Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama (NU) yang berlangsung tanggal 14 – 26 November mendatang yang akan didigelar di Masjid Hubbul Wathan, Islamic Center NTB, didukung penuh Gubernur NTB

MATARAM.lombokjournal.com — Ketua Pengurus Besar Nahdatul Ulama (NU) NTB, TGH. Turmuzi B bersama anggota NU lainnya bersilaturahim dengan gubernur NTB Dr. TGH M Zainul Majdi, d iruang kerjanya, Senin (10/7).

Kunjungan PB NU ke gubernur itu selain bersilaturahmi, sekaligus melaporkan kesiapan rencana pelaksanaan Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdatul Ulama yang dijadwalkan akan mulai digelar pada tanggal 24-26 November 2017 mendatang.

Pembukaan kegiatan Munas dan Mubes NU  akan dihadiri ratusan alim ulama NU dari seluruh Indonesia tersebut. Ketua PB NU NTB,  TGH Turmuzi B, mohon ijin sekaligus mohon dukungan kepada Gubernur NTB, untuk menyukseskan seluruh rangkaian acara Munas.

Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi dalam silaturahim tersebut menyatakan dukungan penuh atas rencana Munas/Mubes NU tersebut. Bahkan Gubernur  yang biasa dipanggil TGB itu menegaskan, hajat para ulama ini akan disiapkan dengan sebaik-baiknya.

“Apalagi NTB jadi tuan rumah, maka kita semua mempunyai tanggung jawab penuh atas berlangsungnya Munas ini,” tegas TGB.

Menurutnya, termasuk paling penting untuk disiapkan dan diperhatikan, adalah kehadiran ulama-ulama yang sudah sepuh, sehingga perlu mendapat pelayanan yang sebaik baiknya.

AYA

Pengurus Pondok Pesantren di Bima diingatkan Tuan Guru Bajang (TGB), mengibarkan bendera merah putih sebagai simbol istiklal merdekanya kita, yakni kembali ke fitrah,  kembali kepada kebaikan dan kembali kepada kebenaran.

BIMA.lombokjournal.com —  Gubernur NTB, Dr.TGH. M. Zainul Majdi yang akrab disapa TGB mengajak pengurus dan para santri Pondok Pesantren Al Madinah Desa Bolo, Kecamatan Bolo, Kabupatem Bima mengibarkan bendera merah dan menghormati bendera yang merupakan simbul  dari perjuangan para ulama kita.

“Ini simbol dari perjuangan para ulama pendahulu kita. Tidak ada sama sekali maksud untuk disembah, tauhid kita tetap kuat,” tegas TGB saat roadshow dan Kunjungan kerjanya di Kabupaten Bima, Minggu (9/7).

Pada masa perjuangan, para ulama berjuang bersama sama membentuk laskar laskar mengusir penjajah.  Kepada Pendiri Ponpes Al Madinah, Ustadz Jabir dan para pendidiknya, usai melakukan peninjauan ruang kelas dan lingkungan asrama santri di Ponpes tersebut, menyebut merah putih sebagai simbol istiklal merdekanya kita, yakni kembali ke fitrah,  kembali kepada kebaikan dan kembali kepada kebenaran.

Saat itu, TGB melihat tiang bendera yang terpasang di halaman Ponpes tanpa tali dan bendera. Itu menunjukkan, Ponpes tersebut selama ini belum mengibarkan bendera merah putih layaknya lembaga pendidikan. TGB langsung minta Ustadz Jabir mengibarkan  bendera merah putih.

“Menghormati bendera merah putih bukan berarti kita mengkultuskan bendera, apalagi menyembahnya,” katanya.

Rasulullah SAW juga mengajak menghormati simbol simbol yang baik dan mengingat hal hal yang baik. Demikian pula ketika melihat bendera ini, insya Allah tidak ada lain hanya ingat perjuangan dan pengorbanan ulama.

