Hasil lomba diharapkan mampu menginspirasi masyarakat dalam membangun kesejahteraannya

MATARAM.lombokjournal.com —   Program PKK Kabupaten Lombok Barat programnya dinilai didukung sistem dokumentasi dan tata kelola adiministrasi  yang baik.  Sehingga  terpilih bersama 4 daerah lainnya di Indonesia sebagai nominator, yaitu Kabupaten Tapanuli Utara, Purbalingga, Ngawi dan Gorontalo.

Atas keberhasilan tersebut, PKK NTB dikunjungi Tim Verifikasi Lomba Tertib Administrasi PKK Tingkat  Nasional Tahun 2017, di Aula Gedung Tim Penggerak PKK Provinsi NTB di Jalan Pendidikan Mataram, Senin 21/8-2017.

Tim Verifikasi melakukan penilaian lanjutan untuk menentukan predikat juara I Nasional, atau PKK paling tertib Administrasi Tingkat Nasional tahun 2017.

Ketua Tim Penggerak PKK NTB, Hj. Erica M.Zainul Majdi bersama Wakil Ketua I, Hj. Syamsiah Muh. Amin dan didampingi  pengurus lainnya, menyambut hangat kunjungan Tim Verifikasi Lomba tersebut,.

Di hadapan Tim Verifikasi  Nasional,  Hj. Erica menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas terpilihnya PKK NTB diwakili Kabupaten Lombok Barat dalam nominasi 5 besar nasional.

Menurutnya, dengan masuknya PKK NTB sebagai salah satu nominator terbaik nasional, akan memberikan kesempatan kepada pengurus dan kader-kader PKK Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-NTB belajar lebih banyak. Karena akan dibimbing  langsung oleh tim verifikasi pusat.

“Kita sudah tidak sabar mendapatkan ilmu dan pendampingan dari ibu-ibu tim pusat,” ujar Hj. Erica.

Hj Erica mengatakan, administrasi dapat diibaratkan sebagai  jantung dari suatu organisasi. “Program-program organisasi akan dapat berjalan dengan baik, bila didukung tata kelola administrasi yang baik,” tuturnya.

Seluruh jajaran TP PKK NTB diajaknya memberi perhatian yang sungguh-sungguh terhadap administrasi PKK.

“Verifikasi ini bukan hanya untuk melihat tertibnya saja, tetapi juga menilai kelengkapannya dan akuntabilitasnya,” terang Hj. Erica mengingatkan jajarannya.

Pada kesempatan sama, Dra Hj. Nursula anggota tim verifikasi menyampaikan, Ketua umum PKK Pusat bercita-cita, agar setiap lomba yang dilaksanakan di jajaran PKK,  mampu memberi sesuatu yang bernilai strategis dan menginspirasi dalam melahirkan karya-karya yang lebih besar  bermanfaat bagi masyarakat luas.

Lebih lanjut ditegaskannya, semua daerah atau PKK yang masuk nominasi 5 besar nasional, termasuk PKK NTB dan Kabupaten Lobar sesungguhnya sudah menjadi pemenang.

Tapi untuk menentukan urutan juara dari kelima nominator tersebut, diperlukan  Verifikasi lanjutan, yakni untuk mencocokkan laporan dengan kondisi di lapangan.

“Kalau sudah menang atau masuk nominasi, harus lebih baik ke depannya karena akan menjadi contoh atau perhatian dari seluruh PKK di Indonesia,” pesan Hj. Nursula.

AYA/Hms

Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan modus pemalsuan umur dan KTP, membuktikan adanya perdagangan  orang di NTB

MATARAM.lombokjournal.com – Pemerintah Provinsi NTB lewat Asisten I Setda NTB, Agus Patria, SH mengatakan, kasus TPPO memang terjadi di NTB dengan modus pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI), di antaranya pemalsuan umur bahkan pemalsuan KTP.

