Hasil Melimpah, Produk Perkebunan Harus Diiringi Nilai Tambah

Kementerian Pertanian diminta tambah pagu anggaran alokasi dana DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) untuk NTB

MATARAM.lombokjournal.com – Komoditi perkebunan NTB seperti kopi, kakao, tembakau, jambu mete dan kelapa perlu didukungan terus meningkatkan kualitas dan produktivitas serta nilai tambah. Hasil melimpah jika tidak diiringi upaya memberi nilai tambah pada produk tersebut, tidak akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Wagub menegaskan hal tersebut saat membuka Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pembangunan Perkebunan Provinsi NTB Tahun 2017 di Hotel Lombok Raya, Rabu (13/9). Rakor ini digelar sebagai forum untuk mengevaluasi, merumuskan dan merencanakan perkebunan yang berkelanjutan.

Diharapkannya, pembangunan perkebunan berkelanjutan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan perekonomian daerah, mengentaskan kemiskinan, menyediakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing masyarakat.

Selain sektor pariwisata, peternakan, perikanan, kelautan dan pertambangan, sektor perkebunan NTB memegang peranan penting menyokong pembangunan ekonomi daerah.

NTB memiliki potensi perkebunan yang bisa diandalkan. Baik sumber daya, sumber daya manusianya dan sumber daya pendukung lainnya. Beberapa komoditi perkebunan unggulan yang saat ini dikembangan pemerintah di antaranya, kopi, kakao, tembakau, jambu mete dan kelapa.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan, Ir. Husnul Fauzi, M. Si berharap sektor perkebunan dapat perhatian lebih besar baik dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ia meminta Kementerian Pertanian, agar alokasi dana DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) ditambah pagu anggarannya.

Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Ir. Bambang MM menyampaikan, tujuan rakor adalah tak untuk menyamakan persepsi dan menyelaraskan langkah membangun perkebunan. Serta menginventarisasi potensi sumber daya yang dimiliki daerah.

“Kita bisa lihat potensi yang luar biasa, tembakau virginia hanya bisa hidup disini, apalagi jika pengelolaannya bisa dtingkatkan lagi,”  ucapnya. Manfaatnya bagi masyarakat NTB lebih besar jika pengelolaannya lebih baik.

Turut hadir pada acara tersebut Ketua Komisi II DPRD NTB, Bupati Kabupaten Lombok Utara, Bupati/Walikota se-NTB. Sebelum mengakhiri acara tersebut, Wagub menyerahkan secara simbolis paket bantuan kepada pengembang desa organik pada beberapa kabupaten yakni, Kabupaten Lombok Utara, Lombok Barat, Lombok Timur, dan Bima.

Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian menyerahkan bantuan kepada kelompok tani/kebun yang terkena bencana alam (dampak perubahan iklim) pada Kabupaten Lombok Timur, dua kecamatan, lima desa, dan dua puluh tiga kelompok terdiri dari 7.469 bibit pohon kelapa, 7.000 bibit pohon kopi, dan 144.690 kg pupuk kompos.

Kesempatan yang sama, Bupati Lombok Utara, H. Najmul Ahyar, SH, MH menerima penghargaan atas komitmennya terkait pengembangan Kampung Coklat di Kabupaten Lombok Utara

AYA.




Kepala Dinas Pariwisata NTB Tersinggung, “Apa Sih Lebihnya Ali BD.”

Dikatakan ‘bodoh’ oleh Bupati Lombok Timur, Lalu Muh Faozal  anggap Ali BD tak punya tata krama

MATARAM.lombokjournal.com — Bupati Lombok Timur, H Ali Bin Dachlan saat berlangsung event tenun Pringgasile Lombok Timur beberapa waktu lalu, dalam satu kesempatan mengatakan, Kepala Dinas Pariwisata Lombok Timur dan Dinas Pariwisata Provinsi NTB, ‘bodoh’.

Sentilan Ali BD yang jadi viral di media sosial itu, membuat Kepala Dinas Pariwisata NTB, H Lalu Muh Faozal,  tersinggung. “Jujur secara pribadi saya tersinggung. Apalagi kita ini sama-sama berasal dari Lombok Timur,” ungkapnya, di Mataram, Rabu (13/9).

