagi kehidupan umat beragama.

Selain itu, ia juga mengaku terkesan dengan keindahan alam di Lombok, khususnya keindahan pantai dan kejernihan airnya.

“Masyarakat NTB juga sangat ramah dan bersahabat terhadap tamu,” katanya.

Kunjungan Dubes Donovan antara lain ngin mempelajari lebih mendalam tentang ke-Indonesiaan, seperti adat istiadat, budaya, agama serta masyarakatnya.

Menurutnya, Indonesia memiliki beragam budaya dan adat istiadat yang unik yang perlu dipelajari dan diperkenalkan di negara Amerika.

Alasan kedua, ia ingin memperkenalkan dan berbagi kebudayaan Amerika di Indonesia, khususnya di Lombok.

Selain kebudayaan, Amerika juga telah menjalin beberapa kerja sama, di antaranya program pendidikan dengan Universitas Mataram, program dana hibah serta program-program lain terkait penanaman investasi.

“Berdasarkan kunjungan saya beberapa hari ini, banyak sekali peluang di Nusa Tenggara Barat, terutama untuk membangun hotel di kawasan Senggigi,” jelasnya.

Karena keindahan alam Senggigi, banyak sekali wisatawan Amerika yang berkunjung ke Lombok.

Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi yang menerima kunjungan tersebut menyampaikan kunjungan Dubes Amerika merupakan bentuk kepercayaan negara Amerika terhadap Nusa Tenggara Barat.

Kepercayaan tersebut menurut Gubernur terkait dengan keamanan dan kondusifitas daerah yang sejak lama sudah terjaga di NTB.

“Ini menunjukkan Lombok itu aman dan kondusif. Karena tidak mungkin Dubes Amerika mengunjungi daerah yang dianggap tidak aman dan kondusif,” kata Gubernur.

Gubernur mengatakan, NTB merupakan daerah yang ramah dan bersahabat bisa mengembangkan satu pola bersmasyarakat dalam kemajemukan dan juga harmoni.

“Ini juga merupakan satu apresiasi bahwa berkat kerja keras dan kerjasama semua pihak, kita semua memiliki sahabat sebagai modal yang dibutuhkan untuk membangun NTB,” katanya.

Gubernur yang akrab dipanggil TGB ini, juga mengatakan kunjungan Dubes Amerika ke IC  merupakan bentuk penghormatan terhadap tradisi keagamaan di NTB. Ini juga merupakan pengakuan bahwa Islam adalah elemen utama dalam merajut ke-Indonesiaan.

“Saya pikir, Pemerintah Amerika ketika mengunjungi sebuah daerah, mereka datang ke tempat keagamaan. Seperti Presiden Amerika yang mengunjungi Masjid Istiqlal Jakarta,” kata TGB.

AYA

Pemantauan hilal Untuk memastikan awal Ramadhan tahun ini, akan dilakukan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Mataram bekerjasama dengan Kementerian Agama Kanwil Provinsi NTB, tanggal 26 Mei mendatang, di sekitar pantai Malimbu, Senggigi dan Loang Baloq.

MATARAM.lombokjournal.com — Kepala Stasiun Geofisika BMKG Mataram, Agus Riyanto menjelaskan, pihaknya saat ini  tengah melakukan persiapan alat pemantauan hilal.  Antara lain sebuah teleskop, dan juga komputer dan layar tampilan yang dipersiapkan oleh Kemenag.

“Kami masih persiapkan sambil menunggu pemantauan. Rencananya pemantauan hilak akan dilakukan pada 26 Mei di tiga lokasi,”kata Agus, Selasa (16/5) di Mataram.

Dijelaskan, pemantauan hilal akan dilakukan sejak sore hingga malam sekitar pukul 7.

“Pemantauan akan dilakukan sejak sore hingga sekitar pukul 7 malam pada 26 Mei, karena di sana disebutkan tinggi hilal adalah 7° 34 menit, karena sela waktu itulah, bisa terlihat hilal ini,” katanya.

