Dinas terkait diminta  terus meningkatkan pembinaan serta beri perhatian lebih kepada “anak-anak istimewa” itu.

MATARAM.lombokjournal.com —  NTB dinobatkan sebagai jawara Olimpiade Siswa Nasional 2017 kategori Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), setelah berhasil menggondol 1 medali emas dan 1 medali perak, yang berlangsung di Provinsi Sumateta Utara, 3-7 September 2017 lalu.

Medali Emas didapat siswa dari SLB Ar-Rizky Pajo Dompu Lina, Mardiana pada Lomba Lari 100 Meter Putri SMPLB. Sedangkan medali perak diraih juga oleh siswa SLB Ar-Rizky Pajo asal Dompu, A. Kurnia pada mata Lomba Bocce Putri SDLB.

Kegiatan itu dihelat dan diikuti siswa berkebutuhan khusus mulai  jenjang SDLB, SMPLB dan SMALB se-Indonesia.

Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH. M.Si mengaku bangga atas prestasi yang diraih putra-putri NTB. Terlebih, anak-anak yang meraih prestasi  yang mengharumkan nama daerah tersebut merupakan anak-anak yang berkebutuhan khusus.

Menurut Wagub, tiap anak memiliki keistimewaan masing-masing. “Termasuk anak-anak yang memiliki kekurangan, pasti di sisi lain punya kelebihan yang patut dibanggakan,” katanya saat menerima Rombongan Kontingen yang mewakili Provinsi NTB dalam ajang O2SN 2017, di Pendopo Wagub, Jumat (8/9).

Di tengah keterbatasan yang dimiliki, mereka justru menunjukkan prestasi luar biasa, karena mengharumkan nama daerah di tingkat Nasional. Wagub tampak membanggakan kehadiran rombongan, 9 orang siswa siswi peserta, 9 guru pendamping dan 1 orang pembina dari Pemerintah Provinsi NTB. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTB, Drs. H. Suruji ikut mendampingi.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB H. M. Suruji melaporkan, Provinsi Nusa Tenggara Barat kembali meraih Juara Umum pada (O2SN), mengulang prestasi sama dua tahun silam.  Saat itu NTB juga meraih medali satu medali emas dan satu medali perak.

Pada O2SN jenjang SDLB tahun 2017, diperlombakan Lari 80 meter Putri, Bulu tangkis Putra dan Bocee Putri. Untuk jenjang SMPLB diperlombakan Lari 100 meter Putri, Balap Kursi Roda Putra, Bulu Tangkis Putra/i dan Bocee Putri.

Sementara jenjang SMALB  Lari 100 meter Putri, Balap Kursi Roda Putra, Bulu Tangkis Putra/i , dan Bocee Putri. Satu lomba yang menggabungkan tiga jenjang pendidikan antara SDLB, SMPLB, SMALB adalah Lomba Catur Putra dan Putri.

AYA

Total jemaah haji Embarkasi Lombok yang meninggal mencapai 10 orang

MATARAM.lombokjournal.com – Jelang pemulangan kloter pertama jamaah haji asal NTB, 7 orang jamaah asal Lombok Tengah, Lombok Timur dan Bima.

Rincian jamaah yang meninggal akhir pelaksanaan haji, yakni dua asal Lombok Tengah yaitu Juruh Arya Banjar Getas bin Lalu Hasbulloh Muhdin, Muhrim Raodah bin Muhrim.  Empat orang asal Lombok Timur yakni Mursayid Sapardi Ahmad bin Supardi, Inaq Susiadi , Marhan bin Pahrudin, Rusdin Umar Muhammad bin Amaq Uma.

Sisanya, dua jamaah dari Kabupaten Bima yakni Usman Ismail bin Ismail Muhtar, Soro Idris Bin Soro. Sementara Kabupaten Lombok Barat, yaitu  Fajar Muhammad Asirah Bin Muhammad dan terakhir Kabupaten Dompu yakni Abdulloh Bongko Ntilu bin Bongko

Jamaah yang meninggal disebabkan mengalami gangguan penyakit. Dengan demikian total jamaah haji embarkasi Lombok yang meninggal di Mekkah mencapai 10 orang.

