Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Putaran III Rally Wisata tahun 2017 di Lombok, dinilai berkontribusi untuk meningkatkan popularitas destinasi wisata Nusa Tenggara Barat (NTB).

MATARAM.lombokjournal.com – Penyelenggaraan Kejurnas Putaran III Rally Wisata di Lombok yang dituju adalah promosi pariwisata. Karena itu, Wakil Gubernur  NTB, H Muh Amin menilai sangat positif Kejurnas Ralyy Wisata yang akan mengatrol destinasi wisata di Lombok khususnya, dan NTB umumnya.

Dikatakan wagub, penyelenggaraan Rally Wisata ini selain berkontribusi bagi peningkatan popularitas destinasi NTB dikancah nasional bahkan mancanegara,  pada gilirannya juga memperkuat daya tarik dan arus kunjungan wisatawan.

“Ini juga mendorong semua pelaku dan pemangku kepentingan pariwisata di NTB terus berbenah meningkatkan kualitas dan kuantitas penunjang yang diperlukan,” kata Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, H.Muh Amin, SH., M.Si saat membuka Kejuaraan Nasional Putaran III Rally Wisata Tahun 2017, di Eks Bandara Selaparang, Rembiga Kota Mataram, Sabtu (26/8).

Wagub mengapresiasi dipilihnya NTB sebagai tuan rumah rally wisata tersebut. “Pemerintah daerah dan Masyarakat harus senantiasa berbenah diri mengembangkan industri pariwisata dan industri kreatif yang lebih bekualitas,” ujar wagub

Menurutnya, ajang kejurnas rally wisata ini sebagai media promosi yang efektive untuk mengenalkan potensi NTB kepada dunia luar secara masif.

Ketua Ikatan Motor Indonesia (IMI) NTB, Nur Haedin selaku penyelenggara melaporkan, total peserta baik yang mengikuti kejurnas maupun fun rally keliling Lombok berjumlah 300 orang peserta.

“Peserta berasal dari berbagai provinsi di indonesia yang antusias ambil bagian dalam event ini, sekaligus ingin menikmati pesona wisata rally di NTB,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pariwiasata Provinsi NTB, Drs. H.Lalu Moh Faosal menyatakan kesiapannya memfasilitasi dan  pelayanan terbaik kepada seluruh peserta yang hadir. Ia berharap event seperti ini tidak hanya diadakan di Pulau Lombok tapi juga di Pulau Sumbawa yang memiliki potensi wisata rally dan keindahan alam yang tidak kalah dengan pulau Lombok.

AYA

BACA : Kejurnas Rally Wisata 2017, Setelah Sulawesi dan Kalsel Kini Giliran Lombok

Kejurnas TIME Rally Tahun 2017 memperkuat komitmen untuk melakukan promosi maupun pencitraan ke dalam, maupun di tingkat nasional dan Internasional.

MATARAM.lombokjournal.com — Ikatan Motor Indonesia (IMI) NTB kembali menyelenggarakan Kejuaraan Nasional (Kejurnas) TIME Rally Tahun 2017, setelah menyelenggarakan kejuaraan serupa tahun 2015 dan 2016.

Pada tahun 2017 ini, ada lima putaran ditetapkan dan putaran llI dilaksanakan di NTB. Sebelumnya telah digelar di Sulawesi Selatan (putaran I, Kalimantan Selatan (putaran II. Putaran IV dan V diselenggarakan di Kalimantan Timur dan Bali).

Penyelenggaraan tahun 2017 di NTB, IMI NTB meningkatkan keterlibatan banyak pihak, terutama bagimana program IMI Nasional ini bersinergi dengan progam-program unggulan Pemerintah Provinsi NTB.

Dalam kesempatan tahun in, Kejurnas TIME Rally masuk mendukung program pariwisata Nasional “Pesona indonesia.” Dan di NTB melalui event “Bulan Pesona Lombok Sumbawa 2017” yang siap digelar Sabtu-Minggu, (26-27 Agustus). IMI NTB bersama Dinas Pariwisata NTB sepakat dengan nama event Pesona Mandalika Lombok Rally Wisata 2017.