Ia menjelaskan, pemantauan pada tanggal 26 Mei tersebut juga dilakukan karena posisi bulan pada saat itu berada sebelah kiri dari gunung Agung  dan  cukup tinggi sehingga sudah memenuhi kriteria.

“Nanti kita akan rapat dulu dengan Kemenag, Polri dan instansi terkait lainnya, disana akan kita presentasikan hasil perhitungan dan pengamatan berdasarkan prakira cuaca dari BMKG,” katanya.

AYA

Ekspor barang tambang non migas tetap jadi faktor dominan yang mempengaruhi Nilai Ekspor Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

MATARAM.lombokjournal.com — Fluktuasi ekspor barang tambang non migas keluar negeri hingga saat ini masih sangat mempengaruhi indikator naik dan turunnya Nilai Ekspor NTB secara keseluruhan.

“Penurunan nilai ekspor NTB disebabkan oleh berkurangnya  nilai ekspor barang tambang/galian non migas,,” kata Kepala Badan Pusat Statisik (BPS) Provinsi NTB, Endang Tri Wahyu Ningsih , Senin (15/5) di Mataram.

BPS Provinsi NTB mencatat, Nilai Ekspor Provinsi NTB pada bulan April 2017 tercatat sebesar USD117.236.839, atau mengalami penurunan sekitar 13,57 persen jika dibandingkan dengan bulan Maret 2017 yang tercatat sebesar USD135.640.406.

Endang mengungkapkan, barang tambang atau galian non migas masih menjadi komoditi yang mendominasi ekspor NTB.

Dari jumlah USD117.236.839 total nilai ekspor NTB bulan April, tercatat ekspor barang tambang/galian non migas senilai USD116.582.257, atau sekitar 99,43 persen dari total nilai ekspor NTB.

Sisanya, sebesar USD419.480 atau sekitar 0,36 persen dari total nilai ekspor NTB berasal dari ekspor komoditi ikan dan udang. Dan USD.60.981 atau sekitar 0,05 persen berasal dari ekspor barang perhiasan, sebagian kecil lainnya dari komoditi garam, belerang, kapur, perabotan rumah tangga, dan lain-lain.

Endang menjelaskan, ekspor barang tambang/galian non migas  dari NTB terbanyak ditujukan ke Jepang (40,32 persen), Philipina (32,28 persen), serta Korea Selatan (26,86 persen).

Impor Juga Merosot

Endang mengatakan, selain Nilai Ekspor yang turun, Nilai Impor NTB juga mengalami penurunan dalam kurun yang sama.

Pada bulan April, BPS NTB mencatat nilai impor NTB sebesar USD2.642.032 atau mengalami penurunan sebesar 68,33 persen dibandingkan bulan Maret 2017 yang tercatat sebesar USD8.341.368.

Negara asal impor terbesar pada bulan April 2017 adalah Jepang senilai USD 1.376.836 (52,1 persen),  Singapura senilai USD 682.947 (25,85 persen) dan  Philipina senilai USD261.150 (8,77 persen).

“Barang impor bulan April  dengan nilai terbesar adalah  karet dan barang dari karet senilai USD 1.376.836 (52,11 persen), disusul Bahan Bakar Mineral senilai USD 682.947 (25,85 persen) serta bahan peledak senilai USD 261.150 (9,88 persen),” katanya.

AYA

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar mendesak agar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI meninjau kembali larangan menangkap benih Lobster yang diatur dalam Peraturan Menteri KP No 1 Tahun 2015.

LOMBOK TENGAH.lombokjournal.com — Muhaimin menilai pemberlakukan Peraturan Menteri (Permen) KP No 1 Tahun 2015 tentang Pengaturan Penangkapan Benih Lobster, Kepiting dan Rajungan, membuat kaum nelayan semakin terpuruk dalam kesulitan dan kemiskinan.