Kondisi jamaah terakhir itu  disampaikan Pelaksana Harian  ( PLH ) Bidang Haji dan Umroh Kemenag NTB, Sirojudin, Jum’at (08/09) di Mataram.

Kementerian Agama Provinsi NTB hingga saat ini terus melakukan pemantauan kondisi jamaah dengan tim yang ada di Arab Saudi. “Kita terus melakukan prmantauan kondisi jamaah disana,” tegasnya

Ia pun  berharap  agar tidak ada lagi jamaah yang meninggal dunia, sehingga bisa pulang dengan selamat ke kampung halaman. “Kami harap agar tidak ada lagi tambahan Jamaah Haji yang meninggal,”ungkapnya.

Para jamaah haji kloter pertama asal NTB akan di pulangkan melalui Bandara  Mohammad bin Abdul Aziz Madinah, tanggal 22 september mendatang.

” Pemulangaan Kloter pertama tanggal 22 Sepetember, langsung dari Madinah menuju Lombok Internasional Airport (LIA),” pungkasnya.

AYA

Radikalisme timbul dari pemahaman keliru dalam menafsirkan agama, disamping akibat depresi dan tekanan ekonomi

SURABAYA.lombokjournal.com – Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi yang akrab dipanggil TGB (Tuan Guru Bajang) menegaskan, tindakan radikalisme yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu saat ini, tidak sesuai dengan ajaran agama mana pun.

Ia menduga tindakan itu hanya timbul dari pemahaman yang keliru dalam menafsirkan agama serta depresi hidup dan tekanan ekonomi.

“Radikalisme harus disikapi dengan titik tengah. Titik tengah itu, adalah  pancasila sebagai alat ukur menangkal radikalisme. Dan pendidikan sebagai alat mobilitas vertikal kolektif,” tegasnya.

Menurutnya, Pendidikan merupakan alat mobilitas terbaik dalam menciptakan generasi yang berkualitas, dan jauh dari tindakan-tindakan radikal.

TGB menyampaikan pandangannya saat menjadi narasumber dalam diskusi nasional “Demokrasi Pancasila Sebagai Penangkal Radikalisme” di Hotel Swiss Bilinn Surabaya, Kamis, (7/9)/,  diselenggarakan oleh HR. Djoko Soemadijo Istitute bekerjasama dengan Universitas Marotama Surabaya.

TGB diundang secara khusus untuk memaparkan pemikirannya bersama tokoh-tokoh nasional lainnya, diantaranya Ketua DKPP RI,  Dr. Harjono, SH., M.Ci dan  HR. Djoko Soemadijo  yang telah dikenal luas sebagai seorang tokoh pendidikan di Indonesia.

Di hadapan ratusan pemuda, mahasiswa dan civitas akademika Universitas Marotama Surabaya yang hadir, TGB mengatakan, radikalisme terjadi jika institusi-institusi sosial keagamaan  kehilangan jati dirinya.”Terutama dalam menangkal berkembangnya paham-paham radikal,” katanya.

Sehingga timbul labe, kekerasan-kekerasan atau radikalisme yang terjadi berasal dari institusi sosial, seperti Ponpes yang biasa dikaitkan dengan tindakan radikalisme.

Untuk mengeliminirnya, maka Pancasila harus ditafsirkan secara benar sesuai dengan kaidahnya, tidak boleh semaunya. Jika terjadi perbedaan penafsiran,  harus didiskusikan untuk menghasilkan hal terbaik.

TGB mengingatkan, pentingnya nilai-nilai dasar demokrasi Pancasila yang mengutamakan musyawarah untuk mencapai kemufakatan. Itu direflikasikan dalam meretas perbedaan pendapat.

“Termasuk dalam penyelesaian berbagai permasalahan dalam konteks hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,” ujarnya.

Hal itu menghindari munculnya sikap saling menyalahkan. Bahkan melihat orang yang tidak sefaham sebagai musuh yang harus diperangi. “Itu tidak boleh terjadi,” tegas TGB

TGB mengajak lebih mengedepankan rasionalitas dalam  segala tindakan, serta menumbuhkan rasa bangga sebagai anak bangsa yang memiliki dasar negara Pancasila.

Kebanggaan  itu, harus ditafsirkan memahami pancasila sebagai pedoman berbangsa dan bernegara. Menjadikannya  sebagai sumber dari penyelesaian  segala permasalahan kebangsaan.