Kepala Dinas Pariwisata NTB H.L Moh Faozal mengutarakan, Mandalika menjadi pilihan karena kawasan wisata unggulan tersebut menjadi icon pariwisita bahkan ke depan kawasan Mandalika (ITDC) akan menjadi icon pariwisata Indonesia bahkan dunia.

Untuk itu Pemprov NTB bersama IMI Pusat maupun IMI NTB, ikut memiliki tanggung jawab mendukung program pengembangan pariwisata Mandalika itu. Kadispar berharap, event nasional ini memberi dampak luas terutama andil mempercepat kemajuan pariwisata Provinsi NTB.

Pemprov NTB semakin memperkuat komitmen untuk berkesinambungan melakukan promosi maupun pencitraan ke dalam maupun di tingkat nasional dan Internasional. Dan konsisten menggelar event-event berkualitas, termasuk sposrt tourism seperti program IMI ini dengan memperkuat sinergisitas dengan berbagai stakeholders.

Ketua IMI Provinsi NTB M. Nur Haedin menyampaikan penghargaan kepada Pemerintah Provinsi NTB yang mendukung program IMI Nasional ini. Tentunya 1MI tidak bisa berdiri sendiri dengan programnya mengembangkan olahraga mobil roda empat.

“Kemajuan olahraga mobil MI akan sulit tercapai jika tidak melakukan sinergi dengan program-program lain,” kata Haedin.

Untuk itu lah lMi NTB berupaya meningkatkan penyelenggaraan Kejurnas TME Rally, dan tahun ini ada 4 misi yang disinergikan yakni misi olahraga prestasi roda empat (mobil), promosi pariwisata, kampanye keselamatan di jalan (road safety campaign), dan aksi sosial.

Untuk menyukseskan nya, IMI NTB bekerjasama antara lain dengan Dinas Pariwisata NTB, Dinas Pehubungan NTB, Ditlantas Polda NTB, Angkasa Pura Lombok International Airport, dan Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi NTB.

Dimana olahraga TIME Rally merupakan program IMI di bidang roda empat yang sudah cukup lama berlangsung. Di samping prestasi, Kejuaraan dengan mobil standart namun safety ini juga menambah wawasan bagi setiap peserta seperti tentang destinasi wisata, kuliner, budaya, kawasan permukiman masyarakat, kawasan bisnis, kantor-kantor.

Melatih dan meningkatkan kepekaan sosial tiap peserta karena menyusuri ruas jalan pedesaan. Bahkan tiap peserta yang selama ini hanya melewati jalan-jalan nasional, provinsi maupun jalan kabupaten/kota, menjadi lebih tahu status jalan dan kilometer jalan yang dilalui dengan dipandu soal (bersifat rahasia) yang diberikan racing committee (RC) rally saat start.

Peserta kejurnas TIME rally dan juga yang mengikuti fun rally, ini menjadi ajang silaturahmi saling bertukar informasi dan meningkatkan pemahaman terhadap keselamatan di jalan termasuk tertib berlalu lintas.

Pada akhirnya, ajang edukasi ini memberi manfaat kepada parapeserta rally antara lain lebih percaya diri, mampu berkendara yang aman dan nyaman, member andil dalam menekan angka kecelakaan di jalan, dan meraih prestasi bagi yang juara di ajang rally.

Kejurnas ThME Rally tahun ini diikuti pereli pereli nasional sebanyak 75 team dengan 250 orang atlet dari DKI Jakarta, Kalsel,  Kaltim, Sulsel, Sumsel, Yogyakarta, Jateng, Jatim, Jambi, Bali, dan NTB.

AYA

Pesatnya pertumbuhan peserta di Mataram, juga diikuti kenaikan jumlah fasilitas kesehatan yang jadi mitra

MATARAM.lombokjournal.com – Meski baru 3,5 tahun, capaian kinerja perluasan kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Mataram, terus meningkat. Jumlah peserta JKN-KIS hingga 30 Juni 2017, untuk BPJS Kesehatan Mataram  mencapai 995.112 jiwa.

