Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar mendesak agar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI meninjau kembali larangan menangkap benih Lobster yang diatur dalam Peraturan Menteri KP No 1 Tahun 2015.

LOMBOK TENGAH.lombokjournal.com — Muhaimin menilai pemberlakukan Peraturan Menteri (Permen) KP No 1 Tahun 2015 tentang Pengaturan Penangkapan Benih Lobster, Kepiting dan Rajungan, membuat kaum nelayan semakin terpuruk dalam kesulitan dan kemiskinan.

“Permen ini harus ditinjau kembali,” seru Muhaimin, Minggu (14/5) saat berkunjung ke perkampungan nelayan di Desa Kuta II, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB).  .

Ketua Pembina Gerakan Kebangkitan Petani dan Nelayan (Gerbang Tani) itu minta Menteri Kelautan dan Perikanan mengerti, Permen ini hanya membuat kaum nelayan semakin sulit.

Menurut Muhaimin, Gerbang Tani akan memperjuangkan tinjau ulang Permen KP tersebut lantaran hingga kini pemerintah belum juga memberikan solusi bagi masyarakat neyalan seelah pemberlakukan larangan-larangan dalam Permen tersebut.

“Kementerian kelautan mengeluarkan permen tersebut tanpa dibarengi solusi konkret. Otomatis sangat memberatkan nelayan,” ujar Muhaimin.

Seperti diketahui, Permen KP No 1 Tahun 2015 mengatur  penangkapan lobster hanya boleh dilakukan dengan ukuran panjang karapas di atas 8 cm. Hal ini akan memberatkan bagi nelayan tradisional yang biasa mencari dan menemukan benih lobster di bawah ukuran 8 cm tersebut.

Akibatnya, sejak pemberlakukan Permen itu, banyak nelayan tradisional akhinya ditangkap dan diproses hukum karena ketahuan menangkap benih Lobster di bawah ukuran yang diatur pemerintah. Terkait maraknya kasus nelayan yang menjalani proses hukum uu, pihaknya akan minta kepada kepolisian mempertimbangkan kembali penangkapan nelayan.

“Kementerian Kelautan dan Perikanan harusnya memberikan solusi alternatif sehingga tidak menghancurkan mata pencaharian nelayan. Jika tidak ada solusi, jelas akan berdampak kepada perekonomian nelayan,” katanya

Ia meminta KKP segera merumuskan jalan keluar dari persoalan tersebut agar nelayan tidak kehilangan mata pencaharian, dan juga tidak tersangkut masalah hukum. Tanpa solusi, Permen tersebut akan makin menambah persoalan bagi masyarakat nelayan.

Menurut Muhaimin, sebelum pemberlakuan Permen tersebut KKP harus melakukan sosialisasi dan pembinaan pada nelayan. Misalnya,  membuat penangkaran benih lobster bagi nelayan tradisional.

“Gerbang Tani akan mendampingi nelayan yang ditangkap oleh aparat kepolisian. Gerbang Tani wilayah NTB juga akan membantu advokasi bagi para nelayan tersebut,”katanya.

Hingga saat ini, pemberlakukan Permen KP No 1 Tahun 2015 tentang penangkapan benih Lobster itu setidaknya berdampak pada ribuan nelayan di 9 Desa di kawasan pesisir Selatan Kabupaten Lombok Tengah. Salah seorang nelayan, Sabri mengatakan, sangat banyak nelayan yang menggantungkan hidup dari mencari benih lobster, kini terpaksa menganggur akibat Permen tersebut.

“Saya dan banyak nelayan yang menggantungkan hidup dari mencari benih Lobster ini jadi sangat menderita. Kita minta pemerintah bisa bijaksana lah,” katanya.

Dampak mata pencaharian yang terganggu juga membuat kesulitan ekonomi, dan bahkan banyak anak nelayan yang akhirnya harus putus sekolah karena tidak punya biaya.

“Kalau kita memaksakan diri tangkap benih sembunyi-sembunyi, resiko juga besar bisa ditangkap polisi,”katanya.

Hingga kini sedikitnya ada sembilan orang rekannya yang ditangkap polisi dan menjalani proses hukum lantaran menangkap benih Lobster.