“Pancasila harus hadir dalam mewujudkan keadilan sosial. Bahkan menjadi sumber penggerak dalam setiap  tindakan kepedulian sosial kepada sesama, walau di belahan dunia mana pun,” tegasnya.

AYA/Hms

Kalau tidak ada tugas pokok Operasi Militer Perang (OMP), TNI berkosentrasi melakukan Operasi Militer Selain Perang (OMSP)

MATARAM.lombokjurnal.com – Pangdam IX/Udayana Mayor Jenderal TNI Komaruddin Simanjuntak menegaskan, ke depan TNI akan terus memaksimalkan perannya di bidang kedaulatan pangan.

“Panglima perang ke depan adalah panglima kedaulatan pangan, ” tegas Pangdam didampingi Wakil Gubernur NTB, H.Muh Amin, SH.,M.Si pada acara Panen Raya Padi di Desa Badrain, Narmada, Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Kamis, (07/09).

Mendukung kebijakan pemerintah mewujudkan kedaulatan pangan nasional, aparat TNI secara konsisten mengambil peran maksimal untuk ikut mengawal proses peningkatan  produksi pertanian tersebut.

Menurut Pangdam, menjaga peningkatan produksi pangan untuk mewujudkan kadaulatan pangan, tidaklah terlalu sulit. “Itu tidak susah bagi Indonesia, karena kita adalah negara agraria,” ujarnya.

Dikatakannya, dengan kemajuan teknologi dan SDM, petani Indonesia bisa menemukan bibit padi unggul yang kuat bertahan dalam kondisi apa pun.

“Bibit kita pernah diuji coba di negara Brunei Darussalam yang kondisi tanahnya memiliki derajat keasaman tinggi, bisa tumbuh dengan baik dan menghasilkan 12 ton per hektar. Padahal bibit dari negara lain tidak produktif, bahkan tidak bisa bertahan pada tanah seperti itu,” tuturnya.

Di tempat yang sama, Wagub H. Muh. Amin, SH. M.Si, menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah pusat dan jajaran TNI yang konsisten mendukung kebijakan peningkatan produksi pertanian di Nusa Tenggara Barat.  Sektor pertanian memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan di Provinsi NTB.

Sektor ini merupakan penggerak utama perekonomian daerah bersama dengan sektor pariwisata. “Jadi, sektor pertanian bukan hanya berperan dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan, tetapi juga menjadi salah satu faktor dalam usaha mengentaskan kemiskinan,” tegasnya.

Di hadapan ratusan masyarakat yang hadir pada panen raya, Wagub mengatakan dari 34 provinsi salah satu sentra pendukung kedaulatan pangan di Indonesia adalah Provinsi NTB.

Selain padi, NTB juga dikenal sebagai daerah produsen jagung. Selama tiga tahun terakhir, pertumbuhan produksi kedua komoditas unggulan NTB ini terbilang sangat menggembirakan.

Untuk dimaklumi, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat mempunyai dua tugas pokok yaitu OMP (Operasi Militer Perang) dan OMSP (Operasi Militer Selain Perang). Untuk Operasi Militer Selain Perang, salah satu tugas pokok yang diemban adalah mengimplementasikan pemberdayaan wilayah pertahanan dengan membantu pemerintah daerah.

Seperti dengan memanfaatkan lahan yang tidak produktif atau lahan tidur.  Kemudian lahan itu dikelola menjadi lahan pertanian, bekerjasama dengan pemerintah daerah dan kelompok tani untuk mendukung ketahanan pangan di wilayah, mendukung tercapainya ketahanan pangan nasional. Wagub beserta Pangdam IX/Udayana menyerahkan alat penyemprot dan baju lapangan petani, serta menyerahkan penghargaan dari PT. Talitha Cahaya Riau Utami kepada Korem 162/Wira Bhakti, atas kerjasamanya dalam peningkatan produktivitas tanaman padi di Lombok Barat.

AYA

Di daerah wisata seperti NTB, tidak mudah menjadi kader yang konsisten dan betul serius memerangi narkoba.

MATARAM.lombokjournal.com – 200 kader pemuda-pemudi yang berasal dari kabupaten/Kota se- Pulau Lombok, masing-masing daerah diwakili oleh 40 orang, siap memerangi narkoba.