TGB juga menguraikan, dulu Bung Tomo dalam perjuangan memimpin perang di Surabaya melawan kaum penjajah, satu satunya  kalimat yang beliau teriakkan adalah Alahuakbar.

Jadi mengibarkan bendera dimaksudkan menghormati jasa para pejuang untuk kebaikan. Sebagaimana  Agama juga mengajarkan umat manusia senantiasa menghormati kebaikan.

“Dan kebaikan itu berasal dari perjuangan para ulama terdahulu,” pungkasnya.

AYA

Di balik perbedaan dan keberagaman , terdapat rahasia kekuatan kita  sebagai umat dan bangsa.

SUMBAWA BARAT.lombokjournal.com —  Itu dikatakan Gubernur NTB Dr. TGH M. Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) dalam kunjungannya ke Pondok Pesantren Ukhuwah Islamiah Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

“Cara terbaik menjaga  dan merawat kekuatan itu, dengan jalan menumbuhkan semangat persaudaraan sesama muslim dan membangun silaturrahmi,” kata TGB yang dalam kunjungan itu didampingi  Bupati KSB, Dr.H Musyafirin bersama Jajarannya, di KSB, Jum’at sore (07/07)

Kedatangan TGB disambut pimpinan dan ratusan santri, dan  segenap jajaran Pondok Pesantren dan masyarakat KSB diajak menjaga persatuan dan  merawat keberagaman.

Keberagaman dan perbedaan  yang dimiliki Bangsa Indonesia, menurutnya,  merupakan modal berharga membangun kekuatan. Segala kekurangan anak bangsa ini pun tidak boleh dijadikan bahan perselisihan.

“Justru yang diperlukan adalah saling melengkapi satu sama lain,” ujar TGB.

Gubernur yang juga ahli tafsir Al-quran ini mengajak jama’ah yang hadir saling menghargai perbedaan. Semua anak bangsa, hakekatnya  bersaudara.

“Tidak boleh lah satu atau dua  perbedaan merusak hubungan kasih sayang di antara sesama,” tuturnya.

Ponpes Akselerasi

TGB mengaku terkesan konsep pendidikan yang di Pondok Pesantren tersebut,  karena mengembangkan kurikulum berbasis sistem akselerasi. Terlebih, Pesantren ini memang dikhususkan mencetak kader yang mengabdikan dirinya untuk kepentingan Diin (Agama Islam).

Saat yang sama, TGB menguji hafalan dua orang santri tahfiz al’quran. Setelah menyimak hafalan kedua santri tersebut, TGB pun menyatakan mereka lulus. TGB memberikan hadiah untuk memotivasi semangat belajar santri.

Selain itu, atas nama pemerintah Provinsi NTB, Gubernur memberikan bantuan kepada pesantren tersebut senilai 25 juta rupiah

Sebelumnya, di tempat sama Bupati KSB menegaskan, pertemuan dengan jajaran Pemerintah KSB sengaja dilaksanakan di ponpes dengan cara sederhana.  Bupati sempat melaporkan  kondisi keamanan dan dinamika kehidupan masyarakat KSB yang kondusif.

Menurut Bupati, hal itu berkat saling pengertian antara satu sama lain meski hidup dalam  keberagaman. “Perbedaan ini adalah wadah pemersatu, bukan penghalang untuk kita bersama membangun daerah,” tegasnya.

Pemda KSB juga menyerahkan bantuan dana kepada Ponpes Ukhuwah Islamiah Taliwang sebesar Rp. 250 juta.

AYA

Basis PKK  dimulai membangun keluarga kuat, yang akan menciptakan lingkungan kuat, dan kemudian akan membangun bangsa yang kuat

SUMBAWA BARAT.lombokjournal.com –  Saat road show di Pulau Sumbawa, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi yang didampingi Ketua TP PKK Provinsi NTB, Hj. Erica Zainul Majdi, menyebbut PKK sebagai pioner mewujudkan generasi cerdas dan berkarakter.