Pemerintah baru mengetahui warga NTB jadi korban setelah ada kejadian. Karena itu, Pemerintah Provinsi NTB berupaya memenuhi kewajibannya untuk melindungi warga  lewat Peraturan Daerah (Perda).

“Pemda membuat regulasi agar perdagangan orang dengan modus TKI bisa ditekan,” tegas Agus di tengah kegiatan Training on Trainer  (TOT) kader pendamping korban TPPO yang dilaksanakan di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (21/8) pagi.

Diungkapkannya, pemerintah daerah menyambut baik kegiatan training bagi pendamping saksi dan korban TPPO, agar semakin banyak pihak yang  peduli penanganan TPPO sehingga bisa menekan angka TPPO.

Dalam kesempatan sama, Ketua LPSK, Abdul Haris Semendawai mengatakan, hingga saat ini belum ada data yang solid berapa jumlah korban TPPO. Kementerian PPA sudah mencoba untuk mengupulkan data, namun belum ada jumlah yang pasti.

“Terakhir ini ada sekitar tiga ribuan kasus TPPO yang ditangani oleh pihak polisi. Ini masih jauh sekali dari jumlah korban yang diprediksi yang mencapai sekitar puluhan ribu,” ungkapnya.

Di NTB, kasus TPPO di NTB, baik korban maupun saksinya ada yang sudah di bawah perlindungan LPSK, tapi ada juga di luar penangnan LPSK. Karena itu, pencegahan dan penanganan korban dan saksi TPPO perlu dilakukan secarah konprehensif dan dilakukan oleh semua pihak.

Universitas Mataram (UNRAM) bekerjasama dengan LPSK  terkait dengan pelatihan pendamping saksi dan korban TPPO dalam bentuk MoU.

AYA

BACA : LPSK-Unram Latih Pendamping Korban Perdagangan Orang

Salah satu kelurahan NTB, yaitu Kelurahan Banjar di Ampenan, mengembangkan sistem aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keluaran (SIMKEL) yang dapat mempercepat dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat.

MATARAM.lombokjournal.com — Sejarah baru bagi Provinsi NTB yang belum pernah meraih kelurahan dan desa predikat terbaik tingkat nasional.

Kelurahan Banjar Kecamatan Ampenan Kota Mataram dan Desa Lingsar Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat, dinobatkan sebagai desa dan kelurahan terbaik di ajang Lomba Desa dan Keluaran Tingkat Nasional oleh Kementerian Dalam Negeri, jelang jelang perayaan Kemerdekaan RI  (16/08).

Lomba yang digelar pada tanggal 10-12 Agustus 2017 itu merupakan ajang tahunan untuk memilih desa atau kelularahan yang memiliki inovasi dan memenuhi kritaria yang telah ditetapkan Kementerian Dalam Negeri, khusus di regional IV.  NTB mengungguli Provinsi Papua, Maluku dan NTT.

Terpilihnya kedua desa dan kelurahan itu berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 410-5638 tahun 2017. Ini pertama kali terjadi, tahun lalu NTB hanya menempati urutan harapan untuk tingkat nasional.

Mantan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Catatan Sipil, H. Rusman, selaku ketua Tim Pemilihan Kepala Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi NTB saat itu, menjelaskan Desa Lingsar dan Kelurahan Banjar telah mewakili NTB karena memiliki kelabihan dan keunggulan.

Desa Lingsar memiliki sejumlah kelebihan yang menjadikannya desa tersebut sebagai juara tingkat nasional, yaitu memiliki radio konseling remaja, aplikasi system informasi desa dan pelayanan administrasi online, dimana masayakarat dapat mencetak (print) di rumah.

Selain itu, Desa Lingsar memiliki inovasi Web desa dengan jumlah pengunjung lebih dari 10.000, serta mengembangkan hot spot/internet gratis.

“Ini sudah melalui seleksi yang ketat di tingkat provinsi. Sehingga layak desa ini menjadi juara di tingkat nasional,” jelas H. Rusman yang saat ini menjabat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi NTB.