Mereka berasal dari Kota Mataram, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Timur, Kab. Lombok Utara, Kab. Lombok Barat itu telah mendapat selama 2 hari pembekalan materi dalam proses pendidikan dan pelatihan dengan tema pemuda Indonesia siap perangi Narkoba.

Untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan itu telah mengikuti proses seleksi ketat. Materi pelatihan yang diberikan seperti pemahaman teknis tentang bahaya dan pola distribusi narkoba. Juga diberikan materi  peningkatan kapasitas dan komunikasi efektif kader inti pemuda anti narkoba, penyalahgunaan narkoba dari perspektif agama/ spiritual dan hukum.

Selain itu,  peningkatan kualitas aktivitas jasmani pemuda untuk program Desa Aktif Pemuda.

Diharapkan, dengan diklat itu kelak  NTB terbebas dari narkoba.

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, H. Muh Amin, SH., M.Si mengukuhkan 200  Kader Inti Pemuda Anti Narkoba Se-Nusa Tenggara Barat itu, di Gedung Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu (6/9).

Mengingat NTB daerah wisata, menurut Wagub,  tidak mudah menjadi kader yang konsisten dan betul serius memerangi narkoba.

Para turis, baik mancanegara maupun turis lokal, kata Wagub, membawa budayanya, pola hidupnya, perilakunya dan bahkan tidak sedikit dari mereka yang sekaligus menjadi pemakai dan pengedar.

“Kalau semua sehat, pintar, cerdas, tidak terpengaruh dengan narkoba, negara kita, daerah kita pasti akan lebih maju lagi,” ungkapnya

Sebelumnya, Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Prof. Dr. Faisal Abdullah, SH. M.Si .DF,  menegaskan pengukuhan kader inti pemuda anti narkoba merupakan bentuk  dari pemberdayaan pemuda.

Program pembentukan kelompok Pemuda Anti Narkoba melalui pelatihan dan penyuluhan dengan target 30 ribu kader di 30 Kabupaten/Kota di lima Provinsi, yaitu, NTB, DIY, Sumatera Selatan, Banten dan Sulawesi Selatan.

Kemenpora di tahun sebelumnya telah membentuk sebanyak 37.500 kader pemuda Anti Narkoba di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.

“Walaupun pelatihan kader pemuda ini dilaksanakan selama dua hari, tetapi itu sudah cukup. Asalkan, dalam pelaksanaan tugas nanti, para kader inti pemuda anti narkoba, melaksanakan dengan sungguh-sungguh,” jelas Faisal Abdullah.

“200 orang di ruangan ini akan kita temukan satu tahun yang akan datang, berkembang menjadi satu juta atau lima juta pemuda anti narkoba di NTB,” ucapnya.

Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional RI, Irjen Pol. Drs. Sobri Effendi Surya, melaporkan, NTB merupakan provinsi kedua setelah Sulsel yang telah dikunjungi dalam pelaksanaan program serupa. Dan akan menyusul tiga provinsi lainnya pada waktu mendatang

Seperti harapan Wagub, saat itu Sobri Effendi juga berharap program ini dapat dilanjutkan di tahun 2018 mendatang. Kegiatan ini merupakan bentuk kesungguhan dan komitmen Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Untuk pemuda NTB ia berpesan, para pemuda pemudi di NTB terus bergerak di bidang pencegahan narkoba, yaitu dengan menyadarkan di kalangan pemuda, mencegah para pemakai baru dan mengajak pemakai narkoba untuk direhabilitasi.

AYA

NTB sudah berkontribusi terhadap peternakan, mulai dari pengiriman daging hingga pengiriman pedet (anak sapi) ke beberapa daerah di Indonesia

MATARAM.lombokjournal.com – Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu provinsi yang jadi perhatian khusus pengembangan ternak, mengingat memiliki potensi ruminansia yang besar.

Tahun 2017, Provinsi NTB telah mengekspor sapi sebanyak 30.000 ekor, dan sapi pedet sebanyak 10.000 ekor. Dengan potensi itu maka NTB berpeluang dikembangkan sebagai pusat produksi Sapi Nasional.