Bicara dengan wartawan, Faozal mengatakan, Ali BD  sebagai panutan masyarakat, harus punya tata krama. Tidak elok mengeluarkan kata ‘bodoh’ terhadap siapa pun, apalagi pejabat bawahannya. Terlebih juga dialammatkan dirinya yang bukan bawahannya.

“Terkesan pejabat terhormat tersebut tidak ada tata krama,” katanya.

Kata Faozal,  even tenun yang digelar di Lombok Timur itu sebenarnya tidak terlapor pada Dinas Pariwisata NTB, dan memang tidak masuk kalender event.  Ketidakhadirannya pada event tenun Pringgasile itu karena tidak menerima undangan.

“Saya tanya orang kantor apa ada umdangan dari Lombok timur, tapi tidak ada,” cetusnya

Saat itu ia sedang menyelesaikan tugas rangkaian Bulan Pesona Lombok Sumbawa, di Moyo karena merupakan agenda sudah masuk kalender event.

“Apakah ‘bodoh’ itu diukur dari bantuan, jangan salah tidak bisa diukur. Kalau pun tidak hadir, seandainya ada koordinator kegiatan datang, pasti kita bantu,” kata Faozal.  Sebab ia mengaku pernah membantu Rp 5 juta uang pribadi untuk melancarkan salah satu kegiatan di Lotim.

Faozal menambahkan, seharusnya Ali BD bukan melontarkan kata ‘bodoh’. “Seandainya ada koordinasi event itu, pasti kita bantu. Tapi, sampai saat ini tidak ada satu pun yang pernah datang, apalagi usulkan proposal,” geramnya.

Ditegaskannya, lain urusan ketika Ali BD mengatakan dirinya ‘bodoh’ karena dia bukan atasannya. Kalau Gubernur yang mengatakan ‘bodoh’ karena tidak mampu menjalankan tugas, tidak akan dipermasalahkannya.

Faozal balik tanya, apa yang pernah dilakukan Lotim terkait pariwisata? Pantai Pink saja dari dulu bermasalah, tidak ada solusi.  “Ini kami contohkan, kenapa sekarang destinasi Sembalun mulai terangkat, karena kami ikut turun,” tegasnya

Karena itu Faozal sangat kesal. “Jangan seenak perut ngomong, apa sih lebihnya Ali BD, ” pungkasnya

AYA




TGB Bicara Pariwisata Berkelanjutan, 5 Perusahaan Korsel Berminat Investasi di NTB

Di Forum Ecotourism and Sustainable Tourism Conference 2017 di Korea Selatan, TGB bicara Pariwisata berkelanjutan bukan hanya memacu pertumbuhan, juga sekaligus berperan penting menjaga kualitas lingkungan

lombokjournal.com –

Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi bersama Walikota Ansan

Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi yang akrab dipanggil Tuan Guru Bajang (TGB), Selasa  (12/9),  menjadi keynote speech di Forum Ecotourism and Sustainable Tourism Conference 2017 di Ansan, Korea Selatan.

TGB memaparkan potret potensi, tantangan, hambatan serta langkah-langkah membangun pariwisata NTB.

Kemajuan Pariwisata di NTB, termasuk ekowisatanya,  dinilai menjadi sektor yang signifikan dalam perubahan dan kemajuan NTB beberapa tahun terakhir.

Dipilihnya TGB sebagai keynote speecher pada  Konferensi internasional yang diikuti lebih 600 peserta dari 20 negara, didasarkan track record kepemimpinannya  yang dinilai menjadi salah satu best practice pengembangan pariwisata berkelanjutan.

Para peserta sebagian besar merupakan para penentu kebijakan, pelaku industri, akademisi dan para stakeholders terkait di bidang pariwisata khususnya ekowisata.

TGB menyampaikan presentasi berjudul : Sustainable Ecotourism Contribution to Poverty Reduction, Economic Development, Employment Creation and Education in West Nusa Tenggara.

Secara  khusus, TGB menguraikan peran pariwisata berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat NTB.