AYA

Global Hub Bandar Kayangan di Lombok Utara mendapat “lampu hijau” Pemerintah Pusat. Menindaklanjuti progres itu, Pemerintah Provinsi NTB bersama Pemda Kabupaten Lombok Utara membentuk holding company PT Bandar Kayangan Internasional.

MATARAM.lombokjournal.com – Sekda Provinsi NTB, Rosiady Sayuti mengatakan, dengan terbitnya PP No 13 tahun 2017 ini, maka rencana pembangunan global hub di Bandar Kayangan ini sudah memiliki payung hukum yang kuat.

“Sehingga investasi yang ingin masuk pun tidak perlu ragu lagi,” kata  Rosiady Sayuti, usai mengadakan rapat koordinasi percepatan pembangunan Bandar Kayangan, Jumat (12/5) di kantor Gubernur NTB di Mataram.

Pemerintah RI melalui PP No 13 tahun 2017 tentang revisi rencana tata ruang tata wilayah nasional (RTRWN) menetapkan Bandar Kayangan di Lombok Utara, NTB sebagai kawasan andalan nasional.

Kawasan seluas 7000 hektare akan dikembangkan sebagai global hub dengan fasilitas pelabuhan laut internasional dan kilang minyak. Selanjutnya, holding company PT Bandar Kayangan Internasional bertugas mengembangkan kawasan tersebut.

Rapat  hari Jum’at kemarin melibatkan perwakilan Bappenas RI, Bappeda NTB, Dinas Perhubungan NTB, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) NTB, dan anggota tim percepatan, serta PT Bandar Kayangan Internasional.

Rosiady mengatakan, pembangunan kawasan global hub Bandar Kayangan sepenuhnya akan dilakukan pihak swasta, investor atau full private sector investment. Pihak Pemprov NTB dan Pemda Lombok Utara membantu proses pembebasan lahan dan juga regulasi untuk kemudahan investasi dalam kawasan.

“Yang akan membangun adalah perusahaan-perusahaan kapal internasional yang memiliki kepentingan pelabuhan. Sudah ada beberapa investor yang berminat untuk pembangunan pelabuhan dan kilang minyak,” kata Rosiady.

Menurutnya, tahun 2017 ini Feasability Study (FS) dan Analisa Dampak Lingkungan (Amdal) mulai dilakukan.

Ketua Tim Percepatan Bandar Kayangan yang juga Direktur Utama PT Bandar Kayangan Internasional, Sondi Amar menjelaskan, Bandar Kayangan dengan kawasan seluas 7000 hektare akan dibangun pelabuhan laut berstandar internasional yang bisa menampung kapal berukuran panjang 500 meter, ada kilang minyak, dan juga pusat perkotaan modern.

“Bayangkan ini seperti kota modern Dubai, tapi berada di Lombok, Indonesia,” katanya.

Sondi yang pensiunan Bappenas RI ini menjelaskan, hingga saat ini sejumlah perusahaan dari Belanda dan Kroasia menyatakan minat membangun pelabuhan di Bandar Kayangan. Untuk kilang minyak, ada perusahaan dari China dan Rusia.

Tahap awal pembangunan pelabuhan diperkirakan membutuhkaninvestasi minimal Rp25-40 Triliun, sedang untuk kilang minyak diperkirakan mencapai Rp130 Triliun.

“Saat ini sudah masuk ke tahap negosiasi, kita harapkan tahun ini kontrak kerjasama sudah bisa dibuat dan diakhir tahun 2017 paling tidak ada groundbreaking lah,” kata Sondi.

Menurutnya, tim percepatan Bandar Kayangan  bersama Gubernur NTB M Zainul Majdi dan Bupati Lombok Utara Najmul Ahyar, sudah menyampaikan ke presiden Jokowi.

“Pembangunan kawasan Bandar Kayangan ini tidak akan menggunakan APBN atau pun APBD, tapi murni swasta,” kata Sondi.

PT Bandar Kayangan sendiri merupakan perusahaan bersama antara investor, Pemda NTB, dan Pemda Lombok Utara. Pembagian sahamnya investor 60 persen, NTB 20 persen, dan Lombok Utara 20 persen.

“Tapi saham untuk masing-masing Pemda ini gratis atau merupakan hibah dari investor, jadi Pemda akan dapat profit untuk PAD,” kata Sondi.