‘Tepat kalau NTB dipilih sebagai pusat kajian pengembangan peternakan sapi di indonesia,” ujar Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, S.H., M.Si saat menerima kunjungan  Sekretaris Anggota Wantimpres Bapak Darmadi beserta Tim Kajian “Model Pengembangan Peternakan Sapi Untuk Mewujudkan Swasembada Daging,” di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Rabu (6/9).

Meningkatkan pertumbuhan populasi ternak sapi di Indonesia, diperlukan komitmen kuat semua pihak.  Melakukan program breeding berkelanjutan dan menggunakan pendekatan  potensi kawasan.

Daerah yang memiliki potensi ruminansia cukup prospektif seperti NTB, perlu mendapat prioritas dikembangkan. “NTB memiliki histori cukup gemilang dalam perdagangan sapi antar pulau sejak ratusan tahun yang silam,” tandasnya.

Wagub menegaskan, NTB sebagai daerah kajian pengembangan peternakan sapi di Indonesia, sangat tepat.  “Lebih dari itu, sangat berarti dalam membangkitkan kejayaan NTB sebagai pusat Peternakan, khususnya produksi sapi guna menyokong peningkatan jumlah populasi sapi di Indonesia,” ungkap Wagub.

Sebelumnya, Ketua rombongan selaku Sekretaris Anggota Wantimpres Bapak Jan Darmadi, Mayjen. TNI (Purn.). Dr. (H.C.) I.G.K Manila, S.IP menyampaikan maksud kunjungan ini dalam rangka meninjau dan menggali informasi terkait pengembangan sektor pertanian dan peternakan di Provinsi NTB.

“Nantinya kajian ini akan dilaporkan kepada Presiden RI Joko Widodo,” ujarnya.

AYA

Saat ini rumah sakit swasta belum diiwajibkan bergabung dengan BPJS Kesehatan. Tapi kalau semua penduduk sudah masuk sistem JKN, seluruh rumah sakit swasta wajib bergabung

JAKARTA.lombokjournal.com – Rumah sakit swasta wajib ikut BPJS Kesehatan mulai 2019 mendatang.  Menjelang 2019, rumah sakit swasta yang tergabung dalam ARSSI Asosiasi umah Sakit Swasta Indonesia (melakukan persiapan mulai dari sistem maupun sarana medis yang mengikuti aturan Clinical Pathway.

“Rumah sakit swasta (saat ini) tidak wajib ikut BPJS, namun kalau semua penduduk sudah masuk dalam sistem JKN, tentu masuk dalam BPJS tak bisa dihindari,” ujar Ketua Umum ARSSI) Drg susi Setiawati Susi Setiawaty pada Seminar Nasional IV dan Healthcare Expo III, di Jakarta, Selasa (22/08).

Saat ini ada persoalaan yang dihadapi RS swasta dalam melayani peserta BPJS Kesehatan atau Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yakni soal ketersediaan obat yang hingga kini masih banyak yang harus diperbaiki.

”Hal seperti inilah yang membuat rumah sakit swasta sering kesulitan obat, Kemudian rumah sakit swasta cari padanan formula di rumah sakit masing-masing,” kata Susi.

Selain itu ada masalah terkait akreditasi rumah sakit. Semua rumah sakit yang bekerja sama dengan JKN harus terakreditasi. Kewajiban itu diberikan waktu sampai 2021.

Masalahnya, sumah sakit swasta membiayai semua kebutuhan operasionalnya termasuk ruang ICU yang membutuhkan investasi cukup besar. Di era JKN, rumah sakit dituntut menambah fasilitas tersebut.

“Untuk tempat tidur ICU, ventilator saja sudah ratusan juta,” ucapnya.

Tantangan Era JKN

Drg Susi Setiawati mengatakan, era Jaminan Kesehatan Nasiona (JKN) menjadi tantangan tersendiri bagi rumah sakit swasta. Beberapa strategi harus dilakukan guna meningkatkan mutu dan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

“Rumah sakit smart, safety, ramah, aman, bermutu, harus memiliki sarana dan prasarana yang mendukung serta menerapkan operasional yang efektif dan efisien,” kata Susi dalam keterangan persnya, Selasa (5/9).

Pihak rumah sakit harus mempersiapkan sejak dini terkait target pemerintah mencapai Universal Health Coverage (UHC) pada 2019. Selain bergabung dengan BPJS Kesehatan, rumah sakit harus menyiapkan mutu layanan sehingga menjadi pilihan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan.

