Walikkota Bandung akan membawa investor dari Bandung untuk rencana investasi sapi dan pariwisata di NTB

MATARAM.lombokjournal.com —  Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil  mengunjungi Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan memaparkan pertemuannya dengan Gubernur NTB, TGB. Zainul Majdi yang akrab dipanggil TGB, Kamis (13/7 ).

“Alhamdulillah, saya bawa rombongan dari Bandung, melaksanakan banyak kerjasama positif dengan Provinsi NTB, khususnya kabupaten dan kota di Bima,” jelas Ridwan.

Ridwan menemui Gubernur Majdi untuk minta arahan-araha, terkait investasi peternakan sapi di Bima.

“Karena di Bandung orang makan daging banyak sekali. Sekarang stok daging krisis lah ya, kalau ada suplai dari NTB yang permanen kan relatif jadi stabil. InsyaAllah kita upayakan investasi,” jelas Ridwan.

Selain itu, Ridwan berencana akan membawa pengusaha Bandung berinvestasi pariwisata di tiga Gili, di Lombok Utara.   Kedekatan Bandung dengan NTB karena mayoritas warga NTB adalah umat muslim, secara batin sangat mirip dengan di Bandung.

Ridwan juga menjelaskan ada  agenda penandatanganan Hibah. Di Bandung ada 300-an software yang membuat Pemkot Bandung dari ranking 200 melompat menjadi ranking 1 nasional untuk kinerja pemerintahan.

“Kita ingin berbagi, mengurangi kompetisi, memperbanyak kolaborasi karena kita NKRI,” kata Ridwan. Mudah-mudahan hubungan Bandung dengan kabupaten/kota di NTB diterima masyarakat, apalagi sekarang anak-anak NTB banyak yang sekolah di Bandung, jumlahnya sekitar 500 mahasiswa.

Kota Bandung sudah dua tahun bekerjasama dengan NTB. Ridwan mengungkapkan ketertarikannya dengan NTB karena alamnya subur,makmur ,indah dan luar biasa.

“Tinggal butuh duitnya aja dan orang orang yang mau kerja, maka NTB bisa luar biasa. Di sumbawa tanahnya emas semua, tinggal SDM diperkuat, insyaallah NTB bisa semakin makmur,” ujar Ridwan

Baik Ridwan maupun TGB menginginkan kerjasama NTB-Bandung khusus nya di kota/kabupaten bisa makin maksimal. Termasuk untuk pendidikan.

TGB  mengatakan , ada 50 perguruan tinggi di Bandung yang membuka kerjasama lebih banyak lagi. “Beliau siap komunikasi agar anak-anak  kita dapat kemudahan belajar di sana,” katanya.

Dijelaskannya, Ridwan Kamil menginginkan  kerjasama ekonomi,

“Beliau ingin ajak pengusaha Bandung dan Jawa Barat lebih banyak investasi. Ada dua yang sudah berjalan tapi masih tahap awal, pertama Investasi di bidang peternakan, beliau yang supervisi dan kedua soal perhotelan, “kata gubernur.

Gubernur Majdi welcome karena baik NTB dan Kota Bandung dua-duanya daerah wisata. Kalau bisa saling kirim wisatawan, maksudnya promosi tentang NTB bisa semakin digalakkan di Bandung sehingga wisatawan Bandung bisa nyambung ke NTB dan sebaliknya.

“Jadi berkonvergensi untuk memperkokoh pasar kita,” kata TGB.

AYA

Friendly Lombok dan Pesona Sumbawa disosialisasikan  menjadi Branding Pesona Indonesia, di Kantor Dinas Pariwisata Provinsi NTB, Rabu (12/7)

MATARAM.lombokjournal.com — Branding Pesona Indonesia merupakan Program Kementerian Pariwisata Republik Indonesia untuk memperkenalkan keragaman dan keindahan Pariwisata Indonesia di kancah internasional.  Caranya dengan  mempromosikan daya tarik potensi unggulan pariwisata tiap-tiap daerah.

Dalam sosialisasi branding itu, NTB mengangkat daya tarik wisata halal dengan Lombok  friendly dan  pesona  Sumbawa sebagai branding.

“Melalui program ini, daya tarik dan arus kunjungan wisatawan  nasional dan internasional ke NTB akan mencapai target 3 juta orang, bahkan lebih,” kata Wakil Gubernur NTB H. Muh Amin, SH, M.Si saat membuka acara penegasan branding sangat penting  untuk meningkatkan citra dan daya tarik destinasi wisata daerah.