Kelurahan Banjar di Ampenan layak menjadi juara tingkat nasional mengingat keluaran ini sudah memiliki inovasi yang belum dimiliki kelurahan lain. Kelurahan ini mengembangkan sistem aplikasi yang dikenal Sistem Informasi Manajemen Keluaran (SIMKEL) yang dapat mempercepat dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat.

Banjar juga memiliki program Ini Baru Banjar (IBRA) sebagai wadah yang dapat diimplementasikan dalam sebuah komunitas untuk peduli lingkungan dan kebersihan. Sistem ini juga menyedikan kursus Bahasa Inggris gratis bagi pemuda.

Selain itu, Keluaran Banjar juga mengenmbangkan program LIBRA (Lumbung Informasi Bagi Warga) yang merupakan komunitas atau wadah masyarakat dengan membentuk rumah baca. Komunitas ini bertujuan sebagai wadah untuk menkreasi sampah dan wadah pendidikan non formal.

“Kelurahan Banjar memiliki keunikan, dengan sampah mereka bisa juara nasional,” tutur H. Rusman.

Kelurahan Banjar saat ini menjadi pusat bank sampah Provinsi NTB, atau yang dikenal Bank Sampah NTB Mandiri. Komunitas ini memiliki peran untuk memilih dan memilah sampah organik dan non organik yang kemudian diolah menjadi barang yang bernilai jual.

Desa Lingsar dan Kelurahan Banjar mendapat hadiah uang pembinaan masing-masing sebesar 50 juta dari Kementerian Dalam negeri.

“Prestasi ini, menjadi motivasi bagi desa dan kelurahan lain di NTB untuk berionvasi membangun desa dan kelurahan,” harap Rusman saat ditemui di ruang kerjanya.

AYA

NTB sering dirugikan karena produk NTB diklaim daerah lain, Solusinya dengan i-shop

MATARAM.lombokjournal.com —  Kepala Dinas Perdagangan NTB Putu Sally Andayani berharap, kehadiran i-shop menjadi jalan keluar bagi para pelaku UKM di NTB dalam mempromosikan dan memasarkan produknya.

Selama ini, lanjut Sally, nilai ekspor dari UKM di NTB masih sangat kecil. Ditambah sejumlah persoalan lain seperti seringnya produk NTB diklaim dari daerah lain dan juga tidak adanya surat keterangan asal (SKA) produk.

“Kita tentu dirugikan. Solusinya dengan i-shop ini,” ujar Sally saat peresmian i-shop di Kantor Pemprov NTB, Kamis (17/8).

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) secara resmi meluncurkan i-shop NTB sebagai sarana jual beli dan media promosi produk-produk unggulan dari para pelaku usaha kecil, dan menengah (UKM).

Program i-shop NTB merupakan sebuah toko daring (online) yang terintegrasi atas kerja sama Dinas Perdagangan NTB dengan BNI dan Pos Indonesia sebagai transaksi keuangan dan juga pengiriman produk.

Sally memaparkan, dari 100 UKM yang mendaftar telah disaring menjadi 20 UKM yang dianggap memenuhi syarat berjualan di i-shop. Ragam jenis produk unggulan NTB di i-shop terdiri atas produk kerajinan tangan seperti gerabah, kain tenun, ketak, cukli, mutiara, hingga susu kuda liar bisa ditemukan di toko daring ini.

“Satu UKM bisa hasilkan macam-macam jenis produk. Kita minta komitmen para pelaku UKM,” kata Sally.

AYA

Pada peringatan Hari Kemerdekaan RI, 16 orang Napi (narapidana) dapat remisi bebas murni

MATARAM.lombokjournal.com – Dari 40 napi tindak pidana korupsi yang diajukan ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas) Kemenkumham dan KPK, belum satu pun mendapat persetujuan memperoleh remisi.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi NTB Sevial Akmily mengatakan itu di Lapas Kelas II A Mataram, NTB, Kamis (17/8). Hal itu berarti, pada momen peringatan Hari kemerdekaan RI, tidak ada pemberian remisi bagi napi tindak pidana korupsi di NTB.