“PKK memiliki kontribusi kuat mewujudkan generasi yang cerdas dan berkarakter,” kata gubernur saat silaturahim bersama kader  PKK se- KSB, Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat serta muslimat NW KSB, Jumat (7/7) malam di Pendopo Bupati Sumbawa Barat.

Kontribusi PKK paling nyata dan dirasakan masyarakat, yaitu di bidang penguatan pendidikan keluarga dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Basis utama PKK adalah membangun keluarga yang kuat,” tegasnya.

Dari keluarga yang kuat akan lahir lingkungan yang kuat, dan pada gilirannya akan membangun bangsa yang  kuat, ungkapnya.

Seluruh Kader  PKK dipesan, agar menggali pengetahuan untuk menjadi ibu yang baik. Anak-anak generasi penerus bangsa yang lahir saat ini, mengahadapi tantangan ke depan jauh lebih besar.

“Tantangannya besar sekali, sehingga filter yang paling kuat adalah pendidikan dari orang tua,” tegas gubernur.

Pada kesempatan yang sama, Ketua TP PKK NTB, Hj. Erica Zainul Majdi mengapresiasi PKK KSB yang memberikan sumbangsihnya menguatkan keluarga NTB.

“PKK KSB seringkali mewakili NTB di lomba tingkat Nasional,” ungkap Hj. Erica.

Erica mengingatkan tiga hal penting sebagai pilar menguatkan keluarga. Pertama, memanfaatkan pekarangan yang kosong dengan menanam tanaman pangan. Kedua, membudayakan hidup bersih dan sehat dengan membiasakan anak-anak dan keluarga kita mencuci tangan pakai sabun.

Dan ketiga , mengawasi dan mendampingi anak anak kita agar tidak menyaksikan adegan dewasa yang merusak mental dan karakter generasi bangsa.

AYA

Saat ini, para Calon Jemaah Haji (CJH) yang ingin menunaikan Rukun Islam Kelima, harus menunggu 28  tahun terhitung mulai pendaftaran.

MATARAM.lombokjournal.com —  Aturan Kementerian Agama (Kemenag) Pusat itu ditegaskan kembali oleh Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Perwakilan NTB, H Nasruddin yang baru dilantik, di Mataram  hari Jum’at (7/7).

“Sudah diatur oleh Kemenag pusat, yang dari NTB harus menunggu selama 28 tahun baru bisa menunaikan  haji,” tegasnya.

Bagaimana dengan CJH yang meninggal sebelum berangkat? Pihak Kanwil Kemenag Provinsi NTB akan mengganti dan mengembalikan uang yang sudah dibayarkan CJH yang bersangkutan.

“Kalau meninggal dunia bisa digantikan dari calon jamaah haji yang cadangan,” jelas Nasrudin.

Lebih lanjut dijelaskan, aturan harus menunggu 28 tahun baru bisa berangkat haji itu tentu ada kekecualian. Ada kebijakan lain untuk CJH lansia umur 75 tahun, bisa berangkat hanya menunggu 2 tahun .

“Itu kebijakan dari pemerintah, minimal 2 tahun baru masuk sistem,” katanya..

Kesehatan CJH

Pasca dilantik sebagai Kakanwil Kemenag Perwakilan NTB, Nasrudin memokuskan progaram utamanya adalah Program Kesehatan Bagi Calon Jamaah Haji di NTB. Pihaknya akan merujuk aturan Kemenag yang baru, dengan semangat yang baru.

“Kami betul-betul selektif memberangkatkan jamah Haji.  Harus betul-betul sehat, dipastikan dokumennya jangan sampai ada lagi kejadian- kejadian seperti sebelumnya. Jadi masalah kesehatan kita seleksi ketat dari jamaah kita,” ungkap Nasruddin.