“Menjadi rumah sakit pilihan itu tidak mudah. Dibutuhkan komitmwen semua pihak, baik pimpinan rumah sakit, staf maupn tenaga medis,” kata Susi.

Ketua Umum Pusat Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), Kuntjoro mengatakan, tantangan yang dhadapi rumah sakit pada era JKN cukup banyak. Salah satunya, rumah sakit harus efisien.

Efisien antara lain dalam pengadaan obat. Rumah sakit bila perlu membeli obat dengan sistem fast moving, sehingga tak perlu punya gudang obat. Hal lain yang perlu diefisienkan adalah soal listrik, air, pembelian obat dan sebagainya.

“Namun perlu digarisbawahi bahwa era JKN berarti bisa menurunkan kualitas layanan,” kata Kuntjoro.

kGS

Gubernur berharap ada putera NTB yang menyumbangkan medali di Ajang Asian Games tahun 2018

MATARAM.lombokjournal.com —  Dari enam atlet NTB yang dikirim, lima di antaranya berhasil menyabet medali.  Ketua KONI NTB H. Andy Hadianto menyampaikan, atlet NTB sudah berskala nasional bahkan internasional.

“Alhamdulillah dari 6 atlet yang dikirim, 5 atlet berhasil memperoleh medali,” ujarnya saat menemui Gubernur bersama Kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. NTB Hj. Husnanidiaty Nurdin di Mataram, Selasa (5/9).

Perolehan Medali Atles Asal NTB pada ajang Sea Games 2017 di Malaysia, yaiitu Medali Emas : I Gusti Bagus Saputra Cabang Olahraga BMX, Medali Perak: Ahmad Zigi Zaresta Yuda Cabang Olahraga Karate, Fadlin & Iswandi Cabang Olahraga Atletik Lari Estafet 4×100 Meter Putra, Medali Perunggu: Andrian Cabang Olahraga Atletik Lari 400 Meter Gawang.

Gubernur NTB, TGH. M. Zainul Majdi bersyukur anak-anak NTB ikut memberikan kebanggaan bagi Indonesia, melalui prestasi di ajang Sea Games Tahun 2017 di Malaysia. “Alhamdulillah, NTB melalui kalian berhasil menyumbangkan prestasi untuk Indonesia,” ungkapnya

Gubernur mengatakan,menang kita syukuri dan kalah menjadi pelajaran untuk tingkatkan kemampuan diri,” ujar Gubernur saat menerima Ketua KONI, H. Andy Hadianto di Ruang Tamu Gubernur.

Dikatakan, pentingnya memiliki spirit fighter bagi atlet yang akan berkompetisi. Para atlet dipesan terus berlatih agar berprestasi pada ajang Asian Games tahun 2018.

“Harus ada putera NTB yang menyumbangkan medali di Ajang Asian Games,” harapnya.

AYA

Satwa dilindungi yang ditangkap di Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok yang akan diselundupkan ke Bali dan Jawa, digagalkan di Lembar

MATARAM.lombokjournal.com — Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Nusa Tenggara Barat (NTB) bekerjasama dengan pihak Kepolisian dan TNI menggagalkan penyelundupan ratusan ekor burung berkicau, Selasa pagi (5/9) di pelabuhan Lembar, Lombok Barat.

Burung-burung yang termasuk satwa dilindungi itu diduga akan diselundupkan ke Bali dan Jawa melalui pelabuhan Lembar yang menghubungkan penyeberangan Lombok-Padangbai, Bali.

Jumlah burung yang akan diselundupkan itu sekitar 1.313 ekor, terdiri dari 11 species burung berkicau, termasuk jenis Kecial Kumbuk yang dilindungi, diangkut pakai truk.

“(Burung-burung itu) kami amankan di Lembar saat hendak menyeberang ke Bali,” kata Kepala BKSDA NTB, Widada, Selasa (5/9) di Mataram.

Dijelaskan, tim BKSDA NTB, Polres Lombok Barat, TNI, dan Balai Karantina Pertanian Mataram, sejak Selasa dinihari melakukan pemeriksaan kendaraan, dari Lembar ke Padangbai dan sebaliknya. Ini mengantisipasi peredaran tumbuhan dan satwa liar (TSL) illegal di provinsi NTB yang makin marak melalui Pelabuhan Lembar, Lombok Barat.