Hal itu dijelaskan Lalu Suryatna, Kepala Bidang Perluasan Peserta dan Kepatuhan BPJS Kesehatan Cabang Mataram, dalam Public Expose Capaian Program JKN-KIS dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Indonesia di Aula BPJS Kesehatan Mataram, Selasa (22/8).

Jumlah tersebut termasuk peserta yang didaftarkan dan diintegrasikan dengan program JKN-KIS oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sebanyak 39.818 jiwa.

Peserta BPJS Kesehatan Cabang Mataram rinciannya mencakup wilayah Kota Mataram  sebanyak 13.627 jiwa, Kabupaten Lombok Barat sebanyak 39.818 jiwa, Lombok Utara mencapai 10.000 jiwa.

Lalu Suryatna menjelaskan, untuk memperluas cakupan peserta, saat ini pihak BPJS Kesehatan Cabang Mataram sedang menjalin kerjasama dengan Lombok Epicentrum Mall untuk penyediaan dropbox pendaftaran peserta JKN-KIS.

“Ini memudahkan masyarakat untuk mendaftar sebagai peserta JKN-KIS,” kata Suryatna, yang dalam kesempatan public expose itu bersama Kepala Bidang Penagihan dan Keuangan, Sri wahyuni, i Nengah Dwi Jendra, Kabid Penjaminan Manfaat primer, Ari Utami, Kabid SDM, Umum dan Komunikasi Publik, serta dr Ni Kade Diastuti, Verfikator RSUD Kota Mataram. .

Penempatan dropbox juga dilakukan di kantor kelurahan dan Kecamatan di Mataram, di Kantor Cabang,  Kantor Layanan Operasional Kabupaten, bank Mitra yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, juga melalui kader JKN.

Lebih lanjut dijelaskan, peningkatan jumlah peserta di Mataram, juga diikuti dengan pertumbuhan jumlah fasilitas kesehatan yang menjalin kemitraan. Saat ini fasilitas kesehatan (faskes) yang bermitra dengan BPJS Kesehatan Cabang Mataram, yaitu 96 Faskes Tingkat Pertama terdiri 36 Puskesmas, 34 dokter praktik perorangan, 4 dokter praktik gigi  perorangan, 12 klinik pratama, 5 klinik TNI, 4 klini Polri, dan 1 RS D Pratama.

Selain itu, BPJS Kesehatan Cabang Mataram juga bekerja sama  dengan 21 Faskes Rujukan Tingat Lanjutan (FKRTL) yang terdiri 10 rumah sakit, 1 apotek obat kronis, 1 apotek obat rujuk balik serta 10 optik.

Apresiasi disampaikan pada pemerintah daerah atas komitmennya menyukseskan progran JKN-KIS.

“Selain komitmen dalam bentuk pembiayaan serta perluasan akses pelayanan melalui penyediaan fasilitas kesehatan, ke depan kami harapkan peran pemerintah daerah juga makin dioptimalkan baik dari sisi kualitas maupun mutu pelayanan kesehatan masyarakat akin meningkat,” kata Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram , dr Muhammad Ali dalam siaran persnya yang diterima wartawan, hari Selasa.

Muhammad Ali juga berharap, pemerintah daerah bersama-sama memperkuat regulasi terkait kepatuhan pengusaha dan masyarakat dalam kepesertaan JKN-KIS. Selain itu, agar cakupan kepesertaan makin luas, guna mencapai target Universal Health Coverage atau cakupan semesta tahun 2019.

KGS

BACA : 70 persen Lebih Penduduk Indonesia Jadi Peserta JKN-KIS

Hasil lomba diharapkan mampu menginspirasi masyarakat dalam membangun kesejahteraannya

MATARAM.lombokjournal.com —   Program PKK Kabupaten Lombok Barat programnya dinilai didukung sistem dokumentasi dan tata kelola adiministrasi  yang baik.  Sehingga  terpilih bersama 4 daerah lainnya di Indonesia sebagai nominator, yaitu Kabupaten Tapanuli Utara, Purbalingga, Ngawi dan Gorontalo.