Menurutnya, dengan pendekatan berkelanjutan, pariwisata  tidak hanya berhasil dikembangkan menjadi mesin pertumbuhan. Sekaligus menggairahkan industri ekonomi kreatif, membangun enterpreneurship di kalangan generasi muda dan menciptakan inisiatif-inisiatif kreatif di banyak komunitas. Namun juga berperan penting dalam menjaga kualitas lingkungan.

TGB memanfaatkan event bergengsi itu untuk mempromosikan NTB di kancah internasional. Selain itu, dijadikan ajang  membangun dan memperkuat jejaring kerjasama mengembangkan pariwisata NTB sebagai salah satu destinasi utama di Indonesia.

Dari forum internasional di Korea Selatan itu tergambar, banyak pihak mulai tertarik dan untuk mengenal  NTB,dan menyatakan siap membangun kerjasama.

Usai presentasi,  Gubenur TGB sempat mengadakan pertemuan dengan Walikota Ansan untuk membicarakan kemungkinan kerjasama antara kedua daerah dari kedua negara.

Pada sore hari waktu setempat, Gubernur TGB melanjutkan kegiatannya di Korea Selatan. Mengikuti International Cooperation Meeting on Carbona Reduction Project With NTB And Korea Eco Corporation di bawah koordinasi Kementerian Lingkungan Hidup Republik Korea Selatan.

Pertemuan itu membicarakan minat investasi 5 perusahaan dari Republik Korea Selatan untuk investasi energi terbarukan (renewable energy) di NTB

AYA/Hms




Dari 10 Kabupaten/Kota di NTB, 9 Daerah Dilanda Kekeringan.

Mengatasi dampak kekeringan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengusulkan dalam peraturan daerah dialokasikan minimal satu persen atau sebesar Rp 10 miliar dari total APBD NTB yang sebesar Rp 5 triliun.

MATARAM.lombokjournal.com —  Bencana kekeringan masih melanda sejumlah wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, Muhammad Rum mengatakan, kekeringan pada kali ini merata di hampir seluruh wilayah di NTB.

Dari 10 kabupaten/kota yang ada di NTB, sembilan di antaranya terdampak kekeringan, kecuali Kota Mataram.

Kesembilan kabupaten/kota di NTB, tujuh kabupaten/kota yakni Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Barat, Lombok Timur, Sumbawa Barat, Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima telah menetapkan soaga darurat bencana kekeringan. Sedangkan, dua kabupaten lainnya yaitu Kabupaten Lombok Utara dan Sumbawa dalam proses penetapan siaga darurat bencana kekeringan.

“Lombok Utara dan Sumbawa akan menyusul menetapkan status darurat bencana,” ujar Rum saat Konferensi Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Komunitas di Mataram, NTB, Selasa (12/9).

Rum menyampaikan, total desa terdampak tercatat sebanyak 318 desa di 71 kecamatan yang tersebar di 9 kabupaten/kota di NTB. Sebaran warga yang terdampak kekeringan juga terus meningkat menjadi 640.048 jiwa atau 127.940 KK.

BPBD NTB telah menetapkan siaga darurat bencana kekeringan tingkat provinsi hingga 31 Desember 2017. Berdasarkan koordinasi dengan BMKG, diperkirakan hujan baru akan kembali mengguyur wilayah NTB pada awal November mendatang.

Terkait alokasi anggaran, BPBD NTB mengusulkan dalam peraturan daerah minimal satu persen atau sebesar Rp 10 miliar dari total APBD NTB yang sebesar Rp 5 triliun.

“Tapi kenyataan di dalam APBD itu belum satu persen. Kita seharusnya memperoleh minimal Rp 10 miliar dari seharusnya Rp 50 miliar,” ucap Rum.

Mengantisipasi persoalan ini, BPBD NTB mengusulkan dana siap pakai kepada BNPB sebesar Rp 10 miliar. “Tapi belum ada. Syukurlah di APBD, kita dikasi Rp 3,5 miliar,” lanjut Rum.

Rum mengatakan, anggaran dana ini dialokasikan untuk membantu warga terdampak kekeringan, mulai dari distribusi air bersih, hingga pembuatan sumur bor.

Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB Raditia Jati mengatakan, BNPB saat ini sedang melakukan koordinasi dalam mengatasi bencana kekeringan. Salah satunya, bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menampung air hujan.