Kata wagub, dengan tumbuh berkembangnya industri pariwisata di NTB, akan  menumbuhkembangkan ekonomi kreatif dan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Sektor pariwisata telah berkontribusi nyata untuk membuka lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan menurunkan ngka kemiskinan. Pemerintah pusat dan daerah bersinergi mengembangkan sektor pariwisata sebagai prioritas utama.

“Semua ikhtiar yang pernah dilakukan tentu harus didukung oleh semua pihak,” tegas wagub.

Dipaparkannya, potensi  pariwisata di  Pulau Sumbawa tidak kalah dengan Pulau Lombok. Namun penanganan dan promosinya, perlu disesuaikan dengan potensi lokal yang dimiliki.

“Sosialisasi branding ini bagus juga, ketika kita sama sama mau memperkuat sehingga tidak terjadi disparitas atau kesenjangan,” tuturnya.

Peran Kepala Daerah sangat penting membangun pariwisata. Kepala daerah harus pro aktif dan pro investasi dalam berbagai kebijakan-kebijakan di daerahnya.

Ditegskan wagub, Kepala Daerah bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD), merumuskan program pembangunan pariwisata.  Peran Pemerintah Provinsi tidak lebih dari fasilitator, dinamisator, motivator, dan juga regulator. Sebab yang mengeksekusi nantinya pemerintah kabupaten/kota.

“Hal ini nantinya akan menjadi motivasi bagi kepala daerah dan pelaku pariwisata,” kata wagub.

Dalam kesempatan itu wagub menegaskan pentingnya penguatan atraksi-atraksi, infrastruktur, aksesibilitas, dan transportasi. “Ini merupakan tugas dari pada pemerintah daerah dan pemerintah pusat,” tegas Wagub

Kegiatan itu dihadiri, Danlanud Rembiga, FKPD Provinsi NTB, Asisten Deputi Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Tujuh orang mahasiswa Universitas Pendidikan Sultan Idris, Malaysia jurusan seni persembahan juga tampak hadir.

AYA

Para Kepala Sekolah, Calon Kepala Sekolah dan Para Pengawas Pendidikan SMA/SMK serta Lembaga Pendidikan di NTB mendapat pembekalan wawasan Anti Korupsi,

MATARAM.lombokjournal.com —  Ini upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB mewujudkan pendidikan yang berintegritas.  Para pendidik, mulai Kepala Sekolah, Calon Kepala Sekolah dan Para Pengawas Pendidikan SMA/SMK serta Lembaga Pendidikan di bawah wewenang Pemprov NTB mendapat pembekalan wawasan anti korupsi selama dua hari, Selasa dan Rabu (11-12/7), di Gedung Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB.

Pembekalan wawasan antikorupsi, terutama mengenai aturan pungutan dan sumbangan pendidikan. Wawasan itu merupakan upaya preventif mencegah kasus kasus pungli (pungutan liar) di lingkungan sekolah.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. NTB H. Muh. Suruji, menjelaskan, pembekalan dua hari itu dihajatkan  agar ke depan tidak ada lagi kasus kasus yang menjerat pelaku utama pendidikan dalam mengelola keuangan sekolah.  Dikatakannya, perkembangan penerimaan peserta didik sekolah menengah yang sudah digagas dengan sistem baru (sistem zona).

“Alhamdulillah di NTB berjalan lancar dan aman, tanpa penolakan seperti di daerah lain,” terangnya.

Tim Sauber Pungli dan 4 Rektor PTS terkemuka di NTB didaulat menjadi narasumber, yakni Rektor STKIP Hamzanwadi, Rektor IKIP Mataram, Rektor STKIP Bima dan Rektor UNSA.

Gubernur NTB, Dr.TGH. M. Zainul Majdi yang akrab disapa TGB, saat membuka acara menegaskan, penyelenggara pendidikan harus memiliki komitmen tinggi menjaga integritas.

“Salah satunya dengan membentengi diri dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di sekolah,” tegasnya.

Diingatkan gubernur, para pendidik agar taat asas dan mengikuti prosedur atau standar standar yang sudah ditetapkan, terutama  dalam pengelolaan keuangan. “Khusus untuk pengelolaan belanja keuangan atau pungutan, jangan ada inovasi,” tegasnya.