Atas keberhasilan tersebut, PKK NTB dikunjungi Tim Verifikasi Lomba Tertib Administrasi PKK Tingkat  Nasional Tahun 2017, di Aula Gedung Tim Penggerak PKK Provinsi NTB di Jalan Pendidikan Mataram, Senin 21/8-2017.

Tim Verifikasi melakukan penilaian lanjutan untuk menentukan predikat juara I Nasional, atau PKK paling tertib Administrasi Tingkat Nasional tahun 2017.

Ketua Tim Penggerak PKK NTB, Hj. Erica M.Zainul Majdi bersama Wakil Ketua I, Hj. Syamsiah Muh. Amin dan didampingi  pengurus lainnya, menyambut hangat kunjungan Tim Verifikasi Lomba tersebut,.

Di hadapan Tim Verifikasi  Nasional,  Hj. Erica menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas terpilihnya PKK NTB diwakili Kabupaten Lombok Barat dalam nominasi 5 besar nasional.

Menurutnya, dengan masuknya PKK NTB sebagai salah satu nominator terbaik nasional, akan memberikan kesempatan kepada pengurus dan kader-kader PKK Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-NTB belajar lebih banyak. Karena akan dibimbing  langsung oleh tim verifikasi pusat.

“Kita sudah tidak sabar mendapatkan ilmu dan pendampingan dari ibu-ibu tim pusat,” ujar Hj. Erica.

Hj Erica mengatakan, administrasi dapat diibaratkan sebagai  jantung dari suatu organisasi. “Program-program organisasi akan dapat berjalan dengan baik, bila didukung tata kelola administrasi yang baik,” tuturnya.

Seluruh jajaran TP PKK NTB diajaknya memberi perhatian yang sungguh-sungguh terhadap administrasi PKK.

“Verifikasi ini bukan hanya untuk melihat tertibnya saja, tetapi juga menilai kelengkapannya dan akuntabilitasnya,” terang Hj. Erica mengingatkan jajarannya.

Pada kesempatan sama, Dra Hj. Nursula anggota tim verifikasi menyampaikan, Ketua umum PKK Pusat bercita-cita, agar setiap lomba yang dilaksanakan di jajaran PKK,  mampu memberi sesuatu yang bernilai strategis dan menginspirasi dalam melahirkan karya-karya yang lebih besar  bermanfaat bagi masyarakat luas.

Lebih lanjut ditegaskannya, semua daerah atau PKK yang masuk nominasi 5 besar nasional, termasuk PKK NTB dan Kabupaten Lobar sesungguhnya sudah menjadi pemenang.

Tapi untuk menentukan urutan juara dari kelima nominator tersebut, diperlukan  Verifikasi lanjutan, yakni untuk mencocokkan laporan dengan kondisi di lapangan.

“Kalau sudah menang atau masuk nominasi, harus lebih baik ke depannya karena akan menjadi contoh atau perhatian dari seluruh PKK di Indonesia,” pesan Hj. Nursula.

AYA/Hms

Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan modus pemalsuan umur dan KTP, membuktikan adanya perdagangan  orang di NTB

MATARAM.lombokjournal.com – Pemerintah Provinsi NTB lewat Asisten I Setda NTB, Agus Patria, SH mengatakan, kasus TPPO memang terjadi di NTB dengan modus pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI), di antaranya pemalsuan umur bahkan pemalsuan KTP.

Pemerintah baru mengetahui warga NTB jadi korban setelah ada kejadian. Karena itu, Pemerintah Provinsi NTB berupaya memenuhi kewajibannya untuk melindungi warga  lewat Peraturan Daerah (Perda).

“Pemda membuat regulasi agar perdagangan orang dengan modus TKI bisa ditekan,” tegas Agus di tengah kegiatan Training on Trainer  (TOT) kader pendamping korban TPPO yang dilaksanakan di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (21/8) pagi.

Diungkapkannya, pemerintah daerah menyambut baik kegiatan training bagi pendamping saksi dan korban TPPO, agar semakin banyak pihak yang  peduli penanganan TPPO sehingga bisa menekan angka TPPO.