Raditia menilai, permasalahan kekeringan yang terjadi saat ini bukan hanya menjadi tanggungjawab BNPB, melainkan seluruh elemen lain, baik di pemerintah maupun masyarakat.

BNPB bersama BPBD selama ini telah menyalurkan distribusi air bersih, maupun air untuk areal persawahan. Raditia melanjutkan, upaya-upaya yang dilakukan BNPB dan BPBD menyasar agar bagaimana dapat meminimalisir dampak dari kekeringan.

“Target kita supaya bisa mengurangi kerugian ekonomi, mengurangi kerugian infrastruktur fisik seperti rumah sakit, meningkatkan risiko bencana di nasional dan daerah, hingga peningkatan peringatan dini,”  kata Raditia.

Di Lombok Barat, BPBD Lombok Barat telah menyalurkan bantuan air bersih di wilayah yang cukup parah terdampak kekeringan, seperti di  Kecamatan Sekotong, Lembar, dan Kuripan.

Kepala Sub Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Lombok Barat Tohri menerangkan BPBD Lombok Barat dibantu sejumlah instansi lain seperti Dinas Sosial, Damkar, dan Polres Lombok Barat telah menyalurkan air bersih di 11 Desa sejak 4 September hingga saat ini.

“Saat ini penyaluran dilakukan di tiga titik di Desa Giri Sasak, Kecamatan Kuripan,  tepatnya di Dusun Buntage, Lendang Sedi dan Tanah Putih. Ratusan warga dengan aneka ember dan jerigen, mengantri untuk memperoleh jatah air layak konsumsi itu,” ucap Tohri.

Tohri menambahkan, penyaluran air bersih berdasarkan kemampuan DPA BPBD yaitu 90 kali pendistribusian untuk desa-desa yang dianggap tingkat kerawanan air bersihnya parah.

Selain pendistribusian air bersih, BPBD Lombok Barat juga terus berusaha mencarikan solusi lain untuk jangka panjang, yaitu membangun sumur bor melaui bantuan BPBD NTB di Desa Sekotong Tengah dan Desa Bengkaung Batulayar.

“Mudah mudahan bantuan yang diberikan pemerintah dapat membantu masyarakat Lombok Barat,” kata Tohri.

AYA




Erica: Media Sosial Harus Dimanfaatkan Untuk Kegiatan Produktif

TP PKK Provinsi NTB selenggarakan bimbingan teknis yang menjawab tantangan perempuan untuk meningkatkan pendapatan keluarga yang dihadiri kader PKK kabupaten/kota se NTB

MATARAM.lombokjournal.com –  Media sosial  (medsos) yang hampir dimiliki tiap orang, seperti tweeter, facebook, instagram dan lainnya, harus diarahkan kepada hal-hal yang produktif.

Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTB, Hj. Erica Zainul Majdi mengajak jajaran PKK Provinsi dan Kabupaten Kota se-NTB FC memanfaatkan Sosmed untuk kepentingan positif.

“Gunakan sosmed untuk menggali ilmu mengenai apa yang ibu-ibu akan buat, apa yang bisa ibu-ibu kreasikan untuk dapat menambah pendapatan keluarga,” himbau Erica saat memberikan pengarahan pada acara Bimbingan Teknis Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Bagi Pengelola Dan Pengurus TP PKK kab/kota se NTB di aula PKK NTB, Selasa (12/9).

Kalau penggunaan positif, Sosmed sangat membantu mempromosikan barang atau produk.  Terlebih lagi, prospek penjualan online ini dinilainya sangat bagus. Bahkan jumlah transaksi melalui online semakin tinggi dan diminati, mengalahkan transaksi langsung.

Kepada peserta Bimtek, Hj. Erica berpesan, agar ilmu yang diperoleh dalam bimtek dibagi kepada rekan-rekan yang lain. Dengan ilmu tersebut, makin banyak perempuan di NTB yang memiliki pengetahuan guna meningkatkan pendapatan keluarga.

“Ilmu tentang apa yang sebaiknya diproduksi, kecermatan membaca peluang usaha, bagaimana memasarkan produk, termasuk manajemen administrasinya,” jelasnya.