“Kita ajukan napi koruptor untuk remisi tapi belum turun, di beberapa daerah ada yang dapat,” ucap Savial.

Di sembilan lapas/rutan yang ada di NTB, dari total 1.765 napi yang ada, 1.280 napi mendapatkan remisi umum pada Hari Kemerdekaan. Mereka yang memperoleh remisi  ini terdiri atas napi tindak pidana narkotika, pencucian uang, dan tindak pidana umum lainnya.

Sevial menyampaikan, jumlah pemotongan masa tahanan para napi bervariasi, mulai dari satu bulan hingga enam bulan. Selain itu, Sevial menambahkan, pada momen peringatan hari jadi NKRI ini, terdapat sejumlah napi yang mendapatkan remisi bebas murni.

“Untuk remisi bebas murni itu ada 16 orang,” ujar Savial

Lebih lanjut diungkapkannya, proses remisi saat ini juga telah dilayani secara daring (online). Dari sembilan lapas/rutan di NTB, enam di antaranya sudah bisa melakukan pelayanan remisi secara daring.

Sevial menyebutkan, pelayanan secara daring akan menjamin proses layanan tepat waktu dan bebas pungutan liar (pungli).

Dari sembilan unit lapas teknis di NTB terdapat enam unit yang laksanakan remisi secara online akan menjamin tepat waktu dan bebas pungli.

Di tempat yang sama, Gubernur NTB TGH Muhammad Zainul yang sempat menyerahkan remisi bebas murni, mengucapkan selamat kepada para napi yang telah mendapatkan remisi baik remisi umum dengan masih menjalani masa tahanan maupun remisi bebas murni.

“Bagi seluruh napi yang dapat remisi (bebas murni) selamat dan janji pada diri sendiri tidak kembali melanggar hukum,” kata pria yang dikenal dengan sebutan Tuan Guru Bajang (TGB) tersebut.

TGB juga berpesan kepada lembaga pemasyaratan untuk terus berbenah dalam melakukan pembinaan. TGB berharap lapas bisa menjadi sarana bagi transformasi para napi untuk menuju arah yang lebih baik dan juga mengeliminir tindak kriminal.

“Saya minta jajaran pemasyarakatan segera berbenah diri agar lebih baik lagi. Kepada seluruh jajaran pemasyarakatan tetap menjaga integritas moral dan membangun pemasyarakatan lebih baik,” kata TGB

AYA.

ASN yang akan maju dalam Pilgub NTB 2018 tidak dilarang, tapi diminta mengedepankan semangat politik yang santun

MATARAM.lombokjournal.com  –  Aparatur Sipil negara (ASN) yang ikut meramaikan bursa Pilgub (Pemilihan Gubernur) 2018 tidak dilarang. Tapi Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi atau Tuan guru Bajang (TGB) mengingatkan, agar mengedepankan semangat politik yang santun.

“Kalau ikut politik, juallah gagasan, jangan saling mencari cari kesalahan,” singgung TGB Dalam Rapat Pimpinan bersama seluruh Kepala OPD di Ruang Rapat Utama, Kantor Gubernur NTB, Senin (14/08).

“ASN berada dalam lingkaran sistem yang bekerja mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi masyarakat. Bukan justru meraih tujuan dengan cara-cara menyakiti yang pada akhirnya merugikan masyarakat,’ tegas TGB yang saat itu didampingi Wakil Gubernur H. Muh Amin dan Sekda NTB, Ir.H.Rosiady Sayuti, P.hD.

Dalam rapat pimpinan itu TGB mengajak seluruh pejabat di lingkup Pemerintah Provinsi NTBterus meningkatkan kinerjanya. Dalam menanggapi kritik masyarakat, agar diterima dengan baik dan direspon dengan menunjukkan  kinerja yang lebih baik.

“Jikapun kritik itu perlu dijawab, maka jawablah dengan cara-cara yang mencerdaskan,” kata gubernur..