Masalah kesehatan CJH menjadi fokus utama, karena masalah lain seperti dokumen dan sebagainya di rasa tidak terlalu mendapat pehatiann khusus.

“Ibadah haji memerlukan ibadah fisik, jadi kesehatan yang paling dipentingkan ,” kata Nasruddin.

Pasport CJH yang berangkat tahun ini sudah selesai 100 persen, namun visanya masih diproses Untuk kloter pertama, akan masuk asrama tanggal 11 Agustus.

“Bulan Agustus, kloter pertama sudah mulai masuk,” kata Nasruddin.

AYA

Pengusaha transportasi taxi offline (konvensional ) di Nusa Tenggara Barat (NTB) menolak keberadaan taxi online.

MATARAM.lombokjournal.com —  Penolakan itu disampaikan dalam pertemuan di Dinas Perhubungan Provinsi NTB antara pengusaha taxi konvensional dan kendaraan yang berbasis Online dengan aplikasi UBER, Kamis (6/7) pagi.

Pengusaha taxi konvensional menganggap keberadaan taxi yang menggunakan aplikasi Uber dan sejenisnya  tersebut dianggap ilegal.

Taxi berbasis online baru bisa menjalankan operasionalnya di wilayah NTB dengan terlebih dahulu harus memenuhi syarat dan ketentuan regulasi yang telah diatur oleh pemerintah lewat Menteri Perhubungan.

Namun sejumlah pengusaha transportasi taxi offline tetap menolak keberadaan taxi yang menggunakan aplikasi tersebut karena menggunakan nomor polisi  hitam.

Karena itu, pihak taxi online harus mematuhi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017  tentang  penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek,yang diberlakukan sejak 1 Juli 2017 lalu.

Salah satu pengusaha taxi offline yaitu Rangga Taxi, Junaidi Kasim mengatakan, menolak pengoperasian taxi online yang berbasis IT karena tidak memenuhi prosedur yang telah ditetapkan pemerintah.

“Kami tetap menolak kebaradaan taksi dengan aplikasi tersebut, karena tidak memenuhi prosedur pemerintah puat, ” tegasnya

Karena itu Ia meminta pada pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan NTB segera menertibkan keberadaan taxi online.

“Pemerintah agar segera tertibkan agar tidak terjadi persoalan dilapangkan,” ucapnya dalam pertemuan yang digelar terkait dengan taxi online dan Permenhub nomor 26 tahun 2017,

Menurutnya, taxi online harus menghentikan operasionalnya sebelum memiliki ijin yang dikeluarkan oleh pemerintah.

“Mereka harus memenuhi 10 points yang diatur dalam pasal 72 Permenhub nomor 26 tahun 2017,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut Kadishub NTB, Lalu Bayu Windha mengatakan, sangat berharap dengan keberadaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 menjadi aturan main yang jelas dan menjadi pedoman siapa pun baik pengusaha taxi online maupun taxi offline.

“Pemerintah hadir tugas  memberikan kesetaraan menciptakan  yang berkebaikan dan syarat dan ketentuan yang sama yang diikuti oleh semua pihak,”ucapnya.

Menurutnya,  silahkan berkompetisi dan itu tetap berlangsung dan harus di koridor sesuai dengan aturan. Setelah koridor diatur dan aturan telah clear, silahkan bermain dengan syarat syarat dan ketentuan.

Ia juga meminta kepada pengusaha Taxi ofline harus bisa mengikuti perkembangan tekhnologi saat ini.

“Sekarang jamannya sudah beda, semua apa -apa harus pake aplikasi, silahkan juga yang konvensional harus bisa meneyesuaikan nantinya karena semua saat ini berbasis online, jadi harus siap menerima apa pun ,” tegasnya

Dalam pasal 72 Permenhub 26 Tahun 2017 ada 11 point yang diatur untuk Angkutan Sewa Khusus (ASK) yaitu jenis angkutan sewa khusus, kapasitas silinder mesin kendaraan, batas tarif angkutan sewa khusus, batas kendaraan sewa khusus (kuota), kewajiban STNK berbadan hukum, KIR, tempat penyimpanan kendaraan..bengkel.pajak.akses digital dasboard dan sanksi.