Selain mampu memanfaatkan medsos, para ibu menurut Hj. Erica, harus pandai mengambil peran manajerial rumah tangga. Kebiasaan yang seringkali terjadi kepada para ibu adalah lupa mencatat pengeluaran di setiap bulannya.

“Mencatat pengeluaran itu diperlukan untuk menghindari pengeluaran yang tidak terduga yang pada akhirnya menimbulkan kebingunan bagi para ibu,” kata Erica.

Hj. Erica yang juga Ketua Dekranasda NTB berbagi tips, bagaimana mengelola keuangan dengan baik. Menurutnya, sebaiknya para ibu sudah menyusun perencanaan akan dialokasikan kemana uang tersebut. Termasuk harus ada pos anggaran yang dialokasikan untuk tabungan.

Tentu  urusan rumah tangga beda lagi dengan pengelolaan bisnis atau usaha, yang dibutuhkan manajemen yang baik. Dalam bisnis dibutuhkan ketelitian menghitung modal dan kebutuhan usaha yang direncanakan.

Termasuk juga, mampu menominalkan berapa jumlah gaji untuk diri sendiri, sebagai bentuk kompensasi untuk waktu mendidik anak yang berkurang, waktu istirahat, waktu sosialisasi yang berkurang akibat usaha tersebut.

“ Ibu-ibu, dituntut pandai mengatur strategi, bagaimana agar bisa meningkatkan pendapatan dalam rumah tangga, tanpa membuang waktu mengasuh putra-putri tercinta di rumah,” kata Erica.

Kegiatan bimbingan teknis dihajatkan menambah pengetahuan ibu-ibu kader, agar pandai dan cermat membuka peluang usaha untuk menambah pendapatan keluarga. Ketua Pokja IV, Hj Komala Rimbun sebelum membuka bimtek berharap kegiatan ini dapat menjadi majelis ilmu yang bermanfaat bagi seluruh kader PKK di Provinsi NTB.

AYA




SK Gubernur Untuk 5.200 Tenaga Honorer, Keluar Desember.

Tidak hanya tenaga honorer sekolah negeri yang diangkat, termasuk sekolah swasta dan pondok pesantren

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB, Suruji (Foto; AYA)

MATARAM.lombokjournal.com — Pemerintah Provinsi NTB akan mengakomodir Gaji Guru Non PNS (Honorer) yang direalisasikan tahun 2018.  Target anggaran yang akan digelontorkan sebanyak 120 miliar per tahun dengan jumlah 5.200 tenaga honorer.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  NTB, Suruji mengatakan, Selasa (12/09), SK Gubernur tersebut akan mulai berlaku Januari 2018.

“Harus bulan Desember SK terbit, dan aturannya Januari 2018 SK tersebut berlaku. Mudah-mudahan semuanya berjalan lurus,” ungkapnya

Kebutuhan sekolah Negeri hanya 3500 guru, namun dari jumlah 5200 tentu kemudian harus dilakukan seleksi mana yang diambil dari jumlah tersebut.

“Setelah  kita coba telaah di internal, dan kita dikusikan dengan lembaga- lembaga pendidikan swasta terutama yang berbasis pesantren juga akan ikut diakomodir,” tuturnya.

Suruji mengungkapkan SMA, SMK dan Sekolah Pesantren, terutama untuk pelajaran IPA yaitu Fisika, Kimia, Bologi dan Matematika itu. Tidak hanya sekolah negeri yang diangkat, tapi juga sekolah- sekolah swasta.  Sebab pondok-pondok pesantren mutunya tidak kalah dengan sekolah negeri.

“Mata pelajaran IPA itu mutunya tidak kalah dengan yang ada di SMA dan SMK negeri. Karena itu kita buat usulan, nantinya menyeleksi 5200 termasuk pegawai administrasi, laboratorium dan perpustakaan,” ungkapnya.

Bila SK  Gubernur mengangkat 5200 kemudian, membayar honornya sesuai UMP  yaitu Rp1,65 juta sebulan, maka setahun dibutuhkan 120 miliar tahun. “Sudah kita buat telaahnya, disposisi di gubernur sudah ACC,” tutur Suruji

Suruji juga mengaku  SK Gubernur tersebut sudah  sampai di TAPD, Sekda, Bappeda,  BPKAD, supaya di KUAPPS 2018 sudah masuk untuk dana guru honor dan administrasi non PNS.