Saat itu, TGB melarang dan mengingatkan  jajarannya, agar tidak saling “berbalas pantun” dalam menghadapi kritik dari pihak mana pun. Karena hal itu akan membingungkan masyarakat.

Seluruh Kepala OPD diminta lebih fokus upaya pencapaian  indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat 2013-2018.

“Ini masih ada  sisa waktu setahun untuk memenuhi target –target yang belum tercapai,” ujar TGB, sambil mengingatkan jajarannya mencermati seluruh indikator dalam RPJMD tersebut.

Saat ini berkembang isu, seolah-olah seluruh indikator kinerja RPJMD belum tercapai. Padahal kenyataannya, dari 31 indikator yang ada, sebanyak 20 indikator  sudah mencapai target yang ditetapkan. Hanya menyisakan 11 indikator yang perlu mendapat perhatian dan kerja keras.

Dari 11 indikator tersebut, diminta dalam yang masih tersisa ini agar digenjot pelaksanaannya, sehingga pada akhir RPJMD NTB tahun 2018 nanti seluruh indikator telah tercapai dengan baik.

Kepada OPD teknis, yang bertanggung jawab dalam pencapaian indikator kinerja RPJMD  tersebut, agar  meningkatkan sinergi, koordinasi dan komunikasi antar sektor.

“Capaian kinerja itu agar mengedepankan aspek kualitas dan kuantitas yang seimbang,” tegas gubernur.

Hal-hal yang selama ini belum tuntas, seperti program pengalihan urusan pemerintahan yang sedang ditangani, misalnya Dinas Kehutanan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kelautan, Perijinan dan lain-lain.

“Hal-hal yang belum tuntas, segera selesaikan,” tegas Gubernur.

AYA/Hms

Tekad anti korupsi sudah ditandatangani Gubernur NTB, bersama pimpinan DPRD dan seluruh bupati/waliota bersama Ketua DPRD kab/kota se-NTB

MATARAM.lombokjournal.com – Peluncuran e-Planning dirangkai sosialisasi pemanfaatan aplikasi Entebe Plan, dimaksudkan memperkokoh good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik.

Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) menegaskan itu saat meresmikan sosialisasi dan lounching e-KUA/PPAS di Ruang Sidang DPRD Provinsi NTB, Jum’at (11/08).

“Sebagai salah satu implementasi dari komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB dalam pemberantasan Korupsi yang terintegrasi,” kata TGB..

Penerapan EnTebe Plan berkontribusi pada ikhtiar melakukan pembenahan perencanaan dan tata kelola keuangan daerah k earah lebih transparan. “Agar terhindar dari praktek-praktek tidak bertanggung jawab atau KKN, “ TGB.

Peluncuran eNTeBe plan tersebut, selain dihadiri Pimpinan dan seluruh Anggota DPRD,  Wakil Gubernur H. Muh Amin, SH.M.Si bersama seluruh Pimpinan OPD lingkup Pemerintah Provinsi NTB, juga  dihadiri oleh Kepala Satuan Tugas Unit Korsub  Pencegahan KPK,  Asep Rahmat Suwanda.

Dipaparkannya,  pemberantasan korupsi terintegrasi berjalan baik apabila didukung komitmen pimpinan daerah, baik itu gubernur, bupati/walikota maupun kepala dinas/badan/kantor.  Sistem dan tata kelola keuangan yang baik, seperti e-Planning salah satu komponen yang mendukung program pencegahan korupsi.

“Namun kedua komponen tersebut tidak berjalan baik tanpa disertai integritas pelaksana,” katanya.

Program e-planning terdapat tujuh kondisi yang diharapkan mampu dilaksanakan. Pertama, dokumen perencanaan yang disusun merupakan dokumen yang bersih dari intervensi kepentingan berbagai pihak.  Kedua, diharapkan konsistensi antara dokumen yang disusun.