Pemerintah RI melalui PP 13 Tahun 2017 itu, menetapkan Bandar Kayangan sebagai kawasan andalan nasional untuk industri, perdagangan, dan jasa pelabuhan,selain sektor kelautan lainnya.

Selain akan dibangun pelabuhan laut internasional dan kilang minyak, di dalamkawasan juga akan dikembangkan pusat perkotaan di mana 25 lingkungan yang dihuni masyarakat setempat juga akan mendapatkan manfaat pembangunan.

“Estimasi pembangunan kawasan ini bisa mencapai tiga sampai empat tahun ke depan. Dan kawasan ini diperkirakan mampu menyerap hingga 200 ribu tenagakerja,” kata Sondi.

GRA

Soal pencegahan tindak pidana korupsi, perempuan memiliki peran penting dan strategis.

MATARAM.lombokjournal.com – Komitmen pencegahan praktik korupsi , kolusi dan nepotisme (KKN) di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB yang digalakkan Dr. TGH. M. Zainul Majdi dan Muh. Amin, SH., M.Si, ada pelaku penting di belakangnya, yaitu kaum perempuan.

“Perempuan memiliki peran yang penting dan strategis dalam memerangi tindak pidana korupsi,” ujar Hj. Erica Zainul Majdi pada acara Sosialisasi Anti Korupsi bagi anggota organisasi wanita se-Provinsi NTB di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Selasa (9/5).

Erica mengatakan, sosialisasi ini kesempatan berharga bagi ibu-ibu untuk menambah pengetahuan terkait korupsi. “Salah satu filter anti korupsi adalah memastikan sumber rezeki yang di berikan oleh suami adalah halal,” ujar Ketua TP. PKK Provinsi NTB ini.

Sebelum berangkat kerja ibu-ibu dapat mengingatkan suami agar mencari rezeki halal demi kesehatan dan kecerdasan anak-anak. Termasuk prinsip memilih hidup sederhana daripada hidup berlebih namun dari sumber yang tidak baik.

“Ketiga hal tersebut adalah filter sederhana yang bisa dilakukan oleh istri agar menjauhkan suami dari tindak pidana korupsi,” ajaknya.

Erica Zainul Majdi yang didampingi Ketua BKOW Prov. NTB Hj. Syamsiah M. Amin mengajak ibu-ibu menjadi garda terdepan mencegah terjadinya korupsi, serta menyiapkan generasi masa depan anti korupsi.

Dalam acara sosialisasi itu, komisioner KPK, Basaria Pandjaitan mengingatkan tugas utama ASN adalah melayani masyarakat. “Jadi, penggunaan fasilitas kantor untuk urusan pribadi adalah salah satu tindak korupsi,” ujarnya.

Modus operandi pencucian uang yang sering dilakukan adalah menyimpan uang di tempat lain. Karena itu, memberantas tindak pidana korupsi harus dimulai dari lingkungan terkecil, yakni keluarga. Kaum perempuan memiliki peran penting menjadi agen perubahan untuk memberantas tindak pidana korupsi.

“Saya harap, ibu-ibu bisa menolak rezeki dari suami yang sumbernya tidak jelas dan melaporkan tindakan korupsi yang terjadi di sekitar kita,” himbau Basaria.

Jumlah penduduk Indonesia hampir separuhnya adalah perempuan. KPK memandang strategis kerjasama dengan TP. PKK untuk memotivasi agar ibu-ibu dapat mengajarkan perilaku anti korupsi kepada keluarga dan anak-anaknya.

Perilaku anti korupsi sesungguhnya dekat dengan pola hidup yang baik. Mengajarkan secara sederhana kepada anggota keluarga tentang sikap jujur, disiplin dan bertanggung jawab, serta berani menyatakan hal yang benar dan salah, peduli terhadap sesama, adil, mandiri, hidup sederhana, bekerja sama, dan sabar adalah langkah membangun pola hidup yang baik tersebut.

“Apa yang saya sampaikan hari ini agar disebarkan oleh ibu-ibu kepada seluruh perempuan yang ada di NTB,” tegas Basaria

Rr/Humas NTB.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama seluruh Kepala Daerah dan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopinda) di NTB, menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang pemberantasan korupsi terintegrasi, Selasa (9/5), di Gedung Graha Bhakti Praja, kompleks Kantor Gubernur NTB.