Institusi Mulia

Penegasan itu dimaksudkan, jangan sampai institusi pendidikan sebagai tempat mulia, tempat anak-anak menimba ilmu, menjadi tercoreng kepentingan pihak tertentu. Mewujudkan pendidikan yang berintegritas, membutuhkan keteguhan komitmen semua pihak, ungkap gubernur di hadapan 487 kepala sekolah, calon kepala sekolah dan pengawas serta undangan yang hadir.

Gubenur Majdi mengajak seluruh pengelola pendidikan di NTB menyikapi peralihan kewenangan pengelolaan pendidikan tingkat menengah atas (SMU/SMK) ini dengan menampilkan kinerja dan ikhtiar terbaik.

“Pelimpahan kewenangan itu harus dapat secara nyata berkontribusi meningkatkan sektor pendidikan di NTB secara keseluruhan,” tegasnya.

TGB menyebut pendidikan sebagai salah satu sektor dengan regulasi yang cukup kaya. Misalnya, dalam hal penerapan kurikulum, butuh waktu bertahun tahun memutuskan apakah kurikulum tersebut sudah sesuai atau tidak.

Guna  mewujudkan generasi berkualitas dan berkarakter, TGB menitipkan harapan kepada para guru dan kepala sekolah, agar mengintegrasikan 3 hal dalam mendidik.  Yaitu transfer pengetahuan kognitif kepada peserta didik. Kemudian transfer nilai nilai baik, dan yang terakhir guru juga harus mampu mendorong , memotivasi serta memfasilitasi peserta didik melakukan penjelajahan intelektual.

Dalam kesempatan itu, TGB spontan  mengajak undangan berdiri dan menyanyikan lagu hymne guru dan Indonesia Jaya. ” Lagu-lagu yang dapat menggugah kecintaan kita kepada guru dan tanah air”, ungkap TGB mengakhiri sambutannya.

AYA

Kebijakan penguatan pendidikan karakter merupakan konsep bagus, NTB akan menerapkannya secara bertahap sesuai kesiapan daerah

MATARAM.lombokjournal.com —   Gubernur NTB, TGH M Zainul majdi yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB) itu mengatakannya di sela sela acara Ceramah PPK oleh Mendikbud RI, Muhadjir Effendy di Mataram, Minggu (9/7) malam.

TGB menyatakan dukungan sepenuhnya terhadap penerapan kebijakan program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) di seluruh sekolah di Nusa Tenggara Barat.  Program pendidikan karakter itu penerapannya dilakukan secara bertahap sesuai kesiapan dunia pendidikan di NTB.

“Salah satu fungsi pendidikan adalah membentuk karakter peserta didik,  yang gilirannya akan melahirkan generasi baru yang berkarakter kuat, dan terwujud bangsa yang maju dan berperadaban tinggi,” ujar TGB.

Sebelumnya, Mendikbud dalam ceramahnya di depan 1.275 peserta yang terdiri guru, Kepala Sekolah, Rektor dan para pegiat pendidikan se- Pulau Lombok, salah satu program prioritas pendidikan yang menjadi perhatiannya adalah Penguatan Pendidikan Karakter (PPK).

Sedangkan prioritas yang lain sudah berjalan dengan baik, yakni evaluasi Ujian Nasional, revitalisasi pendidikan kejuruan dan percepatan akses pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP), jelasnya.

Menurut Muhadjir, penguatan pendidikan karakter tahun lalu, baru piloting pada 1.500 sekolah dan berhasil. Tahun ini, diimplementasikan lebih banyak lagi bagi sekolah yang sudah siap.

Mendikbud mengatakan, Permendikbud no 23/2017 sebagai pintu masuk penerapan PPK melalui pengaturan jam kerja guru. Salah satu sentral kesuksesan pendidikan karakter adalah guru.

“Maka beban kerja guru harus diatur sedemikian rupa, sehingga selain dapat memenuhi kewajiban sertifikasi juga menjadi pihak yang harus bisa membangun sinergi tripusat pendidikan,” kata Muhadjir.

Tripusat itu adalah sekolah, masyarakat dan keluarga. Guru harus mampu menjadikannya beririsan satu sama lain, sehingga siswa terbentuk karakternya tidak hanya dari jam tatap muka di kelas saja, tetapi juga dengan lingkungan dan masyarakat, terang Mendikbud yang juga Guru Besar Universitas Negeri Malang ini.