Dalam kesempatan sama, Ketua LPSK, Abdul Haris Semendawai mengatakan, hingga saat ini belum ada data yang solid berapa jumlah korban TPPO. Kementerian PPA sudah mencoba untuk mengupulkan data, namun belum ada jumlah yang pasti.

“Terakhir ini ada sekitar tiga ribuan kasus TPPO yang ditangani oleh pihak polisi. Ini masih jauh sekali dari jumlah korban yang diprediksi yang mencapai sekitar puluhan ribu,” ungkapnya.

Di NTB, kasus TPPO di NTB, baik korban maupun saksinya ada yang sudah di bawah perlindungan LPSK, tapi ada juga di luar penangnan LPSK. Karena itu, pencegahan dan penanganan korban dan saksi TPPO perlu dilakukan secarah konprehensif dan dilakukan oleh semua pihak.

Universitas Mataram (UNRAM) bekerjasama dengan LPSK  terkait dengan pelatihan pendamping saksi dan korban TPPO dalam bentuk MoU.

AYA

BACA : LPSK-Unram Latih Pendamping Korban Perdagangan Orang

Salah satu kelurahan NTB, yaitu Kelurahan Banjar di Ampenan, mengembangkan sistem aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keluaran (SIMKEL) yang dapat mempercepat dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat.

MATARAM.lombokjournal.com — Sejarah baru bagi Provinsi NTB yang belum pernah meraih kelurahan dan desa predikat terbaik tingkat nasional.

Kelurahan Banjar Kecamatan Ampenan Kota Mataram dan Desa Lingsar Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat, dinobatkan sebagai desa dan kelurahan terbaik di ajang Lomba Desa dan Keluaran Tingkat Nasional oleh Kementerian Dalam Negeri, jelang jelang perayaan Kemerdekaan RI  (16/08).

Lomba yang digelar pada tanggal 10-12 Agustus 2017 itu merupakan ajang tahunan untuk memilih desa atau kelularahan yang memiliki inovasi dan memenuhi kritaria yang telah ditetapkan Kementerian Dalam Negeri, khusus di regional IV.  NTB mengungguli Provinsi Papua, Maluku dan NTT.

Terpilihnya kedua desa dan kelurahan itu berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 410-5638 tahun 2017. Ini pertama kali terjadi, tahun lalu NTB hanya menempati urutan harapan untuk tingkat nasional.

Mantan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Catatan Sipil, H. Rusman, selaku ketua Tim Pemilihan Kepala Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi NTB saat itu, menjelaskan Desa Lingsar dan Kelurahan Banjar telah mewakili NTB karena memiliki kelabihan dan keunggulan.

Desa Lingsar memiliki sejumlah kelebihan yang menjadikannya desa tersebut sebagai juara tingkat nasional, yaitu memiliki radio konseling remaja, aplikasi system informasi desa dan pelayanan administrasi online, dimana masayakarat dapat mencetak (print) di rumah.

Selain itu, Desa Lingsar memiliki inovasi Web desa dengan jumlah pengunjung lebih dari 10.000, serta mengembangkan hot spot/internet gratis.

“Ini sudah melalui seleksi yang ketat di tingkat provinsi. Sehingga layak desa ini menjadi juara di tingkat nasional,” jelas H. Rusman yang saat ini menjabat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi NTB.

Kelurahan Banjar di Ampenan layak menjadi juara tingkat nasional mengingat keluaran ini sudah memiliki inovasi yang belum dimiliki kelurahan lain. Kelurahan ini mengembangkan sistem aplikasi yang dikenal Sistem Informasi Manajemen Keluaran (SIMKEL) yang dapat mempercepat dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat.

Banjar juga memiliki program Ini Baru Banjar (IBRA) sebagai wadah yang dapat diimplementasikan dalam sebuah komunitas untuk peduli lingkungan dan kebersihan. Sistem ini juga menyedikan kursus Bahasa Inggris gratis bagi pemuda.