MATARAM.lombokjournal.com — Penandatanganan MoU dirangkai dengan rapat koordinasi dan supervisi pemberantasan korupsi terintegrasi yang dipimpin Komisioner KPK, Basariah Panjaitan.  Gubernur NTB Muhammad Zainul Majdi, Wagub NTB Muhammad Amin hadir bersama seluruh Bupati dan Walikota di 10 daerah Kabupaten dan Kota di NTB, serta jajaran Forkopinda di NTB.

Basariah Panjaitan mengatakan, komitmen pemberantasan korupsi terintegritasi itu penting dilakukan, terutama dalam upaya pencegahan praktik korupsi di daerah.

“Hari ini nota kesepahaman sudah ditandatangai oleh kami dari KPK dan semua Kepala Daerah di NTB, Gubernur, Bupati dan Walikota. Ada komitment bersama untuk pemeberantasan korupsi, dan kita utamakan adalah pencegahan,” kata Basariah.

Dijelaskan, upaya pencegahan korupsi terintegrasi akan dilakukan dengan cara melakukan transparansi kinerja pembangunan pemerintahan di tiap tingkatan dengan menggunakan aplikasi IT, mulai dari perencanaan (E-Planning), penganggaran (E-Budgeting),dan tata laksana pemerintahan (E-Governance).

“Dengan adanya aplikasi tersebut sistem ini akan berjalan dengan baik, dimotori dengan orang- orang yang baik yang mempunyai integritas, karena kita tahu kalau sebaik apapun sistemnya kalau orang dibelakangnya tidak baik maka tetap saja sistem ini tidak akan berjalan dengan baik,” katanya.

Ia berharap, acara sosialisasi ini tidak hanya seremonial.  Tapi harus benar-benar diimplementaaikan dengan harapan semua dana yang dikelola oleh pemerintah dan sumbernya bisa diterima oleh masyarakat, tersalur dengan baik agar semua masyarakat NTB bisa sejahtera.

“Jadi tujuan utama hari ini adalah membuat semua transparan dan meminta kepada seluruh Kepala Daerah, agar dana yang diberikan pemerintah dikelola dengan baik serta terbuka,” katanya.

Basariah mengatakan, KPK akan mengawasi paling lama tiga bulan setelah penandatanganan dilakukan. KPK akan turun lagi untuk memeriksa sampai dimana perkembangannya.

AYA

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan bersama  PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), memutuskan untuk menaikkan tarif penyeberangan untuk 14 rute penyeberangan di Indonesia.  

LOMBOK BARAT.lombokjournal.com —  Penyesuaian ini ditetapkan melalui Keputusan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) yang merupakan tindak lanjut terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 30 Tahun 2017 tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan

Penyesuaian tarif penyeberangan lintas antar provinsi itu dimaksudkan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa penyeberangan.

“Penyesuaian tarif terpadu angkutan penyeberangan antar provinsi ini akan berlaku mulai tanggal 15 Mei pukul 00.00,” kata pejabat Direktorat Angkutan dan Multimoda, Dirjen Perhubungan Darat, Kemenhub, Zulmardi, Senin (8/5) di kantor PT ASDP Lembar, Lombok Barat.

Dijelaskan, beberapa hal yg menjadi dasar penyesuaian tarif angkutan penyeberangan yaitu kenaikan UMR yang terjadi dari tahun 2014 s/d 2016 berturut- turut sebesar 38% pada tahun 2015, 23persern, pada tahun2015 dan pada tahun 2016 sebanyak 17 persen.

“Selain itu ada peraturan baru yang menimbulkan konsekuensi biaya seperti biaya PNBP, biaya asuransi penyingkiran kapal dan pencemaran lingkungan, aturan lashing kendaraan dan ketentuan pengawakan,”katanya.

Ia menjelaskan, besaran penyesuaian tarif terpadu secara nasional, untuk penumpang mengalami kenaikan rata-rata sebesar 12,43 persen dibandingkan tarif yang berlaku sekarang, sedangkan untuk kendaraan mengalami kenaikan rata-rata sebesar 11,53 persen.

Penyeberangan Lembar-Padangbai termasuk salah satu yang terkena kenaikan tarif terpadu.