Dalam PPK, lanjut Mendikbud, guru harus mampu mengolah situasi agar siswa memiliki 4C. Yakni, critical thinking, communication skill, creativity and innovation, serta collaboration.

“Pembelajaran tidak hanya mengandalkan kelas. Guru harus bisa mengajak siswa lebih aktif, memecahkan masalah, bekerja dalam tim, saling menghormati dan menghargai, “ ujar Mendikbud.

Dukungan juga diberikan oleh Ketua Yayasan Lentera Hati Mataram, Muazhar Habibi. Menurutnya, di Mataram pendidika karakter sudah jalan. “Jadi kalau ada program Mendikbud seperti ini kita tinggal menyesuaikan saja,” ungkapnya.

Sebelum ceramah PPK Mendikbud sempat mengunjungi tiga sekolah, yakni Lentera Hati boarding School, Ponpes Nurul Jannah Nahdhatul Watan Ampenan, dan Muhammadiyah Boarding School di Mataram.

AYA

Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama (NU) yang berlangsung tanggal 14 – 26 November mendatang yang akan didigelar di Masjid Hubbul Wathan, Islamic Center NTB, didukung penuh Gubernur NTB

MATARAM.lombokjournal.com — Ketua Pengurus Besar Nahdatul Ulama (NU) NTB, TGH. Turmuzi B bersama anggota NU lainnya bersilaturahim dengan gubernur NTB Dr. TGH M Zainul Majdi, d iruang kerjanya, Senin (10/7).

Kunjungan PB NU ke gubernur itu selain bersilaturahmi, sekaligus melaporkan kesiapan rencana pelaksanaan Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdatul Ulama yang dijadwalkan akan mulai digelar pada tanggal 24-26 November 2017 mendatang.

Pembukaan kegiatan Munas dan Mubes NU  akan dihadiri ratusan alim ulama NU dari seluruh Indonesia tersebut. Ketua PB NU NTB,  TGH Turmuzi B, mohon ijin sekaligus mohon dukungan kepada Gubernur NTB, untuk menyukseskan seluruh rangkaian acara Munas.

Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi dalam silaturahim tersebut menyatakan dukungan penuh atas rencana Munas/Mubes NU tersebut. Bahkan Gubernur  yang biasa dipanggil TGB itu menegaskan, hajat para ulama ini akan disiapkan dengan sebaik-baiknya.

“Apalagi NTB jadi tuan rumah, maka kita semua mempunyai tanggung jawab penuh atas berlangsungnya Munas ini,” tegas TGB.

Menurutnya, termasuk paling penting untuk disiapkan dan diperhatikan, adalah kehadiran ulama-ulama yang sudah sepuh, sehingga perlu mendapat pelayanan yang sebaik baiknya.

AYA

Pengurus Pondok Pesantren di Bima diingatkan Tuan Guru Bajang (TGB), mengibarkan bendera merah putih sebagai simbol istiklal merdekanya kita, yakni kembali ke fitrah,  kembali kepada kebaikan dan kembali kepada kebenaran.

BIMA.lombokjournal.com —  Gubernur NTB, Dr.TGH. M. Zainul Majdi yang akrab disapa TGB mengajak pengurus dan para santri Pondok Pesantren Al Madinah Desa Bolo, Kecamatan Bolo, Kabupatem Bima mengibarkan bendera merah dan menghormati bendera yang merupakan simbul  dari perjuangan para ulama kita.

“Ini simbol dari perjuangan para ulama pendahulu kita. Tidak ada sama sekali maksud untuk disembah, tauhid kita tetap kuat,” tegas TGB saat roadshow dan Kunjungan kerjanya di Kabupaten Bima, Minggu (9/7).

Pada masa perjuangan, para ulama berjuang bersama sama membentuk laskar laskar mengusir penjajah.  Kepada Pendiri Ponpes Al Madinah, Ustadz Jabir dan para pendidiknya, usai melakukan peninjauan ruang kelas dan lingkungan asrama santri di Ponpes tersebut, menyebut merah putih sebagai simbol istiklal merdekanya kita, yakni kembali ke fitrah,  kembali kepada kebaikan dan kembali kepada kebenaran.