Sementara itu pihak dari Koperasi Jasa Transportasi Cabang NTB,Iwan P. Balukea mengatakan, pihaknya saat ini mengurus ijin diinstasi Instasi terkait baik ijin operasional maupun ijin lain.

“Kita masih urus semua izinnya , untuk itu kita tidak beroperasi lagi sampai izinnya lengkap” cetunya

Sementara waktu pengoperasian transportasi atau kendaraan berbasis IT tersebut akan dihentikan sampai hingga segala syarat dan ketentuan dilengkapi.

AYA

Semua pihak diminta pro aktif memberi perlindungan dan perhatian bagi hak dan kewajiban TKI atau buruh migran

MATARAM.lombokjournal.com — Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, P.hD mengajak seluruh pihak, baik pemerintah maupun stakeholder terkait memperhatikan hak dan kewajiban tenaga kerja Indonesia (TKI) atau buruh migran.

Menurut Sekda, pemerintah dan semua stakeholder harus pro aktif memberi perlindungan bagi para ‘pahlawan devisa’ tersebut.

‘Dari kewenangan memang tugas pemerintah pusat,tapi pemda tidak bisa berpangku tangan,” kata Rosiady. Pemda harus mencegah buruh migran mendapat perilaku kekerasan dan tidak adil lainnya, tambahnya.

“Buruh migran sebagai warga NTB, mereka bisa merasakan ada kehadiran pemerintah disitu,” ungkap pak Ros sapaan akrab Sekda NTB saat membuka Sosialisasi dan Jaring Masukan Daerah  “Persiapan Dialog Pelaporan Indonesia Mengenai Implementasi Konvensi Pekerja Migran PBB” di Hotel Santika, Kamis (6/7).

NTB menjadi pengirim TKI  terbesar kedua setelah Jawa Timur. Saat ini Pemprov NTB kurang baik dan belum cukup untuk menahan keinginan TKI/TKW pergi bekerja ke luar negeri. Tingginya animo untuk bekerja keluar negeri mengalahkan pertimbangan resiko yang menimpanya.

Hal itu mendorong tingginya angka TKI yang berangkat melalui jalur ilegal. Untuk mencegah terulangnya kasus-kasus buruh migran ilegal, Pak Ros mengajak jajarannya mengembangkan inovasi pelayanan yang ramah dan menyederhanakan prosedur yang berbelit-belit.

“Mari kita kembangkan kebijakan yang ramah, persis sama dengan pegiat ilegal yang kebijakannya lebih ramah”, tegasnya.

Kemitraan Pemerintah dan Masyarakat

Di tempat yang sama, Direktur HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri, Dicky Komar menilai, banyaknya jumlah buruh migran di luar negeri, pertanda baiknya hubungan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat sipil. Ia berharap, kerjasama seperti ini bisa berlanjut terus di masa mendatang.

Berdasarkan data dari Perwakilan RI di luar negeri, terdapat 6,5 (Enam setengah) juta pekerja migran Indonesia bekerja di LN saat ini. Sebaliknya Indonesia juga menjadi tempat bekerja bagi sekitar 70 ribu TKA.

NTB dipilih tepat sebagai tuan rumah dialog untuk menjaring masukan mengenai buruh migran. Sebab NTB, khususnya Lombok Barat dan Lombok Timur, dinilai pemerintah daerahnya memiliki beragam inisiatif perlindungan bagi TKI yang perlu dicontoh daerah lain.