“Kegiatan ini difokuskan dengan melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang akan menuju atau menyeberang ke Pulau Bali. Ditemukan sebuah truk bernopol DK 9389 KL, yang ternyata mengangkut ratusan burung itu, tanpa dokumen izin yang sah,” katanya.

Ttruk pengangkut burung illegal itu diamankan di kantor BKSDA NTB di Mataram untuk proses hukum. Ratusan ekor burung yang disita akan dilepasliarkan di Taman Wisata Alam (TWA) Kerandangan, Senggigi, Lombok Barat, agar kembali ke habitat aslinya.

Berdasarkan  identifikasi, sekitar 1.313 burung yang berhasil diamankan terdiri dari 11 jenis burung Kemodong, Srigunting, Kelincer, Kecial Kumbuk, Cico Kopi Melayu, Bondol Haji, Gelatik Batu Alam, Burung Cabai, Kecial Kuning, Kepodang dan Branjangan Jawa.

“Dari 11 jenis burung tersebut 1 jenis burung yaitu Kecial Kumbuk merupakan jenis burung dilindungi,” katanya.

BKSDA NTB sudah melakukan koordinasi dengan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, untuk proses hukum lebih lanjut.

Dikatakan, temuan ini merupakan salah satu upaya intensif BKSDA NTB dengan dukungan stakeholders terkait dalam pengawasan dan pengendalian peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar (TLS) di Provinsi NTB.

BKSDA NTB secara intensif melakukan konservasi satwa liar lain dengan kampanye dan sosialisasi perlindungan satwa liar, patroli rutin di dalam kawasan hutan, dan upaya penegakan hukum bidang Tumbuhan dan Satwa Liar.

Barang bukti berupa burung akan akan dilakukan habituasi (adaptasi habitat) di kandang, kemudian pelepasliaran di Taman Wisata Alam (TWA) Kerandangan.

“Ini sebagai konservasi satwa liar melalui upaya mengembalikan satwa liar ke habitatnya dan upaya peningkatan populasi burung di alam,” katanya.

Hingga kini, sopir truk bermuatan burung illegal itu masih  menjalani pemeriksaan intensif oleh Penyidik  Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di kantor BKSDA NTB di Mataram.

Bulan Juni lalu, BKSDA juga mengamankan lebih dari 2.500 ekor burung illegal yang hendak di selundupkan ke Bali melalui pelabuhan Lembar.

AYA

Buntut kebrutalan atas etnis Rohingya di Myanmar, aksi massa tuntut peraih Nobel Perdamaian asal Myanmar, Aung San Suu Kyi diadili ke Mahkamah Internasional.

MATARAM.lombokjournal.com – Koordinator Umum Aliansi Kemanusiaan Peduli Rohingya, M.Isnaini saat berorasi dalam aksi massa, minta kepada  pemerintah Indonesia segera melakukan langkah diplomatik terhadap negara-negara ASEAN lainnya. Peraih Hadiah Nobel Perdamaian, Aung San Suu Kyi dan Militer Myanmar untuk diadili Mahkamah Internasional atas kejahatan dan pembantaian yang dilakukan terhadap etnis muslim Rohingya.

Menurut M Isnaiani, pembantaian terhadap etnis muslim Rohingya merupakan upaya penghapusan sebuah etnis.

“Ini bukan lagi bicara tentang kelompok agama tertentu, bukan lagi bicara kepentingan suku atau bangsa tertentu tetapi semata-mata tentang dan demi penegakan nilai-nilai kemanusiaan secara uUniversal,” teriak Isnaini dalam aksi yang berlangsung damai.

Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Kemanusiaan Peduli Rohingya menggelar aksi di Mataram, Senin (4/9). Massa bergerak dari KNPI NTB menuju Islamic Center (IC) Mataram.

Rasatuan massa kemudian bergerak ke  Perempatan Bank Indonesia (BI) Mataram, menggelar orasi yang di temui Wakil DPR Mori Hanafi. Usai menggelar aksi di simpang BI tersebut, massa bergerak menuju Kantor Gubernur NTB.

AYA

BACA: TGB Sebut Militer Myanmar Gila