Saat itu, TGB melihat tiang bendera yang terpasang di halaman Ponpes tanpa tali dan bendera. Itu menunjukkan, Ponpes tersebut selama ini belum mengibarkan bendera merah putih layaknya lembaga pendidikan. TGB langsung minta Ustadz Jabir mengibarkan  bendera merah putih.

“Menghormati bendera merah putih bukan berarti kita mengkultuskan bendera, apalagi menyembahnya,” katanya.

Rasulullah SAW juga mengajak menghormati simbol simbol yang baik dan mengingat hal hal yang baik. Demikian pula ketika melihat bendera ini, insya Allah tidak ada lain hanya ingat perjuangan dan pengorbanan ulama.

TGB juga menguraikan, dulu Bung Tomo dalam perjuangan memimpin perang di Surabaya melawan kaum penjajah, satu satunya  kalimat yang beliau teriakkan adalah Alahuakbar.

Jadi mengibarkan bendera dimaksudkan menghormati jasa para pejuang untuk kebaikan. Sebagaimana  Agama juga mengajarkan umat manusia senantiasa menghormati kebaikan.

“Dan kebaikan itu berasal dari perjuangan para ulama terdahulu,” pungkasnya.

AYA

Di balik perbedaan dan keberagaman , terdapat rahasia kekuatan kita  sebagai umat dan bangsa.

SUMBAWA BARAT.lombokjournal.com —  Itu dikatakan Gubernur NTB Dr. TGH M. Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) dalam kunjungannya ke Pondok Pesantren Ukhuwah Islamiah Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

“Cara terbaik menjaga  dan merawat kekuatan itu, dengan jalan menumbuhkan semangat persaudaraan sesama muslim dan membangun silaturrahmi,” kata TGB yang dalam kunjungan itu didampingi  Bupati KSB, Dr.H Musyafirin bersama Jajarannya, di KSB, Jum’at sore (07/07)

Kedatangan TGB disambut pimpinan dan ratusan santri, dan  segenap jajaran Pondok Pesantren dan masyarakat KSB diajak menjaga persatuan dan  merawat keberagaman.

Keberagaman dan perbedaan  yang dimiliki Bangsa Indonesia, menurutnya,  merupakan modal berharga membangun kekuatan. Segala kekurangan anak bangsa ini pun tidak boleh dijadikan bahan perselisihan.

“Justru yang diperlukan adalah saling melengkapi satu sama lain,” ujar TGB.

Gubernur yang juga ahli tafsir Al-quran ini mengajak jama’ah yang hadir saling menghargai perbedaan. Semua anak bangsa, hakekatnya  bersaudara.

“Tidak boleh lah satu atau dua  perbedaan merusak hubungan kasih sayang di antara sesama,” tuturnya.

Ponpes Akselerasi

TGB mengaku terkesan konsep pendidikan yang di Pondok Pesantren tersebut,  karena mengembangkan kurikulum berbasis sistem akselerasi. Terlebih, Pesantren ini memang dikhususkan mencetak kader yang mengabdikan dirinya untuk kepentingan Diin (Agama Islam).

Saat yang sama, TGB menguji hafalan dua orang santri tahfiz al’quran. Setelah menyimak hafalan kedua santri tersebut, TGB pun menyatakan mereka lulus. TGB memberikan hadiah untuk memotivasi semangat belajar santri.

Selain itu, atas nama pemerintah Provinsi NTB, Gubernur memberikan bantuan kepada pesantren tersebut senilai 25 juta rupiah

Sebelumnya, di tempat sama Bupati KSB menegaskan, pertemuan dengan jajaran Pemerintah KSB sengaja dilaksanakan di ponpes dengan cara sederhana.  Bupati sempat melaporkan  kondisi keamanan dan dinamika kehidupan masyarakat KSB yang kondusif.

Menurut Bupati, hal itu berkat saling pengertian antara satu sama lain meski hidup dalam  keberagaman. “Perbedaan ini adalah wadah pemersatu, bukan penghalang untuk kita bersama membangun daerah,” tegasnya.

Pemda KSB juga menyerahkan bantuan dana kepada Ponpes Ukhuwah Islamiah Taliwang sebesar Rp. 250 juta.

AYA

Basis PKK  dimulai membangun keluarga kuat, yang akan menciptakan lingkungan kuat, dan kemudian akan membangun bangsa yang kuat

SUMBAWA BARAT.lombokjournal.com –  Saat road show di Pulau Sumbawa, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi yang didampingi Ketua TP PKK Provinsi NTB, Hj. Erica Zainul Majdi, menyebbut PKK sebagai pioner mewujudkan generasi cerdas dan berkarakter.