AYA

Para TKI Ilegal asal NTB yang terjaring operasi Pemerintah Malaysia agar dipulangkan secara terhormat

MATARAM.lombokjournal.com –  Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) M. Zainul Majdi  minta Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), memperhatikan nasib TKI ilegal yang terjaring keimigrasian pemerintah negara Malaysia.

“Langkah tersebut penting dilakukan, untuk memastikan keberadaan TKI yang terjaring dalam Operasi oleh  Pemerintah Malaysia tidak terlantar,” kata gubernur, Kamis (6/7).

Gubernur menghimbau BNP2TKI agar terus melakukan komunikasi secaracintens dengan Kemenlu terkait Nasib TKI dari NTB yang  ilegal  di negeri jiran tersebut.   Bagaimanapun, mereka merupakan WNI yang wajib dilindungi dan diperhatikan, terlepas dari status yang ilegal, cetusnya.

“Kalau memang bisa dilakukan pemutihan supaya dilakukan pemutihan, tapi kalau tidak bisa dilakukan dan terpaksa dilakukan pemulangan, harus dipulangkan dengan baik dan secara terhormat,  jangan sampai terlantar,” tambahnya

TKI asal NTB selama ini, baik legal maupun non prosedural, banyak berkontribusi bagi devisa negara. “Menjadi tanggung jawab bersama ketika mereka (TKI) tersangkut permasalahan di negara tempat bekerja,” tutur Majdi.

Lebih lanjut dikatakan gubernur, sejauh ini pihaknya hanya bisa melakukan komunikasi, berkoordinasi dengan Kemenlu maupun BNP2TKI, supaya para TKI bisa mendapatkan penanganan baik.

Menurutnya, Pemerintah Daerah NTB tidak memiliki kewenangan melakukan penanganan pemerintah di luar negeri. “Jadi tidak bisa banyak berbuat, selain melakukan langkah tersebut,” tegasnya.

Untuk diketahui, NTB termasuk salah satu daerah pengirim TKI terbesar di Indonesia.  Tiap tahun TKI yang berangkat khusus ke negara tujuan Malaysia mencapai 50 ribu. Itu baru yang resmi, belum yang berangkat melalui jalur non prosedural

AYA

Aplikasi “Pelor Mas” Atau Pengaduan Online Transportasi Berbasis Masyarakat Dishub NTB Siapkan Aplikasi Pengaduan Masyarakat

MATARAM.lombokjournal.com —  Bayu Windya, Kepala Dinas Perhubungan NTB mengatakan, selain mempermudah masyarakat menyampaikan pengaduan terkait transportasi di NTB, masyarakat juga bisa mengadukan apa saja.

“Pengaduan apa saja,” ujarnya di Mataram, Rabu (5/7).

Aplikasi ini sudah dapat diunduh pada playstore, agar masyarakat bisa melaporkan langsung, tanpa harus repot datang ke kantor Dishub NTB.  Tak hanya soal aduan, juga banyak konten tentang perhubungan seperti jadwal penerbangan dan lainnya.

“Jadwal kapal juga akan kita tambah dan sekarang sedang di update,” sambung Bayu.

Bayu minta semua pihak yang terlibat dalam sistem transportasi di NTB bisa menggunakan aplikasi ini sebagai acuan. Pasalnya, aplikasi ini memuat  jadwal penerbangan dan keberangkatan kapal secara real time.  Ini sangat membantu masyarakat mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhannya.

“Sopir Blue Bird saja sudah pakai aplikasi ini,” akunya.

Namun terkait keberangkatan bus, pihak Dishub masih kesulitan mendapatkan informasi jadwal. Karena jadwal bus yang berangkat dan tiba saat ini masih belum bisa diprediksi.

Meski belum launching resmi, namun aplikasi cukup diminati masyarakat NTB. Karena data dalam aplikasi tersebut akurat. Seperti jadwal penerbangan, aplikasi tersebut terhubung langsung di lapangan.

“Jika diaplikasi mengatakan penerbangan batal, saya sudah coba hubungi dan memang seperti itu,” pungkasnya.