“Permen ini harus ditinjau kembali,” seru Muhaimin, Minggu (14/5) saat berkunjung ke perkampungan nelayan di Desa Kuta II, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB).  .

Ketua Pembina Gerakan Kebangkitan Petani dan Nelayan (Gerbang Tani) itu minta Menteri Kelautan dan Perikanan mengerti, Permen ini hanya membuat kaum nelayan semakin sulit.

Menurut Muhaimin, Gerbang Tani akan memperjuangkan tinjau ulang Permen KP tersebut lantaran hingga kini pemerintah belum juga memberikan solusi bagi masyarakat neyalan seelah pemberlakukan larangan-larangan dalam Permen tersebut.

“Kementerian kelautan mengeluarkan permen tersebut tanpa dibarengi solusi konkret. Otomatis sangat memberatkan nelayan,” ujar Muhaimin.

Seperti diketahui, Permen KP No 1 Tahun 2015 mengatur  penangkapan lobster hanya boleh dilakukan dengan ukuran panjang karapas di atas 8 cm. Hal ini akan memberatkan bagi nelayan tradisional yang biasa mencari dan menemukan benih lobster di bawah ukuran 8 cm tersebut.

Akibatnya, sejak pemberlakukan Permen itu, banyak nelayan tradisional akhinya ditangkap dan diproses hukum karena ketahuan menangkap benih Lobster di bawah ukuran yang diatur pemerintah. Terkait maraknya kasus nelayan yang menjalani proses hukum uu, pihaknya akan minta kepada kepolisian mempertimbangkan kembali penangkapan nelayan.

“Kementerian Kelautan dan Perikanan harusnya memberikan solusi alternatif sehingga tidak menghancurkan mata pencaharian nelayan. Jika tidak ada solusi, jelas akan berdampak kepada perekonomian nelayan,” katanya

Ia meminta KKP segera merumuskan jalan keluar dari persoalan tersebut agar nelayan tidak kehilangan mata pencaharian, dan juga tidak tersangkut masalah hukum. Tanpa solusi, Permen tersebut akan makin menambah persoalan bagi masyarakat nelayan.

Menurut Muhaimin, sebelum pemberlakuan Permen tersebut KKP harus melakukan sosialisasi dan pembinaan pada nelayan. Misalnya,  membuat penangkaran benih lobster bagi nelayan tradisional.

“Gerbang Tani akan mendampingi nelayan yang ditangkap oleh aparat kepolisian. Gerbang Tani wilayah NTB juga akan membantu advokasi bagi para nelayan tersebut,”katanya.

Hingga saat ini, pemberlakukan Permen KP No 1 Tahun 2015 tentang penangkapan benih Lobster itu setidaknya berdampak pada ribuan nelayan di 9 Desa di kawasan pesisir Selatan Kabupaten Lombok Tengah. Salah seorang nelayan, Sabri mengatakan, sangat banyak nelayan yang menggantungkan hidup dari mencari benih lobster, kini terpaksa menganggur akibat Permen tersebut.

“Saya dan banyak nelayan yang menggantungkan hidup dari mencari benih Lobster ini jadi sangat menderita. Kita minta pemerintah bisa bijaksana lah,” katanya.

Dampak mata pencaharian yang terganggu juga membuat kesulitan ekonomi, dan bahkan banyak anak nelayan yang akhirnya harus putus sekolah karena tidak punya biaya.

“Kalau kita memaksakan diri tangkap benih sembunyi-sembunyi, resiko juga besar bisa ditangkap polisi,”katanya.

Hingga kini sedikitnya ada sembilan orang rekannya yang ditangkap polisi dan menjalani proses hukum lantaran menangkap benih Lobster.

AYA

Global Hub Bandar Kayangan di Lombok Utara mendapat “lampu hijau” Pemerintah Pusat. Menindaklanjuti progres itu, Pemerintah Provinsi NTB bersama Pemda Kabupaten Lombok Utara membentuk holding company PT Bandar Kayangan Internasional.