Selain itu, Keluaran Banjar juga mengenmbangkan program LIBRA (Lumbung Informasi Bagi Warga) yang merupakan komunitas atau wadah masyarakat dengan membentuk rumah baca. Komunitas ini bertujuan sebagai wadah untuk menkreasi sampah dan wadah pendidikan non formal.

“Kelurahan Banjar memiliki keunikan, dengan sampah mereka bisa juara nasional,” tutur H. Rusman.

Kelurahan Banjar saat ini menjadi pusat bank sampah Provinsi NTB, atau yang dikenal Bank Sampah NTB Mandiri. Komunitas ini memiliki peran untuk memilih dan memilah sampah organik dan non organik yang kemudian diolah menjadi barang yang bernilai jual.

Desa Lingsar dan Kelurahan Banjar mendapat hadiah uang pembinaan masing-masing sebesar 50 juta dari Kementerian Dalam negeri.

“Prestasi ini, menjadi motivasi bagi desa dan kelurahan lain di NTB untuk berionvasi membangun desa dan kelurahan,” harap Rusman saat ditemui di ruang kerjanya.

AYA

NTB sering dirugikan karena produk NTB diklaim daerah lain, Solusinya dengan i-shop

MATARAM.lombokjournal.com —  Kepala Dinas Perdagangan NTB Putu Sally Andayani berharap, kehadiran i-shop menjadi jalan keluar bagi para pelaku UKM di NTB dalam mempromosikan dan memasarkan produknya.

Selama ini, lanjut Sally, nilai ekspor dari UKM di NTB masih sangat kecil. Ditambah sejumlah persoalan lain seperti seringnya produk NTB diklaim dari daerah lain dan juga tidak adanya surat keterangan asal (SKA) produk.

“Kita tentu dirugikan. Solusinya dengan i-shop ini,” ujar Sally saat peresmian i-shop di Kantor Pemprov NTB, Kamis (17/8).

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) secara resmi meluncurkan i-shop NTB sebagai sarana jual beli dan media promosi produk-produk unggulan dari para pelaku usaha kecil, dan menengah (UKM).

Program i-shop NTB merupakan sebuah toko daring (online) yang terintegrasi atas kerja sama Dinas Perdagangan NTB dengan BNI dan Pos Indonesia sebagai transaksi keuangan dan juga pengiriman produk.

Sally memaparkan, dari 100 UKM yang mendaftar telah disaring menjadi 20 UKM yang dianggap memenuhi syarat berjualan di i-shop. Ragam jenis produk unggulan NTB di i-shop terdiri atas produk kerajinan tangan seperti gerabah, kain tenun, ketak, cukli, mutiara, hingga susu kuda liar bisa ditemukan di toko daring ini.

“Satu UKM bisa hasilkan macam-macam jenis produk. Kita minta komitmen para pelaku UKM,” kata Sally.

AYA

Pada peringatan Hari Kemerdekaan RI, 16 orang Napi (narapidana) dapat remisi bebas murni

MATARAM.lombokjournal.com – Dari 40 napi tindak pidana korupsi yang diajukan ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas) Kemenkumham dan KPK, belum satu pun mendapat persetujuan memperoleh remisi.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi NTB Sevial Akmily mengatakan itu di Lapas Kelas II A Mataram, NTB, Kamis (17/8). Hal itu berarti, pada momen peringatan Hari kemerdekaan RI, tidak ada pemberian remisi bagi napi tindak pidana korupsi di NTB.

“Kita ajukan napi koruptor untuk remisi tapi belum turun, di beberapa daerah ada yang dapat,” ucap Savial.

Di sembilan lapas/rutan yang ada di NTB, dari total 1.765 napi yang ada, 1.280 napi mendapatkan remisi umum pada Hari Kemerdekaan. Mereka yang memperoleh remisi  ini terdiri atas napi tindak pidana narkotika, pencucian uang, dan tindak pidana umum lainnya.