Perkembangannya sampai kemarin, di draf KUAPPS sudah masuk. Tapi draf yang dibuàt oleh TAPD mungkin mulai dua minggu lagi.  Karena kemarin APBD perubahan baru selesai di Kemendagri, dan sekarang sedang proses SK Gubernur.

‘Masuklah  TAPD itu membahas KUAPPS 2018 dan kemudian oleh TAPD dan Banggar Legislatif itu  akan disepakati,” Jelasnya.

Apabila  sudah disepakati, maka  masuklah KUAPPS disetujui untuk APBD 2018. Begitu masuk maka BKD akan memproaes seleksinya.  “Harus Desember SK terbit itu dan akan berlaku januari 2018, ” ucap Suruji

Perekrutan guru Honorer oleh SK Gunernur melalui seleksai yang ketat, lantaran Guru honorer akan diberikan mata pelajaran sesuai kealihannya/Jurusannya. “Seleksinya ketat, untuk saat ini kita akan menaruh guru honor sesuai mata pelajaran bidangnya,”Katanya.

Tes yang akan diberikan kepada Guru Honorer berupa tes komputer untuk kompetensi dasar, lalu kemudian ada tes wawancara dan praktek untuk kompetensi bidang. Supaya kalau dibutuhkan Guru Biologi, jangan yang direkrut Guru Fisika

“Supaya pas nantinya,” jelas Suruji

Peserta yang ikut tes bukan merupakan honorer yang sidah lama, melainkan juga guru honorer yang baru pun bisa mrngikuti tes. “Kita kasih kesempatan siapapun itu, silahkan,”  tuturnya

Bagi yang ingin melamar, harus bisa melihat dengan jeli tenaga yang dibutuhkan, dan penempatannya. Jangan sampai setelah diterima, jadi menyesal bila ditempatkan di daerah yang tidak diinginkan.

“Jika diterima tapi tidak  ditempatkan di daerah yang tidak diinginkan, jadi mengundurkan diri,” pungkasnya.

AYA




Mahasiswa Tuntut Gubernur Wujudkan Pendidikan Gratis

Pemerintah Provinsi NTB akan mengundang seluruh Perguran Tinggi yang ada di NTB  melakukan rapat khusus guna merumuskan tuntutan dari mahasiswa.

MATARAM.lombokjournal —  Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Serikat Mahasiswa Indonesia melakukan aksi demo di depan Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat, Senin (11/9).

Mereka menuntut agar Gubernur Nusa Tenggara Barat mewujudkan pendidikan gratis bagi masyarakat tidak mampu. Aksi ini merupakan lanjutan dua minggu sebelumnya, para mahasiswa juga melakukan aksi serupa di Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat.

Dalam orasinya, massa menuntut agar Gubernur TGH M Zainul Majdi memenuhi tuntutan dari aksi sebelumnya. “Gubernur harus melakukan intervensi ke perguruan tinggi untuk menghentikan aksi pungli serta Kenaikan SPP,” ungkap Taufik Akbar selaku Koordinator Aksi.

Sementara itu, Kepala biro Humas Setda Provinsi NTB Irnadi Kusuma, saat menemui massa aksi mengatakan, Pemprov NTB sedang melakukan upaya untuk merealisasi rekomendasi tuntutan dari mahasiswa.

“Kita selaku pemeritah akan tetap merekomendasikan tuntutan para mahasiswa. Tuntutan ini akan disampaikan ke Gubernur,” kata Irnadi.

Ia menyatakan, dalam waktu dekat Pemerintah Provinsi NTB akan mengundang seluruh Perguran Tinggi yang ada di NTB  melakukan rapat khusus guna merumuskan tuntutan dari mahasiswa.

Selanjutnya pihak pemprov akan membuat rekomendasi ke pemerintah pusat perihal hasil dari rumusan tersebut.

Setelah mendengarkan penjelasan dari Kepala Biro Humas dan Protokol, massa aksi membubarkan diri dengan Tertib.