MATARAM.lombokjournal.com – Sekda Provinsi NTB, Rosiady Sayuti mengatakan, dengan terbitnya PP No 13 tahun 2017 ini, maka rencana pembangunan global hub di Bandar Kayangan ini sudah memiliki payung hukum yang kuat.

“Sehingga investasi yang ingin masuk pun tidak perlu ragu lagi,” kata  Rosiady Sayuti, usai mengadakan rapat koordinasi percepatan pembangunan Bandar Kayangan, Jumat (12/5) di kantor Gubernur NTB di Mataram.

Pemerintah RI melalui PP No 13 tahun 2017 tentang revisi rencana tata ruang tata wilayah nasional (RTRWN) menetapkan Bandar Kayangan di Lombok Utara, NTB sebagai kawasan andalan nasional.

Kawasan seluas 7000 hektare akan dikembangkan sebagai global hub dengan fasilitas pelabuhan laut internasional dan kilang minyak. Selanjutnya, holding company PT Bandar Kayangan Internasional bertugas mengembangkan kawasan tersebut.

Rapat  hari Jum’at kemarin melibatkan perwakilan Bappenas RI, Bappeda NTB, Dinas Perhubungan NTB, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) NTB, dan anggota tim percepatan, serta PT Bandar Kayangan Internasional.

Rosiady mengatakan, pembangunan kawasan global hub Bandar Kayangan sepenuhnya akan dilakukan pihak swasta, investor atau full private sector investment. Pihak Pemprov NTB dan Pemda Lombok Utara membantu proses pembebasan lahan dan juga regulasi untuk kemudahan investasi dalam kawasan.

“Yang akan membangun adalah perusahaan-perusahaan kapal internasional yang memiliki kepentingan pelabuhan. Sudah ada beberapa investor yang berminat untuk pembangunan pelabuhan dan kilang minyak,” kata Rosiady.

Menurutnya, tahun 2017 ini Feasability Study (FS) dan Analisa Dampak Lingkungan (Amdal) mulai dilakukan.

Ketua Tim Percepatan Bandar Kayangan yang juga Direktur Utama PT Bandar Kayangan Internasional, Sondi Amar menjelaskan, Bandar Kayangan dengan kawasan seluas 7000 hektare akan dibangun pelabuhan laut berstandar internasional yang bisa menampung kapal berukuran panjang 500 meter, ada kilang minyak, dan juga pusat perkotaan modern.

“Bayangkan ini seperti kota modern Dubai, tapi berada di Lombok, Indonesia,” katanya.

Sondi yang pensiunan Bappenas RI ini menjelaskan, hingga saat ini sejumlah perusahaan dari Belanda dan Kroasia menyatakan minat membangun pelabuhan di Bandar Kayangan. Untuk kilang minyak, ada perusahaan dari China dan Rusia.

Tahap awal pembangunan pelabuhan diperkirakan membutuhkaninvestasi minimal Rp25-40 Triliun, sedang untuk kilang minyak diperkirakan mencapai Rp130 Triliun.

“Saat ini sudah masuk ke tahap negosiasi, kita harapkan tahun ini kontrak kerjasama sudah bisa dibuat dan diakhir tahun 2017 paling tidak ada groundbreaking lah,” kata Sondi.

Menurutnya, tim percepatan Bandar Kayangan  bersama Gubernur NTB M Zainul Majdi dan Bupati Lombok Utara Najmul Ahyar, sudah menyampaikan ke presiden Jokowi.

“Pembangunan kawasan Bandar Kayangan ini tidak akan menggunakan APBN atau pun APBD, tapi murni swasta,” kata Sondi.

PT Bandar Kayangan sendiri merupakan perusahaan bersama antara investor, Pemda NTB, dan Pemda Lombok Utara. Pembagian sahamnya investor 60 persen, NTB 20 persen, dan Lombok Utara 20 persen.