“Pada lintas penyebrangan Lembar – Padangbai kenaikan rata-rata untuk penumpang sebesar 10, 42 persen, sedangkan untuk kendaraan mengalami kenaikan sebesar 10, 94 persen,” katanya.

Kemudian untuk lintas penyeberangan Sape- Waikelo, kenaikan rata-rata untuk penumpang sebesar 12,38 persen, sedangkan untuk kendaraan mengalami kenaikan sebesar 12,94 persen.

Pada lintas penyeberangan Sape – Labuan Bajo  kenaikan rata-rata untuk penumpang sebesar 11, 69 persen sedangkan untuk kendaraan mengalami kenaikan sebesar 12,92 persen.

Besaran tarif terpadu merupakan nilai gabungan antara besaran pada tarif angkutan dengan besaran pada tarif jasa pelabuhan.

“Harapannya dengan adanya kenaikan ini juga akan meningkatkan  peningkatan fasilitas sarana dan prasarana di penyeberangan,” tukasnya.

AYA

Petisi anti hoax yang ditandatangani oleh hampir 10 ribu orang, Minggu (7/5) di jalan Udayana, Kota Mataram, berhasil memecahkan rekor Museum Rekor Indonesia (Muri), dalam kategori petisi dengan tanda tangan terbanyak.

MATARAM.lombokjournal.com — Petisi anti hoax itu digelar di sela kegiatan jalan santai bersama Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Tuan Guru Bajang (TGB), yang diselenggarakan Partai Demokrat.

SBY mengatakan, penggalangan tanda tangan petisi anti hoax di Mataram dilakukan untuk membangun kesadaran bersama bahwa negara ini adalah negara kebenaran, keadilan, etika dan negara hukum, bukan negara kebohongan, fitnah, dan hoax.

“Rakyat harus memerangi hoax ini saya pribadi keluarga SBY sering jadi korban hoax dan fitnah,” katanya.

SBY meminta penegakan hukum tidak boleh tebang pilih. Pemberantasan  hoax juga tidak boleh tebang pilih.

Menurut dia, petisi anti hoax di Mataram agar bisa dilihat sebagai gerakan nasional dan internasional stop hoax dan fitnah, serta mendukung pers yang merdeka adil dan bertanggung jawab.

“Kami mendukung sikap Presiden (Jokowi) yang menyatakan akan memerangi hoax. Asalkan pemberantasan hoax harus adil dan tidak tebang pilih,” tegasnya.

Penandatangan petisi anti hoax di atas baliho sepanjang 40 meter, menurut catatan Muri merupakan rekor baru yang memecahan rekor sebelumnya di Samarinda.

Total masyarakat yang membubuhkan tanda tangan di petisi anto hoax di Mataram tercatat sebanyak 9.709 tandatangan, sementara di Samarinda hanya sekitar 3 ribu tandatangan.

AYA

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menetapkan empat Desa di Kabupaten Lombok Barat sebagai Desa Tangguh Bencana, bersama ratusan Desa lain di 132 Kabupaten/Kota di Indonesia.

LOMBOK BARAT.lombokjournal.com — Hal tersebut  ditandai dengan penandatangan nota kerjasama  antara BNPB dengan Pemda Kabupaten dan Kota, Kamis (4/5) di gedung INA, Sentul, Kota Bogor, Jawa Barat.

Kabag Humas Lombok Barat, Saeful Akhkam menjelaskan, Sekretaris Daerah Lombok Barat,  HM Taufiq mewakili Bupati menandatangani nota kerja sama tersebut.

“Untuk Lombok Barat ada empat Desa yang ditetapkan dalam program pembentukan Desa Tangguh Bencana ini. Pak Sekda yang melakukan Penandatanganan notakerjasama dengan BNBP, mewakili Bupati,”kata Saeful, Kamis (4/5) di Lombok Barat.

Saeful mengatakan, sebelumnya untuk desa tangguh bencana itu, Lombok Barat mengusulkan sekitar 20 Desa dari total 119 Desa dan 3 Kelurahan di Lombok Barat.

Pembentukan Desa Tangguh Bencana merupakan program unggulan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yang dilakukan untuk menyikapi dan mengantisipasi berbagai bencana alam yang belakangan seringkali terjadi di Indonesia.

Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lombok Barat, HM Nadjib MM mengatakan, empat Desa yang ditunjuk sebagai Desa Tangguh Bencana itu

nantinya akan membentuk kelompok masyarakat yang akan menjadi garda terdepan dalam penanggulangan bencana.