Sevial menyampaikan, jumlah pemotongan masa tahanan para napi bervariasi, mulai dari satu bulan hingga enam bulan. Selain itu, Sevial menambahkan, pada momen peringatan hari jadi NKRI ini, terdapat sejumlah napi yang mendapatkan remisi bebas murni.

“Untuk remisi bebas murni itu ada 16 orang,” ujar Savial

Lebih lanjut diungkapkannya, proses remisi saat ini juga telah dilayani secara daring (online). Dari sembilan lapas/rutan di NTB, enam di antaranya sudah bisa melakukan pelayanan remisi secara daring.

Sevial menyebutkan, pelayanan secara daring akan menjamin proses layanan tepat waktu dan bebas pungutan liar (pungli).

Dari sembilan unit lapas teknis di NTB terdapat enam unit yang laksanakan remisi secara online akan menjamin tepat waktu dan bebas pungli.

Di tempat yang sama, Gubernur NTB TGH Muhammad Zainul yang sempat menyerahkan remisi bebas murni, mengucapkan selamat kepada para napi yang telah mendapatkan remisi baik remisi umum dengan masih menjalani masa tahanan maupun remisi bebas murni.

“Bagi seluruh napi yang dapat remisi (bebas murni) selamat dan janji pada diri sendiri tidak kembali melanggar hukum,” kata pria yang dikenal dengan sebutan Tuan Guru Bajang (TGB) tersebut.

TGB juga berpesan kepada lembaga pemasyaratan untuk terus berbenah dalam melakukan pembinaan. TGB berharap lapas bisa menjadi sarana bagi transformasi para napi untuk menuju arah yang lebih baik dan juga mengeliminir tindak kriminal.

“Saya minta jajaran pemasyarakatan segera berbenah diri agar lebih baik lagi. Kepada seluruh jajaran pemasyarakatan tetap menjaga integritas moral dan membangun pemasyarakatan lebih baik,” kata TGB

AYA.

ASN yang akan maju dalam Pilgub NTB 2018 tidak dilarang, tapi diminta mengedepankan semangat politik yang santun

MATARAM.lombokjournal.com  –  Aparatur Sipil negara (ASN) yang ikut meramaikan bursa Pilgub (Pemilihan Gubernur) 2018 tidak dilarang. Tapi Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi atau Tuan guru Bajang (TGB) mengingatkan, agar mengedepankan semangat politik yang santun.

“Kalau ikut politik, juallah gagasan, jangan saling mencari cari kesalahan,” singgung TGB Dalam Rapat Pimpinan bersama seluruh Kepala OPD di Ruang Rapat Utama, Kantor Gubernur NTB, Senin (14/08).

“ASN berada dalam lingkaran sistem yang bekerja mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi masyarakat. Bukan justru meraih tujuan dengan cara-cara menyakiti yang pada akhirnya merugikan masyarakat,’ tegas TGB yang saat itu didampingi Wakil Gubernur H. Muh Amin dan Sekda NTB, Ir.H.Rosiady Sayuti, P.hD.

Dalam rapat pimpinan itu TGB mengajak seluruh pejabat di lingkup Pemerintah Provinsi NTBterus meningkatkan kinerjanya. Dalam menanggapi kritik masyarakat, agar diterima dengan baik dan direspon dengan menunjukkan  kinerja yang lebih baik.

“Jikapun kritik itu perlu dijawab, maka jawablah dengan cara-cara yang mencerdaskan,” kata gubernur..

Saat itu, TGB melarang dan mengingatkan  jajarannya, agar tidak saling “berbalas pantun” dalam menghadapi kritik dari pihak mana pun. Karena hal itu akan membingungkan masyarakat.

Seluruh Kepala OPD diminta lebih fokus upaya pencapaian  indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat 2013-2018.

“Ini masih ada  sisa waktu setahun untuk memenuhi target –target yang belum tercapai,” ujar TGB, sambil mengingatkan jajarannya mencermati seluruh indikator dalam RPJMD tersebut.

Saat ini berkembang isu, seolah-olah seluruh indikator kinerja RPJMD belum tercapai. Padahal kenyataannya, dari 31 indikator yang ada, sebanyak 20 indikator  sudah mencapai target yang ditetapkan. Hanya menyisakan 11 indikator yang perlu mendapat perhatian dan kerja keras.