Ketiga, perencanaan yang dilakukan harus berorientasi pada sasaran.  Keempat, bahwa dalam penyusunan perencanaan tersebut tidak ditemukan duplikasi program kegiatan. Kelima adanya kejelasan struktur kinerja. Dan keenam  tidak terdapat kesalahan penganggaran.

“Yang ketujuh, APIP mampu melakukan pengawasan dari tahapan perencanaan,” jelasnya.

Peluncuran aplikasi Entebe Plan sejatinya merupakan salah satu tindak lanjut penandatangan  komitmen bersama program pemberantasan korupsi teriintegrasi.

Komitmen tersebut telah ditandatangani oleh Gubernur NTB, Tuan Guru Bajang bersama pimpinan DPRD dan seluruh bupati/waliota bersama Ketua DPRD kab/kota se-NTB pada tanggal 9 Mei 2017 yang lalu, atas prakarsa KPK RI.

AYA/Hms

—

Masyarakat Lombok Tengah suka cita dengan dimulainya pembangunan Politekpar Negeri Lombok di Lombok Tengah

LOTENG.lombokjournal.com —  Untuk pertama kalinya, pembangunan kampus Politeknik Pariwisata (Politekpar) dimulai dengan acara istigosah.

Ribuan masyarakat Desa Puyung bersama Mahasiswa Politeknik Pariwisata Negeri Lombok dan ASN Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mengikuti istigosah di areal pembangunan kampusnya, di Desa Puyung Lombok Tengah, Kamis (10/8).

Selain ungkapan syukur, istigosah diselenggarakan memohon keselamatan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan Kampus Politeknik Pariwisata tersebut, sekaligus wujud dukungan dan suka cita masyarakat menyambut pembangunan sekolah pariwisata bertaraf internasional.

Saat doa yang dipimpin TGH. Makrif Makmun tersebut, hadir Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH., M.Si, Deputi Kementrian Pariwisata RI Bidang Pengembangan dan Kelembagaan Sumber Daya Manusia, Prof. Ahman Syah, Bupati Lombok Tengah, H. Suhaili FT., Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Lombok Tengah, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Kepala Desa se-Kabupaten Lombok Tengah.

Wagub H. Muh. Amin menegaskan, pembangunan Poltekpar Negeri Lombok merupakan ikhtiar Pemerintah Provinsi NTB dalam peningkatan sumber daya manusia di bidang pariwisata. Poltekpar di NTB untuk menghasilkan pelaku-pelaku pariwisata yang handal.

“Ini merupakan investasi besar kita,” ujar wagub.

Pembangunan sumber daya manusia akan berdampak besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat ke depan. Investasi SDM dikatakan jauh lebih penting, sedang investasi infrastruktur sifatnya terbatas. “Dalam jangka tertentu bisa pudar atau rusak,” ujar Wagub.

Masyarakat dihimbau bersama-sama menjaga kelangsungan pembangunan Poltekpar, agar berjalan lancar sesuai target tahun 2017 sudah dapat digunakan.

Sebelumnya Bupati Lombok Tengah H. Suhaili FT, SH mengungkapkan, Poltekpar bertarap internasional ini diharapkan membukan wawasan dan pemahaman masyarakat Kabupaten Lombok Tengah akan terbuka wawasan atas kemajuan pariwsata.

“Poltekpar Negeri Lombok ini merupakan terbesar ke enam di Indonesia. Ini membuktikan perhatian pemerintah begitu besar kepada NTB, khususnya Lombok Tengah. Termasuk dengan ditetapkannya sebagai prioritas dari 10 KEK di Indonesia,” ungkapnya penuh kebanggaan.

“Ini sebagai sebuah harapan baru dalam ikhtiar mewujudkan masyarakat yang Beriman, Berdayasaing dan Bermutu di Bumi Tatas Tuhu Trasna”, katanya.