“Tapi saham untuk masing-masing Pemda ini gratis atau merupakan hibah dari investor, jadi Pemda akan dapat profit untuk PAD,” kata Sondi.

Pemerintah RI melalui PP 13 Tahun 2017 itu, menetapkan Bandar Kayangan sebagai kawasan andalan nasional untuk industri, perdagangan, dan jasa pelabuhan,selain sektor kelautan lainnya.

Selain akan dibangun pelabuhan laut internasional dan kilang minyak, di dalamkawasan juga akan dikembangkan pusat perkotaan di mana 25 lingkungan yang dihuni masyarakat setempat juga akan mendapatkan manfaat pembangunan.

“Estimasi pembangunan kawasan ini bisa mencapai tiga sampai empat tahun ke depan. Dan kawasan ini diperkirakan mampu menyerap hingga 200 ribu tenagakerja,” kata Sondi.

GRA

Soal pencegahan tindak pidana korupsi, perempuan memiliki peran penting dan strategis.

MATARAM.lombokjournal.com – Komitmen pencegahan praktik korupsi , kolusi dan nepotisme (KKN) di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB yang digalakkan Dr. TGH. M. Zainul Majdi dan Muh. Amin, SH., M.Si, ada pelaku penting di belakangnya, yaitu kaum perempuan.

“Perempuan memiliki peran yang penting dan strategis dalam memerangi tindak pidana korupsi,” ujar Hj. Erica Zainul Majdi pada acara Sosialisasi Anti Korupsi bagi anggota organisasi wanita se-Provinsi NTB di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Selasa (9/5).

Erica mengatakan, sosialisasi ini kesempatan berharga bagi ibu-ibu untuk menambah pengetahuan terkait korupsi. “Salah satu filter anti korupsi adalah memastikan sumber rezeki yang di berikan oleh suami adalah halal,” ujar Ketua TP. PKK Provinsi NTB ini.

Sebelum berangkat kerja ibu-ibu dapat mengingatkan suami agar mencari rezeki halal demi kesehatan dan kecerdasan anak-anak. Termasuk prinsip memilih hidup sederhana daripada hidup berlebih namun dari sumber yang tidak baik.

“Ketiga hal tersebut adalah filter sederhana yang bisa dilakukan oleh istri agar menjauhkan suami dari tindak pidana korupsi,” ajaknya.

Erica Zainul Majdi yang didampingi Ketua BKOW Prov. NTB Hj. Syamsiah M. Amin mengajak ibu-ibu menjadi garda terdepan mencegah terjadinya korupsi, serta menyiapkan generasi masa depan anti korupsi.

Dalam acara sosialisasi itu, komisioner KPK, Basaria Pandjaitan mengingatkan tugas utama ASN adalah melayani masyarakat. “Jadi, penggunaan fasilitas kantor untuk urusan pribadi adalah salah satu tindak korupsi,” ujarnya.

Modus operandi pencucian uang yang sering dilakukan adalah menyimpan uang di tempat lain. Karena itu, memberantas tindak pidana korupsi harus dimulai dari lingkungan terkecil, yakni keluarga. Kaum perempuan memiliki peran penting menjadi agen perubahan untuk memberantas tindak pidana korupsi.

“Saya harap, ibu-ibu bisa menolak rezeki dari suami yang sumbernya tidak jelas dan melaporkan tindakan korupsi yang terjadi di sekitar kita,” himbau Basaria.

Jumlah penduduk Indonesia hampir separuhnya adalah perempuan. KPK memandang strategis kerjasama dengan TP. PKK untuk memotivasi agar ibu-ibu dapat mengajarkan perilaku anti korupsi kepada keluarga dan anak-anaknya.