Dari 11 indikator tersebut, diminta dalam yang masih tersisa ini agar digenjot pelaksanaannya, sehingga pada akhir RPJMD NTB tahun 2018 nanti seluruh indikator telah tercapai dengan baik.

Kepada OPD teknis, yang bertanggung jawab dalam pencapaian indikator kinerja RPJMD  tersebut, agar  meningkatkan sinergi, koordinasi dan komunikasi antar sektor.

“Capaian kinerja itu agar mengedepankan aspek kualitas dan kuantitas yang seimbang,” tegas gubernur.

Hal-hal yang selama ini belum tuntas, seperti program pengalihan urusan pemerintahan yang sedang ditangani, misalnya Dinas Kehutanan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kelautan, Perijinan dan lain-lain.

“Hal-hal yang belum tuntas, segera selesaikan,” tegas Gubernur.

AYA/Hms

Tekad anti korupsi sudah ditandatangani Gubernur NTB, bersama pimpinan DPRD dan seluruh bupati/waliota bersama Ketua DPRD kab/kota se-NTB

MATARAM.lombokjournal.com – Peluncuran e-Planning dirangkai sosialisasi pemanfaatan aplikasi Entebe Plan, dimaksudkan memperkokoh good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik.

Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) menegaskan itu saat meresmikan sosialisasi dan lounching e-KUA/PPAS di Ruang Sidang DPRD Provinsi NTB, Jum’at (11/08).

“Sebagai salah satu implementasi dari komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB dalam pemberantasan Korupsi yang terintegrasi,” kata TGB..

Penerapan EnTebe Plan berkontribusi pada ikhtiar melakukan pembenahan perencanaan dan tata kelola keuangan daerah k earah lebih transparan. “Agar terhindar dari praktek-praktek tidak bertanggung jawab atau KKN, “ TGB.

Peluncuran eNTeBe plan tersebut, selain dihadiri Pimpinan dan seluruh Anggota DPRD,  Wakil Gubernur H. Muh Amin, SH.M.Si bersama seluruh Pimpinan OPD lingkup Pemerintah Provinsi NTB, juga  dihadiri oleh Kepala Satuan Tugas Unit Korsub  Pencegahan KPK,  Asep Rahmat Suwanda.

Dipaparkannya,  pemberantasan korupsi terintegrasi berjalan baik apabila didukung komitmen pimpinan daerah, baik itu gubernur, bupati/walikota maupun kepala dinas/badan/kantor.  Sistem dan tata kelola keuangan yang baik, seperti e-Planning salah satu komponen yang mendukung program pencegahan korupsi.

“Namun kedua komponen tersebut tidak berjalan baik tanpa disertai integritas pelaksana,” katanya.

Program e-planning terdapat tujuh kondisi yang diharapkan mampu dilaksanakan. Pertama, dokumen perencanaan yang disusun merupakan dokumen yang bersih dari intervensi kepentingan berbagai pihak.  Kedua, diharapkan konsistensi antara dokumen yang disusun.

Ketiga, perencanaan yang dilakukan harus berorientasi pada sasaran.  Keempat, bahwa dalam penyusunan perencanaan tersebut tidak ditemukan duplikasi program kegiatan. Kelima adanya kejelasan struktur kinerja. Dan keenam  tidak terdapat kesalahan penganggaran.

“Yang ketujuh, APIP mampu melakukan pengawasan dari tahapan perencanaan,” jelasnya.

Peluncuran aplikasi Entebe Plan sejatinya merupakan salah satu tindak lanjut penandatangan  komitmen bersama program pemberantasan korupsi teriintegrasi.

Komitmen tersebut telah ditandatangani oleh Gubernur NTB, Tuan Guru Bajang bersama pimpinan DPRD dan seluruh bupati/waliota bersama Ketua DPRD kab/kota se-NTB pada tanggal 9 Mei 2017 yang lalu, atas prakarsa KPK RI.

AYA/Hms

—