AYA

 

11/09/17, 15.00 – Yati LombokKini: IMG-20170911-WA0008.jpg (file terlampir)




Festival Moyo, Bangkitkan Budaya dan Ekonomi Kerakyatan

Festival Moyo tahun ini tak lagi terkesan seremonial, tahun ini pelaksanaannya malam hari yang mengesdankan suasana santai, romantik, syahdu dan penuh kemeriahan.

SUMBAWA.lombokjournal.com –  Salah satu acara utama rangkaian event besar pariwisata Lombok-Sumbawa yaitu Festival Moyo, yang digelar di Halaman Kantor Bupati Sumbawa, Minggu (10/09) malam.

Malam itu ditampilkan tarian budaya dari suku Sasak, Samawa dan Mbojo, yang menjadikan acara ini meriah dan menghibur seluruh tamu, termasuk masyarakat yang menyaksikan agenda tahunan tersebut.

Rangkaian Festival Moyo berlangsung sebulan penuh, dari 10 September hingga 8 Oktober 2017 mendatang.

Festival semacam ini harus dimanfaatkan sebagai ajang membangkitkan seni budaya dan ekonomi kreatif,  mendukung pembangunan sektor pariwisata. Wagub NTB, H Muh Amin menegaskan itu saat membuka festival.

Wagub mengatakan,  Festival Moyo merupakan komitmen memajukan patiwisata. Karena sektor pariwisata mendongkrak peningkatan ekonomi masyarakat, dengan Multiplier effect  yang berdampak besar tumbuhnya sektor-sektor lain.

Pembangunan infrastruktur dasar seperti air, listrik, jalan, fasilitas keamanan daerah, lembaga pelaku wisata terus dilakukan dan ditata dengan baik.  “Jika ini sudah disiapkan, otomatis pengembangan pariwiata di NTB, khususnya di Pulau Sumbawa, akan berjalan semakin maju,” katanya.

Festival Moyo merupakan bagian dari event pariwisata Lombok-Sumbawa yang diluncurkan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, 18 Agustus 2017 lalu. Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Pariwisata telah menggelar berbagai event yang masuk dalam agenda Bulan Pesona Lombok Sumbawa 2017.

AYA

BACA: Mengikis Kesenjangan Pembangunan Lombok-Sumbawa




Erica Kampanyekan Wira Usaha, Sebab Banyak Anak Muda Cita-citanya PNS

Tantangan bagi Dekranasda NTB, yaitu lemahnya mental usaha khususnya bagi anak muda yang cita-cita jadi PNS, tidak tertarik menekuni usaha di industri kreatif

MATARAM.lombokjournal.ccom —   Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (DEKRANASDA) Provinsi NTB, Hj. Erica Zainul Majdi menegaskan, Dekranasda NTB bersinergi baik dengan pemerintah daerah maupun stakeholder lainnya, mendorong peningkatan mental wirausaha di kalangan generasi muda dan masyarakat NTB.

Hal itu diungkapkannya saat hadir di Kantor Dekranas “Rumah Kriya Asri” Cilandak Timur, Jakarta Selatan, Jumat siang (8/9-2017).

Di “Rumah Kriya Asri” Istri Gubernur NTB itu memaparkan program kerja Dekranasda Provinsi NTB sebagai bagian dari penjurian Dekranas Award Pembina Teladan Tahun 2017.

Menurut Hj Erica, tantangan terbesar untuk Dekranasda NTB saat ini adalah masalah mindset atau sikap mental, yakni rendahnya mental berwira usaha.

“Cita–cita pertama anak-anak NTB, menjadi PNS. Sehingga jiwa enterpreuner menjadi kurang berkembang,” katanya.

Lebih lanjut, Hj. Erica memaparkan,  pendapatan NTB dari sektor pemerintahan hanya 6 persen. Sedang pendapatan dari industri kreatif mencapai 12,5 persen. Hal ini mendorong istri Gubernur NTB tergerak mengkampanyekan enterpreunership atau kewirausahaan.

Dekranasda NTB mempunyai program go to school, program go to campus. “Para pengrajin yang jelas-jelas berhasil, pendapatannya tinggi, punya nama di nasional maupun di internasional, didorong dan dilibatkan untuk memotivasi anak–anak agar nemiliki mental wirausaha yang baik,” ujar Erica Zainul Majdi menjelaskan salah satu program Dekranasda NTB.