Perilaku anti korupsi sesungguhnya dekat dengan pola hidup yang baik. Mengajarkan secara sederhana kepada anggota keluarga tentang sikap jujur, disiplin dan bertanggung jawab, serta berani menyatakan hal yang benar dan salah, peduli terhadap sesama, adil, mandiri, hidup sederhana, bekerja sama, dan sabar adalah langkah membangun pola hidup yang baik tersebut.

“Apa yang saya sampaikan hari ini agar disebarkan oleh ibu-ibu kepada seluruh perempuan yang ada di NTB,” tegas Basaria

Rr/Humas NTB.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama seluruh Kepala Daerah dan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopinda) di NTB, menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang pemberantasan korupsi terintegrasi, Selasa (9/5), di Gedung Graha Bhakti Praja, kompleks Kantor Gubernur NTB.

MATARAM.lombokjournal.com — Penandatanganan MoU dirangkai dengan rapat koordinasi dan supervisi pemberantasan korupsi terintegrasi yang dipimpin Komisioner KPK, Basariah Panjaitan.  Gubernur NTB Muhammad Zainul Majdi, Wagub NTB Muhammad Amin hadir bersama seluruh Bupati dan Walikota di 10 daerah Kabupaten dan Kota di NTB, serta jajaran Forkopinda di NTB.

Basariah Panjaitan mengatakan, komitmen pemberantasan korupsi terintegritasi itu penting dilakukan, terutama dalam upaya pencegahan praktik korupsi di daerah.

“Hari ini nota kesepahaman sudah ditandatangai oleh kami dari KPK dan semua Kepala Daerah di NTB, Gubernur, Bupati dan Walikota. Ada komitment bersama untuk pemeberantasan korupsi, dan kita utamakan adalah pencegahan,” kata Basariah.

Dijelaskan, upaya pencegahan korupsi terintegrasi akan dilakukan dengan cara melakukan transparansi kinerja pembangunan pemerintahan di tiap tingkatan dengan menggunakan aplikasi IT, mulai dari perencanaan (E-Planning), penganggaran (E-Budgeting),dan tata laksana pemerintahan (E-Governance).

“Dengan adanya aplikasi tersebut sistem ini akan berjalan dengan baik, dimotori dengan orang- orang yang baik yang mempunyai integritas, karena kita tahu kalau sebaik apapun sistemnya kalau orang dibelakangnya tidak baik maka tetap saja sistem ini tidak akan berjalan dengan baik,” katanya.

Ia berharap, acara sosialisasi ini tidak hanya seremonial.  Tapi harus benar-benar diimplementaaikan dengan harapan semua dana yang dikelola oleh pemerintah dan sumbernya bisa diterima oleh masyarakat, tersalur dengan baik agar semua masyarakat NTB bisa sejahtera.

“Jadi tujuan utama hari ini adalah membuat semua transparan dan meminta kepada seluruh Kepala Daerah, agar dana yang diberikan pemerintah dikelola dengan baik serta terbuka,” katanya.

Basariah mengatakan, KPK akan mengawasi paling lama tiga bulan setelah penandatanganan dilakukan. KPK akan turun lagi untuk memeriksa sampai dimana perkembangannya.

AYA

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan bersama  PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), memutuskan untuk menaikkan tarif penyeberangan untuk 14 rute penyeberangan di Indonesia.  

LOMBOK BARAT.lombokjournal.com —  Penyesuaian ini ditetapkan melalui Keputusan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) yang merupakan tindak lanjut terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 30 Tahun 2017 tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan

Penyesuaian tarif penyeberangan lintas antar provinsi itu dimaksudkan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa penyeberangan.

“Penyesuaian tarif terpadu angkutan penyeberangan antar provinsi ini akan berlaku mulai tanggal 15 Mei pukul 00.00,” kata pejabat Direktorat Angkutan dan Multimoda, Dirjen Perhubungan Darat, Kemenhub, Zulmardi, Senin (8/5) di kantor PT ASDP Lembar, Lombok Barat.