“Kita akan sosialisasi dan mereka yang masuk dalam struktur akan dilatih dalam penanganan bencana,” kata Nadjib.

Ia menjelaskan, nantinya tiap Desa yang ditetapkan sebagai Desa Tangguh Bencana  akan mendapat alokasi anggaran kegiatan sebesar Rp150 juta yang peruntukkannya telah ditetapkan oleh pihak BNPB.

Kriteria penetapan dan penggunaan dana itu, papar dia, diatur berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis (Juklak Juknis) yang diterbitkan oleh Tim dari BNPB.

Ke depan dengan semakin buruknya kondisi alam dan cuaca, pihak BNPB mengharapkan tambahan jumlah Desa untuk menjadi Desa Tangguh Bencana beserta anggarannya, agar dapat dialokasikan oleh Pemkab melalui APBD Perubahan atau APBD Murni Tahun 2018.

“Kami akan konsultasikan ke Tim Anggaran Pemda (TAPD) karena terkait dengan kemampuan keuangan di APBD Lobar,” katanya.

GRA/Hms

Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki peran penting dalam menggerakkan masyarakat mewujudkan Generasi Emas NTB (GEN).

MATARAM.lombokjournl.com – Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTB, Hj.Erica Zainul Majdi menegaskan, dalam menjalankan program pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga, PKK melakukan fungsi menyuluh, menggerakkan dan mencatat segala perkembangan dan kebutuhan yang diperlukan dalam mewujudkan generasi yang sehat.

Program GEN merup[akan upaya terpadu meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing padat ahun 2025. Upaya peningkatan pertumbuhan anak-anak, dengan cara memperkuat kegiatan pengembangan anak usia dini yang berpusat di keluarga. Juga melatih dan mendampingi orang tua atau calon orang tua tentang pentingnya tumbuh kembang anak usia dini.

Hal itu ditegaskan Hj. Erica saatpress conference peluncuran aplikasi THRIVE OpenSRP (open Smart Register Platform) di ruang rapat Sekda NTB, Selasa,2/5-2017.

Ketua TP PKK pun mengapresiasi langkah Pemprov NTB mengembangkan sistem pencatatan digital. Ini memudahkan pemantauan dan evaluasi perkembangan anak-anak NTB, hingga pelosok-pelosok desa dan dusun.

Lebih-lebih aplikasi itu, akan diterapkan di 100 desa dan ditambah lagi program penyebaran 10.000 suplemen mikro nutrian untuk ibu hamil, dan 100 pc tablet dengan aplikasi mobile untuk membantu petugas kesehatan garis depan.

“Program ini, sungguh jauh lebih canggih dibandingkan menggunakan alatcatat seperti buku yang masih digunakan oleh ibu-ibu PKK ketika turun ke desa-desa,” tutur Hj.Erica.

Namun sebaik apa pun alat itu, baik yang sederhana dengan buku catatan maupun aplikasi yang canggih, menurut Hj. Erica tetap saja tergantung pada SDM yang menggerakkan di balik peralatan itu.

“Yang terpenting adalah SDM dibelakang alat itu,” ujarnya.

Ketua TP PKK mengatakan ingin belajar banyak dan mengetahui lebih jauh tentang cara kerja aplikasi dan kemanfataannya bagi masyarakat. “Utamanya dalam mendukung pemberdayaan keluargadan masyarakat,” kata Hj Erica.

Rr/Hms

Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi berharap agar peringatan hari pendidikan nasional (Hardiknas) dijadikan motivasi berkomitmen memajukan sektor pendidikan di Nusa Tenggara Barat (NTB).

MATARAM,lombokjournal.com — “Kita berharap moment peringatan Hardiknas ini bisa menjadi semangat memajukan dunia pendidikan, khususnya di NTB,” kata Gubernur Zainul Majdi, dalam apel peringatan Hardiknas, Selasa (2/5) di lapangan Bumi Gora, kantor Gubernur NTB.

Ia mengatakan, sejauh ini secara umum mutu maupun kualitas dunia pendidikan di NTB terus mengalami peningkatakan.