“PKK memiliki kontribusi kuat mewujudkan generasi yang cerdas dan berkarakter,” kata gubernur saat silaturahim bersama kader  PKK se- KSB, Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat serta muslimat NW KSB, Jumat (7/7) malam di Pendopo Bupati Sumbawa Barat.

Kontribusi PKK paling nyata dan dirasakan masyarakat, yaitu di bidang penguatan pendidikan keluarga dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Basis utama PKK adalah membangun keluarga yang kuat,” tegasnya.

Dari keluarga yang kuat akan lahir lingkungan yang kuat, dan pada gilirannya akan membangun bangsa yang  kuat, ungkapnya.

Seluruh Kader  PKK dipesan, agar menggali pengetahuan untuk menjadi ibu yang baik. Anak-anak generasi penerus bangsa yang lahir saat ini, mengahadapi tantangan ke depan jauh lebih besar.

“Tantangannya besar sekali, sehingga filter yang paling kuat adalah pendidikan dari orang tua,” tegas gubernur.

Pada kesempatan yang sama, Ketua TP PKK NTB, Hj. Erica Zainul Majdi mengapresiasi PKK KSB yang memberikan sumbangsihnya menguatkan keluarga NTB.

“PKK KSB seringkali mewakili NTB di lomba tingkat Nasional,” ungkap Hj. Erica.

Erica mengingatkan tiga hal penting sebagai pilar menguatkan keluarga. Pertama, memanfaatkan pekarangan yang kosong dengan menanam tanaman pangan. Kedua, membudayakan hidup bersih dan sehat dengan membiasakan anak-anak dan keluarga kita mencuci tangan pakai sabun.

Dan ketiga , mengawasi dan mendampingi anak anak kita agar tidak menyaksikan adegan dewasa yang merusak mental dan karakter generasi bangsa.

AYA

Saat ini, para Calon Jemaah Haji (CJH) yang ingin menunaikan Rukun Islam Kelima, harus menunggu 28  tahun terhitung mulai pendaftaran.

MATARAM.lombokjournal.com —  Aturan Kementerian Agama (Kemenag) Pusat itu ditegaskan kembali oleh Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Perwakilan NTB, H Nasruddin yang baru dilantik, di Mataram  hari Jum’at (7/7).

“Sudah diatur oleh Kemenag pusat, yang dari NTB harus menunggu selama 28 tahun baru bisa menunaikan  haji,” tegasnya.

Bagaimana dengan CJH yang meninggal sebelum berangkat? Pihak Kanwil Kemenag Provinsi NTB akan mengganti dan mengembalikan uang yang sudah dibayarkan CJH yang bersangkutan.

“Kalau meninggal dunia bisa digantikan dari calon jamaah haji yang cadangan,” jelas Nasrudin.

Lebih lanjut dijelaskan, aturan harus menunggu 28 tahun baru bisa berangkat haji itu tentu ada kekecualian. Ada kebijakan lain untuk CJH lansia umur 75 tahun, bisa berangkat hanya menunggu 2 tahun .

“Itu kebijakan dari pemerintah, minimal 2 tahun baru masuk sistem,” katanya..

Kesehatan CJH

Pasca dilantik sebagai Kakanwil Kemenag Perwakilan NTB, Nasrudin memokuskan progaram utamanya adalah Program Kesehatan Bagi Calon Jamaah Haji di NTB. Pihaknya akan merujuk aturan Kemenag yang baru, dengan semangat yang baru.

“Kami betul-betul selektif memberangkatkan jamah Haji.  Harus betul-betul sehat, dipastikan dokumennya jangan sampai ada lagi kejadian- kejadian seperti sebelumnya. Jadi masalah kesehatan kita seleksi ketat dari jamaah kita,” ungkap Nasruddin.

Masalah kesehatan CJH menjadi fokus utama, karena masalah lain seperti dokumen dan sebagainya di rasa tidak terlalu mendapat pehatiann khusus.

“Ibadah haji memerlukan ibadah fisik, jadi kesehatan yang paling dipentingkan ,” kata Nasruddin.