Dijelaskan, beberapa hal yg menjadi dasar penyesuaian tarif angkutan penyeberangan yaitu kenaikan UMR yang terjadi dari tahun 2014 s/d 2016 berturut- turut sebesar 38% pada tahun 2015, 23persern, pada tahun2015 dan pada tahun 2016 sebanyak 17 persen.

“Selain itu ada peraturan baru yang menimbulkan konsekuensi biaya seperti biaya PNBP, biaya asuransi penyingkiran kapal dan pencemaran lingkungan, aturan lashing kendaraan dan ketentuan pengawakan,”katanya.

Ia menjelaskan, besaran penyesuaian tarif terpadu secara nasional, untuk penumpang mengalami kenaikan rata-rata sebesar 12,43 persen dibandingkan tarif yang berlaku sekarang, sedangkan untuk kendaraan mengalami kenaikan rata-rata sebesar 11,53 persen.

Penyeberangan Lembar-Padangbai termasuk salah satu yang terkena kenaikan tarif terpadu.

“Pada lintas penyebrangan Lembar – Padangbai kenaikan rata-rata untuk penumpang sebesar 10, 42 persen, sedangkan untuk kendaraan mengalami kenaikan sebesar 10, 94 persen,” katanya.

Kemudian untuk lintas penyeberangan Sape- Waikelo, kenaikan rata-rata untuk penumpang sebesar 12,38 persen, sedangkan untuk kendaraan mengalami kenaikan sebesar 12,94 persen.

Pada lintas penyeberangan Sape – Labuan Bajo  kenaikan rata-rata untuk penumpang sebesar 11, 69 persen sedangkan untuk kendaraan mengalami kenaikan sebesar 12,92 persen.

Besaran tarif terpadu merupakan nilai gabungan antara besaran pada tarif angkutan dengan besaran pada tarif jasa pelabuhan.

“Harapannya dengan adanya kenaikan ini juga akan meningkatkan  peningkatan fasilitas sarana dan prasarana di penyeberangan,” tukasnya.

AYA

Petisi anti hoax yang ditandatangani oleh hampir 10 ribu orang, Minggu (7/5) di jalan Udayana, Kota Mataram, berhasil memecahkan rekor Museum Rekor Indonesia (Muri), dalam kategori petisi dengan tanda tangan terbanyak.

MATARAM.lombokjournal.com — Petisi anti hoax itu digelar di sela kegiatan jalan santai bersama Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Tuan Guru Bajang (TGB), yang diselenggarakan Partai Demokrat.

SBY mengatakan, penggalangan tanda tangan petisi anti hoax di Mataram dilakukan untuk membangun kesadaran bersama bahwa negara ini adalah negara kebenaran, keadilan, etika dan negara hukum, bukan negara kebohongan, fitnah, dan hoax.

“Rakyat harus memerangi hoax ini saya pribadi keluarga SBY sering jadi korban hoax dan fitnah,” katanya.

SBY meminta penegakan hukum tidak boleh tebang pilih. Pemberantasan  hoax juga tidak boleh tebang pilih.

Menurut dia, petisi anti hoax di Mataram agar bisa dilihat sebagai gerakan nasional dan internasional stop hoax dan fitnah, serta mendukung pers yang merdeka adil dan bertanggung jawab.

“Kami mendukung sikap Presiden (Jokowi) yang menyatakan akan memerangi hoax. Asalkan pemberantasan hoax harus adil dan tidak tebang pilih,” tegasnya.

Penandatangan petisi anti hoax di atas baliho sepanjang 40 meter, menurut catatan Muri merupakan rekor baru yang memecahan rekor sebelumnya di Samarinda.

Total masyarakat yang membubuhkan tanda tangan di petisi anto hoax di Mataram tercatat sebanyak 9.709 tandatangan, sementara di Samarinda hanya sekitar 3 ribu tandatangan.

AYA