Aduan Lainnya

Terkait aduan lainnya, masyarakat bisa menggunakan aplikasi ini. Pengaduan lainnya akan dilanjutkan Dishub pada instansi yang bersangkutan.

“Misalnya soal jalan rusak, nanti akan kita forward ke Dinas PUPR,” jelasnya.

Lebih jauh lagi terkait pengaduan lainnya, masyarakat juga bisa mengetahui jika pengaduan sudah ditindak lanjut atau belum. Dalam aplikasi tersebut Dishub juga menyertakan track record dari instansi terkait.

“Jika jalannya sudah diperbaiki akan difoto oleh Dinas PUPR lalu dikirim melalui aplikasi tersebut. Ini akan sangat membantu masyarakat,” tandasnya.

AYA

Aparatur Sipil Negara (ASN) Lingkup Pemerintah Provinsi NTB Diajak  terapkan makna al-Faidzin, baik di tempat kerja maupun dalam  keseharian

MATARAM.lombokjournal.com – Ajakan itu disampaikan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB), di hari pertama masuk kerja setelah libur panjang pasca hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriyah.  TGB memberikan pengarahan pada Upacara Paripurna NTB Gemilang yang dilanjutkan kegiatan Halal Bi Halal, hari Senin (3/7).

Al-Fa’idzin menurut gubernur,  bermakna sebagai keberhasilan.  Maka, meraih keberhasilan ada beberapa syarat dan prasyarat yang harus dipenuhi.

Pertama, harus fokus, yakni mengkonsentrasikan serta mencurahkan tenaga, pikiran dan ilmu untuk mengerjakan kebaikan.

“Seraya meningggalkan hal hal yang tidak baik,” kata TGB di hadapan seluruh ASN di lingkup provinsi yang dihadiri Wakil Gubernur, H. Muh. Amin, SH. M. Si, Sekretaris Daerah, Ir. H. Rosiady Sayuti, Ph. D beserta  seluruh pejabat Struktural dan ASN lingkup Pemerintah Provinsi NTB di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur NTB di Mataram, Senin (03/07/2017).

Syarat kedua, keberhasilan bisa dicapai dengan disiplin.  “Tingkat kedisiplinan ASN Provinsi NTB  berdasarkan data absensi kehadiran masuk dan pulang kerja, dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan,” kata TGB.

Namun diingatkan, kedisiplinan tersebut selayaknya  tidak hanya diukur dengan angka dan data kehadiran di tempat kerja. Tapi juga pengaruhnya terhadap keberhasilan kerja.

Menurut TGB, kehadiran diri ASN harus berpengaruh baik bagi kelangsungan pekerjaan yang ditugaskan.  “Sehingga, proses pencapaian target pembangunan berjalan baik dan lancer,” katanya.

Momen Apel Paripurna itu,  juga dimanfaatkan  gubernur  untuk menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh ASN yang hadir. Sebab menurut TGB, bermaaf- maafan merupakan sesuatu yang perlu, karena selama berinteraksi dan memimpin daerah tentu terdapat hal-hal yang kurang sesuai. Bermaafan juga memiliki makna mendukung segala proses yang saat ini berlangsung. Sehingga keberhasilan dan kesuksesan dapat diraih.

TGB juga mengajak seluruh ASN, khususnya yang beragama Islam, menerapkan seluruh pengalaman baik yang diperoleh di bulan Ramadhan dalam kehidupan. Sebab, kebaikan selama Ramdhan akan memberikan dampak baik bagi pekerjaan dan kehidupan sosial.

“Saya mengajak semua menunjukkan hal-hal yang produktif, “ ajak TGB.  ASN diajak mncurahkan sumber daya yang dimiliki, baik pemikiran, tenaga, ilmu, serta  apa pun yang DImiliki untuk menuntaskan tugas bersama.

AYA.