Bahkan cukup banyak pelajar di NTB yang terus membuktikan diri berlomba dalam meraih segudang prestasi, baik akademik maupun non akademik, di tingkat nasional hingga Internasional.

“Tentu keberhasilan atau peningkatan dan capaian prestasi ini semuanya tidak lepas dari adanya kerja keras, kekompakkan dan kerjasama semua pihak dalam saling mendukung. Terutama peran dari para guru yang sudah baik berkolaborasi dengan orangtua murid,” katanya.

Dalam moment Hardiknas itu, Gubernur juga menekankan agar seluruh anak di NTB mendapat pendidikan yang layak dan berkualitas.

Tidak boleh ada disparitas/perbedaan semua harus mendapatkan dan diperlakukan sama termasuk anak-anak yang ada di Sekolah Luar Biasa (SLB). “Jangan sampai ada terjadi ketimpangan pendidikan untuk semua anak-anak kita,” tegasnya.

AYA

Pemerintah Provinsi NTB bekerjasama dengan Summit Institute of Development (SID) menginisiasi program  Generasi Emas (GEN) NTB 2025.

MATARAM.lombokjournal.com – Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Ir Rosiady Sayuti Ph.D, Selasa (2/5) membuka sekaligus meresmikan peluncuran aplikasi pelaporan terintegrasi OpenSRP Program Generasi Emas (GEN) NTB 2025 yang dihadiri oleh jajaran Kepala SKPD Provinsi NTB, dan pihak Summit Institute of Development.

“Dengan kerjasama semua lembaga program ini nantinya dapat terlaksana sesuai harapan,” kata Rosiady.

Program GEN mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Dan secara aktif membantu petugas kesehatan dan tenaga pendidik menyediakan semua layanan yang dibutuhkan, dari awal kehamilan sampai kelahiran hingga usia anak memasuki umur 5 tahun.

Pelayanan ini meliputi perawatan antenatal, perawatan persalinan, imunisasi, pemantauan pertumbuhan, dan pemantauan intervensi anak usia dini (PAUD) di tingkat Desa/Kelurahan.

GEN pada tahun 2017 ini memilih 100 desa yang dipilih oleh Dikes dengan pertimbangan yang dapat mewakili kondisi masyarakat. GEN merupakan program unggulan yang outpunya semacam real time public sistem, terkait kesehatan ibu hamil maupun balita yang ada di daerah.

Program ini akan mencakup distribusi PC tablet dengan aplikasi mobile yang disebut dengan OpenSRP. Aplikasi ini secara langsung terpasang pada PC tablet dalam mengembangkan sistem data terpadu dan terintegritasi yang membantu petugas kesehatan masyarakat meningkatkan tumbuh kembang anak.

Sistem data ini dikembangkan oleh tim THRIVE OpenSRP Indonesia dari Summit  Institute of Development.

Dlam kesempatan sama, Ketua TP PKK Provinsi NTB, Hj Erica Zainul Majdi mengaku pihaknya sangat mengapresiasi peluncuran program GEM ini.

Erica sangat berterimakasih dan sungguh-sungguh menghargai segala bentuk upaya yang berkontribusi terhadap peningkatan keadaan kesehatan khususnya bayi ibu dan anak,

“Bagaimana aplikasi ini nantinya mampu secara signifikan mampu berkontribusi  terhadap perbaikan kesehatan memberikan pelayanan kesehatan,” kata Erica, yang juga hadir dalam peluncuran aplikasi tersebut.

Thirive OpenSRP Indonesia untuk GEN 2025 mengembangkan 4 aplikasi yang terdiri dari OpenSRP untuk Bidan, petugas kesehatan, vaksinator, dan petugas anak usia dini.

Dengan adanya aplikasi ini diharapkan mampu mempermudah beban kerja tenaga kesehatan. Peluncuran teknologi ini akan dimulai pada tanggal 2 Mei 2017 dan dilanjutkan dengan pelatihan petugas kesehatan sampai dengan akhir Mei.

Secara nasional program ini hanya ada diindonesia yakni  NTB ditunjuk untuk mewakilinya, selain juga berada di Pakistan dan Bangladesh.

Program ini nantinya juga akan terus diperluas secara bertahap, yang dimulai dari 100 desa pada tahun 2017 ini. Akhirnya seluruh desa/kelurahan di Provinsi NTB dapat tersentuh oleh intervensi.

AYA