Pasport CJH yang berangkat tahun ini sudah selesai 100 persen, namun visanya masih diproses Untuk kloter pertama, akan masuk asrama tanggal 11 Agustus.

“Bulan Agustus, kloter pertama sudah mulai masuk,” kata Nasruddin.

AYA

Pengusaha transportasi taxi offline (konvensional ) di Nusa Tenggara Barat (NTB) menolak keberadaan taxi online.

MATARAM.lombokjournal.com —  Penolakan itu disampaikan dalam pertemuan di Dinas Perhubungan Provinsi NTB antara pengusaha taxi konvensional dan kendaraan yang berbasis Online dengan aplikasi UBER, Kamis (6/7) pagi.

Pengusaha taxi konvensional menganggap keberadaan taxi yang menggunakan aplikasi Uber dan sejenisnya  tersebut dianggap ilegal.

Taxi berbasis online baru bisa menjalankan operasionalnya di wilayah NTB dengan terlebih dahulu harus memenuhi syarat dan ketentuan regulasi yang telah diatur oleh pemerintah lewat Menteri Perhubungan.

Namun sejumlah pengusaha transportasi taxi offline tetap menolak keberadaan taxi yang menggunakan aplikasi tersebut karena menggunakan nomor polisi  hitam.

Karena itu, pihak taxi online harus mematuhi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017  tentang  penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek,yang diberlakukan sejak 1 Juli 2017 lalu.

Salah satu pengusaha taxi offline yaitu Rangga Taxi, Junaidi Kasim mengatakan, menolak pengoperasian taxi online yang berbasis IT karena tidak memenuhi prosedur yang telah ditetapkan pemerintah.

“Kami tetap menolak kebaradaan taksi dengan aplikasi tersebut, karena tidak memenuhi prosedur pemerintah puat, ” tegasnya

Karena itu Ia meminta pada pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan NTB segera menertibkan keberadaan taxi online.

“Pemerintah agar segera tertibkan agar tidak terjadi persoalan dilapangkan,” ucapnya dalam pertemuan yang digelar terkait dengan taxi online dan Permenhub nomor 26 tahun 2017,

Menurutnya, taxi online harus menghentikan operasionalnya sebelum memiliki ijin yang dikeluarkan oleh pemerintah.

“Mereka harus memenuhi 10 points yang diatur dalam pasal 72 Permenhub nomor 26 tahun 2017,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut Kadishub NTB, Lalu Bayu Windha mengatakan, sangat berharap dengan keberadaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 menjadi aturan main yang jelas dan menjadi pedoman siapa pun baik pengusaha taxi online maupun taxi offline.

“Pemerintah hadir tugas  memberikan kesetaraan menciptakan  yang berkebaikan dan syarat dan ketentuan yang sama yang diikuti oleh semua pihak,”ucapnya.

Menurutnya,  silahkan berkompetisi dan itu tetap berlangsung dan harus di koridor sesuai dengan aturan. Setelah koridor diatur dan aturan telah clear, silahkan bermain dengan syarat syarat dan ketentuan.

Ia juga meminta kepada pengusaha Taxi ofline harus bisa mengikuti perkembangan tekhnologi saat ini.

“Sekarang jamannya sudah beda, semua apa -apa harus pake aplikasi, silahkan juga yang konvensional harus bisa meneyesuaikan nantinya karena semua saat ini berbasis online, jadi harus siap menerima apa pun ,” tegasnya

Dalam pasal 72 Permenhub 26 Tahun 2017 ada 11 point yang diatur untuk Angkutan Sewa Khusus (ASK) yaitu jenis angkutan sewa khusus, kapasitas silinder mesin kendaraan, batas tarif angkutan sewa khusus, batas kendaraan sewa khusus (kuota), kewajiban STNK berbadan hukum, KIR, tempat penyimpanan kendaraan..bengkel.pajak.akses digital dasboard dan sanksi.

Sementara itu pihak dari Koperasi Jasa Transportasi Cabang NTB,Iwan P. Balukea mengatakan, pihaknya saat ini mengurus ijin diinstasi Instasi terkait baik ijin operasional maupun ijin lain.

“Kita masih urus semua izinnya , untuk itu kita tidak beroperasi lagi sampai izinnya lengkap” cetunya

Sementara waktu pengoperasian transportasi atau kendaraan berbasis IT tersebut akan dihentikan sampai hingga segala syarat dan ketentuan dilengkapi.

AYA