Pembangunan Kampus Poltekpar Negeri Lombok dengan luas lahan 20 hektar tersebut, akan menghabiskan anggaran Rp 1,5 Triliun. Pada akhir tahun 2017 sudah bisa digunakan karena ditargetkan 28 ruang kuliah sudah bisa dibangun. Tahun berikutnya pembangunan Laboratorium Poltekpar dengan anggaran Rp 180 Milyar.

Penjelasan itu disampaikan Deputi Kementrian Pariwisata Bidang Pengembangan dan Kelembagaan Sumber Daya Manusia, Prof. Ahman Syah, saat menyampaikan sambutannya.

“NTB sebagai daerah pilihan dalam pengembangan pariwisata, setelah Wakatobi dan Danau Toba. Karena saat ini NTB fokus dengan pengembangan wisata halal,” tambah Ahman.

Saat ini pembangunan sektor pariwisata menjadi prioritas utama di Indonesia. Selain ditargetkan sebagai sumber devisa terbesar, diharapkan sektor pariwisata tidak merusak lingkungan dan memiliki dampak paling cepat dalam mensejahterakan masyarakat.

“Kampus Poltekpar di NTB ini akan menjadi termegah di Indonesia,” ujarnya.

Ahman mengakui, untuk vpertama di Indonesia pembangunan Poltekpar diawali dengan Istigosah.

AYA

Banyak provinsi minta, hanya NTB yang dilirik sebagai lokasi pelaksanaan Diklatpim

MATARAM.lombokjournal.com — Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI menunjuk Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai penyelenggara kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) tingkat II. Pendidikan dan pelatihan ini memberi pelatihan bagi pejabat setara eselon II, seperti Kepala Dinas, Badan dan Kepala Instansi lainnya.

Pemerintah Provinsi NTB di bawah Kepemimpinan TGB – Amin dinilai memiliki kelebihan dan kesungguhan dibanding daerah lainnya. “Banyak provinsi lain kami tolak,” kata Kepala LAN RI, Dr. Adi Suryanto, M. Si. saat membuka Pelaksanaan Diklatpim Tingkat II angkatan ke-43 Tahun 2017, di Wisma Tambora BPSD Provinsi NTB, Rabu (9/8).

“Provinsi NTB memiliki kelebihan dan menunjukkan kesungguhan, maka kami pilih sebagai lokasi pelaksanaan Diklatpim II,” tegasnya. Diiharapkan Diklatpim II menghasilkan lulusan yang tidak hanya berwawasan luas, tetapi memiliki jiwa perubahan yang berintegritas.

Pejabat lulusan Diklatpim II  diharapkan berperan maksimal memberikan pelayanan publik kepada dan menciptakan sistem birokrasi yang prosedurnya mudah dan cepat.  Selama ini birokrasi di Indonesia terkenal sangat membingungkan seperti komedi putar.

Suryanto menegaskan, proyek perubahan yang menjadi tugas para peserta Diklatpim II terus dilaksanakan walaupun diklat telah selesai.

“Proyek perubahan harus terus dilaksanakan pasca  diklat dan dijadikan sebagai proyek jangka menengah bahkan jangka panjang,” ujarnya.

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat H. Muh. Amin, SH, M. Si mengapresiasi terpilihnya Provinsi NTB sebagai lokasi pelaksanaan diklat kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat II angkatan ke-43.

“Ini yang pertama kali dilaksanakan oleh Kampus Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDM) Provinsi NTB. Sebelumnya Diklatpim II dilaksanakan di Kampus Pusdiklat Kepemimpinan Aparatur Nasional di Jatinangor,” ujarnya.

Wagub sempat menyinggung peringkat pertama Indonesia dalam ketaatan masyarakat terhadap pemerintah.

“Ini adalah suatu kebanggaan dan tantangan bagi kita. Artinya masyarakat semakin kritis dalam mengevaluasi kinerja pemerintah,” ujarnya.