Secara rutin, Dekranasda NTB juga mengundang wirausahawan muda yang sukses. Tahun 2016, Dekranasda NTB bekerja sama dengan 3 desainer Indonesia membawa tenun lombok menuju New York Fashion Week.

Tahun 2017, Dekranasda NTB menggandeng Sari Ayu dalam hal warna kosmetik bertema Lombok dan Tambora.

Selain itu Erica Zainul Majdi menjabarkan, target Dekranasda NTB tiap tahun harus ada headline Kompas tentang kepala negara memakai tenun NTB.

Target itu terpenuhi, pada tahun 2016 Presiden Jokowi datang pada perayaan (Hari Pers Nasional) HPN 2016, kemudian di tahun 2017 pada pembukaan MTQ Nasional.

“Ini merupakan pelajaran berharga buat kami, karena sekarang jika orang mencari tenun, mereka bilangnya ‘TENUN JOKOWI’ dan ini sangat strategis,” ujar Erica bersemangat.

AYA/Hms

 




Indoor Archery Tournament 2017 Piala Gubernur, Mencari Bibit Atlet Panahan

Banyak event kejuaraan panahan, makin terbuka mendapat bibit yang handal

Wagub NTB, H Muh Amin dan ketua KONI NTB, Andy Hadiyanto.

MATARAM.lombokjournal.com — Turnamen olahraga panahan merebut Piala Gubernur NTB yang bertajuk Indoor Archery Tournament 2017, dibuka Wagub NTB H. Muh Amin, SH., M. Si di GOR 17 Desember Provinsi NTB, Jum’at (08/09)sore.

Kegiatan ini berlangsung 3 hari, yakni 8-10 September, di Padepokan Silat, GOR ‘17 Desember’ Turida. Turnamen diikuti 170 peserta dari 22 Club Perpani Kab/Kota se-NTB.

Dikatakan Wagub, adanya turnamen menunjukkan olah raga panahan saat ini kian diminati masyarakat NTB.  Animo masyarakat NTB sangat antusias memajukan olahraga panahan.

Dengan pembinaan terus menerus dan support dari pemerintah serta partisipasi warga masyarakat, diharapkan akan lahir atlet-atlet panahan yang handal di NTB.  Dengan banyak event kompetisi, bisa jadi cara merekrut bibit-bibit atlet pannahan.

“Kita bisa cari bibit yang handal dengan berbagai event yang kita selenggarakan,” ucap Wagub.

Penyelenggaraan event ini diharapkan dilakukan dengan serius.  Wagub menyemangati, tidak ada yang tidak bisa dilakukan. Peluang ada, dan yang penting kesempatan dan support kepada anak-anak.

Nasehat Wagub, prestasi bisa diraih, kalah bukan akhir, menang bukan segalanya. “Prestasi tidak kenal kata menyerah, selamat bertanding, junjung tinggi kejujuran dan sportivitas,” katanya.

Acara pembukaan turnamen ini dihadiri Kepala Dispora NTB, Ir. Hj. Husnanidiaty Nurdin dan Ketua KONI NTB Andy Hadiyanto.

Sebelumnya Ketua panitia, Fauzan Abdullah menyampaikan, penyelenggaraan turnamen sebagai wujud dan realisasi prestasi olahraga di NTB, khususnya pelajar.  Selain itu, merupakan langkah awal rekrutmen atlet menuju ajang nasional dan internasional.

Turnamen ini sebagai moto penggerak gairah masyarakat berolahraga, dan lebih jauh mencari bibit atlet panahan khususnya kalangan pelajar.

Turnamen ini yang diselenggarakan kerjasama PERPANI NTB dengan DISPORA dan KONI NTB ini, dilombakan beberapa kategori. Untuk pelajar dibagi: Kategori tingkat SD 10 meter; Kategori SMP Individual dan Beregu 18 meter (indoor); Kategori SMA Individual dan Beregu 18 meter (indoor);

Sedang Kategori Dewasa Wanita Individu 18 meter (indoor); Kategori Dewasa Pria Instinctive 18 meter (indoor); Kategori Dewasa Pria Recurve Bow 18 meter (indoor); dan Kategori Dewasa Pria Compound Bow 18 meter (indoor).

AYA/Hms