ASN terus diupayakan dapat meningkatkan kualitas ASN, terutama dalam jabatan eselon II. Para pejabat diharapkan memiliki manajemen kerja dan kepemimpinan, yang tidak hanya mampu menyukseskan agenda reformasi birokrasi. Tapi juga siap memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Ketua Panitia Penyelenggara, Kepala BPSDM Provinsi NTB, Dr. Ir. H. Abdul Hakim selaku melaporkan pelatihan kepemimpinan II angkatan ke-43 kelas K diikuti oleh 60 orang.  Terdiri dari  8 orang dari instansi pusat/kementerian negara dan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND), 10 orang dari pemerintah provinsi, 13 orang dari pemerintah kota, dan 29 orang dari pemerintah kabupaten.

“Jadi, dengan Diklatpim II ini kita dapat mewujudkan PNS yang memiliki kompetensi sebagai pemimpin perubahan,” ujarnya.

Pada kesempatan  itu, Wagub dan Kepala LAN menandatangani kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi NTB dan Lembaga Administrasi Negara, tentang penguatan kapasitas Pemerintah Provinsi NTB melalui penyelenggaraan kegiatan, kajian, kebijakan, pelatihan, dan pengembangan kompetensi, inovasi administrasi negara serta pendidikan tinggi, yang disaksikan oleh Sekda Prov. NTB Ir.H. Rosyadi H. Sayuti, M.Sc, Ph.D

AYA

Gubernur menandatangani penjualan saham perusahaan tambang di daerah, karena 60 persen saham KSB dan Sumbawa lebih dulu setuju menjual saham

MATARAM.lombokjournal.com – Gubernur NTB, M. Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB), hari Rabu (09/08), menyampaikan penjelasan tentang salah paham penjualan saham aset daerah, setelah sebelumnya Ketua DPD PDIP NTB, Rahmat Hidayat, mengkritisi kepemimpinan M Zainul Majdi – H Muhammad Amin yang dinilainya gagal.

Rahmat menilai, di periode kedua kepemimpinannya TGB  telah melakukan kesalahan karena mengatasnamakan Pemprov NTB telah melakukan penjualan saham sebanyak 6 persen yang dimiliki daerah  dengan mekanisme tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Selain itu juga disebut Rahmat tentang aset yang berada di Bandara Internasional Lombok yang digunakan PT Angkasa Pura (AP), yang dijual dengan perhitungan sepihak oleh Angkasa Pura.

Selain itu Rahmat juga menyebut tentang aset yang berada di Bandara Internasional Lombok yang digunakan PT Angkasa Pura (AP), yang dijual dengan perhitungan sepihak oleh Angkasa Pura. Semua aset potensial, tapi tak mempertimbangkan kepentingan ke depan.

Yang paling parah, menurut Rahmat, penjualan aset provinsi seluas 1.175 hektar yang sebelumnya dikuasai Bali Tourism Developmen Coorporation (BTDC) yang jelas-jelas memiliki hak pengelolaan (HPL) diserahkan kepada BUMN yang saat ini dikelola ITDC tanpa ada usah mengambilnya kembali.

Atas kritik tersebut TGB menjelaskan, penjualan saham daerah tersebut 40 persennya milik Pemerintah Provinsi, 40 persen milik Pemerintah Daerah KSB dan 20 persennya lagi milik Sumbawa. Penjualan saham dilakukan karena 60 persen saham yang dimiliki oleh KSB dan Sumbawa sudah disetujui untuk dijual.

“Sebelum saya tanda tangan, saya sudah lihat tanda tangan dari kedua Bupati, artinya sudah ada persetujuan. Kalau tidak ada, tidak mungkin saya tanda tangani,” jelasnya.

Ditegaskannya, penjualan saham dilakukan atas kesepakatan bersama dari Pemprov, KSB dan Sumbawa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang menurut Pemerintah Provinsi, KSB dan Sumbawa lebih maslahat untuk menjual itu.

“Semua partai politik berhak untuk melakukan penilaian terhadap kinerja pemerintah daerah. Saya pribadi lebih senang berbicara secara pribadi biar lebih objektif,” tegasnya usai membuka acara bersama BPK di Mataram.

AYA